KABUPATEN KARANGANYAR KEPUTUSAN KOMISI...
-
Upload
truongkien -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of KABUPATEN KARANGANYAR KEPUTUSAN KOMISI...
1
SALINAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 04 /Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam masa persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membentuk PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
2
SALINAN
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pnetapan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3
SALINAN
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
4
SALINAN
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 03/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 23 Februari 2013.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
:
Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 23 Februari 2013
KETUA
ttd SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.
salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum
MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004
1
SALINAN
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
A. PENDAHULUAN 1. Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013
dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran
serta Badan Penyelenggara yakni PPK, PPS dan KPPS.
2. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan bahwa
PPK dan PPS dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan
pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa dalam hal
terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu
lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2
(dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
4. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63
Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2010, menyatakan bahwa KPPS dibentuk paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
5. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 ini disusun untuk
mempersiapkan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan.
2
SALINAN
B. TUJUAN
1. Bagi KPU Kabupaten Karanganyar, sebagai pedoman dalam mempersiapkan
proses pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK di wilayah kerjanya.
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pembentukan,
penetapan dan pelantikan PPS di wilayah kerjanya.
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pembentukan PPDP
dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS di wilayah kerjanya.
C. KETENTUAN UMUM
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2013 – 2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kabupaten;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 ditingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 ditingkat Desa/Kelurahan;
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Petugas/Kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilbup Karanganyar 2013;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
D. PELAKSANAAN 1. Pembentukan PPK
1. KPU Kabupaten Karanganyar membentuk PPK paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dan
membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah penyelenggaraan Pilbup
Karanganyar 2013.
3
SALINAN
2. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
3. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
4. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, penetapan, pelantikan dan
penggantian antarwaktu PPK mengacu kepada pedoman teknis ini.
5. Anggaran Pembentukan PPK dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup
Karanganyar 2013.
6. Syarat untuk menjadi Anggota PPK :
1) Warga Negara Indonesia;
2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita–Cita Proklamasi 17 Agustus
1945;
4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5) Tidak menjadi Anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;
6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7) Mampu secara Jasmani dan Rohani;
8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
7. KPU Kabupaten Karanganyar dapat menetapkan dan menerbitkan
Keputusan penetapan Anggota PPK Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Anggota PPK Pilbup Karanganyar 2013
sesuai ketentuan yang berlaku.
8. PPK mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK melalui KPU
Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar untuk selanjutnya
dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan
Keputusan Bupati Karanganyar.
4
SALINAN
2. Pembentukan PPS
a. KPU Kabupaten Karanganyar membentuk PPS paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dan
membubarkan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah penyelenggaraan Pilbup
Karanganyar 2013.
b. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang
memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
c. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan, pelantikan, dan
pergantian antar waktu PPS mengacu pada pedoman teknis ini.
e. Anggaran Pembentukan PPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup
Karanganyar 2013.
f. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten Karanganyar atas usul
bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga
Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan.
g. Syarat untuk menjadi Anggota PPS :
1) Warga Negara Indonesia;
2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita–Cita Proklamasi 17 Agustus
1945;
4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5) Tidak menjadi Anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;
6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
7) Sehat secara Jasmani dan Rohani;
8) Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
5
SALINAN
h. KPU Kabupaten Karanganyar dapat menetapkan dan menerbitkan
Keputusan penetapan Anggota PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai Anggota PPS Pilbup Karanganyar 2013
sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pembentukan PPDP
a. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya,
mengangkat PPDP.
b. PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk tiap TPS.
c. PPDP berasal dari warga masyarakat setempat yang dipersiapkan sebagai
Anggota KPPS.
d. Pembentukan PPDP dilaksanakan oleh PPS untuk masa kerja selama 1 (satu)
bulan.
e. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai PPDP adalah mengisi Surat
Pernyataan Kesediaan menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang
ditandatangani oleh calon yang bersangkutan (Model F7 – PPDP).
f. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan PPDP yang
jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerjanya.
g. PPS menyampaikan hasil penetapan PPDP kepada yang bersangkutan.
h. PPS melaporkan hasil penetapan PPDP kepada Ketua KPU Kabupaten
Karanganyar melalui PPK.
i. PPS segera menyelenggarakan bimbingan teknis tentang pemutakhiran data
dan daftar pemilih dengan PPDP di wilayah kerjanya.
