JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

24
JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SINTANG NO PROGRAM Tujuan Indikator Target Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 1. Mencanangkan kesiapan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sintag Terwujudnya rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Publikasi rencana pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sintang Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Agama Sintang dalam pembangunan Zona Integritas bagi aparatur Pengadilan Agama Sintang 1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Agama Sintang 100% 2. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (Naskah Perjanjian 3. Penandatanganan Piagam Kesiapan Pembangunan Zona Integritas 100% 100% 4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Agama Sintang 100% 2. Mensosialisasikan rencana kerja pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sintang Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Penagadilan Agama Sintang Kesiapan aparat Pengadilan Agama Sintang sebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Agama Sintang menjadi wilayahn Zona Integritas 1. penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Sintang 2. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui website, spanduk, banner dan media sosial 100% 100% 3. Mewujudkan terciptanya komponen pengugkit di bidang Manajemen Perubahan Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola fikir, mindset serta budaya kerja Individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik Penyusunan Tim Kerja Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Sintang 1. Menentukan aparatur yang menjadi Tim Kerja 100%

Transcript of JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Page 1: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

J A D W A L D A N K E R T A S K E R JA K E G IA T A N T I M K E R JA Z O N A IN T E G R IT A S

P E N G A D IL A N A G A M A S IN T A N G

NO PROGRAM Tujuan Indikator Target Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7

1. Mencanangkan kesiapan

pembangunan zona

in tegritas di Pengadilan

Agama Sintag

T e rw u judnya rencana pem bangunan zona

in te g rita s m enu ju w ilayah bebas dari

ko rupsi (WBK) dan w ilayah b irokras i

bers ih dan m elayani (W BBM )

