Juknis Pendidik Inti Paud Ni
-
Upload
mahardikathesa -
Category
Documents
-
view
192 -
download
4
Transcript of Juknis Pendidik Inti Paud Ni
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39
ayat (2) menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu,
pendidik harus mempunyai kompetensi yang memadai berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya secara
profesional, efektif, dan efisien.
Keberadaan guru Kelompok Bermain (KB)/Taman Penitipan Anak (TPA), guru Taman
Kanak-kanak (TK) dan Tutor Pendidikan Keaksaraan sebagai tenaga pendidik
PAUD NI merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi
kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang menitik beratkan pada
upaya: 1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2) peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing; dan 3) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, serta prioritas
program pendidikan yang ditetapkan dalam Renstra Kemdiknas diantaranya perluasan
pelayanan PAUD, dan perluasan keaksaraan mandiri.
Implementasi kebijakan Kemdiknas dalam upaya meningkatkan kulifikasi, kompetensi,
serta mewujudkan pendidik yang profesional, yaitu dengan menciptakan strategi
program-program peningkatan mutu yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.
Salah satu strategi yang telah dilakukan oleh Dit. P2TK PAUD NI yang sebelumnya
Dit. PTK-PNF pada tahun 2009 s.d 2010 adalah melaksanakan dan memberikan
bantuan rintisan pemberdayaan tutor inti di 14 (empat belas) Propinsi (70 Kab/Kota).
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta kenyataan yang ada, pemberian
bantuan rintisan pemberdayaan tutor inti dinilai cukup efektif, dan efisien. Hal ini
disebabkan karena rintisan pemberdayaan tutor inti merupakan suatu strategi
peningkatan kompetensi pendidik yang dapat: (i) memberdayakan sumberdaya
setempat terutama pendidik PAUD NI yang kompeten, (ii) fokus pada pemenuhan
2
kebutuhan lokal yang strategis guna mendukung pencapaian pembelajaran yang
bermutu, dan (iii) dilakukan secara mandiri oleh pendidik dalam kerangka saling
membelajarkan secara terus menerus serta berkelanjutan dan berkesinambungan.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, maka Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dit. P2TK
PAUD NI) dalam melaksanakan fungsinya pengembangan sitem pembinaan
peningkatan kualifikasi dan karir khususnya pendidik, yaitu pendidik pendidikan anak
usia dini, nonformal dan informal (PAUD NI) pada tahun 2011 ini akan memberikan
dana bantuan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Kab/Kota untuk bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti guru KB/TPA,
guru TK dan Tutor Pendidikan Keaksaraan yang telah ditetapkan diwilayahnya. Dana
bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI akan diberikan kepada 150
SKB/UPTD Kab/Kota di 33 provinsi.
Melalui penyaluran dana bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang
ada di SKB/UPTD Kab/Kota, diharapkan SKB/UPTD Kab/Kota selain dapat membuat
percontohan program peningkatan mutu pendidik inti PAUD NI, juga diharapkan
pembuatan percontohan tersebut ditujukan agar ketika ada kelompok masyarakat yang
ingin membuka program dalam rangka memberikan layanan peningkatan mutu
pendidik PAUD NI, maka mereka dapat mencontoh program tersebut yang ada di
SKB/UPTD Kab/Kota.
B. Dasar
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
3
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan
Buta Aksara
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan Pemerintah Repuklik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
8. DIPA Dit. P2TK PAUD NI Tahun 2011
C. Tujuan
1. Tujuan pedoman pemberdayaan pendidik inti PAUD NI adalah memberikan
acuan/pedoman bagi para pelaksana program pemberdayaan pendidik inti
PAUD NI di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
2. Tujuan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI adalah:
a. Memperkuat kapasitas/kemampuan pendidik inti PAUD NI baik sebagai
pendidik, motivator maupun fasilitator pembelajaran, sehingga berdampak
terhadap peningkatan mutu pembelajaran.
b. Meningkatkan motivasi dan dedikasi pendidik inti PAUD NI dalam
melaksanakan program layanan peningkatan mutu pendidikan di masyarakat.
c. Memberikan apresiasi bagi pendidik inti PAUD NI yang telah menunjukkan
komitmennya dalam mendukung peningkatan kompetensi pendidikan anak usia
dini, nonformal dan informal.
D. Hasil yang diharapkan
1. Meningkatnya profesionalisme pendidik inti PAUD NI dan pendidik lainnya dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Terselenggaranya berbagai bentuk kegiatan yang direncanakan oleh pendidik inti
PAUD NI.
3. Terwujudnya pola peningkatan mutu pendidik.
4
E. Pengertian
Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan dalam petunjuk teknis ini, sebagai berikut:
1. Pendidik adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan
yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,
serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Guru PAUD adalah guru KB/TPA, guru TK yang mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai pendidik profesional dalam mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan
anak usia dini.