4. Pembentukan KPPS
a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU
Kabupaten Karanganyar.
b. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari
dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan
tanggal pemungutan suara.
c. Anggota KPPS berjumlah 6 (enam) orang, berasal dari Anggota masyarakat
di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
d. Dalam hal pelaksanaan pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS
mengacu kepada pedoman teknis ini.
6
SALINAN
e. Anggaran Pembentukan KPPS dibebankan pada Anggaran Hibah Pilbup
Karanganyar 2013.
f. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten
Karanganyar sebanyak 6 (enam) orang dengan persyaratan sebagai berikut :
1) Warga Negara Indonesia ;
2) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita–cita Proklamasi 17
Agustus 1945;
4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5) Tidak menjadi Anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5
(lima) tahun tidak lagi menjadi Anggota partai politik yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;
6) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
7) Sehat Jasmani dan Rohani;
8) Dapat membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
9) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
g. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi meliputi:
1) Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan
(Model F1 – PPK/PPS/KPPS);
2) Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak
menjadi pengurus partai politik, dapat berbicara, membaca dan menulis
dalam Bahasa Indonesia, tidak akan menjadi tim kampanye dan/atau
juru kampanye, dan tidak akan menjadi panitia pengawas dan
pemantau (Model F2 – PPK/PPS/KPPS);
3) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas
setempat (Model F3 - PPK/PPS/KPPS);
7
SALINAN
4) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih (Model F4 – PPK/PPS/KPPS). Untuk keperluan syarat
pendaftaran calon cukup membuat surat pernyataan ( Model F2 –
PPK/PPS/KPPS);
5) Surat keterangan tempat tinggal di wilayah kerja PPS yang
bersangkutan (Model F5 – PPK/PPS/KPPS);
6) Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari
Pegawai Negeri Sipil (Model F6 – PPK/PPS/KPPS/PPDP). Ketentuan
ini hanya berlaku bagi calon yang berstatus PNS;
7) Fotocopy KTP yang masih berlaku.
h. PPS menerbitkan Keputusan Penetapan Anggota KPPS di wilayah kerjanya
dan menyampaikan kepada yang bersangkutan.
i. PPS melaporkan pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS kepada KPU
Kabupaten Karanganyar melalui PPK.
j. Setelah pelantikan Ketua KPPS terpilih, dilanjutkan dengan bimbingan
teknis.
E. PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK, PPS, PPDP, DAN KPPS.
Dalam pelaksanaan tahapan Pilbup Karanganyar 2013 bilamana terdapat Anggota
PPK, PPS, PPDP dan KPPS yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan tidak
memenuhi syarat (TMS) lagi, dilakukan penggantian antarwaktu dengan
mekanisme sebagai berikut :
1. Anggota PPK
a. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan pengganti antarwaktu
berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Angota
PPK;
b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 5 (lima) orang, maka KPU Kabupaten
Karanganyar melaksanakan pembentukan PPK sesuai Peraturan KPU
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
8
SALINAN
dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 10 Tahun 2010;
c. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan Keputusan tentang penggantian
antarwaktu Anggota PPK.
2. Anggota PPS
a. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan pengganti antarwaktu
berdasarkan peringkat berikutnya dari daftar hasil seleksi calon Angota PPS;
b. Dalam hal hasil seleksi hanya terdapat 3 (tiga) orang, maka KPU Kabupaten
Karanganyar melaksanakan pembentukan PPS sesuai Peraturan KPU Nomor
63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun
2010;
c. KPU Kabupaten Karanganyar menerbitkan Keputusan tentang penggantian
antarwaktu Anggota PPS.
3. PPDP
a. PPS segera melakukan proses penggantian antarwaktu dan menetapkan
PPDP dari masyakarat setempat yang bersedia menjadi PPDP.
b. PPS menerbitkan Keputusan tentang penggantian antarwaktu PPDP, dan
melaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK.
4. Anggota KPPS
a. PPS atas nama KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan pengganti
antarwaktu dari masyakarat setempat yang bersedia menjadi KPPS, sesuai
Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan
KPU Nomor 10 Tahun 2010;
b. PPS menerbitkan Keputusan tentang penggantian antarwaktu Anggota KPPS,
dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar melalui PPK.
