Ir. Erwin Ananta, Cert. IV, MM Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan

2020

Kewajiban SMK3 PP 50/2012 Pasal 5 Ayat (2)

Penerapan SMK3 diwajibkan kepada:

1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang.

2. Perusahaan yang mempunyai pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi.

2

Pedoman K3

Perusahaan dalam rencana menerapkan SMK3 wajib berpedoman kepada:

Peraturan Pemerintah tentang SMK3.

Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konvensi atau standar internasional (OSHA 18001, ISO 45001, dll).

3

Kebijakan Nasional K3 SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Nasional tentang K3 meliputi:

Penetapan kebijakan K3.

Perencanaan K3.

Pelaksanaan rencana K3.

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

4

Siklus SMK3 Penetapan

kebijakan K3

Perencanaan K3

Pelaksanaan rencana K3

Pemantauan dan evaluasi

kinerja K3

Peninjauan dan

peningkatan kinerja SMK3

5

Kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 sebagaimana dimaksud dalam kebijakan nasional tentang K3 dilaksanakan oleh:

PENGUSAHA

PP 50/2012 Pasal 7 Ayat (1)

6

Kebijakan K3 Kebijakan K3 yang dibuat paling sedikit memuat:

Visi perusahaan dalam hal K3.

Tujuan perusahaan.

Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan K3.

Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

7

8 Contoh Kebijakan K3 Perusahaan

Publikasi K3 Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada:

Seluruh pekerja/buruh dalam lingkungan perusahaan.

Orang lain selain pekerja/buruh yang berada di lingkungan perusahaan.

Pihak lain yang terkait.

9

Pertimbangan Rencana K3 Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

Hasil penelaahan awal.

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya.

Sumber daya (resources) yang dimiliki.

10

3 Tahap Pengendalian Risiko

11

Pihak Penyusun Rencana K3 Perusahaan dalam menyusun rencana SMK3 harus melibatkan para pihak:

Ahli K3.

Panitia Pembina K3 (P2K3).

Wakil pekerja/buruh.

Pihak lain yang terkait pada perusahaan.

12

Isi Rencana K3 Rencana K3 yang disusun dalam bentuk dokumen paling sedikit memuat:

Tujuan dan sasaran.

Skala prioritas.

Upaya pengendalian bahaya.

Penetapan sumber daya.

Jangka waktu pelaksanaan.

Indikator pencapaian.

Sistem pertanggungjawaban.

13

Sumber daya K3 Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3 yang harus memiliki:

Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.

Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

14

Prasarana & Sarana K3 Prasarana dan sarana dalam menyusun dokumen rencana K3 paling sedikit terdiri dari:

Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3.

Anggaran yang memadai.

Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian.

Instruksi kerja.

15

Kegiatan Rencana K3 Kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3:

Tindakan pengendalian.

Perancangan (design) dan rekayasa.

Prosedur dan instruksi kerja.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa.

Produk akhir.

Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri.

Rencana dan pemulihan keadaan darurat.

16

Kategori Perusahaan

1

• Perusahaan Kategori Tingkat Awal (memenuhi 64 kriteria)

2

• Perusahaan Kategori Tingkat Transisi (memenuhi 122 kriteria)

3

• Perusahaan Kategori Tingkat Lanjut (memenuhi 166 kriteria)

17

Pencapaian Penerapan SMK3

Tingkat Penilaian Penerapan Kurang (0-59%)

Tingkat Penilaian Penerapan Baik (60-84%)

Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan (85-100%)

Penilaian hasil Audit SMK3 Lampiran Tabel 2

18