jepang
-
Upload
dokterlebay -
Category
Documents
-
view
12 -
download
2
Transcript of jepang
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar
Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi
sebagai "simbol negara dan pemersatu rakyat". Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana
Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada
di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan
diplomatik.
Parlemen Jepang adalah parlemen dua kamar yang dibentuk mengikuti sistem Inggris. Parlemen
Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Rendah Jepang terdiri dari 480
anggota dewan. Anggota majelis rendah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 4 tahun sekali
atau setelah majelis rendah dibubarkan. Majelis Tinggi Jepang terdiri dari 242 anggota dewan
yang memiliki masa jabatan 6 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Warganegara Jepang
berusia 20 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih.
Kabinet Jepang beranggotakan Perdana Menteri dan para menteri. Perdana Menteri adalah salah
seorang anggota parlemen dari partai mayoritas di Majelis Rendah. Partai Demokrat Liberal
(LDP) berkuasa di Jepang sejak 1955, kecuali pada tahun 1993. Pada tahun itu terbentuk
pemerintahan koalisi yang hanya berumur singkat dengan partai oposisi. Partai oposisi terbesar
di Jepang adalah Partai Demokratik Jepang.
Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat melalui
pemilihan di antara anggota Parlemen. Bila Majelis Rendah dan Majelis Tinggi masing-masing
memiliki calon perdana menteri, maka calon dari Majelis Rendah yang diutamakan. Pada
praktiknya, perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Menteri-menteri kabinet
diangkat oleh Perdana Menteri. Kaisar Jepang mengangkat Perdana Menteri berdasarkan
keputusan Parlemen Jepang, dan memberi persetujuan atas pengangkatan menteri-menteri
kabinet. Perdana Menteri memerlukan dukungan dan kepercayaan dari anggota Majelis Rendah
untuk bertahan sebagai Perdana Menteri.
2. RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah Parlemen di Negara Jepang……?
BAB II
PEMBAHASAN
Kokkai adalah nama parlemen Jepang. Parlemen Jepang terdiri dari dua majelis yaitu Majelis
Rendah Jepang (shūgi'in) dan Majelis Tinggi Jepang (sangi'in). Kedua majelis dipilih secara
langsung melalui sistem pemilihan paralel. Di samping memutuskan undang-undang, Kokkai
bertanggung jawab memilih Perdana Menteri Jepang.
Menurut Konstitusi Jepang, Kokkai adalah "aparatur kekuasaan negara tertinggi" dan "satu-
satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang" di Jepang. Selain undang-undang,
anggota parlemen juga bertugas dalam menyetujui anggaran negara dan meratifikasi perjanjian
negara.
Jumlah anggota tidak ditetapkan. Majelis Rendah mempunyai 480 anggota (sejak tahun 1996)
yang bertugas selama empat tahun. Meskipun begitu, majelis ini dapat dibubarkan kapanpun juga
jika sang perdana menteri memutuskan untuk mengadakan pemilu sebelum berakhirnya masa
tugas. Majelis Tinggi mempunyai 242 anggota yang bertugas selama enam tahun. Keanggotaan
parlemen terbuka kepada warga Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis
Rendah) dan 30 tahun (untuk Majelis Tinggi).
1. Majelis Rendah Jepang
Shugi-in adalah nama majelis rendah dalam Parlemen Jepang. Majelis ini mempunyai 480
anggota yang bertugas selama empat tahun dan merupakan majelis yang lebih kuat dibandingkan
dengan Majelis Tinggi Jepang. Anggotanya dapat memilih untuk membatalkan veto yang
ditetapkan majelis tinggi, dengan mayoritas sebesar 2/3. Shugi-in dapat dibubarkan Perdana
Menteri Jepang kapan saja atau melalui mosi tidak percaya, sehingga para anggotanya sering
hanya sempat bertugas sekitar dua atau tiga tahun saja.
2. Majelis Tinggi Negara Jepang
Sangi-in adalah nama majelis tinggi dalam Parlemen Jepang. Berdasarkan Konstitusi Jepang,
Parlemen Jepang adalah badan legislatif sistem dua kamar yang dibentuk dari Majelis Rendah
dan Majelis Tinggi.
Perbedaan majelis Rendah dan Majelis Tinggi jepang antara lain:
Majelis Rendah memiliki beberapa kekuasaan yang tidak diberikan kepada Majelis Tinggi. Bila
sebuah rancangan undang-undang dilewatkan oleh majelis rendah, tetapi diveto oleh majelis
tinggi, Majelis Rendah dapat melewati keputusan yang dibuat di Majelis Tinggi dengan sebuah
veto yang menghasilkan persetujuan sebesar dua-per-tiga. Dalam kasus persetujuan, dana, dan
pemilihan perdana menteri, Majelis Tinggi hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak
memblok legislasi. Sebagai hasilnya majelis rendah dianggap lebih berkuasa.
Anggota dari majelis rendah, yang dipilih dengan masa tugas empat tahun, menjabat lebih
pendek dibanding dengan anggota majelis tinggi, yang dipilih untuk menjabat selama enam
tahun. Majelis Rendah dapat juga dibubarkan oleh perdana menteri atau melalui mosi tidak
percaya, sedangkan Majelis Tinggi tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu Majelis Rendah
dianggap lebih sensitif terhadap pendapat rakyat, dan diberi nama "majelis rendah". Istilah ini
juga merupakan warisan dari Konstitusi Meiji 1889, ketika Kizokuin (nama majelis tinggi pada
tahun 1889–1947) berfungsi sebagai majelis tinggi aristokratik dalam sebuah bentuk yang mirip
dengan sistem Westminster pada masa itu.
Dalam membuat suatu kebijakan, parlemen jepang di bantu oleh ketersediaan perpustakaan
palemen Jepang yang membantu dalam membuat suatu kebijakan Negara. Perpustakaan
Parlemen Jepang adalah perpustakaan yang memberi layanan referensi bagi Parlemen Jepang,
lembaga eksekutif, dan masyarakat umum di Jepang. Perpustakaan ini adalah perpustakaan
parlemen yang membantu parlemen dalam membuat undang-undang, sekaligus perpustakaan
nasional (perpustakaan deposit) yang mengumpulkan dan menyimpan semua terbitan yang
diterbitkan di Jepang.
Perpustakaan pusat berada di dua lokasi: Gedung Utama Tokyo di Nagatachō, distrik kota
Chiyoda, Tokyo dan Perpustakaan Parlemen Jepang Gedung Kansai di Seika, Distrik Sōraku,
Kyoto, Prefektur Kyoto. Perpustakaan perwakilan yang melayani anggota parlemen berada di
Gedung Parlemen Jepang.
Selain Perpustakaan Internasional Bacaan Anak, Toyo Bunko, dan Perpustakaan Mahkamah
Agung Jepang, Perpustakaan Parlemen Jepang mendirikan perpustakaan cabang di 25 lembaga
pemerintah. Perpustakaan Internasional Bacaan Anak di Taman Ueno menyimpan bahan pustaka
untuk pembaca berusia 17 tahun ke bawah. Di distrik Bunkyō, Toyo Bunko menyimpan koleksi
bahasa-bahasa Asia termasuk koleksi milik Yayasan Toyo. Duapuluh lima perpustakaan lembaga
pemerintah yang sekaligus menjadi cabang Perpustakaan Parlemen Jepang adalah:
1. Perpustakaan Dewan Pemeriksa Keuangan2. Perpustakaan Badan Kepegawaian Negara3. Perpustakaan Biro Legislatif Kabinet4. Perpustakaan Sekretaris Kabinet5. Perpustakaan Dewan Sains Jepang6. Perpustakaan Badan Rumah Tangga Kekaisaran7. Perpustakaan Komisi Perdagangan Bebas8. Perpustakaan Badan Polisi Nasional9. Perpustakaan Badan Layanan Keuangan10. Perpustakaan Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi11. Perpustakaan Biro Statistik Jepang12. Perpustakaan Kementerian Kehakiman13. Kementerian Luar Negeri14. Kementerian Keuangan15. Perpustakaan Kementerian Pendidikan16. Perpustakaan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Sosial17. Perpustakaan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan18. Perpustakaan Badan Kehutanan19. Perpustakaan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri20. Perpustakaan Kantor Paten Jepang21. Perpustakaan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Perhubungan, dan Pariwisata22. Perpustakaan Badan Meteorologi Jepang23. Perpustakaan Satuan Penjaga Pantai24. Perpustakaan Kementerian Lingkungan Hidup25. Perpustakaan Kementerian Pertahanan.
Sebagai lembaga negara independen di bawah Parlemen Jepang, perpustakaan ini berada di
bawah pengawasan Ketua Majelis Rendah dan Ketua Majelis Tinggi, serta Komite Pengarah
Parlemen yang merupakan panitia kerja dari kedua kamar di parlemen. Kepala Perpustakaan
Parlemen Jepang bertanggung jawab kepada ketua majelis rendah dan majelis tinggi.
BAB III
PENUTUP
I. Hikmah
Dari paparan yang di atas,maka kami bisa mengambil hikmahnya dari 2 sisi,sisi peraturan dan
Sisi SDM yang berada dalam parlemen,dari peraturan nya parlemen jepang sangat jelas dalam
menjalankan tugas – tugas leglislasi nya dimana kita lihat antara majelis rendah dan majelis
tinggi nya mempuyai tugas tugas yang berbeda antara satu dengan yang lain nya,kalau kita
bandingkan dengan parlemen kita sungguh sangat bertolak belakang,dan seperti yang kita
ketahui etos kerja orang – orang jepang sungguh sangat mengagumkan,seharusnya dan
sepatutnya anggota parlemen kita menyontoh etos dan tanggung jawab mereka dalam
mengemban tugas dari rakyat nya.
II. Kesimpulan
Berdasarkan Konstitusi Jepang, Parlemen Jepang adalah badan legislatif sistem dua kamar yang
dibentuk dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Dimana kedua badan ini mempunyai
kewajiban yang berbeda antara satu yang lain nya.
III. Daftar pustaka
1. Constitution of Japan“...do proclaim that sovereign power resides with the people...”
(Preamble); “The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people,
deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power”
(Article One)
2. ^ " 法制執務コラム集「法律と国語・日本語」 " . Biro Legislatif Majelis Jepang. Diakses pada 9 Maret 2009. Bahasa nasional Jepang adalah bahasa Jepang, dan bahasa resmi adalah bahasa Jepang, tidak ada ditetapkan dalam undang-undang.
3. Inamura, Tetsugen, Hiroko Takaki. "Shinri ga warera o jiyū ni suru" (真理がわれらを自由にする), Sankō shoshi kenkyū (参考書誌研究), No. 35, Februari 1989, hlm. 1-7.
4. Utada, Akihiro. Taizan meidō nezumi ippiki?: ikkoku no web hozon seisaku (大山鳴動
ネズミ一匹? : ─国のウェブ保存政策). Museum IT jōhō. Juli 2005.
5. Wikipedia