K. Korupsi
-
Upload
bella-andriani -
Category
Documents
-
view
32 -
download
0
description
Transcript of K. Korupsi
DASAR-DASAR
PENGETAHUAN TENTANG
KORUPSI
Dokter F adalah kepala puskesmas kecamatan H yang terletak di daerah pedalaman dan terpencil. Sarana dan prasarana masih sangat minim. Begitu pula sumberdaya manusianya. Dokter F sebagai kepala puskesmas sangat sibuk mengurus pasien dan terkadang harus mengunjungi pasien sampai ke pelosok desa. Penghasilan puskesmas tidak dapat untuk menopang sepenuhnya sehingga terkadang dia harus nombok dengan uang gajinya. Akibat kesibukannya, administrasi pertanggung jawaban puskesmas tidak sempat tertangani. Suatu saat, datang pemeriksaan dari Badan pemeriksa keuangan , ternyata dokter F dituduh korupsi karena tidak dapat mempertanggung jawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan Puskesmas. Bagaimana pandangan terhadap kasus ini ditinjau dari pemberantasan korupsi?
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata
kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak
, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok).
Korupsi menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yg diterima oleh masy, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dlm rangka memenuhi kepentingan pribadi.
Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum.
korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime)
Sebab-Sebab Korupsi
Penyebab adanya tindakan korupsi
sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Secara umum dapat dirumuskan
sesuai dg pengertian korupsi diatas yaitu
bertujuan utk mendptkan keuntungan pribadi
/kelompok /keluarga/ golongannya sendiri.
Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain :
Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dlm posisi2 kunci yg mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yg menjinakkan korupsi.
Kelemahan pengajaran2 agama dan etika. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah
menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
Kurangnya pendidikan. Adanya banyak kemiskinan.
Tidak adanya tindakan hukum yang tegas. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk
perilaku anti korupsi. Struktur pemerintahan. Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang
mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.
Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.
Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :• Greeds(keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku
serakah yg scr potensial ada di dalam diri setiap orang. • Opportunities(kesempatan) : berkaitan dg keadaan organisasi
atau instansi atau masyarakat yg sedemikian rupa, shg terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
• Needs(kebutuhan) : berkaitan dg faktor2 yg dibutuhkan oleh individu2 utk menunjang hidupnya yg wajar.
• Exposures(pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tsb dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :• Korupsi yg terkait dg merugikan keuangan Negara • Korupsi yg terkait dg suap-menyuap • Korupsi yg terkait dg penggelapan dalam jabatan • Korupsi yg terkait dg pemerasan • Korupsi yg terkait dg perbuatan curang • Korupsi yg terkait dg benturan kepentingan dlm pengadaan • Korupsi yg terkait dg gratifikasi .
Macam-Macam Korupsi
KORUPSI
Kaidah Hukum yang Bersifat Normatif
berdasarkan UU no 31 tahun 1999 tentang
Tindak Pidana Korupsi)
Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri
atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara
Abuse of Power atau penyalahgunaan wewenang atau
kekuasaan
Keuangan atau kekayaan milik “Pemerintah” atau “Swasta” maupun “masyarakat” baik secara keseluruhan
maupun sebagian, sebagai unsur pokok atau elemen yang tidak terpisahkan
dari pengertian “negara “ atau “State”
Hampir 90% tindak pidana korupsi melibatkan pejabat
publik yang memegang jabatan publik
10 Tindak Korupsi di Bidang Public Procurement
Bagaimana dan darimana
Uang – Barang – Fasilitas hasil korupsi diperoleh
SUMBANGAN ILEGALILEGAL
CONTRIBUTION
BISNIS ORANG DALAMINSIDER TRADING
PILIH KASIHFAVORITISM
PEMERASANEXTORTION
PEMALSUANFRAUD
PENGGELAPANEMBLEZZLEMENT
PENYUAPANBRIBERY
PENYALAHGUNAAN WEWENANGABUSE OF POWER
NEPOTISMENEPOTISM
KOMISICOMMISION
Pemberian suap/sogok Bribery
Pemberian dlm btk uang, barang, fasilitas & janji utk melakukan atau tdk melakukan sesuatu perbuatan yg akan berakibat membawa untung thd diri sendiri atau pihak lain, yg berhub dg jabatan yg dipegangnya pd saat itu.
PenggelapanEmbezzlementPerbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yg telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertgjwb penuh thd barang milik negara, oleh pejabat publik maupun swasta.
PemalsuanFraud
Suatu tindakan atau perilaku utk mengelabui orang lain atau organisasi untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain
PemerasanExtortion
Memaksa seseorang utk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tsb dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.
Penyalahgunaan Jabatan atau WewenangAbuse of Power
Mempergunakan kewenangan yg dimiliki, utk melakukan tindakan yg memihak atau pilih kasih kpd kelompok atau perorangan, sementara bersikap diskriminatif thd kelompok atau perorangan lainnya.
Pertentangan Kepentingan/ Memiliki
Usaha SendiriInternal Trading
Melakukan transaksi publik dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.
Pilih KasihFavoritism
Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan, yang bukan berdasarkan alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga serta profesionalisme kerja.
Menerima KomisiCommision
Pejabat publik yg menerima sesuatu yg bernilai, dlm bantuan uang, saham, fasilitas, barang, dll, sbg syarat utk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dg pemerintah.
NepotismeNepotism
Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham dalam penunjukkan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang.
Kontribusi/ Sumbangan IlegalIllegal Contribution
Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah
Gratifikasi • adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
• Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik
Contoh kasus yg dpt digol sbg gratifikasi• Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal
ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
• Cideramata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/kelulusan.
• Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku.
• Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek.
• Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
• Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
• Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan. • Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena
biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal).
• Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
• Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
• Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
• Pengurusan ijin yang dipersulit
BAHAYA KORUPSIBIDANG POLITIKKorupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata
pemerintahan yang baik (good governance) . Korupsi di pemilu dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas
dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan
dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari
pemerintah, krn pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi.
Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi spt kepercayaan dan toleransi.
DI BIDANG EKONOMIKorupsi : Mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi
kualitas pelayanan pemerintahan. Mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat
distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga
karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.
korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
Cara Pencegahan Dan Strategi Pemberantasan KorupsiMenurut Baharuddin Lopa, “Mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita scr sadar utk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati para pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena faktor mental itulah yang sangat menentukan.”
Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi dapat didasarkan pada 3 (tiga) pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu : Pendekatan pada posisi sebelum
perbuatan korupsi terjadi, Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi
terjadi, Pendekatan pada posisi setelah perbuatan
korupsi terjadi.
Dari tiga pendekatan ini dapat diklasifikasikan tiga strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat yaitu :
Strategi Preventif.Strategi ini harus dibuat dan dilaks dg diarahkan pd hal-hal yg menjd penyebab timbulnya korupsi. Perlu dibuat upaya yg dpt meminimalkan peluang utk melakukan korupsi , upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
Strategi Deduktif.Strategi ini harus dibuat dan dilaks terutama dg diarahkan agar apbl suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tsb akan dpt diketahui dalam waktu yang sesingkat2nya dan seakurat2nya, shg dpt ditindaklanjuti dg tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yg hrs dibenahi, shg sistem2 tsb akan dpt berfs sbg aturan yg cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. .
Strategi Represif.Strategi ini hrs dibuat dan dilaks terutama dg diarahkan utk memberikan sanksi hukum yg setimpal scr cepat dan tepat kpd pihak2 yg terlibat dlm korupsi. Dg dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan spi dg peradilan perlu dikaji utk dpt disempurnakan di segala aspeknya, shg proses penanganan tsb dpt dilakukan scr cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan terintregasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
adalah komisi di Indonesia yg dibtk pd tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Ind. Komisi ini didirikan berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.