Publikasi rencana pem bangunan

zona in teg ritas di Pengadilan Agama

S intang

Terpub likas inya kesiapan

Pengadilan Agam a S intang

dalam pem bangunan Zona

In teg ritas bagi apa ra tu r

Pengadilan Agam a S intang

1. Ikra r bersam a A pa ra tu r

Pengadilan Agama S intang

100%

2. P enandatanganan Naskah

Ik ra r bersam a (Naskah

Perjan jian

3. Penandatanganan Piagam

Kesiapan Pem bangunan

Zona In teg ritas

100%

100%

4. P enandatanganan Pakta

In teg ritas se luruh apara tu r

Pengadilan Agama S intang100%

2. Mensosialisasikan

rencana kerja

pembangunan zona

in tegritas di Pengadilan

Agama Sintang

Tersosialisasinya Rencana Kerja

Pem bangunan Zona In teg ritas bagi apara t

Penagadilan Agama S intang

Kesiapan apara t Pengadilan Agama

S intang sebagai W ilayah

Pem bangunan Zona In teg ritas

T e rw u judnya kesiapan aparat

Pengadilan Agama S intang

m en jad i w ilayahn Zona

In teg ritas

1. penyam pa ian rencana

kerja kepada seluruh

apara t Pengadilan Agama

S intang

2. M em pub likas ikan

Pem bangunan Zona

In teg ritas m e la lu i w ebs ite ,

spanduk, banne r dan

m ed ia sosial

100%

100%

3. M ew ujudkan te rc ip tanya

kom ponen pengugkit di

bidang M anajem en

Perubahan

T e rw u judnya perubahan secara

s is tem atis dan konsisten m ekanism e

kerja , po la fik ir , m indse t serta budaya

kerja Ind iv idu pada u n it kerja yang

d ibangun m en jad i leb ih baik

Penyusunan Tim Kerja Tersusunnya T im Kerja

Pem bangunan Zona In teg ritas

di Pengadilan Agama S intang

1. M e n en tukan apara tu r

yang m en jad i Tim Kerja

100%

Page 2: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

2. M ene tapkan T im Kerja

Pem bangunan Zona

In teg ritas m e la lu i Surat

Keputusan Ketua

Pengadilan Agama S intang

100%

1 M enyusun Rencana Kerja

Tersusunnya rencana kerja Pem bangunan Zona100%

D okum en rencana Pem bangunan Pem bangunan Zona In teg ritas In teg ritas

Zona In tegritas Pengadilan Agama S intang

2 M ene tapkan Rencana

Kerja Pem bangunan Zona

In teg ritas dalam B entuk

Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Agam a S intang

100%

3 M ensosialisasikan rencana

kerja Pem bangunan Zona

In teg ritas di Pengadilan

Agama S intang 100%

P em antauan (m o n ito r in g ) dan Terlaksananya kegiatan 1 M e m an tau dan

evaluasi rencana Pem nbangunan pelaksanaan Pem bangunan m engevaluasi100%

Zona In teg ritas Zona In teg ritas d i Pengadilan Pem bangunan Zona

Agama S intang In tegritas

2 M e n in d a k la n ju ti hasil

pem an tauan dan evaluasi 100%

3 M e lapo rkan hasil tin d a k

la n ju t pem an tauan dan

evaluasi

100%

Perubahan Pola F ikir dan Budaya M en ingka tnya ko m itm en , 1 M en jad ikan p im p inan

Kerja pola f ik ir dan budaya kerja sebagai ro le m ode l dalam

apara t Pengadilan Agama pelaksanaan 100%

Sintang pem bangunan Zona

In tegritas

Page 3: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

2 M e n u n ju k apara tu r

kepan ite raan dan

kesekre ta ria tan sebagai

ro le m odel

100%

3 M en ingka tkan Pelayanan

Terpadu Satu P intu (PTSP)

dan ruang kerja pe jaba t

yang s te ril da ri pe rtem uan

dengan para p ih a kya n g

berperkara

100%

4 M ene tapkan Agen

Perubahan

5 M e lib a tka n semua

100%

a p a ra tu r Pengadilan

Agama S intang dalam

pem bangunan Zona

in te g rita s

100%

4 M ew ujudkan te rc ip ta n ya M en ingka tnya e fis iensi dan e fe k tif ita s S tandar O perasional P rosedur (SOP) T e rw u judnya peta proses 1 M enerapkan SOP secara

kom ponen pengungkit di s istem , p rosedur kerja yang je las, e fe k tif Kegiatan U tam a penyelesaian tugas di konsisten100%

bidang ta ta laksana dan e fis ien serta te ru k u r Pengadilan Agama S intang

2 M engeva luasi SOP dan100%

m en in d a k la n ju ti

E-Office M en ingka tnya penggunaan 1 M e m b u a t s istem

te kn o lo g i in fo rm asi datam pengukuran k inerja

proses penyelenggaraan dengan m enggunakan

m ana jem en, m en ingka tnya

e fis iensi dan e fe k tif ita s serta

te kn o lo g i in fo rm asi100%

m eningka tnya k inerja

apa ra tu r Pengadilan Agama

S intang

2 M enyed iakan sarana dan

prasarana u n tu k

m em udahkan para

a p a ra tu r dalam

pelaksanaan tugas E-

COURT, SIMPEG, SIKEP,

SAKPA, SIMAK BMN,

SIMARI, Dll)

100%

Page 4: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

3 M e m b u a t aplikasi

pelayanan un tuk

m em udahkan pencari

keadilan dalam

m endapatkan pelayanan

yang p rim a dari Pengadilan

Agam a S intang

100%

4 M elakukan m o n ito r in g dan

evaluasi te rhadap

pem anfaa tan Teknolog i

In fo rm asi

100%

K eterbukaan In fo rm asi Publik T e rw u judnya kem udahan

dalam m endapatkan

in fo rm as i dari Pengadilan

Agama S intang

1 M e m b u a t kebijakan

te n ta n g kete rbukaan

in fo rm as i pub lik , berupa

su ra t keputusan Ketua

Pengadilan Agama S intang

100%

2 M e m b u a t brosur, aud io

v isual, spanduk dalam

m em berikan in fo rm asi

kepada pub lik

3 M enya jikan in fo rm asi yang

layak d ike tahu i p ub lik di

w ebs ite Pengadilan Agama

S intang

100%

100%

4 M e m o n ito r in g dan

m engevaluasi pelaksanaan

ke te rbukaan di Pengadilan

Agam a S intang100%

5 M ew ujudkan te rc ip tanya

kom ponen pengungkit di

b idang penataan Sisetem

M anajem en SDM

M eningka tnya p ro fes iona lism e SDM

A p a ra tu r pada Pengadilan Agama S intang

Perencanaan kebu tuhan pegawai

sesuai dengan kebutuhan organisasi

M en ingka tnya e fe k tif ita s

M ana jem en SDM A p a ra tu r

pada Pengadilan Agama

S intang

1 M e m b u a t rencana

kebu tuhan Pegawai

Pengadilan Agam a S intang 100%

Page 5: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

2 M e m b u a t analisis beban

kerja Pegawai Pengadilan

Agama S intang

100%

3 M e m o n ito r in g dan

m engevaluasi te rhadap

rencana kebutuhan

pegawai di Pengadilan

Agama S intang

100%

Pola M u tas i In te rna l M en ingka tnya e fe k tif ita s 1 M e m bu a t Surat Keputusan

