TUGAS PANCASILA

KABUPATEN FAK-FAK

PROVINSI PAPUA

Disusun Oleh :

Anugrah Nurul Fitri

1102010031

Universitas Yarsi

2012-2013

PROFIL DAERAH

Kabupaten Fakfak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Fakfak. Kabupaten Fakfak terletak pada 131°30' - 138°40' BT dan 2°25' - 4° LS dan berbatasan dengan: Teluk Bintuni di utara; Laut Arafura di selatan; Laut Seram dan Teluk Berau di barat; serta Kabupaten Kaimana di selatan dan timur.[2] Kabupaten ini terkenal dengan hasil buah palanya sehingga dijuluki sebagai "Kota Pala." Ibukotanya, Kota Fakfak, merupakan salah satu kota tertua di Papua. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa sebanyak 722,52 ha lahan di Kabupaten Fakfak digunakan untuk perumahan/pemukiman, 6274,58 ha untuk jasa/perkantoran, 9,9 ha untuk ladang/tegalan, dan sisanya digunakan untuk yang lain.

Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat terletak di kepala burung bagian selatan letaknya sangat strategis karena mempunya hub dengan Kota Ambon yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan kota-kota lain di pulau Papua.

Terdapat 9 kecamatan, 103 kampung, dan 5 kelurahan. Luas: 14.320,00 km2, dengan jumlah penduduk: 59.773 jiwa.

Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan

Tabel 2.1. Jumlah Distrik, Kampung dan Jumlah Anggota Bamuskam

Kabupaten fakfak , 2004-2009

Tahun Jumlah Distrik Jumlah Kampung Jumlah Anggota Bamuskam

(1) (2) (3) (4)

2004 6 88 -

2005 6 88 -

2006 15 88 -

2007 15 88 -

2008 15 88 440

2009 20 112 565

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kab. Fakfak 2009

Kabupaten fakfak adalah salah satu kabupaten pemekaran yang berasal dari Kabupaten Merauke. Dari awal pemekarannya, Kabupaten fakfak memiliki 6 distrik dan 88 kampung, hingga pada tahun 2006 mekar menjadi 15 distrik berdasarkan SK Mendagri No. 25 Tahun 2005. Kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Distrik dan No. 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kampung, sehingga pada Tahun 2009 jumlah distrik di Kabupaten fakfak telah mekar menjadi 20 Distrik dan 112 Kampung, dengan jumlah anggota Bamuskam yang meningkat dari Tahun 2008 yaitu sebanyak 440 orang menjadi 565 orang pada Tahun 2009.

Aparatur Negara

Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Seiring dengan terus meningkatnya pembangunan, jumlah pegawai negeri sipilpun terus bertambah dari tahun ke tahun. Seperti yang tampak pada Gambar 2.1 di atas, dari tahun 2004 hingga 2009 jumlah PNS terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah PNS terlihat cukup besar dari tahun 2005 ke tahun 2006, begitu juga dari tahun 2008 ke tahun 2009, sedangkan dari tahun 2006 hingga 2008 peningkatan jumlah PNS tidak terlalu bertambah secara signifikan. PNS di Kabupaten fakfak didominasi oleh PNS Golongan II, diikuti oleh PNS Golongan III, dan hanya sebagian kecil saja PNS yang bergolongan IV dan I.

Jumlah Pejabat Struktural

Menurut Jabatan Struktural, 2004-2009

Dilihat dari Jabatan Struktural, PNS Eselon IV lebih banyak jumlahnya dibandingan dengan PNS Eselon III dan II, sedangkan Tenaga Fungsional Pengawas hanya berjumlah 4 orang pada tahun 2007. Jumlah PNS Eselon II, III, dan IV cenderung meningkat dari tahun ke tahun seperti yang tampak pada Gambar 2.2 di atas. Dari tahun 2004 hingga 2006, jumlah PNS Eselon II, III, dan IV tidak mengalami perubahan, bahkan untuk PNS Eselon III dan IV mengalami penurunan pada tahun 2007. Dari tahun 2008 ke 2009 jumlah PNS Eselon III dan IV mengalami peningkatan secara signifikan.