3. Rintisan adalah kegiatan awal yang dirancang untuk menghasilkan pola/strategi
penyelenggaraan program/kegiatan tertentu yang akan dijadikan acuan untuk
pengembangan lebih lanjut.
4. Pendidik inti PAUD NI adalah pendidik yang dipilih dan ditetapkan oleh pejabat
berwenang pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kriteria tertentu,
yang terdiri dari guru KB/TPA, TK dan tutor Pendidikan Keaksaraan untuk
melaksanakan fungsi fasilitator dan motivator dalam kerangka peningkatan
kompetensi bagi pendidik lainnya.
5. Peningkatan mutu adalah upaya yang dilaksanakan secara sistematis dan
berkesinambungan baik oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat atau per
seorangan yang kompeten dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan
dan sikap bagi PTK PAUD NI.
6. Bantuan adalah bantuan berupa dana blockgrant yang disalurkan melalui Satker
P2-PNFI/BP-PNFI ke SKB/UPTD Kabupaten/Kota guna melaksanakan kegiatan
rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI sesuai dengan proposal yang telah
ditetapkan.
7. Dinas pendidikan adalah dinas pendidikan atau dinas yang bertanggungjawab
dalam bidang peningkatan mutu dan pembinaan guru PAUD (guru KB/TPA,
guru TK) dan tutor Pendidikan Keaksaraan di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
5
8. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
yang berada di Kabupaten/Kota.
9. Bank adalah bank milik pemerintah yang ditetapkan sebagai mitra dalam rangka
penyaluran dana blockgrant ke SKB.
10. Pendidik lainnya adalah pendidik yang menjadi sasaran pemberdayaan di luar
pendidik inti PAUD NI yang terdiri dari guru KB/TPA, guru TK dan tutor
Pendidikan Keaksaraan.
6
BAB II
KONSEP DASAR PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI
A. Prinsip
Prinsip pendidikan adalah saling membelajarkan di antara pendidik inti PAUD NI
dengan pendidik PAUD NI lainnya sehingga tidak terkesan bahwa pendidik lainnya
hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek, sehingga pelaksanaan pembelajaran
lebih interaktif.
B. Tugas dan Fungsi Pendidik Inti PAUD NI
Tugas pendidik inti PAUD NI adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kompetensi diri dan pendidik PAUD NI lainnya dalam pembelajaran
2. Memotivasi pendidik PAUD NI lainnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya
3. Mengembangkan program layanan supervisi yang berkaitan dengan pembelajaran
yang efektif.
Berdasarkan tugas pendidik inti PAUD NI di atas, maka fungsi pendidik inti PAUD NI
sebagai fasilitator, motivator, dan supervisor pada kegiatan pembelajaran.
C. Tujuan Pembentukan Pendidik Inti PAUD NI
Tujuan pembentukan pendidik inti PAUD NI adalah untuk perluasan akses,
pemerataan, peningkatan mutu berkelanjutan bagi sesama pendidik dalam rangka
mempercepat pelayanan pendidikan anak usia dini, dan penuntasan buta aksara serta
memperkecil terjadinya buta aksara kembali pada pasca melek aksara.
Secara khusus, pembentukan pendidik inti PAUD NI bertujuan untuk mengoptimalkan
peran pendidik dalam:
1. Menumbuhkan motivasi pendidik untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran
dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai pendidik PAUD NI.
2. Meningkatkan kemampuan dan kemahiran pendidik PAUD NI dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan
dan pemerataan mutu pendidikan
7
3. Mendiskusikan masalah yang dihadapi pendidik PAUD NI dalam melaksanakan
tugas sehari–hari dan mencari cara penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik
mata pelajaran, pendidik, kondisi tempat belajar dan lingkungan.
4. Membantu pendidik PAUD NI memperoleh informasi teknis edukatif berkaitan
dengan kegiatan pelaksanaan kurikulum, metodologi, dan sistem evaluasi sesuai
dengan karakteristik peserta didik.
5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dalam rangka menyesuaikan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mengembangkan keterampilan penggunaan teknologi informasi dalam
meningkatkan layanan belajar dan pembelajaran serta pengembangan diri secara
profesional.
D. Sasaran
Sasaran pemberdayaan pendidik inti PAUD NI di 33 provinsi (150 kabupaten/kota)
yang terdiri dari guru inti KB/TPA, TK dan tutor inti Pendidikan Keaksaraan.
Penetapan sasaran 150 Kab/Kota di 33 provinsi adalah dengan mempertimbangkan
berbagai aspek, antara lain : (i) letak geografis, (ii) jumlah PTK PAUD NI yang belum
dilatih lebih dari 60 %, (iii) pencapaian program kegiatan peningkatan mutu PAUD NI
tahun sebelumnya minimal 75 %, (iv) telah terbentuk forum/asosiasi PTK PAUD NI
minimal tingkat kab/kota, (v) terdapat UPTD Provinsi atau UPT Pusat yang
menangani PAUD NI.
