Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan deposito mudharabah Bank Syariah
Jurnal Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Pada PT Bank Jabar Syariah
-
Upload
wama-selopangrekso -
Category
Documents
-
view
125 -
download
0
description
Transcript of Jurnal Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Pada PT Bank Jabar Syariah
J U M A T , 2 8 M E I 2 0 1 0
Jurnal Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Pada PT Bank Jabar Syariah
ABSTRAKPerbankan Syariah merupakan lembaga investasi dan jasa perbankan, di mana sumber dana dan
sistem operasionalnya berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, sehingga tujuannya tidak semata-
mata mencari keuntungan materi, melainkan mengikuti syariat ajaran Islam.Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui system bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Jabar
dan bank konvensional. Untuk mengetahui system penghimpuan dana bank syariah. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan melakukan observasi untuk
memperoleh data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Data rekening deposito
mudharabah dengan nisbah umum tahun 2009
.Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif system bagi hasil mudharabah.
PENDAHULUANLatar Belakang Masalah
Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima
simpanan uang, meminjamkan uang, dan mengirimkan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah
ekonomi kaum muslim, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah
menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Contohnya seperti praktik-
praktik menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk
keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama
perbankan modern yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak jaman Rasulullah.
Perbankan Syariah merupakan lembaga investasi dan jasa perbankan, di mana sumber
dana dan sistem operasionalnya berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, sehingga tujuannya tidak
semata-mata mencari keuntungan materi, melainkan mengikuti syariat ajaran Islam.
Perbankan syariah pertama kali dilakukan di Negara Malaysia pada pertengahan tahun
40-an, namun usaha perbankan syariah tersebut tidak sukses. Selanjutnya usaha pendirian bank
syariah dilakukan di Negara Mesir pada tahun 1963 dengan nama Mit Gharm Local Saving
Bank.
Di Indonesia sendiri bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank
Muamalat. Perlu diketahui bahwa produk-produk perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi
orang Islam saja tetapi pada hakekatnya semua orang dan golongan. Jadi, siapapun bisa menjadi
nasabah bank syariah sepanjang ia dapat memenuhi persyaratan yang ada dan yang telah
ditentukan oleh pihak bank itu sendiri.
Sistem perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bisa menjadi solusi dalam
permasalahan ekonomi. Saat ini penerapan ekonomi syariah sudah semakin luas. Hal tersebut
dapat dilihat dari banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah.
Perkembangan Bank Syariah saat ini sangat pesat dipicu oleh UU No. 10 tahun 1998
yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system. Bank-bank konvensional
yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka Unit Usaha Syariah.
Dalam meyediakan produk penghimpun dana, Bank Syariah tidak melakukan
pendekatan tunggal bagi para nasabahnya. Misalnya, pada tabungan beberapa bank
memperlakukannya seperti deposito, bahkan ada yang tidak menyediakan produk tabungan sama
sekali. Pada dasarnya, dilihat dari segi sumbernya, dana Bank Syariah terdiri atas modal, titipan ,
investasi.
Menurut Keynes, orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan yaitu; transaksi, jaga-
jaga, dan investasi. Oleh karena itu produk penghimpun dana pun disesuaikan berdasarkan 3
fungsi diatas yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.
Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam penulisan ilmiah ini penulis mengambil
judul " ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK
JABAR SYARIAH "
Rumusan dan Batasan Masalah
Rumusan Masalah
Dalam perumusan masalah ini, penulis akan mengemukakan permasalahan yaitu
bagaimana perbandingan perhitungan deposito antara system bagi hasil mudharabah
dengan bank konvensional.
Batasan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka
penulis membatasi masalah tersebut dengan bagaimana system bagi hasil deposito
Mudharabah yang berlaku pada Bank Jabar Syariah.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan ilmiah ini adalah
1. Untuk mengetahui system bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Jabar
dan bank konvensional
2. Untuk mengetahui system penghimpuan dana bank syariah
Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis agar bermanfaat dan berguna bagi
manajemen bank untuk mengetahui perhitungan system bagi hasil deposito mudharabah
pada Bank Jabar.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data
yang diperlukan dengan menggunakan cara sebagai berikut :
Objek Penelitian
Penulis menggunakan objek penelitian yaitu pada Bank Jabar
Data / Variabel
1. Data Primer
Data ini bersumber dari objek penelitian terhadap perusahaan yang diteliti dengan
melakukan survey di lokasi penelitian.