Jumlah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Tabel 2.2. Jumlah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Fakfak, 2004-2009

Tahun Jumlah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

(1) (2)

2004 15

2005 24

2006 7

2007 17

2008 5

2009 2

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Fakfak 2009

Pada Tabel 2.2 di atas, terlihat bahwa jumlah pensiunan PNS dari tahun 2004 hingga tahun 2009 cukup bervariatif. Jumlah pensiunan PNS terbanyak terdapat di tahun 2005 yaitu berjumlah 24 orang. Dari tahun 2005 ke 2006 jumlah pensiunan menurun tajam menjadi 7 orang dan pada tahun 2007 jumlahnya kembali naik menjadi 17 orang yang pensiun. Kemudian pada tahun 2008, jumlah pensiunan turun secara signifikan hingga hanya menjadi 5 orang dan pada tahun 2009, jumlah pensiunan terus menurun menjadi hanya 2 orang.

Organisasi Daerah

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kabupaten fakfak memiliki perangkat kelembagaan organisasi daerah seperti Badan, Bagian, Dinas, Kantor dan Inspektorat, seperti yang ditunjukan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Unit Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak

Bentuk Organisasi Unit Organisasi

(1) (2)

1. SEKRETARIAT -    Sekretasris Daerah

-    Asisten Daerah

-       Bagian Umum dan Perlengkapan

-       Bagian Pembangunan

-       Bagian Humas dan Protokoler

-    Bagian Organisasi

-       Bagian Hukum

-       Bagian Tata Pemerintahan

-       Bagian Bina Perekonomian Daerah

2. INSPEKTORAT -       Inspektorat

3. SEKRETARIAT DPRD -       Sekretariat DPRD

4. BADAN -    BKD dan DIKLAT

-       BAPPEDA

-       BPKAD

-       BAKESBANG POLITIK dan LINMAS

-       BADAN PMK

5. DINAS -       Dinas Kehutanan dan Perkebunan

-       Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan

-       Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja

-       Dinas Pendidikan

-       Dinas Pemuda dan Olah Raga

-       Dinas Sosial

-      Dinas Pekerjaan Umum

-      Dinas Kesehatan

-      Dinas Pendapatan Daerah

-      Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-      Dinas Perhubungan

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Boven Digoel 2009

Tabel 2.3. Lanjutan

Bentuk Organisasi Unit Organisasi

(1) (2)

-      Dinas Pertambangan dan Energi-      Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasidan UKM-      Dinas Komunikasi dan Informatika

6. KANTOR -       Kantor Perbatasan dan Kerjasama Daerah

-       Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

7. DISTRIK -       Distrik Jair

-       Distrk Subur

-       Distrk Kia

-       Distrik Mindiptana

-       Distrik Iniyandit

-       Distrik Kombut

-       Distrk Sesnuk

-       Distrik Mandobo

-       Distrik Fofi

-       Distrik Arimop

-       Distrik Kouh

-       Distrik Manggelum

-       Distrik Firiwage

-       Distrik Bomakia

-       Distrik Yaniruma

-       Distrk Kawagit *)

-       Distrk Kombay *)

-       Distrik Waropko

-       Distrk Ambatkwi

-   Distrik Ninati *)

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kab. Boven Digoel, 2009

Keterangan *) : Distrik Kawagit, Kombay dan Ninati belum ditetapkan secara definitif.

.    VISI

Membangun Kabupaten Fakfak Dalam Kebersamaan Menuju Masyarakat Yang ”Maju, Mandiri, Damai & Sejahtera”

Visi  ini merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif dengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.  Sebagaimana dituangkan dalam pernyataan visi pembangunan dijelaskan sebagai berikut :

1. MASYARAKAT YANG MAJU ; dimaksudkan bahwa dalam konteks lima tahun kedepan maupun dalam jangka panjang diharapkan masyarakat memiliki taraf kemakmuran yang tinggi melalui  peningkatan taraf hidup masyarakat yang diaktualisakan melalui indikator kemakmuran yang diharapkan oleh pencapaian pendapatan perkapita masyarakat, pemenuhan kebutuhan perumahan, aliran listrik, fasilitas untuk memperoleh air bersih, menikmati infrastruktur umum, permodalan dengan tingkat pendapatan yang cukup untuk membiayai gizi dan taraf kesehatan dan lain –lain berdasarkan kapasitas sumber daya yang dimiliknya.

2.  MASYARAKAT YANG MANDIRI ; suatu kondisi masyarakat yang memiliki kapasitas dan aksesibilitas untuk berkembang berdasarkan potensi, kreatifitas serta inovasi masyarakat dan pemerintahnya yang sangat maju. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dapat bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam posisi kemitraan yang sejajar, saling menghubungkan dan berwawasan lingkungan.

3.  MASYARAKAT YANG DAMAI ; suatu kondisi dan situasi yang aman, tertib dan tentram yang dapat memungkinkan Pemerintah dan masyarakat akan dapat melaksanakan pembangunan dengan baik. Dengan pendekatan yang bersifat persuasiv dan harmonis sehingga dapat mendukung kreatifitas, inovasi dan mendorong etos kerja lebih tinggi, menghindari perasaan takut dan tertekan. Masyarakat dan Pemerintah diharapkan menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dalam menciptakan rasa aman secara sosial dan politik. Disamping itu harus adanya pengakuan dan penghormatan terhadap adat istiadat dan hak – hak dasar masyarakat.

4. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA ; suatu pencapaian standar hidup minimal melalui upaya- upaya pengembangan kemandirian, kemajuan dan kedamaian, maka lima tahun kedepan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik dan signifikan dibandingkan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam lima tahun kedepan diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang dapat memperoleh dan menikmati kebutuhan dan

pelayanan dasar dengan lebih baik, memiliki akses pendidikan, kesehatan, transportasi, pemukiman, air bersih, penerangan serta komunikasi dan informasi yang lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten Boven Digoel.

B.    MISI

“Meningkatkan dan Mengembangan serta Memajukan Sumber Daya Manusia dan Daerah Boven Digoel Melalui 10 Agenda Pokok Pembangunan Daerah”

10 Agenda Pokok, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 – 2015

1.     PENDIDIKAN

A. Sasaran Pembangunan :

Meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh yang ditandai oleh : (1) Menurunkan jumlah penduduk yang buta huruf, buta aksara ; (2) Meningkatkan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar Sembilan tahun ; (3) Berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga terampil, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan : (a) Meningkatnya pendidikan formal dan non formal yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi minimum pendidikan sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; (b) Meningkatkan kualitas hasil belajar (kelulusan) yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar; (c) Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan serta teknologi oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat; (4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang ditandai dengan : (a) Meningkatnya ketersediaan prasarana ; Lahan, Ruang Kelas, Ruang Pimpinan, Sarana Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Perpustakaan,Ruang Laboratorium, Ruang Bengkel Kerja, Ruang Unit Produksi, Ruang Kantin, Instalasi Daya dan Jasa, Tempat Berolah Raga, Tempat Ibadah, Tempat Bermain, Tempat Berekreasi dan Ruang atau Tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan; (5) Tersediannya Asrama untuk menampung Siswa yang berpotensi yang tidak memiliki tempat tinggal, serta Asrama Mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi yang menjadi sarana & prasarana belajar.

B. Arah Kebijakan :

(1) Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan 9 tahun; (2) Menurnkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara; (3) Meningkatkan perluasan dan pengelolaan Persekolahan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah; (4) Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini ; (5) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal; (6) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru; (7) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa; (8) Meningkatkan Anggaran Pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBD; (9) Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan terutama utuk mendukung upaya untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu.

2. KESEHATAN & KELUARGA BERENCANA

A. Sasaran Pembangunan :

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari kota sampai ke kampung – kampung yang ditandai dengan : (1) Meningkatkan angka harapan hidup; (2) Menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan; (3) Perbaikan Gizi; (4) Meningkatkan derajat kualits lingkungan masyarakat; (5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat; (6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

B.  Arah Kebijakan :

(1) Meningkatkan jumlah jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS); (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (3) Meningkatkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (5) Meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini; (6) Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan dasar; (7) Meningkatkan derajat kualitas lingkungan masyarakat; (8) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat; (9) Meningkatkan dan menyediakan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan masyarakat; (10) Meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pemertaan penyebaran tenaga kesehatan; (11) Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan; (12) Mengefektifkan manajemen organisasi kesehatan.

