INSPEKTORAT TAHUN 2019...2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 4 Sasaran Indikator Kinerja Target...
Transcript of INSPEKTORAT TAHUN 2019...2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 4 Sasaran Indikator Kinerja Target...
KATA PENGANTAR
LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT
TAHUN 2019
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 2
Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat merupakan perwujudan
pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi inspektorat pada
Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2019 merupakan
Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada tahun 2019, Inspektorat sebagai bagian yang bertanggung
jawab langsung kepada Kepala BSN dan secara administrasi dikoordinir oleh
Sekretaris Utama bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana
penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk
memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan
sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Inspektorat juga telah
melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya
perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.
Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi
sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja
Inspektorat di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan
kegiatan secara lebih optimal.
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019 telah menetapkan 5 (lima)
sasaran dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja
tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan
kepada Inspektorat.
Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2019
menurut Sasaran:
Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi %
Capaian*)
Customer Perspectives
1. Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia,
tata kelola dan
organisasi yang
profesional
1. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi BSN 75.01 (nilai)
86.37
(nilai) 100 %
2. Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN 70 (nilai)
68.125
(nilai) 97 %
3. Opini atas laporan
keuangan BSN WTP (opini) WTP 100 %
4. Indeks Kepuasan Layanan
Inspektorat 80 (nilai) 77.5 (nilai) 96.87 %
2. Terwujudnya good
governance dan
clean government
5. Zona integritas WBK/WBBM
2 (zona) 2 (zona) 100 %
3. Meningkatnya
pengawasan dan
pengendalian
internal BSN
6. Nilai Maturitas SPIP
3.2 (level) 3.05 Level 95.31 %
Rata-rata capaian Sasaran 1 98.20 %
Internal Process Perspectives
4. Meningkatnya
kualitas proses
pengawasan dan
pengendalian
internal
7. Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPk
100 % 100 % 100 %
8. Persentase penyelesaian
dokumen rencana tindak
pengendalian berdasarkan
manajemen resiko
100 % 94 % 94 %
9. Persentase rekomendasi
hasil pengendalian internal
yang ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 4
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi %
Capaian*)
10. Jumlah temuan yang
berulang
15
(temuan)
23
(temuan) 65,22 %
Rata-rata capaian Sasaran 2 89.8 %
Learning and Growth Perspectives
5. Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
anggaran
11. Persentase realisasi
anggaran Inspektorat ≥ 97 % 97.85 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 3 100 %
Rata-rata capaian Tahun 2019 96 %
Dari 11 (sebelas) indikator kinerja di Inspektorat, terdapat 2 (dua)
indikator kinerja yang mencapai di atas 100%, 4 (empat) indikator kinerja
yang capaiannya 100% dan 5 (lima) indikator kinerja capaiannya masih di
bawah100%.
Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah
dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan antara lain melakukan rapat
koordinasi dan monitoring terkait dengan akuntabilitas kinerja BSN,
melakukan sosialisasi terkait peraturan di bidang pengawasan, melakukan
pemantauan Rencana Tindak Pengendalian secara triwulanan,
pemantauan tindak lanjut hasil audit secara periodik, melakukan sosialisasi
dan bimtek terkait peraturan rencana tindak pengendalian berdasarkan
manajemen resiko.
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 5
DAFTAR ISI
Halaman Cover ................................................................................................ 1
Kata Pengantar ................................................................................................. 2
Ringkasan Eksekutif .......................................................................................... 3
Daftar Isi ............................................................................................................. 5
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang ................................................................................... 6
I.2 Maksud dan Tujuan ........................................................................... 6
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 7
I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 8
I.5 Peran Strategis ................................................................................... 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis ..................................................................... 11
II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 11
II.1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................... 11
II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja ................................................................................. 16
III.2 Realisasi Anggaran ............................................................................ 34
BAB IV PENUTUP
Penutup ........................................................................................................ 37
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 6
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun
Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah
diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Inspektorat, sebagai salah satu
unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun
secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Kinerja Inspektorat memberikan kontribusi khususnya pada kinerja
Sekretaris Utama dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu,
penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat merupakan bahan masukan dalam
penyusunan Laporan Kinerja Sekretaris Utama tahun 2019.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan
program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi
dan misi Sekretaris Utama, dengan tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan
beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan
S
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 7
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan
kinerja Unit Kerja.
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas
Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat BSN
Menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
e) Pelaksanaan administrasi inspektorat.
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 8
Struktur organisasi Inspektorat dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar I.1
Struktur Organisasi Inspektorat
Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Inspektorat mempunyai tata
kerja yang didukung oleh :
1. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, dengan tugas melakukan
urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat
2. Fungsional Auditor, dengan tugas melaksanaan pengawasan intern
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
I.4 SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai
dengan 31 Desember 2019 Inspektorat memiliki personel berstatus Aparatur
Sipil Negara (ASN) sebanyak 16 (enam belas) orang, dengan rincian sesuai
tabel I.1 berikut:
PPlltt.. IInnssppeekkttuurr PPuujjii WWiinnaarrnnii
KKaa.. SSuubb.. BBaagg.. TTUU IInnssppeekkttoorraatt HHaanniiff NNuurrcchhoolliiss
PPeennggeelloollaa SSiisstteemm PPeennggeennddaalliiaann ddaann
PPeellaappoorraann
11.. HHaassnnii RRaahhaayyuu NNuurrhhiiddaayyaahh
22.. MMeettiikk BBeekkttii SSuulliissttiioorriinnii
33.. MMuurriipp
PPeennggaaddmmiinniissttrraassii UUmmuumm
1. KKiikkii RRooppiikkii
JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall AAuuddiittoorr 1. DDaaddaanngg PP.. DDjjaattmmiikkoo 2. AAjjeenngg HHaarriisseettyyoowwaattii 3. Dwitya Rupakumara 4. YYuuddrriikkaa PPuuttrraa 5. GGeemmaa DD.. HHaakkiimm 6. DDiiaann SSiillvviiaannii 7. AAiissaahh LLaattiiffaahh RR..PP 8. IIffaa LLuutthhffiiaannaa 9. CChhyynntthhiiaa KKiirraannaa PPuuttrrii JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall AAuuddiittoorr KKeeppeeggaawwaaiiaann
1. AAmmiirr MMuucchhttaarr,, 2. DDiiaahh AArriissttyyaa HHeessttii
KKeeppaallaa BBSSNN BBaammbbaanngg PPrraasseettyyaa
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 9
Tabel I.1
Personel ASN Inspektorat
I.5 PERAN STRATEGIS
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan
kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.
Inspektorat mempunyai peran strategis dalam mendukung
pelaksanaan fungsi BSN, yaitu melaksanakan fungsi pengawasan untuk
memberikan informasi, masukan, koreksi dan rekomendasi/solusi, agar
pelaksanaan program dan kegiatan di BSN tercapai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara efektif,
efisien dan ekonomis. Peran pengawasan dilaksanakan untuk mewujudkan
akuntabilitas kinerja yang diinginkan. Inspektorat telah mengidentifikasi
potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan
dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN. Potensi permasalahan
inspektorat disajikan pada tabel I.2.
No Unit Kerja Tingkat Pendidikan
Jumlah S3 S2 S1 S0 <SLTA
1. Kepala Inspektorat - - - - - -
2. Kepala Subbagian Tata Usaha - 1 - - - 1
3. Auditor - 2 3 2 - 7
4. Calon Auditor - - 3 - - 3
5. Auditor Kepegawaian - - 1 - - 1
6 Pengelola Sistem
Pengendalian Pelaporan
1 - 1 1 - 3
7. Pengadministrasi - - - - 1 1
Jumlah 1 3 8 3 1 16
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 10
Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Inspektorat
POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT
1. Komitmen
pemerintah yang
kuat dalam upaya
memberantas
korupsi antara lain
melalui
pelaksanaan
reformasi birokrasi,
aksi PPK dan SPIP
2. Inspektorat
mempunyai
wewenang untuk
melakukan
pengawasan atas
pelaksanaan tugas
di lingkungan BSN
yang dipertegas
dengan fungsi
pelaksanaan
pengawasan
terhadap
anggaran,
kepegawaian,
perlengkapan dan
akuntabilitas sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundangan
yang berlaku
1. Masih kurangnya
kesadaran unit kerja
akan pentingnya
pengendalian internal,
contohnya terkait
dengan pengelolaan
keuangan, PBJ, dll
2. Masih kurangnya
kesadaran unit kerja
untuk menindaklanjuti
hasil audit, reviu,
evaluasi, dan
pemeriksaan.
3. Masih terbatasnya SDM
yang menguasai
kualifikasi teknis
4. Unit kerja masih belum
memanfaatkan secara
optimal peran
Inspektorat sebagai
katalisator dan quality
assurance
1. Inspektorat melaksanakan
program pengawasan
yang tertuang dalam
PKPT
2. Melaksakan sosialisasi
terkait kebijakan dan
peraturan terkait dengan
pengawasan
3. Melakukan monitoring
Tindak Lanjut Hasil Audit
4. Permintaan
pendampingan serta
berkoordinasi dengan
BPKP, BPK dan
stakeholeder terkait
5. Memberikan konsultasi
dalam pelaksanaan
anggaran
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
umusan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat
Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.
VISI
“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional,
Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan
Sasaran Strategis BSN”
MISI
1. Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis BSN
2. Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah KKN di
lingkungan BSN
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan
perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka
merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur
sejauh mana visi dan misi Inspektorat telah dicapai mengingat tujuan
dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.
R
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 12
Rumusan tujuan Inspektorat adalah sebagai berikut:
TUJUAN
1. Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN.
Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Inspektorat selaku
Unit Teknis/Unit Pendukung di lingkungan BSN. Inspektorat dituntut agar
dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk
meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN.
Untuk itu, pencapaian kinerja Inspektorat harus dapat dinilai dari aspek
ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target
dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun
2019, sasaran Inspektorat telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka
perbaikan berkelanjutan.
Berikut sasaran Inspektorat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
SASARAN
Sasaran sesuai Renstra Inspektorat Tahun 2015-2019 :
SASARAN
1. Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas;
2. Terwujudnya good governance dan clean government;
3. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN;
4. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang professional.
Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan
Inspektorat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai upaya
penyempurnaan adalah sebagai berikut:
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 13
SASARAN
1. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi yang profesional;
2. Terwujudnya good governance dan clean government;
3. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN;
4. Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian
Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian
kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai
keberhasilan organisasi pada akhir tahun.
Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran
kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja
Sasaran Inspektorat sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019
juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Inspektorat
tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.
Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
Customer Perspectives
1. Meningkatnya kinerja
system pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
yang profesional
1. Tingkat pelaksanaan Reformasi
Birokrasi BSN
75,01 Nilai
2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja
BSN
70 (BB) Nilai
3. Opini atas laporan keuangan BSN WTP Opini
4. Indeks Kepuasan Layanan
Inspektorat
80 Nilai
2. Terwujudnya good
governance dan
clean goverment
5. Zona integritas WBK/WBBM 2 Zona
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 14
Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
3. Meningkatnya
pengawasan dan
pengendalian
internal
6. Nilai Maturitas SPIP 3.2 Level
Internal Process Perspectives
4. Meningkatnya
kualitas proses
pengawasan dan
pengendalian
internal
7. Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK
100 %
8. Persentase penyelesaian dokumen
Rencana Tindak Pengendalian
berdasarkan manajemen resiko
100 %
9. Persentase rekomendasi hasil
pengendalian internal yang
ditindaklanjuti
100 %
10. Jumlah temuan yang berulang 15 temuan
Learning and Growth Perspectives
5. Meningkatnya kinerja
pengelolaan
anggaran
11. Persentase realisasi anggaran
Inspektorat
≥ 97 %
Sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 di atas, Inspektorat pada
tahun 2019 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran
memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan pada setiap pelaksanaannya.
Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat
melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun
keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan
dihasilkan adalah sebagai berikut:
A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BSN melalui :
1. Kegiatan: Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN,
yang akan menghasilkan output :
a. Output : Layanan Audit Internal
Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen
kegiatan sebagai berikut :
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 15
1. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan SOP Pengawasan
Internal
2. Pengendalian Intern
3. Melakukan Tindak Lanjut Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
4. Melaksanakan Reviu Perencanaan Anggaran
5. Melakukan Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan
6. Kegiatan Reviu
7. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntansi Pemerintahan
(SAKIP)
8. Pemantauan
9. Pengawasan Lainnya
10. Penanganan Pengaduan Masyarakat
11. Melaksanakan Audit Internal
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Inspektorat BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja
melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut
menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1
(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah
ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Inspektorat telah
melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas
pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya
dituangkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2019.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat BSN, maka
telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja
tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas
kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-
masing sasaran dan target yang terkait Inspektorat yang direncanakan
dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel
III.1 berikut.
A
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 17
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Inspektorat Tahun 2019
Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi %
Capaian*)
1. Customer Perspectives
1. Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan
organisasi yang
profesional
1. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi BSN 75.01 (nilai) 86.37 (nilai) 100 %
2. Tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN 70 (nilai)
68.125
(nilai) 97 %
3. Opini atas laporan keuangan
BSN WTP (opini) WTP 100 %
4. Indeks Kepuasan Layanan
Inspektorat 80 (nilai) 77.5 (nilai) 96.87 %
2. Terwujudnya good
governance dan
clean government
5. Zona integritas WBK/WBBM 2 (zona) 2 (zona) 100 %
3. Meningkatnya
pengawasan dan
pengendalian
internal BSN
6. Nilai Maturitas SPIP 3.2 (level) 3.05 (Level) 95.31 %
Rata-rata capaian Sasaran 1 98.2 %
2. Internal Process Perspectives
4. Meningkatnya
kualitas proses
pengawasan dan
pengendalian
internal
7. Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPk
100 % 100 % 100 %
8. Persentase penyelesaian
dokumen rencana tindak
pengendalian berdasarkan
manajemen resiko
100 % 94 % 94 %
9. Persentase rekomendasi hasil
pengendalian internal yang
ditindaklanjuti
100 % 100 % 100 %
10. Jumlah temuan yang
berulang
15
(temuan)
23
(temuan) 65,22 %
Rata-rata capaian Sasaran 2 89.9 %
3. Learning and Growth Perspectives
5. Meningkatkan
kinerja pengelolaan
anggaran
11. Persentase realisasi anggaran
Inspektorat ≥ 97 % 97.85 % 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 3 100 %
Rata-rata capaian Tahun 2019 96 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 18
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja
Inspektorat untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja.
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.
