IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
-
Upload
ivan-indrawan -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
1/37
1
SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2011TENTANG
PEDOMAN UMUM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas danberwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakanmengenai kajian lingkungan hidup strategis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri NegaraLingkungan Hidup tentang Pedoman Umum KajianLingkungan Hidup Strategis;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUPTENTANG PEDOMAN UMUM KAJIAN LINGKUNGANHIDUP STRATEGIS.
Pasal 1Pedoman umum kajian lingkungan hidup strategisdimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kajianlingkungan hidup strategis bagi para pembuat kebijakan,rencana dan/atau program, baik sektoral maupun kewilayahan.
Pasal 2Pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
2/37
2
Pasal 3Pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 memuat:BAB I Pendahuluan
BAB II Integrasi KLHS dalam kebijakan, rencana, dan/atauprogram
BAB III Tahapan pelaksanaan KLHSBAB IV Metode pelaksanaan KLHSBAB V Dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas
KLHS
Pasal 4Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan HidupStrategis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 November 2011
MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA,
ttd
BALTHASAR KAMBUAYA
Diundangkan di JakartaPada tanggal 21 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 729
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum dan Humas.
Inar Ichsana Ishak
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
3/37
1
LAMPIRANPERATURAN MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUPREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09 TAHUN 2011TENTANGPEDOMAN UMUM KAJIANLINGKUNGAN HIDUPSTRATEGIS
PEDOMAN UMUMKAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangLingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan
penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan
lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan
sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini
merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum
sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.
Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam
kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurangmempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutansecara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan padatataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen sepertiantara lain Amdal, dipandang belum menyelesaikan berbagaipersoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagaipersoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan,rencana dan/atau program.
Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam
harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkunganhidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atauprogram pembangunan harus memperhatikan aspek lingkunganhidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upayauntuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahapawal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan.Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejakawal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan
terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHSperbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapatmenjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspekpembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
4/37
2
keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.
Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atauprogram bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan
terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan danmengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehinggamenjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kinidan masa depan.
KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan,rencana dan/atau program lebih hijau dalam artian dapatmenghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadaplingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkanprinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana
dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaringkegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampaknegatif terhadap lingkungan hidup
B.Tujuan dan ManfaatKajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikanbahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untukmerencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atauprogram yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunankebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untukmenyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencanadan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkunganyang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalamevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakanuntuk mengidentifikasi dan memberikan alternatifpenyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yangmenimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadaplingkungan.
KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media
proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimanaseluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan,rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikanseberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau programyang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkanpihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasikebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui danmemahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan danevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
5/37
3
C. Pendekatan dan PrinsipKLHS ditujukan untuk menjamin pengarusutamaanpembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Tiga nilaipenting dalam penyelenggaraan KLHS yang mencerminkan
penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalahketerkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium) dankeadilan (justice).
Keterkaitan (interdependency) dimaksudkan agarpenyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana atauprogram yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, antarwilayah, dan global-lokal. Nilai ini juga b e rmakna holistikdengan adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia,biologi dan sosial ekonomi.
Keseimbangan (equilibrium) bermakna agar penyelenggaraanKLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan, sepertiantara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentinganlingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangkapanjang dan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.
Keadilan (justice) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHSmenghasilkan kebijakan, rencana dan/atau program yang tidakmengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentumasyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrolterhadap sumber-sumber alam, modal atau pengetahuan.
KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusanberdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatantersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukanuntuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencanadan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitasproses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program,khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHSbersifat persuasif dalam pengertian lebih mengutamakan prosespembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang
terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencanadan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka pendekatan ini, 6(enam) prinsip KLHS adalah:
Prinsip 1: Penilaian Diri (Self Assessment)
Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang munculdari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam prosespenyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atauprogram agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebutdalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiappengambil keputusan mempunyai tingkat kesadaran dan
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
6/37
4
kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalisagar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalamproses dan terformulasikan dalam produk pengambilankeputusan untuk setiap kebijakan, rencana, dan/atau program.
Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
Prinsip ini menekankan pada upaya penyempurnaanpengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan/atauprogram. Berdasarkan prinsip ini, KLHS tidak dimaksudkan untukmenghambat proses perencanaan kebijakan, rencana, dan/atauprogram. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan,rencana, dan/atau program di Indonesia selama ini belummempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal.
Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial
Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalamperencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program menjadimedia untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isupembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umummaupun para birokrat dan pengambil keputusan. Dengan prinsipini, pelaksanaan KLHS memungkinkan seluruh pemangkukepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan,rencana, dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya
mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. MelaluiKLHS diharapkan masyarakat, birokrat, dan pengambilkeputusan lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusanpembangunan agar berkelanjutan.
Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan
Prinsip ini menekankan bahwa KLHS memberikan pengaruhpositif pada pengambilan keputusan. Dengan prinsip ini, KLHSakan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapatmempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk
memilih atau menetapkan kebijakan, rencana, dan/atau programyang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
Prinsip 5: Akuntabel
Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakansecara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepadapublik. Prinsip akuntabel KLHS sejalan dengan prinsip tatapemerintahan yang baik (good governance). KLHS tidak ditujukanuntuk menjawab tuntutan para pihak. Dengan prinsip inipelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitasperumusan kebijakan, rencana, dan/atau program bagi seluruhpihak.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
7/37
5
Prinsip 6: Partisipatif
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip
ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbukadan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentinganlainnya yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atauprogram. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produkkebijakan, rencana, dan/atau program semakin mendapatkanlegitimasi atau kepercayaan publik.
D.Ruang LingkupRuang lingkup pedoman ini mencakup:1. Integrasi KLHS ke dalam proses perumusan kebijakan, rencana
dan/atau program
a.
Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan, Rencanadan/atau Program di Indonesia
b. Obyek KLHSc. Integrasi KLHS ke dalam Proses Perumusan Kebijakan,
Rencana dan/atau Program
2.Tahapan Pelaksanaan KLHSa. Penapisanb. Mekanisme Pelaksanaan KLHS
1) Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup diSuatu Wilayah2) Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan,
Rencana, dan/atau Program3) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program dan Pengintegrasian Hasil KLHS
3. Metode pelaksanaan KLHSa. Metode Pelaksanaanb. Data dan Informasi untuk KLHSc. Komunikasi dan Negosiasi dalam KLHS
4. Dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas KLHSa. Dokumentasi Pelaksanaan KLHSb.Akses Publik dalam KLHSc. Penjaminan Kualitas KLHS
E. Pengertian Umum1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya
disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis,menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwaprinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ataukebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
8/37
6
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untukmenjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan.3. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkatRTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografisbeserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnyaditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspekfungsional.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnyadisingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunanuntuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnyadisingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan
untuk periode 5 (lima) tahun.6. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.7. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembagapemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yangdikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9.
Pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program adalahMenteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, atau bupati/walikota yangbertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasikebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi obyekKLHS.
10.Instansi lingkungan hidup adalah instansi di tingkat pusatatau daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup.
12.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan padalingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kebijakan,rencana, dan/atau program.
13.Risiko lingkungan hidup adalah kemungkinan atau tingkatkejadian, bahaya, dan/atau konsekuensi yang ditimbulkanoleh suatu kondisi lingkungan, yang menjadi ancamanterhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau terhadapkesehatan dan keselamatan manusia.
14.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkanlangsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehinggamenyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara globaltermasuk perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
9/37
7
pada suatu kurun waktu yang dapat dibandingkan.15.Fenomena perubahan iklim antara lain adalah naiknya
permukaan air laut, menurunnya kapasitas penyerapanemisi/karbon, meningkatnya suhu akibat efek gas rumah
kaca, kejadian badai dan kekeringan.16.Kerusakan keanekaragaman hayati adalah penurunankuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehinggamengancam kelestariannya.
17.Kemerosotan keanekaragaman hayati adalah susutnyakeanekaragaman hayati dalam luasan, kondisi atauproduktivitas dari ekosistem, dan susutnya jumlah, distribusi,atau pemanfaatan dari populasi jenis.
18.Kepunahan keanekaragaman hayati adalah hilangnyasebagian atau seluruh spesies atau genetik tertentu dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologinya dimana makhluk
hidup tersebut terdapat.19.Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
adalah peningkatan luasan atau prosentase tutupan hutanyang beralih menjadi tutupan dan/atau fungsi lain.
20.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
21.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ataukomponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
22.Kinerja layanan/jasa ekosistem adalah proses yang terjadisecara alami dari suatu ekosistem, yang dapat berupapenyediaan barang seperti antara lain makanan, air minumdan kayu, penyediaan jasa seperti antara lain kontrolekosistem terhadap iklim, erosi, aliran air, dan penyerbukantanaman, manfaat budaya seperti antara lain manfaat untukrekreasi, nilai-nilai spiritual dan kenikmatan estetika, sertajasa pendukung seperti antara lain proses-proses alam dalamsiklus hara.
