Indonesia Stock Exchange...Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan...

2

Transcript of Indonesia Stock Exchange...Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan...

Page 1: Indonesia Stock Exchange...Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ... (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
Page 2: Indonesia Stock Exchange...Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ... (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 2 … · Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, ... untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan,

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 2 … · Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, ... untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan,

 · (7) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

 · (7) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - sipuu.setkab.go.id · kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sejak Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, maka ketentuan-ketentuan

Peraturan pemerintah republik indonesia · Web viewDalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan pertama dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan pemerintah republik indonesia · Web viewDalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan pertama dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/2964/pp0461974.pdf · meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai anggaran dasar dari Perusahaan Negara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/2964/pp0461974.pdf · meninjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai anggaran dasar dari Perusahaan Negara

RENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA ......Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing adalah Pejabat pada Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang spesimen

RENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA ......Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing adalah Pejabat pada Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang spesimen

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN · 2016-02-03 · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3- 15. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN · 2016-02-03 · MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3- 15. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

eadm.dindik.jatimprov.go.ideadm.dindik.jatimprov.go.id/.../srt-ketentuan-lmpp-smp-mts-2015.pdf1) Peserta lomba adalah guru SMP/MTs yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

eadm.dindik.jatimprov.go.ideadm.dindik.jatimprov.go.id/.../srt-ketentuan-lmpp-smp-mts-2015.pdf1) Peserta lomba adalah guru SMP/MTs yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA · 2020. 6. 13. · MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana diatur

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA · 2020. 6. 13. · MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Telekomunikasi-Pelayaran sebagaimana diatur

PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia

PPT Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa Bernegara Indonesia

NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG - dpr.go.iddpr.go.id/dokjdih/document/uu/732.pdfpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan

NOMOR 20 TAHUN 1982 TENTANG - dpr.go.iddpr.go.id/dokjdih/document/uu/732.pdfpresiden republik indonesia undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan

ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN …etheses.uin-malang.ac.id/11730/1/12220016.pdf · ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PENGUPAHAN DI INDONESIA MELALUI TEORI MASLAHAH MURSALAH

ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN …etheses.uin-malang.ac.id/11730/1/12220016.pdf · ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PENGUPAHAN DI INDONESIA MELALUI TEORI MASLAHAH MURSALAH

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ... · - 3 - 16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ... · - 3 - 16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Kementerian Keuangan Republik Indonesia . i DEFINISI DAN SINGKATAN Agen Penjual : Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · Kementerian Keuangan Republik Indonesia . i DEFINISI DAN SINGKATAN Agen Penjual : Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk untuk melaksanakan penawaran

- tataruangpertanahan.com fileBagian XII Ketentuan-Ketentuan Lain. BAB III KETENTUAN PIDANA BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN ... a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang

- tataruangpertanahan.com fileBagian XII Ketentuan-Ketentuan Lain. BAB III KETENTUAN PIDANA BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN ... a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 ...PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan– ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN …€¦ · peraturan perundangan-undangan. e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN …€¦ · peraturan perundangan-undangan. e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ketentuan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA · Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Ketentuan

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN LANGSUNG JASA... · Web viewPeserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN LANGSUNG JASA... · Web viewPeserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan

KOMPILASI HUKUM ISLAM HUKUM PERKAWINAN KETENTUAN …file-arsip.pa-sijunjung.go.id/files/Peraturan Perundang-undangan/kompilasi.pdf · b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk

KOMPILASI HUKUM ISLAM HUKUM PERKAWINAN KETENTUAN …file-arsip.pa-sijunjung.go.id/files/Peraturan Perundang-undangan/kompilasi.pdf · b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk