INDEF - dosen.perbanas.id
16
Transcript of INDEF - dosen.perbanas.id
INDEF
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA | i
Daftar Isi
Daftar Isi i
Kata Pengantar ix
Pendahuluan 1
BAGIAN I
SINERGITAS STIMULUS FISKAL DAN PERCEPATAN
INFRASTRUKTUR 13
Membangun di Atas Ilusi Penerimaan Pajak? 14
Akhmad Akbar Susamto
Babak Baru Kebijakan Fiskal Indonesia 18
Anggito Abimanyu
Tantangan Pajak di Tahun Politik 21
Agust Supriadi
Optimalisasi Desentralisasi Fiskal untuk Kemakmuran
Rakyat 27
Arif Budimanta
Rasio Pajak 16%, Mungkinkah? 31
Dradjad H. Wibowo
Pajak, Ekonomi, dan Tahun Politik 36
Darussalam
Membangun di Atas Ilusi Penerimaan Pajak? 40
Dzulfian Syafrian
Menguji Efektifitas Stimulus Fiskal 44
Enny Sri Hartati
Utang, Pajak, dan Ketahanan Fiskal 50
Hidayat Amir
ii | PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA
Koordinasi Fiskal dan Moneter untuk Ketahanan Fiskal dan
Stabilitas Ekonomi 54
I Kadek Dian Sutrisna Artha
Tarif Cukai Rokok Optimal Bagi Indonesia 58
Muliadi Widjaja
Beban Berat Utang BUMN dan Nasib Rakyat 62
Salamudin Daeng
Menjaga Momentum dan Menyusun Prioritas 68
Yustinus Prastowo
Pembiayaan Inovatif untuk Pembangunan Infrastruktur 72
Destry Damayanti
Kooptasi Modal Pada Infrastruktur 77
Ichsanuddin Noorsy
Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian 83
M. Rizal Taufikurahman
Potret Dinamika Pembangunan dan Racikan Fiskal
Era Kabinet Kerja 89
Mohammad Reza Hafiz. A
BAGIAN II
INKLUSI KEUANGAN 99
Tantangan Mencapai Single Digit Interest Rate 100
Abdul Manap Pulungan
Mendorong Inklusi Keuangan yang Berkualitas dan Berkeadilan 104
Agus Herta Sumarto
Tantangan Perbankan Indonesia di Masa Depan 107
Andry Asmoro
FinTech, Inklusi Keuangan dan Stabilitas Perekonomian 111
A. Prasetyantoko
Pendalaman Sektor Keuangan di Indonesia 117
Aviliani
Finansialisasi dan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 121
Media Wahyudi Askar
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA | iii
Quo Vadis Konsolidasi Perbankan Indonesia? 125
Budi Santosa
Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Pembangunan Nasional
Berkeadilan 128
Firmanzah
IZN dan Penguatan Kebijakan Perzakatan Nasional 132
Irfan Syauqi Beik
Penguatan Peran Keuangan Memacu Pertumbuhan
Berkesinambungan 136
Joshua Pardede
Menyoal Kembali Kedalaman Sektor Keuangan 140
Lukman Hakim
Inklusi Perbankan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 144
Marsuki
Crypto Currencies: Peluang atau Ancaman Stabilitas Sistem
Keuangan? 148
Mochammad Doddy Ariefianto
Antisipasi Dampak Financial Technology dan Financial Innovation
terhadap Stabilitas Sistem Keuangan 152
Telisa Aulia Falianty
Kebijakan Moneter, Perbankan dan Ekonomi Lima Persenan 158
Umar Juoro
Uang Beredar: Cermin Benggala Sinkronisasi Kebijakan
Mikro-Makro 162
Yanuar Rizky
BAGIAN III
UMKM, INDUSTRI DAN PERSAINGAN USAHA 167
Ekonomi Politik “Kredit Usaha Rakyat” untuk Mendorong
Ekonomi yang Berkeadilan 168
Akhmad Syakir Kurnia
UMKM Tidak Sekadar Pengaman Ekonomi 175
Awalil Rizky
iv | PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA
Potensi dan Optimalisasi UMKM dalam Era Disrupsi 180
Ina Primiana
Potensi dan Optimalisasi UMKM 185
Sugiyono Madelan
UMKM, Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi Nasional 189
Miyasto
Upaya Akselerasi Industri Manufaktur 192
Andry Satrio Nugroho
Sekali lagi, Mendorong Sektor Industri Indonesia 196
