Juknis DAK Bidang Kesehatan 2014
Transcript of Juknis DAK Bidang Kesehatan 2014
MENTERI KttSEHAttANREPUBL:K INDONESIA
PERATURAN IИ ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 84 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan, telah ditetapkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 180/PMK.O7 12013 tentangPedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi KhususTahun Anggaran 2Ol4;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangKesehatan Tahun Anggaran 2Ol4 dengan PeraturanMenteri Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
5.
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
-2-
4.Undang-UndangNomor25Tahun2oo4tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2l);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4l;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36371;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol3 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2Ol4 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol3 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5a6\;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
6。
7.
8.
9。
10。
MENTERI KESEHAIANREPUBLIK INDONESIA
-3-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah KabupatenlKota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tah,un 2OO2 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212l. sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2OlO;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2Ol3 tentangRencana Kerja Pemerintah Tahun 2Ol4 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 91);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2OIO tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OO9 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) diDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2OlO Nomor 59al;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ll44lMenkes/PerlVIll2OlO tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Kesehatan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2OlO Nomor 585), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri KesehatanNomor 35 Tahun 2Ol3 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol3 Nomor 7aI);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASIKHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014.
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
-4-
Pasal 1
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2Ol4 yang
selanjutnya disebut DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah
tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang
merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunankesehatan nasional tahun 2Ol4 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2014.
Pasal 2
DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk kegiatan:
a. subbidang pelayanan kesehatan dasar;
b. subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan
c. subbidang pelayanan kefarmasian.
Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan SubbidangPelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a digunakan untuk pemenuhan sarana, prasarana danperalatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya yang meliputi:
a. pembangunan puskesmas pembantu (Pustu) dan puskesmas diDaerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK);
b. peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan di wilayahterpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan puskesmasmenjadi mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar(PoNED);
c. pembangunan sarana instalasi pengolahan limbah;
d. rehabilitasi karena rusak berat atau rehabilitasi totalpuskesmas/puskesmas perawatan, termasuk rumah dinas dokterdan paramedis;
e. penyediaan alat kesehatan;
f. penyediaan puskesmas keliling (pusling roda 4 dan puslingperairan); dan
g. pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos PembinaanTerpadu (Posbindu).
(2)
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
-5-
(3) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan subbidang
pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan untuk pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana
dan peralatan bagi rumah sakit provinsi/kabupaten/kota yang
meliputi:a. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan tempat tidur
kelas III;pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Instalasi GawatDarurat (IGD) rumah sakit;
Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Intensiue Care Unit(rcu);
d. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Pelayanan ObstetriNeonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
e. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan InstalasiPengolahan Limbah (IPL) rumah sakit;
f. Pemenuhan Sarana Prasarana Unit Transfusi Darah (UTD) dirumah sakit atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); dan
g. Pemenuhan peralatan kalibrasi di rumah sakit.
(4) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan subbidangpelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdigunakan untuk:a. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas
pelayanan kesehatan dasar untuk kabupatenlkota yang mengacupada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN);
b. pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan saranapendukung instalasi farmasi kabupaten/kota; dan
c. pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan saranapendukung instalasi farmasi provinsi.
Pasal 3
Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2Ol4 dilaksanakan sesuaiPetunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
b.
C.
(2)
(3)
MENTER:KESEHATANREPUBLiK INDONES:A
-6-
Pasa1 4
Petuttuk Tcknis sebagaiinana diinaksud dalam Pasa1 3 agar digunakansebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalampengelolaan dan penggunaan DAK Bidang Keschatan Tahun 2014.
Pasal 5
Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan, dilakukan melalui 2
(dua) tahapan, yaitu:
a. penentuan daerah tertentu yang menerima DAK BidangKesehatan; dan
b. penentuan besaran alokasi DAK Bidang Kesehatan masing-masingdaerah.
Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan IndeksFiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 5Oo/o dan Indeks Teknis (IT)
dengan bobot 5Oo/o.
Penentuan besaran alokasi DAK Bidang Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan IFW dengan bobot2Ooh dan IT dengan bobot 8Oo/o.
Pasal 6
Kepala SKPD penerima DAK Bidang Kesehatan sebagai penanggungjawab anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar, pelayanankesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian harusmenyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaankegiatan dan penggunaan DAK Bidang Kesehatan kepada DinasKesehatan Provinsi untuk dikompilasi dan Dinas Kesehatan Provinsimenyampaikan hasil rekapan kompilasi tersebut kepada SekretarisJenderal Kementerian Kesehatan up. Kepala Biro Perencanaan danAnggaran.
Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaankegiatan dan penggunaan DAK kepada:
a. Menteri Keuangan;
b. Menteri Dalam Negeri; dan
c. Menteri Kesehatan.
(2)
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
-7 -
(3) Penyampaian laporan triwulan kegiatan DAK Bidang Kesehatan
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang
bersangkutan berakhir.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di」akarta
pada tanggal 16 Desember 2013
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di」akarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
- 8 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 84 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita
Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa
manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi
perempuan dan laki-laki (responsif gender).
Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan
diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,
keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak
dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-
norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang
terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan
dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam
bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan.
- 9 -
Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting
dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millenium
Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang
terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4
(menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan
kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan
Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak
terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun
strategi untuk pencapaian target-target tersebut.
Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu
adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan
pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil
guna dan berdaya guna.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah
menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber
pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi,
diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga
pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah
dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau
dan berkualitas.
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Pusat memberikan
anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.
DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk
membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan
urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan
nasional tahun 2014 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2014.
RKP Tahun 2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor
39 Tahun 2013, merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga
Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun
masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam
pelaksanaan program pembangunan.
- 10 -
DAK Bidang Kesehatan tahun 2014 difokuskan pada Pelayanan
Kesehatan Dasar untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas
dan jaringannya) serta Pos Kesehatan Desa; Pelayanan Kefarmasian
untuk Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Pelayanan Kesehatan Rujukan
(Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota).
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014
berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun
Anggaran 2014. Selanjutnya petunjuk teknis ini menjadi pedoman
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014.
B. Arah Kebijakan
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar,
pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam
rangka akselerasi pencapaian MDGs yang difokuskan untuk
menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak,
penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular
dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi
penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan,
dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan
peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas
dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan
pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat,
aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014.
C. Tujuan
1. Umum
Membantu mendanai kegiatan fisik bidang kesehatan yang
merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan
kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2014.
- 11 -
2. Khusus
Mendukung percepatan pencapaian MDGs yang terkait dengan
kesehatan, pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, melalui
pembangunan/perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan
peralatan di Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, pemenuhan
fasilitas sarana prasarana dan peralatan di RS
Provinsi/Kabupaten/Kota dan peningkatan ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat, perbekalan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi pelayanan
untuk masyarakat miskin dan DTPK.
D. Ruang Lingkup
DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 diarahkan untuk kegiatan:
1. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar
Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan bagi Poskesdes,
Puskesmas dan jaringannya, meliputi:
a. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas
di DTPK.
b. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di
wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan
Puskesmas menjadi mampu PONED.
c. Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah.
d. Rehabilitasi karena rusak berat atau rehabilitasi total
Puskesmas/Puskesmas Perawatan, termasuk rumah dinas
dokter dan paramedis.
e. Penyediaan Alat Kesehatan.
f. Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling
Perairan).
g. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu).
2. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi
Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, meliputi:
a. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Tempat Tidur
Kelas III.
b. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan IGD RS.
c. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan ICU RS.
- 12 -
d. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan PONEK RS.
e. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan IPL RS.
f. Pemenuhan Sarana Prasarana UTD di RS/BDRS.
g. Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS.
3. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi:
a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas
pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang
mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
b. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan
sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
c. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan
sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.
E. Pengalokasian Dan Penyaluran DAK
Proses pengalokasian dan penyaluran DAK meliputi:
1. Pengalokasian
Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014,
dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan
Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT
(Indeks Teknis) dengan bobot 50%.
b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK
menggunakan IFW dengan bobot 20 % dan IT dengan
bobot 80%.
2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum
merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan
Kriteria Khusus merupakan kewenangan dari
Kementerian/Lembaga terkait, sedangkan kriteria
teknis merupakan kewenangan dari Kementerian
Kesehatan.
3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi
DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama
antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja
Transfer ke Daerah DPR RI.
- 13 -
4) Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian
DAK dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 2005.
2. Penyaluran
DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014 disalurkan
melalui mekanisme transfer yang diatur melalui Peraturan
Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku
lainnya.
a. Penyediaan Sarana, Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar
untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
b. Penyediaan Obat, BMHP dan Sarana Prasarana Pelayanan
Kefarmasian untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sedangkan
penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kefarmasian
untuk Provinsi, disalurkan melalui SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi.
c. Penyediaan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan
untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan disalurkan melalui
SKPD Rumah Sakit Umum atau Khusus
Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 14 -
BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS
DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014
A. Perencanaan
Sesuai dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam
penyusunan kegiatannya.
Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, SKPD
yang memperoleh alokasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi
dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu
kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun
2014.
B. Pelaksanaan Teknis
1. Pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 terdiri dari
anggaran Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota; anggaran Subbidang Pelayanan
Kesehatan Rujukan untuk RS Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
anggaran Subbidang Pelayanan Kefarmasian untuk Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 harus
mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang
Kesehatan TA 2014. Ruang lingkup kegiatan DAK dalam juknis
ini sifatnya pilihan sesuai dengan subbidang masing-masing dan
disesuaikan dengan prioritas nasional.
3. Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2014 yang tidak
sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang
Kesehatan 2014 menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan
SKPD yang bersangkutan.
4. Tidak diperkenankan pengalihan anggaran ataupun kegiatan
antar subbidang karena besaran alokasi per subbidang
mempunyai keterikatan dengan Undang – Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014.
- 15 -
5. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran
transfer daerah termasuk DAK Bidang Kesehatan mengikuti
ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
dan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping
dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari
besaran alokasi DAK yang diterima sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
pasal 61. Pengunaan Dana Pendamping ini merupakan satu
kesatuan dengan pagu DAK dan penggunaannya untuk kegiatan
fisik yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Bidang Kesehatan Tahun 2014.
7. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi
kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan,
perjalanan dinas, biaya operasional, biaya
pemeliharaan/perawatan dan biaya konsultan/jasa/tenaga
pelaksana ataupun aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan
DAK Bidang Kesehatan.
8. Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS
Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK
Bidang Kesehatan sesuai dengan subbidangnya yang meliputi
jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi
fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 14 hari
setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).
9. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi dan merekap
laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya,
kemudian hasil rekapan kompilasi per subbidang meliputi jenis
kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik
tersebut dikirimkan ke Menteri Kesehatan melalui Sekretaris
Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, paling
lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September,
Desember).
10. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang
Kesehatan dan dana pendampingnya tidak boleh duplikasi
dengan sumber pembiayaan lainnya dari APBN maupun APBD.
- 16 -
BAB III
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR
A. Pembangunan Puskesmas Pembantu/dan Puskesmas di DTPK
1. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Di era desentralisasi terjadi pengembangan Kabupaten/ Kota
diikuti oleh pengembangan kecamatan dan desa. Disetiap
kecamatan harus memiliki Puskesmas. Dalam mendekatkan
akses pelayanan kesehatan, Puskesmas dibantu oleh
keberadaan Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu
melayani 2 - 3 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas.
Pembangunan Puskesmas Pembantu juga diperlukan untuk
hal-hal khusus seperti Puskesmas Pembantu yang rusak akibat
bencana alam, relokasi Pustu yang disebabkan adanya
perubahan tata ruang wilayah, dan lain-lain. Pembangunan
Puskesmas Pembantu diprioritaskan untuk Kabupaten/Kota
yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan Angka
Kematian Ibu yang tinggi. Persyaratan pembangunan
Puskesmas Pembantu adalah sebagai berikut :
a. Persyaratan Umum
1) Adanya telaah kebutuhan akan adanya Pustu, antara
lain karena:
a) Mendukung peningkatan pelayanan Puskesmas.
b) Mengganti Pustu yang rusak karena bencana alam.
c) Relokasi Pustu, yang disebabkan adanya jalur
hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya
masalah hukum pada lokasi fisik bangunan.
d) Pustu diharapkan dapat melayani 2 – 3 desa yang
ada.
2) Lokasi:
a) Berada di tengah pemukiman penduduk.
b) Kepadatan penduduk berkisar antara 3.000 –
5.000 penduduk, atau terdapat pertimbangan lain.
c) Jarak lokasi pembangunan baru Pustu dengan
sarana kesehatan lain, dengan kisaran 3 – 5 km,
atau terdapat pertimbangan lain.
- 17 -
3) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala
Daerah, yang berisi:
a) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan
dan biaya operasional.
b) Tersedia tanah yang tidak bermasalah untuk
pembangunan.
c) Pembangunan belum pernah diusulkan dari
sumber dana lainnya.
4) Tersedia rumah dinas bagi petugas bila berada di
daerah terpencil atau sangat terpencil.
5) Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang
harus disediakan seperti pagar, listrik, air,
perlengkapan mebeulair, dan perlengkapan kesehatan
yang dibutuhkan.
b. Persyaratan Teknis:
1) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi
setempat dengan memperhatikan kebutuhan minimal
pelayanan/kegiatan. Sedangkan jumlah sarana dan
ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang
dilaksanakan. Pembangunan baru Pustu dapat
menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh
wilayah setempat.
2) Denah tata ruang agar memperhatikan fungsi sebagai
sarana pelayanan kesehatan. Denah kebutuhan tata
ruang mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang
Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang
disempurnakan dan pedoman program.
3) Peralatan kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan
pembangunan Pustu mengacu pada buku Pedoman
Peralatan.
c. Acuan:
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
- 18 -
2. Pembangunan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan (DTPK)
Pembangunan Puskesmas ditujukan untuk peningkatan
jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada
masyarakat.
a. Persyaratan Umum:
1) Adanya telaah kebutuhan akan adanya Puskesmas di
DTPK , antara lain karena :
a) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai
Puskesmas.
b) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk
lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan.
c) Wilayah kerja sangat luas
2) Lokasi:
a) Didirikan pada area yang mudah terjangkau baik
dari segi jarak maupun sarana transportasi umum
dari seluruh wilayah kerjanya.
b) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh
daerah.
3) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala
Daerah, yang berisi:
a) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan
dan biaya operasional.
b) Tersedia tanah yang tidak bermasalah untuk
pembangunan
c) Pembangunan belum pernah diusulkan dari
sumber dana lainnya.
4) Dilengkapi rumah dinas bagi petugas bila berada di
daerah terpencil atau sangat terpencil. Rumah dinas
berada satu lokasi dengan Puskesmas.
5) Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang
harus disediakan seperti pagar, listrik, air,
perlengkapan mebeulair, SPAL/IPAL, sarana
pembuangan sampah, dan peralatan kesehatan yang
dibutuhkan.
- 19 -
b. Persyaratan Teknis:
1) Luas lahan dan bangunan tergantung jenis pelayanan
kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna
memberikan pelayanan yang optimal.
2) Denah tata ruang
a) Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007
serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan
pedoman program.
b) Setiap pembangunan Puskesmas perlu
memperhatikan ruang penyimpanan obat, ruang
laboratorium, adanya ruang laktasi/pojok ASI
(standar ruang laktasi terlampir), dan
memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan gender.
3) Peralatan Kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan
pembangunan Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Peralatan.
c. Acuan
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
B. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK dan
Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Mampu PONED
1. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK
Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di
DTPK, ditujukan untuk meningkatkan jangkauan masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat pada pelayanan rawat inap.
Sasaran utama Puskesmas yang ditingkatkan menjadi
Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang berada di
perbatasan dengan negara tetangga dan Puskesmas yang
- 20 -
berada di daerah terpencil / sangat terpencil (daftar terlampir).
a. Persyaratan Umum
1) Adanya telaahan kebutuhan akan adanya Puskesmas
Perawatan, antara lain karena:
a) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal,
kepulauan, perbatasan dengan negara lain sesuai
dengan target (101 Puskesmas terlampir).
b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah
Sakit.
2) Lokasi Puskesmas:
a) Wilayah terpencil/sangat terpencil, tertinggal,
perbatasan dan kepulauan.
b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan
menggunakan sarana transportasi yang tersedia.
3) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala
Daerah yang berisi:
a) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan
dan biaya operasional.
b) Tersedia tanah yang tidak bermasalah untuk
pembangunan
c) Pembangunan belum pernah diusulkan dari
sumber dana lainnya.
4) Dilengkapi rumah dinas bagi petugas bagi Puskesmas
yang membutuhkan. Rumah dinas harus satu lokasi
dengan Puskesmas.
5) Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang
harus disediakan seperti pagar, listrik, air,
perlengkapan mebeulair, SPAL/IPAL, sarana
pembuangan sampah, dan peralatan kesehatan yang
dibutuhkan.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan tergantung jenis pelayanan
kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna
memberikan pelayanan yang optimal.
2) Denah tata ruang:
- 21 -
a) Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007
serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan
pedoman program.
b) Setiap pembangunan Puskesmas perlu
memperhatikan ruang penyimpanan obat, ruang
laboratorium, adanya ruang laktasi/pojok ASI
(standar ruang laktasi terlampir), dan
memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan gender.
3) Peralatan Kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan
pembangunan Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Peralatan.
c. Acuan
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
2. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Mampu PONED
Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gawat darurat
obstetrik dan neonatal, Puskesmas Perawatan perlu di lengkapi
dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).
Prioritas peningkatan Puskesmas menjadi Mampu PONED
adalah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang besar
dan Angka Kematian Ibu yang tinggi.
a. Persyaratan Umum
1) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas Perawatan
mampu PONED dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
2) Lokasi:
a) Letak strategis dengan Puskesmas lain dan Rumah
sakit atau ketentuan khusus.
b) Berada dalam waktu tempuh lebih dari 2 jam ke
Rumah Sakit.
c) Dapat dilalui dilalui oleh sarana trasportasi umum.
- 22 -
3) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala
Daerah, yang berisi:
a) Tersedianya tanah yang tidak bermasalah.
b) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan
dan biaya operasional.
c) Belum pernah diusulkan dari sumber dana
lainnya.
4) Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang
harus disediakan, seperti pagar, listrik, air,
SPAL/IPAL, mebeulair, sarana pembuangan sampah,
peralatan kesehatan dan rumah dinas petugas
kesehatan Puskesmas, penyediaan sarana dan
peralatan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal
Emergensi Dasar).
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan
Jumlah sarana dan luas ruangan PONED sesuai
ketentuan. Puskesmas Perawatan mampu PONED,
rumah dokter dan rumah petugas kesehatan harus
berada dalam satu lokasi.
2) Denah tata ruang
Rancangan tata-ruang/bangunan agar
memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan
kesehatan. Puskesmas Perawatan mampu PONED
harus dilengkapi dengan Dapur Gizi dan peralatannya
serta UGD yang dapat memberikan pelayanan PONED.
Pelayanan PONED mengacu pada buku acuan
Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Dasar.
3) Peralatan kesehatan
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh Puskesmas perawatan mampu PONED,
maka Puskesmas diperkenankan melengkapi
peralatan Puskesmas sesuai standar peralatan
Puskesmas.
- 23 -
4) Dalam rangka pengembangan Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dimungkinkan untuk
pengadaan Pusling bagi Puskesmas.
c. Acuan
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
C. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)
Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan Pengadaan
Peralatan Pendukungnya di Puskesmas Kabupaten/Kota dari Dana
Alokasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan kualitas
lingkungan khususnya limbah cair dan padat dari hasil kegiatan
Puskesmas terhadap masyarakat sekitarnya. Instalasi pengolahan
air limbah adalah termasuk pengolahan pendahuluan (pre
treatment). Hal ini dilakukan untuk melindungi kualitas lingkungan
sekitar dari kegiatan Puskesmas agar tidak terjadi pencemaran
lingkungan. Instalasi Pengolahan Limbah berfungsi untuk mengolah
air buangan dan mengolah limbah padat yang berasal dari kegiatan
yang ada di Puskesmas agar memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peralatan pendukung adalah peralatan yang
berfungsi mendukung dan memperlancar proses pengolahan air
buangan baik pengolahan secara fisik, biologis maupun kimiawi, alat
pendukung lainnya pengolah limbah padat.
1. Persyaratan Umum
a. Puskesmas tersebut belum mempunyai Intalasi pengolahan
Limbah atau sudah mempunyai Instalasi Pengolahan
Limbah tapi tidak dapat berfungsi yang diadakan sebelum
tahun 2002.
b. Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam
sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan
perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
- 24 -
c. Perhitungan pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah
dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan
operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi
daerah.
d. Pengelolaan limbah Puskesmas harus memenuhi
persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
e. Garansi Instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu)
tahun.
f. Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5
(lima) tahun.
g. Penyedia jasa wajib melakukan Pelatihan pengoperasian
dan pemeliharaan IPL bagi petugas Puskesmas.
h. Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP)
Instalasi Pengolahan Limbah dalam bahasa indonesia.
i. Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin
operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke
kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
j. Puskesmas yang menghasilkan limbah cair atau limbah
padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif,
pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak
dimasukan ke IPAL).
2. Persyaratan Khusus
a. Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan
kapasitas IPAL yang di butuhkan Puskesmas yang didapat
dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.
b. Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair
sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di
Puskesmas tiap harinya.
c. Puskesmas membuat Perencanaan Detail Engineering
Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost
yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas dengan
rekomendasi Dinas PU Pemda setempat diketahui oleh
Bupati/Walikota.
- 25 -
d. Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan
jaringannya serta RAB tersebut dibiayai dari APBD
Kabupaten/Kota.
e. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai
Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan yang
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh
Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.
f. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji
laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air
limbah yang masuk dan keluar dari IPAL yang
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh
Bupati/Walikota selama minimal 3 bulan sekali dan
melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.
g. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar
efluen air limbah yang keluar dari instalasi tersebut
memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau peraturan daerah
setempat, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan
diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebelum
Pekerjaan Pembangunan dimulai.
h. Rencana peletakan Instalasi pengolahan limbah agar
memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar
memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan
IPL.
i. Semua air limbah Puskesmas dialirkan ke IPAL, dan untuk
air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan instalasi
gizi/dapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (pre
treatment) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.
j. Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah meliputi:
1) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi.
2) Pekerjaan struktur pondasi.
3) Pekerjaan konstruksi IPAL.
4) Plester, acian IPAL dan water proofing.
5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan
ruang operator.
- 26 -
6) Finishing IPAL.
7) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara
lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel
listrik, dengan kapasitas daya minimal serta
pemasangan peralatan listrik lainnya.
8) Pagar Pelindung lokasi IPAL.
9) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.
k. Dalam pemilihan jenis dan teknologi Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) harus memperhatikan:
1) Kekuatan konstruksi bangunan.
2) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti
efluen (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah
memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau
Peraturan Daerah Setempat.
3) Disarankan pihak Puskesmas mencari referensi
dengan peninjauan ke Puskesmas yang telah memakai
produk teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun
effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 atau
peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan
hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi)
terhadap influent dan effluent air limbah.
4) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam
pengoperasian dan pemeliharaannya.
5) Mudah mencari suku cadangnya.
6) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik,
pemeliharaan alat, dll).
7) IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air limbah
dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi
tinggi.
8) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit.
9) IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah
maupun fluktuasi konsentrasi.
l. Harus dipasang alat pengukur debit pada influent dan
efluent IPAL untuk mengetahui debit harian limbah yang
dihasilkan.
- 27 -
m. Pemerintah Daerah dan Pihak Puskesmas harus
menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya
operasional lainnya.
3. Persyaratan khusus alat penghancur jarum suntik dan syringe
nya
a. Alat ini mampu menghancurkan jarum suntik dan syringe
nya.
b. Alat penghancur jarum suntik dan syringe nya harus
teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
c. Hasil olahan alat maksimal 10,0 mm (lebih kecil hasil
olahan lebih baik)
d. Kapasitas alat minimal dapat menghancurkan jarum
suntik dan syringe nya 300 buah/jam.
4. Acuan
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
d. Keputusan Bapedal Nomor 3 Tahun 1995 tentang
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun.
e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak.
f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Rumah Sakit.
g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
i. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013
tentang Persyaratan dan kewajiban dalam ijin Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 28 -
D. Rehabilitasi Puskesmas/Rumah Dinas Dokter/Dokter
Gigi/Paramedis
1. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu
Untuk meningkatkan akses serta meningkatkan pelayanan
kesehatan oleh Puskesmas di wilayah kerjanya, keberadaan
Puskesmas Pembantu sebagai jejaring pelayanan sangat
dibutuhkan. Di beberapa daerah perlu ada rehabilitasi fisik
pada bangunan Puskesmas Pembantu yang mengalami
kerusakan. Rehabilitasi Pustu diprioritaskan untuk
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang besar dan
Angka Kematian ibu yang tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi fisik
Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Persyaratan Umum
1) Puskesmas Pembantu dengan kondisi rusak berat
atau rusak total.
2) Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya.
b. Persyaratan Teknis
1) Denah tata ruang
Denah tata ruang Puskesmas Pembantu mengacu
pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas,
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun
2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan
dan pedoman program
2) Tersedia bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) setempat tentang kondisi bangunan (rusak berat
atau rusak total) sehingga perlu di
perbaiki/rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan
pada APBD (dengan memanfaatkan dana pendamping
DAK).
c. Acuan
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
- 29 -
2. Rehabilitasi Puskesmas
Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan Puskesmas
secara optimal, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan
Puskesmas yang mengalami kerusakan. Rehabilitasi Puskesmas
juga diperlukan untuk hal-hal khusus seperti, relokasi
Puskesmas yang disebabkan adanya perubahan tata ruang
wilayah, dan lain-lain. Khusus bagi Puskesmas yang
membutuhkan rumah dinas dokter, diperkenankan untuk
menambah rumah dinas dokter Puskesmas. Rehabilitasi
Puskesmas diprioritaskan untuk Kabupaten/kota dengan
jumlah penduduk yang besar dan Angka Kematian Ibu yang
tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi fisik Puskesmas harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Persyaratan Umum
1) Puskesmas atau Puskesmas Perawatan dengan
kondisi rusak berat atau rusak total.
2) Puskesmas yang mengalami relokasi yang disebabkan
adanya perubahan tata ruang wilayah dan hal lain.
3) Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya.
b. Persyaratan Teknis
1) Denah tata ruang
a) Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007
serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan
pedoman program
b) Setiap perbaikan/rehabilitasi Puskesmas perlu
memperhatikan ruang penyimpanan obat, ruang
laboratorium tersedianya ruang laktasi/pojok ASI
jika dibutuhkan (standar ruang laktasi terlampir),
dan memperhatikan kebutuhan gender.
2) Tersedia bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) setempat tentang kondisi bangunan (rusak berat
atau rusak total) sehingga perlu di
perbaiki/rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan
pada APBD (diluar anggaran DAK dan dana
pendampingnya).
- 30 -
3) Tidak dilakukan registrasi baru pada bangunan
Puskesmas yang direhabilitasi.
c. Acuan
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
3. Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ Dokter Gigi/ Paramedis/
Perawat
Guna menunjang pelayanan kesehatan secara optimal, telah
dialokasikan kegiatan rehabilitasi rumah dokter/dokter
gigi/paramedis dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Persyaratan Umum
1) Kondisi kerusakan bangunan rusak berat dan rusak
total.
2) Rehabilitasi rumah dinas dokter/dokter
gigi/paramedis yang berada pada lokasi dalam wilayah
kerja yang sama dengan Puskesmas.
3) Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya
b. Persyaratan Teknis
1) Persyaratan teknis rehabilitasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2) Tersedia bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) setempat tentang kondisi bangunan (rusak berat
atau rusak total) sehingga perlu di perbaiki/
rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan pada
APBD (diluar anggaran DAK dan dana
pendampingnya).
3) Rencana tata ruang
Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan
fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan. Tata-
ruang dan jenis ruangan mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas.
- 31 -
c. Acuan
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
E. Penyediaan Alat Kesehatan
Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas ini terdiri dari (1) alat
laboratorium; (2) alat poliklinik set; dan (3) alat gawat darurat/Life
Saving (4) Sanitarian Kit (5) Food Contamination Kit. Adapun
persyaratan yang harus dipenuhi adalah:
1. Untuk alat kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi
adalah:
a. Persyaratan Umum
Kebutuhan akan adanya alat kesehatan Puskesmas
diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut:
1) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang alat kesehatan
tidak lengkap, Puskesmas yang akan berfungsi sebagai
gatekeeper dalam mempersiapkan Jaminan Kesehatan
Nasional, Puskesmas di Kabupaten/Kota dengan
jumlah penduduk yang besar dan Angka Kematian Ibu
yang tinggi, Puskesmas yang berada di daerah jalur
mudik, rawan bencana dan kecelakaan, dan
Puskesmas lain yang dianggap perlu.
2) Sarana penunjang agar alat kesehatan dapat berfungsi
optimal telah tersedia (listrik, air, genset, bangunan
penunjang, dll).
3) Tersedia SK Bupati/Walikota tentang nama
Puskesmas yang akan menerima alat kesehatan.
4) Tersedia tenaga yang mampu mengoperasikan alat
kesehatan.
b. Persyaratan Teknis
Peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman
Peralatan Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun, 2008.
- 32 -
c. Alat Laboratorium
1) Rincian Alat
No Jenis
1 Mikroskop Binokuler+ Kit
2 Rotator
3 Refrigerator (suhu 2-8oC)
4 Haemoglobinometer + Reagen
5 Urine Analizer + Strip (3 parameter : Glukosa,
Protein, PH)
6 Blood Lancet Set
7 Hemocytometer Set + Reagen
8 Westergreen Set
9 Sentrifuge Mikrohematokrit
10 Kotak penyimpanan (Box Slide)
11 Bunsen
12 Pipet
13 Rak Pengering Slide
14 Alat Fit Test (Tipe FT 30)
15 Sharp bin Container (Kotak tahan tusukan
untuk spuit bekas)
2) Kriteria
a) Sumber Daya Manusia
Mempunyai petugas yang memiliki kualifikasi
pendidikan dan pengalaman yang memadai serta
memperoleh/ memiliki kewenangan untuk
melaksanakan kegiatan dibidang yang menjadi
tugas atau tanggung jawabnya. Jenis, kualifikasi
dan jumlah tenaga laboratorium adalah sebagai
berikut:
No Jenis Tenaga Kualifikasi Jumlah
1 Penanggung
jawab
Dokter 1
2 Tenaga Teknis Analis Kesehatan
(DIII)
1
3 Tenaga non
Teknis
Minimal SMU/
sederajat
1
- 33 -
b) Sarana dan Prasarana
Mempunyai sarana dan prasarana laboratorium
yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik
bangunan/ruangan laboratorium dan
jaringan/instalasi yang membuat suatu sarana
yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Persyaratan sarana dan prasarana
adalah sebagai berikut:
(1) Ukuran ruang laboratorium minimal 3 x 4 m2,
kebutuhan luas ruang disesuaikan dengan
jenis pemeriksaan yang diselenggarakan oleh
Puskesmas.
(2) Listrik harus mempunyai aliran tersendiri
dengan tegangan stabil, kapasitas harus
cukup.
(3) Ruangan harus mempunyai sirkulasi udara
yang baik (ventilasi silang/cross ventilation),
sehingga pertukaran udara dari dalam ruangan
dapat mengalir ke luar ruangan.
(4) Suhu ruangan tidak boleh panas, dengan
sirkulasi udara yang baik maka disarankan
suhu dipertahankan antara 220C s/d 260C.
(5) Tersedia fasilitas air bersih yang mengalir dan
debit air yang cukup pada bak cuci. Air
tersebut harus memenuhi syarat kesehatan.
(6) Mempunyai wadah (tempat sampah)
khusus/terpisah yang dilengkapi dengan
penutupnya untuk pembuangan limbah padat
medis infeksius dan non infeksius pada
laboratorium. Pengelolaan (pewadahan,
pengangkutan dan pemusnahan) limbah padat
dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang
berlaku.
(7) Mempunyai sistem/instalasi pengolahan air
limbah Puskesmas.