M ana jem en SDM A p a ra tu r

pada Pengadilan Agama

Pola M utasi In te rna l100%

Sintang

2 M e m o n ito r in g dan

m eevaluasi keb ijakan pola

m utasi in te rna l

100%

Pengem bangan pegawai berbasis M en ingka tnya 1 M engusu lkan apa ra tu r

kom petensi p ro fes iona lism e SDM Pengadilan Agama S intang

a p a ra tu r Pengadilan Agama u n tu k m eng iku ti d ik la t dan100%

Sintang pengem bangan

kom petens i lainnya

2 M elakukan upaya

pengem bangan

kom petens i dengan DDTK,

sosialisasi dan pem binaan

in te rn a l

100%

Penetapan Kinerja Ind iv idu M en ingka tnya ketaatan yang 1 M e m b u a t pen ila ian k inerja

te ru k u r dan akun tabe l pada m asing-m asing apa ra tu r100%

a p a ra tu r Pengadilan Agama Pengadilan Agama S intang

S intang

2 M enyesuaikan k inerja

ind iv id u dengan in d ik a to r

k ine rja ind iv id u level di

atasnya

100%

3 M elakukan pengukuran

k inerja ind iv idu secara

pe rio d ik

100%

Page 6: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

4 M em berikan rew ard

kepada apara tu r

berdasarkan pen ila ian

k inerja ind iv idu

100%

Penegakan A tu ran D is ip lin /K ode

E tik /K ode Prilaku Pegawai

M en ingka tnya d is ip lin SDM

a p a ra tu r pada Pengadilan

Agama S intang

1 M e m b u a t absensi pegawai

dengan f in g e rp r in t yang

te rkoneks i dengan

KOMDANAS

100%

2 M e m b u a t su ra t tugas

apabila ada a p a ra tu r yang

dinas luar

3 M enyed iakan su ra t izin

ke luar kan to r bagi

a p a ra tu r yang akan ke luar

ka n to r pada ja m kerja

100%

100%

4 M enyed iakan su ra t izin

lam ba t datang dan cepat

pu lang bagi apa ra tu r yang

b e rtindak dem ik ian ketika

ada kepentingan

m endesak

100%

Sistem In fo rm asi Kepegawaian M en ingka tnya transparansi

dan keakuratan data apa ra tu r

Pengadilan Agama S intang

M em utakh irkan da ta secara

kon tin yu apa ra tu r Pengadilan

Agama S intang pada aplikasi

SIMPEG, SIKEP dan SAPK

100%

6 M ew ujudkan te rc ip tanya

kom ponen pengungkit di

b idang akuntab ilitas

k inerja

M en ingka tnya kapasitas akun tab ilitas

k inerja pada Pengadilan Agama S intang

K ete rliba tan p im p inan M en ingka tnya k inerja pada

Pengadilan Agama S intang

1 M e liba tkan p im p inan

secara langsung pada saat

penyusunan perencanaan

2 M e liba tkan secara

langsung p im p inan pada

saat penyusunan

Penetapan Kinerja

3 M em an tau pencapaian

k inerja secara berkala

100%

100%

100%

Page 7: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Pengelolaan akun tab ilitas k inerja M en ingka tnya akun tab ilita s

k inerja apa ra tu r Pengadilan

Agama S intang

1 m e m bu a t dokum en

perencanaan yang

be ro rien tas i hasil

2 M e m b u a t in d ik a to r k inerja

yang m em ilik i SMART

100%

100%

3 M enyusun laporan kinerja

te p a t w ak tu yang m em uat

in fo rm as i te n ta n g kinerja100%

7 M ew ujudkan te rc ip tanya

kom ponen pengungkit di

bidang penguatan

pengawasan

M en ingka tkan penyelenggaraan

pem erin tahan yang bersih dan bebas KKN

pada Pengadilan Agama S intang

Pengendalian G ratifikasi Terh indarnya

penyalahgunaan w ew enang

o leh apa ra tu r Pengadilan

Agama S intang

1 M e m b u a t kam panye

p u b lik (pub lic cam paign)

te n ta n g pengendalian

g ra tifikas i

2 M eng im p lem en tas ikan

pengenda lian g ra tifikas i di

Pengadilan Agama S intang

100%

100%

Penerapan Sistem Pengendalian

In te rn P em erintah (SPIP)

T erw u judnya pen ingka tan

te rhadap kehandalan

pengelo laan keuangan negara

dan status o p in i BPK te rhadap

pengelo laan keuangan

Negara

1 M em bangun pengendalian

lingkungan di Pengadilan

Agama S intang

2 M e lakukan pen ila ian

resiko atas pelaksanaan

kebijakan d i Pengadilan

Agama S intang

3 M e lakukan pengendalian

u n tu k m e m in im a lis ir resiko

yang te lah d iid en tifikas i

100%

100%

100%

4 M eng in fo rm as ikan dan

m engkom un ikasikan

kepada sem ua apa ra tu r

Pengadilan Agama S intang

100%

Page 8: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Pengaduan M asyarakat T e rw u judnya a p a ra tu r yang 1 M eng im p lem en tas ikan

bersih dan te rh in d a r dari kebijakan pengaduan

penyahgunaan w ew enang di m asyarakat di Pengadilan 100%

Pengadilan Agama S intang Agama S intang

2 M e n in d a k la n ju ti hasil

penanganan pengaduan

m asyarakat

100%

3 M elakukan m o n ito rin g dan

evaluasi atas penanganan

pengaduan m asyarakat100%

4 M e n in d a k la n ju ti hasil

evaluasi atas penanganan

pengaduan m asyarakat100%

SIWAS M en ingka tnya kepatuhan 1 M enerapkan dan

te rhadap pengelo laan m em pub likas ikan SIWAS di100%

keuangan negara di Pengadilan Agama S intang

Pengadilan Agam a S intang

2 M engevaluasi penerapan100%

SIWAS

3 M e n in d a k la n ju ti hasil

evaluasi atas penerapan

SIWAS

100%

Penanganan B enturan Kepentingan M en ingka tnya e fe k tif ita s 1 M ensosialisasikan

te rhadap pelaksanaan tugas penanganan ben tu ran100%

dan fungsi d i Pengadilan kepentingan

Agama S intang

2 M e lakukan evaluasi atas

penanganan ben tu ran

kepentingan

100%

3 m e n in d a k la n ju ti hasil

evaluasi atas penanganan

ben tu ran kepentingan100%

Page 9: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

8 M ew ujudkan te rc ip tanya M en ingka tnya kualitas dan inovasi S tandar Pelayanan Terw u judnya u n it pelayanan 1 M e m bu a t kebijakan

kom ponen pengungkit di pelayanan pub lik d i Pengadilan Agama yang m em pero leh standar pelayanan di

bidang peningkatan S intang u n tuk m em bangun kepercayaan standarisasi pelayanan Pengadilan Agama S intang

kualitas pelayanan pub lik m asyarakat te rhadap pelayanan pub lik in te rnas iona l di Pengadilan 100%

dalam rangka m em berikan kepuasan

te rpadap penerim a layanan

Agama S intang

2 M em pub likas ikan standar

pelayanan di Pengadilan

Agama S intang100%

3 M elakukan revisi dan

perba ikan atas S tandar

Pelayanan dan SOP di

Pengadilan Agama S intang

100%

Budaya Pelayanan Prima T e rw u judnya pen ingkatan M e m ilik i sarana pelayanan

kua litas pelayanan pub lik te rp a d u /te r in te g ra s i di

leb ih cepat, leb ih m urah dan

leb ih m udah dijangkau di

Pengadilan Agama S intang

Pengadilan Agama S intang100%

Penilaian Kepuasan M asyarakat M en ingka tnya indeks 1 M elakukan survey

kepuasan m asyarakat kepuasan m asyarakat

te rh a d a p penyelenggaraan te rhadap pelayanan di 100%

p u b lik di Pengadilan Agama Pengadilan Agama S intang

S intang

2 M em pub likas ikan hasil

survey kepuasan

m asyakarat yang dapat

diakses secara te rbuka

100%

3 M e n in d a k la n ju ti hasil

survey kepuasan

m asyarakat te rhadap

pelayanan di Pengadilan

Agama S intang

100%

Page 10: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

9 M ew ujudkan In d ika to r

Hasil di bidang

pem erintahan yang

bersih dan bebas KKN

Nilai Persepsi Korupsi T e rw u judnya apara tu r

Pengadiian Agama S intang

yang bersih dan bebas KKN

M em fas ilitas i pelaksanaan

survey eksternal d i Pengadiian

Agama S intang yang

dilaksanakan o leh instansi yang

berw enang

100%

Presentase penyelesaian TLHP

T erw u judnya penyelesaian

T indak Lan ju t Hasil

Pem eriksaan di Pengadiian

Agam a S intang

M elakukan pe rh itungan atas

penyelesaian T indak Lan ju t Hasil

Pemeriksaan d i Pengadiian

Agama S intang

100%

10

M ew ujudkan in d ik a to r

hasil di bidang

peningkatan kualitas

pelayanan publik Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

M en ingka tnya kualitas

pe layanan Publik kepada

m asyarakat

M em fas ilita s i pelaksanaan

survey eksterna l d i Pengadiian

Agama S intang yang

d ilaksanakan o leh instansi yang

berw enang

100%

Sintang, Februari 2020

W akil Kd

nul Hakim , S.Ag., S.H.

NIP. 19701107 199803 1 002

P anitera

Rina Dew i Sayanti, S.H.

NIP. 19670401 199403 2 003

Sekreta

Hendra Tirtanj}<3?HX, M .A .

NIP. 19820862 200805 1 001

Page 11: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG

Nomor : W14-A5/224/PL.04/II/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

PADA PENGADILAN AGAMA SINTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Sintang, perlu disusun Rencana

Kerja sebagai acuan pelaksanaan Tugas Tim Kerja ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf am

maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang

tentang tentang Rencana Kerja Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Sintang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor

3851);

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara

Nomor 4250);

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025

dan jangka menengah 2012-2014;

5. Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan

Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINTANG TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN

AGAMA SINTANG

Page 12: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Pertama : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan

WBBM pada Pengadilan Agama Sintang yang merupakan bagian dari surat

keputusan ini;

Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dipergunakan

sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Agama Sintang;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Sintang

Pada tanggal : 14 Februari 2020

Ketua,

Rukayah, S.Ag.

NIP. 19720814 199903 2 010

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;

3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Page 13: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN AGAMA SINTANG

TAHUN 2020

Jalan PKP Mujahidin No. 14 Sintang

email : [email protected]

website : www.pa-sintang.go.id

Telp. (0565) 21804 fax (0565) 22063

Page 14: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pengadilan Agama Sintang

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk

melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat

secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak

kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan

wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan

hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang

mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan

tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu

peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang

bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil

tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot

project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi

percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu

secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit

kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas. Untuk

mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah yaitu : (1)

Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi

Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses

dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu

disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Pengadilan

Agama Sintang Kelas II dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014.

Page 15: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak

Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan

Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014

Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan

Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 Tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah

Agung Republik Indonesia;

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Page 16: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

15. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sintang Nomor: W14-

A5/244/OT.00/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan

Agama Sintang.

C. Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi

Pengadilan Agama Sintang Kelas II dalam membangun Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah

memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam

membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan

Pengadilan Agama Sintang Kelas II.

a. Pencanangan pembangunan zona integritas

Pencanangan pembangunan zona integritas di lingkunngan

Pengadilan Agama Sintang dilaksanakan pada hari Senin,

tanggal 21 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Ketua

Pengadilan Agama Sintang, dan disaksikan oleh Bupati Sintang,

Ketua Pengadilan Negeri Sintang, Ketua DPRD Sintang, Dandim

1205 Sintang dan Kapolres Sintang.

b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut

pencanangan zona integritas yang difokuskan pada penerapan

program Manajemen Perubahan, Penata tata laksana,

Penataaan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan,

Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Komponen pengungkit

meliputi 6 program antara lain:

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Tatalaksana

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

5. Penguatan Pengawasan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Page 17: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Dengan enam program ini diharapkan dapat menghasilkan sasaran

aparatur Pengadilan Agama Sintang yang bersih dan bebas KKN serta

peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

D. Rencana Aksi Komponen Pengungkit

I. Manajemen Perubahan

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai

berikut : 1. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau

mekanisme yang jelas.

c. Ketua PENGADILAN AGAMA SINTANG bertanggung jawab

atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM).