Dendi Ramdani
Mendorong Peran Sektor Industri Berorientasi Ekspor 200
Eisha Maghfiruha Rachbini
Memperkuat Investasi Modal Sosial Menghadapi Revolusi
Industri Generasi Keempat 203
Evi Noor Afifah
Deindustrialisasi Prematur dan Jebakan Kelas Menengah 207
Mohammad Faisal
Global Value Chain dan Strategi Industrialisasi Kayu 213
Tauhid Ahmad
Paradigma “Flying Geese” dan Pemetaan Keunggulan Komparatif 219
Tri Widodo
Ekonometrika Persaingan Usaha 226
Eugenia Mardanugraha
Meningkatkan Efisiensi Sektor Industri Melalui Persaingan
Usaha Sehat 231
Maman Setiawan
BAGIAN IV
SDM, DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN EKONOMI 237
Menunggu (Lulusan) Vokasi Bekerja 238
Berly Martawardaya
Mendorong Penguatan Peran Pendidikan Vokasi 242
Deniey A. Purwanto
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA | v
Beberapa Tantangan Ketenagakerjaan di Indonesia 248
Devanto Shasta Pratomo
Efisiensi Ekonomi Digital yang Melenakan Pasar Tenaga Kerja 252
Eka Puspitawati
Bonus Demografi, Tabungan Nasional dan Perbaikan Neraca
Transaksi Berjalan 256
Fakhrul Fulvian
Nawacita 100 Science & Techno Parks dan Arah Kebijakan
Inovasi 259
Hanif Muhammad
Negara dan Kuasa Pasar Perusahaan Teknologi 264
Harryadin Mahardika
ZIKR dan Kinerja Bisnis 270
M. Luthfi Hamidi
Ketimpangan Ketenagakerjaan dan Produktivitas Perekonomian 280
Ninasapti Triaswati
Membangun Ekonomi Kreatif Yang Berkelanjutan 284
Rachmat Adhani
Ekonomi Inovatif dan Kebutuhan SDM Pendidikan Tinggi 289
Rina Indiastuti
Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk Peningkatan Produktivitas
Tenaga Kerja 294
Sonny Harry B Harmadi
Bonus Demografi, Kualitas SDM, Kemiskinan, dan Ketimpangan 299
Suharyadi
Moving To Higher Gear: Prioritas SDM dan Inovasi Teknologi 305
Muhammad Syarkawi Rauf
Liberalisasi di Tengah Deindustrialisasi Dini 310
Ahmad Heri Firdaus
Kinerja Perdagangan Internasional Indonesia: Quo Vadiz? 314
Kodrat Wibowo
Perdagangan Bebas dan Industrialisasi 318
Piter A. Redjalam
vi | PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA
Memperluas Perdagangan Bebas, Dapatkah Memperbaiki
Neraca Perdagangan? 322
Tony Irawan
Tantangan Memperbaiki Defisit Neraca Jasa 327 Widyastutik
Menuju Current Account Surplus 332 Wijayanto Samirin
Mitigasi Meningkatnya Harga Minyak Dunia 338 Eko Listiyanto
Politik Energi & BBM 343 Marwan Batubara
Ongkos Ekonomi dan Psikologis Harga BBM di Indonesia 350 Sahara
Meratakan Jalan Menata Ekonomi Nasional 355 Andrinof A Chaniago
Tantangan Populisme Ekonomi Presiden Jokowi 360 Arianto A. Patunru
Indonesia Peringkat Empat Dunia Pada 2045 366 Christianto Wibisono
Quo Vadis Kedaulatan Pangan dan Energi 371 Dina Nurul Fitria
Bencana Dalam Perspektif Ekonomi 374 Fajri Muharja
Membaca Arah Ekonomi Mendatang 379 Fithra Faisal Hastiadi
Lompat Katak Pertumbuhan di Tengah Ketatnya Likuiditas Global 384 Masyita Crystallin
Belajar dari Rupiah 388 Unggul Heriqbaldi
Underground Economy di Era Digital 393 Bhima Yudhistira Adhinegara
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA | vii
BAGIAN V PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERDESAAN DAN DAERAH
TERTINGGAL 397
Penggerak Ekonomi Agribisnis Indonesia 398
Bayu Krisnamurthi
Kunci Keberhasilan Kemitraan Pertanian 404
M. Fadhil Hasan
Pengembangan Hortikultura untuk Pembangunan Pangan 408
Muhammad Firdaus
Sertifikasi Kopi, Mensejahterakan Siapa? 417
Esther Sri Astuti S.A.
Perhutanan Sosial: Hambatan dan Risiko 421
Ari Rakatama
Sudah Tepatkah Pemanfaatan Dana Desa Saat Ini? 429
Achmad Adhitya
Beban Berat Dana Desa 433
Candra Fajri Ananda
Keluar dari Perspektif Pembangunan Perdesaan yang Growth
Oriented 438
Didin S Damanhuri
Festival dan Pembangunan Ekonomi Lokal Inklusif-Kreatif 443
Dias Satria
Dana Desa sebagai Stimulator Perekonomian Desa 449
Dita Nurul Aini
Implementasi 4 Program Prioritas dalam Memajukan Desa 454
Eko Putro Sandjojo
Enigma Ekonomi Lokal di Jalur Non-Tol Trans Jawa 460
Muhammad Zulfikar Rakhmat
Permasalahan dan Alternatif Tata Kelola Kawasan Perbatasan
Natuna 464
Tirta N. Mursitama
viii | PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA
BAGIAN VI
TANTANGAN MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN 469
Agenda Pendalaman Ekonomi 470
Ahmad Erani Yustika
Mencegah “Inequality for All” 475
Budi Hikmat
Ketimpangan Ekonomi dan Kualitas Gizi Masyarakat 481
Bustanul Arifin
Kesenjangan Ekonomi, Duri dalam Demokrasi 488
Didik J. Rachbini
Solidaritat Szuschlag 495
D. S. Priyarsono
Mendorong Momentum Penurunan Angka Kemiskinan 499
Elan Satriawan
Ketimpangan, Kemiskinan, dan Kesejahteraan: Sebuah Resume 504
Ginandjar Kartasasmita
Meningkatkan Governansi untuk Pembangunan 510
Imaduddin Abdullah
Pemerataan Ekonomi, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 513
Lucky Bayu Purnomo
Desentralisasi Guna Mereduksi Ketimpangan Daerah 516
Riza Annisa Pujarama
Keniscayaan Ketimpangan 522
Rusli Abdulah
Rumah untuk Rakyat: Bagaimana Perkembangannya? 526
Winang Budoyo
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA | 117
Pendalaman Sektor Keuangan
di Indonesia
Aviliani
Dr. Aviliani adalah seorang ekonom senior INDEF.
Beliau menamatkan pendidikan S1 di Fakultas
Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta (1985).
Kemudian mendapatkan gelar S2 dari Fakultas Ilmu
Sosial (FISIP) Administrasi Niaga Universitas Indonesia
(1995). Pada 2012, menyelesaikan pendidikan Doktor
dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Aviliani aktif
sebagai sekretaris ISEI dan ketua bidang pengkajian
dan pengembangan Perbanas
Ekonomi Indonesia belum mampu melaju lebih cepat, sebagaimana
yang ditargetkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Saat itu, pemerintah optimis
mampu mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen per tahun,
sebagai suatu usaha untuk menekan berbagai persoalan sosial. Dengan
pertumbuhan tersebut, maka angka kemiskinan, pengangguran, dan
ketimpangan pendapatan dapat ditekan lebih cepat. Realisasi
pertumbuhan ekonomi masih jauh dari target yang ditetapkan. Hingga
Triwulan III-2017, pemerintah hanya mampu memenuhi rata-rata 5
persen per tahun. Dengan demikian, masih ada gap hingga 2 persen. Gap
2 persen sangatlah signifikan.
Salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya mengakselerasi
pertumbuhan ekonomi bersumber dari rendahnya peranan sektor
keuangan di Indonesia. Rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) tidak lebih dari 40 persen. Indonesia kalah jauh dari negara-
118 | PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA
negara sekawasan, terutama Thailand dan Malaysia. Realisasi
pertumbuhan kredit pun rata-rata di bawah 10 persen dalam dua tahun
terakhir. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga cenderung
melambat, karena terjadi perebutan antara pemerintah dan perbankan.
Pembiayaan defisit anggaran pemerintah menarik dana perbankan
karena menawarkan yield yang lebih tinggi. Kondisi yang demikian
berpengaruh terhadap likuiditas perbankan. Program pengampunan
pajak dan program keterbukaan informasi keuangan turut berperan
dalam keseimbangan dana, terutama pada bank menegah dan kecil.
Dalam publikasi Index Competitiveness 2017-2018 oleh World
Economic Forum (WEF), masalah daya saing Indonesia semakin
dipengaruh oleh akses terhadap sektor keuangan. Dari 16 faktor yang
ada, akses keuangan menempati posisi ke 3, dengan kontribusi sebesar
9,2 persen. Sementara itu kondisi infrastruktur, yang selama ini
menempati posisi tiga besar bersama dengan korupsi dan inefisiensi
birokrasi pemerintah, menurun ke peringkat 4. Jika dibandingkan
dengan publikasi WEF beberapa tahun lalu, masalah akses keuangan
tidak menjadi masalah utama di Indonesia. Pada publikasi WEF periode
2009-2010, misalnya, akses keuangan menempati peringkat ke 5,
dengan kontribusi sekitar 7,3 persen.
Memperdalam peran sektor keuangan yang lebih tinggi, semakin
mendesak dilakukan dan tidak dapat ditawar lagi. Ada beberapa
pengaruh positif dari pendalaman sektor keuangan, yaitu: Pertama,
peningkatan ketersediaan dana bagi pembangunan. Selama ini, sebagian
besar dana pembangunan hanya ditopang oleh sektor perbankan.
Peranan lembaga keuangan lainnya belum banyak berkembangan,
seperti pasar modal, dana pensiun, asuransi, hingga lembaga
pembiayaan lainnya. Indonesia memerlukan berbagai jenis instrumen
pembiayaan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang
lebih cepat.
Kedua, pendalaman peranan sektor keuangan memengaruhi
efektivitas kebijakan moneter, terutama dalam pengelolaan nilai tukar
Rupiah. Jika pasar keuangan dalam, maka lalu lintas dana asing tidak
hanya bergerak pada satu instrumen keuangan. Dengan berbagai pilihan
yang ada, investor dapat melakukan diversifikasi terhadap portofolio
yang dimikian. Ketika terjadi goncangan (shock) maka pemilik dana
nonresiden, tidak langsung minggat dari Indonesia, tetapi dapat
bergerak ke instrumen lainnya. Hal ini akan berperan dalam menjaga
PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA | 119
stabilitas nilai tukar Rupiah. Sebagian besar dana asing berada di pasar
modal (60 persen) dan Surat Berharga Negara (SBN, sekitar 40 persen).
Untuk memperdalam sektor keuangan, maka beberapa hal yang
harus dilakukan adalah
1. Mencapai target pertumbuhan ekonomi
Ada dua pendekatan yang menggambarkan hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dan pendalaman keuangan yakni demand-following approach dan supply-leading hypothesis.
Pendekatan pertama menjelaskan arah dari pertumbuhan
ekonomi terhadap perkembangan sektor keuangan. Artinya,
penciptaan lembaga-lembaga keuangan modern merupakan
respons terhadap permintaan dari investor dan penabung di
sektor riil. Dengan demikian, ada pergerakan aktivitas (out)
terlebih dahulu dan kemudian direspon dengan kehadiran
sektor keuangan. Pada pendekatan kedua dijelaskan bahwa
syarat pertumbuhan output riil harus didahului dengan
pembangunan institusi dan pasar keuangan.
Pola yang terjadi di Indonesia cenderung pada demand-following
approach. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencapai
pertumbuhan ekonomi semaksimal mungkin, dengan
mengggerakkan sektor-sektor perekonomian. Perbaikan iklim
usaha menjadi prasyarat penting untuk mencapai target
pertumbuhan ekonomi.
2. Mengurangi intervensi pemerintah di bidang harga
Pemerintah pun harus mengurangi intervensinya di bidang
harga. Penyesuaian harga listrik yang dilakukan beberapa
periode lalu, menyebabkan inflasi dan mendorong. Ada
beberapa jalur pengaruh inflasi terhadap permintaan kredit,
yaitu: Pertama, melalui suku bunga. Ada korelasi positif antara
inflasi dengan suku bunga. Bank harus menaikkan suku bunga
simpanan (cost of fund) untuk mengelola preferensi penempatan
dana investor. Lonjakan cost of fund memaksa naiknya suku
bunga kredit dan menakan permintaan pembiayaan. Sehingga,
permintaan kredit bergerak rendah dan cenderung melambat.
Kedua, melalui daya beli. Lonjakan inflasi menakan daya beli
konsumen, sehingga mereka akan mengurangi konsumsi untuk
120 | PEMIKIRAN 100 EKONOM INDONESIA
memenuhi kebutuhan lainnya. Permintaan kredit akan menurun
sejalan dengan penurunan daya beli. Bagi dunia usaha, ekspansi
bisnis akan ditunda jika permintaan konsumen melemah.
Muaranya terekam dari perlambatan permintaan kredit.
3. Edukasi masyarakat
Fakta menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia
masih tergolong rendah, meski meningkat. Otoritas Jasa
Keuangan (2017) menjelaskan bahwa pada 2016 indeks literasi
keuangan sebesar 29,66 persen; naik dari 21,84 persen pada
2013. Sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82 persen
dari posisi 59,74 persen.
Kedalaman peran sektor keuangan dalam perekonomian akan
mampu menjamin ketersediaan dana bagi pembangunan. Sehingga,
aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar dan peluang-peluang usaha
pun dapat terealisasi.