3.  EKONOMI KERAKYATAN

A. Sasaran Pembangunan :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja.

B. Arah Kebijakan :

(1) Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Koperasi dan Perbankan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing; (2) Mengembangkan Usaha Skala Mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat perpendapatan rendah; (3) Memperkuat kelembagaan – kelembagaan dengan menerapkan prinsip – prinsip tata kepemerintahan yang baik dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; (4) Memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor ke daerah lain, dalam dan luar negeri; (5) Dukungan untuk Kredit Mikro; (6) Menyediakan Toko Serba Guna (Toserba) untuk memenuhi 9 Bahan Pokok di kampung – kampung; (7) Membuka lapangan kerja seluas – luasnya.

4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

A. Sasaran Pembangunan:

Memperbaiki infrastruktur yang ditunjukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas sebagai sarana penunjang pembangunan.

B. Prioritas Pembangunan:

(1) Perbaikan Infrastruktur Jalan Utama, Nasional, Kabupaten dan Distrik, Bandara, Pelabuhan Laut, Infrastruktur Sentral Ekonomi dan Strategis yakni Pasar dan Terminal; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan dan Air Bersih yang lebih baik dan merata dari kota sampai di kampung – kampung.

C.  Arah Kebijakan :

(1) Infrastruktur di daerah terpencil dan tertinggal (terisolir); (2) Infrastruktur yang melayani masyarakat miskin; (3) Infrastruktur yang menghubungkan dan atau melayani antar daerah dan sentra ekonomi.

5. AGAMA DAN KEPERCAYAAN

A. Sasaran Pembangunan :

(1) Meningkatkan kualitas moral dan etika masyarakat menuju peradaban yang lebih baik; (2) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Prioritas Pembangunan :

(1) Peningkatan kualitas nilai – nilai keagamaan yang harmonis dan toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan diarahkan pada : (a) Meningkatkan kualitas pelayanan; (b) Meningkatkan pemahaman agama dan kehidupan beragama; (c) Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama yang harmonis dan toleransi; (d) Peningkatan kualitas hidup yang bermoral dan beretika. Kebijakan diarahkan pada sektor pendidikan yang memakai kurikulum budi pekerti, pendekatan kekeluargaan;  (e) Perbantuan pembangunan tempat – tempat ibadah.

6. BIROKRASI PEMERINTAHAN

A. Sasaran Pembangunan :

(1) Meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus bagi Papua dan pemerintahan daerah yang baik serta terjadinya konsentrasi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah untuk membangun; (2) Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

B. Arah Kebijakan :

(1) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektifitas pengawasan dan peningkatan budaya kerja dengan disiplin dan etika birokrasi; (2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan Administrasi Negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk kesejahteraannya; (3) Meningkatkan

kepercayaan masyarakat dalam penyelengaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.

7.  KEAMANAN DAN HUKUM

A. Sasaran Pembangunan :

Terciptanya situasi dan kondisi lingkungan wilayah Kabupaten Boven Digoel yang aman, tertib dan tentram.

B. Arah Kebijakan :

(1) Meningkatkan pendekatan persuasiv dan harmonis dalam menangani berbagai masalah di daerah; (2) Menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dalam rangka menciptakan pandangan secara sosial politik; (3) Mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap Adat Istiadat dan Hak Dasar Orang asli Papua; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dalam rangka menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban daerah; (4) Meningkatkan kerjasama strategis dengan kepolisian, lembaga adat dan lembaga – lembaga keagamaan dalam menerapkan keamanan manusia yang memberikan penghormatan pada hak asasi manusia; (5) Memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkungan peradilan.

8.  SOSIAL DAN BUDAYA

A. Sasaran Pembangunan :

Meningkatkan penghormatan kehidupan sosial budaya masyarakat melalui prioritas pembangunan pelestarian nilai – nilai seni dan budaya adat tradisional yang positif.

B. Arah Kebijakan :

(1) Meningkatkan kemampuan dalam mengelola keragaman dan pluralisme secara dewasa, nasionalis dan demokratis; (2) Meningkatkan harmonisasi nilai – nilai luhur antar suku dan adat istiadat berbagai keanekaragaman yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan daerah; (3) Membangun sanggar budaya bagi suku – suku asli daerah; (4) Mengoptimalkan peran lembaga adat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menjawab agenda pembangunan daerah sebagai social control.

9.  PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH

A. Sasaran Pembangunan :

(1) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatkanya peran kampung/pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkampungan; (2) Meningkatkan pembangunan pada daerah – daerah terbelakang dan tertinggal serta derah – daerah terisolir.

B.  Arah Pembangunan :

Terciptanya jaringan infrastruktur penghubung di kawasan pedalaman yang terpencil dan terisolir dengan wilayah perkotaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi.

10.  SOSIAL POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Sasaran Pembangunan :

Meningkatkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan prakarsa, kemampuan dan kekuatan sendiri.

B. Arah Pembangunan :

(1) Percepatan pelaksanaan tata pemerintahan daerah yang baik, peningkatan kinerja perangkat organisasi daerah beserta profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan agar mampu meningkatkan investor serta berpihak pada masyarakat miskin; (2) Terpenuhinya hak – hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan, penindasan, rasa takut dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya dalam memperoleh hak sebagai warga Negara;  (3) Pemulangan Pengungsi dari Negara Papua New Guinea (PNG) ke Negara Indonesia dan peningkatan pembangunan wilayah perbatasan RI-PNG yang aman dan damai; (4) Peningkatan kemitraan kerja antar pemerintah daerah dan LSM, Ormas Pemuda dan wanita serta Partai Politik.

KONFLIK DAN PERANG DI KABUPATEN FAKFAK KNPB

NewsSejak perang saudara bergulir pada 2 Juni 2012 lalu di Timika, Papua Barat, korban rakyat pribumi Papua Barat terus bertambah. Pihak PT. Freeport Indonesia, TNI/Polri dan Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan pertikaian sepeleh itu. Mereka justru membiarkan dan ikut memelihara perang saudara ini. Akibatnya, sampai laporan ini dibuat (5/10), puluhan nyawa jadi korban dan banyak yang luka-luka. Menurut pantauan, korban kebanyakan kena anak panah, namun ada pula yang mati ditembak Polisi Indonesia, dan ada juga yang hilang jejak akibat pembunuhan kilat oknum tertentu. Pemerintah RI dan PT. Freeport tidak mampu menyelesaikan konflik, oleh karena itu rakyat menuntut pengamanan Internasional.

KNPB Mimika telah mengikuti dan memantau situasi ini dan menyimpulkan perang saudara antara kelompok ini dibiarkan oleh Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport. Situasi ini sedang mengarah pada genosida, dan Penguasa Indonesia maupun korporasi milik AS yang ada diatas tanah Amungsa sengaja membiarkan genosida di Timika, Papua Barat.

Kronologis Perang Saudara

Perang saudara ini bermula dari kesalah pahaman yang terjadi sejak 20 Mei 2012 di Timika, Papua Barat. Awal permulaan kejadian, terjadi antara Ronny Ongomang dengan Aroki Komangal. Ronny Onggomang adalah anak dari Hosea Onggomang, dan Aroki Komangal adalah anak dari Atimus Komangal. Jam 04.00 sore, Aroki pangil Ronny di rumahnya dan mengajak jalan-jalan sore. Mereka dua menggunakan sepeda motornya sendiri-sendiri menuju ke area Jln. PT. Freeport Lama, disebelah Bandara Airport Timika. Mereka dua duduk dan meminum minuman keras.

Tidak lama kemudian ada seorang anak laki-laki bernama Oni Kerembo yang baru selesai mandi dipinggir jalan Freeport lama, yang hendak menghidupkan motornya tiba-tiba ditabrat oleh Ronny Ongomang yang sedang melintas bersama temannya Micke yang diboncengi dengan kecepatan tinggi karena dipengaruhi minuman keras.

Setelah bertabrakan dengan Oni, Ronny masih bisa berdiri lalu mengendarai motornya dan lari kira-kira jarak 1 km lebih dan berhenti dipingir selokan jalan. Menurut keterangan polisi, Rony kemudian terjatuh disana dan meninggal. Sedangkan Oni kerembo mengalami Patah Tulang sehingga dilarikan ke Rumah sakit Mitara Masyarakat RSMM Karitas untuk Pengobatan.

