Industrial Testing Sistem Informasi Program Anti Pencucian ... · Background RezimAPU PPT -TPPU ......

Industrial TestingSistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan

Pendanaan Terorisme (SIGAP)

OTOR I TA S J A S A K E UA N G A N2 0 1 9

J A K A R TA ,

2 1 F E B R U A R I 2 0 1 9

Outline

Background Rezim APU PPT -TPPU

• Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

• Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi SenjataPemusnah Massal

Background Rezim APU PPT –TPPT

Persiapan MER Indonesia oleh FATF

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Rezim APU PPT

Latar Belakang Kebutuhan Sistem Informasi

Pengembangan SIGAP

2

Background Rezim APU PPT - TPPU

Skema Rezim APU PPT di Indonesia

4

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)

5

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) Indonesia

Ketua : Menkopolhukam

Waka : Menko Perekonomian

Sekretaris : PPATK

Anggota :1. Kemlu

2. Kemendagri

3. Kemenkeu

4. Kemenkumham

5. Kemendag

6. Kemenkop UKM

7. OJK

8. BI

9. Kejagung

10. Polri

11. BIN

12. BNPT

13. BNN

Lembaga Pengawas dan Pengatur Aparat Penegak Hukum

Komite TPPU merupakan badan yang beranggotakan 16 institusi

pemerintah yang diketuai oleh Menkopolhukam dengan PPATK sebagai sekretaris.

Komite TPPU bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite TPPU memiliki perangkat untuk

mendukung pelaksanaan teknis, yaitu Tim Eksekutif Komite TPPU dan Kelompok

Kerja Komite TPPU. Komite Eeksekutif dipimpin oleh Kepala PPATK dan memiliki

anggota pejabat dengan tingkat Eselon I. Kelompok Kerja dipimpin oleh Wakil

Kepala PPATK dan memiliki anggota pejabat dengan tingkat Eselon II.


6

Perpres Nomor 117 Th 2016

tentang Perubahan atas Perpres

Nomor 6 Th 2012

Tentang Komite Koordinasi

Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang


7

7

a. perumusan arah, kebiiakan, dan strategi pencegahan dan

pemberantasan TPPU;

b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan

pemberantasanTPPU;

c. pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam

penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan

dan pemberantasan TPPU termasuk TPPT; dan

d. pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan

dan strategi pencegahan dan pemberantasanTPPU.

STRATEGI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN

TPPU/TPPT

TUGAS KOMITE TPPU

Stranas merupakan kerangka kebijakan nasional untuk seluruh stakeholder yang diharapkan

dapat memberikan hasil yang nyata dan konkrit dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU

dan TPPT secara sistematis dan tepat sasaran. Berikut ini merupakan 7 strategi dalam Stranas:

1. Strategi 1: Menurunkan Tingkat Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi,

dan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Optimalisasi Penegakan Hukum TPPU.

2. Strategi 2: Mewujudkan Mitigasi Risiko yang Efektif dalam Mencegah Terjadinya

TPPU danTPPT.

3. Strategi 3: Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPT.

4. Strategi 4: Menguatkan Koordinasi dan Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah

dan/atau Lembaga Swasta.

5. Strategi 5: Meningkatkan Pemanfaatan Instrumen Kerja Sama Internasional dalam

Rangka Optimalisasi Asset Recovery yang Berada di Negara Lain.

6. Strategi 6: Meningkatkan Kedudukan dan Posisi Indonesia di Forum Internasional di

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT.

7. Strategi 7: Penguatan Regulasi dan Peningkatan Pengawasan Pembawaan Uang

Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Lintas Batas Negara Sebagai Media

Pendanaan Terorisme.

RESULT ON NATIONAL RISK ASSESSMENT (NRA) Dalam rangka menerapkan kebijakan berkelanjutan terkait pencegahan danpemberantasan TPPU, Indonesia melalui Komite TPPU memformulasikan danmengembangkan Strategi Nasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPUdan TPPT (Stranas) pada periode 2017-2019 yang merujuk kepada NRA.

Rezim APU PPT di Indonesia

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang

memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung

maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada

PPATK

Pasal 12 ayat (1)

Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan PengaturPasal 12 ayat (2)

9

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 12 ayat (5)

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Transaksi dengan Pihak Pelapor –Terkait dengan Anti Tipping-Off

10

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTPPU

Transaksi dengan Pihak Pelapor –Terkait dengan Kewajiban Pengguna Jasa (Nasabah)

Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan

informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat

identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh

Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

Pasal 19 ayat (1)

Dalam hal Transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, Setiap Orang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan

Transaksi pihak lain tersebut.Pasal 19 ayat (2)

Identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh Pihak Pelapor harus sesuai dengan

ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap LPP. Pihak Pelapor

wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pelaku transaksi paling singkat 5

tahun sejak berahirnya hubungan usaha dengan Pengguna Jasa tersebut.

Pasal 21

PJK wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika menolak mematuhi PMPJ dan

PJK meragukan kebenaran informasi yang disampaikan Pengguna Jasa. PJK wajib melaporkan

tindakan pemutusan hubungan usaha sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Pasal 22

Pihak Pelapor wajib mengetahui bahwa Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi

dengan Pihak Pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama

orang lain.

Pasal 20 ayat (1)

11

Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk

dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai

identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.

Pasal 20 ayat (2)

Dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi

dengan orang tersebut.

Pasal 20 ayat (3)


Transaksi dengan Pihak Pelapor –Terkait dengan Beneficial Owner

• PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK terkait:

Transaksi keuangan mencurigakan (TKM);

Transaksi keuangan tunai paling sedikit Rp500 juta atau dengan mata uang asing nilai setera baik dalam satu

kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja dan atau

Transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL).

Pasal 23

12

• Perubahan besarnya jumlah TKT ditetapkan dengan keputusan Kepala PPATK dan terdapat kewajiban TKT

dikecualikan yaitu terhadap:

a) transaksi yang dilakukan oleh PJK dengan Pemerintah dan bank sentral;

b) transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan

c) transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.

• PJK wajib membuat dan menyimpan daftar TKT yang dikecualikan dan PJK yang tidak membuat dan menyimpan

daftar TKT yang dikecualikan dikenai sanksi administratif.


Pelaporan PJK Ke PPATK

• Besarnya jumlah TKL yang wajib dilaporkan diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

a. korupsi;

b. penyuapan;

c. narkotika;

d. psikotropika;

e. penyelundupan tenaga kerja;

f. penyelundupan migran;

o. penculikan;

p. pencurian;

q. penggelapan;

r. penipuan;

s. pemalsuan uang;

t. perjudian;

u. prostitusi;

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

g. di bidang perbankan;

h. di bidang pasar modal;

i. di bidang perasuransian;

j. kepabeanan;

k. cukai;

l. perdagangan orang;

m. perdagangan senjata gelap;

n. terorisme;

v. di bidang perpajakan;

w. di bidang kehutanan;

x. di bidang lingkungan hidup;

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana

penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

UU No. 8 Tahun 2010

13


UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 3Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,

membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau

kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana

karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

Pasal 5Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini

14

Penempatan (Placement), yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak

pidana ke dalam sistem keuangan, atau upaya menempatkan uang giral (seperti cheque, weselbank, sertifikat deposito) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

Transfer (Layering), yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak

pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan kepada PJK (terutama bank) sebagai hasilupaya penempatan (placement) ke PJK yang lain. Sebagai contoh, dengan melakukan beberapa kali transaksi atau transfer dana.

Penggunaan Harta Kekayaan (Integration), yaitu upaya menggunakan harta

kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuanganmelalui penempatan atau transfer sehingga seolah menjadi harta kekayaan halal (clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Sebagai contohdengan pembelian aset dan membuka/melakukan kegiatan usaha.

1

3

2


Tahapan Pencucian Uang

15


UU No. 8 Tahun 2010

16

Pencucian uang secara sederhana merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang

atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah

tampak menjadi harta kekayaan yang sah (yang berasal dari 26 jenis tindak pidana asal sesuai UU

TPPU).

TPPU adalah tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak

pidana asal (predicate crime) yang memiliki “kekhususan” dan “kekhasan” yaitu tidak perlu

dibuktikan terlebih dahulu kejahatan asalnya karena berdiri sendiri (separate crime). Dengan kata

lain, penuntutan TPPU tidak harus menunggu keputusan dari tindak pidana asalnya.

Penyusunan dakwaan TPPU dapat dilakukan tanpa harus dibuktikan tindak pidana asalnya atau

stand alone money laundering yang menjadi relevan pada saat:

a) tidak terdapat cukup bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan

atau

b) dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana

asal.

Sejatinya, pelaku TPPU berusaha untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan

yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak

hukum (law enforcement agency).