2. Data Sekunder
Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah diolah untuk pihak
perusahaan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan mudharabah pada Bank
Syariah sebagai kerangka teoritis dan diperoleh dari referensi buku-buku yang
mempunyai hubungan dengan objek penelitian.
Metode Pengumpulan Data / Variabel
Untuk mengumpulkan data yang lengkap dan relevan, penulis menggunakan
metode pengumpulan data yang terdiri dari :
1. Studi pustaka
Yaitu dengan mencari referensi dari buku-buku yang dapat membantu
penulis dalam menyusun penulisan ilmiah ini.
2. Studi Lapangan
a. Observasi : yaitu dengan melihat dan mempelajari secara langsung
pada objek penelitian.
b. Wawancara : yaitu dengan menanyakan langsung kepada pihak-pihak
perusahaan yang menangani suatu operasi yang berhubungan dengan
penulisan ilmiah ini.
Alat Analisis yang digunakan
Analisis Deskriptif
Dengan menggunakan metode sistem bagi hasil deposito mudharabah.
LANDASAN TEORI
Kerangka Teori
Definisi Bank
Secara umum bank disebut sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima
simpanan, tabungan dan giro. Selain itu, bank juga dikenal sebagai lembaga yang memberikan
pinjaman uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu, bank juga sebagai
tempat untuk menukar uang dan menyediakan jasa pembayaran seperti pembayaran listrik,
telefon, uang kuliah dan pembayaran lainnya.
Pengertian bank secara umum menurut Undang0Undang NO. 10 tahun 1998 adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup orang banyak.
(Kasmir, 2002: 23)
Sedangkan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas
pembayaran.
(Kasmir, 2002: 33)
Funsi dasar bank adalah : (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe
keeping function), dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa
(transaction function).
Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan
meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan
para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga. Demikian pula, atas pemberian pinjaman
itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank konvensional itu
telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai
wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-
menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur.
Pengertian Bank Syariah
Dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang Syariah Islam, seperti
menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-
barang yang dilarang Syaraiah.
Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan
prinsip-prinsip Islam. Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta
bisnis lain yang terklait. Prinsip utama yang di ikuti oleh bank Islami itu adalah :
(a) larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
(b) melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan
yang sah
(c) memberikan zakat
jika yang dimkasud dengan ”bank” adalah istilah bagi suatu lembaga keuangan, maka istilah
”bank” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an. Tetapi jika yang dimaksud adalah
sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka
semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, bai’ (jual beli), maal(harta), yang
memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.
Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu yang dalam konteks fiqih.
Latar Belakang Bank Syariah
Berkembangnya bank-bank syariah di negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awwal
periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.
Para tokoh yang terlibat dalam kejadian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam
Rahardjo, A.M, Saefudin, M. Amien Azis. Beberapa uji coba pada skala yang relative terbatas
terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung yang sempat
tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni
Koperasi Ridho Gusti.
Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesiabaru dilakukan pada
tahun 1990-an. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990
menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil
Lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang
berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus1990. berdasarkan amanat khusus Munas
IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja
yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatandan konsultasidengan semua
pihak terkait.
Prinsip Syariah
Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia pertama kali dikenakan kepada masyarakat pada tahun
1992 dengan diberlakukannya UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Meskipun Undang-undang ini
dianggap belum memberiakan landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan Perbankan
Syariah karena hanya mengatur bank bagi hasil dan belum secara tegas mengatur mengenai
keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah. Namun keberadaan UU No 7 tahun 1992 ini
merupakan titik awal dari perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang diikuti berdirinya
bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.
Ketentuan tentang kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU No. 7 tahun 1992
sangat terbatas yakni hanya menyangkut kegiatan pembiayaan dan tidak di atur tentang
penghimpunan dana. Untuk itu diberlakukannya undang-undang baru yang lebih jelas dan
lengkap yaitu UU No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen UU No. 7 tahun 1992 yang diikuti
dengan dikeluarnya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI atau Peraturan
Bank Indonesia memberikan landasan operasionalsyariah di Indonesia, baik dari segi
kelembagaan maupun landasan operasional syariah.
