5. Di laut pedalaman/pelabuhan suatu Negara, yurisdiksi kapal niaga asing bersifat semu/quasi karena tunduk pada yurisdiksi Negara : Tunduk pada otoritas Negara pantai Masuk harus izin pada otoritas setempat Pedalaman tidak kenal jalur lintas damai Yurisdiksi Negara pantai lebih tinggi daripada Negara bendera kapal

Yurisdiksi kapal niaga dapat ditetapkan secara penuh dalam hal : Keadaan darurat sehingga tidak perlu izin Negara pantai Tindak pidana di atas kapal merupakan pelanggaran dan bukan tindak pidana

6. Di laut territorial kedudukan Negara pantai dan Negara bendera kapal yang melakukan innocent passage right mempunyai kedudukan yang seimbang dalam penerapan yurisdiksi karena Negara bendera kapal melakukan perlintasan yang bersifat damai. Dalam pasal 14 Konv Jenewa 58 disebutkan bahwa hak lintas damai adalah berlayar di laut wilayah dengan maksud melintasi laut tanpa masuki perairan pedalaman dan berlayar dari perairan pedalaman menuju laut bebas. Jadi, kedudukannya seimbang.Yurisdiksi Negara pantai dapat diterapkan mengesampingkan yurisdiksi Negara bendera kapal di laut territorial dalam hal : Akibat kejahatan meluas ke Negara pantai Gangguan kedamaian/ketertiban Negara pantai Permintaan nahkoda kapal/pejabat diplomat Numpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotropika

7. Hot pursuit adalah hak Negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah Negara pantai sampai ke laut lepas.Syarat-syarat melakukan penerapan Hot pursuit menurut HPI adalah : Pengejaran dilakukan seketika Ada perintah untuk berhenti Gunakan kapal militer/pesawat militer