F. SUMPAH/JANJI
1. Sebelum menjalankan tugas, PPK, PPS, dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji Anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagai berikut :
”Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota
PPK/PPS/KPPS dengan sebaik – baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9
SALINAN
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan,
serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
G. KODE ETIK PENYELENGGARAAN PEMILU
1. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Anggota PPK, Anggota PPS dan
Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1
Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar kecuali yang terkait dengan sumpah/janji
jabatan sebagai penyelenggara pemilu.
H. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan
Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan
penyusunan data pemilih, pembentukan PPDP, keanggotaan KPPS dan tugas
administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS.
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di
PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar bersama Sekretaris PPK
melakukan pendampingan.
I. KETENTUAN LAIN-LAIN
1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan seleksi dan pembentukan Anggota
PPK, PPS, KPPS dan PPDP, sebagaimana tercantum pada lampiran pedoman
teknis ini.
2. KPU Kabupaten Karanganyar melaporkan pelaksanaan pembentukan badan
penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 kepada Bupati Karanganyar, DPRD
Kabupaten Karanganyar dan KPU Provinsi Jawa Tengah.
10
SALINAN
J. PENUTUP
1. Dalam pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup Karanganyar
2013 yang terdiri dari PPK, PPS, PPDP, dan KPPS, KPU Kabupaten Karanganyar
berkoordinasi dengan Bupati Karanganyar, Pemerintah Kabupaten
Karanganyar, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta instansi terkait, agar proses
tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan,
serta menjamin berlangsungnya Pilbup Karanganyar 2013.
2. Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Karanganyar, PPK
dan PPS, berkaitan dengan pembentukan Badan Penyelenggara Pilbup
Karanganyar 2013.
KETUA
ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.
salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum
MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR Nomor : 04/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013.
BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN DAN SELEKSI BADAN PENYELENGGARA
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 Bentuk dan jenis formulir tersebut terdiri dari sebagai berikut : 1. Daftar Riwayat Hidup untuk PPK / PPS / KPPS (Model F1-KWK.KPU-
PPK/PPS/KPPS*);
2. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang
Dasar 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak menjadi anggota partai
politik di Indonesia di tingkat manapun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir,
mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak akan menjadi Tim
kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan
pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari
Perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik (Model F2-KWK.KPU-
PPK/PPS/KPPS);
3. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (Model F3-KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS);
4. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK .KPU-
PPK/PPS/KPPS);
5. Surat Pengajuan Permohonan Ijin (Model F5 -KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS);
6. Surat Ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung dari Pegawai
Negeri Sipil (PNS) (Model F6 -KWK .KPU-PPK/PPS/KPPS);
7. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) (Model F 7-KWK .KPU- PPDP).
KETUA ttd
SRI HANDOKO BUDI NUGROHO, ST.
SALINAN
salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum
MASYKUR, S.Sos.
NIP. 19680613 198803 1 004
Contoh
MODEL F 1 – PPK/ PPS/ KPPS
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Nama : ……………………………………………………………… 2. Tempat dan tanggal lahir/
umur : ………………………………………………………………
3. Alamat tempat tinggal : ……………………………………………………………… 4. Jenis Kelamin : ……………………………………………………………… 5. A g a m a : ……………………………………………………………… 6. Status Perkawinan : a. Belum/ sudah/ pernah kawin *)
b. Nama istri/ suami : ...................................................... c. Jumlah anak ..................................... orang
7. Pekerjaan : ………………………………………………………………
8. Riwayat Pendidikan dan alamat sekolah/ perguruan tinggi *)
: a. ………………………………………………………….. b. ………………………………………………………….. c. ………………………………………………………….. d. ………………………………………………………….. e. …………………………………………………………..
9. Riwayat dalam kehidupan organisasi *)
: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan *)
: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
11. Riwayat perjuangan : ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti
pemenuhan syarat calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.
Keterangan : *) memuat penjelasan tentang
jenis, alamat dan jangka waktu
......................................................................... Calon yang berkepentingan,
( ................................................................)
Pas foto 4 x 6 cm
Contoh
MODEL F 2 – PPK/ PPS/ KPPS
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ....................................................................................................................... Tempat/ tanggal lahir/ : ....................................................................................................................... Umur ............................................................ / ................................ tahun Kebangsaan : ....................................................................................................................... Jenis Kelamin : ....................................................................................................................... Pekerjaan : ....................................................................................................................... Alamat tempat tinggal : ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya : a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Cita – Cita Proklamasi 17 Agustus 1945; b. tidak menjadi Pengurus Partai Politik di Indonesia di tingkat manapun ; c. adalah warga negara Republik Indonesia :
1). Agama : ....................................................................................................................... 2). Pendidikan : ................................................................................ lulusan dari sekolah/
Perguruan Tinggi ........................................................................................................................... 3). Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia
d. tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 ;
e. tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
calon PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.