SASARAN
1
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran,
sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi yang
profesional
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019
Capaian s.d 2019
(kumulatif)
Target %
capaian 2015 2016 2017 2018 Target Realiasi % *)
1. Tingkat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi BSN
Nilai 68,29 71,79 72,69 72,76 75,01 86,37 100 % 90 82,64 %
2. Tingkat kualitas
akuntabilitas kinerja
BSN
Nilai 64,20 64,87 66,88 67,38 70 68,125 97 % 70 95,2 %
3. Opini atas laporan
keuangan BSN
Opini WDP WTP WTP WTP WTP WTP 100 % WTP 100 %
4. Indeks Kepuasan
Layanan Inspektorat
Nilai 64,8 76,15 80 77,5 96,8 % 80 90,9 %
Rata-rata capaian Sasaran 98,45
%
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya
kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan
organisasi yang professional. terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja. Capaian
kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 98,45 %.
Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.
1. Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN
Salah satu tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah
melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pada
tanggal 28 Mei 2019 telah dilakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
oleh Asesor PMPRB BSN yaitu sebesar 86,37. Pada saat Laporan Kinerja ini di
susun nilai dari RB belum keluar dari penilaian yang dilakukan oleh
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 19
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang
dilakukan pada tanggal 11 September 2019.
Pada tahun 2019 Inspektorat BSN menargetkan
untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar 75,01
persen, sementara hasil dari Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh
Asesor PMPRB BSN sebesar 86,37 persen. Hasil penilaian
Reformasi Birokrasi tahun 2018 yang dilakukan oleh
Kementerian PAN-RB sebesar 72,76, untuk tahun 2019
masih dalam proses penilaian yang dilakukan oleh
Kementerian PAN-RB.
Pencapaian kinerja untuk penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi tahun 2019 mengalami keberhasilan, hal ini dikarenakan
Rapat Pembekalan Asesor dan Asisten Asesor dengan narasumber
dari Kemenpan RB;
Melakukan koordinasi dengan sekretariat RB dan Pokja RB;
Melakukan penilaian PMPRB bersama asesor dan asisten asesor
Gambar III.1
Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi
Tingkat
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
(nilai PMPRB)
Target : 75,01 Realisasi : 86,37
Capaian : 115%
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 20
Gambar III.2
Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi
2. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
Laporan Kinerja tingkat kualitas akuntabilitas
kinerja BSN (nilai lembar kerja evaluasi Akip bsn)
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya
dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam
mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan
acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun
berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun
mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien,
terukur, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil evaluasi AKIP BSN
Tahun 2019 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga
capaian indikator kinerja tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
Tingkat kualitas
akuntabilitas
kinerja BSN
Target : 70 Realisasi : 68,125
Capaian : 97 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 21
menggunakan nilai dari lembar kerja evaluasi AKIP yang telah dilakukan oleh
Inspektorat yaitu sebesar 68,125 (predikat “B”).
Dibandingkan 4 (empat) tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan
kualitas akuntabilitas kinerja BSN. Pada tahun 2015 nilai kualitas akuntabilitas
kinerja BSN adalah sebesar 64,20, tahun 2016 mendapat nilai 64,87, tahun
2017 meningkat lagi menjadi 66,88 dan tahun 2018 mendapat nilai 67,38
(predikat “B”).
Upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Inspektorat BSN pada
tahun 2019, antara lain:
1. Menetapkan Keputusan Kepala BSN No. 235/KEP/BSN/5/2019 tentang
petunjuk teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BSN.
2. Melaksanakan reviu Laporan Kinerja BSN, Esselon 1 dan Esselon 2 untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja disusun sesuai
peraturan yang berlaku.
3. Menugaskan 2 orang personel auditor mengikuti diklat Evaluasi SAKIP
di Pusdiklatwas BPKP pada tanggal 16-20 September 2019.
4. Melaksanakan pelatihan di kantor sendiri dengan tema “Evaluasi
SAKIP” yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 yang diikuti
oleh selurruh personel auditor.
Yang masih harus dilakukan pada tahun 2020 oleh Inspektorat BSN:
1. Melakukan Evaluasi Program.
2. Pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan hambatannya.
3. Melakukan evaluasi atas pelaksqanaan rencana aksi dan
pemantauan atas rencana aksi.
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 22
Perkembangan hasil Evaluasi AKIP BSN tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
Tabel III.3
Nilai Akip
No Komponen yang dinilai Bobot Nilai
2015 2016 2017 2018
a. Perencanaan Kinerja 30 19,92 21,37 21,58 21,58
b. Pengukuran Kinerja 25 15,80 16,13 16,95 16,95
c. Pelaporan Kinerja 15 10,28 10,36 10,45 10,45
d. Evaluasi Kinerja 10 5,85 5,89 6,11 6,11
e. Capaian Kinerja 20 12,35 11,12 11,79 11,79
Nilai Hasil Evaluasi 100 64,20 64,87 66,88 67,38
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B B
Gambar III.4
Penilaian Akuntabilitas Kinerja BSN
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 23
3. Opini atas Laporan Keuangan BSN
Laporan Keuangan BSN dimaksudkan untuk
memberikan informasi yang berguna kepada para
pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan
transparansi pengelolaan keuangan negara. Disamping
itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Untuk itu peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah melakukan reviu atas laporan keuangan dalam rangka
memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan
keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sebelum
disampaikan oleh Pimpinan Lembaga kepada Presiden melalui Kementerian
Keuangan dan BPK.