Beberapa perubahan penting dalam UU No. 10 tahun 1998 antara lain sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperluas jangkauan perbankan syariah oleh Bank Perkreditan
Rakyat, khususnya untuk mayarakat golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil
dalam kenyataannya terdapat baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan, maka
persyaratan bahwa pendirian dan atau pembukaan kantor BPR harus dilakukan
diwilayah kecamatan dihapuskan, dengan demikian BPR dapat didirikan dan
membuka kantor di seluruh wilayah Indonesia.
2. Bank Umum dan BPR dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah, khususnya bagi bank umum yang selama ini
menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka cabang perusahaan
untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(Sumber : Zainul Arifis ” Memahami Bank Syariah ”: Alvabet Hal 136)
“ Prinsip Syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk
menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah ”
(Sumber : Kasmir, ”Dasar-dasar Perbankan”, PT. Raja Grafindo Persada)
Prinsip Investasi Syariah
Investor / Investor /
Shahibul maal Shahibul maal
Masyarakat / Mudharabah
Gambar 2.1
(Sumber Muhammad Syafi’i Antolo, ”Bank Syariah:Dari Teori ke Praktik”hal 61)
Dasar Hukum Bank Islam
Bank Islam mempunyai dasar-dasar hukum dalam menjalankan kegiatannya. Adapun landasan
hukumnya adalah:
1. PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil
2. UU No. 7 tahun 1992 Jo UU Perbankan No. 10 tahun 1998
3. SK Direktur Bank Indonesia No. 32/34/Kep/dir K So BI No. 32/2/UPPB tanggal 12
Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah.
Perbedaan Antara Bank Syariah Dengan Bank Konvensional
Perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada landasan falsafah
yang dianutnya. Bank Islam tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya,
sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnnya bahkan
menjadi salah satu sumber pendapatan bank. (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,
2002)
Dari sisi operasionalnya, dana yang diamnahkan oleh nasabah kepada Bank Islam dapat berupa
titipan maupun investasi, hal ini berbeda dengan deposito pada bank konvensional diman dengan
jelas deposito pada bank konvensional adalah upaya membungakan uang. Konsep dana titipan
pada bank syariah berarti kapan saja si nasabah membutuhkan, maka bank Islam harus dapat
memenuhinya. Adapun investasi berbeda dengan membungakan uang. Setiap kesempatan untuk
memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya pula terdapat resiko untuk
menerima kerugian. Konsep inilah yang menjadi ciri khas bank Islam dimana bank dengan
nasabah sama-sama salaing berbagi baik keuntungan maupun resiko.
Dari aspek tanggung jawab sosial, bank Islam berkewajiban untuk membayar zakat serta
mengelolanya.
Dari sisi organisasi, dalam bank Islam diharuskan adanya suatu lembaga yang mengawasi baik
operasional maupun produk yang dikembangkan agar sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga
pengawasan tersebut disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Sumber-sumber Dana Bank Syariah
Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk uang tunai, atau
aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai
oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan
atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat
tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau secara berangsur-angsur. Berdasarkan data
empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan
modal yang berasal ari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar
7% sampai 8% dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari
masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.
Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (primary
economic activities), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri
manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain. Atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal
guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.
Berdasarkan prinsip tersebut bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga tau masyarakat
dalam bentuk :
Titipan (wadi’ah), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya
(guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan;
Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko () untuk investasi umum () dimana
bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang
didanai dengan modal tersebut;
Investasi khusus (special investmentaccount/mudharabah muqayyadah) dimana bank
bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee; jadi bank tidak ikut
berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investaasi itu.
Dengan demikian sumber dana bank Syariah terdiri dari :
1. Modal inti (core capital)
2. Kuasi ekuitas (mudharabah account) dan
3. Titipan (wadi’ah) atau simpanan tanpa imbalan (non remunerated deposit)
Produk Dana Bank Syariah
Pada dasarnya produk dana bank konvensional dengan bank syariah sama yaitu giro, tabungan
dan deposito namun dalam bank syariah terdapat perbedaan prinsipil seperti yang dijelaskan
berikut ini ;
1. Giro
Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad wadi’ah (titipan). Ada
dua macam yaitu : Wadi’ah Yad Al-Amanah adalah titipan yang dilakukan dengan
kondisi penerima titipan (bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan dan
Wadi’ah Yad Dhamanah adalah titipan yang dilakukan dengan penerima titipan
bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan.