Karanganyar, ...................................2013
Yang membuat pernyataan,
( ................................................................)
Materai
Rp. 6000,-
Contoh
MODEL F 3 – PPK/ PPS/ KPPS
SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI
Nomor : ..........................................
Dokter penguji Puskesmas .........................................................................................
menerangkan bahwa :
1. Nama : ......................................................................................
2. Tempat dan tanggal
lahir/umur
: .......................................................................................
......................................................../..................tahun.
3. Jenis Kelamin : Laki – laki/Perempuan *)
4. Pekerjaan : .......................................................................................
5. Alamat tempat tinggal : .......................................................................................
.......................................................................................
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, nama tersebut diatas pada saat ini
dinyatakan sehat jasmani dan rohani/tidak sehat jasmani dan rohani *) untuk menjadi Calon
Anggota PPK/PPS/KPPS.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.
.........................................., ........................................... Dokter penguji Puskesmas .................................................................. ( .......................................................... )
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.
Cap
Contoh
MODEL F 4 – PPK/ PPS/ KPPS
SURAT KETERANGAN Nomor : ............................................
Ketua Pengadilan Negeri ............................................................................................................... menerangkan bahwa :
Nama : ....................................................................................................................... Tempat/ tanggal lahir/ : ....................................................................................................................... Umur ............................................................ / ................................ tahun Kebangsaan : ....................................................................................................................... Jenis Kelamin : ....................................................................................................................... Pekerjaan : ....................................................................................................................... Alamat tempat tinggal : ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... berdasarkan penelitian, nama tersebut pada saat ini :
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010.
............................................, .............................
KETUA PENGADILAN NEGERI
.........................................................................
( ................................................................)
Cap
Contoh
Model F 5 -KWK .KPU- PPK/PPS/KPPS
Perihal
:
Permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
………………….……., …………… .20…
Kepada Yth :
………………………………………………
………………………………………………
Di –
……………………………
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. N a m a : .................................................................................................................
2. N I P : .................................................................................................................
3. Pangkat/Golongan : .................................................................................................................
4. J a b a t a n : .................................................................................................................
5. Unit Kerja : .................................................................................................................
dengan ini mengajukan permohonan ijin untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS di
…………………………………………………………………………………………………………………... Demikian surat permohonan ini dibuat sebagai pertimbangan untuk digunakan sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Hormat saya
......................................................................
( ................................................................) NIP. ......................................................
Tembusan dikirim kepada Yth ; 1. Ketua KPU Kabupaten Karanganyar; 2. ………………………………………….; 3. ………………………………………….
Catatan : Untuk instansi vertikal format menyesuaikan dengan instansi yang bersangkutan.
Contoh
MODEL F 6 – PPK/ PPS/ KPPS
SURAT IJIN
Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
...........................................................................................
N I P
:
..........................................................................................
Pangkat/Golongan
:
..........................................................................................
J a b a t a n
:
..........................................................................................
Memberikan ijin kepada
:
Nama
:
...........................................................................................
N I P
:
..........................................................................................
Pangkat/Golongan
:
..........................................................................................
J a b a t a n
:
..........................................................................................
Jenis Kelamin
:
Laki – laki/Perempuan *)
Untuk menjadi Anggota PPK/PPS/KPPS/PPDP dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, dengan ketentuan wajib menjaga netralitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
Demikian surat ijin ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010
.........................................., ........................................... KEPALA ..................................................................................... ( .......................................................... )
Cap
Contoh
MODEL F 7 – PPDP
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ....................................................................................................................... Tempat, tanggal lahir : ....................................................................................................................... Umur : ................... tahun Jenis Kelamin : ....................................................................................................................... Status Perkawinan : ....................................................................................................................... Pendidikan terakhir : .............................................................................................................. Pekerjaan : ....................................................................................................................... Alamat tempat tinggal : ....................................................................................................................... .......................................................................................................................
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia untuk menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan syarat calon PPDP.
Karanganyar, .................................2013
Yang membuat pernyataan,
( ................................................................)
Materai
Rp. 6000,-