Industrial is as i
Click here to load reader
-
Upload
bernadetta-b -
Category
Documents
-
view
48 -
download
2
Transcript of Industrial is as i
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam konsep sejarah pembangunan ekonomi, konsep industrialisasi
berawal dari revolusi industri pertama pada pertengahan abad ke-18 di
Inggris, yang ditandai dengan penemuan metode baru untuk permintalan, dan
penemuan kapas yanng mencipatakan spesialisasi dalam produksi, seta
peningkatan produktivitas dari faktor produksi yang digunakan.
Sejarah ekonomi dunia menunjukan bahwa industrialissi merupakan suatu
proses interasksi antara pengemebangan teknologi, inovasi, spesialisasi,
produksi, dan perdagangan anatarnegara, yang pada akhirnya sejalan dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong perubahan struktur
ekonomi dibanyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi
berbasis industri.
Pengalaman di hampir semua negara menunjukan bahwa indutrialisasi
sangat perlu karena menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hanya
sebagian kecil negara dengan jumlah penduduknya yang sedikit dan kekayaan
minyakatau SDA yang melimpah berharap mencapai tingkat pendapatan
perkapita yang tinggi tanpa lewat proses indusrtrialisasi atau pembangunan
sektor industri yang kuat, tetapi hanya mengandalkan minyak.
Walaupun demikian, industriliasasi bukanlah merupakan tujuan akhir
dari pembangunan ekonomi, melainkan hanya salah satu strategi yang harus
ditempuh untuk mendukung proses pembangunan ekonomi guna mencapai
tingkat pendapatan perkapita yang tinggi yang berrkelanjutan.
1
B. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah pengertian dari industrialisasi?
2. Bagaimana klasifikasi industrialisasi di Indonesia?
3. Apa tujuan dari industrialisasi?
4. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari industrialisasi?
5. Apakah pengertian dari hubungan industrial?
6. Apa saja prinsip-prinsip dari hubungan industrial?
7. Apa saja sarana pelaksanaan hubungan industrial?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Mendefinisikan pengertian dari industrialisasi.
2. Menjelaskan klasifikasi industrialisasi di Indonesia.
3. Mengerti tujuan dari industrialisasi.
4. Memahami faktor-faktor penghambat dan pendorong dari industrialisasi.
5. Mendefinisikan pengertian dari hubungan industrial.
6. Memahami prinsip-prinsip dari hubungan industrial.
7. Mengerti sarana pelaksanaan hubungan industrial.
D. MANFAAT PENULISAN
1. Bagi calon pendidik, dapat memahami lebih lanjut tentang industrialisasi
dan hubungan industrial.
2. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
industrialisasi dan hubungan industrial.
3. Bagi peserta didik, dapat mengerti tentang industrialisasi dan hubungan
industrial serta bahasan bahasan yang ada dalam bab tersebut.
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Industrialisasi
1. Pengertian Industrialisasi
Industrialisasi adalah sistem produksi yang muncul dari
perkembangan yang mantap, penelitian dan penggunaan pengetahuan
ilmiah. Industrialisasi dilandasi oleh pembagian tenaga kerja dan
spesialisasi, menggunakan alat-alat bantu mekanik, kimiawi, mesin dan
organisasi serta intelektual dalam produksi.
Industrialisasi dalam arti sempit, menggambarkan penggunaan
secara luas sumber-sumber tenaga non-hayati dalam rangka produksi
barang atau jasa. Meskipun defiinisi ini terasa sangat membatasi,
industrialisasi tidak hanya di terdapat pabrik atau manufaktur, tapi bisa
juga meliputi pertanian karena pertanian tidak bisa lepas dari mekanisasi
(pemakaian sumber tenaga non-hayati). Demikian pula dengan
transportasi dan komunnikasi.
Sedangkan Pengembangan industri itu sendiri pada dasarnya
ditujukan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat baik
melalui pembukaan lapangan pekerjaan, mendatangkan devisa negara,
maupun peningkatan pendidikan.
2. Klasifikasi Industrialisasi
Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-
beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada
kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal,
atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut
menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan
3
kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin
beranekaragam jenis industrinya.
Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing,
adalah sebagai berikut :
1. Klasifikasi Industri berdasarkan Bahan Baku
Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda,
tergantung pada apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut.
Berdasarkan bahan baku yang dipergunakan, industri dapat dibedakan
menjadi :
Industri Ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh
langsung dari alam. Misal : Industri hasil pertanian, industri hasil
perikanan, dan industri hasil perhutanan.
Industri Nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut
hasil-hasil industri lain. Misalnya : Industri kayu lapis, industri
permintalan, dan industri kain.