17

Pendekatan Anti Pencucian Uang

Background Rezim APU PPT - TPPT

Tindak Pidana PendanaanTerorisme (TPPT)

Perbedaan Pencucian Uang dan PendanaanTerorisme

Pendanaan TerorismePencucian Uang

Sumber dana ilegal

Nominal transaksi pada

umumnya tinggi

Sumber dana dapat berasal

dari sumber yang legal

Nominal transaksi relatif kecil

19


Tindak Pidana PendanaanTerorisme

Pendanaan

Terorisme

United Nations

Security Council

resolution 1267

PJK wajib

melakukan

Freezing

without delay

(pemblokiran

seketika)

United Nations

Security Council

resolution 1718

• Pertama kali dikeluarkan

Dewan Keamanan (DK) PBB

pada 15 Oktober 1999

• Daftar nama berupa UN List

(usulan dari DK PBB)

• Pertama kali dikeluarkan DK

PBB pada 28 September 2001

• Daftar nama berupa Domestic

List (usulan dari negara

anggota PBB)

Berupa Daftar

TerdugaTeroris dan

OrganisasiTeroris

(DTTOT)

20

United Nations

Security Council

resolution 1373

Berupa Daftar

TerdugaTeroris dan

OrganisasiTeroris

(DTTOT)

• Pertama kali dikeluarkan DK

PBB pada 14 Oktober 2006

• Sanksi terhadap Korea Utara

karena klaimnya yang

menyatakan bahwa negara itu

telah melakukan uji coba

nuklirnya

Berupa Daftar

Pendanaan

Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal

Pasal 1

(1) Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan,

mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung

maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang

diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi

teroris, atau teroris.

(2) Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang

mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

(6) Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme adalah:

a. transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang

diketahui akan diguakan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

atau

b. transaksi yang melibatkan Setiap orang yang berdasarkan daftar

terduga teroris dan organisasi teroris.


UU No. 9 Tahun 2013

21

Pasal 4

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau

meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya

atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris

dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan

terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan

orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena

melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling lama 20 (dua puluh) tahun.


UU No. 9 Tahun 2013

22

Menerapkan CDD


Dampak dan Tindak Lanjut Pemerintah terkait UU No. 9 Tahun 2013

Melakukan pemantauan

terhadap UNTerrorist List

Melaporkan sebagai LTKM

Melakukan pemblokiran

sesuai perintah Apgakum

Dikeluarkannya UU No. 9 Tahun

2013 pada 12 Februari 2013

Menerbitkan DTTOT

Menetapkan asas freeze

without delay sesuai dengan

sistem hukum Indonesia

PJK

23

Modus Pendanaan

Terorisme BerisikoTinggi

Sumbangan ke yayasan, berdagang/kegiatan usaha, aktivitas

kriminal

Profil BerisikoTinggi Pelajar/Mahasiswa, Yayasan/Organisasi Nirlaba

Wilayah BerisikoTinggi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera

Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, NTB

Pemindahan Dana Berisiko

Tinggi

Sistem Pembayaran Elektronik, Sistem Pembayaran Online,

New Payment Method

InstrumenTransaksi

BerisikoTinggi

Tarik/SetorTunai

Sektor Jasa Keuangan dijadikan sebagai

media untuk pendanaan terorisme

Sumber: NRA 2015 - PPATK


National Risk Assessment (NRA) 2015

24


Proses PendanaanTerorisme

Pelaku

TerorisPemilik Dana

Collecting/Raising

FundsMoving/Storing/Transferring Funds Using Funds

Dana dari kegiatan

kriminal

Dana “legal” atau tampak

legal:

1. Donasi Legal NPO

2. Penyalahgunaan Donasi

Legal NPO

3. Donasi Pendapatan Legal

Pelaku Teroris

Barter/perdagangan barang

dan jasa

Lainnya

Melalui Perbankan

Melalui Pengiriman Uang

(Remittance)

Melalui Legitimasi Bisnis atau

Bisnis Baru

Pembawaan Uang Tunai atau

Instrumen Sejenisnya

Melalui Pembayaran

Elektronik, Pembayaran

Online, dan NPM

Untuk direct cost

terorisme domestik

Untuk direct cost

terorisme di luar negeri

Untuk pengelolaan

jaringan teroris domestik

Untuk pengelolaan

jaringan teroris

internasional

Sumber: NRA 2015 - PPATK

25

Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT

26

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

27

Alur DTTOT

Pasal 46 POJK No. 12/POJK.01/2017

tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran OJK Nomor 38/SEOJK.01/2017

tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana

Nasabah di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum

dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

• OJK menyampaikan DTTOT serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh

Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh orang perseorangan atau Korporasi dari Kepala

Kepolisian Republik Indonesia kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara elektronik.

• Dalam melakukan Pemblokiran secara serta merta, PJK harus melakukan mitigasi risiko atas kemungkinan terjadinya false positive

atau false negative, untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan Pemblokiran.

• Dalam hal PJK melakukan false positive dan false negative, maka PJK wajib melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia cq. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

United Nations

Security Council

Resolution (UNSCR)

• 1267 (Al Qaeda

dan Taliban)

• 1373 (Domestik)

FATF RECOMMENDATION 6

Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and

Terroris Financing

Dasar Hukum

28

Pasal 46 POJK No. 12/POJK.01/2017

tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

PJK

(1) PJK wajib memelihara DTTOT

(2) PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki

kesamaan nama dan informasi lain dengan DTTOT

(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah

tersebut dengan informasi lain yang terkait.