23.Kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim adalahkemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan
iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrimsehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklimberkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklimdapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibatperubahan iklim dapat diatasi.
24.Tingkat ketahanan keanekaragaman hayati adalahkemampuan mempertahankan keberadaan, keragaman, dankeberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atassumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yangbersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secarakeseluruhan membentuk ekosistem.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
10/37
8
BAB IIINTEGRASI KLHS DALAM KEBIJAKAN, RENCANA,
DAN/ATAU PROGRAM
A.
Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan, Rencana, dan/atauProgram di Indonesia
Terdapat 4 (empat) karakteristik proses perumusan kebijakan,rencana, dan/atau program di Indonesia yang harus dipahamiuntuk penyelenggaraan KLHS.
Karakteristik 1: Membangun Konsensus
Penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau programadalah proses pembangunan konsensus atau kesepakatan yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasukmasyarakat. KLHS diintegrasikan dalam penyusunan danevaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program dengan harapandapat memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnyatentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutandan lingkungan hidup. Meskipun demikian, ada kalanya tidaktercapai konsensus. Untuk itu proses KLHS tetap membukapeluang adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dandilampirkan pada hasil akhir kesepakatan.
Karakteristik 2: Dinamika Proses Teknokratik dan Partisipatif
Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentinganyang beragam, menyebabkan penyusunan dan evaluasi kebijakan,rencana, dan/atau program tidak sepenuhnya merupakan prosesteknokratik atau ilmiah, melainkan juga proses partisipatif.Dalam hal ini para pemangku kepentingan salingmempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untukmemperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu karakteristikini memerlukan argumentasi yang obyektif.
Karakteristik 3: Pentingnya Komunikasi dan Dialog
Karena penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atauprogram bertujuan membangun konsensus antar berbagaikepentingan, maka dinamika komunikasi dan dialog antarberbagai pemangku kepentingan menjadi penting. KLHS harusmenekankan pada proses komunikasi dan dialog yang efektif agardapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan untukmemilih alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program yanglebih berkelanjutan dan menyiapkan mitigasi yang diperlukan.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
11/37
9
Karakteristik 4: Pentingnya Peran Personal dan Proses Informal
Penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau programdi Indonesia juga dicirikan dengan berperannya aktor-aktor
personal, melalui jalur komunikasi informal dan/atau personal,untuk menghasilkan konsensus atau kesepakatan. Proseskomunikasi dan negosiasi personal dan/atau informal ini jugadiharapkan dapat memperluas peluang untuk mempengaruhipengambilan keputusan.
B. Obyek KLHSDalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah danpemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasardan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ataukebijakan, rencana, dan/atau program.
Kebijakan, rencana, dan/atau program sulit dibedakan secarajelas, bahkan dapat saling tumpang tindih, namun secaragenerik perbedaannya adalah sebagai berikut:a. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.Dalam prakteknya kebijakan dapat berupa arah yang hendakditempuh (road map) berdasarkan tujuan yang digariskan,penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untukmengimplementasi tujuan.
b. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dalamprakteknya rencana dapat berupa rancangan, prioritas,pilihan, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuhberdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkanketersediaan dan kesesuaian sumber daya.
c. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansipemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan sertamemperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakatyang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalamprakteknya program dapat berupa serangkaian komitmen,pengorganisasian dan/atau aktivitas yang akandiimplementasikan pada jangka waktu tertentu denganberlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telahdigariskan.
Dalam Pasal 15 ayat (2) UU PPLH, penyelenggaraan KLHSbersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi:a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana
rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
12/37
10
kabupaten/kota;b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi,dan kabupaten/kota; dan
c.
Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensimenimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinyaterdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana TataRuang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang KawasanStrategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detil Tata RuangKabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan StrategisKabupaten/Kota.