2. Tabungan
Akad yang dilakukan oleh bank syariah dalam tabungan ada dua yaitu : Wadi’ah dan
Mudharabah. Tabungan yang menggunakan prinsip wadi’ah artinya tabungan ini
mendapatkan keuntungan karena titipan dapat diambil sewaktu-waktu dengan
menggunakan buku tabungan dan kartu ATM. Tabungan yang menerapkan prinsip
seperti ini akan mempunyai keuntungan sebagai berikut :
a. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara pemilik uang dan
mudharib.
b. Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian
keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu
perlu waktu yang cukup.
3. Deposito
Deposito dalam bank syariah ditetapkan sebagai akad mudharabah. Pemilik uang
sebagai nasabah (deposan) sedangkan bank sebagai mudharib. Tenggang waktu
merupakan salah satu sifat deposito bahkan dalam deposito terdapat pengaturan
waktu seperti 30 hari, 90 hari dan sebagainya.
Sistem Penghimpunan Dana Al-Mudharabah
”Mudharabah adalah kerjasama usaha dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul
maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian
pembagian keuntungan”. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100%
modal kas dari shahibul maaldan keahlian dari mudharib.
(Sumber : Bank Jabar Syariah)
Sedangkan menurut ensiklopedia hukum Islam bagi hasil (Al-Mudharabah) adalah ”Pemilik
modal menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang untuk diusahakan dikelola, sedangkan
keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.” Jadi yang dimaksud dengan sistem
bagi hasil adalah ”suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian laba hasil usaha antara
penyedia dana dengan pengelola dana.”
Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut :
- Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus
diserahkan tunai, apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas
tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau
waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian
kecuali akibat kelalaian dan penyimpanagn pihak nasabah, seperti penyelewengan,
kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak
mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan
sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran
kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.
a. Rukun Mudharabah
1. Pemilik modal (shahibul maal)
2. Pemilik usaha (mudharib)
3. Proyek/usaha (amal)
4. Modal (ra’sul maal)
5. Ijab kabul (sighat
6. Nisbah bagi hasil
b. Jenis-jenis Mudharabah
Pada dasarnya prinsip mudharabah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito
berjangka. Ada dua macam prinsip mudharabah yaitu :
1. Mudharabah Muthlaqah atau URIA (Unrestriced Invesment Account
Dalam Mudharabah Muthlaqah ini tidak ada akad pembatasan bagi bank dalam
menggunakan dana yang dihimpun. Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini
dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis
penghimpunan dana, yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
Ketentuan umum dalam produk ini adalah :
a. Bank dan pemilik dana terlebih dahulu mencapai kesepakatan
mengenai nisbah.
b. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan
sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penariakn
lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib
memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito
kepada deposan.
c. Deposito Mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka
waktu yang telah disepakati.
d. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan
deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.
2. Mudharabah Muqayyadah atau RIA
Mudharabah (RIA) ini ada dua jenis yaitu :
a. Mudharabah muqayyadah on balance sheet ;
Jenis mudharabah ini merupakan simpaan khusus (Resricted Invesment) dimana pemilik dana
harus dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya
disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad
tertentu atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :
sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
untuk deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan
(bilyet) deposito kepada deposan.
b. Mudharabah muqayyadah off balance sheet ;
jenis mudharabah ini merupakan penyaluaran dana mudharabah lansung kepada pelaksana
usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara
pemilik dana dengan pelaksana usaha.
Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam
mencari bisnis (pelaksana usaha).
Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :
Sebagai tanda simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang
diamanatkan oleh pemilik dana.
Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara
pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil dan prinsip lainnya.
Pengertian Deposito
Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat
dilakukan dalam janka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang
bersangkutan. Dalam praktek kita mengenal dengan adanya ”deposito berjangka” dan ”sertifikat
deposito”. Definisi deposito berjangka adalah seperti yang termaksud dalam pengertian deposito
diatas. Bila waktu yang ditentukan telah habis deposan dapat :
Menarik deposito berjanka tersebut, atau
Memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.
Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada
tanggal pelunasannya. Tidak seluruh deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia. Deposito
berjangka yang diterbitkan (dijual) oleh bank komersial asing atau bank komersial swasta
nasional, tidak dijamin kecuali oleh bank-bank pemerintah.
Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-
usul uang yang didepositokan. Pemerintah idak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap
simpanan deposito berjangka, dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. Jangka waktu
dipilih sesuai kebutuhan, yaitu :
Satu bulan
Tiga bulan
Enam bulan
Dua belas bulan
Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar.