- 34 -
d. Poliklinik Set
No. Nama Alat No. Nama Alat
1 Bingkai Kaca Mata 33 Skalpel, tangkai pisau
operasi
2 Diagnostik set, lengkap 34 Sonde pengukur dalam
luka
3 EKG (Daerah
Perkotaan) 35
Sterilisator (pemanas
alkohol)
4 Kaca Kepala 36 Celemek Plastik
5 Kaca Pembesar 37 Duk bolong
6 Kartu Tes Penglihatan
Dekat 38 Sarung tangan
7 Lensa Pemeriksaan
Visus 39
Baki logam, tempat
alat steril
8 Manset anak 40 Lampu senter
9 Meteran 41 Mangkok untuk
larutan
10 Palu pengukur reflex 42 Meja instrumen/alat
11 Stopwatch 43 Silinder korentang
steril
12 Snellen Chart 44 Standar waskom,
tunggal
13 Spekulum mata 45 Toples kapas/kasa
steril
14 Stethoskop 46 Torniket karet
15 Sudip lidah 47 Tromol kasa/kain steril
16 Tempat tidur periksa
dan perlengkapannya 48 Waskom bengkok
17 Tensimeter, air raksa 49 Waskom cekung
18 Thermometer klinis 50 Waskom cuci
19 Tes Buta Warna
(Ishihara) 51
Tas alat
20 Timbangan Dewasa 52 Klem/pemegang jarum
jahit
21 Tonometer 53 Korentang, penjepit
22 Gelas pengukur 54
Kuret untuk
membersihkan
hordeolum
- 35 -
No. Nama Alat No. Nama Alat
23 Alat melebarkan
punctum lakrimalis 55 Pinset
24
Alat untuk
mengeluarkan benda
asing
56 Retraktor
25 Benang cat gut 57 Selang karet untuk
anus
26 Benang sutera 58 Semprit, gliserin
27 Gunting bedah standar 59 Disposable spuit
28 Gunting untuk mata 60 Semprit karet untuk
mengeringkan telinga
29 Gunting Pembalut 61 Semprit untuk telinga
dan luka
30 Jarum Jahit 62 Sikat tangan
31 Kateter 63 Skalpel, mata pisau
bedah
32 Klem arteri, lurus 64
Sharp bin Container
(Kotak tahan tusukan
untuk spuit bekas)
e. Alat Gawat Darurat/Life Saving
NO JENIS NAMA ALAT UKURAN
1 Airway Management
a. Laryngoscop
semua
ukuran
b. Stylet
c. Endo Tracheal Tube
semua
ukuran
d. Nasopharyngeal
tube/Mayo tube
semua
ukuran
e. Suction unit (elektrik
dan manual)
f. Tracheostomy set
g. Needle
Cricothyrotomi set
- 36 -
NO JENIS NAMA ALAT UKURAN
2 Breathing Management
a. Oksigen tabung
besar dan
kecil
b. Bag Mask Valve
(Ambu bag) untuk
dewasa dan anak
berbagai
ukuran
c. Regulator untuk
tabung oksigen
dan flowmeter
d. Nasal canule oksigen
e. Masker oksigen
dewasa dan
anak
f. Film viewer (melihat
foto X-ray)
3 Circulation Management
a. Pulse oxymeter
b. Peralatan untuk
vena sectie(minor
surgery set)
c. I.V cathether
berbagai
ukuran
d. Infuse set untuk
dewasa dan bayi
(microdrip set)
e. Intraosseus needle
berbagai
ukuran
f. Manset untuk
infusion pressure
g. Tensimeter &
stetoskop
4 Drug for Emergency
a. Epinephrine
b. Sulfas atropine
c. Xylocain
d. Amidaron
e. Anti Hipertensi
f. Anti Konvulsan
g. Magnesium sulfat
h. Analgetik
- 37 -
2. Penyediaan Sarana Pengawasan Penyehatan Lingkungan
Tingkat Puskesmas
a. Persyaratan Umum
Penyediaan sanitarian kit untuk Sanitarian Puskesmas
dikhusukan untuk kegiatan pengujian kualitas air minum
dan alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji dengan
persyaratan:
1) Wilayah Puskesmas terutama wilayah prioritas
nasional DTPK.
2) Memiliki tenaga sanitarian berlatar belakang D3
Kesehatan Lingkungan.
NO JENIS NAMA ALAT UKURAN
i. Antipiretik
j. Cairan kristaloid,
koloid
5 Set Bedah/Trauma
a. Minosurgery set
termasuk tempat
peralatannya
b. Collar neck/collar
splint
berbagai
ukuran
c. Pneumosplint
semua
ukuran
d. Long spine
board/short spine
board
e. Alat sterilisator
sederhana
f. Lampu emergensi
(batere)
6 Set untuk Pertolongan
Kelahiran a. Speculum
b. Partus set
c. Curretage set
d. Vaccum Extractie
Set
e. Tampon
f. Penghangat Bayi
- 38 -
3) Menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan
melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
atau APBD pada satu tahun terakhir.
b. Sanitarian Kit
1) Belum memiliki sanitarian kit atau telah rusak.
2) Sanitarian kit dikhususkan untuk kegiatan
pengawasan kualitas air minum secara lapangan.
3) Sarana Surveilan Penyehatan Lingkungan untuk
Sanitarian Puskesmas yaitu satu kit mobile portable
water test yang mampu memeriksa parameter wajib
kualitas air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum.
4) Sanitarian kit mampu menyediakan informasi hasil uji
kualitas air dalam bentuk tercetak yang sesuai dengan
format surveilan kualitas air.
5) Jenis sarana Surveilan Penyehatan Lingkungan untuk
sanitarian dengan rincian:
a) Satu set mobile portable yang dilengkapi dengan :
tempat penyimpan media dan water test kit untuk
analisa parameter kimia, fisika dan mikrobiologi
untuk sampel air minum.
b) Buku manual dalam bahasa Indonesia
c) Sertifikat kalibrasi
6) Spesifikasi alat:
Peralatan tersebut harus mampu telusur sesuai angka
batas minimal dan maksimal parameter dalam
persyaratan kualitas air minum.
c. Alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji
1) Belum memiliki alat deteksi cepat atau ada tetapi telah
rusak berat (tidak berfungsi)
2) Alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji ini
digunakan untuk pengujian secara kualitatif dan
kuantitatif makanan siap saji yang bersifat mobile
(lapangan). Sasaran adalah Tempat Pengelolaan
Makanan yang menjadi target pengawasan indikator
program lingkungan sehat dalam pengelolaan higiene
sanitasi pangan yang terstandar.
- 39 -
3) Uji kualitas terhadap pangan siap saji dilaksanakan
dengan didahului melalui inspeksi higiene sanitasi
terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang
menjadi sasaran pengawasan. Bila hasil inspeksi
higiene sanitasi TPM memenuhi syarat, maka dapat
dilakukan uji kualitas makanan siap saji. Bila kualitas
makanan belum memenuhi syarat, maka dilakukan
pembinaan melalui perbaikan di setiap jalur proses
pengelolaan makanan. Inspeksi higiene sanitasi TPM
mengacu kepada:
a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene
Sanitasi Jasaboga.
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan
Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman
Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.
d. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Higiene
Sanitasi Depot Air Minum.
e. Kantin Sekolah dapat mengacu kepada Pedoman
Pengendalian Faktor Risiko di Lingkungan
Sekolah.
f. Untuk sasaran lainnya seperti (1) Pasar, (2) Event
khusus dilaksanakan uji petik bahan baku olahan
pangan siap saji.
4) Parameter pada alat deteksi cepat cemaran makanan
siap saji ini meliputipemeriksaan:
a. Mikrobiologi: Total kuman, E. coli, Coliform,
Salmonella atau jenis bakteri lainnya.
b. Kimia yang tidak dipersyaratkan: boraks, formalin,
rhodamin B, methanyl yellow, pestisida dan
kandungan logam berat lainnya nitrit dan nitrat,
arsenic, mercury).
c. Fisika: suhu (termometer makanan)
d. Parameter lainnya seperti kandungan babi atau
sesuai kebutuhan
- 40 -
5) Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk
kebutuhan reagensia atas alat tersebut.
6) Hasil uji lapangan ini merupakan bukti kualitas sesaat
di TPM terhadap pengelolaan makanan yang telah
memenuhi syarat. Untuk pengajuan sertifikat layak
higiene sanitasi TPM, uji kualitas makanan tetap
harus dilaksanakan uji di laboratorium yang
terakreditasi atau laboratorium yang diberikan
kewenangan oleh aturan hukum yang berlaku.
7) Alat deteksi cepat ini memiliki dukungan kalibrasi
yang terstandar dan memiliki dukungan masa expired
reagensia serta memberikan dukungan jaminan
kemudahan dan dapat dijangkau untuk perbaikan alat
ataupun penyediaan regensia.
8) Tersedia aplikasi pengolahan data atas hasil uji
kualitas dalam bentuk (software dan hardware) yang
up to date dalam pembacaan hasilnya yang mampu
telusur sesuai batas minimal dan maksimal parameter
dalam persyaratan kualitas makanan siap saji.
9) Tersedia buku manual dalam bahasa Indonesia.
F. Penyediaan Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) dan
Puskesmas Keliling Perairan
Dalam rangka peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
serta menunjang pelaksanaan rujukan medis dan kesehatan, perlu
dilaksanakan upaya penyediaan prasarana penunjang pelayanan
kesehatan salah satunya yaitu Puskesmas Keliling (Pusling) baik
roda 4 (empat) maupun perairan.
1. Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) Standar (Single
Gardan)
a. Persyaratan Umum
1) Kebutuhan akan adanya Pusling R-4 Standar
diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut:
- 41 -
a) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang wilayah
kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang
tidak sulit.
b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi
petugas dan pasien berikut peralatan kesehatan
penunjangnya untuk melaksanakan program
Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan
dasar serta melakukan penyelidikan Kejadian Luar
Biasa (KLB).
c) Sarana transportasi rujukan pasien.
d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan kesehatan.
2) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala
Daerah, yang berisi tentang:
a) Kesanggupan memenuhi biaya operasional Pusling
R-4 (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dll.
b) Tidak mengalihfungsikan Pusling R-4 menjadi
kendaraan penumpang/pribadi.
c) Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan
kegiatan Pusling R-4.
3) Tersedia SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
tentang nama Puskesmas yang akan menerima
Pusling R-4 Standar.
b. Persyaratan Teknis
1) Jenis kendaraan dapat menjangkau masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas, dan kendaraan dilengkapi
dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi,
serta media penyuluhan.
2) Kendaraan pusling harus memenuhi fungsi
transportasi petugas, rujukan pasien, dan dilengkapi
dengan peralatan untuk pelayanan kesehatan dasar,
program Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan.
c. Acuan
Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, tahun 2008.
- 42 -
2. Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) Double Gardan
a. Persyaratan Umum
1) Kebutuhan akan adanya Pusling R-4 Double Gardan
diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut:
a) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang wilayah
kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang
sulit.
b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi
petugas dan pasien berikut peralatan kesehatan
penunjangnya untuk melaksanakan program
Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan
dasar serta melakukan penyelidikan KLB.
c) Sarana transportasi rujukan pasien.
d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan kesehatan.
2) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala
Daerah, yang berisi tentang:
a) Kesanggupan memenuhi biaya operasional Pusling
R-4 (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dll.
b) Tidak mengalihfungsikan Pusling R-4 menjadi
kendaraan penumpang/pribadi.
c) Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan
kegiatan Pusling R-4.
3) Tersedia SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
tentang nama Puskesmas yang akan menerima
Pusling R-4 Double Gardan.
b. Persyaratan Teknis
1) Jenis kendaraan dapat menjangkau masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas, terutama di daerah terpencil
dan sangat terpencil, dan kendaraan dilengkapi
dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi,
serta media penyuluhan.
2) Kendaraan pusling harus memenuhi fungsi
transportasi petugas, rujukan pasien, dan dilengkapi
dengan peralatan untuk pelayanan kesehatan dasar,
program Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan.
- 43 -
c. Acuan
Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat, tahun 2008.
3. Puskesmas Keliling Perairan
a. Persyaratan Umum
1) Kebutuhan akan adanya Pusling Perairan diharapkan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang wilayah
kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau
dengan transportasi air.
b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi
petugas dan pasien berikut peralatan kesehatan
penunjangnya untuk melaksanakan program
Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan
dasar serta melakukan penyelidikan KLB.
c) Sarana transportasi rujukan pasien.
d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan kesehatan.
2) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala
Daerah, yang berisi tentang:
a) Kesanggupan memenuhi biaya operasional Pusling
Perairan (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan)
dan lain-lain.
b) Tidak mengalihfungsikan Pusling menjadi
kendaraan penumpang/pribadi.
c) Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan
kegiatan Pusling
3) Tersedia SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
tentang nama Puskesmas yang akan menerima
Pusling Perairan.
b. Persyaratan Teknis
1) Jenis kendaraan dapat menjangkau masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas, dan kendaraan dilengkapi
dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi,
serta media penyuluhan.
2) Kendaraan pusling harus memenuhi fungsi
transportasi petugas, rujukan pasien, dan dilengkapi
dengan peralatan untuk pelayanan kesehatan dasar,
program Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan.
- 44 -
c. Acuan
Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat, tahun 2008.
G. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)/Pos Pembinaan
Terpadu PTM (POSBINDU PTM)
Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 diarahkan untuk
meningkatkan dukungan promosi kesehatan dalam meningkatkan
pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mendukung pelaksanaan
persalinan normal di Poskesdes serta mendukung pencapaian target
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan untuk
meningkatkan dukungan promosi program prioritas pembangunan
kesehatan nasional khususnya terkait upaya menurunkan angka
kematian ibu dan bayi di daerahnya masing – masing.
Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)
adalah kegiatan yang diselenggarakan secara integrasi oleh kelompok
aktif masyarakat dalam upaya preventif dan promotif pengendalian
PTM. Kegiatan monitoring dan peningkatan pengetahuan
pencegahan dan pengendalian faktor risiko dilakukan oleh kelompok
masyarakat selektif dari masing-masing anggota yang telah dilatih
untuk melakukan monitoring faktor PTM (Kader Monitor) untuk
menjadi penyuluh dan pelaksana konseling faktor risiko PTM utama
(Kader Konselor/Edukator).
1. Pembangunan Poskesdes
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa
dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang
kesehatan. Namun karena kemampuan masyarakat sebagian
besar terbatas, maka pemerintah membantu pembangunan fisik
Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai
berikut :
a. Persyaratan Umum
Pembangunan baru Poskesdes adalah pada setiap desa
yang belum ada bangunan Poskesdes dengan persyaratan:
1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara
swadaya.
- 45 -
2) Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah atau
bukan lahan sengketa.
3) Beberapa pertimbangan lokasi, antara lain:
a) Ketersediaan lahan di tengah pemukiman warga.
b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi).
c) Keamanan petugas kesehatan terjamin.
d) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya.
4) Adanya kesepakatan dalam pembangunan Poskesdes
yang didasari oleh musyawarah masyarakat desa.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas bangunan:
a) Luas ruangan/bangunan disesuaikan dengan
ketersediaan lahan dengan memperhatikan
kebutuhan minimal pelayanan/ kegiatan dan hal-
hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu
hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat.
b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi).
c) Keamanan petugas kesehatan terjamin.
d) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya.
e) Jumlah ruangan dan sarana yang dibutuhkan
disesuaikan dengan jenis pelayanan/kegiatan yang
dilaksanakan.
f) Pembangunan baru Poskesdes diprioritaskan
menggunakan bahan bangunan yang berasal dari
daerah setempat.
g) Bentuk luar dari Poskesdes dapat disesuaikan
dengan model rumah adat setempat.
2) Denah tata ruang
Rancangan tata ruang/bangunan Poskesdes
disesuaikan dengan fungsi sarana pelayanan
kesehatan dan memperhatikan pemenuhan
kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki,
termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang
cacat. Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di
- 46 -
dalam Poskesdes, ruangan atau tempat yang ada
dapat berfungsi sebagai:
a) Tempat pendaftaran.
b) Tempat tunggu.
c) Ruang pemeriksaan.
d) Ruang tindakan (persalinan).
e) Ruang rawat inap persalinan.
f) Ruang petugas.
g) Tempat konsultasi (gizi, sanitasi, dll).
h) Tempat obat.
i) Pojok ASI.
j) Kamar mandi dan toilet.
3) Peralatan Poskesdes
a) Peralatan medis sesuai dengan jenis pelayanannya.
b) Peralatan non medis, seperti sarana pencatatan,
meubelair, sarana komunikasi, wireless meeting
amplifier, megaphone, dan lain-lain sesuai
kebutuhan
c) Membuat surat pernyataan untuk tidak
mengalihfungsikan Poskesdes Kit yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan
diketahui oleh Bupati/Walikota.
c. Acuan
1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
140.05/292/2011 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif Tingkat Pusat.
3) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan
Pos Kesehatan Desa, Pusat Promosi Kesehatan tahun
2012.
- 47 -
BAB IV
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
A. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Tempat Tidur Kelas III
Rumah Sakit
RS yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas
III adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi maupun
milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan
mempertimbangkan: a) Bed Occupancy Rate (BOR) kelas III RS; b)
Rasio tempat tidur yang dipergunakan untuk kelas III dibandingkan
dengan total tempat tidur RS; c) Jumlah tempat tidur yang
digunakan untuk kelas III RS; d) Jenis menu yang diusulkan oleh RS
(untuk tempat tidur set kelas III saja, atau untuk bangunan fisik
ruang rawat inap kelas III saja, atau kedua-duanya); dan e) Sudah
pernah atau belum pernah RS memperoleh alokasi DAK untuk menu
fasilitas tempat tidur kelas III RS.
1. Persyaratan Umum
Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas tempat
tidur kelas III RS.
2. Persyaratan Teknis
a. Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan
Pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III RS
harus memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan
kesehatan serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam
pelayanan pasien. Oleh karena itu setiap
pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III yang
baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi
fasilitas penunjang antara lain: selasar, 2 (dua) kamar
mandi, 2 (dua) wasthafel, serta 2 (dua) kipas angin/ceiling
fan.
Bila direncanakan membangun/merehabilitasi lebih dari 4
(empat) ruang rawat inap kelas III, pada setiap
pembangunan/rehabilitasi 4 (empat) ruang rawat inap
(dengan jumlah tempat tidur 32) atau kelipatannya, maka
perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat (Nurse Station) yang
dilengkapi dengan ruang-ruang pendukungnya.
- 48 -
Adapun contoh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di
atas adalah sebagai berikut:
1) Ruang Rawat Inap Kelas III
Ruang rawat inap kelas III 8 x 9 m2 = 72 m2
2 kamar mandi @ 2 x 3 m2 = 12 m2
Selasar 8 x 2.5 m2 = 20 m2
Total luas bangunan yang dibutuhkan = 104 m2
2) Ruang Perawat (Nurse Station)
1 Ruang kerja perawat 3 x 3 m2 = 9 m2
1 Ruang istirahat petugas 3 x 3 m2 = 9 m2
1 Kamar mandi petugas 2 x 1.5 m2 = 3 m2
Total luas bangunan yang dibutuhkan = 21 m2
1 Ruang kerja perawat 3 x 3 m2 = 9 m2
1 Ruang istirahat petugas 3 x 3 m2 = 9 m2
1 Kamar mandi petugas 2 x 1.5 m2 = 3 m2
Total luas bangunan yang dibutuhkan = 21 m2
Apabila luas lahan yang dimiliki rumah sakit terbatas,
maka pembangunan/rehabilitasi tersebut disesuaikan
dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan acuan
ketentuan pembangunan ruang pelayanan kesehatan.
b. Spesifikasi Teknis Bangunan
1) Ruang Rawat Inap Kelas III
a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1).
b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat.
c) Atap dari genting dengan plafon.
d) Besaran ventilasi alami setiap ruangan minimal
15% dari luas lantai ruangan, ambang bawah
jendela minimal 1,5 meter dari lantai.
e) Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah
wasthafel dari keramik serta 2 buah keran dan
saluran pembuangan.
- 49 -
f) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin)
dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1
gantungan infus.
2) Ruang Perawat (Nurse Station)
a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1)
b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat.
c) Atap dari genting dengan plafon.
d) Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah
wasthafel dari keramik serta 1 buah kran dan
saluran pembuangan.
e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin).
dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk.
3) Peralatan kesehatan
Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat
inap kelas III RS berisi 8 set tempat tidur, di mana
setiap set tempat tidur terdiri dari:
a) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya
(matras, bantal dan selimut).
b) 1 buah nakas.
c) 1 buah tiang infus.
d) 1 buah meja makan pasien
Dengan pertimbangan khusus, rumah sakit dapat mengadakan
peralatan kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan
kesehatan di ruang rawat inap kelas III. Misalnya pengadaan tempat
tidur ginekologi untuk bangsal kandungan dan kebidanan kelas III.
B. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Instalasi Gawat
Darurat (IGD) Rumah Sakit
1. Persyaratan Umum
Peningkatan fasilitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah
sakit, adalah rumah sakit umum atau rumah sakit khusus
milik pemerintah daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota),
dengan mempertimbangkan data sebagai berikut:
a. RSUD prioritas kelas D dan C di seluruh Indonesia (sudah
penetapan kelas).
b. Rumah sakit sudah teregistrasi.
- 50 -
2. Persyaratan Teknis
a. Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-
daruratan.
b. Pelayanan IGD harus dapat memberikan layanan 24 jam
dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu
c. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi
kasus emergency
d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan penanganan
kegawatdaruratan di rumah sakit
e. Mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) penerimaan
dan penanganan pasien kegawatdaruratan
f. Mempunyai standar response time di IGD selama 5 menit
3. Kriteria Teknis Peralatan
Peningkatan fasilitas Instalasi Gawat Darurat rumah sakit
mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat
Darurat Rumah Sakit.
4. Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD
Rumah sakit dapat melakukan pembangunan baru atau
penyesuaian bangunan IGD sehingga memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja
rumah sakit dengan memperhitungkan kemungkinan
penanganan korban massal/bencana.
b. Lokasi gedung harus berada dibagian depan rumah sakit,
mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda
yang jelas dari dalam dan dari luar rumah sakit.
c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda
dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak
sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level
1 dan 2.
d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat
sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas
dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama
tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp).
e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.
- 51 -
f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa
menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban
rumah sakit)
g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus
pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat
menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan
rumah sakit, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol
kegiatan oleh perawat kepala jaga.
h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/di luar IGD atau
terpisah dengan IGD.
i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua)
brankar.
j. Harus mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
k. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan
perawat).
C. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Intensive Care Unit
(ICU) Rumah Sakit
1. Persyaratan Umum
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan observasi, perawatan
dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau
penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial
mengancam nyawa dengan prognosis dubia, maka diperlukan
Intensive Care Unit (ICU) yang perlu di dukung kemampuan
sarana, prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang
fungsi-fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf
medik.
Peningkatan fasilitas di ICU rumah sakit adalah rumah sakit
umum atau rumah sakit khusus milik pemerintah daerah
(Provinsi atau Kabupaten/Kota), dengan mempertimbangkan
data sebagai berikut:
a. RSUD prioritas kelas C dan B di seluruh Indonesia (sudah
penetapan kelas).
b. Rumah sakit sudah teregistrasi.
- 52 -
2. Persyaratan Teknis
a. Pengelolaan pasien langsung dilakukan secara primer oleh
dokter intensivis dengan melaksanakan pendekatan
pengelolaan total pada pasien sakit kritis.
b. Pelayanan ICU harus dapat memberikan layanan 24 jam
dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu
c. Ada Tim jaga yang terlatih di ICU yang terdiri dari dokter
yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan, teknis,
komitmen waktu dan secara fisik selalu berada di suatu
tempat untuk melakukan perawatan
d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan critical care
medicine berkelanjutan
e. Mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) penerimaan
dan penanganan pasien ICU
3. Kriteria Teknis Peralatan
Peningkatan fasilitas Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit
mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah
Sakit.
4. Pembangunan/Penyesuaian Bangunan ICU
Pelayanan ICU yang memadai ditentukan berdasarkan disain
yang baik dan pengaturan ruang yang adekuat. Disain
berdasarkan klasifikasi pelayanan ICU.
D. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Pelayanan Obstetrik
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit
1. Persyaratan umum
a. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi
kasus emergensi baik secara umum maupun emergency
obstetrik-neonatal.
b. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim
PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus,
kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.
c. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk
melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik
atau umum.
- 53 -
d. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan
PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak,
dokter/petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter
spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat (telah
memiliki minimal 1 dokter kebidanan dan 1 dokter anak).
e. Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.
f. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu.
2. Persyaratan Teknis
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana
1) Rancangan denah dan tata ruang maternal dan
neonatal harus memenuhi beberapa persyaratan
teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah
Sakit.
2) Persyaratan yang harus diperhatikan:
a) Ruang Maternal
(1) Kamar bersalin:
(a) Lokasi berdekatan dengan kamar operasi
dan IGD.
(b) Luas minimal 6 m2 per orang.
(c) Paling kecil, ruangan berukuran 12 m2.
(d) Harus ada tempat untuk isolasi ibu di
tempat terpisah.
(e) Tiap ibu bersalin harus punya privasi
agar keluarga dapat hadir.
(f) Ruangan bersalin tidak boleh merupakan
tempat lalu lalang orang.
(g) Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi
yang sama, upayakan tidak melintas
pada ruang bersalin.
(h) Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada
setiap rumah sakit umum.
- 54 -
(i) Kamar bersalin terletak sangat dekat
dengan kamar neonatal, untuk
memudahkan transportasi bayi dengan
komplikasi ke ruang rawat.
(j) Idealnya sebuah ruang bersalin
merupakan unit terintegrasi: kala 1, kala
2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien
diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi
ibu bersama bayinya secara privasi. Bila
tidak memungkinkan, maka diperlukan
dua kamar kala 1 dan sebuah kamar
kala 2.
(k) Kamar bersalin harus dekat dengan
ruang jaga perawat (nurse station) agar
memudahkan pengawasan ketat setelah
pasien partus sebelum dibawa ke ruang
rawat (post partum). Selanjutnya bila
diperlukan operasi, pasien akan dibawa
ke kamar operasi yang berdekatan
dengan kamar bersalin.
(l) Harus ada kamar mandi/toilet yang
berhubungan dengan kamar bersalin.
(m) Ruang post partum harus cukup luas,
standar 8 m2 per tempat tidur (bed).
(n) Ruang tersebut terpisah dari fasilitas:
toilet, kloset, lemari.
(o) Pada ruang dengan banyak tempat tidur,
jarak antar tempat tidur minimal 1
meter.
(p) Jumlah tempat tidur per ruangan
maksimum 4 buah.
(q) Tiap ruangan harus mempunyai jendela
sehingga cahaya dan udara cukup.
(r) Harus ada fasilitas untuk cuci tangan
pada tiap ruangan.
(s) Tiap pasien harus punya akses ke kamar
mandi privasi tanpa ke koridor.
(t) Kamar periksa/diagnostik harus
- 55 -
mempunyai luas sekurang-kurangnya 11
m2 dan berisi: tempat tidur
pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu
sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG
mobile dan troli emergensi
(u) Ada ruang perawat (nurse station).
(v) Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu
disediakan seperti pada kamar bersalin.
(w) Ruang tindakan operasi/kecil
darurat/one day care: untuk kuret,
penjahitan dan sebagainya.
(x) Ruang tunggu bagi keluarga pasien.
(2) Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis
(a) Unit ini harus berada di samping ruang
bersalin, atau setidaknya jauh dari area
yang sering dilalui.
(b) Paling kecil, ruangan berukuran 18 m2.
(c) Di ruang dengan beberapa tempat tidur,
sedikitnya ada jarak antara ranjang satu
dengan ranjang lainnya.
(d) Ruangan harus dilengkapi paling sedikit
enam steker listrik yang dipasang dengan
tepat untuk peralatan listrik.
b) Ruangan Neonatal
(1) Unit Perawatan Intensif
(a) Unit ini harus berada di samping ruang
bersalin atau setidaknya jauh dari area
yang sering dilalui.
(b) Minimal ruangan berukuran 18 m2.
(c) Di ruangan dengan beberapa tempat
tidur sedikitnya ada jarak antar ranjang.
(d) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di
area terpisah.
(e) Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6
steker yang dipasang dengan tepat untuk
peralatan listrik.
- 56 -
(2) Unit Perawatan Khusus
(a) Unit ini harus berada di samping ruang
bersalin atau setidaknya jauh dari area
yang sering dilalui.
(b) Minimal ruangan berukuran 12 m2.
(c) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di
tempat terpisah.
(d) Paling sedikit harus ada jarak antara
inkubator dengan tempat tidur bayi.
(3) Area laktasi.
Minimal ruangan berukuran 6 m2.
(4) Area pencucian inkubator.
Minimal ruangan berukuran 6-8 m2.
Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan
kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:
Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan
yang lainnya.
Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus
mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas
bagi ibu hamil
b. Jenis Peralatan PONEK
1) PERALATAN NEONATAL
No. Jenis Peralatan Jumlah
minimal
1. Inkubator baby 5
2. Infant Warmer 2
3. Pulse Oxymeter Neonatus 3
4. Phototherapy 2
5. Syringe Pump 4
6. Infant resuscitation dan Emergensi Set 1
7. CPAP(Continuous Positive Airway Pressure) w/
Medical air Compressor 1
8. Flow meter 1
9. Infuse Pump 1
10. Neonatus Resusitation and Emergensi Set 1
- 57 -
2) PERALATAN MATERNAL
No. Jenis Peralatan Jumlah
Minimal
1. Kotak Resusitasi berisi: 1
- Bilah Laringoskop 1
- Balon 1
- Bola lampu laringskop ukuran dewasa 1
- Batre AA (cadangan) untuk bilah
laringoskop 1
- Bola lampu laringoskop cadangan 1
- Selang reservoar oksigen 1
- Masker oksigen 1
- Pipa endotrakeal 1
- Plester 1
- Gunting 1
- Kateter penghisap 1
- Naso gastric tube 1
- Alat suntik 1, 21/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc 1
- Ampul Epinefrin / Adrenalin 1
- NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL 1
- MgSO4 1
- Sodium bikarbonat 8,4% 1
- Kateter Vena 1
- Infus Set 1
2. Ekstraktor vakum delivery 1
3. Inkubator baby 1
4. Infant Warmer 1
5. Forceps naegele 1
6. AVM (Aspirasi Vakum Manual) 1
7. Pompa vakum listrik 1
8. Monitor denyut jantung/pernapasan 1
9. Foetal Doppler 1
10. Set Sectio Saesaria 1
- 58 -
c. Acuan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.
E. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)
Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan Pengadaan
Peralatan Pendukungnya di rumah sakit Provinsi/Kabupaten/Kota
dari Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan
kualitas lingkungan khususnya limbah cair dan padat dari hasil
kegiatan rumah sakit terhadap masyarakat sekitarnya. Instalasi
pengolahan air limbah adalah termasuk pengolahan pendahuluan
(pre treatment). Hal ini dilakukan untuk melindungi kualitas
lingkungan sekitar dari kegiatan rumah sakit agar tidak terjadi
pencemaran lingkungan. Instalasi Pengolahan Limbah berfungsi
untuk mengolah air buangan dan mengolah limbah padat yang
berasal dari kegiatan yang ada di rumah sakit agar memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralatan pendukung
adalah peralatan yang berfungsi mendukung dan memperlancar
proses pengolahan air buangan baik pengolahan secara fisik, biologis
maupun kimiawi, alat pendukung lainnya pengolah limbah padat.
1. Persyaratan Umum Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
a. Rumah sakit tersebut belum mempunyai Intalasi
pengolahan Limbah atau sudah mempunyai Instalasi
Pengolahan Limbah tapi tidak dapat berfungsi yang
diadakan sebelum tahun 2002.
b. Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam
sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan
perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
c. Perhitungan pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah
dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan
operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi
daerah.
- 59 -
d. Adanya Penanggung jawab kesehatan lingkungan rumah
sakit yang memiliki kualifikasi sanitarian serendah-
rendahnya berijazah diploma (D3) di bidang lingkungan
untuk rumah sakit kelas C atau D, dan serendah-
rendahnya berijazah sarjana (S1) di bidang lingkungan
untuk RS kelas A atau B.
e. Adanya dukungan semua pihak rumah sakit dalam
pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit baik limbah
cair maupun limbah padat.
f. Pengelolaan limbah rumah sakit harus memenuhi
persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan RS.
g. Garansi Instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu)
tahun.
h. Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5
(lima) tahun.
i. Penyedia jasa wajib melakukan Pelatihan pengoperasian
dan pemeliharaan IPL bagi petugas rumah sakit.
j. Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pemeliharan (SMP) Instalasi
Pengolahan Limbah dalam bahasa indonesia.
k. Penyedia jasa atau rumah sakit wajib mengurus ijin
operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke
kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
l. Penyedia jasa atau rumah sakit wajib mengurus ijin
operasional incinerator ke Kementerian Lingkungan Hidup
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
m. Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair atau limbah
padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif,
pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak
dimasukan ke IPAL/incinerator).
2. Persyaratan Khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
a. Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan
kapasitas IPAL yang dibutuhkan rumah sakit yang didapat
dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.
- 60 -
b. Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair
sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di rumah
sakit tiap harinya. Bila tidak mempunyai dokumentasi
pemakaian air bersih di rumah sakit dapat menggunakan
asumsi bahwa tiap tempat tidur rumah sakit memakai air
bersih minimal sebanyak 500 liter per hari.
c. Rumah sakit membuat Perencanaan Detail Engineering
Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost
yang ditetapkan oleh Direktur rumah sakit dengan
rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum pemerintah daerah
setempat diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
d. Perencanaan DED IPAL dan jaringannya serta RAB tersebut
dibiayai dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
e. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai
Pelaksanaan Operasional Dan Pemeliharaan yang
ditandatangani oleh Direktur RS dan diketahui oleh
Gubernur/Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan
Pembangunan dimulai.
f. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji
laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air
limbah yang masuk dan keluar dari IPAL yang
ditandatangani oleh Direktur rumah sakit dan diketahui
oleh Gubernur/Bupati/Walikota selama minimal 3 bulan
sekali dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.
g. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar
effluent air limbah yang keluar dari instalasi tersebut
memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau peraturan daerah
setempat, yang ditandatangani oleh Direktur rumah sakit
dan diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebelum
Pekerjaan Pembangunan dimulai.
h. Rencana peletakan instalasi pengolahan limbah agar
memperhatikan denah tata ruang di rumah sakit agar
memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan
IPL.
- 61 -
i. Semua air limbah rumah sakit dialirkan ke IPAL, dan
untuk air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan
instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan
pendahuluan (pre treatment) terlebih dahulu sebelum
dialirkan ke IPAL.
j. Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah meliputi:
1) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi.
2) Pekerjaan struktur pondasi.
3) Pekerjaan konstruksi IPAL.
4) Plester, acian IPAL dan water proofing.
5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan
ruang operator.
6) Finishing IPAL.
7) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara
lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel
listrik, dengan kapasitas daya minimal serta
pemasangan peralatan listrik lainnya.
8) Pagar Pelindung lokasi IPAL.
9) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.
k. Dalam pemilihan jenis dan teknologi instalasi pengolahan
air limbah (IPAL) harus memperhatikan:
1) Kekuatan konstruksi bangunan.
2) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti
effluent (keluaran) air limbah hasil pengolahannya
telah memenuhi Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
atau Peraturan Daerah Setempat.
3) Disarankan pihak RS mencari referensi dengan
peninjauan ke RS yang telah memakai produk
teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun
effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 atau
peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan
hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi)
terhadap influent dan effluent air limbah.
- 62 -
4) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam
pengoperasian dan pemeliharaannya.
5) Mudah mencari suku cadangnya.
6) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik,
pemeliharaan alat, dll).
7) IPAL Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah
dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi
tinggi.
8) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit.
9) IPAL Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah
maupun fluktuasi konsentrasi.
10) Harus dipasang alat pengukur debit pada influent dan
effluent IPAL untuk mengetahui debit harian limbah
yang dihasilkan.
11) Pemerintah Daerah dan Pihak Rumah Sakit harus
menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya
operasional lainnya.
3. Persyaratan Khusus Incinerator
a. Lokasi incinerator merupakan daerah bebas banjir dan
jarak aman antara lokasi incinerator dan fasiltas rumah
sakit lainnya.
b. Memiliki sistem penjagaan 24 jam yang memantau,
mengawasi dan mencegah orang yang tidak berkepentingan
masuk ke lokasi incinerator dan tempat penyimpanan
limbah padat medis sementara.
c. Mempunyai pagar pengaman atau penghalang lain yang
memadai dan suatu sistem untuk mengawasi keluar
masuk orang.
d. Mempunyai tanda yang mudah terlihat dari jarak 10 meter
dengan tulisan “Berbahaya” yang dipasang pada
unit/bangunan pengolahan dan penyimpanan, serta tanda
“Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk” yang
ditempatkan di setiap pintu masuk ke dalam instalasi.
e. Mempunyai penerangan yang memadai di sekitar lokasi.
f. Tersedianya sistem pemadam kebakaran.
g. Incinerator mempunyai minimal dua ruang bakar.
- 63 -
h. Spesifikasi incinerator, sekurang-kurangnya memuat
informasiantara lain:
1) Nama pabrik pembuat dan nomor model.
2) Jenis incinerator.
3) Dimensi internal dari unit incinerator termasuk luas
penampang.
4) zona/ruang proses pembakaran.
5) Kapasitas udara penggerak utama (prime air mover).
6) Uraian mengenai sistem bahan bakar (jenis/umpan).
7) Spesifikasi teknis dan desain dari nozzle dan burner.
8) Temperatur dan tekanan operasi di zona/ruang bakar.
9) Waktu tinggal limbah dalam zona/ruang pembakar.
10) Kapasitas blower.
11) Tinggi dan diameter cerobong.
12) Uraian peralatan pencegah pencemaran udara dan
peralatan.
13) Pemantauan emisi cerobong (stack/chimney).
14) Tempat dan deskripsi dari alat pencatat suhu,
tekanan, aliran dan alat-alat pengontrol lain.
15) Deskripsi sistem pemutus umpan limbah yang bekerja
otomatis.
16) Efisiensi Penghancuran dan penghilangan (DRE), dan
Efisiensi Pembakaran (EP).
17) Daftar suku cadang incinerator untuk garansi 1 tahun.
18) Gambar desain dan tata letak incinerator.
19) Perhitungan volume ruang bakar 1 dan ruang bakar 2
incinerator.
i. Suhu di ruang bakar kedua minimum 1.0000C.
j. Kapasitas dan volume ruang bakar pertama disesuaikan
dengan kebutuhan rumah sakit, melihat jumlah limbah
padat medis yang dihasilkan tiap harinya.
k. Tersedia minimal 2 (dua) thermocuple untuk mengetahui
temperatur di ruang bakar pertama dan ruang bakar
kedua.
l. Waktu tinggal (residence time) gas di zona/ruang bakar
kedua minimum 2 detik.
- 64 -
m. Alat incinerator yang ditawarkan sudah termasuk pelindung
incinerator sesuai dengan yang dipersyaratkan pabrikan
incinerator.
n. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji
laboratorium lingkungan terhadap emisi incinerator yang
ditandatangani oleh Direktur rumah sakit dan diketahui
oleh Gubernur/Bupati/Walikota minimal 1 tahun sekali
dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.
o. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar
emisi incinerator memenuhi Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku
Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak yang ditandatangani
oleh RS dan diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota
sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.
4. Persyaratan Khusus Alat Penghancur Jarum Suntik dan
Syringenya
a. Alat ini mampu menghancurkan jarum suntik dan
syringenya.
b. Alat penghancur jarum suntik dan syringenya harus
teregistrasi di Kementerian Kesehatan.
c. Hasil olahan alat maksimal 10,0 mm (lebih kecil hasil
olahan lebih baik).
d. Kapasitas alat minimal dapat menghancurkan jarum
suntik dan syringenya 300 buah/jam.
5. Acuan
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
d. Keputusan Bapedal Nomor 3 Tahun 1995 tentang
Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun.
e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak.
- 65 -
f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan
Rumah Sakit.
g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
i. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013
tentang Persyaratan dan kewajiban dalam ijin Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
F. Pelayanan Darah (Bank Darah Rumah Sakit dan Unit Transfusi
Darah di Rumah Sakit)
1. Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Bank Darah Rumah
Sakit (BDRS)
Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam
peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, BDRS
berperan dalam menjamin terlaksananya sistem pelayanan
darah tertutup di rumah sakit. BDRS sebagai bagian dari
pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai
pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah
di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat
sebagai pemasok darah yang aman.
a. Persyaratan Umum
Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan
umum sebagai berikut
1) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah
aman di Kabupaten/Kota setempat.
2) Terdapat rumah sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota
setempat.
3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem
pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi
darah.
- 66 -
4) Ada komitmen daerah untuk membantu
operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui
APBD.
b. Persyaratan teknis
1) Luas ruang
Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang
kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasnya itu
adalah:
a) Ruang administrasi dan loket
penerimaan sampel darah Luas : 5 m²
b) Ruang laboratorium Luas : 9 m²
c) Ruang penyimpanan darah Luas : 6 m²
d) Ruang kepala BDRS & ruang rapat Luas : 6 m²
e) Ruang jaga petugas Luas : 5 m²
f) Ruang gudang Luas : 3 m²
g) Ruang kamar mandi/WC Luas : 3 m²
h) Lorong Luas : 3 m²
Total Luas 40 m²
2) Denah dan tata ruang
Rancangan denah dan tata ruang pada BDRS harus
mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari
kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata
ruang BDRS harus memenuhi beberapa persyaratan
teknis pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya:
a) Bangunan berada di dalam
lingkungan/bangunan rumah sakit.
b) Lokasi berada di tempat yang strategis dan
mudah dijangkau dari ruang-ruang perawatan
dan ruang emergensi serta ruang operasi.
c) Luas minimal 40 m² dengan cahaya dan ventilasi
yang cukup serta ber AC, termasuk ruang
administrasi secara terpisah.
- 67 -
d) Fasilitas air mengalir dan listrik yang memadai,
genset atau UPS yang mampu mem back up
refrigerator agar stabilitas suhu tetap terjaga.
e) Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci
tangan dan bak cuci alat.
f) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl),
sudut lantai melengkung.
3) Peralatan BDRS (minimal)
a) Blood bank refrigerator 1 unit
b) Serological centrifuge 2 unit
c) Serological rotator 1 unit
d) Dry incubator 1 unit
e) Microskop binokuler 1 unit
f) Plasma extractor 1 unit
g) Set peralatan uji silang serasi dengan
metode gel 1 unit
Peralatan laboratorium lainnya 1 paket (pasteur pipet
plastic, set alat pemeriksaan uji silang serasi dengan
metode gel test, labu semprot, rak tabung, tabung
ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 ml, hematokrit
tube, beker glass, blood grouping plate, baskom cuci,
gelas melamin, gunting stainless steel, klem lab,
korentang, sarung tangan, jas laboratorium dan
kacamata pelindung, object glass, timer, mikro pipete
yellow tipe).
4) Cool box kapasitas 3 – 5 kantong darah: 3 unit
5) Bahan habis pakai
a) coombs control cell : 1 vial
b) NaCl 0,9% : 25 vial (@500ml
c) Reagen golongan darah ABO, Rhesus dan Uji
silang metode 3 fase dengan bovine albumin 22%
dan coomb serum :10 vial @10cc)
d) Reagen untuk pemeriksaan uji silang serasi
metode gel test/mikroplate : 1 paket
e) Cairan desinfectant : 1 paket
6) Data rumah sakit yang belum memiliki UTD rumah
sakit dan BDRS → untuk menu 2014
- 68 -
2. Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di Rumah
Sakit
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan
darah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendirian UTD
rumah sakit yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 423/Menkes/SK/VI/2007.
UTD di rumah sakit adalah salah satu instalasi di rumah sakit
yang bertugas:
a. Menyusun perencanaan;
b. Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
c. Melakukan penyediaan darah mulai dari seleksi donor,
penyadapan darah dan uji saring terhadap penyakit Infeksi
Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD);
d. Melakukan penyimpanan darah;
e. Melakukan pemeriksaan golongan darah dan uji silang
serasi;
f. Melakukan pendistribusian darah ke bagian/ruangan lain
atau rumah sakit lain yang membutuhkan;
g. Memantau reaksi transfusi dan melakukan pelacakan
penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat
transfusi darah;
h. Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;
i. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan
yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan
mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu
didukung dengan peralatan UTD yang berkualitas dan
memenuhi standar.
a. Persyaratan Umum
Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di rumah sakit
mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan
bagi pemenuhan peralatan :
1) UTD yang telah operasional di rumah sakit dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi
darah.
2) UTD yang belum operasional di rumah sakit dalam
- 69 -
rangka pemenuhan standar peralatan UTD.
b. Persyaratan Teknis
NO JENIS KELENGKAPAN JUMLAH
1. Perlengkapan seleksi donor Di Gedung
UTD Mobile Unit
1.1
Peralatan :
Timbangan badan 1 buah 1 buah
Haemoglobinometer AC/DC atau
Baker glass ukuran 30 ml dan wadah
CuSO4
1 buah 1 buah
Tempat kapas Stainles steel 1 buah 1 buah
Termos, wadah untuk menyimpan
antisera 1 buah 1 buah
Wadah limbah infeksius 1 buah 1 buah
Wadah limbah non infeksius 1 buah 1 buah
Tensimeter untuk dokter 1 buah 1 buah
1.2
Bahan Habis Pakai
Blood lancet Secukupnya Secukupnya
Capilary tube Secukupnya Secukupnya
Desinfektan kulit dengan spray 1 btl 1 btl
Kaca obyek Secukupnya Secukupnya
Kapas steril Secukupnya Secukupnya
Bio plate Secukupnya Secukupnya
Ice pack untuk reagen termos Secukupnya Secukupnya
Kantong limbah infeksius Secukupnya Secukupnya
Kantong limbah non infeksius Secukupnya Secukupnya
1.3
Sabun desinfektan untuk cuci tangan
Reagensia. 1 btl 1 btl
Larutan CuSO4 BJ 1.052 Secukupnya Secukupnya
Antisera anti A, anti B monoklonal Secukupnya Secukupnya
Anti D monoklonal IgM Secukupnya Secukupnya
Reagen Hemoglobinometer Secukupnya Secukupnya
2. Perlengkapan pengambilan darah Di Gedung Mobile Unit
- 70 -
NO JENIS KELENGKAPAN JUMLAH
UTD
2.1
Peralatan :
Tempat tidur statis 2 buah -
Tempat tidur lipat - 2 buah
Tensimeter 2 buah 2 buah
Blood bank refrigerator (kapasitas kecil) 1 buah -
Klem / pean 2 buah 2 buah
Haemoscale (electric) 2 buah 2 buah
Hand sealer 2 buah 2 buah
Gunting 2 buah 2 buah
Tempat gunting dan pean 2 buah 2 buah
Tempat kapas steril 2 buah 2 buah
Rak tabung 40 lobang 1 buah 1 buah
Electric sealer 1 buah 1 buah
Wadah limbah infeksius 1 buah 1 buah
Wadah limbah non infeksius 1 buah 1 buah
Tempat limbah padat infeksius (tajam) 1 buah 1 buah
2.2
Bahan Habis Pakai : Secukupnya Secukupnya
Kantong darah 350 ml single Secukupnya Secukupnya
Spidol artline 70 1 botol Secukupnya
Sarung tangan uk. S,M.L Secukupnya 1 botol
Desinfektan kulit dalam botol spray Secukupnya Secukupnya
Kassa steril Secukupnya Secukupnya
Tabung reaksi dengan tutup ulir untuk
contoh darah Secukupnya Secukupnya
Handyplast/ sejenisnya Secukupnya Secukupnya
Kantong limbah infeksius Secukupnya Secukupnya
Kantong limbah noninfeksius Secukupnya Secukupnya
3.
Perlengkapanpenyimpanandarah
Blood bank refrigerator 1 buah
Peti pendingin darah / cool box untuk
mobile unit (25 – 50 kantong) 1 buah
Peti pendingin darah/cool box untuk
ruangan (2 – 5 kantong) 2 buah
Termometer 2 buah
Termometer digita 1 buah
- 71 -
NO JENIS KELENGKAPAN JUMLAH
4.
Perlengkapan Laboratorium
Pemeriksaan Konfirmasi Golongan
Darah dan Uji Silang Serasi
4.1
Peralatan :
Serological centrifuge untuk tube 12 x
75 mm 1 buah
Table top centrifuge 1 buah
Reagen refrigerator 1 buah
Sampel refrigerator 1 buah
Centrifuge (gel test) 1 buah
Inkubator ( Dry incubator) 1 buah
Inkubator (gel test) 1 buah
Water bath 1 buah
Mikroskop 1 buah
Rak tabung ( tabung 12x75 & rak
tabung ) secukupnya
Tabung reaksi kaca pyrex
ukuran.12x75 secukupnya
Bloodgrouping plate secukupnya
Pipet Pasteur uk 1 ml secukupnya
Mikropipet uk 5 ul, 25 ul, 50 ul secukupnya
Labu semprot 1 buah
Timer 2 buah
Gelas wadah bilas pipet Pasteur 2 buah
Gunting 2 buah
Kaca objek Secukupnya
Ember kecil untuk limbah cair 2 buah
Wadah limbah infeksius Secukupnya
Wadah limbah non infeksius Secukupnya
4.2
Bahan Habis Pakai :
Kantong limbah infeksius Secukupnya
Kantong limbah non infeksius Secukupnya
Kertas saring Secukupnya
Tissue Secukupnya
Parafilm 1 roll
Spidol Artline 70 2 buah
Yellow Tip Secukupnya
Sarung tangan ukuran S,M,L Secukupnya
- 72 -
NO JENIS KELENGKAPAN JUMLAH
Desinfektan instrumen 1 botol
4.3
Reagensia :
Antisera A, B, D IgM monoklonal@10
ml 3 vial
Bovine Albumin 22% @ 10 ml 3 vial
Anti Human Globulin@ 10 ml 3 vial
Anti D IgG @ 10 ml 2 vial
Test Sel Standar A, B, O Dibuat
sendiri
NaCl 0,9 % 5 liter
LissCoomb’s Card Secukupnya
Diluent Secukupnya
Reagen Skrining dan identifikasi allo
antibodi donor dan pasien 1 set
5 Pengolahan Komponen Darah
5.1
Peralatan :
Hand Sealer 1 buah
Electric Sealer 1 buah
Timbangan darah 1 buah
Digital Balance 1 buah
Refrigerated Centrifuge 1 buah
Plasma Extractor 1 buah
Klem 2 buah
Gunting 2 buah
Freezer -30°C 1 buah
Blast freezer (pengganti dry ice +
Alkohol 96% ) 1 buah
Platelet Incubator dan Agitator 1 buah
Tempat Tissue 1 buah
Tempat sampah infeksius 1 buah
Tempat sampah non infeksius 1 buah
Laminary Air Flow ( kelas 2B ) 1 buah
5.2
Bahan dan alat habis pakai :
Kantong darah ganda, triple Secukupnya
Capillary tube Secukupnya
Kapas Secukupnya
- 73 -
NO JENIS KELENGKAPAN JUMLAH
Alkohol 70% Secukupnya
Alkohol 96%. secukupnya. Secukupnya
Dry Ice Secukupnya
Washing bag secukupnya. Secukupnya
NaCl 0,9%. Secukupnya
Crito seal Secukupnya
Alumunium ring Secukupnya
6 Peralatan Laboratorium Pemeriksaan
IMLTD
6.1
Metode Rapid Test (untuk jumlah
darah donor <3500 kantong/tahun)
Tabung Reaksi uk.12x75 mm Secukupnya
Rak Tabung reaksi 40 lubang 2 buah
Timer 2 buah
6.2
Metode Elisa Manual/Semi
Otomatik(untuk jumlah darah donor
>3500 kantong/tahun)
Tip kuning Secukupnya
Tip biru Secukupnya
Tabung Reaksi uk.12x75 mm Secukupnya
Rak Tabung reaksi 40 lubang 6 buah
Mikropipet ukuran 5-50 ul 2 buah
Mikropipet ukuran 50-200 ul 2 buah
Mikropipet ukuran 200-1000 ul 2 buah
Dry Incubator 1 buah
Washer 1-2 buah
Reader 1-2 buah
Printer + Computer 1-2 buah
Gelas Ukur 2 buah
Timer 3 buah
Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka
peralatan UTD harus memiliki kualitas tinggi.
Kriteria peralatan yang dapat diusulkan:
- 74 -
c. Bagi UTD yang telah operasional :
1) Peralatan yang belum dimiliki sesuai persyaratan
teknis di atas, sedangkan bahan habis pakai dan
reagensia tidak dapat diusulkan karena merupakan
bagian dari operasional UTD.
2) Peralatan pengolahan komponen darah hanya bagi
UTD yang telah memiliki tenaga yang kompeten dan
adanya permintaan komponen darah dari klinisi.
Pengolahan komponen darah akan lebih efisien
apabila dilakukan di UTD dengan jumlah donasi lebih
dari 3500 kantong pertahun.
d. Bagi UTD yang belum operasional :
Pemenuhan peralatan, bahan habis pakai dan reagensia
yang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis di atas,
kecuali peralatan pengolahan komponen darah tidak dapat
diusulkan.
G. Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit
Pemenuhan peralatan kesehatan di Rumah Sakit,
Provinsi/Kabupaten/Kota dari Dana Alokasi Khusus dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai
kemampuan pelayanan. Peralatan kesehatan harus diuji dan
dikalibrasi secara untuk memenuhi standar pelayanan, persyaratan
mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai.
Pengujian dan kalibrasi dilakukan oleh Balai Pengujian Fasilitas
Kesehatan (BPFK), Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK)
dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
Dalam rangka penjaminan mutu keamanan dan layak pakai secara
berkesinambungan, Rumah Sakit dapat melaksanakan pengujian
dan kalibrasi internal dengan memenuhi persyaratan ketersediaan
alat pengujian dan kalibrasi, sumber daya manusia yang kompeten,
standar mutu pengujian dan kalibrasi serta dibawah pembinaan dan
pengawasan BPFK.
Terhadap produk yang dihasilkan melalui sistem pengukuran yang
valid, menghindari cacat atau penyimpangan hasil ukur terhadap
peralatan kesehatan, yang bertujuan mencapai ketertelusuran
pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan/ditelusur sampai ke
standar yang lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan/
- 75 -
internasional), melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus,
menentukan deviasi (penyimpangan) kebenaran nilai konvensional
penunjukan suatu instrument ukur, menjamin hasil-hasil
pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
1. Persyaratan Umum
a. Rumah Sakit kelas A dan B.
b. Memiliki SDM berijazah diploma (D3) di bidang teknik
elektromedik minimal 3 orang.
c. Memiliki ruangan khusus untuk pelayanan pengujian dan
kalibrasi ukuran minimal 3x3 m² dan memenuhi
persyaratan sebagai ruangan kalibrasi.
d. Memiliki struktur/pejabat penanggung jawab keteknisian.
2. Persyaratan Khusus
a. Membuat surat pernyataan bahwa peralatan pengujian dan
kalibrasi yang dimiliki hanya digunakan untuk kebutuhan
pelayanan pengujian dan kalibrasi internal.
b. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan standar
mutu pengujian dan kalibrasi dibawah pembinaan dan
pengawasan BPFK.
c. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran
peningkatan kapabilitas dan kompetensi tenaga/teknisi
pengujian dan kalibrasi.
d. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran
pemeliharaan dan rekalibrasi peralatan pengujian dan
kalibrasi.
e. Melengkapi dokumen inventaris alat kesehatan dan alat
pengujian dan kalibrasi yang dimiliki.
3. Jenis Peralatan Pengujian dan Kalibrasi
Rumah Sakit hanya diperbolehkan mengusulkan jenis peralatan
pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sebagai berikut:
a. Non Invasive Blood Pressure (NIBP Simulator).
b. Defibrillator Analyzer.
c. INCU incubator analyzer.
d. Infusion device analyzer.
e. Fetal Simulator.
f. Electrical Safety Analyzer.
g. Patient Simulator.
- 76 -
h. Ultrasound Transducer Leakage Tester.
i. Oxygen Analyzer.
j. Gas anaesthesi monitor.
k. Digital thermometer/Thermocouple.
l. Digital Pressure Meter (DPM).
m. SPO2 Simulator.
n. Ventilator simulator.
o. Electro Surgery Unit (ESU) Analyzer.
p. Insulation Tester.
q. Thermograph/ Thermo Imaging.
r. Surveimeter Digital Pocket Dosimeter Film Badge.
s. Beam Alignment Test Tool.
t. Densitometer.
u. Sensitometer.
v. Collimator Tool.
w. Safe Light Test.
x. Automatic Beam Analyzer.
y. Termometer untuk cairan prosessing film alat pengukur
suhu dan kelembaban disesuaikan dengan alat.
4. Acuan
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal.
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran.
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit.
e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi
Alat Kesehatan.
f. Peraturan Mentari Kesehatan Nomor 394/Menkes-
Sos/SK/V/2001 tentang Institusi Penguji Alat Kesehatan.
g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit.
- 77 -
BAB V
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
Penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan Bahan Medis
Habis Pakai (BMHP) adalah bagian dari upaya untuk peningkatan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta untuk mendukung
pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dalam rangka percepatan
penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi
masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,
terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah
Bermasalah Kesehatan (DBK).
Menu DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2014 ditujukan
untuk mendukung pencapaian ketersediaan obat terutama obat generik
dan vaksin di Kabupaten/Kota.
A. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan/Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP)
1. Persyaratan Umum
a. Besaran alokasi DAK untuk Kabupaten/Kota dihitung
berdasarkan biaya minimal obat perkapita penduduk
Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten/Kota dan
biaya obat perkapita bagi seluruh penduduk
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan jumlah
kunjungan Puskesmas.
b. Penyediaan Obat dan BMHP dari DAK meliputi obat
generik, BMHP, reagensia dan vaksin skala
Kabupaten/Kota (tidak termasuk penyediaan vaksin
imunisasi dasar) yang digunakan untuk pelayanan
kesehatan dasar (PKD) (termasuk Bufferstock
Kabupaten/Kota). DAK dapat juga digunakan untuk
mendukung pembiayaan APBN dalam rangka memenuhi
kekurangan obat dan BMHP yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Program Gizi dan
Kesehatan Ibu Anak (KIA), Program Prioritas Kementerian
Kesehatan lainnya dan pada saat terjadi bencana/Kejadian
Luar Biasa (KLB).
- 78 -
c. Penyediaan obat, terutama Obat Generik, dan BMHP dalam
DAK Bidang Kesehatan TA 2014 Subbidang Pelayanan
Kefarmasian dipergunakan sesuai dengan menu
Penyediaan Obat dan BMHP yang terdapat dalam Petunjuk
Teknis DAK Bidang Kesehatan TA 2014. Bila ketersediaan
obat dan BMHP di masing-masing Kabupaten/Kota telah
terpenuhi minimal selama 18 bulan, Kabupaten/Kota
diperkenankan mengusulkan pengalihan alokasi DAK
Penyediaan Obat dan BMHP ke kegiatan lainnya dengan
batasan masih dalam satu Subbidang Pelayanan
Kefarmasian dan dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis
DAK Bidang Kesehatan TA 2014.
d. Pengalihan alokasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian
sebagaimana dimaksud dalam butir c harus dengan
persetujuan Menteri Kesehatan cq Direktur Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
e. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan
anggaran dari APBD Kabupaten/Kota untuk pengadaan
obat dan BMHP, biaya operasional, biaya distribusi obat
dan BMHP serta biaya lain terkait proses pengadaan obat
dan BMHP di Kabupaten/Kota.
2. Persyaratan Teknis
a. Penyediaan obat terutama Obat Generik dan BMHP di
Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui penelaahan
terhadap tingkat kesakitan (morbidity) dan tingkat
kematian (mortality) akibat penyakit untuk mengetahui
jenis obat dan BMHP yang paling dibutuhkan.
b. Penyediaan obat dan BMHP hanya dapat digunakan untuk
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas
Perawatan.
c. Kabupaten/Kota membuat usulan penyediaan Obat dan
BMHP sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan
Formularium Nasional (Fornas) yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui
oleh Bupati/Walikota.
- 79 -
d. Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh
Bupati/Walikota.
e. Pemilihan jenis obat, BMHP, reagensia dan vaksin skala
Kabupaten/Kota (diluar imunisasi dasar) mengacu pada
Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan Formularium
Nasional (Fornas), kecuali Kepala Puskesmas mengajukan
usulan kebutuhan obat di luar DOEN dan Fornas atau
usulan kebutuhan obat tradisional (Obat Herbal
Terstandar, Fitofarmaka) dengan mendapatkan persetujuan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
f. Proses penyediaan Obat dan BMHP untuk kebutuhan Obat
dan BMHP di Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan
dengan mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui
mekanisme e-catalogue yang sudah tersedia.
g. Proses penyediaan Obat dan BMHP agar memperhatikan
dan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta
aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
h. Tata cara pengajuan Permohonan Rekomendasi Realokasi
DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2014
adalah dengan mengirimkan Surat Permohonan
Rekomendasi Realokasi DAK Subbidang Pelayanan
Kefarmasian Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan persetujuan
Bupati/Walikota, ditujukan kepada Menteri Kesehatan cq
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
(formulir 1) dengan melampirkan dokumen pendukung
sebagai berikut:
1) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang
Pelayanan Kefarmasian TA 2014;
2) Tingkat Ketersediaan Obat selama 18 bulan (formulir 2);
3) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan
baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
(IFK) dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFK.
- 80 -
B. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana
Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)
1. Persyaratan Umum
a. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
(IFK) diperuntukan bagi:
1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK (termasuk
di dalamnya Kabupaten/Kota hasil
pemekaran/bentukan baru).
2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ingin memperluas
atau merelokasi Instalasi Farmasi yang sudah ada.
Apabila salah satu kondisi tersebut telah terpenuhi, maka
Kabupaten/Kota harus mempunyai lahan siap bangun
(pembebasan, sertifikat tanah dan pematangan lahan
(pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota)
b. Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota (IFK)
Rehabilitasi dan Perluasan IFK diperuntukan bagi IFK
yang:
1) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah
ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU
setempat).
2) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk
menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai
kebutuhan daerah).
3) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan
BMHP.
c. Penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota (IFK). Sarana pendukung IFK hanya
diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut.
2) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat.
3) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai
(lebih kecil dari kebutuhan).
- 81 -
Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan
analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi
dan letak geografis/topografi daerah.
d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya
operasional dan biaya pemeliharaan IFK.
2. Persyaratan Teknis
a. Pembangunan Baru IFK
1) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah berupa volume obat dan BMHP
yang akan disediakan (minimal memiliki ruang
penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan,
ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat
kadaluarsa dan ruang Kepala IFK).
2) Kabupaten/Kota membuat usulan pembangunan
dengan melampirkan master plan, gambar/block plan,
unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing-masing
daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum
setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh
Bupati/Walikota setempat.
3) Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
4) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu
kepada peraturan perundang-undangan serta aturan
perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
5) Denah tata ruang
Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan
fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan
BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan
Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
- 82 -
b. Rehabilitasi dan Perluasan IFK
1) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFK disesuaikan
dengan kebutuhan Kabupaten/Kota berupa luas serta
volume obat dan BMHP yang harus disediakan.
2) Kabupaten/Kota membuat usulan rehabilitasi dan
perluasan pembangunan IFK dengan melampirkan
master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan
RAB. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat
dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Bupati/Walikota.
3) Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
4) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan
bangunan harus mengacu kepada peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlaku.
5) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/bangunan
IFK agar memperhatikan fungsi sebagai sarana
penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu
pada Standar Sarana Dan Prasarana Di Instalasi
Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
c. Pengadaan Sarana Pendukung IFK
1) Sarana pendukung IFK hanya diperbolehkan untuk:
a) Sarana penyimpan yaitu Vaccine Cooler,
Refrigerator, Generator Set, AC split, Hand Forklift,
Palet, Rak obat dan BMHP, Lemari Narkotika dan
Psikotropika dan Trolley.
b) Sarana Distribusi Obat dan BMHP yaitu Mobil Box
Roda Empat yang spesifikasinya memperhatikan
kebutuhan distribusi dan kesesuaian geografis
wilayah.
c) Sarana Pengamanan yaitu Alarm Kebakaran,
CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran (alat
pemadam api ringan (APAR)), Pagar dan Teralis.
- 83 -
d) Sarana Pengolah data yaitu Komputer (PC), Printer,
serta Uninteruptable Power Supply (UPS).
e) Sarana Telekomunikasi, yaitu Mesin Faksimili dan
perangkat konektivitas jaringan internet berupa
modem.
2) Kabupaten/Kota membuat usulan pengadaan sarana
pendukung IFK dengan melampirkan RAB dan unit
cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
3) Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
4) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlaku.
5) Pengadaan sarana pendukung IFK disesuaikan dengan
kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana Dan
Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
C. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana
Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)
1. Persyaratan Umum
a. Pembangunan IFP
1) Pembangunan baru Instalasi Farmasi Provinsi
dimaksudkan jika Dinas Kesehatan Provinsi ingin
memperluas atau merelokasi Instalasi Farmasi yang
sudah ada.
2) Apabila kondisi tersebut telah terpenuhi, maka
Provinsi wajib mempunyai lahan siap bangun
(pembebasan, sertifikat tanah dan pematangan lahan
(pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung
jawab Pemerintah Provinsi).
- 84 -
b. Rehabilitasi dan Perluasan IFP
Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi Provinsi
diperuntukan bagi IFP yang :
1) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah
ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU
setempat)
2) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk
menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai
kebutuhan daerah).
3) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan
BMHP
c. Penyediaan Sarana Pendukung IFP
Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan bagi Provinsi
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut
2) Sarana pendukung yang telah rusak berat
3) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai
(lebih kecil dari kebutuhan)
Pengadaan sarana pendukung IFP dilakukan berdasarkan
analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi
dan letak geografis/topografi daerah.
d. Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan biaya
operasional dan biaya pemeliharaan IFP.
2. Persyaratan Teknis
a. Pembangunan Baru IFP
1) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah berupa volume obat dan BMHP
yang akan disediakan (minimal ruang penerimaan,
ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang
pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat
kadaluarsa dan ruang Kepala IF).
- 85 -
2) Provinsi membuat usulan pembangunan dengan
melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost
(per m²) dan RAB. Unit cost masing-masing daerah
ditetapkan oleh Dinas PU setempat dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
dan diketahui oleh Gubernur setempat
3) Provinsi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diketahui oleh
Gubernur.
4) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu
kepada peraturan perundang-undangan serta aturan
perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.
5) Denah Tata Ruang
Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan
fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan
BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan
Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
kabupaten/Kota.
b. Rehabilitasi dan Perluasaan IFP
1) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFP disesuaikan
dengan kebutuhan Provinsi berupa luas serta volume
obat dan BMHP yang harus disediakan.
2) Provinsi membuat usulan rehabilitasi dan perluasan
pembangunan IFP dengan melampirkan master plan,
gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost
masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU
Pemda setempat dan ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi serta diketahui oleh
Gubernur.
3) Provinsi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diketahui oleh
Gubernur.
4) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan
bangunan harus mengacu kepada peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlaku.
- 86 -
5) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/bangunan
IFP agar memperhatikan fungsi sebagai sarana
penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu
pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi
Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota
c. Pengadaan Sarana Pendukung IFP
1) Sarana pendukung IFP hanya diperbolehkan untuk:
a) Sarana penyimpan yaitu Refrigerator, Generator
Set, AC split, Hand Forklift, Palet, Rak obat dan
BMHP, Lemari Narkotika dan Psikotropika, Trolley
dan Incinerator (spesifikasi mengacu pada
Incinerator dalam Subbidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan).
b) Sarana Distribusi Obat dan BMHP yaitu Mobil Box
Roda Empat/Enam yang spesifikasinya
memperhatikan kebutuhan distribusi dan
kesesuaian geografis wilayah.
c) Sarana Pengamanan yaitu Alarm Kebakaran,
CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam
Api Ringan (APAR), Pagar dan Teralis
d) Sarana Pengolah data yaitu Komputer (PC), Printer
dan Uninteruptable Power Supply (UPS)
e) Sarana Telekomunikasi, yaitu Mesin Faksimili dan
perangkat konektivitas jaringan internet berupa
modem.
2) Provinsi membuat usulan pengadaan sarana
pendukung IFP dengan melampirkan RAB dan unit
cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi dan diketahui oleh Gubernur.
3) Provinsi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pengadaan yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diketahui oleh
Gubernur.
4) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlaku.
- 87 -
5) Pengadaan sarana pendukung IFP disesuaikan dengan
kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana dan
Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota
3. Acuan
a. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang berlaku
b. Formularium Nasional (Fornas) yang berlaku
c. Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan
Vaksin Program Imunisasi yang berlaku
d. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Perbekalan
Kesehatan dan Obat Gigi yang berlaku.
e. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur e-
purchasing berdasarkan e – catalogue yang berlaku
f. Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat
Pemerintah melalui mekanisme e-purchasing berdasarkan
katalog elektronik (e-catalogue) yang berlaku
g. Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku.
h. Peraturan Perundang-undangan tentang Obat Tradisional,
Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang berlaku.
- 88 -
BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN
A. Pemantauan Dan Evaluasi
1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
a. Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di
Provinsi/Kabupaten/Kota tepat waktu dan tepat sasaran
sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Kesehatan
TA 2014 dan Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan
Tahun 2014.
b. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2014, yang
nantinya digunakan untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015.
c. Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan
bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota
mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.
d. Meberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan
pengelolaan DAK Bidang Kesehatan yang meliputi aspek
perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan
pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan ke depan.
2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi
a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan
usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
b. Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan
pelaksanaan di lapangan.
c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran
pelaksanaan dengan perencanaan.
d. Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan
input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan
sampai outcome dan impact.
- 89 -
e. Pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan DAK
Bidang Kesehatan
f. Dampak (impact) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan
DAK.
3. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
a. Review atas laporan triwulan/laporan akhir yang
disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas
Kesehatan Provinsi setiap akhir triwulan sesuai dengan
format laporan.
b. Kunjungan lapangan atau studi evaluasi.
c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review
laporan dan atau kunjungan lapangan.
Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan
atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB)
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.
B. Pelaporan
Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:
1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
Penyampaian laporan triwulan pada kegiatan DAK Bidang Kesehatan
TA 2014 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah
triwulan yang bersangkutan berakhir (Maret, Juni, September dan
Desember).
Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dapat
dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya
sesuai peraturan perundang-undangan.
1. Jenis Pelaporan
Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK
Bidang Kesehatan terdiri:
- 90 -
a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi
kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan
permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan
selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan
berakhir. Contoh laporan triwulan sebagaimana tercantum
dalam formulir 3, 4, dan 5.
b. Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri
Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Trasfer Ke Daerah yang berlaku.
c. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir
tahun, yang disampaikan dua bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Contoh laporan akhir sebagaimana
tercantum dalam formulir 6.
2. Alur Pelaporan
a. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota
1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada
Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah
melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati/Walikota
menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Teknis (Menteri Kesehatan).
2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
RS Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya
Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi
laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan melalui
Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan
Anggaran.
b. Pelaksanaan di Provinsi
1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada
Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah
melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur
menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Teknis (Menteri Kesehatan).
- 91 -
2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan RS
Provinsi) menyampaikan laporan triwulan kepada
Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas
Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi
kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal
up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
c. Laporan Triwulanan disampaikan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir. (Maret, Juni, September dan Desember).
Bagan 1. Alur Laporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota
SEKDA
KABUPATEN/KOTA
MENTERI
KEUANGAN
MENTERI
KESEHATAN
SKPD
MENTERI DALAM
NEGERI
BUPATI/WALIKOTA
DINAS
KESEHATAN
PROVINSI
Ket :
: laporan langsung SEB
: laporan langsung
- 92 -
Bagan 2. Alur Laporan triwulan di Tingkat Provinsi
SKPD SEKDA
PROVINSI
GUBERNUR MENTERI
KEUANGAN
MENTERI DALAM
NEGERI
SKEMA LAPORAN TRIWULANPELAKSANAAN DI PROVINSI
MENTERI
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI
Ket :
: laporan langsung SEB
: laporan langsung
- 93 -
BAB VII
PENUTUP
Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK
Bidang Kesehatan TA 2014 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat
meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan
masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota terutama daerah dengan derajat
kesehatan yang belum optimal sehingga warga masyarakat dapat
memperoleh pelayanan kesehatan bermutu.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2014 ini merupakan
pilihan kegiatan bagi tiap subbidangnya. Dimana tiap subbidang
pelayanan kesehatan dasar, subbidang pelayanan kesehatan rujukan dan
subbidang pelayanan kefarmasian masing–masing mempunyai beberapa
pilihan kegiatan di tiap subbidangnya dan tidak diperkenankan adanya
pengalihan anggaran dan kegiatan antar subbidang karena adanya
keterikatan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan
Undang-Undang APBN 2014.
Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2014 ini
sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah
bisa memilih satu atau lebih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan
kegiatan DAK Bidang kesehatan seharusnya merupakan bagian program
jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan
Rencana Strategis Daerah.
Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dengan
kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Tugas
Pembantuan, APBD Provinsi/Kabupaten/kota dan sumber pembiayaan
lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI
LAMPIRAN 1
DEFINISI OPERASIONAL
1. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
Alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai
(single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan
perundangan.
2. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
Unit di rumah sakit yang mempunyai peran dalam mendukung
pelayanan darah yang berkualitas di rumah sakit dengan sistem
satu pintu.
3. BOR (Bed Occupancy Rate) kelas III RS
Persentase pemanfaatan tempat tidur di kelas III untuk pelayanan
rawat inap pasien miskin/tidak mampu di rumah sakit dalam
kurun waktu tertentu.
4. Daerah Kepulauan
Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di
antara pulau pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang
hubungannya satu sama lain demikian eratnya.
5. Daerah Perbatasan
Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga,
baik perbatasan darat dan laut.
6. Daerah Terpencil
Kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam
memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan
sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan
9 bahan pokok, SLTP serta kebutuhan sekunder lain, yang
menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah
tersebut.
7. Daerah Tertinggal
Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif
kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala
nasional.
8. Fitofarmaka
Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan
khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan
baku dan produk jadinya telah distandarisasi.
9. Gender
Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan
tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan
hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan
perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri.
10. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
Suatu unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan di
kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan obat dalam
pelayanan kesehatan dasar.
11. Keadilan Gender
Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan berbagai
hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat
perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil
dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke
kesetaraan gender.
12. Kesetaraan Gender
Perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan
memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan
kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya
kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
13. Obat Herbal Terstandar (OHT)
Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan
khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya
telah distandarisasi.
14. Obat Tradisional
Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan
hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran
dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan
untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Pelayanan Kesehatan
Primer/Dasar)
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan dasar.(sesuai UU No. 36 Tahun 2009 pasal 30 ayat 2a).
16. Peningkatan
Peningkatan status Puskesmas, sebagai contoh: Puskesmas
menjadi Puskesmas perawatan.
17. Peralatan kesehatan
Peralatan dasar minimal (medis dan non medis) untuk Puskesmas
dan jaringannya sebagaimana mengacu pada buku Pedoman
Peralatan, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
18. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah rumah tangga
yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang
meliputi 10 indikator yaitu :
Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan;
Bayi Diberi Asi Eksklusif;
Balita Ditimbang Setiap Bulan;
Menggunakan Air Bersih;
Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun;
Menggunakan Jamban Sehat;
Memberantas Jentik Di Rumah Sekali Seminggu;
Makan Sayur Dan Buah Setiap Hari;
Melakukan Aktivitas Fisik Setiap Hari; dan
Tidak Merokok Di dalam rumah.
Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang
melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada Balita, maka pengertian
rumah tangga berPHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7
indikator.
19. Perluasan
Penambahan ukuran dan/atau penambahan ruangan untuk
peningkatan fungsi pelayanan, termasuk kelengkapan/sarana
pendukungnya.
20. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang
dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan
pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
21. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Pos pembinaan terpadu PTM (Posbindu PTM) adalah kegiatan yang
diselenggarakan secara terintegrasi (“di-Poskan”) oleh kelompok
aktif masyarakat dalam upaya preventif dan promotif pengendalian
PTM.
22. Pulau Terluar
Pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km2 (dua ribu
kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat
geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
23. Puskesmas
Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di
suatu wilayah kerja.
24. Puskesmas Pembantu
Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian
integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas
Puskesmas.
25. Puskesmas Perawatan
Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi
sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra
rujukan (bila diperlukan), sebelum dirujuk ke institusi rujukan.
26. Puskesmas PONED
Puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat
terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan langsung
terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir,
baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat,
Bidan di desa dan Puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED
dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu
sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau
melakukan rujukan ke Rumah Sakit.
27. PONED Kit
Peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
program/ pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil/ibu bersalin,
nifas dan bayi baru lahir di Puskesmas (mengacu pada buku
Pedoman Peralatan Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas, Depkes RI,
2008).
28. Rehabilitasi
Upaya memperbaiki kerusakan bangunan yang terjadi agar
bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
29. Responsif Gender
Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-
perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, yang
disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam
mencapai kesetaraan.
30. Ruang Persalinan
Suatu ruangan/tempat yang digunakan untuk melakukan
pertolongan persalinan pada ibu melahirkan dan penanganan bayi
baru lahir.
31. Rumah Dinas
Rumah yang diperuntukkan bagi Dokter/Dokter Gigi/Paramedis
yang bertugas di Puskesmas.
32. Rumah Sakit Siap PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal,
Emergency dan Komprehensif)
Rumah Sakit siap PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang
menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal
secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam.
33. Rusak Berat
Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen
bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila
setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana
mestinya.
Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan
instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap
pembinaan bangunan gedung.
34. Sarana pendukung
Fasilitas/alat-alat untuk mendukung terselenggaranya suatu
kegiatan.
35. Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender
Sarana prasarana peralatan kesehatan yang mengakomodasikan
permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda antara laki-
laki dan perempuan.
36. Sensitif Gender
Kemampuan untuk memberikan perhatian secara konsisten dan
sistematis untuk melihat perbedaan kebutuhan perempuan dan
laki-laki dalam upaya mencapai keadilan gender.
37. SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)
Sistem penanganan penderita gawat darurat pra RS (di tengah
masyarakat, Poskesdes, Puskesmas, selama dalam transpor), RS
(Instalasi Gawat Darurat (IGD), High Care Unit (HCU), Intensive
Care Unit (ICU), kamar jenazah) dan antar RS.
38. Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS)
Salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai
penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening
IMLTD/Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah).
LAMPIRAN 2
STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POSKESDES
Peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa meliputi peralatan medis, peralatan non medis, obat, bahan habis pakai, dan alat penyuluhan.
Adapun peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa adalah sebagai berikut:
No Nama Alat
1 Bidan kit
2 Meja gynekologi
3 Meteran
4 Palu pengukur reflex
5 Pelvimeter obstetrik pengukur panggul
6 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran besar)
7 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran sedang)
8 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran kecil)
9 Stetoskop dupleks dewasa
10 Foetal Stetoskop pinnard monorial alumunium
11 Sudip lidah panjang
12 Tensimeter
13 Tensimeter manset anak
14 Termometer klinis
15 Termometer bayi
16 ARI timer
17 Pipet tetes 3 ml plastic
18 Alat pengisap lendir Dr. Lee
19 Alat resusitasi tabung dan sungkup/ resusitator infant
20 Nasogastric tube no. 14 F
21 Alat pemasang IUD
22 Alat pengait IUD
23 Gunting bedah standar lurus
24 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tajam
25 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tumpul
26 Gunting bedah standar lurus ujung tumpul/tumpul
27 Kateter karet No. 10 (Nelathon) steril
28 Kateter karet No. 14 (Nelathon) steril
29 Kateter logam no. 12 untuk wanita
30 Klem tampon uterus 25 cm (bozeman)
31 Klem tampon uterus 25 cm (schroder)
32 Korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle)
33 Korentang penjepit sponge (Forester)
34 Pinset anatomis 14,5 cm
35 Pinset anatomis 18 cm
36 Semprit glycerin 30 cc
37 Surgical hand brush terbuat dari nylon
38 Sonde uterus
39 Sterilisator
40 Celemek plastik (short) panjang 52 inchi
41 Perlak tebal lunak (200x90 cm)
BIDAN KIT
No Nama Alat
42 Sarung tangan ukuran 5,6,7 & 7,5
43 Sarung tangan sebatas siku ukuran 5,6,7 & 7,5
44 Baki logam tempat alat steril
45 Mangkok untuk larutan
46 Meja instrumen alat
47 Hemoglobin set (Sahli)
48 Silinder korentang steril 17 cm
49 Standart Waskom
50 Torniquet karet
51 Waskom bengkok (Nier-bekken) 12 cm
52 Waskom cekung 36 cm
53 Waskom cuci 40 cm
54 Tiang infuse
55 Pompa Payudara untuk ASI
56 Doppler
57 Timbangan injak dewasa 136 kg
58 Timbangan dacin 25 kg
59 Timbangan bayi
60 Timbangan dewasa + tinggi badan
61 Alat pengukur panjang badan bayi type caliper
62 Infus set pediatric pak isi 10
63 Vena cateter for infant no. 26 G pak isi 10
64 Spuit disposible 1 cc
65 Spuit disposible 2,5 cc
66 Tempat tidur periksa
67 Tempat tidur tindakan (persalinan)
68 Tempat tidur pasien rawat inap
69 Boks bayi
70 Selimut bayi
71 Lemari alat
72 Lemari arsip
73 Meja biro
74 Kursi
75 Bangku tunggu
76 Tempat tidur periksa
No Nama Alat Jumlah
1 Apron plastik tebal 1
2 Alat pengisap lendir Dr. Lee 2
3 ARI timer untuk bayi standar Unicef 1
4 Autoclik device 1
5 Baby scale 7 kg + celana 1
6 Bak instrumen 509 (21x11x4,5 cm) 1
7 Blood lancet 28 G 1
8 Bowel metal 12 cm 2
9 Catgut plain 2/0, 1,5 cm (expired date minimum 3 tahun) 1
10 Kateter disposible No. 12 10
11 Duk kain katun 60x60 cm steril 2
12 Funduscope kayu/ foetal stetoscope 1
13 Gunting episiotomi 14 cm 1
14 Gunting operasi lurus 14 cm, tajam/tumpul 1
15 Gunting tali pusat 16 cm 1
No Nama Alat Jumlah
16 HB Talquis book 1
17 Hechting Nald, GR 12 1
18 Hechting Nald, GT 12 1
19 Infusion set dewasa 5
20 Infusion set paediatric 5
21 IV catheter no 18 G 5
22 IV catheter no. 26 untuk bayi 5
23 Jarum disposible 23 G, box/ 100 1
24 Kocker lurus 16 cm, stainless 2
25 Meteran/ metline 1,5 m 1
26 Mucous suction (pengisap lendir) 5
27 Nasogastric tube no. 14 F 2
28 Needle holder Mayo 14 cm 2
29 Nelathon catheter no. 12 steril 5
30 Nier-bekken 20 cm stainless 2
31 Pinset anatomi 14 cm stainless 1
32 Pinset bedah 14 cm stainless 1
33 Pinset bedah 18 cm stainless 1
34 Resusitator bayi standart :
- Balon resusitasi untuk bayi baru lahir (tidak boleh melebihi 750ml)
- Sungkup bertepi dengan bantalan nomor 0 (BBLR) dan
nomor 1 (bayi cukup bulan)
1
35 Sarung tangan bedah no. 6,5; 7; 7,5 30 ps
36 Selimut bayi 2
37 Senter besar 1
38 Setengah kocker ss 14 cm 1
39 Sheet plastik tebal 2
40 Sikat tangan dari nylon halus 1
41 Tensimeter 1
42 Spiritus lamp sumbu 2 1
43 Spuit disposible 1 cc 1 box
44 Spuit disposible 3 cc 1 box
45 Stetoskop duplex dewasa + 1 membran + 1 ps ear loop 1
46 Termometer bayi axilla 1
47 Termometer digital 8 detik 1
48 Timbangan bayi 20 kg 1
49 Timbangan dewasa 130 kg 1
50 Ukuran lengan ibu hamil 1
51 Umbilical cord klem bahan nylon 10
52 Tas bidan kit 1
53 Tas partus kit
54 Selimut bayi
55 Wing Needle No. 23 & 25 G
LAMPIRAN 3
DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL
No Provinsi Nama Kabupaten No Provinsi Nama Kabupaten
1 ACEH Simelue 93 Kalimantan Barat Kayong Utara
2 ACEH Aceh Singkil 94 Kalimantan
Tengah
Seruyan
3 ACEH Aceh Selatan 95 Kalimantan
Selatan
Barito Kuala
4 ACEH Aceh Timur 96 Kalimantan
Selatan
Hulu Sungai
Utara
5 ACEH Aceh Barat 97 Kalimantan Timur Kutai Barat
6 ACEH Aceh Besar 98 Kalimantan Timur Malinau
7 ACEH Aceh Barat Daya 99 Kalimantan Timur Nunukan
8 ACEH Gayo Lues 100 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe
9 ACEH Nagan Raya 101 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud
10 ACEH Aceh Jaya 102 Sulawesi Utara Kepulauan Sitaro
11 ACEH Bener Meriah 103 Sulawesi Tengah Banggai
Kepulauan
12 ACEH Pidie Jaya 104 Sulawesi Tengah Banggai
13 Sumatera Utara Nias Barat 105 Sulawesi Tengah Morowali
14 Sumatera Utara Nias Utara 106 Sulawesi Tengah Poso
15 Sumatera Utara Nias 107 Sulawesi Tengah Donggala
16 Sumatera Utara Tapanuli Tengah 108 Sulawesi Tengah ToliToli
17 Sumatera Utara Nias Selatan 109 Sulawesi Tengah Buol
18 Sumatera Utara Pakpak Barat 110 Sulawesi Tengah Parigi Moutong
19 Sumatera Barat Kepualauan
Mentawai
111 Sulawesi Tengah
Tojo Una-Una
20 Sumatera Barat Pesisir Selatan 112 Sulawesi Tengah Sigi
21 Sumatera Barat Solok 113 Sulawesi Selatan Selayar
22 Sumatera Barat Sawahlunto/
Sijunjung
114 Sulawesi Selatan Jeneponto
23 Sumatera Barat Padang Parian 115 Sulawesi Selatan Pangkejene Kepulauan
24 Sumatera Barat Solok Selatan 116 Sulawesi Selatan Toraja Utara
25 Sumatera Barat Dharmas Raya 117 Sulawesi Tenggara Buton
26 Sumatera Barat Pasaman Barat 118 Sulawesi Tenggara Muna
27 Sumatera Selatan Ogan Komering
Ilir
119 Sulawesi Tenggara Konawe
28 Sumatera Selatan Lahat 120 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan
29 Sumatera Selatan Musi Rawas 121 Sulawesi Tenggara Bombana
30 Sumatera Selatan Banyu Asin 122 Sulawesi Tenggara Wakatobi
31 Sumatera Selatan OKU Selatan 123 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara
No Provinsi Nama Kabupaten No Provinsi Nama Kabupaten
32 Sumatera Selatan Ogan Ilir 124 Sulawesi Tenggara Konawe Utara
33 Sumatera Selatan Empat Lawang 125 Sulawesi Tenggara Buton Utara
34 Bengkulu Kaur 126 Gorontalo Gorontalo Utara
35 Bengkulu Seluma 127 Gorontalo Boalemo
36 Bengkulu Muko-Muko 128 Gorontalo Pohuwato
37 Bengkulu Lebong 129 Sulawesi Barat Majene
38 Bengkulu Kepahiang 130 Sulawesi Barat Polewali Mandar
39 Bengkulu Bengkulu Tengah 131 Sulawesi Barat Mamasa
40 Lampung Pesawaran 132 Sulawesi Barat Mamuju
41 Lampung Lampung Barat 133 Sulawesi Barat Mamuju Utara
42 Lampung Lampung Utara 134 Maluku Maluku Tenggara
Barat
43 Lampung Way Kanan 135 Maluku Maluku Tengah
44 Bangka Belitung Bangka Selatan 136 Maluku Buru
45 Kepulauan Riau Natuna 137 Maluku Kepulauan Aru
46 Kepulauan Riau Anambas 138 Maluku Seram Bagian
Barat
47 Jawa Barat Sukabumi 139 Maluku Seram Bagian
Timur
48 Jawa Barat Garut 140 Maluku Maluku Barat Daya
49 Jawa Timur Bondowoso 141 Maluku Buru Selatan
50 Jawa Timur Situbondo 142 Maluku Utara Halmahera Barat
51 Jawa Timur Bangkalan 143 Maluku Utara Halmahera
Tengah
52 Jawa Timur Sampang 144 Maluku Utara Kepulauan Sula
53 Jawa Timur Pamekasan 145 Maluku Utara Halmahera
Selatan
54 Banten Pandeglang 146 Maluku Utara Halmahera Utara
55 Banten Lebak 147 Maluku Utara Halmahera Timur
56 NTB Lombok Barat 148 Maluku Utara Morotai
57 NTB Lombok Tengah 149 Papua Barat Kaimana
58 NTB Lombok Timur 150 Papua Barat Teluk Wondama
59 NTB Dompu 151 Papua Barat Teluk Bintuni
60 NTB Bima 152 Papua Barat Sorong Selatan
61 NTB Sumbawa Barat 153 Papua Barat Sorong
62 NTB Lombok Utara 154 Papua Barat Raja Ampat
63 NTB Sumbawa 155 Papua Barat Tambrau
64 NTT Nagekeo 156 Papua Barat Maybrat
65 NTT Sumba Tengah 157 Papua Merauke
66 NTT Sumba Barat Daya
158 Papua Jayawijaya
67 NTT Manggarai Timur 159 Papua Nabire
68 NTT Sabu Raijua 160 Papua Biak Numfor
69 NTT Sumba Barat 161 Papua Paniai
70 NTT Sumba Timur 162 Papua Puncak Jaya
71 NTT Kupang 163 Papua Mimika
72 NTT Timor Tengah
Selatan
164 Papua Boven Digoel
73 NTT Timor Tengah
Utara
165 Papua Mappi
74 NTT Belu 166 Papua Asmat
75 NTT Alor 167 Papua Yahukimo
No Provinsi Nama Kabupaten No Provinsi Nama Kabupaten
76 NTT Lembata 168 Papua Pegunungan
Bintang
77 NTT Flores Timur 169 Papua Tolikara
78 NTT Sikka 170 Papua Sarmi
79 NTT Ende 171 Papua Keerom
80 NTT Ngada 172 Papua Yapen
81 NTT Manggarai 173 Papua Waropen
82 NTT Rote Ndao 174 Papua Supiori
83 NTT Manggarai Barat 175 Papua Mamberamo Raya
84 Kalimantan Barat Sambas 176 Papua Lany Jaya
85 Kalimantan Barat Bengkayang 177 Papua Mamberamo
Tengah
86 Kalimantan Barat Landak 178 Papua Nduga
87 Kalimantan Barat Sanggau 179 Papua Yalimo
88 Kalimantan Barat Ketapang 180 Papua Puncak
89 Kalimantan Barat Sintang 181 Papua Dogiyai
90 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 182 Papua Deiyai
91 Kalimantan Barat Sekadau 183 Papua Intan Jaya
92 Kalimantan Barat Melawi
LAMPIRAN 4
DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPK
(Keputusan Menteri Kesehatan RINo. 758/Menkes/SK/IV/2011)
NO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN NAMA
PUSKESMAS
STATUS JML Keterangan
TT Non
TT
1 SUMUT Nias Selatan
Pulau-Pulau
Batu Pulau Tello 1 1 Pulau terluar
2 KEPRI Natuna
Pulau Laut Pulau Laut 1 1 Perbatasan
Subi Subi* 1 1 Pbtsn & PPKT
Serasan Serasan 1 1 Perbatasan
Karimun
Tebing Tebing 1 1 Pulau terluar
Batam
Belakang
Padang Blk Padang 1 1 Pulau terluar
3 BENGKULU
Bengkulu
Utara
Enggano Enggano 1 1 Pulau terluar
4 KALBAR Sambas
Paloh Paloh 1 1 Perbatasan
Sajingan Besar Sajingan 1 1 Perbatasan
Sanggau
Entikong Entikong 1 1
Sekayam
Balai
Karangan 1 1
Sintang
Ketungan Hulu Senaning 1 1 Perbatasan
Ketungan Tengah Merakai 1 1 Perbatasan
Kapuas Hulu
Nanga Kantuk
Nanga
Kantuk 1 1
Sei Antu Puring Kencana 1 1 Perbatasan
Badau Badau 1 1 Perbatasan
Desa Sepandan Lanjak 1 1 Perbatasan
Ba Martinus 1 1 Perbatasan
Bengkayang
Seluas Siding 1 1 Perbatasan
Jagoi Babang
Jagoi
Babang 1 1 Perbatasan
5 KALTIM Kutai Barat
Long Apari Tiong Ohang 1 1 Perbatasan
Long Pahangai
Long
Pahangai 1 1 Perbatasan
NO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN NAMA
PUSKESMAS
STATUS
JML Keterangan TT
Non
TT
Malinau
Kayan Hulu Lg.Nawang 1 1 Perbatasan
Kayan hilir Data Dian 1 1 Perbatasan
Pujungan Lg.Pujungan 1 1 Perbatasan
Kayan Selatan
Long
Ampung 1 1 Perbatasan
Bahau Hulu Long Alango 1 1 Perbatasan
Nunukan
Krayan Long Bawan 1 1 Perbatasan
Krayan Selatan Long Ayu 1 1 Perbatasan
Lumbis Mansalong 1 1 Perbatasan
Nunukan Nunukan 1 1 Perbatasan
Sebatik Setabu (*) 1 1 Pbtsn & PPKT
Sebatik Aji Kuning(*) 1 1 Pbtsn & PPKT
Sebatik
Sei
Nyamuk(*) 1 1 Pbtsn & PPKT
Sebuku
Pembelianga
n 1 1 Perbatasan
Berau (*)
Maratua Maratua 1 1 Pulau terluar
6 SULUT Kep. Talaud
Miangas 1 1 Perbatasan
Karatung(*) 1 1 Pbtsn & PPKT
Dapalan (*) 1 1 Pbtsn & PPKT
Gemeh Gemeh(*) 1 1 Pbtsn & PPKT
Kakorutan 1 1
Minahasa
Utara Wori Wori 1 1 Pulau terluar
Sangihe
Kendahe Kendahe 1 1 Pulau terluar
Tabukan Utara Marore 1 1
Sitaro Siau Barat Ondong 1 1 Pulau terluar
7 SULTENG Toli-Toli
Dampal Utara Ogutua 1 1 Pulau terluar
8 NTT Kupang
Amfoang Utara Naikliu 1 1 Perbatasan
Amfoang Timur Noelpoi 1 1 Perbatasan
TTU
Miomafo Barat Eban 1 1 Perbatasan
Miomafo Barat Tasinifu 1 1 Perbatasan
Miomafo Timur Nunpene 1 1 Perbatasan
Miomafo Timur Bitefa 1 1 Perbatasan
Miomafo Barat Oeolo 1 1 Perbatasan
Insana Utara Wini 1 1 Perbatasan
Belu
NO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN NAMA
PUSKESMAS
STATUS JML Keterangan
TT Non TT
Tasifeto Timur Wedomu 1 1 Perbatasan
Lamaknen Weluli 1 1 Perbatasan
Lamaknen Nualain 1 1 Perbatasan
Tasifeto Barat Laktutus 1 1 Perbatasan
Kobalima Alas 1 1 Perbatasan
Raihat Haekesak 1 1 Perbatasan
Kakuluk Mesak Silawan 1 1 Perbatasan
Kakuluk Mesak Haliwen 1 1 Perbatasan
Raimanuk Webora 1 1 Perbatasan
Alor
Alor Selatan Padang Alang 1 1 Pulau terluar
Alor Timur Maritaing 1 1 Pulau terluar
Alor Barat Daya Buraga 1 1 Pulau terluar
Mataru Kalunan 1 1 Pulau terluar
9 MALUKU MTB
Tanimbar
Selatan Saumlaki 1 1 Pulau terluar
Selaru Adaut 1 1 Pulau terluar
Selaru Namtabung 1 1 Pulau terluar
Tanimbar Utara Larat 1 1 Pulau terluar
MBD
Babar Timur Marsela 1 1 Pulau terluar
Mdona Hiera Lelang 1 1 Pulau terluar
Lemola Serwaru 1 1 Pulau terluar
Pp. Terselatan Wonreli 1 1 Pulau terluar
Wetar Ilwaki 1 1 Pulau terluar
Wetar Ustutun 1 1 Pulau terluar
Kepulauan
Aru
Aru Tengah Koijabi 1 1 Pulau terluar
Aru Tengah Meisiang 1 1 Pulau terluar
10 MALUT
Halmahera
Utara
Sopi 1 1 Perbatasan
Wayabula 1 1 Perbatasan
Bere-bere 1 1 Perbatasan
11 PAPUA
Jayapura(Kota
)
Koya 1 1 Perbatasan
Sarmi
Sarmi 1 1 Pulau terluar
Merauke
Ulilin 1 1 Perbatasan
Bupul 1 1 Perbatasan
Sota 1 1 Perbatasan
Rimba Jaya 1 1 Perbatasan
Kimaam 1 1 Pulau terluar
NO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN NAMA
PUSKESMAS
STATUS JML Keterangan
TT Non TT
Supiori (*)
Supiori Barat Sabarmiokre 1 1 Pulau terluar
Supiori Timur Sorendoweri 1 1 Pulau terluar
Peg. Bintang
Oksibil 1 1 Perbatasan
Iwur 1 1 Perbatasan
Batom 1 1 Perbatasan
Boven Digoel Mindiptanah 1 1 Perbatasan
Waropko 1 1 Perbatasan
Towe Hitam 1 1 Perbatasan
Keerom Waris 1 1 Perbatasan
Senggi 1 1 Perbatasan
Ubrub 1 1 Perbatasan
12
Papua
Barat Raja Ampat
Dorekar 1 1
LAMPIRAN 5
PERALATAN PUSKESMAS PONED
1. Komponen Maternal
No Alat Ukuran Jml Satuan
A Pemeriksaan Umum 0
1 Meja instrumen 2 rak 1 buah
2 Bak Instrumen
tertutup kecil 1 buah
3 Bak Instrumen
tertutup medium
1 buah
4 Bak Instrumen
tertutup besar (Obsgin)
1 buah
5 * Tromol kasa diameter
sekitar 27 cm
2 buah
6 * Nierbekken/ Kidney
disk
ukuran 23 cm 2 buah
7 * Nierbekken/ Kidney
disk
ukuran 30 cm 2 buah
8 Timbangan injak
dewasa
sekitar 430 x
320 x 70 mm
1 buah
9 Standar infus ketinggian
dapat diatur
sekitar 105 -
185 cm
1 buah
10 Lampu periksa Halogen 1 unit
11 Tensimeter/
sphygmomanometer
dewasa
manset dewasa 1 buah
12 Stetoskop dupleks
dewasa 1 buah
13 * Termometer klinik
(elektrik) 1 buah
14 Tabung oksigen +
Regulator
1 m3 1 unit
15 Masker oksigen +
Kanula nasal
Dewasa 2 unit
16 Tempat tidur periksa
(examination bed)
2 unit
No Alat Ukuran Jml Satuan
17 Rak alat serbaguna 1 buah
18 * Penutup baki rak alat
serbaguna
2 buah
B Pemeriksaan
Obstetri
1 Meteran/ metline 1,5 meter 1 buah
No Alat Ukuran Jml Satuan
2 Pita pengukur lengan
atas (LILA)
1 buah
3 Stetoskop janin
Pinard/ Laenec
1 buah
4 Pocket Fetal Hearth
Rate Monitor (Doppler)
1 unit
5 Tempat tidur untuk
persalinan (Partus bed) 2 unit
6 Plastik alas tidur 1 buah
C Pemeriksaan
Ginekologi
1 Klem kasa (korentang) 2 buah
2 Tempat klem kasa
(korentang)
2 buah
3 Spekulum Sims Kecil 1 buah
4 Spekulum Sims Medium 1 buah
5 Spekulum Sims Besar 1 buah
6 Spekulum cocor bebek
Grave
Kecil 1 buah
7 Spekulum cocor bebek
Grave
Medium 1 buah
8 Spekulum cocor bebek
Grave
Besar 1 buah
D Penanganan
Emergensi Dewasa
1 Kit resusitasi dewasa 1 unit
2 Endotracheal tube
dewasa
2,5 1 buah
No Alat Ukuran Jml Satuan
3 Endotracheal tube
dewasa
3 1 buah
4 Endotracheal tube
dewasa
4 1 buah
5 Stilet untuk
pemasangan ETT
No. 1 2 buah
6 Nasogastric tube
dewasa
5 1 buah
7 Nasogastric tube
dewasa
8 1 buah
E Pencegahan Infeksi
1 Kacamata/ goggle 2 buah
2 Masker 1 kotak
No Alat Ukuran Jml Satuan
3 Apron Bahan : Plastik 2 buah
4 Sepatu boot 42 - 44 2 pasang
5 Tong/ ember dengan
kran
minimal
volume 20 liter
2 buah
6 Sikat alat 1 buah
7 * Perebus instrumen
(Destilasi Tingkat
Tinggi)
1 buah
8 * Sterilisator kering sekitar 40 x 60
x 80 cm
1 buah
9 * Tempat sampah
tertutup
3 buah
F Persalinan Normal
1 Setengah Kocher 14 cm 4 buah
2 Gunting episiotomi 14 cm 4 buah
3 Gunting talipusat 16 cm 4 buah
4 Gunting benang 14 cm 4 buah
5 Pinset anatomis 14 cm 4 buah
6 Pinset sirurgis 14 cm 4 buah
7 Needle holder 14 cm 4 buah
8 Nelaton kateter 14 cm 4 buah
9 Jarum jahit tajam
(cutting)
9 1 amplop
10 Jarum jahit tajam
(cutting)
11 1 amplop
No Alat Ukuran Jml Satuan
G Persalinan Patologis
Pervaginam
1 Ekstraktor Vakum
Manual 1 unit
H Penatalaksanaan
Abortus
Inkompletus
1 Aspirator Vakum
Manual
sekitar 206 x
96 x 104 mm
1 unit
2 Waskom diameter 40 cm 2 unit
I Penatalaksanaan
Perdarahan Pasca
Salin
1 Klem Kelly/ Klem
Kocher lurus
25 cm 1 buah
No Alat Ukuran Jml Satuan
2 Klem Fenster/ Klem
Ovum
25 cm 4 buah
3 * Needle holder 18 cm 2 buah
4 * Pinset anatomis 18 cm 1 buah
5 * Pinset sirurgis 18 cm 1 buah
J Insersi dan
ekstraksi AKDR
1 Mangkok iodin 10 cm 1 buah
2 Tenakulum Schroeder 1 buah
3 Klem kasa lurus
(sponge foster straight)
1 buah
4 Gunting Mayo CVD 1 buah
5 Aligator ekstraktor
AKDR 1 buah
6 Klem penarik benang
AKDR 1 buah
7 Sonde uterus Sims 1 buah
No Alat Ukuran Jml Satuan
K Laboratorium
sederhana
1 Hemoglobin meter
elektronik 1 kit
2 Tes celup Urinalisis
Glukose & Protein 1 kit
3 Tes celup hCG (tes
kehamilan) 200 buah
L Bahan Habis Pakai
1 Benang chromic (jarum
tapper 0)
2/0 1 kotak
2 Benang chromic (jarum
tapper 0)
3/0 1 kotak
3
4 Spuit disposable (steril) 1 ml 100 buah
5 Spuit disposable (steril) 3 ml 200 buah
6 Spuit disposable (steril) 5 ml 200 buah
7 Spuit disposable (steril) 10 ml 50 buah
8 Spuit disposable (steril) 20 ml 50 buah
9 Three-way Stopcock
(steril) 1 buah
10 Infus Set Dewasa 50 buah
11 Kateter intravena 16 G 50 buah
No Alat Ukuran Jml Satuan
12 Kateter intravena 18 G 50 buah
13 Kateter intravena 20 G 50 buah
14 Kateter penghisap
lendir dewasa
8 1 buah
15 Kateter penghisap
lendir dewasa
10 1 buah
16 Sarung tangan steril 7 50 pasang
17 Sarung tangan steril 7,5 50 pasang
18 Sarung tangan steril 8 50 pasang
19 Sarung tangan panjang
(manual plasenta)
7,5 5 pasang
No Alat Ukuran Jml Satuan
20 Sarung tangan panjang
(manual plasenta)
8 5 pasang
21 Sarung tangan rumah
tangga (serbaguna) 2 pasang
22 Sabun cair untuk cuci
tangan 1 buah
23 Plester non woven 5 x 5 cm 1 buah
2. Komponen Neonatal
No Alat Ukuran Jumlah
A Pemeriksaan Umum
1 Tensimeter/ sphygmomanometer bayi manset bayi 1 buah
2 Tensimeter/ sphygmomanometer
neonatus
manset neonatus 1 buah
3 Stetoskop dupleks bayi 1 buah
4 * Stetoskop dupleks neonatus 1 buah
5 * Termometer klinik (elektrik) 1 buah
6 Timbangan neonatus + bayi 1 buah
7 ARI timer standar 1 buah
8 * Lampu emergensi 4 buah
B Penanganan Emergensi Neonatus
1 Meja resusitasi dengan pemanas (infant
radiant warmer)
ketinggian 90-125
cm (dapat diatur)
1 buah
2 Kit resusitasi neonatus 1 unit
3 * Balon resusitasi neonatus mengembang
sendiri, dengan selang reservoir 1 set
4 * Sungkup resusitasi Neonatus 1 set
5 * Sungkup resusitasi Bayi 1 set
6 * Sungkup resusitasi Anak 1 set
No Alat Ukuran Jumlah
7 Laringoskop neonatus bilah lurus (3
ukuran)
Bilah Miller nomor
00
1 set
Bilah Miller nomor 0 Bilah Miller nomor 1
8 * T piece resusitator 1 set
9 * Endotracheal tube anak 2,5 1 buah
10 * Endotracheal tube anak 3 1 buah
11 * Endotracheal tube anak 3,5 1 buah
12 * Endotracheal tube anak 4 1 buah
13 * Nasogastric tube neonatus 3 1 buah
14 * Nasogastric tube neonatus 5 1 buah
15 * Nasogastric tube neonatus 8 1 buah
16 Tabung oksigen + Regulator 1 m3 1 unit
17 * Pompa penghisap lendir elektrik 1 set
18 Penghisap lendir DeLee (neonatus) 2 unit
19 * Handuk pembungkus neonatus 6 buah
C Pemasangan infusi umbilikus
1 Klem arteri Kocher mosquito lurus 12,5 cm 1 buah
2 Klem arteri Kocher mosquito lengkung 12,5 cm 1 buah
3 Klem arteri Pean mosquito 12,5 cm 1 buah
4 Pinset sirurgis 14 cm 1 buah
5 Pinset jaringan kecil 14 cm 1 buah
6 Pinset bengkok kecil 14 cm 1 buah
7 Needle holder 14 cm 2 buah
8 Gunting jaringan Mayo ujung tajam 12 cm 1 buah
9 Gunting jaringan Mayo ujung tumpul 12 cm 1 buah
10 Gunting jaringan Iris lengkung 12 cm 1 buah
11 Skalpel 3 1 buah
12 Bisturi 11 5 buah
13 Baskom kecil 1 buah
D Vena seksi
1 Needle Holder Matheiu 1 buah
2 Jarum Ligasi Knocker kanan dan kiri 1 buah
No Alat Ukuran Jumlah
3 Doyeri Probe lengkung 14,5 cm 1 buah
4 Pinset jaringan Semken 13 cm 1 buah
5 Pinset kasa (anatomis) 10,5 cm 1 buah
6 Pinset jaringan (sirurgis) 10,5 cm 1 buah
7 Gunting Iris lengkung 20,5 cm 1 buah
8 Gunting operasi lurus 13 cm 1 buah
9 Retraktor Finsen tajam 7 cm 1 buah
10 Skalpel No. 3 1 buah
No Alat Ukuran Jumlah
11 Skalpel No. 4 1 buah
12 Bisturi No. 11 5 buah
13 Bisturi No. 20 5 buah
14 Bisturi No. 21 5 buah
15 Klem mosquito Halsted lurus 12,5 cm 2 buah
16 Klem mosquito Halsted lengkung 12,5 cm 2 buah
17 Klem linen Backhauss 9 cm 2 buah
18 Klem pemasang klip Hegenbarth 12,5 cm 1 buah
E Inkubator
1 * Kantong Metode Kanguru Sesuai ukuran
neonatus
10 buah
2 * Inkubator Transport sesuai ukuran bayi
& neonatus
1 buah
F Bahan habis pakai
1 Infus Set Pediatrik 1 kotak
2 Three-way Stopcock (steril) 1 buah
3 * Kanula penghisap lendir neonatus 6 2 buah
4 * Kanula penghisap lendir neonatus 8 2 buah
5 * Kanula penghisap lendir neonatus 10 2 buah
6 Klem tali pusat 100 buah
7 Kateter intravena 24 G 50 buah
8 Kateter umbilikus 3 3 set
9 Kateter umbilikus 5 3 set
LAMPIRAN 6
RUANG PERSALINAN PUSKESMAS NON PERAWATAN
4.000
Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross ventilation),
dan pencahayaan alami secukupnya (bovenlicht). Ruangan tersebut di atas khusus untuk dokter/bidan dan pasien (ibu melahirkan dan nifas)
Keterangan : 1. Tempat tidur kebidanan
2. Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasi 3. Meja instrumen 4. Box bayi
5. Tempat tidur pemulihan 6. Lemari obat
7. Lemari alat 8. Meja dokter/bidan 9. Kursi
4.500
1.750
1.750
1
2
4
3
5
6
7
8 9
10
11
10. Bak mandi 11. Kloset
Lampu
Wastafel
Saklar
Garis putus – putus = gordyn
Peralatan Bangunan
Alat Kesehatan
- 2 (dua) tempat tidur
Arsitektur Lantai; dinding;
- 2 (dua) bed side Cabinet
- Alat medik set - Lemari simpan Alkes/ obat
- Boks bayi - Meja perawatan
bayi baru lahir/resusitasi
Plafond; mengacu pada
bangunan khusus tindakan medik
Alat Perkantoran
- Kursi dokter - Meja ½ Biro
Struktur
MEP (Mechanical,
Electrical & Plumbing)
- Stop kontak - Lampu TL
Baret - Wastafel
- KM/WC (duduk/jongkok)
LAMPIRAN 7
PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP (SET PERALATAN BERSALIN)
Nomor
Urut Nomor Kode Nama Alat Jumlah
Nomor
Gambar
1 D-12 Manset Anak Dengan Pengait 1 9a
2 D-13 Meja Ginekologi 1 10
3 D-26 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Besar 2 20a
4 D-27 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Kecil 5 20a
5 D-28 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Sedang 1 20a
6 M-7 Benang Cat Gut (15 M) 1 205
7 M-8 Benang Sutera (100 M) 1 205
8 M-18
Gunting Episiotomi (Barun-Stadler) (14.5
Cm) 1 208
9 M-30 Gunting Tali Pusar (13.5 Cm) 1 217
10 M-16 Gunting operasi lurus 14 Cm, tajam/ tumpul 1 207
11 M-37
Jarum jahit, Ginekologi, 7/16 Lingkaran,
Penampang Segitiga 2 223
12 M-45 Jarum Jahit Uterus (Martin) 1 228
13 M-58 Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi 1 233
14 M-59 Kateter, Karet No. 10 (Nelaton) 1 234
15 M-60 Kateter, Karet No. 12 (Nelaton) 1 234
16 M-61 Kateter, Karet No. 14 (Nelaton) 1 234
17 M-62 Kateter, Logam Untuk Wanita No. 12 1 235
18 M-69 Klem Arteri 14 Cm (Kocher) 2 240
19 M-71 Klem Tampon Uterus, 25 Cm (Bozemann) 1 242
20 M-72
Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 Cm (Mayo-
Hegar) 1 243
21 M-77 Klem/Penjepit Porsio, 25 Cm (Schroder) 2 248
22 M-79 Korentang, Penjepit Sponge (Foerster) 3 250
23 M-93 Perforator (Naegele) 1 263
24 M-95 Pinset Anatomis, 14,5 Cm 2 265
25 M-96 Pinset Anatomis, 18 Cm 2 265
26 M-98 Pinset Bedah, 14,5 Cm 2 266
27 M-99 Pinset Bedah, 18 Cm 2 266
28 M-135 Sonde Uterus/Penduga 1 293
29 U-37 Meja Instrumen/Alat 1 118
29 U-37 Meja Instrumen/Alat 1 118
31 U-73 Waskom Cekung 1 142
32 D-16 Pelvimeter Obstetri 1 13
33 M-148 Jarum suntik, Disposible (No.02) 12
34 M-149 Jarum suntik, Disposible (No.12) 12
35 M-150 Jarum suntik, Disposible (No.14) 12
36 M-151 Jarum suntik, Disposible (No.20) 12
37 M-146 Disposible Syringe, 1 CC 5
38 M-144 Disposible Syringe, 10 CC 5
39 M-145 Disposible Syringe, 3 CC 5
40 M-147 Disposible Syringe, 5 CC 5
Nomor Urut
Nomor Kode Nama Alat Jumlah Nomor
Gambar
41 U-52 Silinder Tabung/ Tempat Korintang 1 126
42 U-26 Sperei 3
43 S-22-24 Sarung tangan 3
44 S-25 Selimut 3
45 S-21 Sarung bantal 3
46 S-11 Handuk 3
47 S-16 Waslap 6
48 S-32 Formulir Askep/ Kebidanan 1 Set
49 S-33 Alat Tulis 1
50 U-83 Tromol untuk alat steril 1
51 M-137 Sterilisator 1 259
52 W-15 Tempat sampah basah dan kering, Bertutup 2
54 U-31 Lampu senter 1 112
55 L-47 Untuk pemeriksaan urine/ Urinometer 1 Set 188
56 M-159 Peralatan Immunisasi 1
57 L-10 Hemoglobinometer Set (Sahli) 1 159
58 D-44 Termometer for Infant 1
59 U-75 Resusitator for Infant 1
60 U-77 Tabung/Sungkup Resusitator 1
61 M-156 Klem Tali Pusat 1
62 U-81 Lampu sorot 1
63 M-58 Penghisap lendir 1 233
64 U-54 Standar Infus 1 128
65 S-4 Celemek 2 190
66 U-44 Pompa payudara 1 123
67 D-40 Timbangan bayi 1 29
68 D-41 Timbangan dewasa 1 30
69 D-17 Pengukur panjang bayi 1
70 U2 Bak logam untuk alat steril 1 101
71 D-53 Pengukur LILA 1
LAMPIRAN 8
STANDAR POJOK ASI EKSKLUSIF
1. Luas Lahan dan Bangunan
Apabila tidak tersedia ruangan maka dilakukan penambahan ruangan untuk Pojok ASI Eksklusif secara khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 M2 yang dilengkapi dengan wastafel, lemari
penyimpanan, meja dan kursi.Bila luas lahan yang tersedia tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal
pelayanan.
2. Peralatan Kesehatan (peralatan standar untuk memerah ASI)
Untuk mempercepat peningkatan cakupan pemberian ASI Eksklusif agar di Puskesmas menyediakan Peralatan untuk memerah ASI yang standar yang terdiri:
a. alat memerah ASI (pompa);
b. botol penyimpan ASI;
c. lemari pendingin yang hanya khusus untuk menyimpan ASI;
d. alat sterilisasi botol;
e. dispenser air panas;
f. termos/coolbox dan ice pack atau tas dengan pendingin.
3. Manfaat ruang dan peralatan memerah ASI
a. Ruangan dan Peralatan tersebut diatas dapat berfungsi sebagai
media praktek untuk sosialisasi atau penyuluhan kepada ibu
pasca bersalin atau pengunjung Puskesmas yang harus tetap
melaksanakan program ASI Eksklusif meskipun ibu bekerja di
luar rumah.
b. Peralatan memerah ASI tesebut juga dapat dipakai untuk
karyawan Puskesmas dan sekitarnya maupun pengunjung
Puskesmas untuk memerah ASI secara nyaman dan aman.
Acuan untuk pelaksanaan adalah Peraturan Bersama Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan
Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor
PER.27/MEN/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu
Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
LAMPIRAN 9
DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN
1. Persyaratan Umum
Dapur merupakan ruang yang digunakan untuk mengolah
masakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, mulai dari
persiapan, masak dan distribusi.
Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross
ventilation) dan pencahayaan alami yang maksimal (jendela dan
bovenlicht).
2. Persyaratan Teknis
Denah dapur dengan luas 3 m x 3 m.
Keterangan:
A. Meja Persiapan
B. Bak cuci
C. Kompor
D. Rak piring
E. Kulkas 2 pintu, bila listrik memungkinkan
F. Meja pembagian makanan / distribusi makanan
B
A
D
D
E
F G
P
I
N
T
U
C
A H
G. Tempat pembuatan makanan bayi dan Anak
H. Tempat sampah
: Alur Penyelenggaraaan Makan
Catatan :
Pintu dapur memiliki akses langsung ke luar, untuk memudahkan
distribusi bahan makanan mentah dan matang.
Letak lemari gantung
- diatas meja pembagian/ distribusi makanan.
- Diatas rak piring
Ventilasi/ jendela harus cukup
Pintu 2 lapis (lapisan luar dari kawat kasa), lebih baik yang dapat
menutup secara otomatis
Peralatan Bangunan
Alat kesehatan Set alat dapur/ gizi
(peralatan dapur)
Arsitektur Lantai, dinding,
plafond mengacu
pada bangunan
umum.
Furniture Lemari simpan
Rak
MEP (Mekanikal,
Elektrikal &
Plumbing)
Stop kontak 2
buah
Lampu TL Baret
Washbasin
Peralatan dapur:
NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT
1 Lemari penyimpan
makanan
Lemari 2 pintu, susun 4, ukuran
150X90 cm 1 Buah
2 Rak piring Tertutup, kaca dof, 4 pintu (2
sekat) 1 Buah
3 Kompor gas teflon 2 sumbu, selang gas dan
tutup pengaman 1 Buah
4 Tabung gas tanpa isi Besi, ukuran standar 15 kg 1 Buah
5 Dandang/ risopan Allumunium, diameter 34 cm 1 Buah
6 Panci ukuran sedang Allumunium, diameter 36 cm 1 Buah
7 Panci ukuran besar Allumunium, diameter 38 cm 1 Buah
8 Wajan ukuran sedang Stainless steel, diameter 36 cm 1 Buah
NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT
9 Wajan ukuran besar Stainless steel, diameter 38 cm 1 Buah
10 Termos air panas Plastik tebal, volume 1,5 liter 2 Buah
11 Gelas ukur Kaca tahan panas, diameter 10 cm 2 Buah
12 Mangkuk sayur Melamin, diameter 20 cm 2 Lusin
13 Piring makan Melamin, diameter 22 cm 2 Lusin
14 Gelas minum Melamin, diameter 8 cm 2 Lusin
15 Baskom Stainless steel, diameter 34 cm 3 Buah
16 Sendok makan Stainless steel 2 Lusin
17 Garpu makan Stainless steel 2 Lusin
18 Sendok kecil Stainless steel 2 Lusin
19 Teko air minum Allumunium, diameter 24 cm 2 Buah
20 Tempat air minum Plastik tebal, volume 10 liter 1 Buah
21 Sendok sayur Stainless steel, diameter 9 cm,
tangkai 27 cm 2 Buah
22 Sodet Stainless steel, diameter 9 cm,
tangkai 27 cm 2 Buah
23 Timbangan kue Ukuran 2 kg 3 Buah
24 Parutan Stainless 1 buah
25 Pisau dapur baja 3 Buah
26 Talenan Kayu, ukuran 20x25 cm 2 Buah
27 Tutup dan tatakan gelas Melamin, diameter 7 cm 2 Lusin
28 Saringan santan/ kelapa Stainless steel, diameter 20 cm 2 Buah
29 Saringan the Plastik, diameter 10 cm 4 Buah
30 Piring kecil datar Melamin, diameter 10 cm 3 Lusin
31 Piring kue cekung Melamin, diameter 10 cm 2 Lusin
32 Ember Plastik, diameter 30 cm 2 buah
33 Serbet makan Kain, ukuran 40x40 12 buah
34 Cobek dan ulekannnya Batu 2 buah
35 Bak cuci piring 2 lubang Stainless steel 1 buah
36 Serok Stainless steel 2 buah
37 Baki/ nampan Stainless steel 2 buah
38 Tempat sampah 15 liter +
tutup Plastik 2 buah
39 Loyang aluminium Aluminium 2 buah
40 Baskom diameter 20 cm Plastik 1 buah
41 Baskom diameter 35 cm Plastik 1 buah
42 Baskom diameter 50 cm Plastik 1 buah
Bila Listrik memungkinkan, dapat ditambah penyediaan
peralatan sebagai berikut :
43 Kulkas 2 pintu 1 pintu, dilengakapi dengan frizer 1 Buah
44 Blender Standar 1 Buah
45 Rice cooker Stainless steel, dalam teflon 1 buah
46 Oven Stainless steel 1 buah
NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT
47 Mixer dengan dududkan Plastik , stainless steel 1 buah
48 Bakaran roti stainless steel (oven toaster) 1 buah
Ruang Konsultasi Gizi:
1. Sarana a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m2) b. Lemari, kursi , meja
c. Lemari buku
2. Peralatan
a. Komputer dan printer b. Software Nutriclin c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi
d. Microtice e. Length Board
f. Pita LILA g. Food Model h. Leaflet
i. Form Anamnesa
LAMPIRAN 9
DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN
1. Persyaratan Umum
Dapur merupakan ruang yang digunakan untuk mengolah
masakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, mulai dari
persiapan, masak dan distribusi.
Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross
ventilation) dan pencahayaan alami yang maksimal (jendela dan
bovenlicht).
2. Persyaratan Teknis
Denah dapur dengan luas 3 m x 3 m.
Keterangan:
A. Meja Persiapan
B. Bak cuci
C. Kompor
D. Rak piring
E. Kulkas 2 pintu, bila listrik memungkinkan
F. Meja pembagian makanan / distribusi makanan
B
A
D
D
E
F G
P
I
N
T
U
C
A H
G. Tempat pembuatan makanan bayi dan Anak
H. Tempat sampah
: Alur Penyelenggaraaan Makan
Catatan :
Pintu dapur memiliki akses langsung ke luar, untuk memudahkan
distribusi bahan makanan mentah dan matang.
Letak lemari gantung
- diatas meja pembagian/ distribusi makanan.
- Diatas rak piring
Ventilasi/ jendela harus cukup
Pintu 2 lapis (lapisan luar dari kawat kasa), lebih baik yang dapat
menutup secara otomatis
Peralatan Bangunan
Alat kesehatan Set alat dapur/ gizi
(peralatan dapur)
Arsitektur Lantai, dinding,
plafond mengacu
pada bangunan
umum.
Furniture Lemari simpan
Rak
MEP (Mekanikal,
Elektrikal &
Plumbing)
Stop kontak 2
buah
Lampu TL Baret
Washbasin
Peralatan dapur:
NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT
1 Lemari penyimpan
makanan
Lemari 2 pintu, susun 4, ukuran
150X90 cm 1 Buah
2 Rak piring Tertutup, kaca dof, 4 pintu (2
sekat) 1 Buah
3 Kompor gas teflon 2 sumbu, selang gas dan
tutup pengaman 1 Buah
4 Tabung gas tanpa isi Besi, ukuran standar 15 kg 1 Buah
5 Dandang/ risopan Allumunium, diameter 34 cm 1 Buah
6 Panci ukuran sedang Allumunium, diameter 36 cm 1 Buah
7 Panci ukuran besar Allumunium, diameter 38 cm 1 Buah
8 Wajan ukuran sedang Stainless steel, diameter 36 cm 1 Buah
NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT
9 Wajan ukuran besar Stainless steel, diameter 38 cm 1 Buah
10 Termos air panas Plastik tebal, volume 1,5 liter 2 Buah
11 Gelas ukur Kaca tahan panas, diameter 10 cm 2 Buah
12 Mangkuk sayur Melamin, diameter 20 cm 2 Lusin
13 Piring makan Melamin, diameter 22 cm 2 Lusin
14 Gelas minum Melamin, diameter 8 cm 2 Lusin
15 Baskom Stainless steel, diameter 34 cm 3 Buah
16 Sendok makan Stainless steel 2 Lusin
17 Garpu makan Stainless steel 2 Lusin
18 Sendok kecil Stainless steel 2 Lusin
19 Teko air minum Allumunium, diameter 24 cm 2 Buah
20 Tempat air minum Plastik tebal, volume 10 liter 1 Buah
21 Sendok sayur Stainless steel, diameter 9 cm,
tangkai 27 cm 2 Buah
22 Sodet Stainless steel, diameter 9 cm,
tangkai 27 cm 2 Buah
23 Timbangan kue Ukuran 2 kg 3 Buah
24 Parutan Stainless 1 buah
25 Pisau dapur baja 3 Buah
26 Talenan Kayu, ukuran 20x25 cm 2 Buah
27 Tutup dan tatakan gelas Melamin, diameter 7 cm 2 Lusin
28 Saringan santan/ kelapa Stainless steel, diameter 20 cm 2 Buah
29 Saringan the Plastik, diameter 10 cm 4 Buah
30 Piring kecil datar Melamin, diameter 10 cm 3 Lusin
31 Piring kue cekung Melamin, diameter 10 cm 2 Lusin
32 Ember Plastik, diameter 30 cm 2 buah
33 Serbet makan Kain, ukuran 40x40 12 buah
34 Cobek dan ulekannnya Batu 2 buah
35 Bak cuci piring 2 lubang Stainless steel 1 buah
36 Serok Stainless steel 2 buah
37 Baki/ nampan Stainless steel 2 buah
38 Tempat sampah 15 liter +
tutup Plastik 2 buah
39 Loyang aluminium Aluminium 2 buah
40 Baskom diameter 20 cm Plastik 1 buah
41 Baskom diameter 35 cm Plastik 1 buah
42 Baskom diameter 50 cm Plastik 1 buah
Bila Listrik memungkinkan, dapat ditambah penyediaan
peralatan sebagai berikut :
43 Kulkas 2 pintu 1 pintu, dilengakapi dengan frizer 1 Buah
44 Blender Standar 1 Buah
45 Rice cooker Stainless steel, dalam teflon 1 buah
46 Oven Stainless steel 1 buah
NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT
47 Mixer dengan dududkan Plastik , stainless steel 1 buah
48 Bakaran roti stainless steel (oven toaster) 1 buah
Ruang Konsultasi Gizi:
1. Sarana a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m2) b. Lemari, kursi , meja
c. Lemari buku
2. Peralatan
a. Komputer dan printer b. Software Nutriclin c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi
d. Microtice e. Length Board
f. Pita LILA g. Food Model h. Leaflet
i. Form Anamnesa
LAMPIRAN 10
STANDAR
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009
Berbagai nama untuk unit/instalsi pelayanan gawat darurat di rumah
sakit diseragamkan menjadi INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)
1. KLASIFIKASI
Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari:
a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar
minimal untuk Rumah Sakit Kelas A.
b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar
minimal untuk Rumah Sakit Kelas B.
c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal
untuk Rumah Sakit Kelas C.
d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal
untuk Rumah Sakit Kelas D.
2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR:
a. Target pencapaian STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah
Sakit secara nasional adalah maksimal 5 tahun dari tanggal
penetapan SK.
b. Setiap Rumah Sakit dapat menentukan target pencapaian lebih
cepat dari target maksimal capaian secara nasional.
c. Rencana pencapaian dan penerapan STANDAR INSTALASI GAWAT
DARURAT Rumah Sakit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan
pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
3. JENIS PELAYANAN
Level IV Level III Level II Level I
Memberikan
pelayanan
sebagai berikut:
1. Diagnosis & penanganan:
Permasalahan
pd A,B,C dgn
alat lengkap
termasuk
ventilator 2. Penilaian
disability,
Penggunaan
obat, EKG,
defibrilasi 3. Observasi
HCU/
R Resusitasi-
ICU
4. Bedah sito
Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1. Diagnosis & penanganan
Permasalahan
pada A,B,C
dengan alat yg
lebih lengkap
tmsk ventilator 2. Penilaian
disability,
Penggunaan
obat, EKG,
defibrilasi 3. HCU/resusitasi
4. Bedah sito
Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1. Dianosis & penanganan:
Permasalahan
pada jalan nafas
(airway problem),
ventilasi
pernafasan (breathing
problem) dan
sirkulasi
2. Penilaian
disability, Penggunaan
obat, EKG,
defibrilasi(observ
asi HCU)
3. Bedah sito
Memberikan
pelayanan sebagai
berikut:
1. Dianosis & penanganan:
Permasalahan
pd
A: jalan nafas
(airway
problem), B: ventilasi
pernafasan
(breathing
problem)
dan C: sirkulasi
pembuluh
darah(circulation
problem)
2. Melakukan
stabilisasi dan evakuasi
4. SUMBER DAYA MANUSIA
IGD Kualifikasi
Tenaga
Level IV
Level III
Level II
Level I
Dokter Subspesialis Semua jenis on
call
- -
-
Dokter Spesialis 4 Besar + Anastesi
on site.
(dr Spesialis lain on
call)
Bedah,Obsgin, Anak, Penyakit
Dalam on site
(dokter spesialis lain
on call)
Bedah,Obgyn, Anak,
Penyakit
Dalam on call.
-
Dokter PPDS On site 24
jam
On site 24 jam
(RS Pendidikan)
- -
Dokter Umum
(+pelatihan kegawat
daruratan)GELS,ATLS,
ACLS, dll
On site 24
jam On site 24 jam On site 24 jam
On site
24 jam
IGD
Kualifikasi
Tenaga
Level IV
Level III
Level II
Level I
Perawat Kepala S1
DIII
(+Emergency Nursing)
Jam
kerja/Diluar
jam kerja
Jam kerja /
diluar jam kerja
Jam kerja
Jam
Kerja
Perawat (+Pelatihan
Emergency Nursing)
On site 24
jam
On site 24 jam On site 24 jam On site
24 jam
Non Medis Bagian Keuangan
Kamtib(24jam)
Pekarya(24jam)
On site 24
jam
On site 24 jam
On site 24 jam
On site
24 jam
5. KETENTUAN UMUM SARANA
a. Ketentuan umum Fisik Bangunan:
1) Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS
dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban
massal/bencana.
2) Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah
dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda yang jelas dari
dalam dan dari luar Rumah sakit.
3) Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda
dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama
dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2.
4) Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat
sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan
hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan
jalan ambulans harus membuat ramp).
5) Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.
6) Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung
lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS).
7) Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien
dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung
korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah
dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat
kepala jaga.
8) Area dekontaminasi ditempatkan didepan / diluar IGD atau
terpisah dengan IGD.
9) Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.
10) Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.
11) Apotik 24 Jam tersedia dekat IGD.
12) Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).
b. Sarana
No KELAS / RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
1 RUANG PENERIMAAN
a. R. Tunggu
(Public Area)
- Informasi + + + -
- Toilet + + + +
- Tlpn Umum + + - -
- ATM + - - -
- Kafetaria + - - -
- Keamanan + + - -
b. R. Administrasi
- Pendaftaran
pasien baru/
rawat
+ +
+ -
- Keuangan + + - -
- Rekam Medik + +
+ + Tergantung IT
Sistem
c. R. Triase
+
+
+
Bisa
bergabung
dengan
ruangan
lain
d. R. Penyimpanan
Strecher + + +
-
e. R. Informasi dan
Komunikasi
+ + +/- -
2 RUANG TINDAKAN
a. R. Resusitasi + + + +
b. R. Tindakan
- Bedah + + +
Bisa
bergabung
- Non Bedah /
Medical
+ + +
- Anak + Bisa bergabung
- Kebidanan +
c. R.Dekontaminasi + +/- +/- +/-
Bagi IGD yg
berada dekat
industri harus memiliki ruang
ini.
3 RUANG OPERASI + + + / -
-
Bisa
bergabung
atau terpisah
dan dapat diakses 24 jam
No KELAS / RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
4 RUANG
OBSERVASI
+ + + Bisa
bergabung
dengan
ruangan lain
5 RUANG KHUSUS
a. R. Intermediate /
HCU
Bisa bergabung
atau terpisah
dan dapat
diakses 24 jam
. Umum + + + -
. Cardiac + + - -
. Pediatric + +/- - -
. Neonatus + +/- - -
b. R. Luka Bakar + +/- - -
c. R. Hemodialisis + +/- - -
d. Isolasi + +/- - -
c. Fasilitas/Prasarana Medis
Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh kelas IGD rumah sakit dan jumlah kasus yang di tangani.