2. Dokumen Pembagunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas yang

relevan sesuai dengan tujuan.

b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas

Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) telah disediakan.

Page 18: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) ini dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah

dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.

2. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah

ditindak lanjuti.

4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan

hal-hal sebagai berikut :

a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi

Pemerintah.

c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan

Pengadilan Agama Sintang.

d. Keterlibatan Hakim, dan seluruh Aparatur Sipil Negara

Pengadilan Agama Sintang dalam Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Page 19: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Target:

a) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan

pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju

WBK/WBBM;

b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit

kerja Pengadilan Agama Sintang yang diusulkan sebagai

satker penerima Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

c) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan

timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundang-

undangan.

II. Penataan Tata Laksana

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai

berikut :

1. Standar Operasioanal Prosedure (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP)

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah

mengacu pada Proses Peta Bisnis Pengadilan Agama Sintang.

2) Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP)

3) Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP)

2. E-Office/E-Government

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem

Informasi.

2) Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi.

3) Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem

Informasi

3. Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Page 20: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

Target:

a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses

penyelenggaraan manajemen pada satker ZI menuju

WBK/WBBM

b) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pada

ZI menuju WBK/WBBM

c) Meningkatnya kinerja satker ZI menuju WBK/WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

(SDM) memiliki Indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

organisasi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan

Agama Sintang yang mengacu pada peta jabatan dan hasil

analisis beban kerja.

b. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan

pegawai pada Pengadilan Agama Sintang.

2. Pola Mutasi Internal

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal.

b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal

c. Monitoring dan Evalasi kebijakan pola mutasi internal

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi

Page 21: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

b. Memberikan kesempatan kepada Hakim dan Aparatur Sipil

Negara pada Pengadilan Agama Sintang untuk mengikuti

pengembangan kompetensi.

4. Penetapan Kinerja Individu

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan

kinerja organisasi.

b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator

level atasnya.

c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik.

d. Hasil penilaian kinerja individu telah

dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,

implementasi dan pemantauan.

TARGET:

a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur

pada satker ZI menuju WBK/WBBM;

b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

aparatur pada satker ZI menuju WBK/WBBM

c) Meningkatnya disiplin SDM aparatur satker ZI menuju

WBK/WBBM

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator

sebagai berikut :

1. Keterlibatan Pimpinan

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan

perencanaan.

b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan

penetapan kinerja.

c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Page 22: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah

berorientasi hasil

b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

memiliki kriteria Spesifik, Measurable, Achievable,

Relevant and Time Bound (SMART)

c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu

d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntablitas

Kinerja.

Target:

a) Meningkatnya kinerja Pengadilan Agama Sintang

b) Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Agama Sintang

V. Penguatan Pengawasan

Komponen Penguatan Penguatan Pengawasan memiliki Indikator

sebagai berikut :

1. Pengendalian Gratifikasi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi

b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja.

b. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

(SPIP) kepada pihak terkait.

3. Pengaduan Masyarakat

a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat.

b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat.

c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat.

4. Whistle Blowing System

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Menerapkan Whistle Blowing System.

Page 23: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing

System.

c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing

System.

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi

utama.

b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan

Kepentingan.

c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan

Kepentingan.

d. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan

Kepentingan.

Target:

1) Meningkatnya kepatuhan kepada pengelolaan keuangan

negara

2) Meningkatnya efektifitas pengelolaan keuangan negara

3) Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini

laporan keuangan

4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki

Indikator sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan.

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

d. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

2. Budaya Pelayanan Prima

a. Sosialisasi/Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan

Prima.

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai

media.

Page 24: JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA ZONA …

c. Telah terdapat sistem punishment (hukuman) dan reward

(penghargaan) bagi pelaksana layanan dan pemberian

kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang

diberikan tidak sesuai standar.

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.

e. Terdapat inovasi pelayanan.

3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara

terbuka sehingga dapat dilihat melalui berbagai media

seperti website, media sosial, papan pengumuman, media

cetak, televisi, radio dan sebagainya.

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan

masyarakat.

Target:

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih

murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau).

2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh

standardisasi pelayanan melalui ISO dan akreditasi.

3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan public.