Integritas Sektor Publik oleh KPK 2014
-
Upload
rizky-firmansyah -
Category
Documents
-
view
26 -
download
0
description
Transcript of Integritas Sektor Publik oleh KPK 2014
-
INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
www.kpk.go.id
Direktorat Litbang, Deputi PencegahanKomisi Pemberantasan Korupsi
-
Agenda
1. Latar Belakang2. Definisi, Tujuan dan Metodologi3. Fakta Hasil Survei4. Indeks Integritas Unit Layanan di 4. Indeks Integritas Unit Layanan di
Kementerian/Lembaga5. Kesimpulan dan Saran6. Rencana ke Depan
-
LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
-
Latar Belakang
Dasar hukum:
UU KPK No.30 Tahun 2002 pasal 7 dan pasal 8: KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas untukmelaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap institusi yangmelaksanakan pelayanan publik.
Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 huruf b:Belakang Pasal 6 huruf b:Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukanpengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yangmenjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan denganpemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalammelaksanakan pelayanan publik
-
DEFINISI, TUJUAN DAN METODOLOGIDAN METODOLOGI
-
Definisi, Tujuan dan
Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangkamengukur kualitas layanan publik dari sudut pandangpengguna layanan
Mendapatkan gambaran kualitas layanan publik berdasarkanunit layanan
Bagi KPK, hasil survei dalam bentuk Indeks mencerminkanoutcome yang dicapai oleh Unit Layanan di K/L dalam upaya
dan Metodologi
outcome yang dicapai oleh Unit Layanan di K/L dalam upayaanti korupsi yang dilakukan
Tujuan:1. Mengukur tingkat integritas unit layanan publik;2. Memberikan masukan bagi unit layanan publik untuk
mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektifpada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi
-
Obyek Survei dan
Tahun 2014 survei integritas dilakukan hanya di Unit Layanan Kementerian/Lembaga , dengan sampel 40 unit layanan
Jumlah Responden: 1.200 orang (30 responden per unit layanan)
Unit Layanan bervariasi tiap instansi
Kriteria Unit Layanan yang dijadikan sampel:Survei dan Responden
Kriteria Unit Layanan yang dijadikan sampel: Layanan publik pada kementerian/lembaga strategis yang menjadi
fokus Renstra KPK Terkait dengan National Interest Menyangkut hajat hidup orang banyak
Rentang indeks: 0-10
Waktu Pengumpulan Data: Mei September 2014
-
Perkembangan indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/
6.676.93 7.17
7.41
6.13
5.36
6.05
6.83
6.49 6.41
6,80
7.22
5
6
7
8
9
10
Kementerian/ Lembaga 2011-2014
0
1
2
3
4
2011 2012 2013 2014
Pengalaman Integritas Potensi Integritas Indeks Integritas
-
FAKTA HASIL SURVEIFAKTA HASIL SURVEI
-
FAKTA HASIL SURVEI
Apakah biaya total yang Andakeluarkan sesuai dengan biaya resmilayanan?
SURVEI Dalam mengurus layanan, berapa kali Anda memberikan biaya tambahan?
-
Kapan biaya tambahan Anda berikan?
FAKTA HASIL SURVEI
Awal proses3.87%
Pada saat proses2.30% Di akhir
proses4.52%
Kombinasi 2 atau 3 proses1.07%
Tidak memberi88.24%
SURVEI Apa pendapat Anda tentang uang tambahan dalam pengurusan layanan publik?
-
FAKTA HASIL SURVEI
Apa tujuan Anda memberikan biaya tambahan?
SURVEI Apa alasan utama Anda memberikan biaya tambahan?
-
FAKTA HASIL SURVEI
Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat
SURVEI
-
FAKTA HASIL SURVEI
Pengalaman Memanfaatkan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat
14.09
32.13
50.99
Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi
Tidak pernah karena tidak memerlukan
Pernah
SURVEI
1.15
1.65
14.09
Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi
Tidak tahu cara penggunaanya karena tidak pernah dijelaskan
informasi
-
FAKTA HASIL SURVEI
Apakah petugas melakukan pembedaan perlakuan (membeda-bedakan) dalam memberikan layanan?
Atas dasar apa pengguna layanan berinisiatif memberikan uang tambahan?
Ya, Selalu0.66%
Ya, kadang
kadang7.16%
SURVEI Tidak membedakan
92.18%
-
FAKTA HASIL SURVEI
Apakah unit layanan yang Anda datangi memiliki kegiatan/media anti korupsi?
Apa Bentuk Kampanye/Media Anti Korupsi yang Anda lihat?
SURVEI
-
FAKTAHASIL SURVEI
Bagaimana respon petugas terhadap pengaduan yang disampaikan?
SURVEI
-
INDEKS INTEGRITAS UNIT LAYANAN DILAYANAN DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
-
INDEKS INTEGRITAS RATA-RATA
INTEGRITAS
Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 7,14
Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) 7,21
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) 7,41
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 7,59
Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) 7,43
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) 7,81
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) 9,89
Keterlibatan Calo (0.221) 8,12
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7,83
VARIABEL INDIKATOR SUB-INDIKATOR
Integritas
PengalamanIntegritas
(0.667) 7,41
Pengalaman Korupsi (0.250)
7,24
Cara PandangTerhadap Korupsi
(0.750)7,47
Lingkungan Kerja (0.127)
8,22
RATA-RATAFasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7,83
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) 7,76
Kepraktisan SOP(0.281) 7,02
Keterbukaan Informasi (0.584) 6,49
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) 6,73
Keadilan dalam Layanan (0.413) 7,84
Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) 7,23
Perilaku Pengguna Layanan (0.260) 6,90
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) 5,93
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250) 5,77
Perilaku Individu(0.280)
7,40
PencegahanKorupsi (0.313)
5,89
Total (1.00) = 7,22
PotensiIntegritas
(0.333) 6,83
Sistem Administrasi(0.280)
6,67
-
INDEKS INTEGRITAS RATA-RATA
Rata-rata indeks integritas Unit Layanan = 7,22. Indeksrata-rata potensi integritas (6,83) lebih rendah dari indeksrata-rata pengalaman integritas (7,41);
Pengalaman Integritas: Merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat
korupsi yang dialaminya (berdasarkan pengalaman personal responden)
RATA-RATA Potensi Integritas: Merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab
terjadinya korupsi oleh responden (mengindikasikan keberadaan faktor-faktor yang memungkinkan berkorelasi dengan terjadi korupsi di masa mendatang)
-
INDEKS INTEGRITAS UNIT LAYANAN
Berdasarkan penilaian pengguna layanan, indeks rata-rata tingkat upaya anti korupsi (5,93) dan mekanismepengaduan masyarakat (5,77) masih rendah (di bawah6);
Indeks yang masih perlu ditingkatkan lagi, yaituLAYANANK/L 2014
Indeks yang masih perlu ditingkatkan lagi, yaituKeterbukaan Informasi (6,49), Pemanfaatan TeknologiInformasi (6,73), dan Perilaku Pengguna Layanan (6,90)
Masih terdapat 2 unit layanan yang indeksnya di bawahstandar minimal (6,00)
-
Unit Layanan denganSkor Total Integritasdi atas
No Unit Layanan Kementerian/
LembagaIndeks Integritas
Pengalaman Potensi Total1 Izin Usaha
BKPM7,86 7,64 7,79
2 Angka Pengenal Importir Produsen 7,91 7,44 7,75
3Penerbitan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) BNP2TKI
7,84 7,28 7,65
4 Penempatan Program G to G 7,99 7,17 7,725 Pendaftaran Peserta JKN
BPJS7,89 6,51 7,43
6Layanan Pengecekan Syarat Kepesertaan (Surat Eligibilitas Peserta)
8,08 6,87 7,67
7 Penghapusan Hak Tanggungan (ROYA) BPN 7,55 7,15 7,42
8Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Impor Obat dan Makanan BPOM
7,92 7,01 7,62
9 Pendaftaran Izin Edar Makanan 7,98 6,95 7,6310 Persetujuan Impor Produk Hewan
Kemendag7,58 6,67 7,28
11 Eksportir Terdaftar 7,79 6,92 7,50
12 Akreditasi Sekolah di BAN S/M Kemendikbud 7,63 6,91 7,39
Rekomendasi Eksportir Terbatas Minerba di atas indeks rata-rata (7, 22)(Urutan Berdasarkan Abjad)
13Rekomendasi Eksportir Terbatas Minerba (Mineral & Batubara)
KemenESDM 7,60 6,58 7,26
14 IUPHHK Pada Hutan AlamKemenhut
7,57 6,69 7,2715 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 7,80 6,74 7,45
16Izin Edar PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
Kemenkes 7,79 7,22 7,60
17 Persetujuan Ekspor BarangKemenkeu
7,72 7,13 7,5218 Administrasi Sengketa Pajak 8,11 7,16 7,7919 Formasi Jabatan Notaris
Kemenkumham7,75 6,76 7,42
20 Paspor 7,78 6,92 7,4921 Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu
Kemenperin8,10 7,32 7,84
22 Pengujian Bahan dan Barang 8,10 7,15 7,7823 Izin Pendaftaran Pupuk Organik/Anorganik
Kementan7,95 7,50 7,80
24Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
7,99 7,24 7,74
25 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan KKP
7,56 6,90 7,3426 Surat Izin Penangkapan Ikan 7,85 7,05 7,58
-
Unit Layanan denganSkor Total Integritasdi bawahindeks rata-
No Unit Layanan Kementerian/
Lembaga
Indeks Integritas
Pengalaman Potensi TOTAL
1 Peralihan Hak Atas Tanah BPN 5,59 7,25 6,14
2 Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Minerba ESDM 7,27 6,26 6,94
3 Izin Penyelenggara Ibadah Haji KhususKemenag
6,62 6,17 6,47
4 Pencatatan Nikah di KUA 5,60 5,23 5,47
5 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja AsingKemenakertrans
6,50 6,08 6,36
6 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 6,43 6,29 6,39
indeks rata-rata (7, 22)(Urutan Berdasarkan Abjad)
7 Izin Belajar untuk WNA Kemendikbud 7,75 5,95 7,15
8 Izin Penyelenggara Angkutan PariwisataKemenhub
5,71 6,56 5,99
9 Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus 6,10 6,41 6,20
10 Izin Penyalur Alat Kesehatan Kemenkes 6,98 7,02 6,99
11 Salinan PutusanMA
7,39 6,31 7,03
12 Pengembalian Biaya Perkara 7,44 6,14 7,01
13 Izin KeramaianPolri
7,31 6,87 7,16
14 Pembuatan SIM Baru 6,39 6,16 6,32
-
Unit Layanan denganSkor Total Integritas
Unit LayananIndeks Integritas
Pengalaman Potensi TOTALIzin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata Kemenhub
5,71 6,56 5,99
Pencatatan Nikah di KUA -Kemenag
5,60 5,23 5,47
Integritas< 6
-
KESIMPULAN DAN SARAN
Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga (7,22) padaTahun 2014 secara umum telah mencapai indeks di atas standarminimal yang ditetapkan oleh KPK (6,00). Indeks ini terdiri dari indekspengalaman integritas (7,41) dan indeks potensi integritas (6,85).
Indeks Integritas tidak menunjukkan integritas Kementerian/Lembaga. Meskipun indeks integritas sudah mencapai indeks 7,22, unit layanan
tetap perlu secara terus menerus melakukan perbaikan danberorientasi memberikan layanan maksimal bagi pengguna layanandengan cara:
1. Edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakatDAN SARAN 1. Edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakatyang lebih serius,
2. Mengkomunikasikan kepada pengguna layanan untukmemanfaatkan sarana media yang ada baik saran danpengaduan serta mensosialisasikan anti korupsi dengan caradiucapkan oleh petugas kepada pengguna layanan sebagaibentuk kampanye antikorupsi.
-
KESIMPULAN DAN SARAN
3. Meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalamrangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adilbagi pengguna layanan.
4. Melakukan upaya yang lebih serius dalam menghilangkanpemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik.Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknyadilakukan dengan lebih intensif.
5. Bagi unit layanan yang layanannya belum disurvei agar tetapmelakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam memberilayanan kepada masyarakat.DAN SARAN layanan kepada masyarakat.
KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorongupaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik.Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap,pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu,lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan jugadalam upaya meningkatkan keefektifan pemberantasan korupsi yangdilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.
-
RENCANA KE DEPAN
Pelaksanaan Piloting Survei dengan metode pengukuran integritasorganisasi yang lebih komprehensif yaitu dengan mempertimbangkan tidak hanya dari sisi pengguna layanan (Integritas eksternal) tetapi juga dari pemberi layanan (Integritas internal), narasumber/pakar dan mempergunakan faktor pengurang dengan memperhatikan data profil tindak pidana korupsi.
DEPAN
Bekerjasama dengan Ombudsman dalam rangka pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik baik dalam kegiatan survei maupun kegiatan pencegahan lainnya.
-
TERIMA KASIHwww.kpk.go.id
Komisi Pemberantasan Korupsi