No KELAS/RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
A. RUANG TRIASE
Kit Pemeriksaan
Sederhana
+ + + + Minimal 2
Brankar Penerimaan
Pasien
+ + + + Rasio
(Cross
Sectional)
Pembuatan rekam
medik khusus
(perlu
dibuatkan
form)
Label (pada saat
korban massal)
+ + + +
B. RUANG TINDAKAN
1 Ruang Resusitasi
PERALATAN MEDIS
Nasopharingeal tube + + + + Minimal 1
setiap no
Oropharingeal tube + + + + Minimal 1
setiap no
Laringoscope set Anak + + + + Minimal 1
setiap no
Laringoscope set
Dewasa
+ + + + Minimal 1
setiap no
Nasotrakheal tube + + + + Minimal 1
setiap no
Orotracheal + + + + Minimal 1
setiap no
Suction + + + + Sesuai
jumlah TT
No KELAS/RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
Tracheostomi set + + + + Minimal 1
setiap no
Bag Valve Mask
(Dewasa/Anak)
+ + + + Minimal 1
setiap no
Kanul Oksigen + + + + Sesuai
jumlah TT
Oksigen mask (D/A) + + + + Minimal 1
Chest Tube + + + + Minimal 1
Crico / Trakheostomi + + + + Minimal 1
Ventilator Transport + + +/- - Minimal 1
Vital Sign Monitor + + +/- -
Sesuai jumlah TT
Infusion pump + + +/- - 2 s/d 3
tiap TT
Syringe pump + + +/-
-
ECG + + + + Minimal 1
Vena Section + + + + Minimal 1
Defibririlator + + + + Minimal 1
Gluko stick + + + + Minimal 1
Stetoskop + + + + Minimal 1
Termometer + + + + Minimal 1
Nebulizer + + + + Minimal 1
Oksigen Medis / Consentrators
+ + + + Rasio 1:1
TT di IGD
Warmer + + +/- - Minimal 1
Imobilization Set
Neck Collar + + + + Minimal 1
Splint + + + + Minimal 1
set
Long Spine Board + + + + Minimal 1
set
Scoop Strecher + + + + Minimal 1
set
Kendrik Extrication
Deviice (KED)
+ + + + Minimal 1
set
Urine Bag + + + + Minimal
1 set / TT
NGT + + + + Minimal 1
set
Wound Toilet Set + + + + Minimal 1
set
No KELAS/ RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI
Cairan Infus Koloid + + + +
Selalu
Tersedia
dalam
jumlah yang cukup di
IGD tanpa
harus di
resepkan
Selalu Tersedia
dalam
jumlah yang
cukup di
IGD tanpa harus di
resepkan
Cairan Infus Kristaloid + + + +
Cairan Infus Dextrose + + + +
Adrenalin + + + +
Sulpat Atropin + + + +
Kortikosteroid + + + +
Lidokain + + + +
Dextrose 50% + + + +
Aminophilin + + + +
Pethidin + + + +
Morfin + + + +
Anti convulsion + + + +
Dopamin + + + +
Dobutamin + + + +
ATS , TT + + + +
Trombolitik + + + +
Amiodaron (inotropik) + + + +
APD : Masker, Sarung
tangan + + + +
Mannitol + + + +
Furosmide
APD : Sarung Tangan + + + +
2 Ruang Tindakan Bedah
ALAT MEDIS
Meja Operasi / tempat
tidur tindakan
Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minimal 1
Dressing set Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10
Infusion Set Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10
Vena Section set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Torakosintetis set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Metal kauter Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Tiang Infus Minimal 6 Minimal 6 Minimal 2 Minimal 2
Lampu operasi Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minimal 1
Thermometer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Stetoskop Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Sterilisator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Bidai Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Splint Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI
Analgetik + + + + Selalu tersedia
dalam
jumlah yang
cukup di
Ruang
Tindakan Bedah tanpa
harus di
resepkan
No KELAS/ RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
Antiseptik + + + + Selalu
tersedia
dalam
jumlah yang cukup di
Ruang
Tindakan
Bedah tanpa
harus di
resepkan
Cairan kristaloid + + + +
Lidokain + + + +
Wound dressing + + + +
Alat-alat anti septic + + + +
ATS + + + +
Anti Bisa Ular + + + +
Anti Rabies + + + +
Benang jarum + + + +
3 Ruang Tindakan Medik
PERALATAN MEDIS
Kumbah Lambung Set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
EKG Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Kursi Periksa Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Irigatoreriksaan Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Nebulizer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Oksigen Medis Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
NGT Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Syrine Pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -
Infusion Pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -
Jarum Spinal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Lampu Kepala Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Bronchoscopy Minimal 1 - - -
Opthalmoscop Minimal 1 Minimal 1 - -
Otoscope set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Slit Lamp Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Tiang Infus Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Tempat Tidur Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
SA + + + +
Selalu tersedia
dalam
jumlah yang
cukup di
Ruang
Tindakan Bedah tanpa
harus di
resepkan
Aminophilin + + + +
Dopamin + + + +
Kristaloid + + + +
Cairan Infus Koloid + + + +
Cairan Infus Kristaloid + + + +
Cairan Infus Dextrose + + + +
Adrenalin + + + +
Sulpat Atropin + + + +
Kortikosteroid + + + +
Lidokain + + + +
Dextrose 50% + + + +
Aminophilin / 2
blokker
+ + + +
Pethidin + + + +
Morfin + + + +
Anti convulsion + + + +
Dopamin + + + +
Anti convulsion + + + +
No KELAS/ RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
Dobutamin + + + + Selalu
tersedia
dalam
jumlah yang cukup di
Ruang
Tindakan
Bedah tanpa
harus di
resepkan
ATS + + + +
Trombolitik + + + +
Amiodaron (inotropik) + + + +
APD : Masker + + + +
Mannitol + + + +
Furosmide + + + +
APD : Sarung Tangan + + + +
4 Ruang Tindakan Bayi & Anak
PERALATAN MEDIS
Inkubator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Tiang Infus Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Tempat Tidur Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Oksigen Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
Stesolid + + + + Tersedia dlm jumlah yang
cukup
Mikro drips set + + + +
Intra Osseus set + + + +
5 Ruang Tindakan Kebidanan
PERALATAN MEDIS
Kuret Set
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Partus set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Suction bayi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Meja Ginekologi
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Meja Partus
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Vacuum set
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Forcep set
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
CTG
Minimal 1 Minimal 1/ bergabung
Minimal 1/ bergabung
Minimal 1/ bergabung
Resusitasi set
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Doppler Minimal 1
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Suction Bayi baru lahir
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Laennec
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Tiang Infus
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Tempat Tidur
Minimal 1 Minimal 1/ bergabung
Minimal 1/ bergabung
Minimal 1/ bergabung
Film Viewer
Minimal 1 Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
Minimal 1/
bergabung
No KELAS/ RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
OBAT-OBATAN
Uterotonika + + + + Tersedia
dalam
jumlah yang
cukup
Prostaglandin + + + +
6 Ruang Operasi (R. Persiapan dan Kamar Operasi)
A. RUANG PERSIAPAN
Ruang ganti Tindakan/ operasi
yang
dilakukan
terutama
untuk keadaan
Cito, bukan
elektif
Brankar + + +/- -
Oksigen + + +/- -
Suction + + +/- -
Linen + + +/- -
B. KAMAR OPERASI
Meja Operasi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Tindakan yang
dilakukan
terutama
untuk
keadaan
Cito, bukan elektif
Mesin Anastesi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Alat regional
Anestesi
Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Lampu (mobile/statis) Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Pulse Oximeter Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Vital Sign Monitor Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Meja Instrumen Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
C-arm Minimal 1 Minimal 1 - -
Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Set Bedah dasar Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Set laparatomi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Set Apendiktomi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Set sectiosesaria Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Set Bedah anak Minimal 1 Minimal 1 - -
Set Vascular Minimal 1 Minimal 1 - -
Torakosintetis set Minimal 1 Minimal 1 - -
Set Neurosurgery Minimal 1 Minimal 1 - -
Set orthopedic Minimal 1 Minimal 1 - -
Set urologi Emergency Minimal 1 Minimal 1 - -
Set Bedah Plastik
Emergency
Minimal 1 Minimal 1 - -
Set Laparoscopy Minimal 1 Minimal 1 - -
Endoscopy surgery Minimal 1 Minimal 1 - -
Laringoscop Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
BVM Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
Defibrilator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1
No KELAS/ RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
C. RUANG RECOVERY
Infusion pump Minimal 2 Minimal 2 Minima l2 - Tindakan
yang
dilakukan
terutama untuk
keadaan
Cito, bukan
elektif
Syringe pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -
Bed side Monitor Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Tiang infuse Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Infusion set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Oxygen Line Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
C RUANG PENUNJANG MEDIS
Ruang Radiologi
Mobile X-ray Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 +/- Bisa
bergabung/ tersendiri
dan dapat
diakses 24
jam
Mobile USG Minimal 1 Minimal 1 - -
Apron Timbal Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -
CT Scan Minimal 1 Minimal 1 - -
MRI Tersedia 1 - - -
Automatic Film
Processor
Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -
2. Ruang Laboratorium
a. Lab. Standar
Lab. Rutin + + + +
Bisa
bergabung/
tersendiri dan dapat
diakses 24
jam
Elektrolit + + + +
Kimia Darah + + + +
Analisa Gas Darah + + +/- -
CKMB (jantung) + +/- - -
Kimia Darah + + + +
Analisa Gas Darah + + +/- -
CKMB (jantung) + +/- - -
b. Lab. Khusus
Dapat
diakses 24
jam
3. Bank Darah (BDRS) + + bisa bergabung
BMHP (Bahan Medis
Habis Pakai)
+ + + +
4. Ruang Sterilisasi
Basah + + + + Minimal 1
Autoclave + + + + Minimal 1
5. Gas Medis : N2O
Tabung Gas + + + +
Sentral + + +/- +/-
D. RUANG PENUNJANG NON MEDIS
1. Alat Komunikasi Internal
Fix + + + +
Mobile + +/- +/- +/-
Radio medik + + +/- +/-
2. Alat Komunikasi Eksternal
Fix + + + +
No KELAS/ RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET
Mobile + +/- +/- +/-
Radio medik + + + +
3. Alat Rumah Tangga
Tersedia
4. Alat Administrasi
Komputer + + +/- -
Mesin ketik + + + +/-
Alat kantor + + + +
Meubelair + + + +
Papan Tulis + + + +
LAMPIRAN 11
DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENANGANAN TAHUN 2010-2014
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN
(Peraturan BNPPNomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah
Negara dan Kawasan Perbatasan 2010-2014)
NO PROVINSI KABUPATEN BATAS KECAMATAN
LOKPRI I LOKPRI II LOKPRI III
1 Kalimantan Barat Sambas D Paloh Sajungan Besar
Bengkayang D Jagoi Babang Siding
Sanggau D Entikong Hulu Sekayam
Sintang D
Ketanggau Hulu
Ketanggau Tengah
Kapuas Hulu D Badau Puri Kencana Batang Lupar
D Embaloh Hulu
D
Puttusibau Utara
D
Putussibau Selatan
2 Kalimantan Timur Kutai Barat D Long Apari
Mahakam Hulu D Long Pahangai
3 Kalimantan Utara ** Malinau D Kayan Hulu Pujungan Kayan Hilir
D Bahau Hulu
D Kayan Selatan
Nunukan D Sebatik Barat Krayan Selatan
D Krayan Lumbis Sebuku
D/L Sebatik *
4 Nusa Tenggara Timur Kupang D/L
Amfoang Timur
Timor Tengah Utara D Insana Utara Kafamenanu Nalbenu
D Bikomi Utara
Miaomaffo Barat
D Bikomi Nalulat Bikomi Tengah
D Mutis
D Musi
Belu D
Kobalima Utara Atambua Lamaknen
D
Lamaknen Selatan Lasiolat
D Tasifeto Timur Raihat
D Tasifeto Barat
D Nanaet Dubesi
Malaka ** D Malaka Barat
Rote Ndao L Rote Barat Daya
Alor L Kalabahi Muting
5 Papua Merauke D Eligobel Ulilin
D Sota Noukenjeri
D Merauke Jair
Bovendigul D Mindiptana Tanah Merah
D Waropko Oksibil
Pegunungan Bintang D Batom
D Iwur
D Kiwirok
Keerom D Arso
D Web
D Senggi
D Waris
Kota Jayapura D Muara Tami Jayapura Barat
Supiori L Supiori Barat
6 Nangroe Aceh Darussalam Kota Sabang L Sukakarya
7 Sumatera Utara Serdang Berdagai L
Tanjung Beringin
8 Riau Rokan Hilir L
Pasirlimau Kapuas Sinaboi
Bengkalis L Bukit Batu
L Bantan
L Rupat Utara
Indrgiri Hilir L Enok
L Gaung
L Kateman
Kepulauan Meranti L Merbau
L Rangsang
Kota Dumai L Dumai
9 Kepulauan Riau Natuna L
Bunguran Timur Serasan Bunguran Barat
L Midai
L Pulau Laut
L Subi
Kepulauan Anambas L Jemaja
Kota Batam L
Belakang Padang Batam
L Bulang
Bintan L Bintan Timur
L Bintan Utara
L Tambelan
L Teluk Bintan
Karimun L Kundur
L Meral
L Moro
10 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe L Tabuan Utara Tahuna
Kepulauan Talaud L Melonguane Nanusa
L Miangas
11 Maluku Maluku Barat Daya L Wetar Kisar
Maluku Tenggara Barat L
Tanimbar Selatan
Kepulauan Aru L Werbal
12 Maluku Utara Morotai L
Morotai Selatan
13 Papua Barat Raja Ampat L Kepuluan Ayau
LAMPIRAN 12.1
9 10 (dalam rupiah)
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
1 I Provinsi Aceh - 1.513.620.000 6.107.210.000
2 1 Kab. Aceh Barat 4.021.060.000 1.401.100.000 1.782.990.000
3 2 Kab. Aceh Besar 2.226.030.000 1.715.950.000 1.279.200.000
4 3 Kab. Aceh Selatan 3.396.290.000 1.643.120.000 1.770.010.000
5 4 Kab. Aceh Singkil 2.093.450.000 1.312.290.000 1.589.360.000
6 5 Kab. Aceh Tengah 3.216.580.000 1.869.890.000 1.750.000.000
7 6 Kab. Aceh Tenggara 1.984.420.000 1.973.030.000 1.379.050.000
8 7 Kab. Aceh Timur 3.846.570.000 2.504.330.000 1.852.670.000
9 8 Kab. Aceh Utara 4.909.030.000 3.602.430.000 1.923.450.000
10 9 Kab. Bireuen 3.960.790.000 2.197.480.000 1.732.750.000
11 10 Kab. Pidie 2.894.640.000 2.768.850.000 2.452.100.000
12 11 Kab. Simeulue 2.893.990.000 1.853.610.000 1.614.950.000
13 12 Kota Banda Aceh 2.313.500.000 2.380.890.000 1.825.320.000
14 13 Kota Sabang 1.782.950.000 1.291.600.000 1.416.410.000
15 14 Kota Langsa 1.973.360.000 1.425.790.000 1.664.150.000
16 15 Kota Lhokseumawe 1.932.570.000 2.231.400.000 -
17 16 Kab. Nagan Raya 3.589.650.000 2.166.980.000 2.132.460.000
18 17 Kab. Aceh Jaya 3.300.200.000 1.142.730.000 1.617.230.000
19 18 Kab. Aceh Barat Daya 2.764.030.000 2.215.250.000 1.604.440.000
20 19 Kab. Gayo Lues 1.947.180.000 1.285.160.000 1.335.860.000
21 20 Kab. Aceh Tamiang 2.377.670.000 1.970.910.000 1.556.160.000
22 21 Kab. Bener Meriah 3.098.780.000 1.634.980.000 1.195.530.000
23 22 Kab. Pidie Jaya 1.951.140.000 1.944.910.000 1.889.440.000
24 23 Kota Subulussalam 1.866.890.000 1.346.730.000 1.420.230.000
25 II Provinsi Sumatera Utara - 2.379.400.000 4.078.880.000
26 1 Kab. Asahan 4.342.470.000 2.616.700.000 1.307.660.000
27 2 Kab. Dairi 2.351.970.000 1.770.810.000 1.083.350.000
28 3 Kab. Deli Serdang - 4.369.140.000 2.021.820.000
29 4 Kab. Karo 2.947.960.000 1.896.930.000 1.684.020.000
30 5 Kab. Labuhanbatu 1.870.370.000 1.519.420.000 1.518.340.000
31 6 Kab. Langkat 3.628.350.000 2.716.600.000 1.472.040.000
32 7 Kab. Mandailing Natal 3.369.300.000 2.305.890.000 3.214.540.000
33 8 Kab. Nias 1.836.380.000 1.609.720.000 1.678.100.000
34 9 Kab. Simalungun 3.962.250.000 2.568.500.000 2.344.480.000
35 10 Kab. Tapanuli Selatan 2.874.880.000 1.806.440.000 1.738.290.000
36 11 Kab. Tapanuli Tengah 2.901.660.000 2.407.940.000 1.397.910.000
37 12 Kab. Tapanuli Utara 1.977.730.000 1.877.870.000 1.489.660.000
38 13 Kab. Toba Samosir 2.137.280.000 1.738.060.000 1.605.410.000
39 14 Kota Binjai 2.230.980.000 1.338.620.000 1.279.110.000
40 15 Kota Medan - 3.669.800.000 2.356.030.000
41 16 Kota Pematangsiantar 1.854.270.000 1.396.340.000 1.492.030.000
42 17 Kota Sibolga 2.332.870.000 1.245.990.000 1.648.660.000
43 18 Kota Tanjungbalai 2.588.110.000 1.872.530.000 1.203.630.000
44 19 Kota Tebing Tinggi 1.672.960.000 1.196.340.000 1.503.560.000
45 20 Kota Padangsidempuan 2.075.290.000 1.378.090.000 1.507.520.000
46 21 Kab. Pakpak Bharat 2.204.860.000 1.472.300.000 1.287.650.000
47 22 Kab. Nias Selatan 3.584.230.000 2.867.730.000 2.611.570.000
48 23 Kab. Humbang Hasundutan 2.017.380.000 1.541.620.000 2.528.030.000
49 24 Kab. Serdang Bedagai 2.733.980.000 2.511.920.000 1.570.600.000
50 25 Kab. Samosir 2.368.630.000 1.874.390.000 1.426.170.000
51 26 Kab. Batubara 2.159.600.000 2.074.300.000 1.909.530.000
52 27 Kab. Padang Lawas 2.464.690.000 1.525.010.000 958.510.000
53 28 Kab. Padang Lawas Utara 2.346.670.000 1.028.170.000 1.071.410.000
54 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 2.087.630.000 1.093.840.000 1.296.590.000
55 30 Kab. Labuhanbatu Utara 2.265.320.000 1.511.040.000 1.728.320.000
56 31 Kab. Nias Utara 2.466.780.000 1.664.220.000 -
57 32 Kab. Nias Barat 3.525.700.000 1.386.640.000 -
58 33 Kota Gunungsitoli 2.013.590.000 1.369.100.000 -
59 III Provinsi Sumatera Barat - 1.120.770.000 3.979.680.000
60 1 Kab. Lima puluh Kota 2.325.270.000 2.065.540.000 1.847.930.000
61 2 Kab. Agam 2.401.550.000 2.406.420.000 1.934.100.000
62 3 Kab. Kepulauan Mentawai 4.892.630.000 1.531.650.000 1.662.060.000
63 4 Kab. Padang Pariaman 2.312.800.000 2.358.500.000 1.530.940.000
64 5 Kab. Pasaman 2.585.500.000 1.944.070.000 1.559.400.000
65 6 Kab. Pesisir Selatan 4.154.160.000 3.032.720.000 2.007.700.000
66 7 Kab. Sijunjung 2.018.640.000 1.741.360.000 1.355.910.000
67 8 Kab. Solok 1.911.020.000 2.196.760.000 1.553.440.000
ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.07/2013
NO KET DAERAH
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
68 9 Kab. Tanah Datar 2.186.770.000 1.426.140.000 1.507.150.000
69 10 Kota Bukittinggi 1.950.570.000 1.349.480.000 -
70 11 Kota Padang Panjang 1.752.860.000 1.759.080.000 1.650.580.000
71 12 Kota Padang 2.210.820.000 3.537.130.000 1.075.350.000
72 13 Kota Payakumbuh 1.867.290.000 1.092.650.000 1.543.280.000
73 14 Kota Sawahlunto 1.913.370.000 1.514.280.000 1.608.670.000
74 15 Kota Solok 2.240.800.000 1.121.380.000 -
75 16 Kota Pariaman 1.993.770.000 1.315.820.000 -
76 17 Kab. Pasaman Barat 2.270.790.000 2.837.320.000 1.190.250.000
77 18 Kab. Dharmasraya 2.029.050.000 1.497.270.000 1.265.970.000
78 19 Kab. Solok Selatan 2.527.330.000 1.318.540.000 1.356.970.000
79 IV Provinsi Riau - - -
80 1 Kab. Bengkalis - - 3.223.510.000
81 2 Kab. Indragiri Hilir 5.557.210.000 - 3.617.060.000
82 V Provinsi Kepulauan Riau - 1.816.780.000 3.524.570.000
83 1 Kab. Bintan 3.163.090.000 - -
84 2 Kab. Natuna 1.837.820.000 1.272.300.000 1.421.620.000
85 3 Kab. Karimun 3.731.000.000 - -
86 4 Kota Batam - 3.099.010.000 1.877.900.000
87 5 Kab. Kepulauan Anambas 2.180.260.000 936.830.000 1.468.740.000
88 VI Provinsi Jambi - 2.041.560.000 3.538.040.000
89 1 Kab. Batanghari - 2.545.470.000 -
90 2 Kab. Bungo 2.268.380.000 1.637.610.000 1.522.810.000
91 3 Kab. Kerinci 3.640.480.000 1.923.980.000 1.271.130.000
92 4 Kab. Merangin 3.990.780.000 1.583.500.000 1.850.350.000
93 5 Kab. Muaro Jambi 3.183.040.000 1.775.860.000 2.716.600.000
94 6 Kab. Sarolangun 2.248.520.000 2.252.750.000 2.290.980.000
95 7 Kab. Tebo 2.533.590.000 1.961.640.000 1.386.150.000
96 8 Kota Jambi 2.035.250.000 2.834.120.000 1.313.870.000
97 9 Kota Sungai Penuh 1.753.620.000 1.041.360.000 -
98 VII Provinsi Sumatera Selatan - 3.100.970.000 3.340.540.000
99 1 Kab. Lahat 2.869.300.000 1.230.240.000 1.347.180.000
100 2 Kab. Musi Rawas 2.391.830.000 1.569.750.000 2.527.690.000
101 3 Kab. Ogan Komering Ilir 1.967.650.000 2.281.350.000 1.476.350.000
102 4 Kota Palembang 3.289.050.000 5.149.290.000 -
103 5 Kota Pagar Alam 2.005.380.000 1.088.520.000 1.494.010.000
104 6 Kota Lubuklinggau 1.936.430.000 1.466.730.000 1.456.430.000
105 7 Kota Prabumulih 2.734.420.000 1.532.940.000 1.231.390.000
106 8 Kab. Banyuasin 2.820.430.000 3.109.010.000 1.231.120.000
107 9 Kab. Ogan Ilir 1.847.180.000 2.411.120.000 -
108 10 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1.976.370.000 2.343.750.000 1.937.730.000
109 11 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2.680.160.000 1.368.450.000 1.907.400.000
110 12 Kab. Empat Lawang 2.314.240.000 1.153.340.000 1.011.090.000
111 VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 1.343.300.000 3.342.880.000
112 1 Kab. Bangka 2.231.170.000 1.162.660.000 1.349.760.000
113 2 Kab. Belitung 1.790.430.000 1.374.270.000 1.234.920.000
114 3 Kota Pangkal Pinang 1.796.620.000 1.059.270.000 1.434.080.000
115 4 Kab. Bangka Selatan 2.153.280.000 1.252.520.000 1.331.860.000
116 5 Kab. Bangka Tengah 2.348.990.000 1.372.870.000 1.238.900.000
117 6 Kab. Bangka Barat 2.060.330.000 1.092.360.000 1.161.900.000
118 7 Kab. Belitung Timur 1.804.960.000 1.118.160.000 1.240.840.000
119 IX Provinsi Bengkulu - 1.579.050.000 5.852.310.000
120 1 Kab. Bengkulu Selatan 4.011.690.000 1.597.810.000 1.619.910.000
121 2 Kab. Bengkulu Utara 2.893.920.000 1.958.800.000 1.592.200.000
122 3 Kab. Rejang Lebong 3.561.650.000 1.628.410.000 2.069.210.000
123 4 Kota Bengkulu 2.624.830.000 1.284.700.000 2.404.380.000
124 5 Kab. Kaur 3.584.970.000 1.759.090.000 2.466.860.000
125 6 Kab. Seluma 3.269.160.000 1.322.280.000 1.685.030.000
126 7 Kab. Mukomuko 3.541.240.000 2.092.500.000 1.942.370.000
127 8 Kab. Lebong 3.652.260.000 1.322.920.000 2.388.760.000
128 9 Kab. Kepahiang 2.881.190.000 1.723.880.000 1.398.780.000
129 10 Kab. Bengkulu Tengah 2.588.660.000 1.367.460.000 2.213.000.000
130 X Provinsi Lampung - 2.600.440.000 2.369.150.000
131 1 Kab. Lampung Barat 3.773.630.000 2.310.610.000 1.635.670.000
132 2 Kab. Lampung Selatan 2.911.120.000 3.914.090.000 1.353.070.000
133 3 Kab. Lampung Tengah 2.538.260.000 3.406.440.000 1.136.990.000
134 4 Kab. Lampung Utara 2.288.330.000 2.346.400.000 1.583.040.000
135 5 Kab. Lampung Timur 3.501.560.000 2.788.440.000 -
136 6 Kab. Tanggamus 3.515.870.000 2.151.380.000 1.836.550.000
137 7 Kab. Tulang Bawang 2.961.160.000 2.065.470.000 1.566.830.000
138 8 Kab. Way Kanan 2.281.870.000 2.151.030.000 1.035.740.000
139 9 Kota Bandar Lampung 2.803.670.000 - -
140 10 Kota Metro 1.823.970.000 1.422.340.000 2.034.550.000
141 11 Kab. Pesawaran 2.688.110.000 2.159.630.000 -
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
142 12 Kab. Pringsewu 1.688.290.000 1.510.100.000 1.685.570.000
143 13 Kab. Mesuji 2.063.210.000 2.178.810.000 -
144 14 Kab. Tulang Bawang Barat 2.801.420.000 1.921.760.000 -
145 XI Provinsi Jawa Barat - 2.468.720.000 -
146 1 Kab. Bandung - 11.631.610.000 2.600.690.000
147 2 Kab. Bekasi - 5.179.360.000 -
148 3 Kab. Bogor - 12.403.940.000 3.023.680.000
149 4 Kab. Ciamis 4.027.040.000 3.951.100.000 1.911.300.000
150 5 Kab. Cianjur - 4.406.620.000 -
151 6 Kab. Cirebon 4.705.610.000 6.943.840.000 1.874.820.000
152 7 Kab. Garut 3.087.790.000 7.667.880.000 1.952.960.000
153 8 Kab. Indramayu 3.026.700.000 5.088.600.000 -
154 9 Kab. Karawang 3.566.900.000 10.371.400.000 -
155 10 Kab. Kuningan 4.165.690.000 5.022.340.000 1.812.030.000
156 11 Kab. Majalengka 3.780.680.000 5.269.960.000 1.698.640.000
157 12 Kab. Subang 3.242.350.000 4.066.530.000 -
158 13 Kab. Sukabumi 5.025.160.000 7.112.830.000 2.086.020.000
159 14 Kab. Sumedang 1.981.490.000 4.973.450.000 1.759.210.000
160 15 Kab. Tasikmalaya 2.865.140.000 5.102.640.000 1.451.300.000
161 16 Kota Bandung - 4.460.600.000 -
162 17 Kota Bekasi - 5.053.330.000 -
163 18 Kota Bogor - 4.292.100.000 -
164 19 Kota Cirebon 2.228.040.000 2.654.280.000 1.442.700.000
165 20 Kota Depok - 3.614.580.000 -
166 21 Kota Sukabumi 2.296.080.000 1.435.180.000 1.331.050.000
167 22 Kota Cimahi 2.130.200.000 1.562.810.000 1.533.220.000
168 23 Kota Tasikmalaya 1.883.930.000 2.594.610.000 1.617.150.000
169 24 Kota Banjar 1.847.420.000 1.384.910.000 1.376.210.000
170 XII Provinsi Banten - - 5.626.780.000
171 1 Kab. Lebak 2.421.630.000 4.780.200.000 1.578.370.000
172 2 Kab. Pandeglang 2.770.580.000 5.081.540.000 1.463.630.000
173 3 Kab. Serang - 4.353.620.000 2.107.320.000
174 4 Kab. Tangerang - 5.534.150.000 -
175 5 Kota Serang 1.697.600.000 1.760.150.000 -
176 XIII Provinsi Jawa Tengah - 1.778.170.000 6.475.450.000
177 1 Kab. Banjarnegara 3.716.530.000 1.917.410.000 1.611.010.000
178 2 Kab. Banyumas 4.033.840.000 4.091.620.000 1.693.660.000
179 3 Kab. Batang 1.796.740.000 2.259.730.000 1.328.120.000
180 4 Kab. Blora 3.007.550.000 2.417.140.000 1.576.060.000
181 5 Kab. Boyolali 3.282.450.000 2.512.330.000 2.410.800.000
182 6 Kab. Brebes 2.816.960.000 6.358.140.000 2.078.460.000
183 7 Kab. Cilacap 2.242.070.000 4.352.880.000 2.348.560.000
184 8 Kab. Demak 1.978.910.000 3.944.990.000 1.475.840.000
185 9 Kab. Grobogan 2.273.960.000 4.191.400.000 1.435.550.000
186 10 Kab. Jepara 2.856.390.000 4.975.560.000 1.873.320.000
187 11 Kab. Karanganyar 1.935.920.000 3.190.580.000 1.355.290.000
188 12 Kab. Kebumen 2.309.640.000 4.574.450.000 1.260.800.000