(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang

tercantum dalam DTTOT, PJK wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta dan

melaporkannya sebagai laporanTransaksi Keuangan Mencurigakan.

Tindak Lanjut oleh PJK

29

PJK

Yang melakukan

pemblokiran serta merta

Membuat berita acara Pemblokiran

Serta Merta

Membuat laporan Pemblokiran

Serta Merta

Menyampaikannya kepada Kapolri

dgn tembusan kepada OJK

Melaporkan sebagai TKM

Menyampaikan laporan

NIHIL kepada Kapolri dgn

tembusan kepada OJK

PJK

Tidak menemukan adanya

kesesuaian identitas

False positive merupakan kesalahan pelaksanaan pemblokiran yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK menemukan adanya kesesuaian

sebagian informasi nasabah yang berada dalam database nasabah yang ada di PJK dengan identitas yang tercantum dalam DTTOT

Database nasabah yang ada di PJK DTTOT Kesesuaian/ Status Kesalahan

Zulkarnain Zulkarnaen Sesuai/ Blokir Zulkarnain ≠ Zulkarnaen

Santoso

Tentena, 21 Agustus 1976

Santoso

Tentena, 21 Agustus 1967

Sesuai/ Blokir 21 Agustus 1976 ≠ 21 Agustus 1967

False negative merupakan kesalahan tidak dilakukannya Pemblokiran secara serta merta oleh PJK yang dikarenakan sistem informasi nasabah pada PJK

menemukan adanya kesesuaian atas sebagian informasi nasabah yang berada dalam database nasabah yang ada di PJK dengan identitas orang

perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam DTTOT, namun kurang memperhatikan adanya kesesuaian seluruh informasi.

Database nasabah yang ada di PJK DTTOT Kesesuaian/ Status Kesalahan

• Mohamad Iqbal

• Lombok Timur, 17 Agustus 1958

• Fihir alias Mohamad Iqbal

• Lombok Timur, 17 Agustus 1958

Tidak Sesuai/

Tidak Blokir

Fihir alias Mohamad Iqbal adalah sama

dengan Mohamad Iqbal yang masuk

DTTOT.

Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

30

Daftar Pendanaan Prilferasi Senjata Pemusnah Massal

31

Alur Daftar Proliferasi FATF RECOMMENDATION 7

Targeted Financial Sanctions Related To Proliferation

Peraturan Bersama Menlu, Kapolri, Ka. Ppatk, dan Ka.

Bptn tentang Pencantuman Identitas Orang dan

Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta

atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum

dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah

MassalTanggal 31 Mei 2017

• Pendanaan Proliferasi WMD dapat diartikan sebagai tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan, seluruhnya

atau sebagian, untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan,

pengalihan, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau senjata biologi dan materi-materi terkait hal-hal tersebut

(seperti pembelian barang-barang atau upah), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan

internasional.

• OJK menyampaikan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan

Pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh

orang perseorangan atau Korporasi sebagaimana Surat Keputusan Kepala PPATK kepada PJK, melalui surat yang disampaikan secara

elektronik.

United Nations

Security Council

Resolution (UNSCR)

• 1540 (WMD

Proliferation)

• 1718 (DPRK)

• 2231 (Iran)

Setelah PJK menerima Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dan Permintaan

Pemblokiran Secara Serta Merta, PJK harus menindaklajuti dengan:

1. melakukan kegiatan pemeliharaan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal;

2. melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas pihak yang tercantum dalam

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dengan database Nasabah yang ada di

PJK;

3. melakukan Pemblokiran Secara Serta Merta; dan

4. melaporkan transaksi yang melibatkan pihak yang tercantum dalam Daftar Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Masal dalam bentuk laporan sebagai laporan transaksi keuangan

mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme.

PJK membuat berita acara

pemblokiran serta merta

Disampaikan kepada

PPATKDitembuskan kepada

OJK

Tindak Lanjut oleh PJK

32

Apabila PJK tidak melakukan pemblokiran, maka OJK akan memerintahkan PJK segera

melakukan pemblokiran serta merta dan memberikan sanksi administratif, dalam

bentuk:

a) peringatan atau teguran tertulis;

b) denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;

c) penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;

d) pembatasan kegiatan usaha tertentu;

e) pembekuan kegiatan usaha tertentu;

f) pemberhentian pengurus dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai

rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan

persetujuan OJK; dan/atau

g) pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam

daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.

Pengawasan oleh OJK

33

Persiapan MER Indonesia oleh FATF

Financial Action Task Force (FATF)

35

• FATF adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris oleh

para Menteri di yurisdiksi anggotanya.

• Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari

langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan

teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Keanggotaan

• Pada awal pembentukannya, FATF hanya memiliki 16 anggota dan terus berkembang hingga saat ini pada tahun 2019

telah tergabung sebanyak 38 anggota.

• Indonesia merupakan Negara G20 yang belum menjadi anggota FATF.

• Saat ini terdapat 2 (dua) Negara dengan status observer countries dan dalam proses persiapan untuk

menjadi anggota penuh FATF, yaitu Indonesia dan Arab Saudi.

Rezim APU PPT Internasional

36

APG merupakan FATF-Style Regional

Bodies (FSRBs) di kawasan Asia Pasifik

yang merupakan FSRB terbesar dalam

hal jumlah anggota dan ukuran area

geografisnya.

Indonesia telah menjadi anggota APG

sejak Agustus 1999.

Pada tahun 2006-2009, Indonesia

menjadi APG Co-Chair.

APG mengevaluasi kepatuhan pemenuhan

40 Rekomendasi FATF, baik dari segi

Technical Compliance Assessment maupun

Effectiveness Assessment, melalui Mutual

Evaluation Review (MER) terhadap

anggotanya setiap 4 tahun sekali

Pada tahun 2017-2018, Indonesia telah

menyelesaikan rangkaian MER oleh APG

dengan hasil yang cukup memuaskan.

APG

(1997)

GIABA

(2000)

EAG

(2004)

GAFISUD/

GAFILAT

(2000)

CFATF

(1992)MONEYVAL

(1997)

ESAAMLG

(1999)

MENAFATF

(2004)

FATF(1989) – 38 anggota

APG : Asia/Pacific Group on Money

Laundering

MONEYVA

L

: The Committee of Experts on the

Evaluation of Anti-Money Laundering

Measures and the Financing of

Terrorism

EAG : The Eurasian group on combating

money laundering and financing of

terrorism

ESAAMLG : the Eastern and Southern Africa Anti-

Money Laundering Group

GIABA : Inter-Governmental Action Group

against Money Laundering in West

Africa

MENAFATF : Middle East and North Africa

Financial Action Task Force

GAFISUD/

GAFILAT

: Financial Action Task Force of South

America/Financial Action Task Force of

Latin America

CFATF : The Caribbean Financial Action Task

Force

Rezim APU PPT Internasional

37

• membuktikan kepada dunia internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan danperdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhanekonomi, serta disejajarkan dengan negara-negara maju, dan sejalan dengan kedudukan Indonesia dengannegara-negara G20 lainnya.

Ekonomi

• pengalaman Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaanterorisme dapat menjadi kontribusi penting dalam penyusunan kebijakan dan standar internasional terkaitupaya APU PPT.

• mendukung dunia internasional untuk menurunkan tingkat illicit flow money dan membangun kebijakan danregulasi, serta efektivitas penerapan APU PPT yang memadai, baik dari sisi pencegahan maupun sisipemberantasan, khususnya dalam mendeteksi dan memitigasi illicit flow money.

Policy-making

• meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.

• berpotensi meningkatkan efektivitas kerja sama internasional melalui pemanfaatan komunikasi informal.

HubunganInternasion

al

Proses dan Kriteria menjadi Anggota FATF

38

Step 1 – Engaging with the country and granting observership

• The country should provide a written commitment at the political/Ministerial level.

• The Plenary decides that a high level visit to the country should be arranged.

• Based on the outcomes of the report of the high level visit, the Plenary may decide to invite the country to participate in the FATF

as an observer starting from the next Plenary meeting.

Step 2 – Carrying out a mutual evaluation, agreeing an action plan and granting membership

Membership is granted if the mutual evaluation is satisfactory.A mutual evaluation is not satisfactory if the country:

• has 8 or more NC/PC ratings for technical compliance,

• is rated NC/PC on any one or more of R.3, 5, 10, 11 and 20,

• has a low or moderate level of effectiveness for 7 or more of the 11 effectiveness outcomes,

• has a low level of effectiveness for 4 or more of the 11 effectiveness outcomes.

Berpartisipasi aktif di FATF

Proses Keanggotaan Indonesia dalam FATF

39

3 Nopember 2017

Penyampaian surat

komitmen

Pemerintah RI

melalui surat

Menkeu No.

S-639/MK.010/2017

10 Agustus 2017

Dalam Sidang Pleno

FATF di

Buenos Aires-

Argentina,

Indonesia disetujui

mengikuti proses

keanggotaan FATF

High Level Visit

Presiden FATF

dengan Pimpinan

Kementerian/Lemb

aga terkait (OJK,

BI, PPATK, Menlu,

Menkeu, Polri,

BNPT, Kejaksaan,

Menkumham)

09-11 Mei 2018 29 Juni 2018

Dalam FATF Plenary

Meeting di Paris, 29

Juni 2018, FATF

secara menyeluruh

dan konsensus

mengesahkan status

Indonesia sebagai

observer.

