J 8 8 NSJ S #N G JW 8...Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah melalui...
Transcript of J 8 8 NSJ S #N G JW 8...Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah melalui...
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L I M A P U L U H K O T A
PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2021
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN(BAPELITBANG)
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan-Nya perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, (Renstra Perubahan Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 telah dapat diselesaikan tepat waktu. Perubahan Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Perubahan Renstra 2016-2021 disusun dengan menempuh beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal dan rancangan Renstra. Penyusunan ini juga disempurnakan melalui pelaksanaan Forum OPD sampai akhirnya dirumuskan menjadi rancangan akhir renstra yang dilanjutkan dengan penetapan Renstra Perubahan.
Dalam penyusunannya, Renstra Perubahan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah melalui proses perubahan dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dengan arti kata bahwa program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan program kegiatan daerah yang akan dicapai selama lima tahun serta program kegiatan provinsi dan nasional.
Dokumen Renstra Perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapelitbang, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Perubahan dan bersifat indikatif.
Penyusunan Renstra ini melibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari internal Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota maupun dari para pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, atas dukungan dan kontribusi yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Demikian Renstra Perubahan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan bersama dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.
Sarilamak, November 2019
Plt. KEPALA BAPELITBANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si. NIP. 19640404 198603 1 017
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 ix
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar .................................................................................................................... i
Naskah Peraturan Bupati ................................................................................................... ii
Daftar Isi .............................................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................... I-1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................... I-4
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... I-6
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................... I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG ........................................................... II-1
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbang .............................. II-1
2.2 Sumber Daya Bapelitbang ................................................................................. II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Bapelitbang ......................................................................... II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbang .................... II-24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS ....................................................... III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bapelitbang ........................................................................................................ III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih ............................................................................................................... III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda
Provinsi Sumatera Barat ................................................................................... III-6
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 x
3.4 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda
Provinsi Sumatera Barat ................................................................................... III-9
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .............................................................................. III-14
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ...................................................................................... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan .................................................................................................. IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ........................................................................ V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .............................. VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN................................................ VII-1
BAB VIII PENUTUP .............................................................................................................. VIII-1
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat Pusat dan Daerah. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat
tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan
diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu
siklus perencanaan yang utuh. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 359 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah perubahan terhadap
Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan,
sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Bapelitbang yang merupakan penjabaran RPJMD Perubahan Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 – 2021.
Dalam rangka menyikapi perubahan sistem perencanaan, Pemerintah
mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Hal-hal pokok yang terkait dengan perencanaan sebagaimana
yang tertuang dalam undang-undang ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut
Daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana
pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Sedangkan
mekanisme penjaringan dan pembahasan aspirasi masyarakat untuk setiap tingkatan
perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -2
yang terdiri dari Musrenbang RPJP, Musrenbang RPJM, Musrenbang RKPD, Musrenbang
Kecamatan dan Musrenbang Nagari.
Berkaitan dengan perkembangan dan perubahan di atas Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya melaksanakan
penyusunan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam proses penyusunan Renstra Perubahan Bapelitbang selain
berpedoman kepada RPJMD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021
dan hasil pengendalian pelaksanaan serta evaluasi pencapaian kinerja Bapelitbang juga
mempertimbangkan dokumen terkait lainnya yaitu Renstra Kementerian PPN/ Bappenas,
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan telahaan KLHS serta RTRW.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -3
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD
sesuai
Persiapan Penyusunan Rentra-PD
Musrenbang RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Perda RPJMD
Rancangan RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan sasaran
Perumusan TujuanPerumusan
Isu-isu strategis
berdasarkan tupoksi
Analisis Gambaran
pelayanan PD
SPM
Penelaahan RTRW &
KLHS
Renstra-KL & Renstra PD
Provinsi
SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD
Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif
Perumusan indikator kinerja PD yang
mengacu pd tujuan dan sasaran RPJMD
VERIFIKASI
sesuai
Penyesuaian Rancangan Renstra-PD
Tdk sesuai
Rancangan akhir RENSTRA-PD
PenyempurnaanRancangan Renstra-PD
Penetapan Renstra PD
RENSTRA-PD
VERIFIKASI
Tdk sesuai
Perumusan Strategi
dan Kebijakan
1
5
6
2
FORUM PD/LINTAS PD
4
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Rancangan RENSTRA-PD
3
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -4
1.2. Landasan Hukum
Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan
rujukan Renstra Bapelitbang ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -5
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomorr 1538);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013
Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2016-
2021;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan;
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -6
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renstra Perubahan Bapelitbang ini adalah sebagai suatu
acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Bapelitbang dalam menentukan
program dan pilihan selama lima tahun ke depan.
Tujuan disusunnya Renstra Perubahan Bapelitbang ini adalah untuk menjabarkan
visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang pada RPJMD Perubahan sesuai dengan
kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang.
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Perubahan Bapelitbang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra
Bapelitbang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,
mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas
hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah berisikan Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbang, Telaahan
Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih,
Telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi, Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta
Penentuan Isu-isu Strategis.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 I -7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengahBapelitbang.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Bapelitbang dalam lima tahun mendatang.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Bapelitbang yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapelitbang dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapelitbang
2.1.1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Lima Puluh Kota disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan, seperti yang diuraikan dibawah ini :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan.
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.
2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata.
3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
d. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :
1. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
2. Sub Bidang Sosial Budaya.
3. Sub Bidang Pemerintahan.
e. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Sub Bidang Insfrastruktur.
