REVIEW

JALAN TOL JAGORAWI

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH

EKONOMI PUBLIK

Oleh

Erhaenis Yuliana 145020101111039

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN ILMU EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN

2015

Jalan Tol Jagorawi

Tol Jagorawi mempunyai panjang 46 km dengan tahun pembangunan 1973-1978 pengelolanya yaitu PT Jasa Marga (Perser Tbk). Jalan Tol Jagorawi adalah jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973, menghubungkan Jakarta-Bogor -Ciawi . Jalan tol ini dibangun dengan biaya Rp 350.000.000,00 per kilometer pada kurs rupiah ketika itu. Jalan tol sepanjang lebih kurang 60 km ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Saat diresmikan, jalan tol tersebut baru ruas Jakarta-Citeureup saja, dengan karyawan 200 orang. Jalan tol Jagorawi merupakan jalan tol pertama yang didanai APBN dari pinjaman luar negeri, kemudian pengelolaannya diberikan kepada PT Jasa Marga sebagai modal awal perusahaan tersebut dan merupakan penyertaan pemerintah.

Jalan tol Jagorawi dikelola oleh PT Jasa Marga . Jagorawi sendiri merupakan singkatan kata dari Ja karta, Bo gor , dan Ci awi . Jalan tol ini melintasi Kota Jakarta Timur , Kota Depok , Kabupaten Bogor , dan Kota Bogor .

Sejarah Tol Jagorawi sendiri yaitu pada tahun 1973, pemerintah mulai membangun jalan bebas hambatan pertama yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor. Ketika masih dalam tahap pembangunan, jalan tol Jagorawi ini belum berstatus sebagai jalan tol. Ketika jalan tersebut selesai dibangun, pada tahun 1978, Pemerintah RI memikirkan agar biaya pengoperasian dan pemeliharaan ruas jalan tersebut dapat dilakukan mandiri tanpa membebani anggaran Pemerintah RI. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum ketika itu, Ir. Sutami mengusulkan kepada Presiden RI agar ruas jalan Jakarta-Bogor tersebut dijadikan jalan tol. Maka 2 pekan sebelum jalan tol Jagorawi diresmikan penggunaannya, persisnya pada 25 Februari 1978, terbit PP No. 4 tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Persero yang mengurusi dan mengelola infrastruktur jalan raya. Dari situlah, kemudian lahir badan usaha

persero PT Jasa Marga (Persero) pada 1 Maret 1978, sepekan sebelum jalan tol Jagorawi diresmikan.

Fasilitas tol Jagorawi dari Februari-Desember ruas tol Jagorawi telah dilebarkan dari 3 lajur menjadi 4 lajur dari Jakarta hingga Sentul Selatan, sisanya dari Sentul Selatan sampai Bogor masih 3 lajur dan Bogor sampai Ciawi masih 2 lajur. Jalan tol ini dilengkapi pula oleh lima tempat istirahat yakni di tempat peristirahatan Cibubur Square di (km 10), tempat istirahat Sentul (km 35) dan tempat istirahat Ciawi (km 45) untuk arah Jakarta ke Bogor/Ciawi. Sebaliknya dari Bogor/Ciawi, tempat peristirahatan akan ditemui di tempat istirahat Bogor (km 39), tempat istirahat Gunung Putri (km 21).

Gerbang Tol Jagorawi menghubungkan antara Gerbang km tujuan Keca, Cawang , Tebet, Semanggi, Bandara Soekarno-Hatta, Jatinegara, Kelapa Gading , Tanjung Priok , Ancol Kra Jati, Cililitan 2 Cawang , RS Polri, Halim PK, Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Taman Mini 4, TMII, Kramat Jati, Pondok Gede, Dukuh 7 Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, Jalan Tol Jakarta-Serpong , Jalan Tol Jakarta-Cikampek Cira, Pasar Rebo 8, Cibubur 13, Cibubur, Cileungsi, Cikeas, Jonggol, Cibubur Utama 14, Gerbang awal (arah, Bogor/Ciawi), Batas Wilayah Provins, Kotamadya Jakar, Batas Wilayah Provin, Kota Depo, Cisalak 16, Cisalak , Depok, Margonda, Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Cim, Cimanggis, 19, Cimanggis, Cikeas Tap Cimanggis Utama, Gerbang akhir (arah Jakarta), Batas Wilayah Ko, Batas Wilayah Kabu, Gunung Putri, 24, Gunung Putri, Karanggan, Cikeas Gun Putri, Karanggan, Cikeas (arah Bogor/Ciawi), Citeureup 27 Citeureup, Cibinong Cite, Sentul 34, IPSC , Sirkuit Sentul , Sentul, Nanggewer, Bab Mad Sentul Selatan 37, Sentul City, Kedung Halang, Jalan Tol, Lingkar Luar Bogor, Batas Wilayah Kabu, Batas Wilayah Ko, Bogor 42 Bogor Kota, Kebun, Raya, Bog Utar, Ciawi 44, Gerbang akhir (ke Ciawi, Sukabumi, Gadog, Cisarua, Puncak, Taman Safari , Cianjur, Padalarang dan Bandung ) (arah Ciawi), Gerbang awal (arah Bogor/Jakarta).

Insiden pada tanggal 8 September 2013, terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil Mitsubishi Lancer , Toyota Avanza dan Daihatsu Gran Max pada km 8,2. Akibat kecelakaan tersebut, 7 orang tewas dan 9 orang luka-luka. Kecelakaan ini melibatkan Abdul Qodir Jaelani, putra bungsu Ahmad Dhani .

Ratusan warga berdemonstrasi di Jalan Tol Jagorawi kilometer 21 kawasan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengunjuk rasa yang umumnya berasal dari Kampung Cikuda,

Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunungputri itu sempat memblokade jalan bebas hambatan tersebut, sehingga menimbulkan kemacetan panjang sampai beberapa kilometer. Demonstrasi warga ini dipicu oleh belum jadinya pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak dalam kecelakaan truk pada Januari silam. Kondisi inilah yang membuat warga turun ke jalan tol dan menggelar aksi blokade. Ratusan warga dari orang dewasa hingga anak-anak turun ke jalan. Mereka membawa bambu, batang pohon bahkan perabotan rumah tangga untuk bisa memblokade jalan tol sejak pukul 14.30 WIB.

Alhasil, kemacetan kendaraan mengular di kedua arahnya. Bahkan informasi dari Satlantas Polres Bogor menyebutkan, kemacetan dari arah Jakarta Menuju Bogor macet hingga Cawang, Jakarta Timur. Menurut salah seorang warga, Tini (42), unjuk rasa tersebut dilakukan atas kesepakatan

warga. Mereka merasa ditipu oleh pihak Jasa Marga yang menjanjikan akan dibangun kembali JPO yang rusak dalam waktu 3 bulan. "Warga kesal dan merasa ditipu karena Jasa Marga janjinya 3 bulan sudah jadi jembatannya. Tapi ini sudah mau 4 bulan belum ada realisasinya. Jadi kita lakukan demo ini," beber Tini. Hingga pukul 17.00 WIB, warga masih menyerbu Jalan Tol Jagorawi. Puluhan personel kepolisian juga masih mengatur lalu lintas. Kemudian perwakilan warga sedang mengikuti mediasi dengan Kapolres Bogor AKBP Sony Mulvianto.

Tol Jagorawi dan pengaruhnya terhadap jalan raya Puncak Jakarta-Bogor-Ciawi. Sebagian besar penduduknya bekerja di Jakarta, mengakibatkan terjadinya perjalanan tetap dari Jakarta-Cibubur lewat tol jagorawi Permasalahan Jangka Pendek Magnet terjadinya perjalanan Kota Satelit Pariwisata Menjadikan banyaknya penduduk Jakarta melakukan perjalanan ke Bogor dalam rangka bisnis, wisata dan pendidikan. Kota Mandiri Perjalanan dari arah Jakarta menuju Ciawi dan Bogor menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan di ruas jalan tol Jagorawi dan kemacetan di spot sekitar tol Jagorawi, seperti : jalan raya puncak dan gerbang tol keluar cibubur. Solusi Terkini Gede-Pangrango Gerbang tol miring Cimanggis (KM 18) Jalur puncak II Pelebaran jalan di Jalan Raya Puncak yang sampai sekarang belum ada tanggapan dari pemerintah setempat Jalur Puncak 2 Pembangunan direncanakan mulai tahun 2013. Melewati Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sepanjang 11 km. Menggusur sekitar 70 rumah warga setempat. Jalur ini juga "memakan" lahan hak guna usaha (HGU) miliki PT Maspakai Perkebunan Mulia (MPM) Pertumbuhan mobil yang lewat tol Jagorawi Institut Pertanian Bogor Kebun Raya Bogor Istana Presiden.