September 2019 -

2020

Pelaksanaan

Mutual Evaluation

Review Indonesia

oleh FATF

Okt 2020

Penetapan

hasil ME

dibahas pada

FATF Plenary

bulan

Oktober

2020.

Mutual Evaluation Review (MER)

40

Mutual Evaluation Review (MER) adalah penilaian

kepatuhan rezim Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) suatu

negara terhadap 40 Rekomendasi dari Financial Action

Task Force (FATF).

Pemenuhan dan pelaksanaan rekomendasi-

rekomendasi FATF tersebut akan dinilai atau

dievaluasi secara “peer-to-peer review” oleh sesama

anggota.

Penilaian mencakup aspek technical compliance

terhadap 40 Rekomendasi FATF dan penilaian

terhadap efektifitas pelaksanaannya (11

Immediate Outcomes).

METODOLOGI PENILAIAN MER

TECHNICAL COMPLIANCE

EFFECTIVENESS ASSESSMENT

IMPLEMENTATION OF THE FATF

RECOMMENDATIONS

LEGAL & INSTITUTIONAL FRAMEWORK

1 2

Hasil MER Indonesia oleh APG

41

• Pada APG Plenary bulan Juli 2018, telah dikeluarkan Indonesia’s third mutual evaluation report.

• Hasil MER Indonesia oleh APG tersebut juga telah dibahas oleh FATF Quality and Consistency Review. Pada FATF Plenary

bulan Oktober 2018 diputuskan bahwa hasil MER Indonesia oleh APG telah memiliki kualitas dan konsistensi yang

sejalan dengan standar FATF.

Technical Compliance

Compliant 6

Largely Compliant 29

Partially Compliant 4

Non-Compliant 1

Immediate Outcome

Substantial 5

Moderate 5

Low 1

Penilaian kepatuhan atas

legal and institutional

framework dari 40

Rekomendasi FATF

Penilaian efektifitas

implementasi atas 11

Immediate Outcome

Targeted financial

sanctions –

proliferation

Per Oktober 2018, Indonesia telah

memasukkan pihak/individu Iran

dalam Daftar Pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal

Key deficiencies pada report

tersebut telah dirumuskan ke

dalam Priority Action Plan OJK.

Kriteria Keberhasilan MER FATF

Berdasarkan hasil MER APG

42

A mutual evaluation is not satisfactory if the country: Posisi Indonesia di MER APG Status

has 8 or more NC/PC ratings for technical compliance Compliant (C): 6

Largely Compliant (LC): 29

Partially Compliant (PC): 4

Non Compliant (NC): 1

is rated NC/PC on any one or more of R3 (Money Laundering

Criminalization), R5 (Terrorism Financing Criminalization), R10 (CDD),

R11 (Record Keeping), and R20 (STR)

R3 (LC), R5 (LC), R10 (LC), R11 (LC),

R20 (C)

has a low or moderate level of effectiveness for 7 or more of the 11

effectiveness outcomes,Substantial: 5

Moderate: 5

Low: 1

has a low level of effectiveness for 4 or more of the 11 effectiveness

outcomesIndonesia hanya memiliki 1 nilai Low

untuk IO11 (proliferasi)

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Rezim APU PPT

Jenis Pihak Pelapor dalam Rezim APU PPT

Jenis Pihak Pelapor (Sesuai UU TPPU)

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)2. Penyedia Barang

dan Jasa

BANK

P. PEMBIAYAAN

ASURANSI &

PIALANG ASURANSI

DPLK

P. EFEK

MNJ INVESTASI

KUSTODIAN

WALI AMANAT

PEGADAIAN

PROPERTI

KEND. MOTOR

PERMATA DLL

SENI/ANTIK

BALAI LELANG

PVA

APMK

E-MONEY

KUPU

KOMODITI

KOPERASI SP

PERPOSAN

PERUSAHAAN

MODAL VENTURA

LKM

LP EKSPOR

PP Nomor 43 Tahun

2015 tentang Pihak

Pelapor dalam PPTPPU

44

LP INFRASTRUKTUR NOTARIS

PPAT

AKUNTAN

AKUNTAN

PUBLIK

Profesi

berdasarkan PP Nomor 43

Tahun 2015 tentang Pihak

Pelapor dalam PPTPPU

PERENCANA

KEUANGAN

ADVOKAT

3. Profesi

Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur

45

OJK memilki peran sebagai LPP yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan,

dan/atau pengenaan sanksi bagi Phak Pelapor Sektor Jasa Keuangan

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4)

“Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) menetapkan

ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa (nasabah) dan

melaksanakan pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor dalam

menerapkan prinsip mengenali nasabah”.