2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
3. Sub Bidang Lingkungan Hidup.
f. Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
2. Sub Bidang Data dan Informasi.
3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -2
GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BAPELITBANG
KEPALA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PERENCANAAN, DATA, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
SEKRETARIAT
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH
SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
SUB BIDANG PERENCANAAN &
PENDANAAN
SUB BIDANG DATA & INFORMASI
SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI &
PELAPORAN
BIDANG SDM, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
BIDANG INFRASTRUKTUR, PENGEMBANGAN
WILAYAH & LH
BIDANG EKONOMI, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
SUB BIDANG PERTANIAN & PERIKANAN
SUB BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, UMK, PENANAMAN MODAL &
PARIWISATA
SUB BIDANG PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG PEMERINTAHAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
UPT
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -3
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dapat diuraikan
kedudukan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang sebagai berikut :
a. Kedudukan Bapelitbang
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana tugas
Pemerintah Daerah dalam penunjang urusan pemerintah daerah di bidang Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Tugas Pokok Bapelitbang
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan perencanaan dan
urusan penelitian dan pengembangan, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan bekerjasama dengan kelembagaan terkait lainnya.
c. Fungsi Bapelitbang
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana
pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
b. Penyusunan rencana pembangunan daerah.
c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara unit kerja lingkungan pemerintah
Kabupaten dan instansi vertikal.
d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama dengan
bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
e. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk
kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -4
f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
g. Pelaksanaan tata usaha Badan.
Adapun penjabaran lebih rinci mengenai tugas pokok dan fungsi Bapelitbang
menurut jabatan struktural organisasi di lingkup Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota
adalah sebagai berikut :
I. Tugas Pokok
Tugas Pokok Bapelitbang dipisahkan berdasarkan pembagian struktural eselon II
dan eselon III, adapun mengenai tugas pokok pada setiap eselon tersebut sebagai berikut:
(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi
kewenangan Daerah.
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi.
(3) Kepala bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,
monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Energi dan Sumber Daya Mineral,
Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Keuangan serta Penelitian dan Pengembangan.
(4) Kepala bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai
tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,
monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kesehatan,
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga
Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan olah raga,
Kebudayaan dan Fungsi Penunjang Lainnya/ Kecamatan.
(5) Kepala bidang Infrastruktur, pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan, fasilitasi,
koordinasi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -5
Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Kehutanan.
(6) Kepala bidang Data Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penyusunan data
kebutuhan perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi di daerah.
II. Fungsi
1. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bapelitbang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program pembangunan Daerah yang terdiri dari rencana
pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
b. Penyusunan rencana pembangunan daerah.
c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara unit kerja lingkungan
pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal.
d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama – sama
dengan bagian/Unit yang menangani keuangan di bawah koordinasi Sekretaris
Daerah.
e. Pelaksanaan koordinasi dan atau Penelitian dan Pengembangan untuk
kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
f. Pemantauan, evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
g. Pelaksanaan tata usaha Badan.
h. Pelaksanaan fungsi lain dari Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian kegiatan di Bapelitbang.
b. Pengordinasian dan penyusunan rencana, program, anggaran di Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
c. Pengordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah
pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -6
f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang dan jasa di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan.
h. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan
baran/jasa milik negara di lingkup badan.
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup Bidang Ekonomi,
Penelitian dan Pengembangan.
b. Pengkoordinasian Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup
Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
c. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup Bidang Ekonomi,
Penelitian dan Pengembangan.
d. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup
Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
e. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja).
f. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup
Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
g. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang lingkup Bidang
Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
h. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah lingkup
Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
i. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov lingkup Bidang
Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
j. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -7
k. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup Bidang
Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
l. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
m. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup
Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan.
n. Pengkoordinasian relevansi pelaksanaan penelitian dan pengembangan
dengan perencanaan pembangunan daerah.
o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan
Pengembangan.
p. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Sosial Budaya dan
Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup
Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
b. Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup
Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
c. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja).
d. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup
Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
f. Pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
g. Pengkoordinasian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
h. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -8
i. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L, Prov
lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
j. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional.
k. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
l. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
m. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
n. Pembangunan daerah lingkup Bidang SDM, Sosbud dan Pemerintahan.
o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah lingkup Bidang SDM Sosbud dan Pemerintahan.
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.
5. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur,
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
b. Pengkoordinasian Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
c. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja).
d. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur,
Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
e. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
f. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
g. Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -9
h. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
i. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
j. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional.
k. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
l. Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
m. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup.
o. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Data, Evaluasi, Penelitian dan
Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengkajian dan analisa perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
b. Pengkajian dan analisa kewilayahan.
c. Pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk
perencanaan pembangunan daerah.
d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
informasi pembangunan daerah.
f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan dokmen perencanaan (RPJPD,
RPJMD, RKPD).
g. Pengkoordinasian Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
h. Pengkoordinasian konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja).
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -10
i. Pengkoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran di daerah.
j. Pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana
pembangunan daerah.
k. Pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan
terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan
kebijakan pembangunan daerah.
l. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data
untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
m. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
n. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan
dokumentasi.
o. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah.
p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah.
q. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program
dan kegiatan pembangunan daerah.
r. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan
daerah.
s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi yang diberikan oleh Kepala Badan.
2.2. Sumber Daya Bapelitbang
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 45 (empat
puluh lima) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang, PTT sebanyak 1 orang dan
THL sebanyak 14 orang.
Berdasarkan struktur jabatan, Bapelitbang terdiri dari 1 orang Kepala, 1 orang
Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Sub Bidang
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -11
dan 9 ASN pelaksana, 1 orang PTT, 8 orang THL tenaga administrasi, 1 orang sopir, 2
orang petugas kebersihan dan 3 orang penjaga kantor. Adapun kualifikasi pangkat dan
latar belakang pendidikan pegawai Bapelitbang adalah seperti tabel berikut :
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Golongan dan Tingkat Pendidikan
Golongan Latar Belakang Pendidikan
Jumlah S2 S1 D III SLTA SLTP
IV
III
II
I
PTT / THL
6
7
-
-
-
1
12
-
-
8
-
2
-
-
-
-
-
2
-
6
-
-
-
-
1
7
21
2
-
15
Total 13 20 2 8 1 45
Keterangan : Kondisi s/d November 2019
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan pegawai Bapelitbang adalah 45
orang yaitu terdiri dari 30 orang ASN dan sisanya sebanyak 15 orang adalah PTT dan THL.
Minimnya jumlah pegawai di Bapelitbang disebabkan karena jumlah pegawai yang
pensiun/pindah tidak sebanding dengan penambahan pegawai baru. Diharapkan kondisi
ini dapat teratasi dengan segera mengingat tuntutan pencapaian target kinerja
Bapelitbang yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -12
Gambar 2.2
Komposisi ASN Bapelitbang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019
Dari gambar bagan diatas dapat dilihat bahwa mayoritas ASN Bapelitbang memiiliki latar
belakang pendidikan S2 yaitu 44,83%, disusul dengan 41,84% berpendidikan S2, 5,4%
berpendidikan DIII dan 8,11% berpendidikan SLTA.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Bapelitbang memiliki gedung kantor sendiri yang berada di Komplek perkantoran
Bupati di Sarilamak. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas pada
Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapelitbang memiliki sarana dan prasarana
seperti pada tabel berikut :
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -13
Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Bapelitbang
No Nama Barang Jumlah Ket
1. Alat angkutan - Kend. roda 4 - Kend. Roda 2
7 unit
22 unit
12 unit dalam kondisi baik
2. Alat-alat kantor dan rumah tangga - Meja - Kursi - Lemari - Filing cabinet - Komputer
- Laptop
78 buah
218 buah 34 buah 9 buah 41 unit
19 unit
13 unit dalam kondisi baik
3. Alat-alat studio dan komunikasi - Kamera - Proyektor
5 unit 7 unit
4. Jaringan/ instalasi (Jaringan listrik, telepon dan internet)
3 set
5. Buku perpustakaan
40 buah
2.3. Kinerja Pelayanan Bapelitbang
Pada sub bagian ini akan ditampilkan data capaian kinerja Bapelitbang berdasarkan
sasaran dan target Renstra selama 5 (lima) tahun terakhir.
2.3.1. Sekretariat
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor 83 Tahun 2018, Sekretariat Bapelitbang mempunyai tanggung jawab dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD serta pelaksanaan program dan kegiatan
pada sebagian Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Program dan kegiatan pada OPD adalah pogram dan kegiatan rutin yang
dilaksanakan oleh Bapelitbang setiap tahunnya yang pada dasarnya terkait dengan
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -14
peningkatan dan pengembangan sumber daya Bapelitbang yang diharapkan secara
langsung ataupun tidak langsung dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang optimal,
baik terhadap internal aparatur pemerintah maupun terhadap publik.
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Bapelitbang tahun 2010-2015,
pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD ini dapat berjalan dengan baik dengan
kisaran capaian kinerja 80% - 100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan
bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pada OPD,
Bapelitbang tidak mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga
program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Salah satu capaian yang telah didapat oleh Bapelitbang dalam penyusunan RKPD
tingkat provinsi Sumatera Barat adalah penghargaan juara harapan I sebagai
Perencanaan Terbaik pada tahun 2017.
Kegiatan-kegiatan diatas merupakan kegiatan pokok Bapelitbang karena kegiatan-
kegiatan tersebut kegiatan yang sangat vital bagi kesuksesan rangkaian proses
pembangunan daerah untuk setiap tahunnya. Disamping itu, kegiatan-kegiatan tersebut
melibatkan secara massive aparatur Bapelitbang di seluruh bidang dan sekretariat
Bapelitbang serta melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai unsur, baik
dari OPD-OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, instansi-instansi vertikal
yang ada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Organisasi Massa (Ormas), Organisasi Sosial dan Politik (Orsospol), Organisasi Perempuan,
maupun organisasi atau kelompok termarjinalkan lainnya.
Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bapelitbang periode 2010-
2015, secara umum dapat dikatakan bahwa semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik dan mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan
dengan tercapainya target indikator kinerja yang berada pada kisaran 95% - 100% untuk
realisi fisik dan 85% - 100% untuk realisasi keuangan dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.
Disamping itu target waktu dalam rangkaian penyusunan RKPD dapat dipenuhi, dan
output kegiatan yang berupa dokumen perencanaan tahunan daerah dapat disusun
secara baik dan optimal serta dapat ditetapkan menjadi suatu produk hukum yang
memenuhi asas legal formal peraturan perundang-undangan.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -15
Berdasarkan kondisi dari tahun 2010–2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa
kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bapelitbang bergerak pada 3 (tiga) hal
berikut yaitu :
1. Pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD yang pada umumnya terkait dengan
pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan sumber daya internal Bapelitbang.
2. Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah untuk kurun
waktu 5 tahun yang dilaksanakan berkoordinasi dengan seluruh OPD dan
stakeholders yang terkait dengan perencanaan pembangunan di Kab. Lima Puluh
Kota.
3. Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah jangka pendek atau
dokumen perencanaan tahunan yang berkoordinasi dengan seluruh OPD lingkup
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Penetapan dokumen perencanaan pembangunan tahunan menjadi suatu kebijakan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2.3.2. Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan
Kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan koordinasi program-program Pusat dan Propinsi
yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada kawasan agrotechnopark
kawasan agropolitan di Kecamatan Mungka. Disamping itu pada tahun 2014 dan 2015
Kegiatan ini juga ditujukan untuk menunjang koordinasi program dan kegiatan
pengembangan kawasan ekowisata di kecamatan Harau, koordinasi program dan
kegiatan pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Luak dan Lareh Sago
Halaban
Kegiatan masterplan pembangunan ekonomi daerah ditujukan untuk
menghasilkan dokumen Masterplan pengembangan pariwisata dan rencana aksi daerah
untuk tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 outputnya adalah tersusunnya dokumen
Masterplan pengembangan pasar tradisional dan tersusunnya RAD-PG Kab. Lima Puluh
Kota.
Kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk pelaksanaan
koordinasi pengembangan gambir, koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
(PELD) dan koordinasi pengembangan komoditi unggulan daerah. Sedangkan kegiatan
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -16
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada program Perencanaan Ekonomi dilaksanakan
untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan OPD di bawah koordinasi
bidang ekonomi.
Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup outputnya adalah penyusuan dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS).
Berdasarkan kondisi dari tahun 2010–2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi harus seimbang diantara tiga hal berikut
yaitu :
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi, Penelitian dan
Pengembangan, yaitu dengan beberapa OPD sebagai berikut:
a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
c. Dinas Perikanan
d. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM
e. DinasPenananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
g. Dinas Pangan
h. Badan Keuangan
i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2. Penyusunan dokumen Perencanaan lingkup Bidang Ekonomi
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang Ekonomi
2.3.3. Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang SDM Sosial Budaya dan
Pemerintahan berkaitan dengan pengkoordinasian program dan kegiatan OPD yang
berkaitan dengan sosal budaya dan pemerintahan. Selain itu juga melaksanakan
koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan PNPM-MP, PAKET dan PLBK di Kab. Lima
Puluh Kota.
Disamping itu juga melaksanakan kegiatan koordinasi program penangulangan
kemiskinan, dimana Bapelitbang sebagai sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD). Tim TKPKD ini bertugas untuk memastikan terselenggaranya program
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -17
penanggulangan kemiskinan yang telah dibebankan kepada OPD, hal ini bertujuan untuk
memenuhi terget berkurangnya angka kemiskinan di Kab. Lima Puluh Kota.
Dengan dikeluarkannnya KepMendagri No. 650-185 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat
dan adanya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dam Menteri Kesehatan RI Nomor
6534 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat, maka Bapelitbang ditunjuk sebagai sekretariat tim
dalam pelaksanaan kegiatan kabupaten sehat. Kegiatan ini dimulai dari tahap seleksi dan
persiapan kabupaten sehat dan dilanjutkan dengan tahap pembinaan kabupaten sehat.
Dalam rentang waktu 3 tahun, kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan, sehingga
Kab. Lima Puluh Kota berhasil meraih penghargaan “Swasti Saba Padapa” dari Menteri
Kesehatan Republik Indonesia atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten
Sehat Tahun 2015 untuk Klasifikasi Pemantapan. Pada tahun 2017 dengan penilaian
terhadap 5 (lima) tatanan, Kab. Lima Puluh Kota juga memperoleh penghargaan “Swasti
Saba Wiwerda”. Pada tahun 2017 dan 2018 Kab. Lima Puluh Kota juga menerima
penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak, dimana sebagai koordinator, Bapelitbang
menjabat sebagai ketua gugus tugas.
Penerimaan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) oleh Kab. Lima Puluh
Kota pada Tahun 2018 adalah penghargaan yang diberikan kepada Kab/Kota dalam
pemberdayaan terhadap perempuan.
Berdasarkan kondisi dari tahun 2010–2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang SDM, Sosial Budaya dan Pemerintahan harus
seimbang diantara tiga hal berikut yaitu :
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Sub Bidang Sosial Budaya, yaitu
dengan beberapa OPD sebagai berikut:
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
d. Dinas Kesehatan
e. Dinas Sosial
f. RSUD Suliki
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -18
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Sub Bidang Pemerintahan, yaitu
dengan beberapa OPD sebagai berikut:
a. Inspektorat Kabupaten
b. Sekretariat DPRD
c. Badan Kepegawaian dan PSDM
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
g. Satuan Polisi Pamong Praja
h. Sekretariat Daerah
i. Kecamatan
3. Penyusunan dokumen Perencanaan lingkup Bidang SDM Sosial Budaya dan
Pemerintahan
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang SDM Sosial Budaya dan
Pemerintahan
2.3.4. Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup pada tahun
2016-2021 melaksanakan urusan Penataan Ruang dan Urusan Perencanaan
Pembangunan.
Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Lima Puluh Kota. Dengan telah
ditetapkannya Perda RTRW Kab. Lima Puluh Kota, maka untuk selanjutnya kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan
lingkungan hidup pada urusan Penataan Ruang merupakan kegiatan lanjutan dari RTRW
tersebut. Kegiatan tersebut adalah penyusunan RDTR Kawasan Strategis, perencanaan
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Disamping itu juga Bapelitbang merupakan
sekretariat dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai dengan
amanat KepMendagri No. 147 Tahun 2014.
Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan WISMP 2 (Water Irrigation System
Management Program) yang merupakan program pemerintah pusat yang dibiayai oleh
dana hibah dengan kegiatan peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif dengan
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -19
outputnya adalah diharapkan terjadi peningkatan pemahaman P3A (Perkumpulan Petani
Pemakai Air) dan GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air) terhadap peraturan
perundang-undangan terkait pengelolaan irigasi dan terlaksananya penyusunan dokumen
PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan) untuk DI (Daerah irigasi) dan
kesepakatan WISMP II. Kegiatan WISMP 2 yang berakhir pada tahun 2017, pada tahun
2018 berganti nama menjadi program IPDMIP (Integrated Participatory Development
Management of Irrigation Project. Selama kurun tahun 2016-2021 setiap tahunnya selalu
dilaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi
perkotaan yang bertujuan untuk pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan air
minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) dan terlaksananya sanitasi yang berbasis
masyarakat (SANIMAS) dan program PPSP.
Dalam rangka monitoring dan evaluasi dan koordiniasi oleh bidang Bidang Fisik
Prasarana dan Pengembangan Wilayah terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh OPD di bawah koordinasi bidangnya, dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan pada Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
alam. Hal ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
OPD dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Berdasarkan kondisi dari tahun 2010–2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa
kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup harus seimbang diantara tiga hal berikut yaitu :
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan
Wilayah dan Lingkungan Hidup, yaitu dengan beberapa OPD sebagai berikut :
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b. Dinas Perhubungan
c. Dinas Pemadam Kebakaran
d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Penyusunan dokumen Perencanaan lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan
Wilayah dan Lingkungan Hidup
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan
Wilayah dan Lingkungan Hidup
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -20
2.3.5. Bidang Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan
urusan wajib di atas, untuk kepentingan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan bidang Perencanaan, Data,
Pengendalian dan Evaluasi, juga dilakukan koordinasi dengan OPD yang terkait dengan
kepentingan data, statistik dan kelembagaan pemerintahan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Data, Evaluasi, Penelitian dan
Pengembangan terfokus pada 5 (lima) hal berikut yaitu :
1. Penyusunan profil daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah yang melibatkan
OPD terkait dengan objek kerjasama yang akan direncanakan.
3. Koordinasi perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh OPD, terutama OPD
pengguna dana DAK dan Tugas Pembantuan
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah.