Eksternalitas posistif dari Tol Jagorawi sebagai pelopor pembangunan jalan tol di Indonesia mempermudah masyarakat melakukan perjalanan disekitar Jakarta dan Jawa Barat. Daerah puncak di kabupaten ciawi menjadi pusat wisata yang tak terkendali. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dan banyaknya bangunan yang tidak memiliki izin. Terdapat solusi-solusi yang belum dianggap efisien.

Sistem buka-tutup Rutin tiap Sabtu dan Minggu

Jakarta-Puncak (naik) : Pukul 09.00 WIB -12.00 WIB.

Puncak-Jakarta (turun) : Pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Warga setempat merasa resah dengan karena menghambat perjalanan. Sistem Buka-Tutup Kemacetan. Minimnya pengawasan disepanjang jalan membuat banyaknya spanduk illegal. Banyaknya kendaraan besar terutama bus disepanjang bahu jalan. Lokasi yang berbukit dan jurang, membuat rawan kecelakaan. PKL yang tidak tertib. Angkutan umum yang tidak tertib. Kerusakan jalan.

Eksternalitas negatifnya banyak wisata dan hotel Pembatasan waktu operasional kendaraan berat (tonase berlebihan, red), khususnya kendaraan pengangkut bahan industri, pasir dan air curah Pembatasan pembangunan wisata dan hotel Pos pengamanan manajemen khusus lalulintas Jalan Raya Puncak Bermula dari pertigaan Ciawi di Kabupaten Bogor hingga Cimacan di Kabupaten Cianjur. Jalan sepanjang 29,5 kilometer itu dipenuhi bangunan dan pusat wisata.. Setidaknya ada 2 rumah sakit dan 20 klinik ataupun praktik bidan, 7 SPBU, 21 minimarket, serta ratusan rumah makan dan hotel. Ketika menelusuri jalan sempit ataupun gang ditemukan lebih banyak lagi vila yang disewakan. Tata Guna Lahan Hutan yang tersisa di Puncak pun terus tergerus pembangunan vila dan perluasan pemukiman warga tanpa izin. Menurut data Dinas Tata Bangunan dan Permukiman Kabupaten Bogor 2010, dari 59.486 bangunan di Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua, baru 12.844 bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan atau sekitar seperlimanya. Berdasarkan data Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan

Wilayah Institut Pertanian Bogor (P4W IPB), pada tahun 2008 ada 216,85 hektar hutan konservasi yang dimanfaatkan sebagai perkebunan, permukiman, vila, dan semak terbuka. Inkonsistensi tata ruang terburuk terjadi di Kecamatan Cisarua. Dari 7.406,3 hektar luas kawasannya, sebanyak 1.742,58 hektar lahan melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2005-2025. Permasalahan Jangka Panjang ”Inkonsistensi itu bisa menyebabkan bencana antropogenik, yang disebabkan ulah manusia. Apalagi, Puncak merupakan penyangga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,” tutur Direktur P4W IPB Ernan Rustiadi.Semua itu akan semakin mendorong terjadinya banjir, longsor, dan kekurangan air bersih di kawasan Puncak serta sekitarnya Pencegahan Mendesak penataan serius kawasan wisata, termasuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur seiring dengan konservasi.

Cara mengatasinya terdapat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur penyegelan vila-vila di lahan konservasi banyak dilakukan, peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 yang mengatur penyusunan RT RW dan pengendalian pemanfaatan ruang Reaksi Pemerintah Usulan pembangunan jalur-jalur alternatif, seperti poros Sentul-Jonggol, pemprov Jawa Barat menyediakan anggaran Rp 30 miliar untuk melebarkan jalan utama Gadog-Cisarua selebar 4 meter. PKL yang ada direlokasi ke Taman Matahari.