ips-3-bab-4-peristiwa-politik-dan-ekonomi-pasca-kedaulatan1(1)

5/14/2018 ips-3-bab-4-peristiwa-politik-dan-ekonomi-pasca-kedaulatan1(1) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ips-3-bab-4-peristiwa-politik-dan-ekonomi-pasca-kedaulatan11 1/12

MULTI MEDIA

MATA PELAJARAN

PENGETAHUAN SOSIAL

KELAS 3

DISUSUN : NOOR HARJANTO, S.Pd.SUSIANA Harijanti, S.Pd.



PERISTIWA – PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI

PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN



Pengakuan Kedaulatan RIS sesuai hasil sidang KMB

Terbentuk 15 negara yg tergabung dalam BFO & RI

Tuntutan untuk kembali ke NKRI

Terbentuk NKRI

Peralihan sistem Pemerintahan Indonesia dari sistempresidentil menjadi sistem Kabinet Parlementer

Demokrasi Liberal (1950 – 1959 ) Terjadinya Pemilu I Th. 1955

Kabinet Parlementer mengalami jatuh bangun sebanyak 7 kali

Pergolakan politik menimbulkan aksi pemberontakan PRRI/Premesta

Konstituante gagal menyusun UUD yang baru

Kebijakan Pemerintah berkaitan dg kehidupan ekonomi masyarakat Ind.Pasca pengakuan kedaulatan.



A. Indonesia Kembali menjadi Negara Kesatuan

1. Pembentukan Negara BonekaGagasan pembentukan negara Boneka dilakukan oleh Dr. H.J Van Mook.Dalam rangka menanamkan pengaruhnya di Indonesia.

Tujuan pembentukan negara-negara boneka yaitu untuk mempersiapkanIndonesia menjadi negara Federal.

15-25 Juli 1946 Van Mook menyelenggarakan Konferensi di Malino(Sulsel) disebut Konferensi Malino; membahas ttg rencanapembentukan negara-negara bagian dari suatu negara.

9 Maret 1948 Van Mook membentuk pemerintahan federal sementara

sampai terbentuknya Negara Indonesia Serikat.

27 Mei 1948 Van Mook menyelenggarakan Konferensi Federal diBandung menghasilkan Bijeenkomst voor Federaal Overleg ( BFO )atau Badan Permusyawaratan Federal diketuai Sultan Hamid II.



Negara-negara boneka sadar bahwa dukungan belanda hanyalah upayauntuk menguasai Indonesia kembali oleh karena itu, pada 19-22 Juli1949 diadakan perundingan antara Indonesia dan Negara-negaraBagian yang disebut Konferensi Inter – Indonesia, menghasilkan :

a. Negara Indonesia Serikat diganti RIS berdasar Demokrasi dan

Federalisme (serikat).

b. RIS akan dikepalai Presiden dibantu Menteri yg bertanggung

jawab kepada Presiden; Soekarno-Hatta sbg Presiden dan WakilPresiden.

c. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun

Kerajaan Belanda.

d. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional; Presiden

RIS adalah Panglima tertinggi angkatan perang RIS

Konferensi dilanjutkan 30 Juli 1949 di Jakarta oleh Muh. Hattamembahas pelaksanaan persetujuan dan sepakat diselenggarakan

KMB ( Konferensi Meja Bundar ).



2. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS).

KMB dilaksanakan di Den Haag (Belanda) 23 Agustus – 2 November 1949.Delegasi Indonesia : Drs. Moh. Hatta, Moh. Roem, Dr. J. Leimena,

Prof. Dr. Mr. Supomo, Mr. Ali Sastroamidjojo,Mr. Sujono Hadinoto, Ir. Juanda, Dr. SukimanDr. Soemitro Djojohadikusmo, Mr. SumardiMr. A.G. Pringgodigdo, Kol. T.B. Simatupang.

Delegasi Belanda : dipimpin J.H. Maarseven.Delegasi UNCI : H.M. Cochran, Herreman’s, T.H.K. Critchley dan

Romanos.Hasil KMB :a. Belanda menyerahkan kedaulatan secara penuh dan tanpa syarat

kepada RIS.b. Pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan paling lambat 30 Des. 1949.

c. Masalah Irian Barat ditunda dan akan diadakan perundingan dalam

waktu 1 th setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS.d. RIS – Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia-Belanda yang di

kepalai Ratu Belanda.e. Kapal-kapal perang akan ditarik dari Indonesia dan beberapa kapal

korvet akan diserahkan pada RIS.f. Tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia dan KNIL digabung dlm

Angkatan Perang RIS.



Hasil KMB disahkan KNIP 14 Desember 1949 Soekarno terpilih sbg PresidenRIS, sedangkan presiden RI dipilih Mr. Asaat, Moh. Hatta sbg PerdanaMenteri dan Ketua DPR Mr. Sartono.

Pelantikan dilakukan 17 Desember 1949 di Jogyakarta.

3. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun telah dibentuk negara RIS, namun rakyat negara-negara bagian

sebetulnya ingin bersatu dengan RI.untuk menampung aspirasi rakyat negara bagian; 8 Maret 1950 pemerintahmengeluarkan UU Darurat No. 11 th 1950 yang isinya : “ Mengatur tentangtata cara perubahan susunan kenegaraan RIS “.

5 April 1950 negara yg tergabung dalam RIS tinggal 3 negara bagian : Neg.

Sumatra Timur (NST), Neg. Indonesia Timur (NIT), Neg. RI.untuk mewujudkan NKRI sesuai cita-cita proklamasi Soekarno mengadakanpendekatan dg NST dan NIT.

15 Agustus 1950 dilaksanakan rapat gabungan antara RI-RIS.

17 Agustus 1950 terbentuklah negara NKRI dg menggunakan UUDS 1950.



B. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pasca-

Pengakuan Kedaulatan

1. Nasionalisasi de Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia

Nasionalisasi Bank ini dilakukan pada masa Kabinet Sukiman (April1951 – Februari 1952. Kebijakan ini untuk mengatasi krisis keuangan.

Ada beberapa hal diterapkanyan kebijakan ini antara lain :a. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan akibat

ketentuan Hasil KMB 1949.

b. Sumber devisa hanya mengandalkan ekspor hasil perkebunan

sehingga sulit mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara.

c. Perusahaan-perusahaan swasta besar dan Bank umumnya dikuasai

orang-orang Belanda

d. Situasi dan kondisi politik belum stabil.



Undang undang Nasionalisasi de Javansche Bank No. 24 th. 1951, 5Desember 1951; pemerintah juga menghentikan presiden Bank yanglama Dr. Howink dg Mr. Syafrudin Prawiranegara dg Kepres. RI No.123 pada 12 Juli 1951 dan nama Bank diganti menjadi Bank Indonesia(BI).

2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng.

Sistem ekonomi gerakan Banteng merupakan gagasan “Dr. SoemitroDjojohadikusumo”, Menteri Perdagangan masa Kabinet Natsir

( September 1950 – April 1951 ); sistem ini untuk perbaikan danperubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonominasional melalui gerakan konfrontasi ekonomi.

Tujuannya melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan nonpribumi.

Setelah kabinet Natsir jatuh, sistem ini dilanjutkan oleh KaninetSukiman dg Menteri keuangan Jusuf Wibisono dg kebijakannya

pemberian kredit pada pengusaha pribumi. ( Kebijakan ini gagal )



3. Rencana SoemitroPada periode yg sama, Kabinet Natsir mengeluarkan kebijakan di bidangindustri (industrialisasi); Kebijakan ini dikenal dengan Rencana Soemitro.Sasaran kebijakan ini pada industri dasar, seperti : pabrik semen, pabrik

pemintalan, pabrik karung, peningkatan produksi pangan, perbaikan saranaprasarana pertanian dan penanaman modal asing.

4. Sisten Ali – BabaPada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954 – Agustus 1955) dgMenteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memperkenalkan sistem

ekonomi baru yaitu sistem Ali-Baba artinya kerjasama antara pengusahapribumi dengan pengusaha Cina.Langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan sistem ini adalah :a. Keharusan pengusaha asing untuk memberikan pelatihan dan memberikan

tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan staf.

b. Mendirikan perusahaan-perusahaan Negara.c. Menyediakan kredit dan lisensi baru bagi perusahaan swasta nasional.d. Memberikan perlindungan bagi perusahaan swasta nasional agar mampu

bersaing dengan perusahaan asing.Sistem ini tidak berjalan dengan baik namun sebaliknya pengusaha pribumihanya dijadikan alat pengusaha Cina untuk mendapatkan kredit dari

Pemerintah.



5. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ( Depernas )

Dewan ini betugas menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dewan ini dilantik 15 Agustus 1959 dengan 50 anggota diketuai oleh Muh.Yamin; berhasil menyusun RUU Pembangunan Nasional Sementara Berencanaperiode 1961 – 1969.

Pada th. 1963 Depernas diganti Badan Perancang Pembangunan Nasional(Bappenas) diketuai Presiden Soekarno.

Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan dan menilai hasil kerjamandataris MPRS.

6. Deklarasi Ekonomi (Dekon) dan peraturan 26 Mei 1963.

Untuk mengatasi persoalan ekonomi nasional, 28 Mei 1963 pemerintahmengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) sbg pelaksanaannya 26 Mei 1963dikeluarkan serangkaian peraturan dibidang ekspor-impor, harga dll (14peraturan); dalam pelaksanaannya tidak mencapai tujuan, inflasi terusmeningkat; kemudian pemerintah mengeluarkan 3 peraturan dibidang ekonomi(17 April 1964) untuk mengatasi kesulitan ekonomi

ips-3-bab-4-peristiwa-politik-dan-ekonomi-pasca-kedaulatan1(1)

Documents

Transcript of ips-3-bab-4-peristiwa-politik-dan-ekonomi-pasca-kedaulatan1(1)