Keesokan harinya, pada Tanggal 21 Mei 2012, sekitar jam 8.00 pagi , ada warga yang menemukan mayat Ronny Onggomang, di selokan di pinggir jalan dimana tempat dia merebahkan diri. Warga langsung menghubunggi pihak Kepolisian bagian Polantas, lalau mayatnya di evakuasi ke Rumah Sakit ( RSUD Mimika )di SP IV. Orang tuanya mendengar berita dan terima mayat, Ronny Onggomang di RSUD.

Pada Tanggal 22 Mei 2012, mayatnya di bawa dan di makamkan di rumah orang tuanya Hosea Ongomang di Kwamki Narama Kab.Mimika.

Pada Tanggal 24-26 Mei 2012 di Mimika Papua Barat, Keluarga korban bersama pihak kepolisian dari Polantas melakukan penyelidikan kasus kematian Ronny. Kepolisian dari polantas mengatakan murni kecelakaan, tetapi keluarga korban tidak terima karena tidak ada tanda-tanda lecet atau sobek bagian tubuh korban.

Pada Tanggal 29 mey 2012, keluarga korban menuduh kesana-kesini dan mengundang semua Tokoh dan orang tua Aroki Komangal untuk pergi langsung menghadap Pihak Kepolisian bagian Polantas dan minta keterangan sejelas-jelasnya. Maka dari Pihak Polantas mengatakan kecelakaan murni tidak ada pelaku, namun pihak keluarga korban tidak puas dengan keterangan Polisi. Akibat ketidak puasan itu, pihak keluarga menuduh Aroki Komangal sebagai pembunuh tanpa bukti yang jelas.

Atimus Komangal dan Benyamin Kiwak Kepala suku besar Damal meminta maaf kepada keluarga korban, namun, keluarga korban menolak kata maaf dari pihak yang dituduh , dan keluarga korban menyatakan mau cari bukti di lapangan dengan adu fisik dan atau perang suku.

Dalam perkara kecil ini, pihak Kepolisian membiarkan, dan tidak langsung ditangani sampai tuntas agar tidak terjadi perang saudara. Tetapi pihak kepolisian sepertinya memberikan kesempatan untuk perang itu terjadi di Timika.

Pada Tanggal 2 Juni 2012 di Mimika Papua, perang saudara pecah , Kelompok Hosea Ongomang melawan kelompok Atimus komangal. Akhirnya terjadi korban dari pihak Hosea Ongomang yaitu Deminus Ongomang.

Pada Tanggal 5 Oktober 2012, sekitar jam 08.24 pagi, Tokoh Masyarakat , Tokoh-Tokoh Gereja ,dan Tokoh-Tokoh Perempuan mengusir secara paksa Kepolisian Indonesia karena pihak kepolisian hanya nonton dan sengaja memelihara konflik di Kwamki Narama, padahal korban sedang berjatuhan. Kata seorang Tokoh Masyarakat Amungme, Pemerintah Indonesia, dan TNI/POLRI hanya datng jual muka di tempat konflik seperti ini dengan tujuan karena kepentingan Jabatan, Politik dan Ekonomi. Tidak pernah amankan masalah dengan sungguh-sungguh di Papua Khususnya didaerah Tambang Emas Timika.

Pada jam 09.00 WPB, semua Polisi yang ditugaskan di lokasi perang, meninggalkan lokasi perang dengan malu. Semua unsur organisasi masyarakat, Gereja, LSM dan Seluruh tokoh-tokoh menganggap Pemerintah Indonesia, TNI/POLRI sudah tidak sanggup dan gagal TOTAL mengamankan Konflik perang saudara di Timika.

Sampai saat ini perang masih terus berlangsung. Keolisian Indonesia berlum berhasil mengamankan perang saudara itu. Kepolisian justru sibuk mengamankan Freeport Indonesia. Mereka justru melakuan penangkapan terhadap aktivis KNPB di jalan-jalan. Perang yang dipelihara ini membuat rakyat tidak dapat beraktivitas, warga taku terhadap tindakan sewenang-wenang dari Polisi.

ANALISA SYSTEM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TENTANG KONFLIK DAN PERANG DALAM MENERAPKAN ILMU KESEHATAN DAN

KEDOKTERAN DENGAN STUDI KASUS DI KOTA FAKFAK

STRATEGI

SWOTKesehatan/kedokteran Kota Fakfak

1. 2.

S

KEKUATANI

a. Melaksanakan peran sebagai tenaga kesehatan yang dapat menolong sesama manusia yang merupakan tugas mulia.

b. Memelihara kesehatan merupakan kewajiban setiap individu untuk menjalankan setiap tugas dan kewajiban dalam kehidupan keluarga, berbangsa, dan bernegara

c. Menjadi pelaksana kesehatan merupakan salah satu pengabdian terhadap bangsa.

d. Melaksanakan peran sebagai pelayan kesehatan dapat menolong sesama manusia yang mengalami kesulitan dan merupakan tugas mulia

a. Menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai merupaka kewajiban pemerintah negara dan kabupaten kaitannya untuk membela negara dalam bidang kesehatan.

b. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam dunia kesehatan ke arah cita-cita bangsa dalam membela negara agar terhidar dari konflik dan perang.

c. Memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat dengan baik dan memadai dapat mewujudkan dan meningkatkan kinerja masyarakat kota Bovendigoel

d. Memiliki masyarakat dan pemimpin yang sehat dapat menjadikan meningkatnya mutu kerja aparat.

W

KELEMAHANII

a. Tidak terciptanya Indonesia yang adil dan demokratis serta meningkatkan kesejahteraan rakyat

b. Akses masyarakat kesehatan yang tidak berkualitas. Terkadang tidak memenuhi syarat dalam mengemban tugas sebagai seorang tenaga kesehatan.

c. Masih ada beberapa bagian masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai karena belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

d. Menjadi pelaksana dan pelayan kesehatan bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan waktu belajar yang lama dan sumber daya manusia yang banyak

a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghindari konflik dan perang didalam diri masyarakat kota Bovendigoel.

b. Kurangnya tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya di daerah-daerah terpencil jadi masyarakat sering terlantar.

c. Perkembangan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang makin menurun

d. Memiliki tenaga kerja kesehatan yang sedikit dan fasilitas kesehatan yang kurang memadai membuat tingkat kesehatan di kota Bovendigoel masih rendah.

O

PELUANGIII

a. Dengan adanya fasilitas yang memadai, dokter-dokter dari luar negeri akan datang dan di Indonesia akan banyak dokter-dokter yang berkualitas

b. Menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia disegala bidang kesehatan tanpa melupakan kewajiban yang harus dilakukan sebelum dan sesudah mendapatkan hak.

c. Memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mereka inginkan.

d. Dilaksanakan kegiatan seminar yang dimaksud untuk memberikan wawasan di bidang kesehatan.

a. Terwujudnya bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan ketahanan sosial

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau pelajar yang bekerja dibidang kesehatan untuk mengembangkan ilmunya agar bisa dimanfaatkan di daerah

c. Berikan penyuluhan agar orang-orang dengan pemikiran kuno bisa berobat ke dokter bukan ke dukun.

d. Memberikan pengobatan gratis dengan mengadakan bakti sosial di kota Bovendigoel

T

ANCAMANIV

a. Merusak fasilitas kesehatan yang ada sehingga menghambat pelayanan fasilitas kesehatan kepada rakyat.

b. Terbatasnya fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan sehingga rakyat tidak mendapatkan hak asasi setiap manusia dalam hal kesehatan.

c. Para tenaga kesehatan tidak mau lagi bekerja di daerah terpencil karena gaji yang tak sesuai.

d. Kurangnya pemantauan dari dinas kesehatan tentang kondisi sarana dan prasarana kesehatan di daerah terpencil

a. Biaya pengobatan yang mahal menjadi kendala orang yang kurang mampu lebih baik berobat kepada dukun.

b. Menurunnya angka kesehatan masyarakat di suatu daerah di kabupaten akibat tidak meratanya pelayanan dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

c. Sistem manajemen sarana kesehatan nasional yang tidak bersifat komprehensif.

d. Tenaga kesehatan yang kurang berkompeten menyebabkan masyarakat kabupaten tersebut lebih memilih berobat diluar negeri.