Invest & Dampak Berlaku Perda -...
Transcript of Invest & Dampak Berlaku Perda -...
02/05/2018
1
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Robert Robert Robert Robert Na Na Na Na Endi JawengEndi JawengEndi JawengEndi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPODDirektur Eksekutif KPPODDirektur Eksekutif KPPODDirektur Eksekutif KPPOD
1. Desentralisasi (sbg cara baru berpemerintahan) tak sekedar soal menata ulang relasi
pusat-daerah (decentralization wtihin the state) namun juga perihal tata relasi Negara (pemerintah/pemda) dgn pranata/aktor multipihak non-pemerintah.
2. Desentralisasi berimplikasi kpd rekomposisi para pelaku utama dlm pembangunan daerah:
dominasi negara (state-led development) ke struktur kesempatan baru yg lebih terbuka bagi swasta (partnership, privatisasi) dan masyarakat secara umum (partisipasi, kontrol).
1. Reinvensi pemda--lewat kebijakan, desain kelembagaan & layanan publik--utk memfasilitasi berlangsungnya kegiatan perekonomian masyarakat dlm lingkungan usaha yg kondusif.
2. Peran APBD: ruang fiskal, kualitas belanja dan politik alokatif mesti menunjukan dukungan instrumen fiskal sbg stimulans ekonomi & sbg sumber pembiayaan layanan publik.
3. Selain FISKAL & MONETER, Negara memiliki ruang kebijakan ke-3: kebijakan struktural berbasis INSTITUSI ekonomi yg kuat. Utk itu, tantangan utama berinvestasi di daerah [INEFISIENSI & KORUPSI] perlu dibenahi melalui penguatan institusi kepemerintahan: reformasi regulasi (perda perizinan & pungutan) bagi investasi di daerahreformasi regulasi (perda perizinan & pungutan) bagi investasi di daerahreformasi regulasi (perda perizinan & pungutan) bagi investasi di daerahreformasi regulasi (perda perizinan & pungutan) bagi investasi di daerah.
02/05/2018
2
Reformasi regulasi di level nasional masih belum mampu menjawab pertanyaan dasar:
- Regulasi apa saja yg tumpang tindih dan menyebabkan banyaknya izin di daerah?
- Regulasi apa saja yang dihapus, digabung & disederhanakan pada tingkat nasional?
Reformasi regulasi di level nasional masih belum mampu menjawab pertanyaan dasar:
- Regulasi apa saja yg tumpang tindih dan menyebabkan banyaknya izin di daerah?
- Regulasi apa saja yang dihapus, digabung & disederhanakan pada tingkat nasional?
Perizinan UsahaPerizinan Usaha
Program Pengembangan Usaha utk Swasta (PPUS)Program Pengembangan Usaha utk Swasta (PPUS)
Interaksi Pemda dengan Pelaku UsahaInteraksi Pemda dengan Pelaku Usaha
InfrastrukturInfrastruktur
Biaya TransaksiBiaya Transaksi
KetenagakerjaanKetenagakerjaan
Akses & Kepastian Hukum Atas LahanAkses & Kepastian Hukum Atas Lahan
Keamanan dan Penyelesaian KonflikKeamanan dan Penyelesaian Konflik
Kualitas PerdaKualitas Perda
Kapasitas dan IntegritasKepala DaerahKapasitas dan IntegritasKepala Daerah
Temuan Utama (Survei 2016) • Dalam perolehan indeks secara umum, Kota Pontianak menempati peringkat pertama. Sebaliknya, Kota Medan berada pada peringkat yang paling rendah.
• Sebagian daerah di wilayah Indonesia bagian timur menunjukan capaian kinerja TKED yang relatif tinggi � Gorontalo (2), Palu (5), Makassar (6), Kendari (8), Manado (9), dan Ambon (10).• Dilihat dari jumlah penduduk atau luas wilayah, kota-kota berukuran sedang memiliki indeks TKED yang baik. • Kota-kota yang memiliki nilai PRDB berskala sedang/menengah menempati indeks kinerja tertinggi.
45,99
48,43
48,91
51,73
53,06
54,16
54,73
55,33
56,80
56,86
58,04
60,18
60,94
61,35
61,48
63,29
63,96
64,44
64,53
64,93
65,40
66,67
67,99
68,46
70,70
71,13
71,93
72,67
73,12
74,82
78,61
78,76
79,29
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00
Medan
Jambi
Lampung
Serang
Pekanbaru
Surabaya
Jayapura
Mataram
Palangkaraya
Sofifi/Tidore Kep.