Industri Fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan
industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan
orang lain. Misalnya : Perbankan, perdagangan, angkutan, dan
pariwisata.
2. Klasifikasi Industri berdasarkan Tenaga Kerja
Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat
dibedakan menjadi berikut :
Industri Rumah Tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga
kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang
sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan
pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu
sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya : Industri anyaman,
industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.
Industri Kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar
5 samapai 19 orang. Ciri industri kecil ini adalah memiliki modal
4
yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar
atau masih ada hubungan saudara. Misalnya : industri genteng,
industri batubara, industri pengolahan rotan.
Industri Sedang, yaitu industri yang menggunakan tenga kerja sekitar
20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang ini adalah memiliki modal
yang cukup besar, tenaga kerja memiliki ketrampilan tertentu, dan
pimpinan perusahaan memliki kemampuan manajerial tertentu.
Misalnya : Industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.
Industri Besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari
dari 100 orang. Ciri industri besar ini adalah memiliki modal besar
yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham,
tenaga kerja harus memiliki ketrampilan khusus, dan pimpinan
perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan.
Misalnya : Industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan
industri pesawat terbang.
3. Klasifikasi Industri berdasarkan Produksi yang Dihasilkan
Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan
menjadi beberapa macam :
Industri Primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda
yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang
dihasilkan tersebut dapat dinikmati atau dipergunakan secara
langsung. Misalnya : Industri anyaman, industri konveksi, industri
makanan dan minuman.
Industri Sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau
benda yang membutuhkan pengelolahan lebih lanjut sebelum
dinikmati atau digunakan. Misalnya : Industri pemintalan benang,
industri ban, industri baja, dan industri tekstil.
Industri Tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang
atau benda yang dapat dinikmati atau dipergunakan baik secara
langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan
5
yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat.
Misalnya : Industri angkutan, industri perbankan, industri
perdagangan, dan industri pariwisata.
4. Klasifikasi Industri berdasarkan Bahan Baku
Berdasarkan bahan mentah yang dipergunakan, industri dapat
dibedakan menjadi berikut :
Industri Pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang
diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Misalnya : Industri minyak
goreng, industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri
makanan.
Industri Pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah
yang berasal dari hasil pertambangan. Misalnya : Industri semen,
industri baja, dan industri BBM.
Industri Jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat
mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi
menguntungkan. Misalnya: Industri perbankan, industri
perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni
dan hiburan.
5. Klasifikasi Industri berdasarkan Lokasi Unit Usaha
Keberadaan suatu industri sangat menentukan sasaran atau tujuan
kegiatan industri. Berdasarkan pada lokasi unit usahanya, industri dapat
dibedakan menjadi :
Industri Berorientasi pada Pasar, yaitu industri yang didirikan
mendekati daerah persebaran konsumen.
Industri Berorientasi pada Tenaga Kerja, yaitu industri yang
didirikan mendekati daerah pemusatan pendudukan, terutama daerah
yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya.
6
Industri Berorientasi pada Pengolahan, yaitu industri yang didirikan
dekat atau ditempat pengolahan. Misalnya : Industri BBM di
Balongan Indramayu ( dekat dengan kilang minyak ).
Industri Berorientasi pada Bahan Baku, yaitu industri yang didirikan
di tempat tersedianya bahan baku. Misalnya : Industri pengalengan
ikan berdekatan dengan pelabuhan laut, dan indutri gula berdekatan
lahan tebu.
Industri yang tidak terkait oleh persyaratan yang lain, yaitu industri
yang didirikan tidak terkait oleh syarat-syarat di atas. Industri ini
dapat didirikan dimana saja, karena bahan baku, tenaga kerja, dan
pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan dimana saja. Misalnya :
Industri elektronik, Industri otomotif, dan industri transportasi.
6. Klasifikasi Industri berdasrakan Proses Produksi
Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi
berikut :
Industri Hulu, yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah
menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya
menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain.
Misalnya : Industri kayu lais, industri alumunium, industri
pemintalan, dan industri baja.
Industri Hilir, yaitu industri yang mengolah barang setengah jadi
menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung
dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya : Industri pesawat
terbang, industri konveksi, industri otomotif, dan industri meubeler.
3. Tujuan Industrialisasi
Proses industrialisasi di Indonesia diarahkan pada tujuan-tujuan yaitu:
1. Industri yang strategis untuk kebutuhan dalam negeri dan kehidupan
rakyat.
7
2. Industri ekspor yakni industri yang pasar ekspornya baik dan
mempunyai potensi untuk berkembang.
3. Industri yang menggunakan sumber daya nasional, yakni sumber daya
alam dan sumber daya manusia.
4. Industri yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan dan
penguasaan teknologi serta berdampak pada pengembangan industri
lainnya.
5. Industri yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah-
daerah di luar jawa terutama di kawasan timur Indonesia.
4. Faktor-faktor pendorong industrialisasi :
a. Struktur organisasi
Dilakukan inovasi dalam jaringan institusi pemerintah dan swasta
yang melakukan impor. Sebagai pihak yang membawa,mengubah,
mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi.
b. Ideologi
Perlu sikap dalam menentukan pilihan untuk mengembangkan suatu
teknologi apakah menganut tecno-nasionalism,techno-globalism, atau
techno-hybrids[10].
c. Kepemimpinan
Pemimpin dan elit politik Indonesia harus tegas dan cermat dalam
mengambil keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan
kepercayaan pasar dalam negeri maupun luar negeri.
5. Faktor-Faktor Penghambat Industri
Faktor-faktor yang menjadi penghambat Industri di indonesia meliputi:
a. Keterbatasan teknologi
Kurangnya perluasan dan penelitian dalam bidang teknologi
menghambat efektifitas dan kemampuan produksi.
8
b. Kualitas sumber daya manusia
Terbatasnya tenaga profesional di Indonesia menjadi penghambat
untuk mendapatkan dan mengoperasikan alat alat dengan teknologi
terbaru.
c. Keterbatasan dana pemerintah
Terbatasnya dana pengembangan teknologi oleh pemerintah untuk
mengembangkan infrastruktur dalam bidang riset dan teknologi
6. Strategi Pembangunan Sektor Industri
o Dalam startegi pelaksanaan industrialisasi:
1. Strategi substitusi impor (Inward Looking).
Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang
dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan
strategi ini adalah Korea dan Taiwan.
Pertimbangan menggunakan strategi ini:
Sumber daya alam dan Faktor produksi cukup tersedia.
Potensi permintaan dalam negeri memadai.
Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam
negeri.
Kesempatan kerja menjadi luas.
Pengurangan ketergantungan impor, sehingga defisit berkurang.
2. Strategi promosi ekspor (outward Looking)
Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan
industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing.
Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :
Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang
merefleksikan kelangkaan barang baik pasar input maupun
output.
Tingkat proteksi impor harus rendah.
Nilai tukar harus realistis.
9
Ada insentif untuk peningkatan ekspor
B. Hubungan Industrial
1. Pengertian Hubungan Industrial
Menurut Payaman J. Simanjuntak (2009), Hubungan industial adalah
Hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi
barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap
perusahaan (Stakeholders) :
1. Pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak
manajemen
2. Para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
3. Supplier atau perusahaan pemasok
4. Konsumen atau para pengguna produk/jasa
5. Perusahaan Pengguna
6. Masyarakat sekitar
7. Pemerintah
Disamping para stakeholders tersebut, para pelaku hubungan
industrial juga melibatkan:
1. Para konsultan hubungan industrial dan/atau pengacara
2. Para Arbitrator, konsiliator, mediator, dan akademisi
3. Hakim-Hakim Pengadilan hubungan industrial
Abdul Khakim (2009) menjelaskan, istilah hubungan industrial
merupakan terjemahan dari "labour relation" atau hubungan perburuhan. Istilah
ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas
masalah-masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Seiring
dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa masalah
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut
aspek-aspek lain yang luas.
10
Dengan demikian, Abdul Khakim (2009) menyatakan hubungan
perburuhan tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara pekerja/buruh dan
pengusaha, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah.
Hubungan Industrial adalah suatu subjek yang membahas sikap dan
perilaku orang-orang di dalam organisasi kerja (perusahaan) dan mencari
sebab-sebab yang menentukan jadinya perilaku tersebut serta mencairkan
jawaban terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
2. Sejarah Perkembangan Hubungan Industrial Di Indonesia
a. Periade sebelum kemerdekaan
Sistem hubungan industrial masuk Indonesia dibawah oelh belanda sebagai
penjajahan pada akhir abad ke 20 dengan pertama-tama
memperkenalkannya di perusahaan-perusahaan asing khususnya belanda
yang pekerja-pekerjanya juga belanda.
b. Periode setelah kemerdekaan
Hubungan industrial masih tetap diwarnai oleh orientasi politik setelah
penyerahan kedaulatan dengan system serikat pekerja yang pluralistis maka
sistem hubungan industrial baik yang berdasarkan liberalisme maupun
marxisme berkembang pesat di pelopori oleh serikat pekerjanya masing-
masing.
c. Periode demokrasi terpimpin
Setelah pemberontakan G3OS dapat ditumpas dan lahirlah pemerintah orde
baru yang bertekad ingin melaksanakan pancasila dan undang-undang dasar
1945 secara murni dan konsekwen. Maka sejak itu lahirlah “Hubungan
Indusrial Pancasila”
3. Prinsip-Prinsip Hubungan Industrial
Payaman J. Simanjuntak (2009) menjelaskan beberapa prinsip dari Hubungan
industrial, yaitu :
11
1. Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja/buruh, masyarakat, dan
pemerintah
2. Kemitraan yang saling menguntungan: Pekerja/buruh dan pengusaha
sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan
3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas
4. Kekeluargaan
5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja
6. Peningkatan produktivitas
7. Peningkatan kesejahteraan bersama
4. Sarana Pelaksanaan Hubungan Industrial
Hubungan industrial dapat dilakukan melalui berbagai sarana antara
lain, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga
Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Peraturan Perusahaan,
Perjanjian Kerjasa Bersama, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selanjutnya
akan diuraikan berbagai sarana tersebut yaitu sebagai berikut:
a. Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan
untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang
bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya.
b. Organisasi Pengusaha
Keberadaan organisasi pengusaha dimaksudkan untuk memperjuangkan
kepentingan pengusaha dalam rangka melindungi iklim investasi dan
terselenggaranya proses produksi yang aman dan lancar. Untuk saat ini,
12
organisasi pengusaha yang mewakili pengusaha di bidang ketenagakerjaan
dan Lembaga Kerjasama Tripartit adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO).
c. Lembaga Kerjasama Bipartit
Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat
buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Setiap perusahaan yang
mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib
membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit
berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal
ketenagakerjaan di perusahaan. Susunan keanggotaan lembaga kerja sama
bipartit terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk
oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
d. Lembaga Kerjasama Tripartit
Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari
unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah.
Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran dan pendapat
kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan
pemecahan masalah ketenagakerjaan. Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri
dari Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupataen/Kota;
dan Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota. Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari
unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
13
e. Peraturan Perusahaan
Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku
setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Kewajiban
membuat peraturan perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah
memiliki perjanjian kerja bersama. Peraturan perusahaan disusun oleh dan
menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Peraturan
perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat
pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh adalah pengurus serikat
pekerja/serikat buruh. Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belun
terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh adalah
pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan
para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :
1. hak dan kewajiban pengusaha;
2. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
3. syarat kerja;
4. tata tertib perusahaan; dan
5. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.
f. Perjanjian Kerjasa Bersama
Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan
antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh
yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
14
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau
beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha. Penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan
secara musyawarah.
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja
bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perpusahaan. Masa
berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.
Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
1. hak dan kewajiban pengusaha;
2. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
3. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
4. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
g. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan
pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan pokok
mengenai ketenagakerjaan/ perburuhan diatur dalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain UU tersebut, beberapa
ketentuan mengaenai hal-hal yang terkait dengan ketenagakerjaan antara lain
UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, UU Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja, UU Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan serta seluruh peraturan pelaksanaan dari UU
tersebut.
15
h. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui
prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan
undang-undang. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan
industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.
16
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Industrialisasi adalah sistem produksi yang muncul dari perkembangan
yang mantap, penelitian dan penggunaan pengetahuan ilmiah. Industrialisasi
dilandasi oleh pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, menggunakan alat-alat
bantu mekanik, kimiawi, mesin dan organisasi serta intelektual dalam produksi.
Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing, adalah
berdasarkan Bahan Baku, berdasarkan tenaga kerja, berdasarkan Produksi yang
Dihasilkan, berdasarkan bahan baku, berdasarkan Lokasi Unit Usaha, berdasarkan
proses produksi.
Faktor-faktor pendorong industrialisasi adalah Struktur organisasi,
Ideologi, dan kepemimpinan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Industri di
indonesia meliputi: Keterbatasan teknologi, Kualitas sumber daya manusia, dan
Keterbatasan dana pemerintah.
Hubungan Industrial adalah suatu subjek yang membahas sikap dan
perilaku orang-orang di dalam organisasi kerja (perusahaan) dan mencari sebab-
sebab yang menentukan jadinya perilaku tersebut serta mencairkan jawaban
terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Hubungan industrial dapat dilakukan melalui berbagai sarana antara lain,
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Lembaga Kerjasama
Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerjasa
Bersama, Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
17
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Industrialisasi
http://organisasi.org/ pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis
http://sidikaurora.wordpress.com/2011/03/30/industrialisasi/
http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id
http://www.setneg.go.id/index.php?
option=com_content&task=view&id=215&Itemid=76
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/bab-7-industrialisasi/
http://id.wikipedia.org/wiki/hubunganIndustrial
18