189 13 Kab. Kendal 2.169.110.000 3.968.670.000 1.872.620.000
190 14 Kab. Klaten 2.462.260.000 4.469.900.000 -
191 15 Kab. Kudus 1.811.440.000 3.274.030.000 1.399.800.000
192 16 Kab. Magelang 1.754.660.000 2.793.730.000 1.487.650.000
193 17 Kab. Pati 1.888.820.000 5.177.480.000 2.246.870.000
194 18 Kab. Pekalongan 1.804.720.000 2.901.390.000 1.619.380.000
195 19 Kab. Pemalang 1.938.010.000 3.516.020.000 1.273.350.000
196 20 Kab. Purbalingga 2.005.340.000 2.982.560.000 1.403.870.000
197 21 Kab. Purworejo 2.404.570.000 2.743.430.000 1.680.530.000
198 22 Kab. Rembang 2.238.010.000 2.863.100.000 1.511.060.000
199 23 Kab. Semarang 2.102.620.000 2.511.310.000 2.826.000.000
200 24 Kab. Sragen 2.299.020.000 2.418.570.000 2.017.600.000
201 25 Kab. Sukoharjo 3.700.590.000 3.700.280.000 1.574.720.000
202 26 Kab. Tegal 2.670.440.000 3.727.150.000 1.843.820.000
203 27 Kab. Temanggung 2.968.640.000 2.329.580.000 1.412.630.000
204 28 Kab. Wonogiri 2.096.020.000 2.664.250.000 1.520.500.000
205 29 Kab. Wonosobo 2.198.120.000 3.322.280.000 1.488.470.000
206 30 Kota Magelang 2.069.070.000 1.394.810.000 1.563.480.000
207 31 Kota Pekalongan 1.964.630.000 1.791.440.000 1.438.200.000
208 32 Kota Salatiga 1.702.880.000 1.166.430.000 1.339.440.000
209 33 Kota Semarang - 4.811.660.000 -
210 34 Kota Surakarta 2.536.030.000 1.362.160.000 1.223.500.000
211 35 Kota Tegal 1.798.460.000 1.140.000.000 1.402.460.000
212 XIV Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - 1.818.680.000 -
213 1 Kab. Bantul 3.263.860.000 3.258.150.000 1.555.330.000
214 2 Kab. Gunung Kidul 2.401.650.000 2.656.420.000 1.415.260.000
215 3 Kab. Kulon Progo 1.916.190.000 1.896.350.000 1.259.420.000
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
216 4 Kab. Sleman - 2.957.020.000 1.651.230.000
217 XV Provinsi Jawa Timur - 3.932.640.000 9.728.320.000
218 1 Kab. Bangkalan 2.446.740.000 3.898.890.000 1.667.080.000
219 2 Kab. Banyuwangi - 3.205.280.000 1.698.040.000
220 3 Kab. Blitar 2.804.940.000 3.150.530.000 1.459.440.000
221 4 Kab. Bojonegoro 3.353.670.000 4.022.500.000 2.276.600.000
222 5 Kab. Bondowoso 2.074.090.000 3.071.080.000 1.467.300.000
223 6 Kab. Gresik - 4.215.960.000 -
224 7 Kab. Jember - 3.510.210.000 1.908.440.000
225 8 Kab. Jombang - 4.390.950.000 -
226 9 Kab. Kediri - 4.381.910.000 -
227 10 Kab. Lamongan 2.185.460.000 5.503.940.000 2.228.540.000
228 11 Kab. Lumajang 1.967.470.000 3.052.720.000 1.371.010.000
229 12 Kab. Madiun 2.909.720.000 3.249.220.000 1.756.680.000
230 13 Kab. Magetan 2.752.390.000 2.952.820.000 1.270.190.000
231 14 Kab. Malang - 5.501.930.000 2.027.640.000
232 15 Kab. Mojokerto - 4.359.040.000 2.036.580.000
233 16 Kab. Nganjuk 2.368.290.000 3.498.080.000 2.154.360.000
234 17 Kab. Ngawi 2.245.000.000 3.357.810.000 1.277.970.000
235 18 Kab. Pacitan 2.608.180.000 2.230.290.000 1.314.810.000
236 19 Kab. Pamekasan 3.125.400.000 3.298.330.000 1.758.790.000
237 20 Kab. Pasuruan - 3.141.940.000 -
238 21 Kab. Ponorogo 1.996.150.000 3.055.210.000 1.732.960.000
239 22 Kab. Probolinggo 2.301.200.000 2.831.420.000 1.520.660.000
240 23 Kab. Sampang 2.133.670.000 4.357.270.000 1.474.970.000
241 24 Kab. Sidoarjo - 4.558.040.000 -
242 25 Kab. Situbondo 2.064.900.000 5.223.390.000 1.558.600.000
243 26 Kab. Sumenep - 4.614.180.000 -
244 27 Kab. Trenggalek 2.008.040.000 2.501.260.000 1.549.050.000
245 28 Kab. Tuban - 2.398.210.000 -
246 29 Kab. Tulungagung 2.304.060.000 2.081.040.000 1.943.950.000
247 30 Kota Blitar 2.582.220.000 1.473.660.000 1.493.820.000
248 31 Kota Kediri 1.679.980.000 2.008.560.000 1.724.510.000
249 32 Kota Madiun 1.868.310.000 1.167.180.000 1.160.140.000
250 33 Kota Malang - 2.464.770.000 -
251 34 Kota Mojokerto 1.644.020.000 998.980.000 1.516.760.000
252 35 Kota Pasuruan 1.969.840.000 1.446.290.000 1.167.660.000
253 36 Kota Probolinggo 1.623.590.000 1.661.750.000 1.319.040.000
254 37 Kota Surabaya - 6.312.350.000 -
255 38 Kota Batu 1.766.970.000 1.327.860.000 -
256 XVI Provinsi Kalimantan Barat - 1.972.600.000 5.672.840.000
257 1 Kab. Bengkayang 2.243.350.000 1.768.000.000 1.773.410.000
258 2 Kab. Landak 4.497.360.000 2.087.660.000 1.712.670.000
259 3 Kab. Kapuas Hulu 3.722.430.000 1.564.650.000 1.501.740.000
260 4 Kab. Ketapang 5.728.980.000 2.470.030.000 2.272.080.000
261 5 Kab. Pontianak 3.038.870.000 1.425.190.000 1.478.630.000
262 6 Kab. Sambas 3.986.430.000 1.992.630.000 2.242.700.000
263 7 Kab. Sanggau 2.500.520.000 1.939.490.000 1.439.930.000
264 8 Kab. Sintang 4.260.330.000 2.420.220.000 1.296.400.000
265 9 Kota Singkawang 2.019.130.000 1.892.080.000 2.065.450.000
266 10 Kab. Sekadau 2.046.550.000 1.769.880.000 1.076.580.000
267 11 Kab. Melawi 3.829.150.000 2.420.090.000 2.112.120.000
268 12 Kab. Kayong Utara 2.941.110.000 1.636.030.000 -
269 13 Kab. Kubu Raya 2.208.790.000 2.593.330.000 -
270 XVII Provinsi Kalimantan Tengah - 1.024.000.000 3.890.600.000
271 1 Kab. Barito Selatan 2.574.880.000 1.426.570.000 1.596.830.000
272 2 Kab. Barito Utara 2.293.430.000 1.081.920.000 -
273 3 Kab. Kapuas 5.021.250.000 - -
274 4 Kab. Kotawaringin Barat 3.317.000.000 1.032.280.000 2.527.770.000
275 5 Kota Palangka Raya 2.277.110.000 1.891.220.000 -
276 6 Kab. Barito Timur 2.142.220.000 1.017.000.000 1.812.890.000
277 7 Kab. Murung Raya - - 2.020.190.000
278 8 Kab. Pulang Pisau 2.457.120.000 1.551.620.000 1.424.320.000
279 9 Kab. Gunung Mas 2.278.950.000 1.240.480.000 1.238.400.000
280 10 Kab. Lamandau 2.305.920.000 1.499.410.000 -
281 11 Kab. Sukamara 3.132.530.000 1.003.060.000 1.168.640.000
282 12 Kab. Katingan 3.162.980.000 1.547.960.000 1.380.470.000
283 13 Kab. Seruyan 2.479.800.000 996.540.000 1.150.800.000
284 XVIII Provinsi Kalimantan Selatan - 2.061.370.000 3.299.260.000
285 1 Kab. Barito Kuala 2.257.610.000 1.768.150.000 1.246.080.000
286 2 Kab. Hulu Sungai Selatan 1.818.270.000 1.072.330.000 1.384.480.000
287 3 Kab. Hulu Sungai Tengah 2.375.920.000 1.321.400.000 1.178.230.000
288 4 Kab. Hulu Sungai Utara 1.931.930.000 1.556.540.000 1.782.680.000
289 5 Kab. Kotabaru 3.584.170.000 - 2.133.520.000
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
290 6 Kab. Tapin 1.942.460.000 1.074.030.000 1.110.910.000
291 7 Kota Banjarbaru 2.803.120.000 1.525.030.000 1.248.710.000
292 8 Kab. Tanah Bumbu 3.549.370.000 - -
293 XIX Provinsi Kalimantan Timur - - -
295 1 Kab. Kutai Kartanegara - - 3.300.770.000
296 2 Kab. Kutai Barat 2.289.290.000 1.940.830.000 1.772.650.000
299 3 Kab. Penajam Paser Utara - - 2.216.250.000
293 XX Provinsi Kalimantan Utara - - -
294 1 Kab. Bulungan 3.872.900.000 - -
297 2 Kab. Malinau 3.630.930.000 1.418.830.000 1.170.480.000
298 3 Kab. Nunukan 2.248.500.000 1.145.450.000 1.144.710.000
300 XXI Provinsi Sulawesi Utara - 1.838.040.000 4.559.680.000
301 1 Kab. Bolaang Mongondow 3.582.840.000 1.714.710.000 1.466.360.000
302 2 Kab. Minahasa 3.468.350.000 3.033.910.000 1.559.840.000
303 3 Kab. Kepulauan Sangihe 3.300.590.000 1.861.470.000 2.775.580.000
304 4 Kota Bitung 2.856.150.000 1.772.270.000 1.515.540.000
305 5 Kota Manado 2.332.220.000 2.437.130.000 -
306 6 Kab. Kepulauan Talaud 4.476.710.000 2.093.200.000 4.541.210.000
307 7 Kab. Minahasa Selatan 2.314.020.000 2.338.680.000 2.361.610.000
308 8 Kota Tomohon 2.020.030.000 1.542.230.000 -
309 9 Kab. Minahasa Utara 2.827.820.000 1.884.200.000 1.252.880.000
310 10 Kota Kotamobagu 2.082.360.000 1.369.080.000 1.768.640.000
311 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 5.166.130.000 1.755.850.000 1.957.430.000
312 12 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2.842.540.000 1.316.620.000 1.898.560.000
313 13 Kab. Minahasa Tenggara 2.298.750.000 1.462.960.000 -
314 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.851.560.000 1.353.400.000 -
315 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.822.140.000 1.505.830.000 1.587.980.000
316 XXII Provinsi Gorontalo - 1.827.460.000 -
317 1 Kab. Boalemo 3.397.290.000 1.563.070.000 1.794.340.000
318 2 Kab. Gorontalo 2.125.450.000 2.352.510.000 1.427.280.000
319 3 Kota Gorontalo 2.509.900.000 1.830.900.000 2.949.570.000
320 4 Kab. Pohuwato 3.760.090.000 1.656.370.000 1.650.090.000
321 5 Kab. Bone Bolango 3.267.470.000 1.715.450.000 3.027.540.000
322 6 Kab. Gorontalo Utara 2.206.390.000 1.527.670.000 -
323 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah - 1.375.420.000 3.420.760.000
324 1 Kab. Banggai 2.628.850.000 1.660.540.000 1.200.700.000
325 2 Kab. Banggai Kepulauan 3.220.970.000 1.672.740.000 1.496.590.000
326 3 Kab. Buol 2.446.180.000 1.934.750.000 1.255.710.000
327 4 Kab. Toli-Toli 2.886.420.000 1.759.390.000 1.519.370.000
328 5 Kab. Donggala 2.485.450.000 1.707.040.000 1.410.700.000
329 6 Kab. Morowali 2.247.890.000 1.653.080.000 2.898.310.000
330 7 Kab. Poso 2.179.800.000 1.908.720.000 1.728.540.000
331 8 Kota Palu 1.891.730.000 2.014.680.000 1.675.580.000
332 9 Kab. Parigi Moutong 2.706.830.000 2.522.230.000 1.361.540.000
333 10 Kab. Tojo Una-Una 3.246.420.000 1.683.920.000 1.537.560.000
334 11 Kab. Sigi 3.937.690.000 1.523.330.000 -
335 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan - 1.652.500.000 4.898.720.000
336 1 Kab. Bantaeng 1.886.430.000 1.138.400.000 1.538.380.000
337 2 Kab. Barru 2.405.370.000 1.688.150.000 1.759.920.000
338 3 Kab. Bone 3.583.780.000 3.287.380.000 1.742.790.000
339 4 Kab. Bulukumba 2.399.140.000 2.399.090.000 1.933.650.000
340 5 Kab. Enrekang 2.322.680.000 2.641.780.000 1.238.460.000
341 6 Kab. Gowa 3.864.670.000 4.530.260.000 1.422.850.000
342 7 Kab. Jeneponto 2.878.850.000 2.331.540.000 1.288.180.000
343 8 Kab. Luwu 2.980.060.000 1.824.310.000 1.727.800.000
344 9 Kab. Luwu Utara 3.295.420.000 1.289.890.000 1.417.570.000
345 10 Kab. Maros 3.874.900.000 1.922.190.000 1.638.260.000
346 11 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 4.788.760.000 1.323.010.000 1.906.420.000
347 12 Kab. Pinrang 2.626.540.000 2.383.090.000 1.497.530.000
348 13 Kab. Kepulauan Selayar 3.308.350.000 2.001.810.000 1.411.490.000
349 14 Kab. Sidenreng Rappang 3.045.160.000 2.285.240.000 1.730.240.000
350 15 Kab. Sinjai 3.519.670.000 1.737.150.000 1.413.340.000
351 16 Kab. Soppeng 1.885.840.000 1.551.220.000 1.476.110.000
352 17 Kab. Takalar 2.809.530.000 2.774.760.000 1.926.570.000
353 18 Kab. Tana Toraja 2.202.480.000 2.841.260.000 1.343.770.000
354 19 Kab. Wajo 2.445.060.000 1.650.930.000 1.627.160.000
355 20 Kota Parepare 2.073.470.000 1.478.190.000 1.754.100.000
356 21 Kota Makassar 3.343.140.000 - -
357 22 Kota Palopo 1.982.080.000 1.423.420.000 1.432.030.000
358 23 Kab. Luwu Timur 2.629.420.000 2.343.890.000 1.640.770.000
359 24 Kab. Toraja Utara 3.217.800.000 1.452.150.000 -
360 XXV Provinsi Sulawesi Barat - 1.557.970.000 2.393.630.000
361 1 Kab. Majene 2.550.360.000 1.708.900.000 1.778.990.000
362 2 Kab. Mamuju 2.968.060.000 1.288.950.000 1.122.790.000
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
363 3 Kab. Polewali Mandar 2.898.530.000 1.960.770.000 1.332.750.000
364 4 Kab. Mamasa 2.933.680.000 1.566.470.000 1.394.180.000
365 5 Kab. Mamuju Utara 4.057.230.000 1.314.410.000 1.232.840.000
366 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara - 2.067.300.000 2.837.760.000
367 1 Kab. Buton 4.211.450.000 1.845.840.000 1.968.030.000
368 2 Kab. Konawe 2.639.650.000 1.940.220.000 1.522.910.000
369 3 Kab. Kolaka 3.405.760.000 1.797.170.000 1.344.890.000
370 4 Kab. Muna 5.295.510.000 1.914.630.000 1.361.650.000
371 5 Kota Kendari 2.033.060.000 2.074.250.000 1.187.610.000
372 6 Kota Bau-bau 2.826.040.000 1.394.390.000 3.269.500.000
373 7 Kab. Konawe Selatan 4.380.400.000 1.889.850.000 1.679.390.000
374 8 Kab. Bombana 4.122.700.000 1.734.980.000 2.171.400.000
375 9 Kab. Wakatobi 3.014.370.000 1.299.370.000 1.285.490.000
376 10 Kab. Kolaka Utara 3.097.280.000 1.505.700.000 1.998.010.000
377 11 Kab. Konawe Utara 2.131.030.000 1.514.930.000 1.254.270.000
378 12 Kab. Buton Utara 1.962.610.000 1.694.200.000 2.241.120.000
379 XXVII Provinsi Bali - 1.052.710.000 1.865.560.000
380 1 Kab. Bangli 2.193.390.000 1.148.000.000 1.232.930.000
381 2 Kab. Buleleng 2.619.570.000 1.966.350.000 1.820.760.000
382 3 Kab. Gianyar 1.757.940.000 1.837.510.000 1.329.480.000
383 4 Kab. Jembrana 1.792.030.000 1.274.950.000 1.401.380.000
384 5 Kab. Karangasem 2.085.600.000 1.734.380.000 1.467.070.000
385 6 Kab. Klungkung 2.299.050.000 1.663.280.000 1.400.220.000
386 7 Kab. Tabanan 2.113.570.000 1.570.650.000 1.825.820.000
387 8 Kota Denpasar - - 1.987.860.000
388 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat - - 3.832.610.000
389 1 Kab. Bima 2.824.210.000 2.291.800.000 1.867.650.000
390 2 Kab. Dompu 2.606.020.000 1.941.190.000 1.295.880.000
391 3 Kab. Lombok Barat 2.153.830.000 2.490.970.000 1.517.850.000
392 4 Kab. Lombok Tengah 2.004.350.000 3.188.750.000 1.590.600.000
393 5 Kab. Lombok Timur 3.882.550.000 5.061.040.000 1.190.970.000
394 6 Kab. Sumbawa 1.995.680.000 1.456.080.000 1.342.940.000
395 7 Kota Mataram 2.350.220.000 2.129.700.000 2.072.780.000
396 8 Kota Bima 1.875.970.000 1.339.800.000 -
397 9 Kab. Sumbawa Barat 2.393.630.000 1.523.960.000 1.107.280.000
398 10 Kab. Lombok Utara 1.748.330.000 1.454.130.000 1.039.440.000
399 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur - 1.820.320.000 5.023.060.000
400 1 Kab. Alor 2.920.630.000 1.929.720.000 2.628.470.000
401 2 Kab. Belu 3.025.990.000 2.610.240.000 1.779.150.000
402 3 Kab. Ende 3.734.480.000 2.006.810.000 1.297.490.000
403 4 Kab. Flores Timur 3.523.310.000 2.455.970.000 3.668.760.000
404 5 Kab. Kupang 4.534.660.000 2.133.820.000 1.271.370.000
405 6 Kab. Lembata 2.136.570.000 2.054.040.000 1.633.240.000
406 7 Kab. Manggarai 3.415.920.000 1.939.180.000 1.540.780.000
407 8 Kab. Ngada 2.616.250.000 1.880.960.000 1.378.010.000
408 9 Kab. Sikka 3.422.250.000 1.635.670.000 1.366.840.000
409 10 Kab. Sumba Barat 3.341.210.000 1.667.640.000 2.194.960.000
410 11 Kab. Sumba Timur 2.366.380.000 1.525.550.000 1.482.610.000
411 12 Kab. Timor Tengah Selatan 4.175.780.000 2.059.360.000 1.581.400.000
412 13 Kab. Timor Tengah Utara 3.750.200.000 1.972.660.000 1.381.440.000
413 14 Kota Kupang 2.507.960.000 1.516.330.000 2.147.740.000
414 15 Kab. Rote Ndao 2.456.470.000 1.513.250.000 1.839.120.000
415 16 Kab. Manggarai Barat 3.052.030.000 1.971.980.000 -
416 17 Kab. Nagekeo 3.351.410.000 1.687.190.000 -
417 18 Kab. Sumba Barat Daya 2.382.220.000 2.561.170.000 -
418 19 Kab. Sumba Tengah 3.629.910.000 1.574.090.000 -
419 20 Kab. Manggarai Timur 2.973.350.000 1.927.400.000 -
420 21 Kab. Sabu Raijua 2.286.430.000 1.882.150.000 2.479.520.000
421 XXX Provinsi Maluku - 3.542.890.000 5.338.030.000
422 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 3.368.680.000 2.254.370.000 2.010.860.000
423 2 Kab. Maluku Tengah 4.478.960.000 2.942.140.000 2.377.880.000
424 3 Kab. Maluku Tenggara 4.158.660.000 1.812.490.000 2.043.180.000
425 4 Kab. Buru 3.059.230.000 1.528.990.000 1.298.710.000
426 5 Kota Ambon 2.866.740.000 2.117.270.000 -
427 6 Kab. Seram Bagian Barat 3.128.960.000 1.695.330.000 1.914.330.000
428 7 Kab. Seram Bagian Timur 4.960.610.000 1.740.820.000 1.596.960.000
429 8 Kab. Kepulauan Aru 2.507.720.000 2.119.080.000 1.838.550.000
430 9 Kota Tual 2.544.780.000 1.340.420.000 -
431 10 Kab. Maluku Barat Daya 4.779.150.000 2.146.680.000 -
432 11 Kab. Buru Selatan 3.609.140.000 1.274.170.000 1.801.050.000
433 XXXI Provinsi Maluku Utara - 2.130.110.000 4.161.600.000
434 1 Kab. Halmahera Tengah 4.564.430.000 1.482.140.000 2.238.140.000
435 2 Kab. Halmahera Barat 4.013.110.000 1.988.030.000 1.520.880.000
436 3 Kota Ternate 3.254.010.000 2.006.150.000 -
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
437 4 Kab. Halmahera Timur 3.942.740.000 1.338.030.000 1.704.540.000
438 5 Kota Tidore Kepulauan 2.350.750.000 1.603.790.000 2.486.340.000
439 6 Kab. Kepulauan Sula 4.798.510.000 2.080.720.000 2.694.450.000
440 7 Kab. Halmahera Selatan 3.852.290.000 1.454.720.000 1.581.510.000
441 8 Kab. Halmahera Utara 3.758.380.000 1.611.730.000 1.789.810.000
442 9 Kab. Pulau Morotai 3.796.370.000 1.845.030.000 1.996.950.000
443 XXXII Provinsi Papua - 5.050.490.000 12.030.780.000
444 1 Kab. Biak Numfor 5.445.030.000 2.363.390.000 1.786.230.000
445 2 Kab. Jayapura 2.741.600.000 1.878.850.000 1.501.980.000
446 3 Kab. Jayawijaya 5.900.640.000 2.918.560.000 3.404.480.000
447 4 Kab. Merauke 7.267.460.000 3.044.890.000 3.250.050.000
448 5 Kab. Mimika 2.628.310.000 2.836.460.000 2.324.740.000
449 6 Kab. Nabire 3.933.130.000 2.412.850.000 1.934.910.000
450 7 Kab. Paniai 3.813.050.000 2.913.470.000 3.064.670.000
451 8 Kab. Puncak Jaya 6.467.220.000 3.914.470.000 5.837.860.000
452 9 Kab. Kepulauan Yapen 5.045.270.000 2.262.310.000 2.988.790.000
453 10 Kota Jayapura 4.212.680.000 2.351.650.000 -
454 11 Kab. Sarmi 6.596.210.000 2.498.650.000 -
455 12 Kab. Keerom 4.046.900.000 2.140.370.000 2.303.870.000
456 13 Kab. Yahukimo 4.563.160.000 3.305.610.000 2.350.910.000
457 14 Kab. Pegunungan Bintang 7.433.080.000 3.168.260.000 6.710.550.000
458 15 Kab. Tolikara 11.398.820.000 4.670.940.000 -
459 16 Kab. Boven Digoel 3.476.050.000 1.659.760.000 2.132.570.000
460 17 Kab. Mappi 5.039.570.000 2.213.600.000 1.780.890.000
461 18 Kab. Asmat 4.861.540.000 1.784.920.000 3.013.140.000
462 19 Kab. Waropen 3.805.430.000 1.555.910.000 -
463 20 Kab. Supiori 5.146.160.000 1.718.630.000 3.221.880.000
464 21 Kab. Mamberamo Raya 4.842.620.000 1.883.190.000 3.639.540.000
465 22 Kab. Mamberamo Tengah 6.475.840.000 2.937.570.000 -
466 23 Kab. Yalimo 7.753.110.000 3.641.510.000 -
467 24 Kab. Lanny Jaya 7.941.250.000 2.874.120.000 2.708.650.000
468 25 Kab. Nduga 9.038.860.000 4.453.990.000 -
469 26 Kab. Puncak 6.155.190.000 3.537.470.000 -
470 27 Kab. Dogiyai 3.991.020.000 2.880.540.000 -
471 28 Kab. Intan Jaya 10.011.370.000 4.131.130.000 -
472 29 Kab. Deiyai 4.137.360.000 2.616.140.000 -
473 XXXIII Provinsi Papua Barat - 2.532.720.000 -
474 1 Kab. Sorong 2.756.820.000 1.358.850.000 2.237.530.000
475 2 Kab. Manokwari 3.986.060.000 1.968.330.000 2.587.060.000
476 3 Kab. Fakfak 3.955.620.000 2.783.960.000 1.653.490.000
477 4 Kota Sorong 2.432.850.000 2.325.930.000 1.511.670.000
478 5 Kab. Sorong Selatan 3.687.180.000 1.404.810.000 1.591.970.000
479 6 Kab. Raja Ampat 4.837.010.000 2.790.140.000 2.164.220.000
480 7 Kab. Teluk Bintuni 3.891.600.000 1.481.090.000 1.452.280.000
481 8 Kab. Teluk Wondama 3.812.730.000 1.313.070.000 2.115.990.000
482 9 Kab. Kaimana 3.390.200.000 1.463.470.000 2.962.250.000
483 10 Kab. Maybrat 5.788.030.000 2.658.300.000 -
484 11 Kab. Tambrauw 3.329.740.000 2.299.700.000 -
Jumlah Kab/Kota 418 438 372
Rata-rata Alokasi 2.994.267.943 2.378.276.256 1.764.576.075
Jumlah Total Alokasi 1.251.604.000.000 1.041.685.000.000 656.422.300.000
Jumlah Provinsi - 28 26
Rata-rata Alokasi - 2.107.142.857 4.661.103.846
Jumlah Total Alokasi - 59.000.000.000 121.188.700.000
Total Daerah 418 466 398
Rata-rata nasional 2.994.267.943 2.361.984.979 1.953.796.482
Jumlah Total Nasional 1.251.604.000.000 1.100.685.000.000 777.611.000.000
LAMPIRAN 12.1
9 10 (dalam rupiah)
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
1 I Provinsi Aceh - 1.513.620.000 6.107.210.000
2 1 Kab. Aceh Barat 4.021.060.000 1.401.100.000 1.782.990.000
3 2 Kab. Aceh Besar 2.226.030.000 1.715.950.000 1.279.200.000
4 3 Kab. Aceh Selatan 3.396.290.000 1.643.120.000 1.770.010.000
5 4 Kab. Aceh Singkil 2.093.450.000 1.312.290.000 1.589.360.000
6 5 Kab. Aceh Tengah 3.216.580.000 1.869.890.000 1.750.000.000
7 6 Kab. Aceh Tenggara 1.984.420.000 1.973.030.000 1.379.050.000
8 7 Kab. Aceh Timur 3.846.570.000 2.504.330.000 1.852.670.000
9 8 Kab. Aceh Utara 4.909.030.000 3.602.430.000 1.923.450.000
10 9 Kab. Bireuen 3.960.790.000 2.197.480.000 1.732.750.000
11 10 Kab. Pidie 2.894.640.000 2.768.850.000 2.452.100.000
12 11 Kab. Simeulue 2.893.990.000 1.853.610.000 1.614.950.000
13 12 Kota Banda Aceh 2.313.500.000 2.380.890.000 1.825.320.000
14 13 Kota Sabang 1.782.950.000 1.291.600.000 1.416.410.000
15 14 Kota Langsa 1.973.360.000 1.425.790.000 1.664.150.000
16 15 Kota Lhokseumawe 1.932.570.000 2.231.400.000 -
17 16 Kab. Nagan Raya 3.589.650.000 2.166.980.000 2.132.460.000
18 17 Kab. Aceh Jaya 3.300.200.000 1.142.730.000 1.617.230.000
19 18 Kab. Aceh Barat Daya 2.764.030.000 2.215.250.000 1.604.440.000
20 19 Kab. Gayo Lues 1.947.180.000 1.285.160.000 1.335.860.000
21 20 Kab. Aceh Tamiang 2.377.670.000 1.970.910.000 1.556.160.000
22 21 Kab. Bener Meriah 3.098.780.000 1.634.980.000 1.195.530.000
23 22 Kab. Pidie Jaya 1.951.140.000 1.944.910.000 1.889.440.000
24 23 Kota Subulussalam 1.866.890.000 1.346.730.000 1.420.230.000
25 II Provinsi Sumatera Utara - 2.379.400.000 4.078.880.000
26 1 Kab. Asahan 4.342.470.000 2.616.700.000 1.307.660.000
27 2 Kab. Dairi 2.351.970.000 1.770.810.000 1.083.350.000
28 3 Kab. Deli Serdang - 4.369.140.000 2.021.820.000
29 4 Kab. Karo 2.947.960.000 1.896.930.000 1.684.020.000
30 5 Kab. Labuhanbatu 1.870.370.000 1.519.420.000 1.518.340.000
31 6 Kab. Langkat 3.628.350.000 2.716.600.000 1.472.040.000
32 7 Kab. Mandailing Natal 3.369.300.000 2.305.890.000 3.214.540.000
33 8 Kab. Nias 1.836.380.000 1.609.720.000 1.678.100.000
34 9 Kab. Simalungun 3.962.250.000 2.568.500.000 2.344.480.000
35 10 Kab. Tapanuli Selatan 2.874.880.000 1.806.440.000 1.738.290.000
36 11 Kab. Tapanuli Tengah 2.901.660.000 2.407.940.000 1.397.910.000
37 12 Kab. Tapanuli Utara 1.977.730.000 1.877.870.000 1.489.660.000
38 13 Kab. Toba Samosir 2.137.280.000 1.738.060.000 1.605.410.000
39 14 Kota Binjai 2.230.980.000 1.338.620.000 1.279.110.000
40 15 Kota Medan - 3.669.800.000 2.356.030.000
41 16 Kota Pematangsiantar 1.854.270.000 1.396.340.000 1.492.030.000
42 17 Kota Sibolga 2.332.870.000 1.245.990.000 1.648.660.000
43 18 Kota Tanjungbalai 2.588.110.000 1.872.530.000 1.203.630.000
44 19 Kota Tebing Tinggi 1.672.960.000 1.196.340.000 1.503.560.000
45 20 Kota Padangsidempuan 2.075.290.000 1.378.090.000 1.507.520.000
46 21 Kab. Pakpak Bharat 2.204.860.000 1.472.300.000 1.287.650.000
47 22 Kab. Nias Selatan 3.584.230.000 2.867.730.000 2.611.570.000
48 23 Kab. Humbang Hasundutan 2.017.380.000 1.541.620.000 2.528.030.000
49 24 Kab. Serdang Bedagai 2.733.980.000 2.511.920.000 1.570.600.000
50 25 Kab. Samosir 2.368.630.000 1.874.390.000 1.426.170.000
51 26 Kab. Batubara 2.159.600.000 2.074.300.000 1.909.530.000
52 27 Kab. Padang Lawas 2.464.690.000 1.525.010.000 958.510.000
53 28 Kab. Padang Lawas Utara 2.346.670.000 1.028.170.000 1.071.410.000
54 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 2.087.630.000 1.093.840.000 1.296.590.000
55 30 Kab. Labuhanbatu Utara 2.265.320.000 1.511.040.000 1.728.320.000
56 31 Kab. Nias Utara 2.466.780.000 1.664.220.000 -
57 32 Kab. Nias Barat 3.525.700.000 1.386.640.000 -
58 33 Kota Gunungsitoli 2.013.590.000 1.369.100.000 -
59 III Provinsi Sumatera Barat - 1.120.770.000 3.979.680.000
60 1 Kab. Lima puluh Kota 2.325.270.000 2.065.540.000 1.847.930.000
61 2 Kab. Agam 2.401.550.000 2.406.420.000 1.934.100.000
62 3 Kab. Kepulauan Mentawai 4.892.630.000 1.531.650.000 1.662.060.000
63 4 Kab. Padang Pariaman 2.312.800.000 2.358.500.000 1.530.940.000
64 5 Kab. Pasaman 2.585.500.000 1.944.070.000 1.559.400.000
65 6 Kab. Pesisir Selatan 4.154.160.000 3.032.720.000 2.007.700.000
66 7 Kab. Sijunjung 2.018.640.000 1.741.360.000 1.355.910.000
67 8 Kab. Solok 1.911.020.000 2.196.760.000 1.553.440.000
ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2014
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.07/2013
NO KET DAERAH
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
68 9 Kab. Tanah Datar 2.186.770.000 1.426.140.000 1.507.150.000
69 10 Kota Bukittinggi 1.950.570.000 1.349.480.000 -
70 11 Kota Padang Panjang 1.752.860.000 1.759.080.000 1.650.580.000
71 12 Kota Padang 2.210.820.000 3.537.130.000 1.075.350.000
72 13 Kota Payakumbuh 1.867.290.000 1.092.650.000 1.543.280.000
73 14 Kota Sawahlunto 1.913.370.000 1.514.280.000 1.608.670.000
74 15 Kota Solok 2.240.800.000 1.121.380.000 -
75 16 Kota Pariaman 1.993.770.000 1.315.820.000 -
76 17 Kab. Pasaman Barat 2.270.790.000 2.837.320.000 1.190.250.000
77 18 Kab. Dharmasraya 2.029.050.000 1.497.270.000 1.265.970.000
78 19 Kab. Solok Selatan 2.527.330.000 1.318.540.000 1.356.970.000
79 IV Provinsi Riau - - -
80 1 Kab. Bengkalis - - 3.223.510.000
81 2 Kab. Indragiri Hilir 5.557.210.000 - 3.617.060.000
82 V Provinsi Kepulauan Riau - 1.816.780.000 3.524.570.000
83 1 Kab. Bintan 3.163.090.000 - -
84 2 Kab. Natuna 1.837.820.000 1.272.300.000 1.421.620.000
85 3 Kab. Karimun 3.731.000.000 - -
86 4 Kota Batam - 3.099.010.000 1.877.900.000
87 5 Kab. Kepulauan Anambas 2.180.260.000 936.830.000 1.468.740.000
88 VI Provinsi Jambi - 2.041.560.000 3.538.040.000
89 1 Kab. Batanghari - 2.545.470.000 -
90 2 Kab. Bungo 2.268.380.000 1.637.610.000 1.522.810.000
91 3 Kab. Kerinci 3.640.480.000 1.923.980.000 1.271.130.000
92 4 Kab. Merangin 3.990.780.000 1.583.500.000 1.850.350.000
93 5 Kab. Muaro Jambi 3.183.040.000 1.775.860.000 2.716.600.000
94 6 Kab. Sarolangun 2.248.520.000 2.252.750.000 2.290.980.000
95 7 Kab. Tebo 2.533.590.000 1.961.640.000 1.386.150.000
96 8 Kota Jambi 2.035.250.000 2.834.120.000 1.313.870.000
97 9 Kota Sungai Penuh 1.753.620.000 1.041.360.000 -
98 VII Provinsi Sumatera Selatan - 3.100.970.000 3.340.540.000
99 1 Kab. Lahat 2.869.300.000 1.230.240.000 1.347.180.000
100 2 Kab. Musi Rawas 2.391.830.000 1.569.750.000 2.527.690.000
101 3 Kab. Ogan Komering Ilir 1.967.650.000 2.281.350.000 1.476.350.000
102 4 Kota Palembang 3.289.050.000 5.149.290.000 -
103 5 Kota Pagar Alam 2.005.380.000 1.088.520.000 1.494.010.000
104 6 Kota Lubuklinggau 1.936.430.000 1.466.730.000 1.456.430.000
105 7 Kota Prabumulih 2.734.420.000 1.532.940.000 1.231.390.000
106 8 Kab. Banyuasin 2.820.430.000 3.109.010.000 1.231.120.000
107 9 Kab. Ogan Ilir 1.847.180.000 2.411.120.000 -
108 10 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1.976.370.000 2.343.750.000 1.937.730.000
109 11 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2.680.160.000 1.368.450.000 1.907.400.000
110 12 Kab. Empat Lawang 2.314.240.000 1.153.340.000 1.011.090.000
111 VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 1.343.300.000 3.342.880.000
112 1 Kab. Bangka 2.231.170.000 1.162.660.000 1.349.760.000
113 2 Kab. Belitung 1.790.430.000 1.374.270.000 1.234.920.000
114 3 Kota Pangkal Pinang 1.796.620.000 1.059.270.000 1.434.080.000
115 4 Kab. Bangka Selatan 2.153.280.000 1.252.520.000 1.331.860.000
116 5 Kab. Bangka Tengah 2.348.990.000 1.372.870.000 1.238.900.000
117 6 Kab. Bangka Barat 2.060.330.000 1.092.360.000 1.161.900.000
118 7 Kab. Belitung Timur 1.804.960.000 1.118.160.000 1.240.840.000
119 IX Provinsi Bengkulu - 1.579.050.000 5.852.310.000
120 1 Kab. Bengkulu Selatan 4.011.690.000 1.597.810.000 1.619.910.000
121 2 Kab. Bengkulu Utara 2.893.920.000 1.958.800.000 1.592.200.000
122 3 Kab. Rejang Lebong 3.561.650.000 1.628.410.000 2.069.210.000
123 4 Kota Bengkulu 2.624.830.000 1.284.700.000 2.404.380.000
124 5 Kab. Kaur 3.584.970.000 1.759.090.000 2.466.860.000
125 6 Kab. Seluma 3.269.160.000 1.322.280.000 1.685.030.000
126 7 Kab. Mukomuko 3.541.240.000 2.092.500.000 1.942.370.000
127 8 Kab. Lebong 3.652.260.000 1.322.920.000 2.388.760.000
128 9 Kab. Kepahiang 2.881.190.000 1.723.880.000 1.398.780.000
129 10 Kab. Bengkulu Tengah 2.588.660.000 1.367.460.000 2.213.000.000
130 X Provinsi Lampung - 2.600.440.000 2.369.150.000
131 1 Kab. Lampung Barat 3.773.630.000 2.310.610.000 1.635.670.000
132 2 Kab. Lampung Selatan 2.911.120.000 3.914.090.000 1.353.070.000
133 3 Kab. Lampung Tengah 2.538.260.000 3.406.440.000 1.136.990.000
134 4 Kab. Lampung Utara 2.288.330.000 2.346.400.000 1.583.040.000
135 5 Kab. Lampung Timur 3.501.560.000 2.788.440.000 -
136 6 Kab. Tanggamus 3.515.870.000 2.151.380.000 1.836.550.000
137 7 Kab. Tulang Bawang 2.961.160.000 2.065.470.000 1.566.830.000
138 8 Kab. Way Kanan 2.281.870.000 2.151.030.000 1.035.740.000
139 9 Kota Bandar Lampung 2.803.670.000 - -
140 10 Kota Metro 1.823.970.000 1.422.340.000 2.034.550.000
141 11 Kab. Pesawaran 2.688.110.000 2.159.630.000 -
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
142 12 Kab. Pringsewu 1.688.290.000 1.510.100.000 1.685.570.000
143 13 Kab. Mesuji 2.063.210.000 2.178.810.000 -
144 14 Kab. Tulang Bawang Barat 2.801.420.000 1.921.760.000 -
145 XI Provinsi Jawa Barat - 2.468.720.000 -
146 1 Kab. Bandung - 11.631.610.000 2.600.690.000
147 2 Kab. Bekasi - 5.179.360.000 -
148 3 Kab. Bogor - 12.403.940.000 3.023.680.000
149 4 Kab. Ciamis 4.027.040.000 3.951.100.000 1.911.300.000
150 5 Kab. Cianjur - 4.406.620.000 -
151 6 Kab. Cirebon 4.705.610.000 6.943.840.000 1.874.820.000
152 7 Kab. Garut 3.087.790.000 7.667.880.000 1.952.960.000
153 8 Kab. Indramayu 3.026.700.000 5.088.600.000 -
154 9 Kab. Karawang 3.566.900.000 10.371.400.000 -
155 10 Kab. Kuningan 4.165.690.000 5.022.340.000 1.812.030.000
156 11 Kab. Majalengka 3.780.680.000 5.269.960.000 1.698.640.000
157 12 Kab. Subang 3.242.350.000 4.066.530.000 -
158 13 Kab. Sukabumi 5.025.160.000 7.112.830.000 2.086.020.000
159 14 Kab. Sumedang 1.981.490.000 4.973.450.000 1.759.210.000
160 15 Kab. Tasikmalaya 2.865.140.000 5.102.640.000 1.451.300.000
161 16 Kota Bandung - 4.460.600.000 -
162 17 Kota Bekasi - 5.053.330.000 -
163 18 Kota Bogor - 4.292.100.000 -
164 19 Kota Cirebon 2.228.040.000 2.654.280.000 1.442.700.000
165 20 Kota Depok - 3.614.580.000 -
166 21 Kota Sukabumi 2.296.080.000 1.435.180.000 1.331.050.000
167 22 Kota Cimahi 2.130.200.000 1.562.810.000 1.533.220.000
168 23 Kota Tasikmalaya 1.883.930.000 2.594.610.000 1.617.150.000
169 24 Kota Banjar 1.847.420.000 1.384.910.000 1.376.210.000
170 XII Provinsi Banten - - 5.626.780.000
171 1 Kab. Lebak 2.421.630.000 4.780.200.000 1.578.370.000
172 2 Kab. Pandeglang 2.770.580.000 5.081.540.000 1.463.630.000
173 3 Kab. Serang - 4.353.620.000 2.107.320.000
174 4 Kab. Tangerang - 5.534.150.000 -
175 5 Kota Serang 1.697.600.000 1.760.150.000 -
176 XIII Provinsi Jawa Tengah - 1.778.170.000 6.475.450.000
177 1 Kab. Banjarnegara 3.716.530.000 1.917.410.000 1.611.010.000
178 2 Kab. Banyumas 4.033.840.000 4.091.620.000 1.693.660.000
179 3 Kab. Batang 1.796.740.000 2.259.730.000 1.328.120.000
180 4 Kab. Blora 3.007.550.000 2.417.140.000 1.576.060.000
181 5 Kab. Boyolali 3.282.450.000 2.512.330.000 2.410.800.000
182 6 Kab. Brebes 2.816.960.000 6.358.140.000 2.078.460.000
183 7 Kab. Cilacap 2.242.070.000 4.352.880.000 2.348.560.000
184 8 Kab. Demak 1.978.910.000 3.944.990.000 1.475.840.000
185 9 Kab. Grobogan 2.273.960.000 4.191.400.000 1.435.550.000
186 10 Kab. Jepara 2.856.390.000 4.975.560.000 1.873.320.000
187 11 Kab. Karanganyar 1.935.920.000 3.190.580.000 1.355.290.000
188 12 Kab. Kebumen 2.309.640.000 4.574.450.000 1.260.800.000
189 13 Kab. Kendal 2.169.110.000 3.968.670.000 1.872.620.000
190 14 Kab. Klaten 2.462.260.000 4.469.900.000 -
191 15 Kab. Kudus 1.811.440.000 3.274.030.000 1.399.800.000
192 16 Kab. Magelang 1.754.660.000 2.793.730.000 1.487.650.000
193 17 Kab. Pati 1.888.820.000 5.177.480.000 2.246.870.000
194 18 Kab. Pekalongan 1.804.720.000 2.901.390.000 1.619.380.000
195 19 Kab. Pemalang 1.938.010.000 3.516.020.000 1.273.350.000
196 20 Kab. Purbalingga 2.005.340.000 2.982.560.000 1.403.870.000
197 21 Kab. Purworejo 2.404.570.000 2.743.430.000 1.680.530.000
198 22 Kab. Rembang 2.238.010.000 2.863.100.000 1.511.060.000
199 23 Kab. Semarang 2.102.620.000 2.511.310.000 2.826.000.000
200 24 Kab. Sragen 2.299.020.000 2.418.570.000 2.017.600.000
201 25 Kab. Sukoharjo 3.700.590.000 3.700.280.000 1.574.720.000
202 26 Kab. Tegal 2.670.440.000 3.727.150.000 1.843.820.000
203 27 Kab. Temanggung 2.968.640.000 2.329.580.000 1.412.630.000
204 28 Kab. Wonogiri 2.096.020.000 2.664.250.000 1.520.500.000
205 29 Kab. Wonosobo 2.198.120.000 3.322.280.000 1.488.470.000
206 30 Kota Magelang 2.069.070.000 1.394.810.000 1.563.480.000
207 31 Kota Pekalongan 1.964.630.000 1.791.440.000 1.438.200.000
208 32 Kota Salatiga 1.702.880.000 1.166.430.000 1.339.440.000
209 33 Kota Semarang - 4.811.660.000 -
210 34 Kota Surakarta 2.536.030.000 1.362.160.000 1.223.500.000
211 35 Kota Tegal 1.798.460.000 1.140.000.000 1.402.460.000
212 XIV Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - 1.818.680.000 -
213 1 Kab. Bantul 3.263.860.000 3.258.150.000 1.555.330.000
214 2 Kab. Gunung Kidul 2.401.650.000 2.656.420.000 1.415.260.000
215 3 Kab. Kulon Progo 1.916.190.000 1.896.350.000 1.259.420.000
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
216 4 Kab. Sleman - 2.957.020.000 1.651.230.000
217 XV Provinsi Jawa Timur - 3.932.640.000 9.728.320.000
218 1 Kab. Bangkalan 2.446.740.000 3.898.890.000 1.667.080.000
219 2 Kab. Banyuwangi - 3.205.280.000 1.698.040.000
220 3 Kab. Blitar 2.804.940.000 3.150.530.000 1.459.440.000
221 4 Kab. Bojonegoro 3.353.670.000 4.022.500.000 2.276.600.000
222 5 Kab. Bondowoso 2.074.090.000 3.071.080.000 1.467.300.000
223 6 Kab. Gresik - 4.215.960.000 -
224 7 Kab. Jember - 3.510.210.000 1.908.440.000
225 8 Kab. Jombang - 4.390.950.000 -
226 9 Kab. Kediri - 4.381.910.000 -
227 10 Kab. Lamongan 2.185.460.000 5.503.940.000 2.228.540.000
228 11 Kab. Lumajang 1.967.470.000 3.052.720.000 1.371.010.000
229 12 Kab. Madiun 2.909.720.000 3.249.220.000 1.756.680.000
230 13 Kab. Magetan 2.752.390.000 2.952.820.000 1.270.190.000
231 14 Kab. Malang - 5.501.930.000 2.027.640.000
232 15 Kab. Mojokerto - 4.359.040.000 2.036.580.000
233 16 Kab. Nganjuk 2.368.290.000 3.498.080.000 2.154.360.000
234 17 Kab. Ngawi 2.245.000.000 3.357.810.000 1.277.970.000
235 18 Kab. Pacitan 2.608.180.000 2.230.290.000 1.314.810.000
236 19 Kab. Pamekasan 3.125.400.000 3.298.330.000 1.758.790.000
237 20 Kab. Pasuruan - 3.141.940.000 -
238 21 Kab. Ponorogo 1.996.150.000 3.055.210.000 1.732.960.000
239 22 Kab. Probolinggo 2.301.200.000 2.831.420.000 1.520.660.000
240 23 Kab. Sampang 2.133.670.000 4.357.270.000 1.474.970.000
241 24 Kab. Sidoarjo - 4.558.040.000 -
242 25 Kab. Situbondo 2.064.900.000 5.223.390.000 1.558.600.000
243 26 Kab. Sumenep - 4.614.180.000 -
244 27 Kab. Trenggalek 2.008.040.000 2.501.260.000 1.549.050.000
245 28 Kab. Tuban - 2.398.210.000 -
246 29 Kab. Tulungagung 2.304.060.000 2.081.040.000 1.943.950.000
247 30 Kota Blitar 2.582.220.000 1.473.660.000 1.493.820.000
248 31 Kota Kediri 1.679.980.000 2.008.560.000 1.724.510.000
249 32 Kota Madiun 1.868.310.000 1.167.180.000 1.160.140.000
250 33 Kota Malang - 2.464.770.000 -
251 34 Kota Mojokerto 1.644.020.000 998.980.000 1.516.760.000
252 35 Kota Pasuruan 1.969.840.000 1.446.290.000 1.167.660.000
253 36 Kota Probolinggo 1.623.590.000 1.661.750.000 1.319.040.000
254 37 Kota Surabaya - 6.312.350.000 -
255 38 Kota Batu 1.766.970.000 1.327.860.000 -
256 XVI Provinsi Kalimantan Barat - 1.972.600.000 5.672.840.000
257 1 Kab. Bengkayang 2.243.350.000 1.768.000.000 1.773.410.000
258 2 Kab. Landak 4.497.360.000 2.087.660.000 1.712.670.000
259 3 Kab. Kapuas Hulu 3.722.430.000 1.564.650.000 1.501.740.000
260 4 Kab. Ketapang 5.728.980.000 2.470.030.000 2.272.080.000
261 5 Kab. Pontianak 3.038.870.000 1.425.190.000 1.478.630.000
262 6 Kab. Sambas 3.986.430.000 1.992.630.000 2.242.700.000
263 7 Kab. Sanggau 2.500.520.000 1.939.490.000 1.439.930.000
264 8 Kab. Sintang 4.260.330.000 2.420.220.000 1.296.400.000
265 9 Kota Singkawang 2.019.130.000 1.892.080.000 2.065.450.000
266 10 Kab. Sekadau 2.046.550.000 1.769.880.000 1.076.580.000
267 11 Kab. Melawi 3.829.150.000 2.420.090.000 2.112.120.000
268 12 Kab. Kayong Utara 2.941.110.000 1.636.030.000 -
269 13 Kab. Kubu Raya 2.208.790.000 2.593.330.000 -
270 XVII Provinsi Kalimantan Tengah - 1.024.000.000 3.890.600.000
271 1 Kab. Barito Selatan 2.574.880.000 1.426.570.000 1.596.830.000
272 2 Kab. Barito Utara 2.293.430.000 1.081.920.000 -
273 3 Kab. Kapuas 5.021.250.000 - -
274 4 Kab. Kotawaringin Barat 3.317.000.000 1.032.280.000 2.527.770.000
275 5 Kota Palangka Raya 2.277.110.000 1.891.220.000 -
276 6 Kab. Barito Timur 2.142.220.000 1.017.000.000 1.812.890.000
277 7 Kab. Murung Raya - - 2.020.190.000
278 8 Kab. Pulang Pisau 2.457.120.000 1.551.620.000 1.424.320.000
279 9 Kab. Gunung Mas 2.278.950.000 1.240.480.000 1.238.400.000
280 10 Kab. Lamandau 2.305.920.000 1.499.410.000 -
281 11 Kab. Sukamara 3.132.530.000 1.003.060.000 1.168.640.000
282 12 Kab. Katingan 3.162.980.000 1.547.960.000 1.380.470.000
283 13 Kab. Seruyan 2.479.800.000 996.540.000 1.150.800.000
284 XVIII Provinsi Kalimantan Selatan - 2.061.370.000 3.299.260.000
285 1 Kab. Barito Kuala 2.257.610.000 1.768.150.000 1.246.080.000
286 2 Kab. Hulu Sungai Selatan 1.818.270.000 1.072.330.000 1.384.480.000
287 3 Kab. Hulu Sungai Tengah 2.375.920.000 1.321.400.000 1.178.230.000
288 4 Kab. Hulu Sungai Utara 1.931.930.000 1.556.540.000 1.782.680.000
289 5 Kab. Kotabaru 3.584.170.000 - 2.133.520.000
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
290 6 Kab. Tapin 1.942.460.000 1.074.030.000 1.110.910.000
291 7 Kota Banjarbaru 2.803.120.000 1.525.030.000 1.248.710.000
292 8 Kab. Tanah Bumbu 3.549.370.000 - -
293 XIX Provinsi Kalimantan Timur - - -
295 1 Kab. Kutai Kartanegara - - 3.300.770.000
296 2 Kab. Kutai Barat 2.289.290.000 1.940.830.000 1.772.650.000
299 3 Kab. Penajam Paser Utara - - 2.216.250.000
293 XX Provinsi Kalimantan Utara - - -
294 1 Kab. Bulungan 3.872.900.000 - -
297 2 Kab. Malinau 3.630.930.000 1.418.830.000 1.170.480.000
298 3 Kab. Nunukan 2.248.500.000 1.145.450.000 1.144.710.000
300 XXI Provinsi Sulawesi Utara - 1.838.040.000 4.559.680.000
301 1 Kab. Bolaang Mongondow 3.582.840.000 1.714.710.000 1.466.360.000
302 2 Kab. Minahasa 3.468.350.000 3.033.910.000 1.559.840.000
303 3 Kab. Kepulauan Sangihe 3.300.590.000 1.861.470.000 2.775.580.000
304 4 Kota Bitung 2.856.150.000 1.772.270.000 1.515.540.000
305 5 Kota Manado 2.332.220.000 2.437.130.000 -
306 6 Kab. Kepulauan Talaud 4.476.710.000 2.093.200.000 4.541.210.000
307 7 Kab. Minahasa Selatan 2.314.020.000 2.338.680.000 2.361.610.000
308 8 Kota Tomohon 2.020.030.000 1.542.230.000 -
309 9 Kab. Minahasa Utara 2.827.820.000 1.884.200.000 1.252.880.000
310 10 Kota Kotamobagu 2.082.360.000 1.369.080.000 1.768.640.000
311 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 5.166.130.000 1.755.850.000 1.957.430.000
312 12 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2.842.540.000 1.316.620.000 1.898.560.000
313 13 Kab. Minahasa Tenggara 2.298.750.000 1.462.960.000 -
314 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.851.560.000 1.353.400.000 -
315 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.822.140.000 1.505.830.000 1.587.980.000
316 XXII Provinsi Gorontalo - 1.827.460.000 -
317 1 Kab. Boalemo 3.397.290.000 1.563.070.000 1.794.340.000
318 2 Kab. Gorontalo 2.125.450.000 2.352.510.000 1.427.280.000
319 3 Kota Gorontalo 2.509.900.000 1.830.900.000 2.949.570.000
320 4 Kab. Pohuwato 3.760.090.000 1.656.370.000 1.650.090.000
321 5 Kab. Bone Bolango 3.267.470.000 1.715.450.000 3.027.540.000
322 6 Kab. Gorontalo Utara 2.206.390.000 1.527.670.000 -
323 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah - 1.375.420.000 3.420.760.000
324 1 Kab. Banggai 2.628.850.000 1.660.540.000 1.200.700.000
325 2 Kab. Banggai Kepulauan 3.220.970.000 1.672.740.000 1.496.590.000
326 3 Kab. Buol 2.446.180.000 1.934.750.000 1.255.710.000
327 4 Kab. Toli-Toli 2.886.420.000 1.759.390.000 1.519.370.000
328 5 Kab. Donggala 2.485.450.000 1.707.040.000 1.410.700.000
329 6 Kab. Morowali 2.247.890.000 1.653.080.000 2.898.310.000
330 7 Kab. Poso 2.179.800.000 1.908.720.000 1.728.540.000
331 8 Kota Palu 1.891.730.000 2.014.680.000 1.675.580.000
332 9 Kab. Parigi Moutong 2.706.830.000 2.522.230.000 1.361.540.000
333 10 Kab. Tojo Una-Una 3.246.420.000 1.683.920.000 1.537.560.000
334 11 Kab. Sigi 3.937.690.000 1.523.330.000 -
335 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan - 1.652.500.000 4.898.720.000
336 1 Kab. Bantaeng 1.886.430.000 1.138.400.000 1.538.380.000
337 2 Kab. Barru 2.405.370.000 1.688.150.000 1.759.920.000
338 3 Kab. Bone 3.583.780.000 3.287.380.000 1.742.790.000
339 4 Kab. Bulukumba 2.399.140.000 2.399.090.000 1.933.650.000
340 5 Kab. Enrekang 2.322.680.000 2.641.780.000 1.238.460.000
341 6 Kab. Gowa 3.864.670.000 4.530.260.000 1.422.850.000
342 7 Kab. Jeneponto 2.878.850.000 2.331.540.000 1.288.180.000
343 8 Kab. Luwu 2.980.060.000 1.824.310.000 1.727.800.000
344 9 Kab. Luwu Utara 3.295.420.000 1.289.890.000 1.417.570.000
345 10 Kab. Maros 3.874.900.000 1.922.190.000 1.638.260.000
346 11 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 4.788.760.000 1.323.010.000 1.906.420.000
347 12 Kab. Pinrang 2.626.540.000 2.383.090.000 1.497.530.000
348 13 Kab. Kepulauan Selayar 3.308.350.000 2.001.810.000 1.411.490.000
349 14 Kab. Sidenreng Rappang 3.045.160.000 2.285.240.000 1.730.240.000
350 15 Kab. Sinjai 3.519.670.000 1.737.150.000 1.413.340.000
351 16 Kab. Soppeng 1.885.840.000 1.551.220.000 1.476.110.000
352 17 Kab. Takalar 2.809.530.000 2.774.760.000 1.926.570.000
353 18 Kab. Tana Toraja 2.202.480.000 2.841.260.000 1.343.770.000
354 19 Kab. Wajo 2.445.060.000 1.650.930.000 1.627.160.000
355 20 Kota Parepare 2.073.470.000 1.478.190.000 1.754.100.000
356 21 Kota Makassar 3.343.140.000 - -
357 22 Kota Palopo 1.982.080.000 1.423.420.000 1.432.030.000
358 23 Kab. Luwu Timur 2.629.420.000 2.343.890.000 1.640.770.000
359 24 Kab. Toraja Utara 3.217.800.000 1.452.150.000 -
360 XXV Provinsi Sulawesi Barat - 1.557.970.000 2.393.630.000
361 1 Kab. Majene 2.550.360.000 1.708.900.000 1.778.990.000
362 2 Kab. Mamuju 2.968.060.000 1.288.950.000 1.122.790.000
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
363 3 Kab. Polewali Mandar 2.898.530.000 1.960.770.000 1.332.750.000
364 4 Kab. Mamasa 2.933.680.000 1.566.470.000 1.394.180.000
365 5 Kab. Mamuju Utara 4.057.230.000 1.314.410.000 1.232.840.000
366 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara - 2.067.300.000 2.837.760.000
367 1 Kab. Buton 4.211.450.000 1.845.840.000 1.968.030.000
368 2 Kab. Konawe 2.639.650.000 1.940.220.000 1.522.910.000
369 3 Kab. Kolaka 3.405.760.000 1.797.170.000 1.344.890.000
370 4 Kab. Muna 5.295.510.000 1.914.630.000 1.361.650.000
371 5 Kota Kendari 2.033.060.000 2.074.250.000 1.187.610.000
372 6 Kota Bau-bau 2.826.040.000 1.394.390.000 3.269.500.000
373 7 Kab. Konawe Selatan 4.380.400.000 1.889.850.000 1.679.390.000
374 8 Kab. Bombana 4.122.700.000 1.734.980.000 2.171.400.000
375 9 Kab. Wakatobi 3.014.370.000 1.299.370.000 1.285.490.000
376 10 Kab. Kolaka Utara 3.097.280.000 1.505.700.000 1.998.010.000
377 11 Kab. Konawe Utara 2.131.030.000 1.514.930.000 1.254.270.000
378 12 Kab. Buton Utara 1.962.610.000 1.694.200.000 2.241.120.000
379 XXVII Provinsi Bali - 1.052.710.000 1.865.560.000
380 1 Kab. Bangli 2.193.390.000 1.148.000.000 1.232.930.000
381 2 Kab. Buleleng 2.619.570.000 1.966.350.000 1.820.760.000
382 3 Kab. Gianyar 1.757.940.000 1.837.510.000 1.329.480.000
383 4 Kab. Jembrana 1.792.030.000 1.274.950.000 1.401.380.000
384 5 Kab. Karangasem 2.085.600.000 1.734.380.000 1.467.070.000
385 6 Kab. Klungkung 2.299.050.000 1.663.280.000 1.400.220.000
386 7 Kab. Tabanan 2.113.570.000 1.570.650.000 1.825.820.000
387 8 Kota Denpasar - - 1.987.860.000
388 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat - - 3.832.610.000
389 1 Kab. Bima 2.824.210.000 2.291.800.000 1.867.650.000
390 2 Kab. Dompu 2.606.020.000 1.941.190.000 1.295.880.000
391 3 Kab. Lombok Barat 2.153.830.000 2.490.970.000 1.517.850.000
392 4 Kab. Lombok Tengah 2.004.350.000 3.188.750.000 1.590.600.000
393 5 Kab. Lombok Timur 3.882.550.000 5.061.040.000 1.190.970.000
394 6 Kab. Sumbawa 1.995.680.000 1.456.080.000 1.342.940.000
395 7 Kota Mataram 2.350.220.000 2.129.700.000 2.072.780.000
396 8 Kota Bima 1.875.970.000 1.339.800.000 -
397 9 Kab. Sumbawa Barat 2.393.630.000 1.523.960.000 1.107.280.000
398 10 Kab. Lombok Utara 1.748.330.000 1.454.130.000 1.039.440.000
399 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur - 1.820.320.000 5.023.060.000
400 1 Kab. Alor 2.920.630.000 1.929.720.000 2.628.470.000
401 2 Kab. Belu 3.025.990.000 2.610.240.000 1.779.150.000
402 3 Kab. Ende 3.734.480.000 2.006.810.000 1.297.490.000
403 4 Kab. Flores Timur 3.523.310.000 2.455.970.000 3.668.760.000
404 5 Kab. Kupang 4.534.660.000 2.133.820.000 1.271.370.000
405 6 Kab. Lembata 2.136.570.000 2.054.040.000 1.633.240.000
406 7 Kab. Manggarai 3.415.920.000 1.939.180.000 1.540.780.000
407 8 Kab. Ngada 2.616.250.000 1.880.960.000 1.378.010.000
408 9 Kab. Sikka 3.422.250.000 1.635.670.000 1.366.840.000
409 10 Kab. Sumba Barat 3.341.210.000 1.667.640.000 2.194.960.000
410 11 Kab. Sumba Timur 2.366.380.000 1.525.550.000 1.482.610.000
411 12 Kab. Timor Tengah Selatan 4.175.780.000 2.059.360.000 1.581.400.000
412 13 Kab. Timor Tengah Utara 3.750.200.000 1.972.660.000 1.381.440.000
413 14 Kota Kupang 2.507.960.000 1.516.330.000 2.147.740.000
414 15 Kab. Rote Ndao 2.456.470.000 1.513.250.000 1.839.120.000
415 16 Kab. Manggarai Barat 3.052.030.000 1.971.980.000 -
416 17 Kab. Nagekeo 3.351.410.000 1.687.190.000 -
417 18 Kab. Sumba Barat Daya 2.382.220.000 2.561.170.000 -
418 19 Kab. Sumba Tengah 3.629.910.000 1.574.090.000 -
419 20 Kab. Manggarai Timur 2.973.350.000 1.927.400.000 -
420 21 Kab. Sabu Raijua 2.286.430.000 1.882.150.000 2.479.520.000
421 XXX Provinsi Maluku - 3.542.890.000 5.338.030.000
422 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 3.368.680.000 2.254.370.000 2.010.860.000
423 2 Kab. Maluku Tengah 4.478.960.000 2.942.140.000 2.377.880.000
424 3 Kab. Maluku Tenggara 4.158.660.000 1.812.490.000 2.043.180.000
425 4 Kab. Buru 3.059.230.000 1.528.990.000 1.298.710.000
426 5 Kota Ambon 2.866.740.000 2.117.270.000 -
427 6 Kab. Seram Bagian Barat 3.128.960.000 1.695.330.000 1.914.330.000
428 7 Kab. Seram Bagian Timur 4.960.610.000 1.740.820.000 1.596.960.000
429 8 Kab. Kepulauan Aru 2.507.720.000 2.119.080.000 1.838.550.000
430 9 Kota Tual 2.544.780.000 1.340.420.000 -
431 10 Kab. Maluku Barat Daya 4.779.150.000 2.146.680.000 -
432 11 Kab. Buru Selatan 3.609.140.000 1.274.170.000 1.801.050.000
433 XXXI Provinsi Maluku Utara - 2.130.110.000 4.161.600.000
434 1 Kab. Halmahera Tengah 4.564.430.000 1.482.140.000 2.238.140.000
435 2 Kab. Halmahera Barat 4.013.110.000 1.988.030.000 1.520.880.000
436 3 Kota Ternate 3.254.010.000 2.006.150.000 -
ALOKASI ALOKASI ALOKASI
PELAYANAN
KESEHATAN DASAR
PELAYANAN
KEFARMASIAN
PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
NO KET DAERAH
437 4 Kab. Halmahera Timur 3.942.740.000 1.338.030.000 1.704.540.000
438 5 Kota Tidore Kepulauan 2.350.750.000 1.603.790.000 2.486.340.000
439 6 Kab. Kepulauan Sula 4.798.510.000 2.080.720.000 2.694.450.000
440 7 Kab. Halmahera Selatan 3.852.290.000 1.454.720.000 1.581.510.000
441 8 Kab. Halmahera Utara 3.758.380.000 1.611.730.000 1.789.810.000
442 9 Kab. Pulau Morotai 3.796.370.000 1.845.030.000 1.996.950.000
443 XXXII Provinsi Papua - 5.050.490.000 12.030.780.000
444 1 Kab. Biak Numfor 5.445.030.000 2.363.390.000 1.786.230.000
445 2 Kab. Jayapura 2.741.600.000 1.878.850.000 1.501.980.000
446 3 Kab. Jayawijaya 5.900.640.000 2.918.560.000 3.404.480.000
447 4 Kab. Merauke 7.267.460.000 3.044.890.000 3.250.050.000
448 5 Kab. Mimika 2.628.310.000 2.836.460.000 2.324.740.000
449 6 Kab. Nabire 3.933.130.000 2.412.850.000 1.934.910.000
450 7 Kab. Paniai 3.813.050.000 2.913.470.000 3.064.670.000
451 8 Kab. Puncak Jaya 6.467.220.000 3.914.470.000 5.837.860.000
452 9 Kab. Kepulauan Yapen 5.045.270.000 2.262.310.000 2.988.790.000
453 10 Kota Jayapura 4.212.680.000 2.351.650.000 -
454 11 Kab. Sarmi 6.596.210.000 2.498.650.000 -
455 12 Kab. Keerom 4.046.900.000 2.140.370.000 2.303.870.000
456 13 Kab. Yahukimo 4.563.160.000 3.305.610.000 2.350.910.000
457 14 Kab. Pegunungan Bintang 7.433.080.000 3.168.260.000 6.710.550.000
458 15 Kab. Tolikara 11.398.820.000 4.670.940.000 -
459 16 Kab. Boven Digoel 3.476.050.000 1.659.760.000 2.132.570.000
460 17 Kab. Mappi 5.039.570.000 2.213.600.000 1.780.890.000
461 18 Kab. Asmat 4.861.540.000 1.784.920.000 3.013.140.000
462 19 Kab. Waropen 3.805.430.000 1.555.910.000 -
463 20 Kab. Supiori 5.146.160.000 1.718.630.000 3.221.880.000
464 21 Kab. Mamberamo Raya 4.842.620.000 1.883.190.000 3.639.540.000
465 22 Kab. Mamberamo Tengah 6.475.840.000 2.937.570.000 -
466 23 Kab. Yalimo 7.753.110.000 3.641.510.000 -
467 24 Kab. Lanny Jaya 7.941.250.000 2.874.120.000 2.708.650.000
468 25 Kab. Nduga 9.038.860.000 4.453.990.000 -
469 26 Kab. Puncak 6.155.190.000 3.537.470.000 -
470 27 Kab. Dogiyai 3.991.020.000 2.880.540.000 -
471 28 Kab. Intan Jaya 10.011.370.000 4.131.130.000 -
472 29 Kab. Deiyai 4.137.360.000 2.616.140.000 -
473 XXXIII Provinsi Papua Barat - 2.532.720.000 -
474 1 Kab. Sorong 2.756.820.000 1.358.850.000 2.237.530.000
475 2 Kab. Manokwari 3.986.060.000 1.968.330.000 2.587.060.000
476 3 Kab. Fakfak 3.955.620.000 2.783.960.000 1.653.490.000
477 4 Kota Sorong 2.432.850.000 2.325.930.000 1.511.670.000
478 5 Kab. Sorong Selatan 3.687.180.000 1.404.810.000 1.591.970.000
479 6 Kab. Raja Ampat 4.837.010.000 2.790.140.000 2.164.220.000
480 7 Kab. Teluk Bintuni 3.891.600.000 1.481.090.000 1.452.280.000
481 8 Kab. Teluk Wondama 3.812.730.000 1.313.070.000 2.115.990.000
482 9 Kab. Kaimana 3.390.200.000 1.463.470.000 2.962.250.000
483 10 Kab. Maybrat 5.788.030.000 2.658.300.000 -
484 11 Kab. Tambrauw 3.329.740.000 2.299.700.000 -
Jumlah Kab/Kota 418 438 372
Rata-rata Alokasi 2.994.267.943 2.378.276.256 1.764.576.075
Jumlah Total Alokasi 1.251.604.000.000 1.041.685.000.000 656.422.300.000
Jumlah Provinsi - 28 26
Rata-rata Alokasi - 2.107.142.857 4.661.103.846
Jumlah Total Alokasi - 59.000.000.000 121.188.700.000
Total Daerah 418 466 398
Rata-rata nasional 2.994.267.943 2.361.984.979 1.953.796.482
Jumlah Total Nasional 1.251.604.000.000 1.100.685.000.000 777.611.000.000