E. Kriteria Pendidik Inti PAUD NI
Kriteria pendidik inti PAUD NI adalah:
1. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter.
2. Memiliki NUPTK, yang belum memiliki NUPTK wajib mengisi formulir NUPTK
dan dilampirkan surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bahwa
yang bersangkutan dalam proses pengajuan diri untuk memperoleh NUPTK.
3. Diutamakan telah memiliki kualifikasi S1 yang dibuktikan dengan fotocopi ijazah.
4. Memiliki loyalitas tinggi terhadap tugas, kedisiplinan, kepekaan terhadap masalah
pendidikan PAUD NI, dan penguasaan kompetensi, dibuktikan dengan
8
rekomendasi dari pimpinan lembaga dan diketahui oleh dinas pendidikan
kabupaten/kota setempat dan SKB/UPTD Kab/Kota.
5. Diutamakan memiliki kinerja dan penghargaan atas prestasi yang relevan dengan
bidangnya selama menjadi pendidik, dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan
minimal oleh kepala desa/lurah.
6. Telah mengikuti diklat yang relevan dengan bidangnya yang dibuktikan dengan
sertifikat/surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL).
7. Melaksanakan tugas secara aktif sebagai pendidik minimal 1 tahun secara terus
menerus, diutamakan memiliki masa kerja lebih lama dibuktikan dengan surat
keterangan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan.
9
BAB III
DANA BANTUAN RINTISAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA
Dana Bantuan Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti SKB/UPTD
Kabupaten/Kota
1. Makna Bantuan Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI
Bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI merupakan dana yang
diberikan dalam upaya pemberdayaan pendidik inti PAUD NI, yaitu berupa
bantuan dana yang langsung diserahkan pada SKB/UPTD Kabupaten/Kota melalui
Satker P2-PNFI/BP-PNFI untuk kegiatan yang didasarkan pada kondisi dan
kebutuhan pembelajaran masing-masing sesuai dengan proposal yang telah
ditetapkan.
2. Tujuan Pemberian Bantuan Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI
Secara umum bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI adalah untuk
meningkatkan mutu pendidik PAUD NI di wilayah kerjanya dengan cara
mengoptimalisasikan kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
3. Jumlah Bantuan
Bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI tahun anggaran 2011 ini
akan dialokasikan kepada 150 SKB/UPTD yang terdiri pendidik inti PAUD NI.
Masing-masing SKB/UPTD akan menerima bantuan rintisan pemberdayaan
pendidik inti PAUD NI Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk 6 orang
pendidik inti PAUD NI, masing-masing Rp 2.000.000,-
4. Sumber Bantuan
Bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI bersumber dari APBN
tahun 2011 melalui DIPA Dit. P2TK PAUD NI, Ditjen PAUD NI.
10
5. Pemanfaatan Bantuan
Bantuan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI dimanfaatkan untuk bantuan
transport pendidik inti PAUD NI guna peningkatan kompetensi dan pembimbingan/
pendampingan pendidik PAUD NI lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan
program pembelajaran di masyarakat.
6. Hak, Kewajiban, dan Sanksi
a. Hak
Setiap SKB/UPTD yang telah mengajukan rencana kegiatan dan proposal serta
telah ditetapkan sebagai pelaksana program pemberdayaan pendidik inti
PAUD NI, berhak mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 12.000.000,-
(dua belas juta rupiah) untuk 6 orang pendidik inti PAUD NI masing-masing
Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
b. Kewajiban
1) SKB/UPTD berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana
kegiatan dan proposal yang telah ditetapkan dengan melakukan peer
tutoring yang dilakukan oleh masing-masing pendidik inti untuk
memberdayakan minimal 4 (empat) pendidik PAUD NI lainnya.
2) SKB/UPTD berkewajiban menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan
kegiatan kepada P2-PNFI/BP-PNFI, Dirjen PAUD NI cq Direktur P2TK
PAUD NI dengan tembusan kepada dinas pendidikan provinsi dan dinas
pendidikan kabupaten/kota setempat.
c. Sanksi
Apabila SKB/UPTD tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan, maka
SKB/UPTD yang bersangkutan akan ditinjau kembali untuk pengembangan
program yang akan datang.
11
BAB IV
MEKANISME PENETAPAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI
A. Mekanisme Penetapan dan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI
Penetapan dan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI dilakukan melalui tahap-tahap
sebagai berikut:
1. Direktorat P2TK PAUD NI mengidentifikasi kabupaten/kota dari masing-masing
provinsi untuk menjadi tempat kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.
2. Direktorat P2TK PAUD NI menyusun pedoman dan menetapkan 150
kabupaten/kota di 33 provinsi.
3. Direktorat P2TK PAUD NI melakukan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan
sinkronisasi dan orientasi pembina program pemberdayaan pendidik inti
PAUD NI.
4. Dinas pendidikan kabupaten/kota, SKB/UPTD dan Forum/Asosiasi PTK PAUD NI
melakukan sosialisasi tentang pemberdayaan pendidik inti PAUD NI kepada
satuan PAUD NI di wilayahnya
5. Satuan PAUD NI mengusulkan calon pendidik inti PAUD NI yang akan diseleksi
oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.
6. Dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi dengan SKB/UPTD
kabupaten/kota dan forum/asosiasi PTK PAUD NI guna menyeleksi calon
pendidik inti PAUD NI yang diusulkan oleh satuan PAUD NI untuk menetapkan
2 (dua) orang guru KB/TPA, 2 (dua) orang guru TK, dan 2 (dua) orang) tutor
Pendidikan Keaksaraan dengan mempertimbangkan kriteria penetapan calon
pendidik inti PAUD NI dan aspek-aspek lain yang dipandang perlu dan relevan
dengan kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.
7. Pendidik yang terpilih dengan predikat terbaik, selanjutnya disebut “Pendidik Inti
PAUD NI“.
8. Pendidik inti PAUD NI ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada dinas pendidikan
kabupaten/kota setempat setelah berkoordinasi dengan pejabat yang terkait
dengan pembinaan guru PAUD (guru KB/TPA, guru TK) dan tutor Pendidikan
Keaksaraan, sehingga setiap dinas pendidikan kabupaten/kota akan diwakili oleh
12
6 (enam) orang pendidik terbaik, terdiri atas 2 (dua) guru KB/TPA, 2 (dua) orang
guru TK, dan 2 (dua) orang tutor Pendidikan Keaksaraan.
9. Seluruh pendidik inti PAUD NI menyusun dan menyerahkan Rencana Kegiatan
(RK) dan proposal untuk memberdayakan minimal 4 (empat) orang pendidik
PAUD NI lainnya di wilayahnya. RK dan proposal dikirimkan ke SKB/UPTD
(sistematika terlampir).
10. Seluruh pendidik inti PAUD NI membuat pernyataan-pernyataan kesanggupan
melaksanakan kegiatan pemanfaatan bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti
PAUD NI (format terlampir).
11. Setiap pendidik inti PAUD NI menyerahkan fotocopy SK terakhir/surat tugas
yang ditandatangani oleh pimpinan lembaganya masing-masing.
12. Fotocopy SK sebagai pendidik inti PAUD NI
13. Pasfoto terakhir berwarna, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar bagi seluruh pendidik
inti PAUD NI.
14. Fotocopy KTP pendidik inti PAUD NI
B. Mekanisme Pengajuan dan Penilaian Proposal Dana Rintisan Pemberdayaan
Pendidik Inti SKB ke BPPNFI/P2PNFI
Pengajuan rencana kegiatan/proposal untuk mendapatkan dana rintisan pemberdayaan
pendidik inti PAUD NI adalah sebagai berikut :
1. Seluruh Pendidik inti PAUD NI menyusun rencana kegiatan pemberdayaan
pendidik PAUD NI dan dikirim ke SKB/UPTD Kab/Kota dengan melampirkan:
a. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan pemanfaatan bantuan
rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI
b. Foto Copy SK terakhir/Surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan
lembaganya masing-masing
c. Foto Copy SK sebagai pendidik inti PAUD NI
d. Pasfoto terakhir berwarna, ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar bagi seluruh
pendidik inti PAUD NI
e. Foto Copy KTP Pendidik inti PAUD NI
f. Biodata pendidik inti PAUD NI (format terlampir)
g. Biodata pendidik sasaran kegiatan pemberdayaan (format terlampir)
13
2. SKB/UPTD Kab/Kota berkoordinasi dengan Forum PTK PAUD NI
memverifikasi rencana kegiatan pendidik inti PAUD NI dan membuat dan
mengajukan proposal ke P2PNFI/BPPNFI sesuai regionalnya dengan tembusan
Dinas Pendidikan Kab./Kota dengan melampirkan :
a. Legalisasi pendirian SKB/UPTD Kab/Kota (SK Bupati/Walikota/Perda).
b. Foto Copy rekening bank (tabungan) yang telah ditetapkan atas nama
SKB/UPTD yang masih aktif dan foto copy NPWP SKB/UPTD.
3. P2PNFI/BPPNFI memverifikasi proposal yang diajukan SKB/UPTD Kab/Kota
sesuai dengan pedoman bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI
tahun 2011.
4. P2PNFI mengajukan SKB/UPTD Kab/Kota calon penerima dana bantuan rintisan
pemberdayaan pendidik inti PAUD NI ke DIT. P2TK PAUD NI.
5. DIT. P2TK PAUD NI menetapkan SK penerima dana bantuan rintisan
pemberdayaan pendidik inti PAUD NI dan dikirim ke P2PNFI/BPPNFI.
C. Mekanisme Penyaluran Dana Penyelenggaraan Program Rintisan
Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI
1. Penyaluran dana dan pertanggung jawaban rintisan penyaluran dana dilakukan oleh
KPPN melalui bank yang ditunjuk untuk di transfer ke nomor rekening
P2PNFI/BP-PNFI.