C. Integrasi KLHS ke dalam Proses Perumusan Kebijakan, Rencana,dan/atau ProgramPengintegrasian KLHS dalam penyusunan dan evaluasikebijakan, rencana, dan/atau program menjadi kunci efektifitaspenyelenggaraan KLHS. Dalam konteks ini, tidak terdapatformula atau rumus baku yang dapat memandu pengintegrasianini karena setiap kebijakan, rencana, dan/atau programmempunyai karakteristik proses, dan prosedur yang tertentu danbahkan unik, oleh karena itu menjadi penting untuk memahamisecara rinci masing-masing proses dan prosedur penyusunandan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program dengansegala dinamikanya. Berdasarkan karakteristik itu pula, detilpengintegrasian KLHS dalam masing-masing kebijakan, rencana,dan/atau program dirumuskan oleh masing-masingkementerian/lembaga yang berwenang.
Untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atauprogram yang terkait penataan ruang, kewajiban penyelenggaraanKLHS melekat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam PP ini
telah diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang harusmemperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini sesuaidengan UU PPLH yang mewajibkan penyelenggaraan KLHS dalampenyusunan dan evaluasi atau peninjauan kembali rencana tataruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup.
Dalam penyusunan dan evaluasi RPJP dan RPJM, baik untuktingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, wajibdilaksanakan KLHS. Pengintegrasian KLHS secara teknis untukRPJP/RPJM pada tingkat nasional akan ditentukan lebih lanjutoleh Bappenas, dan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kotaoleh Kementerian Dalam Negeri.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
13/37
11
Pelaksanaan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau programlain yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risikolingkungan hidup akan diatur oleh menteri/kepala lembaga
pemerintahan yang membidangi kebijakan, rencana, dan/atauprogram terkait. Untuk mengetahui kebijakan, rencana,dan/atau program apa saja yang berpotensi menimbulkandampak dan/atau risiko lingkungan hidup, dilakukan prosespenapisan. Sesuai dengan prinsip self assessment, prosespenapisan dilakukan oleh masing-masing pembuat kebijakan,rencana, dan/atau program. Meskipun demikian, catatan prosesdan hasil penapisan harus dapat diakses oleh masyarakat danpemangku kepentingan lainnya.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
14/37
12
BAB IIITAHAPAN PELAKSANAAN KAJIANLINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
A.
PenapisanTahapan pelaksanaan KLHS diawali dengan mengidentifikasiapakah perlu dilakukan KLHS terhadap suatu kebijakan,rencana, dan/atau program. Kebijakan, rencana, dan/atauprogram yang wajib KLHS tanpa proses penapisan adalahRTRW dan rencana rincinya, serta RPJP dan RPJM nasional,provinsi, dan kabupaten/kota.
Proses penapisan dilakukan oleh pembuat kebijakan, rencana,dan/atau program dengan didukung pendapat ahli. Selain itupenapisan dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah
serta melalui konsultasi dengan instansi lingkungan hidup daninstansi terkait lainnya. Apabila proses penapisanmenyimpulkan bahwa tidak ada potensi dampak dan/ataurisiko lingkungan hidup, maka pembuat kebijakan, rencana,dan/atau program tidak perlu melaksanakan KLHS.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 15 UU PPLH, secara teknisproses penapisan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu pokok sebagai berikut:1. perubahan iklim;2. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan
keanekaragaman hayati;3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana
banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan danlahan;
4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya
keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat;dan/atau
7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan
manusia.
Apabila hasil penapisan menyatakan bahwa KLHS tidak perludilaksanakan dalam suatu kebijakan, rencana, dan/atauprogram, hal tersebut harus dituangkan dalam suratpernyataan yang ditandatangani oleh pembuat kebijakan,rencan, dan/atau program dan/atau pihak-pihak yangberkepentingan sesuai dengan kewenangannya. Suratpernyataan tersebut harus dapat diakses oleh publik.
Penapisan dapat dilakukan dengan menggunakan metodedaftar uji, penilaian pakar atau kajian ilmiah. Berikutmerupakan contoh daftar uji penapisan KLHS bagi suatukebijakan, rencana, dan/atau program berdasarkan isu pokok
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
15/37
13
sesuai UU PPLH.