Denpasar
Tanjung Pinang
Bengkulu
Palembang
Yogyakarta
Rata-rata nasional
Padang
Bandung
Banjarmasin
Mamuju
Manokwari
Kupang
Pangkal Pinang
Ambon
Manado
Kendari
Banda Aceh
Makassar
Palu
Samarinda
Semarang
Gorontalo
Pontianak
Sumber: KPPOD, 2017
02/05/2018
3
5
50,55%
Bermasalah:
547 Perda
15.146 Perda
Database KPPOD
5.560 Perda
2010-2015
Fokus Kajian
1.082 Perda
Sudah Dikaji
5%
2%
12%
1%
1%
4%
28%
15%
4%
5%
3%
10%
10%
25%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Pelanggaran Kewenangan
Akses Kepentingan Umum
Ekonomi Negatif
Persaingan Sehat
Keutuhan Ekonomi Nasional
Filosofi dan Prinsip Pungutan
Standar Waktu, Biaya, Prosedur, dan Struktur Tarif
Hak dan Wajib Pungut
Kejelasan Subyek
Kejelasan Objek
Kesesuian Tujuan dan Isi
Kelengkapan Yuridis
Up to date Acuan Yuridis
Relevansi Acuan Yuridis
Tipologi Kebermasalah Perda (N=1.082)
Subtansi
Yuridis
Prinsip
02/05/2018
4
SIUP, TDP, IUI Berbayar
Pasal 11 ayat (2)
SIUP Kecil Rp. 100.000
SIUP Besar Rp. 150.000
SIUP Menengah Rp. 300.000
TDP:
Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000
Pasal 18 (ayat 1-2)
Penerbitan baru
SIUP Besar Rp 200.000,-
SIUP Menengah Rp 100.000,-
SIUP Kecil Rp 50.000,-
Perpanjangan
SIUP Besar Rp 100.000,-
SIUP Menengah Rp 50.000,-
SIUP Kecil Rp 25.000,-
Perda Kota Serang No. 4 Tahun 2009
Tentang Retribusi SIUP & Retribusi WDP
Perda Banjarmasin No. 6 Tahun 2003
Tentang Ketentuan Pemberian (SIUP)
UU No.
28/2009
Permendag
No. 39/2011
GRATISDibatalkan
Perda ini sudah tidak sesuai dgn regulasi nasional
dan potensial mengganggu kegiatan investasi di daerah
REKOMENDASI
02/05/2018
5
SuratSuratSuratSurat KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan DomisiliDomisiliDomisiliDomisili UsahaUsahaUsahaUsaha
Tidak ada dasar hukum di tingkat nasional; SKDU merupakan izin hasil diskresi Pemda
Faktanya
Surabaya
Medan
Jakarta
Menghapus SKDU
sbg syarat untuk
mendapatkan Izin
Ease of
Doing
Bussines
Implementasi SKDU di Daerah
Mendapatkan
NPWP di Kantor
Pajak
Mendaftar BPJS
Ketenagakerjaan
Masihdipersyaratkan
Menambah
rantai baru
dalam
Starting
Bussines
Rekomendasi:
1. Mengganti prosedur SKDU menjadi pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha.
2. Membuat sistem pelaporan domisili usaha menggunakan sistem online dan terintegrasi
dengan dokumen instansi terkait.
Rekomendasi:
1. Mengganti prosedur SKDU menjadi pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha.
2. Membuat sistem pelaporan domisili usaha menggunakan sistem online dan terintegrasi
dengan dokumen instansi terkait.
Notaris
Medan: Rp 500.000-Rp 1.000.000
Bandung: Rp 200.000
Surabaya: Rp 500.000
Pungutan
Liar
Perda ketenagakerjaan
Pengisian lowongan kerja
wajib memperioritaskan
warga yang berdomisili di
sekitar perusahaan sekurang-
kurangnya 60 % dari tenaga
kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan.
Prinsip
Free Internal Trade
Hak Dasar bagi warga untuk bergerak ke manapun dan
Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang LayakUU 13/2003
Kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi dalam memperoleh
pekerjaan
Bertentangan
02/05/2018
6
1.1.1.1. Proses Proses Proses Proses PembentukanPembentukanPembentukanPembentukan PerdaPerdaPerdaPerda:
� Penguatan kapasitas legislasi DPRD dan Pemda: selain kemampuan legal drafting dan legislative assessment juga perlu dibekali dgn mengadopsi tools legislasi yg cerdas: RIA, ROCCIPI, dll
� Kolaborasi & partisipasi: pelibatan intensif masyarakat dan dunia usaha.
� Fungsi pre-emptif & kewenangan pengawasan preventif dari Kemendagri & Propinsi mesti diintensifkan utk membendung di hulu saat masih rancangan.\
� Fasilitasi Pusat berbasis aplikasi IT [[@e-perda: e-register e-fasilitasi, e-konsultasi].
� Pembinaan politik lokal yg cenderung “mempolitisasi” regulasi & kebijakan di daerah.
2.2.2.2. Pemberlakuan & Pemberlakuan & Pemberlakuan & Pemberlakuan & PenangananPenangananPenangananPenanganan PerdaPerdaPerdaPerda::::
� Kewenangan pengawasan represif dari MA: sub-kamar khusus Perda di kamar PTUN, mendorong kesadaran/keaktifan warga & pelaku usaha mengajukan gugatan, dll.
� Penegakan aturan terkait sanksi pidana (penjara & denda) dan sanksi administratif (penghilangan hak pelayanan) yg eksesif mesti dipikirkan ulang bagi pembenahan politik hukum ke depan: baik pengaturan (aspek materiil hukum pidana) dlm Perda maupun kedudukannya dlm hirarki perundang2an dan unifikasi hukum pidana kita.
02/05/2018
7
Re
kom
en
da
si D
ere
gu
lasi
Pe
rizi
na
n Perumusan Alternatif TindakanPerumusan Alternatif TindakanPerumusan Alternatif TindakanPerumusan Alternatif Tindakan
• Hapus: Hapus: Hapus: Hapus: Sebuah izin dihapuskan, jika semua/sebagian besar
kriteria dalam check list deregulasi negatif (-) dan memiliki
tingkat kebermasalahan yang tinggi.
• Gabung: Gabung: Gabung: Gabung: Sebuah izin digabungkan, jika kriteria 2 (aspek relasi
dengan izin lain) terpenuhi dan memiliki kebermasalahan
yang cukup penting.
• Sederhanakan: Sederhanakan: Sederhanakan: Sederhanakan: Sebuah izin disederhanakan, jika kriteria 1
(aspek konten regulasi) terpenuhi. Cara penyederhanaan
dapat dilakukan dengan menyederhanakan prosedur dan
syarat dari izin yang bermasalah.
Perumusan Strategi ImplementasiPerumusan Strategi ImplementasiPerumusan Strategi ImplementasiPerumusan Strategi Implementasi
• Cabut: Cabut: Cabut: Cabut: Sebuah regulasi dicabut jika ada izin yang dihapuskan
• Revisi: Revisi: Revisi: Revisi: Sebuah regulasi direvisi jika ada izin yang digabung
atau disederhanakan.
• RegulasiRegulasiRegulasiRegulasi BaruBaruBaruBaru: : : : Sebuah regulasi baru dibuat jika dalam
rekomendasi terdapat konsekuensi banyaknya regulasi yang
harus direvisi.
• DibiarkanDibiarkanDibiarkanDibiarkan: : : : Sebuah regulasi dibiarkan tidak dilakukan tindakan
apapun atas izin yang diatur.
Ind
ika
tor
Ch
eck
Lis
t1. Konten 1. Konten 1. Konten 1. Konten RegulasiRegulasiRegulasiRegulasi
• Aspek yang diatur tidak
tepat
• Dasar kewenangan tidak
tepat
• Ekonomi biaya tinggi
(fungsi budgeter izin)
• Izin bersifat delegatif
(penunjukkan langsung
SKPD penyelenggara
perizinan)
2. Relasi 2. Relasi 2. Relasi 2. Relasi dgn dgn dgn dgn Izin Izin Izin Izin yg Lainyg Lainyg Lainyg Lain
• Duplikasi persyaratan izin
• Duplikasi fungsi izin
• Terdapat izin lain yang
dipersyaratkan
Deregulasi
Debirokratisasi
Penguatan
kapasitas
& korbinwas
Hapus, Gabung, Sederhanakan, Limpahkan (HGSL)
thdp jenis/jumlah perizinan (nasional & daerah).
Debirokratisasi menuju efisiensi bisnis proses
pemberian layanan berbasis platform digital dan
sistem informasi yang terintegrasi serta penguatan
kelembagaan dan kewenangan DPM PTSP.
Pembuatan standarisasi nasional (NSPK Perizinan)
yang terintegrasi (manual book) dan berbasis
bukti/pengalaman/praktik aktual di daerah.
1
2
3
suatu rencana induk/peta jalan perubahan regulasi perlu disiapkan...
02/05/2018
8
Permata Kuningan, 10th floorJl. Kuningan Mulia 9C Guntur SetiabudiJakarta 12980
Phone : 62-21-8378 0642/53Fax : 62-21-8378 0643Home Page : Http://www.kppod.orgE-mail : [email protected]