2. Penyaluran dana dilakukan dalam satu tahap (100%) oleh KPPN atas usulan
P2PNFI/BPPNFI ke rekening SKB/UPTD (bukan rekening pribadi).
Setelah dana diterima oleh SKB/UPTD, maka SKB yang bersangkutan harus
segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang
dituangkan dalam rencana kegiatan dan proposal yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
3. Penggunaan dana harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk pemungutan dan penyetoran pajak.
a. Pendidik Inti wajib membuat laporan sesuai dengan rencana kegiatan yang
telah ditetapkan.
14
b. SKB/UPTD membuat laporan keseluruhan dari pelaksanaan program
pemberdayaan pendidik inti ditujukan ke P2PNFI/BPPNFI dengan tembusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
c. P2PNFI/BPPNFI membuat laporan yang ditujukan ke Dit. P2TK PAUD NI.
4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan laporan pelaksanaan kegiatan
telah diterima oleh Dit. P2TK PAUD NI paling lambat minggu ke I Desember
2011 (sistimatika laporan terlampir).
SKB UPTD KAB/KOTA DAN FORUM PTK PAUD NI
DITJEN PAUD NIDIT. P2TK PAUD NI
P2-PNFI/BP-PNFI
PENDIDIK INTI PAUD NI
KPKN
1
MEKANISME KEGIATAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NONFORMAL DAN INFORMAL
DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA
BANK
2
3
4
5
6
7
8
PELAPORAN
KOORDINASI DAN SOSIALISASI PEDOMAN
PENGAJUAN PROPOSAL
VERIFIKASI & PENGAJUAN PROPOSAL
VERIFIKASI & PENGAJUAN CALON
PENERIMA DANA
PENETAPAN SK DAN PROSES PENCAIRAN DANA
PROSES PENCAIRAN DANA
PENYALURAN DANA
PENYALURAN DANA
D. Peran Pemangku Kepentingan Terhadap Penyaluran dan Pemanfaatan Dana
Rintisan Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI
1. Peran Ditjen PAUD NI, Dit. P2TK PAUD NI adalah:
a. menetapkan calon penerima dana rintisan pemberdayaan pendidik inti
PAUD NI,
b. melaksanakan pemberian, pendampingan dan pengawasan dalam proses
penetapan penerima dana rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI, dan
c. melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi program.
15
2. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah:
Melaksanakan pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi program
3. Peran P2PNFI, BPPNFI adalah:
a. melaksanakan verifikasi proposal,
b. mengirimkan usulan calon penerima bantuan ke Dit. P2TK PAUD NI,
c. mengirimkan usulan penerima bantuan ke KPPN,
d. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan mutu pendidik inti
PAUD NI, dan
e. melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi program pemberdayaan
pendidik inti PAUD NI.
4. Peran SKB/UPTD Kabupaten/Kota adalah:
a. mengajukan proposal ke P2PNFI/BPPNFI,
b. melaksanakan program pemberdayaan pendidik inti PAUD NI sesuai dengan
proposal yang telah ditetapkan,
c. mengupayakan pelaksanaan program yang berkualitas dan menjalin serta
mengembangkan kemitraan dengan instansi terkait,
d. melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dan
forum/asosiasi PTK PAUD NI,
e. melakukan pemantauan dan pengendalian internal,
f. membuat laporan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan pendidik inti
PAUD NI dan dikirim ke Dit. P2TK PAUD NI, dengan tembusan yang
terkait,
g. P2PNFI/BPPNFI membuat laporan penyaluran dana rintisan pemberdayaan
pendidik inti PAUD NI yang ditujukan ke Dit. P2TK PAUD NI, dan
h. mengupayakan dan menindaklanjuti agar program pemberdayaan pendidik
inti PAUD NI dapat menjadi program yang dibiayai melalui APBD setempat.
5. Peran Pendidik Inti PAUD NI adalah:
a. menyusun rencana kegiatan/proposal pemberdayaan pendidik inti PAUD NI
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya,
16
b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI sesuai dengan
rencana kegiatan/proposal yang telah ditetapkan, dan
c. membuat laporan kegiatan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.
6. Peran Forum/Asosiasi PTK PAUD NI
Koordinasi dengan SKB/UPTD dalam memberikan informasi calon peserta
pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang memenuhi kriteria.
17
BAB V
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM
A. Pemantauan dan Pembinaan
Pemantauan dan pembinaan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memastikan
kualitas pemanfaatan dana bantuan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI bagi
SKB/UPTD Kab/Kota dan pendidik inti PAUD NI yang bersangkutan. Pemantauan
ditujukan untuk memastikan ketepatan penerimaan dana, ketepatan waktu penyaluran
dana dan ketepatan pemanfaatan dana yang diterima sesuai dengan rencana kegiatan
dan proposal yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan digunakan sebagai upaya
antisipasi sedini mungkin masalah yang terjadi. Aspek yang menjadi sasaran
pemantauan mencakup kegiatan teknis dan administrasi. Pemantauan selain memiliki
fungsi pengawasan juga berfungsi sebagai pembinaan, sehingga dapat memberikan
solusi untuk mengatasi berbagai masalah serta sebagai upaya meningkatkan mutu
pembelajaran program pendidikan .
Pemantauan dan pembinaan dilaksanakan oleh DIT. P2TK PAUD NI,
P2PNFI/BPPNFI, BPKB/UPTD Propinsi, SKB/UPTD Kab/Kota, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Propinsi. Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan
dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: analisis laporan, pertemuan,
kunjungan lapangan dan lain-lain. Pemantauan dan pembinaan dilakukan setidaknya
dua kali dalam satu tahun. Hasil pemantauan digunakan sebagai masukan bagi
pembinaan.
Pembinaan atas dasar hasil pemantauan dapat dilaksanakan dalam dua cara, yaitu:
1. pembinaan secara langsung yang dilaksanakan saat pemantauan
2. pembinaan secara tidak langsung yaitu pembinaan yang dilaksanakan setelah
diadakan analisis terhadap hasil pemantauan.
Hasil pemantauan dan pembinaan dilaporkan kepada Ditjen PAUD NI c.q. Direktur
P2TK PAUD NI.
18
B. Evaluasi
Hasil pemantauan dan pembinaan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program yang
telah disusun. Tolok ukur evaluasi adalah pelaksanaan program pemberdayaan
pendidik inti PAUD NI di SKB sebagai UPTD Kab/Kota. serta tujuan pemberian dana
bantuan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI.
C. Pelaporan
Laporan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang dilaksanakan oleh SKB ditujukan
kepada P2PNFI/BPPNFI dan Ditjen PAUD NI cq Direktorat P2TK PAUD NI, dengan
tembusan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, paling lambat
tanggal 1 bulan Desember tahun 2011 yang bersangkutan.
Secara umum isi laporan mencakup :
1. kegiatan yang telah dilaksanakan
2. hasil yang telah dicapai
3. faktor pendukung
4. masalah dan kendala yang dihadapi
5. solusi pemecahan masalah yang dilakukan
6. rekomendasi
Lampiran, mencakup: daftar hadir peserta, rincian penggunaan dana, dan
dokumentasi kegiatan (sistematika laporan terlampir).
19
BAB VI
PENUTUP
Dengan disusunnya Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI, diharapkan dapat
memperlancar penyaluran dana, menjamin pengelolaan dan pemanfaatan dana secara
efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kualifikasi, kompetensi,
dan optimalisasi pendidik inti PAUD NI.
Pedoman Pemberdayaan Pendidik Inti PAUD NI ini dibuat agar dapat dipergunakan
sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam pelaksanaan
maupun dalam menetapkan langkah tindak lanjut, serta sebagai bahan penilaian bagi
pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal-hal prinsip yang belum diatur dalam
pedoman ini dan diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dapat
dikoordinasikan dengan Direktorat P2TK PAUD NI.
20
JADWAL PELAKSANAAN
PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA
Jadwal pelaksanaan kegiatan pendidik inti PAUD NI ditetapkan sebagai berikut:
1. Persiapan : Januari – Maret 2011
2. Sosialisasi : April di Jogjakarta dan bulan Mei di
Sulawesi Selatan
3. Pengajuan Proposal dan Verifikasi Proposal: Juni 2011
4. Pencairan dana : Juni 2011
5. Penyusunan laporan : November 2011
21
DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PENDIDIK INTI PAUD NI TAHUN 2011
NO PROVINSI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA
1 Aceh BPKB Aceh
a. SKB Kota Banda Aceh b. SKB Nagan Raya c. SKB Kab. Aceh Besar d. SKB Aceh Timur e. SKB Aceh Utara
2 Sumut BP-PNFI Sumut
a. SKB Petumbukan b. SKB Sibolangit c. SKB Kota Medan d. SKB Kota Binjai e. SKB Kab. Karo
3 Sumbar BPKB Sumatera Barat
a. SKB Kota Solok b. SKB Kota Padang c. SKB Limapuluh Kota d. SKB Kab. Tanah Datar I e. SKB Kota Bukit Tinggi
4 Riau BPKB Riau
a. SKB Kota Pekan Baru b. SKB Indragiri Hulu c. SKB Pelalawan d. SKB Rokan Hulu
5 Kepri a. SKB Kota Tanjung Pinang b. SKB Kota Batam
6
Jambi BP-PLS Jambi
a. SKB Kota Jambi b. SKB Kab. Batanghari c. SKB Muaro Jambi d. SKB Muara Bungo
7 Bengkulu BPKB Bengkulu
a. SKB ………………. b. SKB ………………. c. SKB ………………. d. SKB ……………….