Deposito berjangka dikeluarkan atas nama pembelinya.
Pengertian Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk,
yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat
diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar dimuka dalam
arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat itu dibeli. Sertifikat deposito dapat
diperjual belikan dan jangka waktu yang dimaksudkan biasanya adalah 1 minggu, 2 minggu atau
kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bunga yang diberikan sebagai imbalan oleh
setiap bank yang menerbitkan sertifikat deposito berbeda satu sama lain, perbedaannya
tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas data yang ingin ditarik
dari masyarakat.
Pengertian Deposito Mudharabah
Deposito ini dijalankan dengan prinsip Mudharabah Muthlagoh, karena pengelolaan dana
diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Deposito ini merupakan simpanan dana
dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya oleh
bank untuk dikelola atau bertindak sebagai mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah
yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan
ada yang 12 bulan.
Perbedaan Deposito Mudharabah dengan Konvensional
Sepintas bahwa deposito di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak
ada perbedaan. Hal ini disebabkan secara mekanis harus mengikuti konsep perbankan secara
umum. Akan tetapi jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.
a. Perbedaan pada akad (perjanjian)
Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan
syariah. Dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai dengan kaidah atau aturan
yang berlaku pada akad-akad muamalah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan deposito
dan tabungan berdasarkan akad atau perjanjian titipan namun tidak mengikuti prinsip manapun
dalam muamalah syariah.
b. perbedaaan pada imbalan yang diberikan
bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan.
Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkosyang harus
dibaya oleh bank. Karena itu bank harus menjual kepada nasabah yang lain (peminjam) dengan
biaya yang lebih tinggi. Keuntunagn yang didapat dinamakan spread. Sedangkan pada perbankan
syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima akan disalurkan
kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dengan nasabah
sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
Kajian Penelitian Sejenis
Dengan berpedoman pada beberapa hasil penelitian ilmiah yang memiliki kesamaan topik, maka
penulis termotivasi untuk melakukan pengamatan dan membuat penulisan ilmiah dengan topik
Sistem Perhitungan bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesi.Tbk.”
dan penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan bagi hasil dan perhitungan
bunga.
Beberapa penelitian sejenis, sangat membantu penulis untuk melengkapi informasi-informasi
yang berkaitan dengan topik yang dipilih penulis.
Alat Analisis
Pada konsep bank syariah tidak membenarkan adanya penentuan awal atau didepan terhadap
sesuatau yang tidak pasti. Dengan kata lain tidak akan pernah mengetahui jumlah imbalan yang
akan diberikan kepada pemilik dana (penabung) sebelum diketahui terlebih dahulu perolehan
pendapatan dari hasil penyaluran dana pada bank selama sebulan.
Adapun variabel yang menentukan besarnya bagi hasil adalah :
1. Total nilai investasi, dan total dana masyarakat selama satu bulan
2. Pendapatan bank
3. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.
MetodologiObjek Penelitian
Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia
milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di
Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche Indische Shareholding)
yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut
dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta
Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan
dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61
tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk
pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.
Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat,
dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972
tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan
daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan
Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.
Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank
Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR
tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “
Bank Jabar “ dengan logo baru. Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan
perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4
Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah
dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Dalam rangka memenuhi
permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai
dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April
2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan
dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan
dengan sistem syariah. Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-
LB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, sesuai dengan
Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/63/KEP.GBI/2007 tanggal 26 November 2007
tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi
Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta SK Direksi
Nomor 1065/SK/DIR-PPN/2007 tanggal 29 November 2007 maka nama perseroan berubah
menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan (call name)
Bank Jabar Banten.
Data/ variabel yang digunakan
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa :
1. Data rekening deposito mudharabah dengan nisbah umum tahun 2009
2. Sejarah berdirinya perusahaan, perkembangan serta kegiatan perusahaan dan struktur
organisasi.
Metode Pengumpulan Data
1. Metode Kepustakaan
Yaitu dengan mencari referensi dari buku-buku yang dapat membantu penulis dalam
menyusun penulisan ilmiah ini.
2. Metode Interview
yaitu dengan menanyakan langsung kepada pihak-pihak perusahaan yang menangani
suatu operasi yang berhubungan dengan penulisan ilmiah ini.
http://www.dewisayangcatur.blogspot.com/2010/05/jurnal-analisis-sistem-bagi-hasil.html