jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17...

11

Transcript of jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17...

Page 1: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 2: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 3: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 4: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 5: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 6: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 7: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 8: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 9: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 10: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara
Page 11: jdih.pekalongankota.go.id No. 75... · 13 Tahun tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota di Djawa (Lembaran Negara

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA …lib.unnes.ac.id/20026/1/8150408197.pdf · Kata kunci :Peran Pemerintah Kota Semarang, Penanggulangan Kemiskinan Pembukaan Undang–Undang

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA …lib.unnes.ac.id/20026/1/8150408197.pdf · Kata kunci :Peran Pemerintah Kota Semarang, Penanggulangan Kemiskinan Pembukaan Undang–Undang

KOTA SUKABUMIjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__36_Tahun_2012_tentang...pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor

KOTA SUKABUMIjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__36_Tahun_2012_tentang...pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor

jdih.pekalongankota.go.id Pekalongan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pekalongan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah

jdih.pekalongankota.go.id Pekalongan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pekalongan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 15 2011.pdf(1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 15 2011.pdf(1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA … · tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 ... Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar,

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA … · tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang – Undang Nomor 23 ... Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar,

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA · BAB I PENDAHULUAN A. PENGANTAR 1. Pembentukan Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA · BAB I PENDAHULUAN A. PENGANTAR 1. Pembentukan Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Limbah Padat Di Kota Depok Secara Undang-undang

Pengelolaan Limbah Padat Di Kota Depok Secara Undang-undang

jdih.pekalongankota.go.id No. 1 T… · 3. 4. 5. Menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

jdih.pekalongankota.go.id No. 1 T… · 3. 4. 5. Menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

jdih.pekalongankota.go.id disebut Dindagkop dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

jdih.pekalongankota.go.id disebut Dindagkop dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

jdih.pekalongankota.go.id...4. 5. 6. Memperhatikan : Menetapkan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2014 Nornor

jdih.pekalongankota.go.id...4. 5. 6. Memperhatikan : Menetapkan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 201 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I donesia Tahun 2014 Nornor

jdih.pekalongankota.go.id Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il ... Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan

jdih.pekalongankota.go.id Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il ... Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan

jdih.pekalongankota.go.id Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaiimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang

jdih.pekalongankota.go.id Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaiimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang

KOTA BANDUNG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG … · 2 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

KOTA BANDUNG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG … · 2 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG DENGAN … · Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota, juncto Peraturan ... 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG DENGAN … · Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota, juncto Peraturan ... 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN … · Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si. stem . ... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan . Kota Gunungsitoli di

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI DINAS KETAHANAN … · Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Si. stem . ... Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan . Kota Gunungsitoli di

jdih.pekalongankota.go.id PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

jdih.pekalongankota.go.id PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG · (akuntabilitas) Pengadilan Negeri Kota Agung dalam penyelenggaraan negara di bidang Peradilan Umum sesuai amanat Undang-undang Undang-undang No. 2

PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG · (akuntabilitas) Pengadilan Negeri Kota Agung dalam penyelenggaraan negara di bidang Peradilan Umum sesuai amanat Undang-undang Undang-undang No. 2

jdih.pekalongankota.go.id...ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah k pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 9.

jdih.pekalongankota.go.id...ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah k pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 9.

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011... · 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM - jdih.mataramkota.go.idjdih.mataramkota.go.id/file/Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011... · 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019ppid.mojokertokota.go.id/assets/uploads/931e9... · RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 – 2019 3 3. Undang-Undang

DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 - 2019ppid.mojokertokota.go.id/assets/uploads/931e9... · RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 – 2019 3 3. Undang-Undang