Berikut ditampilkan data pelayanan Bapelitbang selama 5 (lima) tahun periode
Renstra menurut SPM urusan wajib dan indikator kinerja yang telah diratifikasi oleh
pemerintah seperti tabel di bawah ini :
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -21
Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2010-2015
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan
Fungsi PD Target NSPK
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada
Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Urusan Perencanaan Pembangunan
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
ada
- - - - - - - - - - - - - - -
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
ada
ada - - - - ada - - - - 1 - - - -
3 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
ada
ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada 1 1 1 1 1
4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
ada
ada - - - ada - - - - 1 - - -
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -22
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian 4 (empat) target
Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat terealisasi dengan baik, diantaranya yaitu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan dokumen Rencana Tata
Ruang Wilayah Kab. Lima Puluh Kota (RTRW) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2012.
Data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bapelitbang akan menyajikan
rasio antara realisasi dan anggaran serta pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu
2010 - 2015 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan
pendanaan pelayanan Bapelitbang seperti tabel dibawah ini :
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -23
Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2010 - 2015
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun
Rata-Rata Pertumbuhan
(%)
Anggaran
Realiasasi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BELANJA DAERAH
4.470.152.174
5.338.955.750
6.041.361.220
8.040.566.116
9.205.799.544
8.219.543.547
3.987.714.645
4.457.758.218
5.523.158.404
7.290.326.286
8.156.203.482
7.522.238.091
- 0,83 0,91 0,91 0,89 0,92 12,51 15,00
Belanja Tidak Langsung
- 1.879.400.000
2.165.778.420
2.469.675.916
2.582.117.544
2.912.234.047
- 1.834.638.484
2.156.201.403
2.446.561.576
2.559.453.876
2.705.961.639
- 0,97 0,99 0,99 0,99 0,93 11,65 10,33
Belanja Langsung
4.470.152.174 3.459.555.750
3.875.582.800
5.570.890.200
6.623.682.000
5.307.309.500
3.987.714.645
2.623.119.734
3.366.957.001
4.843.764.710
5.596.749.606
4.816.276.452
- 0,76 0,87 0,87 0,84 0,91 13,70 14,43
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -24
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk anggaran Belanja Tidak
Langsung (BTL) yang merupakan anggaran gaji dan tunjangan, untuk setiap tahunnya
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,65% dengan realisasi rata-rata sebesar 10,33%.
Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung (BL) juga mengalami kenaikan sebesar
13,70% dengan pertumbuhan realisasi 14,43%. Dapat disimpulkan bahwa anggaran total
Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) yang merupakan belanja daerah
mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,51%. Sedangkan rata-rata
pertumbuhan realisasi adalah sebesar 15%.
Penyerapan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) setiap tahunnya berada
diatas 90% dimana rasio antara anggaran dengan realisasi adalah 0,90. Sedangkan
penyerapan anggaran Belanja Langsung (BL) dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan
yaitu berkisar 75% - 90% dengan rasio perbandingan antara anggaran dan realisasi
berkisar antara 0,75 – 0,90. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya kenaikan
penyerapan anggaran berdampak baik kepada kenaikan kinerja Bapelitbang.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapelitbang
2.4.1 Hasil Analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Isu-isu Strategis Pelayanan Bappenas 1. Meningkatkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
maupun tahunan (RKP) dengan pelaksanaannya baik di pemerintah pusat (Renstra
dan Renja K/L) maupun pemerintahan daerah (RPJMD/RKPD).
2. Menyiapkan rancang bangun pembangunan nasional, antara lain melalui
pemberdayaan Biro Perencanaan K/L.
3. Menilai ulang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dianggap
kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat,
metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada
perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program
pembangunan.
4. Merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih
menekankan kepada result oriented.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -25
5. Memperkuat tata kelola, perangkat, serta penegakan standar mutu perencanaan dan
pengendalian secara efektif agar pembangunan dilaksanakan dengan kualitas mutu
yang tinggi.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem
pengendalian perencanaan (e-planning) dan dikembangkan lebih lanjut melalui
pemantauan dan evaluasi (emonev) serta diharapkan akan menjadi basis e-budgeting
yang dapat diterapkan paling lambat pada TA 2018/2019. Dengan pengembangan
sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang konsisten, koheren, dan transparan.
7. Melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (wide-
range deregulation) dengan target mengurangi 50 % regulasi pada semua tingkatan
yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini diharapkan
juga dapat memastikan agar pembentukan peraturan perundangan sejalan dengan
prioritas nasional. Salah satu regulasi atau peraturan perundangan yang perlu
disempurnakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga. Penyempurnaan kedua Peraturan Pemerintah diperlukan
untuk mensinergikan perancanaan dan penganggaran yang akan bermanfaat untuk
mewujudkan prioritas pembangunan nasional.
8. Mengoordinasikan dukungan pembiayaan pembangunan yang lebih efisien dengan
kerjasama pembangunan internasional yang lebih aktif dengan bentuk kemitraan
bilateral dan multilateral dengan terms and conditions yang lebih sehat
2.4.2 Hasil Analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Isu-isu Strategis Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM perencana
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoraldan
kewilayahan
3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi
perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -26
4. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah
5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan
6. Meningkatkan infrastruktur penunjang kualitas pelayanan LPSE
2.4.3 Tantangan dan peluang pengembangan pelayan Bapelitbang
Berdasarkan hasil dari analis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan
Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap isu-isu strategis pelayanan maka ada
kesamaan substansi yaitu kualitas dokumen perencanaan, SDM perencana, ketersediaan
data dan informasi dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan, monitoring,
evaluasi dan pengendalian. Dari substansi tersebut dapat dilihat apa saja yang menjadi
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota :
1. Masih kurangnya penggunaan data dan informasi dalam proses penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan
2. Belum optimalnya pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan
3. Keterbatasan SDM perencana sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM perencana tidak hanya di Bapelitbang tapi juga perencana-perencana
di OPD
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perubahan Bapelitbang adalah strategi dan
kebijakan Bapelitbang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbang
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
RPJMD Perubahan. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bapelitbang menunjukkan
bagaimana cara Bapelitbang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target
kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Perubahan yang menjadi tugas dan
fungsi Bapelitbang.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif
tentang bagaimana Bapelitbang dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai
sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 II -27
segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat
bagaimana Bapelitbang menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder
layanan. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan
bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter
tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus
untuk menciptakan budaya berfikir strategik dalam menjamin bahwa transformasi
menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan
berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning
process).
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapelitbang
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Lima
Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada
2 (dua) urusan, yaitu urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
Adapun permasalahan yang dihadapi Bapelitbang dalam menjalankan tugas dan fungsinya
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 2 3 4
1. Belum optimalnya sinergitas antar dokumen perencanaan daerah
Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Masih rendahnya kualitas perencanaan daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
1. Masih kurangnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah serta belum optimalnya telaahan RTRW dan KLHS.
2. Masih kurang optimalnya penggunaan data dalam merumuskan kebijakan dan strategi daerah serta dalam penyusunan dokumen perencanan daerah.
3. Masih kurangnya hasil-hasil penelitian/ kajian dengan lembaga/universitas dan pihak-pihak terkait lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah
2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP daerah
Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Bapelitbang
1. Masih rendahnya capaian kinerja Bapelitbang disebabkan oleh masih kurangnya kualitas pengukuran dan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -2
NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
1 2 3 4
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 visi Kabupeten Lima
Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah “Terwujudnya Kabupaten Lima
Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ‘Yang Mantap’ Berlandaskan Iman dan Taqwa”.
Sejahtera diukur dari tingkat dan kemajuan daerah kearah yang tercermin dari indeks
pendidikan, kesehatan, daya beli, PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Dinamis diukur
dari perkembangan dan kemajuan daerah kearah yang lebih dari tahun ke tahun,
terutama yang berkaitan dengan semakin berkurangnya angka pengangguran dan
penduduk miskin, menigkatnya laju investasi, serta bertambah baiknya kondisi ekonomi
makro. Mantap merupakan singkatan dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan
Berpendidikan. Sedangkan Iman dan Taqwa diukur dari semakin baiknya etika dan moral
masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang
berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara yang tercermin dari kualitas
kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama dan semakin kokohnya
pelaksanaan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
Untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di atas maka ditetapkanlah enam
misi pembangunan daerah yaitu :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan
reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -3
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis
jorong.
6. Meningkatkan insfrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis
perjuangan
Terkait dengan urusan pembangunan maka dalam rangka mengoptimalkan
pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang
matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan
pembangunan merupakan langkah awal dalam tahapan pelaksanaan pembangunan dan
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :
1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing.
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,
sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah
adalah sebagai berikut :
1. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah
dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program
pembangunan daerah selama masa jabatan.
2. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan
sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -4
3. Mengkaji ulang secara menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu
dan merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah masa kini.
4. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran
pembangunan daerah.
5. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya
berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.
7. Merumuskan prioritas program dan kegiatan OPD berbasis kinerja serta menetapkan
tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok
sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
8. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan,
serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya dengan memproyeksikan
kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan
kondisi makro ekonomi.
9. Menetapkan OPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana
pembangunan daerah.
10. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah
dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program
pembangunan daerah selama masa jabatan.
11. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan
sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Perubahan 2016-2021 serta sebagai unsur
penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan
yang diselenggarakan Bapelitbang maka fungsi dan tugas Bapelitbang terkait erat dengan
pencapaian misi ke-4, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas
pelayanan publik”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -5
terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapelibang terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : “Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis ‘Yang Mantap’ Berlandaskan Iman dan Taqwa”.
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Lima
Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
I Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
Masih kurangnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah disebabkan oleh beberapa faktor : 1. Masih lemahnya
penggunaan data dan informasi (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. Kurangnya hasil kajian/penelitian/inovasi yang relevan dengan visi dan misi pembangunan daerah
Belum optimalnya penerapan Permendagri No 86 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan daerah.
Telah disosialisasikannya manfaat SIPD dan hasil penelitian/ kajian dalam penyusunan perencanaan daerah. Telah disusunnya regulasi daerah yang mengatur tentang penyusunan perencanaan yang berkualitas
Masih kurangnya jumlah dan kompetensi ASN perencana di Bapelitbang
Belum adanya fungsional perencana di Bapelitbang
1.Telah dianggarkannya dana untuk diklat perencana ASN
2. Tawaran diklat oleh Bappenas dan Perguruan Tinggi
1.
2.
3.
Program pengembangan data dan informasi Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -6
4.
5.
6.
7.
Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA Program Penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
3.3. Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi
Sumatera Barat
3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN/Bappenas). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur
pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan
pembangunan nasional. Pertama, menjaga keberlangsungan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Kedua, mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah
untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah
Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat
dalam pencapaian target yang diinginkan. Dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Bappenas telah menyusun
Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -7
Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah ”Menjadi Lembaga Perencanaan
Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga)
misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi,
dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah)
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan
kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan
pembangunan nasional;
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di
Kementerian PPN/Bappenas.
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas
periode 2015 – 2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah
Renstra Bappenas
Permasalahan Pelayanan
Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
1.
Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan bersinergis
Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum bisa mengakomodir pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Bappenas
Kurang optimalnya koordinasi antara Bappenas dengan daerah
Meningkatkan koordinasi antara Bappenas dengan daerah
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -8
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat,
terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong terhadap tugas dan fungsi
Bapelitbang seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumbar beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran Jangka Menengah
Renstra Bappeda Provinsi Sumbar
Permasalahan Pelayanan
Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum bisa mengakomodir pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Belum optimalnya koordinasi antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan daerah
Meningkatkan koordinasi antara Bappenas dengan daerah
2. Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- - -
3. Meningkatkan tata kelola organisasi
- - -
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda ini ditetapkan sebagai arah bagi penyusunan
perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada rencana struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.
Tujuan dari penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Lima Puluh
Kota adalah “Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Sentra Agribisnis dan
Pariwisata yang Berdaya Saing Didukung Pengembangan Infrastruktur yang Maju,
Sinergis dan Berkelanjutan”.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka ada beberapa kebijakan penataan ruang
berdasarkan potensi dan permasalahan tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Lima
Puluh kota yaitu :
1. Pemantapan sistem agribisnis melalui penetapan kawasan agropolitan untuk
peningkatan komoditi pertanian unggulan disertai pengelolaan hasil untuk
memberikan nilai tambah.
2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat
pengembangan di perkotaan Sarilamak dan perkotaan kecamatan serta
pengembangan sistem permukiman nagari berbasis agribisnis dan pariwisata.
3. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat
pelayanan.
4. Pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana lingkungan dalam
mendukung pengembangan sentra produksi pertanian, industri pertanian, ekowisata
dan pusat permukiman secara terpadu dan efisien.
5. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan
kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan
resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -10
berprinsip partisipasi, menghargai kearifan budaya minang, serta menunjang
pariwisata, penelitian, dan edukasi.
6. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem agribisnis
melalui dorongan terwujudnya sentra industri berbasis pertanian-perkebunan dan
ekowisata.
7. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi
pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama
kawasan.
Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Telaahan
RTRW
Permasalahan Pelayanan
Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
1. Pemindahan ibukota kabupaten ke perkotaan Sarilamak dan adanya rencana pembangunan ruas jalan tol dari Provinsi Sumbar ke Provinsi Riau
RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
Kurang optimalnya koordinasi dengan OPD terkait
Pemindahan akan memacu perkembangan wilayah bagian tengah Kab. Lima Puluh Kota
2. Kawasan pariwisata yang belum dikembangkan sesuai potensinya
Masih kurangnya pendampingan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pendukung kawasan wisata terhadap OPD terkait
Belum optimalnya infrastruktur yang memadai dan SDM yang mampu mengelola objek wisata tersebut
Objek wisata handalan Kab. Lima Puluh Kota (Harau) yang berada dikawasan lindung geologi adalah kawasan wisata unik yang tidak dimiliki oleh daerah lain
3. Potensi lahan pertanian yang luas sehingga meningkatkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan
Belum optimalnya sinergitas antar dokumen perencanaan daerah
Masih belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait
Potensi pertanian dan perkebunan yang dikembangkan sebagai sektor agribisnis dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -11
No
Telaahan
RTRW
Permasalahan Pelayanan
Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
yang memiliki nilai ekonomi tinggi
masyarakat
4. Daerah Kab. Lima Puluh kota adalah daerah yang rawan bencana
Keterbatasan pemerintah daerah (anggaran, SDM, sarana pendukung) dalam penanggulangan bencana
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dampak bencana
Komitmen pemerintah daerah terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan
5. Potensi kawasan pertambangan (Kec. Kapur IX, Pangkalan, kawasan Manggani)
Belum optimalnya pengelolaan kawasan pertambangan
Kurangnya SDM dan infrastruktur yang memadai
Potensi kawasan pertambangan akan meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Penelaahan terhadap KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah ,
kebijakan, rencana dan program sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86
Tahun 2017. Dokumen KLHS memberikan pertimbangan terhadap proses pengambilan
keputusan agar dalam mengambil keputusan tetap mengedepankan asas keberlanjutan
dan berwawasan lingkungan dengan memberikan gambaran potensi dampak yang
ditimbulkan. Proses penyusunan KLHS Kabupaten Lima Puluh Kota ini melalui beberapa
tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah. Telaahan terhadap hasil penyusunan Kebijakan, Rencana
dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup
serta pembangunan berkelanjutan seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini :
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -12
Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota Berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Telaahan
KLHS
Permasalahan Pelayanan
Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Akan berdampak terhadap lingkungan ekologi dan keberlangsungan produksi
Belum adanya penelitian yang sistematis dan terarah untuk peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan
Kurangnya sosialisasi pada masyarakat agar menggunakan produk pertanian yang ramah lingkungan dan kurangnya penggunaan pupuk pestisida yang ramah lingkungan
Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini akan meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta terwujudnya ketahanan pangan daerah
2. Program pengembangan budidaya perikanan. Memberikan kecenderungan dampak negatif terhadap lingkungan (pendangkalan sungai,danau) dan ancaman bagi keberlangsungan spesies ikan tertentu
Belum adanya penelitian yang sistematis dan terarah untuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan
Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan budidaya perikanan seperti peralatan yang digunakan, spesies ikan yang dibudidayakan serta kualitas lingkungan perairan
Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki dampak meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan dan mandiri pangan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah
3. Program pengembangan perikanan tangkap. Memberi dampak negatif terhadap lingkungan yaitu rusaknya ekosistem perairan dan pencemaran
Belum adanya penelitian yang sistematis dan terarah untuk peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan
Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap seperti peralatan yang digunakan, spesies ikan yang dibudidayakan serta kualitas lingkungan perairan
Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki dampak meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan dan mandiri pangan
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -13
No
Telaahan
KLHS
Permasalahan Pelayanan
Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah
4. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Adanya dampak negatif terhadap lingkungan seperti rusaknya ekosistem perairan dan adanya alih fungsi lahan
Pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan yang berwawasan lingkungan meliputi monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan
Kurangnya pembangunan kawasan perikanan yang berwawasan lingkungan
Kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD ini memiliki dampak meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dengan pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan dan mandiri pangan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan daerah
5. Program pengembangan destinasi pariwisata. Berdampak negatif terhadap lingkungan ekologi dan sosial budaya masyarakat seperti : penurunan tatanan dan nilai-nilai sosial budaya, meningkatnya limbah domestik, meningkatnya konversi lahan.
Penataan kawasan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kurangnya pengembangan destinasi wisata yang berwawasan lingkungan seperti : manajemen pengelolaan lingkungan yang baik dengan pengelolaan sampah dan pembangunan yang sesuai dengan peruntukan, daya dukung dan daya tampung
Adanya pengembangan pariwisata daerah dan ekonomi kreatif untuk mendukung terwujudnya pariwisata daerah yang lebih baik
6. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Adanya dampak negatif terhadap lingkungan ekologi seperti : menurunnya kualitas air,
Penataan kawasan yang mengacu kepada dokumen perencanaan dan pemanfaatan ruang.
Kurangnya investasi yang berwawasan lingkungan seperti pengelolaan limbah dan kurangnya pembangunan yang sesuai dengan peruntukan, daya
Akan meningkatkan kesempatan peluang kerja, pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 III -14
No
Telaahan
KLHS
Permasalahan Pelayanan
Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
Faktor Penghambat
Faktor Pendorong
1 2 3 4 5
meningkatnya limbah industri dan polusi udara
dukung dan daya tampung.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis merupakan hal yang penting dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapelitbang
merupakan kondisi yang harus diperhatikan mengingat manfaatnya yang dapat
memberikan pengaruh bagi daerah dimasa yang akan datang dan apabila tidak
diperhatikan akan memberikan kerugian. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan
pembangunan, kebijakan nasional maupun regional.
Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan
tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan
dengan perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis Bapelitbang Kab. Lima Puluh
Kota yaitu :
1. Adanya sinergitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan
2. Pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan
3. Hasil kajian/penelitian yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan
4. Peningkatan kualitas SDM perencana
Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 IV -1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah suatu tahapan yang
penting dalam penyusunan Renstra yang menggambarkan tujuan dan sasaran jangka
menengah dari Perangkat Daerah. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam merumuskan tujuan harus
mempertimbangan beberapa faktor diantaranya yaitu realistis dan dapat dicapai dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan
dalam perumusan tujuan pembangunan :
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan
pada RPJMD. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa
hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan
indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta
profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bapelitbang
pada tahun 2016-2021 memiliki 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator
kinerja sebagaimana diuraikan di bawah ini.
I. Tujuan pertama adalah meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang
berkualitas.
1. Sasaran pertama adalah meningkatnya sinergitas dalam perencanaan
pembangunan daerah, dengan indikator kinerja yaitu :
1. Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada dokumen
perencanaan;
2. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD;
Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 IV -2
3. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
2. Sasaran kedua adalah Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam
perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja yaitu :
1. Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang diimplementasikan oleh
OPD/instansi/pemerintah daerah.
3. Sasaran ketiga adalah meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bapelitbang
dengan indikator kinerja yaitu :
1. Nilai AKIP Bapelitbang.
Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapelitbang pada tahun 2016-2021
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
Terpenuhinya Konsistensi Program Dan Kegiatan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Meningkatnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah
1. Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada dokumen perencanaan.
2. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD.
3. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
80%
30%
25%
80%
30%
25%
80%
30%
30%
80%
30%
45%
80%
30%
60%
80%
30%
75%
2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
1. Persentase hasil penelitian/kajian/inovasi yang diimplementasikan oleh OPD/instansi/pemerintah daerah.
30%
30%
30%
30% 30% 30%
Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 IV -3
NO. TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Bapelitbang
Nilai AKIP -
B
B
B
B
B
Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 V -1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif
tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan
efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.
Strategi merupakan langkah berisikan program – program sebagai prioritas pembangunan
Daerah/ Perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi harus dijadikan rujukan
penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan
yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
Pada tabel dibawah ini akan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar
pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan
Bapelitbang pada tahun 2016-2021 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis "yang
Mantap" Berlandaskan Imam dan Taqwa
MISI IV Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
1. Meningkatnya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah
1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 (jangka panjang, menengah dan
1. Menyusun regulasi sebagai pedoman penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan koordinasi dan asistensi dengan
Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 V -2
VISI Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis "yang
Mantap" Berlandaskan Imam dan Taqwa
MISI IV Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
tahunan)
stakeholders terkait, dalam penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan
1. Meningkatkan partisipasi stakeholders dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian terhadap capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
4. Meningkatkan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan daerah
1. Melakukan sosialisasi dan pengumpulan data-data dengan PD terkait untuk perencanaan pembangunan
2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
1. Meningkatkan hasil kajian penelitian/kajian/inovasi yang yang diimplementasikan oleh OPD/instansi/pemerintah daerah.
1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD, pihak terkait dan lembaga peneliti terhadap kajian penelitian pembangunan
3. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan
1. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan
1. Mengevaluasi dan menverifikasi dokumen terkait penilaian akuntabilitas kinerja
Renstra Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 V -3
VISI Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis "yang
Mantap" Berlandaskan Imam dan Taqwa
MISI IV Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Reformasi Birokrasi Bapelitbang
pengukuran kinerja Bapelitbang
Bapelitbang 2. Meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana serta SDM aparatur perencana Bapelitbang
2. Meningkatkan pengawasan internal Bapelitbang
1. Meningkatkan pengawasan internal di Bapelitbang yang efektif dan efisien.
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VI -1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada
tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan. Dalam matrik Renstra
Perubahan Bapelitbang ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data
capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2016), target kinerja program dan kerangka
pendanaan untuk tahun 2016-2021 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah
yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan
stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional
yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun nomenkaltur program dan
kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Bapelitbang untuk tahun 2016-2021 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif.
Renstra Bappeda Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VII -1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan
bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra
Perubahan Bapelitbang ini, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Bapelitbang. Indikator
kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.
Indikator Kinerja Bappeda secara rinci dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bapelitbang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Persentase konsistensi antar program dan kegiatan pada dokumen perencanaan
80% 80% 80% 80% 80% 80%
80%
2. Persentase usulan Musrenbang yang tertampung dalam RKPD
30% 30% 30% 30% 30% 30%
30%
3. Persentase capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
25%
25%
30%
45%
60%
75%
75%
4. Persentase hasil penelitian/kajian/in
30% 30% 30%
30% 30% 30% 30%
Renstra Bappeda Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VII -2
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun
2016 Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ovasi yang diimplementasikan oleh OPD/instansi/pemerintah daerah.
5. Nilai AKIP - B B B B B BB
Renstra Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota 2016-2021 VIII -1
BAB VIII
P E N U T U P
Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang
akan dilaksanakan olah Bapelitbang selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan,
tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Bapelitbang setiap tahunnya. Adapun penyusunan visi, misi, kebijakan dan program
Bapelitbang tersebut telah mengacu serta menjabarkan lebih lanjut visi dan misi RPJMD
Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Agar berhasilnya pelaksanaan Renstra Perubahan Bapelitbang dalam rangka
pencapaian kinerja Bapelitbang secara keseluruhan, hal ini sangat tergantung kepada
peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Bapelitbang. Untuk itu diperlukan sikap
mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Bapelitbang. Dengan
cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai
dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.
Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab bersama ini dan demi tercapainya visi,
misi Bapelitbang maka peran aparatur perencanaan perlu dikembangkan secara
berkesinambungan, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dapat
memberikan hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan.