Merajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam perspektif ...
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)€¦ · b. Pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah daerah...
Transcript of INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)€¦ · b. Pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah daerah...
-
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Imam Bonjol No. Telp (0914) 21101. Fax. (0914) 22350 - 21365
M A S O H I
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH
-
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR : 020 BKBP/2019
T e n t a n g
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2017-2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indicator kinerja utama pada Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Maluku Tengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jl. Imam Bonjol - Masohi - Telp. 0914 – 21365
M A S O H I
-
13.
14
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
KEDUA Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah untuk menetapkan rencana
kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
KETIGA Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah dan disampaikan kepada Bupati Maluku Tengah
sesuai ketentuan perudang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT Review dan evaluasi atas pencapaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dilakukan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Masohi
pada tanggal : 31 Januari 2019
Kepala Badan,
Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 1 003
Tembusan, Kepada Yth :
1. Bupati Maluku Tengah, di - Masohi;
2. Inspektur Kabupaten Maluku Tengah, di - Masohi; 3. Kepala Bapplitbangda Kabupaten Maluku Tengah, di - Masohi; 4. Kepala BKAD Kabupaten Maluku Tengah, di - Masohi
-
Lampiran Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah
Nomor : 020 /BKBP/2019
Tanggal : 31 Januari 2019
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah 2017 - 2022
1. Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsadan Politik
2. Tugas : Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di
bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan yang
diberikan oleh pemerintah
3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
b. Pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah daerah
dibidang kesatuan bangsa dan politik
c. Pembinaan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik
d. Pelaksanaan urusan sekretriat badan
e. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA
:
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN PENJELASAN/ FORMULASI
SUMBER
DATA
PENANGGUNG-
JAWAB
1. Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
dan Bersih
1. Nilai SAKIP % Unsur yang dimilai : 1. Perencanaan kinerja 30%
2. Pengukuran Kinerja 25%
3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10%
5. Capaian Kinerja 20%
Kategori nilai capaian : 1. 0-30 Poin = D (sangat kurang)
2. > 30-50 Poin = C (kurang)
3. > 50-60 Poin = CC (Cukup) 4. >60-70 Poin = B (Baik)
5. > 70-80 Poin = BB (sangat baik)
6. > 80-90 Poin= A (memuaskan) 7. > 90-100 Poin = AA (Sangat
memuaskan)
Bakesbangpol
Kepala
Bakesbangpol
2, Terwujudnya rasa aman,
nyaman, tentram dan
tertib di masyarakat
2. Angka kriminalitas % Jumlah kasus yang ditangani bagi
jumlah penduduk x100 %
Bakesbangpol
Kepala
Bakesbangpol
3. Meningkatnya
pemahaman masyarakat
terhadap politik
3. Tingkat Partisipasi
politik dalam
penyelengaraan
pemilu
% Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilih bagi jumlah
yang ditargetkan x 100%
Bakesbangpol
Kepala
Bakesbangpol
Kepala Badan
Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 003
-
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 ini dapat
diselesaikan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen
penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Indikator Kinerja Utama ini,
untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.
Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 ini
dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah.
Masohi, 01 Pebruari 2019
Kepala Badan
Drs. H. M. PATTIMRA, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196205131997031003
-
DAFTAR ISI
Kata Pengantar --------------------------------------------------- i
Daftar Isi --------------------------------------------------------- ii
BAB I Pendahuluan --------------------------------------------- 1
1.1 . Latar Belakang ---------------------------------------- 1
1.2. Tujuan ---------------------------------- 1
1.3. Landasan Hukum --------------------------------------- 2
1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------- 2
BAB II Indikator Kinerja Utama ---------------------------- 4
2.1. Aspek-Aspek Terkait Dalam Penerapan IKU ----- 4
2.2. Indikator Kinerja Kunci ---------------------------- 4
BAB III Penutup ---------------------------------------------- 8
LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018
-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Kinerja (performance) menjadi isu global saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai
konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau
pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja
diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan
kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik
secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator
yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan
dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi.
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan
pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus
sebagai komitmen bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah untuk melaksanakannya.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan :
a. Perencanaan jangka menengah OPD;
b. Perencanaan tahunan;
c. Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan
1.2. TUJUAN
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 ditujukan untuk memperoleh informasi
kinerja yang penting, akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, serta untuk
memperoleh/mengetahui ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka
perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah dengan mengacu pada prinsip-prinsip
keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi dan efektivitas.
-
1.3. LANDASAN HUKUM
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah Tahun 2018, disusun berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah;
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku TengahTahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
-
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Indikator Kinerja Utama
(IKU), tujuan penyusunan IKU, landasan hukum dan sistematika
penulisan Indikator Kinerja Utama (IKU).
BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA
Bab ini berisikan tentang ukuran/indikator yang akan memberikan
informasi sejauh mana pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Maluku Tengah dalam mewujudkan sasaran strategis
yang telah ditetapkan.
BAB III PENUTUP
Bab ini berisikan rangkuman dari penyusunan indikator kinerja kunci
meliputi, aspek-aspek terkait penerapan iku, permasalahan, isu-isu strategi,
factor-faktor penghambat dan pendorong serta tujuan dan sasaran dalam
pencapaian rencana strategi.
-
BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2.1. Aspek-Aspek terkait dalam Penerapan Indikator Kinerja Utama
Menurut PermenPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud
dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam
rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :
1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Maluku Tengah, Rencana Strategis dan kebijakan umum;
2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol;
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah melibatkan kepentingan
(stakeholders) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama
yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang
baik dan cukup memadai yaitu:
1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikualifikasi dan diukur.
2.2. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator
kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk
menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok
indikator : (1) Masukan (input), (2) keluaran (output), (3) Hasil (outcome),
gunanya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai
sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.
Indikator kinerja sasaran merupakan target sasaran yang ingin dicapai yang
disesuaikan dengan indikator/target program dan kegiatannya sehingga terdapat
hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target
program/ kegiatan, dengan kata lain apabila indikator kinerja program/ kegiatan
telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.
Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah , Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2017-2022 telah
menetapkan beberapa tujuan beserta sasaran dalam melaksanakan program dan
-
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai adalah sebagai berikut :
1. Tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Meningkatkan Stabilitas Politik di Masyarakat
Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat
2. Sasaran
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola & Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Terwujudnya rasa aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat.
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.
Adapun Indikator Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Maluku Tengah adalah sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola & Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Utama : Nilai SAKIP.
2. Terwujudnya rasa aman, nyaman, tentram dan tertib di masyarakat.
Indikator Kinerja Utama : Angka Kriminalitas
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik.
Indikator Kinerja Utama : Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Pemilu
-
BAB III
PENUTUP
Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu
pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini
merupakan upaya dari Badan Kesataun Bangsa dan Poltik Kabupaten Maluku Tengah
untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah dituntut untuk memiliki peran dalam setiap
kebijakan program dan kegiatan pada instansi pemerintah Kabupaten Maluku
Akhirnya semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat menjadikan acuan dalam
penyelenggaraan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku
Tengah.
Kepala Badan
Drs. H. M. PATTIMURA, M.AP Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 199703 003