Pasal 31

“Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi

Pihak Pelapor dilakukan oleh LPP dan atau PPATK.”

UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)

Pasal 12

“LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa

Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait

tindak pidana pendanaan terorisme, adapun ketentuan

sebagaimana dimaksud diatur tersendiri oleh LPP dan wajib

diterapkan oleh PJK.”

Pasal 14

“Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendaaan

Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang

berwenang.”

Rekomendasi FATF No. 26 terkait Pengaturan dan Pengawasan SJK

Latar Belakang Pengawasan Program APU PPT oleh OJK

46

UU No. 21/2011 ttg OJK terkait mandat untuk mengatur dan mengawasi SJK

UU No. 8/2010 ttg PP TPPU & UU No. 9/2013 ttg PP TPPT: mandat pengaturan dan

pengawasan terkait PMPJ dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan SJK

Pengawasan Kepatuhan terhadap

Penerapan PMPJ

Pengawasan Kepatuhan terhadap

Kewajiban Pelaporan

Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan (end to end

business process), yang paling sedikit meliputi:

(1) Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

(2) Kebijakan dan Prosedur;

(3) Pengendalian Intern;

(4) Sistem Informasi Manajemen, dan

(5) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Dasar hukum Pengawasan berdasarkan pedoman yang ada pada masing-masing Sektor

Pengawasan

Kewajiban PJK pada Pasal 23 UU PP TPPT untuk menyampaikan LTKM, LTKT, dan

LTKM kepada PPATK,

Pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh PJK sebagai

Pihak Pelapor sejalan dengan mandat pada Ps 31 UU PP TPPU dan Ps 14 UU PP TPPT.

Pengawasan on-site dan off-site

1. Perbankan

2. Pasar Modal

3. IKNB

Otoritas Jasa Keuangan dalam Rezim APU PPT

47

Otoritas Jasa Keuangan sebagai LPP menerapkan langkah-langkah dalam rangka

penguatan penerapan program APU PPT terkait Sektor Jasa Keuangan

Pengaturan

Pengawasan

Koordinasi

Perlindungan

Konsumen

Pengembangan

Kapasitas & Awareness

Peraturan APU PPT terintegrasi & Risk Based Approach (RBA)

Penyusunan Sectoral Risk Assesment (SRA) Sektor Jasa Keuangan

Pengawasan program APU PPT secara on-site dan off-site serta Risk Based

Pembangungan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)

Memorandum of Understanding (MoU) dengan Stakeholder Nasional & Internasional

Satuan Tugas Waspada Investasi

Pelaksanaan pelatihan

Peningkatan Awareness kepada masyarakat melalui poster, banner, social media, dan artikel

Latar Belakang Kebutuhan Sistem Informasi

Latar Belakang Kebutuhan Sistem

49

UU No. 21/2011 ttg OJK Pasal 5&6: Sistem

pengaturan & pengawasan terintegrasi terhadap SJK

UU No. 8/2010 ttg PP TPPU & UU No. 9/2013 ttg

PP TPPT: LPP memiliki kewenangan pengawasan,

pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap

Pihak Pelapor

LPP terbesar

bagi PJK di

sektor:

- Perbankan

- Pasar Modal

- IKNB

POJK No.

12/POJK.01/2017

tentang

Penerapan

Program APU

PPTdi SJK

Kebutuhan sistem untuk menjawab

kecukupan statistik

Mendukung

Implementasi

Pengawasan

Dokumentasi

data dengan

baik

APG Meeting: penyampaian statistik berkala

FSRB

40 Rekomendasi FATF

Rekomendasi No. 33: StatisticsKewajiban statistik yang komprehensif ttg

efektivitas&efisiensi sistem APU PPT

Immediate Outcome 3Kebutuhan informasi terkait pengawasan

utk mendukung penilaian efektivitas

penerapan program APU PPT dalam MER

Latar Belakang – Rekomendasi FATF

50

FATF Recommendations No. 33:

Statistics

Countries should maintain comprehensive statistics on matters relevant to the effectiveness and efficiency of

their AML/CFT systems. This should include keeping statistics on:

(a) STRs, received and disseminated;

(b) ML/TF investigations, prosecutions and convictions;

(c) Property frozen; seized and confiscated; and

(d) Mutual legal assistance or other international requests for co-operation made and received.

Immediate Outcome 3 FATF:

Supervisors appropriately supervise, monitor and regulate financial institutions and DNFBPs for compliance with

AML/CFT requirements commensurate with their risks.

One of the information that could support the conclusions on Core Issues on Immediate

Outcome 3 is information on supervision, i.e.:

(a) frequency, scope and nature of monitoring and inspections (onsite and off-site);

(b) nature of breaches identified; sanctions and other remedial actions (e.g., corrective actions, reprimands, fines)

applied, examples of cases where sanctions and other remedial actions have improved AML/CFT compliance).

Pengembangan SIGAP

Latar Belakang Pengembangan SIGAP

52

▪ SIGAP merupakan sistem berbasis web yang dibangun untuk mengintegrasikan data dan informasi terkait hasil

pengawasan program APU PPT dan menjadi sumber data pendukung untuk penerapan program APU PPT.

▪ SIGAP dibangun untuk mendukung implementasi pengawasan program APU PPT dalam rangka menjawab

rekomendasi FATF no. 33 terkait Statistik dan mendukung implementasi pengawasan program APU PPT

berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

▪ SIGAP telah dibangun sejak tahun 2017 untuk keperluan internal OJK. Saat ini sedang dilakukan pengembangan

SIGAP tahap II yang mencakup pertukaran informasi dengan PJK.

1. Penguatan Pengawasan program APU PPT pada sektor jasa keuangan.

2. Peningkatan kualitas hasil pengawasan program APU PPT.

3. Monitoring hasil pengawasan program APU PPT secara periodik.

4. Memperluas dan meningkatkan akses terhadap pertukaran data dan informasi terkait program

APU PPT baik untuk internal maupun eksternal OJK.

5. Mempermudah penyediaan statistik untuk memenuhi kebutuhan assessment.

Tujuan:

Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP)

Pengembangan SIGAP

53

Pengembangan SIGAP akan disesuaikan dengan penyempurnaan

regulasi terkait APU PPT bagi sektor jasa keuangan, baik regulasi

internasional maupun regulasi yang mengatur penerapan program APU

PPT secara nasional dan institusional.

1. Penerapan Rekomendasi FATF

2. Penyempurnaan Pengaturan Program APU PPT di Indonesia

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Pengawasan Sektoral (Perbankan, Pasar Modal dan IKNB)

4. Kebutuhan Lainnya:

• sistem informasi yang mampu menyajikan data/informasi dari berbagai sumber;

• sistem informasi yang mampu mengakomodir berbagai tuntutan pengawasan program APU PPT

Pengembangan SIGAP Tahap II –Terkait Temuan MER APG

54

SIGAP dapat menjadi

salah solusi dalam

menjawab temuan

MER tersebut.

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

• Rekomendasi FATF No. 6

• United Nation Security Council Resolution (UNSCR) 1267 dan

1373

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Rekomendasi FATF No. 7

• United Nation Security Council Resolution (UNSCR) 1540,

1718, 2375 dan 2231

Harus menerapkan

Prinsip Freezing

Without Delay

Penyampaian DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi

Senjata Pemusnah Massal masih dianggap tidak efektif

karena masih terdapat delay.

TEMUAN MER

▪ Mutual Evaluation Review dilaksanakan pada tahun 2017 yang menilai ketaatan Indonesia terhadap penerapan program

APU PPT baik dari sisi kecukupan peraturan dan efektivitas penerapannya. Terdapat salah satu temuan dari sisi

efektivitas pencegahan pendanaan terorisme (DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)

Pengembangan SIGAP Tahap II

55

Mekanisme Pertukaran Informasi terkait DTTOT dan Daftar Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Kondisi Saat Ini Kondisi Kedepan

Data dan Informasi disampaikan melalui

email yang teregistrasi sebagai PIC pada

perusahaan (perorangan ataupun email

perusahaan).

▪ Informasi disampaikan melalui sistem kepada

alamat email baru (registrasi baru email

perusahaan) untuk memitigasi risiko tidak

diterimanya email perseorangan.

▪ Terdapat notifikasi langsung kepada email

yang telah diregistrasikan.

▪ Laporan dari PJK kepada OJK sebagai

tembusan (pemblokiran secara serta merta

dan laporan nihil) disampaikan melalui sistem

(melalui mekanisme upload).

▪ Monitoring laporan sebagai bahan

pengawasan dapat dilihat melalui sistem

▪ Laporan dari PJK kepada OJK sebagai

tembusan (pemblokiran secara serta

merta dan laporan nihil) disampaikan

melalui surat dan email .

▪ Monitoring laporan sebagai bahan

pengawasan dilakukan secara manual.

Grup Penanganan APU PPT OJK

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14

J l . Lapangan Banteng Timur No. 2 -4, Jakarta 10710

E-mail : [email protected]

56

Industrial Testing Sistem Informasi Program Anti Pencucian ... · Background RezimAPU PPT -TPPU ......

Documents

Transcript of Industrial Testing Sistem Informasi Program Anti Pencucian ... · Background RezimAPU PPT -TPPU ......