Opini atas laporan keuangan BSN yang dilaporkan pada laporan
kinerja tahun 2019 merupakan opini atas laporan keuangan tahun 2018.
Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dari tahun 2015 – 2018
BSN memperoleh Opini WDP pada tahun 2015, WTP pada tahun 2016, WTP
pada tahun 2017 dan WTP pada tahun 2018.
Opini atas
Laporan
Keuangan BSN
Target : WTP Realisasi : WTP
Capaian : 100 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 24
Gambar III.5
Penyerahan Opini WTP BSN tahun 2018
4. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
Dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan Inspektorat maka
dilakukan survei kepuasan kepada pengguna
layanan dengan mengukur kepuasan pengguna
layanan. Diharapkan dari survei ini dapat memberikan
perbaikan untuk Inspektorat dalam melakukan
penyelenggaraan pelayanan.
Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat telah dilakukan sebelumnya
pada tahun 2017 dan 2018 dengan nilai 64,8 dan 76,15. Pada tahun 2019
untuk Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat ditargetkan dengan nilai 80, dari
hasil survei yang telah dilakukan untuk tahun 2019 sebesar 77,5. Indeks
kepuasan layanan Inspektorat sebenarnya mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2019 hasil penilaian dari indeks
kepuasan layanan Inspektorat tidak mencapai target yang telah ditentukan
di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi di
bidang pengawasan. Untuk itu pada tahun 2020 Inspektorat akan
Indeks Kepuasan
Layanan Inspektorat
Target : 80
Realisasi : 77,5
Capaian : 97 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 25
memberikan sosialisasi di bidang pengawasan kepada unit kerja BSN
terutama kepada kedeputian SNSU sebagai unit kerja baru di BSN.
SASARAN
2 Terwujudnya good governance dan clean goverment
Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019
Capaian s.d 2019
(kumulatif)
Target %
capaian 2015 2016 2017 2018 Target Realiasi % *)
5. Zona integritas
WBK/WBBM
Zona - - - 2 2 2 100 % 11 18 %
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
Indikator kinerja untuk mengukur sasaran Terwujudnya good
governance dan clean government terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.
Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar
100 %.
5. Zona integritas WBK/WBBM
Indikator kinerja Zona Integritas WBK/WBBM pada
tahun sebelumnya belum pernah tercapai, karena pada
saat itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan
terbaru yaitu Permen PAN RB No.52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Pada tahun 2016, indikator kinerja tersebut juga belum bisa tercapai
karena opini BPK atas Laporan Keuangan BSN TA 2015 adalah WDP (Wajar
Dengan Pengecualian). Dimana dalam PermenPAN tersebut salah satu
persyaratan mengajukan zona WBK/WBBM adalah memperoleh opini WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian). Namun demikian opini BPK terhadap laporan
Zona integritas
WBK/WBBM
Target : 2
Realisasi : 2
82,54%
Capaian : 100%
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 26
keuangan BSN TA 2016 mengalami peningkatan menjadi WTP, dimana
pemberitahuan opini tersebut berdekatan dengan batas akhir penyampaian
usulan ZI WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi, sehingga pada tahun 2017 belum bisa mengusulkan
unit berpredikat WBK/WBBM.
Tahun 2018, capaian indikator kinerja tersebut dapat terealisasi sesuai
target dengan mengusulkan 2 (dua) unit berpredikat WBK ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Unit yang
diusulkan adalah Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi dan Pusat
Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Pada tahun 2019, capaian kinerja dapat
terealisasi sesuai target dengan mengusulkan 2 (dua) unit untuk dilakukan
penilaian oleh KemenPAN RB, unit yang diusulkan adalah Pusat Akreditasi
dan Pusat Pengembangan Riset dan Pengembangan SDM.
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai zona integritas
tersebut, antara lain:
Sosialisasi ZI/WBK dengan Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
Melakukan self assessment untuk perbaikan unit kerja yang diusulkan.
Untuk dapat mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja Zona
Integritas WBK/WBBM di tahun berikutnya, Inspektorat tetap akan melakukan
self assessment terhadap unit kerja dan bukti-bukti pendukungnya sebelum
diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi.
