INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR:...
Transcript of INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR:...
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AN 911 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
'WI JL. MEDAN MERDEKABARAT No.8 TELP: (021) 3813269, 3842440 FAX :(021)3811786,3845430
JAKARTA- 10110 Pst :1458 EMAIL:djpIdephub.gO.id
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR: I-jLc.% ,'G /u-j 1 DjPL- /2019
TENTANG
PENILAJAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
UM.008/31/17/DJPL- 16;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
C. bahwa Penilaian Mandiri Perlaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) TA 2019 berdasarkan PMPRB 2.5 yang meliputi obyek evaluasi adalah instansi pemerintah dan unit kerja, pengungkit 8 (delapan) area perubahan (proses clan hasil antara), survei internal (integritas organisasi dan integritas jabatan).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 191 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 724 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2015-2019.
MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada : 1. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Untuk PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dalam Surat Keputusan Kepala Kantor UPT, dengan membagi tim pengarah, tim pelaksana, dan tim kerja area perubahan (8 area), antara lain tim: a. Tim kerja manajemen perubahan; b. Tim kerja penataan peraturan perundang-undangan; c. Tim kerja Peraturan dan penguatan organisasi; d. Tim penataan tatalaksana; e. Tim penataan sistem manajemen SDM; L Tim penguatan akuntabiitas; g. Tim penguatan pengawasan; h. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik.
/KEDUA .....
KEDUA : Melaksanakan reformasi birokrasi di bidang manajemen perubahan, meliputi: a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Unit Pelaksana
Teknis (UPT) sesuai diktum pertama; b. Menyusun rencana kerja reformasi birokrasi dengan
menyajikan prioritas perbaikan target waktu, penanggung jawab dan telah diformalkan;
c. Mensosialisasikan dan internalisasi rencana kerja kepada seluruh anggota unit kerja;
d. Menetapkan program quick wins Tahun 2019 serta monitoring program quick wins Tahun 2019;
e. Menetapkan SK Agen Perubahan Tahun 2019 serta monitoring program perubahan agen Perubahan.
KETIGA Melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan meliputi: a. Melakukan identifikasi analisis dan pemetaan terhadap
keputusan kepala kantor yang tidak harmonis /sinkron; b. Melakukan revisi terhadap keputusan kepala kantor yang
tidak harmonis /sinkron.
KEEMPAT : Melaksanakan reformasi birokrasi di bidang penataan dan penguatan organisasi: a. Melakukan penguatan unit kerja, menangani organisasi
dan tata laksana serta pelayanan publik dan kepegawaian; b. Melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian
struktur organisasi unit kerja dengan kinerja yang dihasilkan.
KELIMA : Melaksanakan reformasi birokrasi di bidang penataan tatalaksana: a. Menyusun dan menerapkan peta proses bisnis yang telah
dijabarkan ke dalam standar prosedur operasional tetap (SOP);
b. Melakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: webs ite sebagai sistem pengaduan untuk masyarakat) serta dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perizinan melalui website, melakukan pembayaran, dli);
c. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik serta melakukan monitoring dan evaluasi peiaksanaan secara berkala.
KEENAM : Melaksanakan reformasi birokrasi di bidang penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM): a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi (analisis jabatan dan analisis beban kerja di unit kerja);
b. Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
/c. Mengajukan .....
c. Mengajukan usulan promosi jabatan secara terbuka; d. Melakukan pengukuran kineija individu secara periodik; e. Melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai; L Melaksanakan evaluasi jabatan terhadap semua pegawai; g. Menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian.
KETUJUH : Melaksanakan reformasi birokrasi di bidang penguatan akuntabilitas: a. Keterlibatan pimpinan/kepala kantor dalam penyusunan
dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK);
b. Melakukan peningkatan kapasitas pegawai SDM untuk menangani akuntabilitas kinerja;
c. Melakukan pemutakhiran data kineija secara berkala; d. Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis
elektronik.
KEDELAPAN : Melaksanakan reformasi birokrasi di bidang penguatan pengawasan: a. Melakukan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) serta implementasi dan evaluasi atas kebijakan pembentukan;
b. Melaksanakan penyampaian kewajiban Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
c. Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di unit kerja;
d. Melakukan evaluasi atas penerapan penguatan pengawasan di unit kerja;
e. Mengimplementasikan penghargaan pengaduan masyarakat di unit kerja.
KESEMBILAN : Melaksanakan reformasi birokrasi di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik: a. Membentuk Standar Pelayanan serta Makiumat Pelayanan; b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Standar Pelayanan di lingkungan unit kerja; c. Mengevaluasi tentang pelayanan yang mudah diakses
diberbagai media; d. Melakukan sistem penghargaan (reward) / sanksi
(punishment) bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar;
e. Terdapat media dan standar operasional prosedur (SOP) pengaduan pelayanan;
L Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan serta membuat laporannya.
/KESEPULUH .....
KESEPULUH : Para Direktur dan para. Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melaporkan kegiatan pelaksanaan PMPRB secara berkala sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Direktur Jenderal mi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tembusan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.
KESEBELAS : Instruksi mi berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 I Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Ttd
R. AGUS H. PURNOMO
Salman Instruksi mi disampaikan kepada: 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 7. Para Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.
Salman sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
d KSLN JEN
*Di wO ASRI
.1 (TV/b) 1963 99103 1 004
UN
ol
(az
CD
J
CD
9 9
9)
w#tI
C
DC
D
iC
D
) IC
CD
r*
4
-t )
4—
-CD
)o
_ Cl
) CO
1
CD
CD
_)
Z
co
) 0
CD
-1
(D
-•
I I
JI
-I
C
z
I —
4
-
I
c-I1
___ ______ _
__
_
4L •
rJ
C
U) C
Ct
9 9
9)
CD
00
0
CD
Cl)
o
o
CD
CD
1
(D
CD.
Z
CD
CO
o -
) co
cn
o
CD
-t
)
CD
r-t-
CD
P
CD
0
0-
P
0
pa
co
co
CD
C')
Utz CD
P
. .
ti
C.,
-
C1)
1 -
C)
0
til
0)
tTja
p
PQ
P
¼ -1
L i o
—4
P
I1
C) cIp.L4 -
0
—
CD
P4J
—
C w
D -t
C-
OP
P
r4
P
CD
.1C
D
)P
)
Ci)
)
C,)
-3
c-f
CD
CD
C,)
9) 9)
9)
CD
CD
P)C
i)C
DC
D
1C
DC
DCD
cT
Qi5
co
- •iV
) )
CD
C,)
CD
(D
(DCD
p
•
CO
CD
cn
CD
'•l
I I
9) 9)
9)
p)(
CD1
PC
DO
)0
pC
Dp
)
CD
)
CD
r*r+
-
-
P))
)
PC
D-
CD
CD
Qco
C
D
0
CD
CD
CD
CD
o CD
I
CD
p
t-o
:
p
P
p
Q I-.
P
CD
'. cr
Ci
) ci)
CD
CD
C,D
_
P
0
Ci)
Qj
Qj
(Z
PO
CD
QP
CD
CD
0
CD
'1(1
)
p 9)
p -j
-cO
xr
c'•
c;-
CD
Cl)
ID.
(D
CD
CD
P
In.
CI)
)
r+
L..
.))
(D
)
)
cr
p))
0'
I-
) CD
Q
CD
•d
CD
CD 0
QC
D
CD
. I
I
p 9)
p 0)
C/D
I (•
) J~
CD
CD
CO
CD
0
CD
CD
(D
(D
'
r*
-.
0
) )P
cr
0
P C
DC
D.
P)
(b
(D
- CD
0
C')
r
4-
'-
CD
4-
IZ
to
) ç))
CD
P
P
P
P
0)
z--x
;-C
DP
CD
CD
CD
P
1)
•p
:
•flh
J 1
= 0' (D
m w *
r~
.—
9) P
0
pq-
-
(D
r+
CD
) C
D)
-
PC
DC
D
CD
cn
CD
CD
p
CD
CD
P
p
CD
.
jr*
PC
Z
P
(I)O
P
.
I I
I
I I
I I
9-
9) 9
9-
P•C
D-C
iD
co
I
x>
CD
O
P
CD
0
0
CD
CD
CD
CD
C
DP
uQ
P
CDP
P
Wp
C/)
P
C
CD
p
I-.
r*P
CD
CD
CD
o o
-
-
PCD
h1
CD
P
p
P
co
CD
CD
P.
p
.PC
D
CD
P
I-"
p
Pp
CD
CD
P
P
1Q
pC
DW
P
P
CD
p
P
...:
i
CD
P
P
CD
P
CI) P
9 p
9) p
p
c C
D C
D
XC
DCD
C
DP
CC
DC
D
CD
CD
CD
-C
D
CD
CD
P
-iC
DP
CD
I-
CD
C
p
ZcID
-
Pp
CD
CD
p
pC
D
P
CD
P
-C
D
-IP
CD
X
C
Dp
PC
D
CD
CD
U
—--t
Z
CD
CD
Pp
W
pp
:jc
,D
CD
r
P
P
PP
CD
P
I I
I
91
P
_I
91
pI
p
PP
U
QD
__ flic
._
1P
P-.
I-
.P
CC
D
P
ci CO
pP
C)
I C
Dc
- I-.
t7'
CD
b
P
X
CD
UQ
CI
) CD
P
CD
CD
C
l) CD
(O
CD
p
co
1 CD
p
CD
-. P
ll~
110
CD C
D
c.
I-.
9 9
dcI-
ai
(D
(D
CD
1C
D
CD
OC
Dp
CD
CD
-CD
--O
CD
pC
D
Gc1
Cl)
CD
)CD
cI<
Ih
rt
co
co
CD
OC
D
—
) pD
Z-
P CO
rt-
CD
r)
CD
I-
GO
9 9
9)
Q-
CO
r<
CD
CD
P)
0
CDC
DO
CD
CD
C
DQ
CD
o
,)C
D-
0
pP
CD
Cp5
CD
CD
C
D))
QD
ç
P2
CD
r-
CD
CD
CD
CD
. P
r-h
—
) <
CD
(IDCO
C
DQ
D
Cl)
r)
-
(ID
CD
Q)
CD
CD
C
4 Q
—co
CD
CD
CCD
D)
)C
)
))
4'N
MI
p '
\I'\
' Iz
U
Cl)
Jr,7
11
-YJI
CD
:C
cn
CD
ft -.
1C
o
0
0
CD
CD
z tn C
C
0) z
'1
) CO
0
C z
CA
z I-.
-.
C
'-3
CD
) .
)
Cl)
CD
'-t