8
Sumsel BPKB Sumsel
a. SKB Kota Palembang b. SKB Kab. Musi Rawas c. SKB Ogan Komering Ulu d. SKB Muara Enim e. SKB Lahat
9 Bangka Belitung a. SKB Pangkal Pinang Kota 10 Lampung
BPKB Lampung
a. SKB Lampung Pesawaran b. SKB Lampung Timur c. SKB Lampung Tengah d. SKB Lampung Utara
22
NO PROVINSI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA
e. SKB Bandar Lampung 11 DKI Jakarta
BP3LS DKI Jakarta
a. SKB Jakarta Pusat b. SKB Jakarta Timur c. SKB Jakarta Barat d. SKB Jakarta Selatan e. SKB Jakarta Utara
12 Banten BPPNF Banten
a. SKB Pandeglang b. SKB Kota Cilegon c. SKB Kab. Serang d. SKB Kota Serang e. SKB Kab. Tangerang
13 Jabar P2-PNFI Jabar
a. SKB Kab. Karawang b. SKB Kab. Sukabumi c. SKB Kab. Tasikmalaya d. SKB Kab. Sumedang e. SKB Kota Cirebon f. SKB ……………….. g. SKB ……………….
14 Jateng P2-PNFI Jateng
a. SKB Kota Semarang b. SKB Kota Salatiga c. SKB Sukoharjo d. SKB Susukan Kab. Semarang e. SKB Kab. Kendal
15 DIY BPKB DIY Yogyakarta
a. SKB Kota Yogyakarta b. SKB Bantul c. SKB Sleman d. SKB Gunung Kidul e. SKB Kulon Progo
16 Jatim BP-PNFI Jawa Timur
a. SKB Gresik b. SKB Tuban c. SKB Kab. Malang d. SKB Nganjuk e. SKB Situbondo
17 Bali BPKB Bali
a. SKB Klungkung b. SKBTabanan c. SKB Badung d. SKB Buleleng e. SKB Karangasem
19 NTB BP-PNFI NTB
a. SKB Kota Mataram b. SKB Lombok Barat c. SKB Lombok Tengah d. SKB Lombok Timur e. SKB Sumbawa Barat
20 NTT BPKB NTT
a. SKB Kota Kupang b. SKB Sikka
23
NO PROVINSI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA
c. SKB Flores Timur d. SKB TTS e. SKB Kab. Kupang
21 Kalbar UPLKB Kalbar
a. SKB Kota Pontianak b. SKB Kab. Kuburaya c. SKB Sambas d. SKB Sanggau e. SKB Sintang f. SKB Kab. Pontianak
22 Kalsel BPPNFI Kalsel
a. SKB Barito Kuala b. SKB Kota Banjarmasin c. SKB Hulu Sungai Selatan d. SKB Pelaihari e. SKB Kab. Banjar f. SKB Balangan
23 Kalteng BPKB Kalteng
a. SKB Kapuas b. SKB Barito Selatan c. SKB Barito Utara d. SKB Kota Waringin Timur
24 Kaltim BPKB Kaltim
a. SKB Balikpapan Selatan b. SKB Balikpapan Timur c. SKB Kutai Timur d. SKB Samarinda
25 Sulsel BPPNFI Sulsel
a. SKB Biringkanaya b. SKB Gowa c. SKB Barru d. SKB Soppeng e. SKB Bone f. SKB Maros g. SKB Bantaeng h. SKB Parepare
25 Sultra BPKB Sultra
a. SKB Bau-bau b. SKB Kolaka c. SKB Kota Kendari d. SKB Ranometo e. SKB Buton
26 Sulteng BPKB Sulteng
a. SKB Parigi Moutong b. SKB Kota Palu c. SKB Donggala d. SKB Banggai e. SKB Poso
27 Sulut BPKB Sulut
a. SKB Kota Manado b. SKB Bitung c. SKB Tomohon d. SKB Minahasa Utara
24
NO PROVINSI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA
e. SKB Bolaang Mongondow 28 Sulbar
BPKB Sulbar
a. SKB Mamuju b. SKB Majene c. SKB Polewali Mandar
29 Gorontalo BPKB Gorontalo
a. SKB Kota Gorontalo b. SKB Limboto c. SKB Boalemo d. SKB Pahuwato
30 Maluku BPKB Maluku
a. SKB Kota Ambon b. SKB Maluku Tengah c. SKB Buru d. SKB Buru Selatan
31 Malut BPKB Malut
a. SKB Kota Ternate b. SKB Halmahera Barat c. SKB Kota Tidore Kepulauan d. SKB Halmahera Utara e. SKB Halmahera Tengah
32 Papua Barat a. SKB Manokwari b. SKB Sorong
33 Papua BPPNFI Papua
a. SKB Kota Jayapura b. SKB Kab. Kerom c. SKB Merauke d. SKB Biak
25
SISTEMATIKA RENCANA KEGIATAN/ PROPOSAL
Recana kegiatan/proposal sekurang-kurangnya memuat
Halaman Judul Lembar Persetujuan Pejabat Yang Berwenang Kata Pengantar Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar C. Tujuan
BAB II ANALISIS SITUASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI , NONFORMAL DAN INFORMAL (PTK PAUD NI)
A. Analisis Situasi dan Kondisi PTK PAUD NI, Ketenagaan, Sasaran P2TK PAUD NI, Sarana Prasaran, dan Kapasitas (SKB/UPTD Kab/Kota) baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif
B. Hasil-hasil yang dicapai oleh SKB/UPTD Kab/Kota dalam peningkatan mutu PTK PAUD NI
BAB III RENCANA KEGIATAN/PROPOSAL A. Rencana Kegiatan/Proposal Guru Kelompok Bermain (KB) B. Rencana Kegiatan/Proposal Guru Taman Kanak-Kanak (TK) C. Rencana Kegiatan/Proposal Tutor Pendidikan Keaksaraan
BAB IV RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN Jadwal, Rincian Kegiatan/Proposal dan Anggaran Masing-Masing
Rencana Kegiatan
BAB V HASIL YANG AKAN DICAPAI
Setiap kegiatan rintisan pemberdayaan pendidik inti PAUD NI yang dilaksanakan tahun 2011, harus secara detail dan terukur, menunjukkan hasil-hasil yang akan dicapai, dalam pelaksanaan program
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan B. B. Saran
26
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :
Jabatan : Pendidik inti guru PAUD/guru TK/tutor Pendidikan Keaksaraan*)
Unit kerja :
Alamat unit kerja :
Menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana rintisan pemberdayaan
tutor inti dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
................, .........................2011
Pendidik inti .............................
..................................................
Keterangan *)
Coret yang tidak sesuai
27
BIODATA PENERIMA DANA BANTUAN RINTISAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK INTI PAUD NI
1. Nama
(Sesuai dengan KTP)
: ...............................................................
2. No. KTP : ...............................................................
3. Alamat Rumah : Jalan .....................................................
Desa/Kelurahan ....................................
Kecamatan ............................................
Kabupaten/Kota .....................................
Provinsi ................................. ................
4. No. Telp/HP : ...............................................................
5. Nama Lembaga : ...............................................................
6. Alamat Lembaga : ...............................................................
................, ....................2011
........................................
28
BIODATA PENDIDIK (SASARAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN)
1. Nama (Lengkap) : ...............................................................
2. Tempat, tanggal lahir : ...............................................................
3. Pendidikan : ...............................................................
4. Jenis kelamin : ...............................................................
5. Status perkawinan : ...............................................................
6. Jenis jabatan *) : a. Pendidik PAUD b. Guru TK
c. Tutor Pendidikan Keaksaraan
7. Satuan PNFI : ...............................................................
8. Alamat satuan PNFI : ...............................................................
...............................................................
9. Alamat Rumah : ...............................................................
...............................................................
10. Nomor telepon yang
bisa dihubungi
:
...............................................................
11. Kebutuhan belajar yang
diinginkan
: ...............................................................
...............................................................
...............................................................
12. Kemampuan yang
dimiliki
: ...............................................................
...............................................................
Keterangan *)
Lingkari yang sesuai
................, ....................2011
........................................
Foto 3 x 4 terbaru
29
JADWAL KEGIATAN
No Waktu Kegiatan/Materi Tempat Jumlah Peserta
Jumlah Jam (jpl)
Mengetahui .........., ....................2011
Kepala SKB/UPTD Pendidik inti
.................................. ......................................
30
DAFTAR HADIR
Hari, tanggal :
Tempat :
Kegiatan :
NO NAMA SATUAN PAUD NI TANDA TANGAN
.............., ..................2011
Pendidik Inti,
.........................................
31
RENCANA KEGIATAN
No Bentuk Kegiatan Tujuan Hasil yang hendak
dicapai Sasaran
……………..,…………..2011
Mengetahui
Kepala SKB/UPTD Pendidik Inti
……………………... ..................................................
32
LAPORAN KEGIATAN PENDIDIK INTI
No Kegiatan yang telah
dilaksanakan
Hasil yang telah
dicapai
Faktor pendukung
Masalah/kendala yang dihadapi
Solusi pemecahan
masalah
Rekomendasi
……………..,…………..2011
Mengetahui
Kepala SKB/UPTD Pendidik Inti
……………………... ..................................................
33
SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR
Laporan sekurang-kurangnya memuat: Halaman Judul:
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar
C. Tujuan
D. Ruang Lingkup
BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN
Meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang telah dicapai, dan
faktor pendukung.
BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
Mencakup masalah dan kendala yang dihadapi, serta solusi pemecahan
masalah yang dilakukan
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT
Memuat rencana tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan dan
rekomendasi
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMIRAN:
1. Daftar Hadir
2. Rincian Penggunaan Dana
3. Dokumentasi Kegiatan