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 27
Gambar III.6
Rapat evaluasi ZI/WBK unit kerja
SASARAN
3 Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal BSN
Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019
Capaian s.d 2019
(kumulatif)
Target %
capaian 2015 2016 2017 2018 Target Realiasi % *)
6. Nilai Maturitas SPIP Level - 2,5 - 3,05 3,2 3,05 95,3
% 3,2 %
Rata-rata capaian Sasaran 95,3 %
6. Nilai Maturitas SPIP
Penilaian maturitas SPIP BSN pertama kali
dilakukan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 2,5
(level 2). Pada tahun 2017, BPKP tidak melakukan
penilaian, kemudian dilakukan penilaian kembali
pada tahun 2018 terhadap maturitas SPIP BSN dengan
nilai 3,05 (level 3) “terdefinisi”. Tahapan yang
dilaksanakan dalam penilaian tersebut meliputi :
Nilai maturitas SPIP
Target : 3,2
Realisasi : 3,05
582,54%
Capaian : 95 % ,1%
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 28
Tahap persiapan, terdiri dari penetapan satuan kerja sebagai sampel
responden, penyiapan tim asesor, pembentukan counterpart,
kelengkapan unsur dalam rencana kerja serta pelaksanaan entry
meeting;
Tahap pelaksanaan, terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian
termasuk kelengkapan subtansi pengujian bukti yang dipersyaratkan
seperti bukti dokumentasi, wawancara pimpinan, wawancara pegawai,
wawancara stakeholder, observasi dan kuesioner lanjutan atas 5 (lima)
unsur dan sub unsur SPIP
Tahap pelaporan, meliputi penghitungan skor akhir, penentuan area of
improvement, penyusunan rekomendasi dan pembuatan laporan.
Validasi skor hasil penilaian maturitas SPIP BSN oleh inspektorat BSN dan
BPKP, melalui penelaahan kembali dokumen pendukung, melakukan
wawancara dan konfirmasi, melakukan observasi singkat serta
memastikan kebenaran dan kelengkapan hasil input kertas kerja
penilaian ke dalam aplikasi panilaian maturitas SPIP yang ada pada
website www.spip.inostra.com.
Keberhasilan capaian kinerja tersebut, didukung antara lain oleh:
Jumlah sampel yang telah memenuhi persyaratan;
Tim Asesor dan counterpart yang telah memiliki pemahaman yang
memadai terkait SPIP;
Bukti dukung yang cukup lengkap sesuai yang dipersyaratkan;
Melakukan bencmarking ke K/L/Pemda yang nilai maturitas SPIPnya
sudah mencapai level 3.
Dalam rangka meningkatkan nilai maturitas SPIP beberapa
rekomendasi yang harus dilakukan BSN, antara lain sebagai berikut:
Menentukan Area of Improvement (AOI);
Memanfaatkan hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang
berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah;
Segera melakukan evaluasi terpisah ketika ada kejadian luar biasa yang
menimpa BSN, sebagai contoh : 1)adanya perubahan besar dalam
rencana atau strategi manajemen, 2) pemekaran/penciutan organisasi,
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 29
3) perubahan operasional dan pemrosesan informasi keuangan dan
anggaran;
Memanfaatkan penggunaan teknik audit berbantuan Komputer untuk
mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan atau penyalahgunaan.
Pada tahun 2019, BPKP tidak melakukan penilaian terhadap maturitas
SPIP BSN sehingga nilai maturitas SPIP BSN masih sama seperti penilaian di
tahun 2018 sebesar 3,05 (level 3) “terdefinisi”.
SASARAN
4
Meningkatkan kualitas proses pengawasan dan
pengendalian internal
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan
kualitas proses pengawasan dan pengendalian internal terdiri dari 4 (empat)
indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata
capaian sebesar 98,5 %. Tabel III.5 menyajikan rincian capaian indikator
kinerja sasaran 4:
Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian 2019
Capaian s.d 2019
(kumulatif)
Target %
capaian 2015 2016 2017 2018 Target Realias
i % *)
7. Persentase
penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan
BPK
persen 95 % 80 % 100 % 66 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
8. Persentase
penyelesaian dokumen
Rencana Tindak
Pengendalian
berdasarkan
manajemen resiko
persen 91% 37 % 81% 100 % 94 % 94 % 100 % 100 %
9. Persentase
rekomendasi hasil
pengendalian internal
yang ditindaklanjuti
persen 90 % 95 % 96,8 % 81,8 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
10. Jumlah temuan yang
berulang
temuan 16 8 15 23 65.22 % 15 65.22
Rata-rata capaian Sasaran 89.9 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 30
7. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap
laporan keuangan BSN tahun 2018, pada tanggal 11
Februari – 09 April 2019. Berdasarkan hasil
pemeriksaan tersebut, BPK memberikan Laporan
Hasil Pemeriksaan dengan 2 temuan dan 2
rekomendasi. Atas temuan dan rekomendasi
tersebut, BSN telah menindaklanjuti rekomendasi dari
total 2 rekomendasi dan telah selesai. sehingga
realisasi capaian indikator kinerja penyelesaian tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah sebesar 100%.
Pada Tahun 2019, BPK memberikan opini terhadap Laporan
Keuangan BSN Tahun Anggaran 2018 dengan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
8. Persentase penyelesaian dokumen rencana tindak pengendalian
berdasarkan manajemen resiko
Penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak
Pengendalian berdasarkan Manajemen Risiko dalam
dokumen RTP dilaksanakan melalui kegiatan
pemantauan Rencana Tindak Pengendalian pada
dokumen RTP Manajemen Risiko yang telah disusun
oleh unit kerja. Pemantauan tindak lanjut Rencana
Tindak Pengendalian diharapakan dapat
memberikan arah penyelenggaraan SPIP Unit Kerja
di lingkungan BSN, dan menjadi komitmen terutama
bagi pimpinan dalam rangka perbaikan kegiatan,
meminimalkan risiko dan mengendalikan risiko untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dari 16 (enam belas) unit kerja yang telah menyusun dokumen RTP
berdasarkan Manajemen Risiko, dari 16 unit kerja hanya 1 (satu) unit kerja
Persentase
penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan BPK
Target : WTP Realisasi : WTP
Capaian : 100 %
Penyelesaian
tindak lanjut RTP
berdasar
Manajemen Risiko
Target : 100% Realisasi : 94%
Capaian : 94%
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 31
yang belum melakukan pemantauan dan mengirimkan hasil pemantauan
Rencana Tindak Pengendaliannya ke Inspektorat. Sehingga realisasi capaian
inditakor tersebut sebesar 94%.
Penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian
berdasarkan Manajemen Risiko dalam dokumen RTP tidak bisa tercapai
karena sebagian unit kerja baru menyelesaikan dokumen RTP SPIP pada
akhir semester II sehingga pemantauan tindak lanjut Rencana Tindak
Pengendalian menjadi terhambat. Meskipun demikian, Inspektorat sudah
mengupayakan, antara lain:
Melakukan bimtek penyusunan dokumen RTP berdasarkan Manajemen
Risiko kepada unit kerja untuk tingkat eselon I maupun eselon II;
In house training Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000 yang diikuti
oleh staf auditor inspektorat dan perwakilan unit kerja.
Agar kinerja penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian
berdasarkan Manajemen Risiko dalam dokumen RTP pada tahun berikutnya
dapat ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan antara lain:
Membentuk tim satgas SPIP berdasarkan stuktur organisais;
Melakukan sosialisasi dan bimtek penyusunan dokumen RTP berdasarkan
Manajemen Risiko kepada unit kerja berdasar stuktur organisais;
Melakukan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian secara
triwulanan.
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 32
Gambar III.7
Sosialisasi RTP berdasarkan Manajemen Resiko
9. Persentase rekomendasi hasil pengendalian internal yang ditindaklanjuti
Indikator kinerja rekomendasi hasil
pengendalian internal yang ditindaklanjuti
dilaksanakan melalui kegiatan audit internal.
Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim Auditor
yang ditugaskan oleh Kepala Inspektur sesuai
dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Tahun 2019. Realisasi capaian indikator
tersebut adalah sebesar 100%.
Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan kinerja,
hal tersebut dikarenakan ada beberapa rekomendasi yang masih belum
selesai/dalam proses penyelesaian oleh auditi. Hasil pemantaun tindak lanjut
hasil audit internal yang telah dilakukan Inspektorat disajikan pada tabel III.6
sebagai berikut:
Rekomendasi hasil
pengendalian
internal yang
ditindaklanjuti
Target : 100% Realisasi : 100 %
Capaian 100 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 33
Tabel III.6
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit
No Audit Rekomendasi Tindak
Lanjut Keterangan
1 Audit PBJ 2018 8 8 selesai
2 Audit PNBP 2 2 selesai
3 Audit kinerja keuangan semester I 15 15 selesai
4 Audit kinerja keuangan triwulan III 10 10 selesai
Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator
tersebut, antara lain:
Pembahasan rekomendasi hasil audit bersama dengan auditi;
Memastikan auditi dapat menindaklanjuti rekomendasi;
Pemantauan tindak lanjut secara periodik.
Dalam rangka meningkatkan kinerja rekomendasi hasil pengendalian
internal yang ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, upaya yang akan
dilakukan antara lain sebagai berikut :
Meningkatkan partisipasi auditi secara lebih aktif dalam proses
pemantauan tindak lanjut hasil audit.
Membuka kegiatan jasa konsultasi terkait pengawasan/ pengendalian di
Inspektorat.
10. Jumlah temuan yang berulang
Indikator kinerja jumlah temuan yang berulang
dilaksanakan melalui kegiatan audit internal.
Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim Auditor yang
ditugaskan oleh Kepala Inspektorat sesuai dengan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019.
Pada tahun 2019 Realisasi capaian indikator kinerja
jumlah temuan berulang sebanyak 23 temuan.
Jumlah temuan
yang berulang
Target : 15 temuan
Realisasi : 23 temuan
Capaian 100 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 34
Hal ini dikarenakan:
1. Lemahnya pengendalian pada pengadaan renovasi gedung.
2. Lemahnya pengendalian pada pemungutan dan penyetoran pajak.
3. Lemahnya pengendalian pada pemberian honor.
4. Lemahnya pengendalian pada pengadaan jasa EO
Upaya yang masih harus dilakukan pada tahun berikutnya 2020:
1. Sosialisasi di bidang pengawasan terutama SPIP.
2. Meningkatkan layanan konsultasi.
3. Melakukan bimtek SPIP untuk meningkatkan pengendalian di area
resiko tinggi.
Dibandingkan dengan tahun 2018 dengan jumlah temuan berulang
sebanyak 8 temuan, terdapat peningkatan kinerja yang disebabkan hasil
rekomendasi dari inspektorat ditindaklanjuti oleh auditee.
SASARAN
5 Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran
Tabel III.7
Capaian Kinerja Sasaran 5
Indikator Kinerja Satua
n
Realisasi Capaian 2019
Capaian s.d
2019 (kumulatif)
Targe
t %
capaian 2015 2016 2017 2018 Target Realia
si % *)
11. Persentase
realisasi
anggaran
Inspektorat
persen 98,2% 99,1 % 85,7 % 99% ≥ 97 97,8% 100,8 % ≥ 95 100 %
Rata-rata capaian Sasaran 100 %
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 35
11. Persentase realisasi anggaran Inspektorat
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsinya pada Tahun 2019, Inspektorat BSN
didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor SP
DIPA- 084.01.1.1613104/2019 Tanggal 5 Desember 2018,
pagu anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp
786.237.000,-. Realisasi anggaran Inspektorat tahun
2019 adalah sebesar Rp 769.345.040,- atau sebesar
99,01%. Hal ini berarti capaian indikator kinerja realisasi
anggaran Inspektorat adalah sebesar 97,85% dari
target sebesar ≥97%.
Jika dibandingkan tahun 2018, capaian terkait indikator kinerja tersebut telah
mengalami penurunan. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun
2015 sampai 2019 disajikan dalam tabel III.8 sebagai berikut:
Tabel. III.8
Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2015-2019
No. Tahun Anggaran Realisasi %
1. 2015 Rp. 1.071.874.000,- Rp.1.052.634.415,- 98.21%
2. 2016 Rp. 669.431.000,- Rp. 663.798.300,- 99,11%
3. 2017 Rp. 1.442.200.000,- Rp. 978.869.863,- 85,70%
4. 2018 Rp. 742.205.000,- Rp. 734.831.370,- 99,01%
5. 2019 Rp. 786.237.000,- Rp. 769.345.040,- 97,85%
Upaya yang terus dillakukan agar realisasi anggaran meningkat antara lain:
Melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan, penyerapan
anggaran dan realisasinya setiap bulan;
Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.
III.3 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01-0/2019 tanggal 5 Desember
2018, pagu anggaran TA 2019 Inspektorat adalah sebesar Rp786.237.000
Realisasi anggaran
Inspektorat
Target : ≥97% Realisasi : 97,85%
Capaian : 100,87%
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 36
dengan realisasi anggaran sebesar Rp769.345.040 atau 97,85%. Pagu dan
realisasi anggaran Inspektorat TA 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.9
Pagu dan Realisasi Anggaran
Inspektorat TA. 2019
Dalam rupiah
Kode Kegiatan/Output/Komponen 2019 %
Pagu Realisasi
051 Melaksanakan Penyusunan Kebijakan
Dan Sop Pengawasan Internal 49.684.000 48.634.000 98,89%
053 Pengendalian Intern 82.121.000 81.453.000 99,19%
054 Melakukan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Bpk-Ri 42.370.000 42.308.000 99,85%
055 Melaksanakan Reviu Perencanaan
Anggaran 31.983.000 30.777.000 96,23%
056 Melakukan Pembinaan Pengawasan
Kinerja Dan Keuangan 51.379.000 50.810.000 98,89%
057 Kegiatan Reviu Laporan 55.637.000 54.530.000 98,01%
058 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Sakip) 6.544.000 6.480.000 99,02%
059 Pemantauan 174.925.000 174.683.740 99,86%
060 Pengawasan Lainnya 135.168.000 134.016.800 99,15%
061 Penanganan Pengaduan Masyarakat 7.365.000 6.790.000 92,19%
051 Melaksanakan Audit Internal 149.061.000 138.862.500 93,16%
Jumlah 786.237.000 769.345.040 97,85%
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 37
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Inspektorat Tahun 2019 menyajikan
pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Inspektorat Tahun
2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
Inspektorat
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Inspektorat
Tahun 2019, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai
perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Terlaksananya seluruh kegiatan di
Inspektorat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup BSN,
sesuai tugas fungsi Inspektorat sebagai pengawasan fungsional terhadap
pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
Walaupun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan dan
sebagian kegiatan belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input
untuk perbaikan kegiatan Inspektorat di tahun-tahun berikutnya. Kiranya
LAKIP Inspektorat Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas
dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan
guna peningkatan kinerja BSN di masa mendatang.
L
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 38
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 Inspektorat
2019| Laporan Kinerja Inspektorat BSN 39