Kebijakan, rencana, dan/atau program: ..................................(sebutkan nama kebijakan, rencana dan/atau program yang
akan ditapis)
No
KriteriaPenapisan(Penjelasan
Pasal 15 ayat 2UUPPLH)
Penilaian
Uraian Pertimbangandan Kesimpulan
(didukung data daninformasi yang
menjelaskan apakahkebijakan, rencana
dan/atau program yangditapis menimbulkan
risiko/dampak terhadaplingkungan hidup)
Kesimpulan:(Signifikanatau TidakSignifikan)
1 Perubahan iklim
2 Kerusakan,kemerosotan,dan/ataukepunahankeanekaragamanhayati
3 Peningkatan
intensitas dancakupan wilayahbencana banjir,longsor,kekeringan,dan/ataukebakaranhutan dan lahan
4 Penurunanmutu dankelimpahansumber dayaalam
5 Peningkatan alihfungsi kawasanhutan dan/ataulahan
6 Peningkatanjumlahpenduduk
miskin atauterancamnyakeberlanjutanpenghidupan
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
16/37
14
No
Kriteria
Penapisan(PenjelasanPasal 15 ayat 2
UUPPLH)
Penilaian
Uraian Pertimbangandan Kesimpulan
(didukung data dan
informasi yangmenjelaskan apakahkebijakan, rencana
dan/atau program yangditapis menimbulkan
risiko/dampak terhadaplingkungan hidup)
Kesimpulan:(Signifikanatau TidakSignifikan)
sekelompokmasyarakat
7 Peningkatan
risiko terhadapkesehatan dankeselamatanmanusia
Catatan:1. Tabel ini dapat diisi berdasarkan pendapat ahli atau hasil penelitian
yang telah dilakukan. Apabila dinilai perlu, dapat dilakukan kajianuntuk memastikan apakah kebijakan, rencana dan/atau programtersebut memang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risikolingkungan hidup.
2. Kesimpulan tentang tingkat signifikansi dampak dan/atau risikolingkungan hidup disertai argumen atau penjelasan yang singkat danlogis.
B. Mekanisme Pelaksanaan KLHSBerdasarkan Pasal 15 Ayat ( 3) UU PPLH, KLHS dilaksanakandengan mekanisme sebagai berikut:
1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atauProgram terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di WilayahPerencanaan, dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan
sebagai berikut:
a. Identifikasi Masyarakat dan Pemangku KepentinganLainnya
Tujuan identifikasi masyarakat dan pemangkukepentingan adalah:1) menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan
dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS;2) menjamin diterapkannya azas partisipasi yang
diamanatkan UU PPLH;
3)
menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasikebijakan, rencana dan/atau program memperolehlegitimasi atau penerimaan oleh publik;
4) agar masyarakat dan pemangku kepentingan
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
17/37
15
mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi,saran, pendapat, dan pertimbangan tentangpembangunan berkelanjutan melalui prosespenyelenggaraan KLHS.
Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentinganyang representatif dapat diawali dengan pemetaanpemangku kepentingan. Pemetaan ini untukmembantu pemilihan pemangku kepentingan yangtidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkatkepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana,dan/atau program yang akan dirumuskan serta peduliterhadap lingkungan hidup.
Secara umum masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dapat dikelompokkansebagaimana contoh berikut:
Masyarakat danPemangku
KepentinganContoh Lembaga
Pembuat keputusan a. Menteri/kepala lembagapemerintah/gubernur/bupati/wali kota
b.
DPR/DPRD
Penyusun kebi akan,rencana dan/atauprogram)
a. Kementerian/lembagapemerintah nonkementerian
b. Bappeda/SKPD tertentu
Instansi a. Instansi yangmembidangi lingkunganhidup
b. Instansi yg membidangikehutanan, pertanian,perikanan, pertambangan
c. SKPD terkait lainnya
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
18/37
16
Masyarakat danPemangku
KepentinganContoh Lembaga
Masyarakat yangmemiliki informasidan/atau keahlian(perorangan/tokoh/kelompok)
a.
Perguruan tinggi ataulembaga penelitian lainnya
b.Asosiasi profesic. Forum-forum
pembangunanberkelanjutan danlingkungan hidup (DAS,air)
d. LSMe. Perorangan/tokoh/f. kelompok yang
mempunyai data daninformasi berkaitandengan SDA
g. Pemerhati LingkunganHidup
Masyarakat yangTerkena Dampak
a. Lembaga Adatb.Asosiasi Pengusahac.Tokoh masyarakatd. Organisasi masyarakat
e.
Kelompok masyarakattertentu (nelayan, petanidll)
Identifikasi dan pelibatan masyarakat dan pemangkukepentingan dapat dilakukan sesuai proses danprosedur penyusunan dan evaluasi masing-masingkebijakan, rencana, dan/atau program, misalnyauntuk penyusunan rencana tata ruang, hal inimengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
2010 tentang Bentuk dan Tata Cara PeranMasyarakat dalam Penataan Ruang.
Dalam pelibatan masyarakat dan pemangkukepentingan, apabila diperlukan dapat dilakukanpengelompokan sesuai dengan permasalahan yangakan didiskusikan. Setiap kelompok dapat dibantuoleh tim. Tim tersebut bertugas menyiapkan bahandan materi yang didiskusikan serta menyimpulkan danmerumuskan masukan, informasi, dan pertimbanganberdasarkan diskusi dan dialog. Tim dapat dipilih diantara perwakilan masyarakat dan pemangkukepentingan serta dapat dibantu narasumber sesuaikebutuhan.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
19/37
17
Kiat untuk identifikasi dan pelibatan masyarakat danpemangku kepentingan lainnya:1) penentuan masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya yang akan dilibatkan dilakukan secaraselektif berdasarkan hasil pemetaan kepentingan,sumber daya atau keahlian, dan peran setiappemangku kepentingan;
2) mekanisme pelibatan masyarakat dan pemangkukepentingan dirumuskan terlebih dahulu;
3) pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingandilakukan dengan cara interaksi (melalui diskusi,dialog atau konsultasi) dan perumusan kesimpulandilakukan dengan jelas (agar dapat dipahami danditerima penjelasannya oleh para pemangku
kepentingan);4) interaksi dilakukan dengan koordinator dan
moderator yang artikulatif, netral, efektif,mendukung dan mendorong partisipasi semuapihak;
5) informasi atau saran dari setiap pemangkukepentingan dipertimbangkan; dan
6) materi dan kegiatan diskusi (termasuk daftar hadir)didokumentasikan.
b. Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan:1) penetapan isu-isu pembangunan berkelanjutan
yang meliputi aspek sosial, ekonomi, danlingkungan hidup atau keterkaitan antar ketigaaspek tersebut;
2) pembahasan fokus terhadap isu signifikan; dan3) membantu penentuan capaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.
Perumusan isu pembangunan berkelanjutan dapatdilakukan melalui 5 (lima) tahap sebagai berikut:1) penghimpunan isu pembangunan berkelanjutan
berdasarkan masukan dan kesepakatan pemangkukepentingan;
2) pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan;3) konfirmasi isu pembangunan berkelanjutan dengan
memanfaatkan data dan informasi yang dapatdipertanggung jawabkan secara ilmiah;
4) pelaksanaan kajian khusus untuk isu tertentu yangdianggap penting atau masih diperdebatkan; dan
5)
penetapan isu pembangunan berkelanjutan yangakan dijadikan dasar bagi kajian pengaruh kebijakan,rencana, dan/atau program.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
20/37
18
Contoh Identifikasi isu pembangunan berkelanjutanadalah sebagai berikut:
Pengelompokan Isu-isu
PembangunanBerkelanjutan dalam Aspekatau Tema Tertentu (isudikaitkan dengan kajianmenurut Pasal 16 dan
Penjelasan Pasal 15 ayat 2huruf b yang relevan)
Pen elasan
Singkat/Logis (jelaskanantara lain: penyebab,intensitas, dan sebaran
dampak dll)
Isu 1, misalnya kecukupan airContoh: Kekeringan,menurunnya kualitas air,dan lain-lain.
Isu 2, misalnya KetahananpanganContoh: Kekurangan pangan,alih fungsi lahan produktifpertanian.
Isu 3, misalnya KetahananekonomiContoh: Kemiskinan,
disparitas ekonomi
Isu 4, misalnyaKeanekaragaman hayatiContoh: Kemerosotan ,kepunahankeanekaragaman hayati
dst.
Catatan:1. Pembagian isu pembangunan berkelanjutan tidak harus
dalam format tiga pilar pembangunan berkelanjutanekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, seringkali munculisu-isu pembangunan berkelanjutan yang terkait denganketiga aspek tersebut.
2. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dapat dikaitkandengan enam kajian yang dimuat dalam Pasal 16 UUPPLHyakni:a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan;b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;c) kinerja layanan/jasa ekosistem;
d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan
f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragamanhayati.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
21/37
19
Kiat untuk identifikasi isu pembangunanberkelanjutan:1) fokus pada isu pembangunan berkelanjutan yang
menjadi perhatian utama di wilayahperencanaan;2) memanfaatkan data dan informasi yang tersedia
dan hasil kajian yang telah dilakukansebelumnya;
3) mempertimbangkan pandangan para ahlimaupun tokoh masyarakat;
4) menggunakan alat bantu seperti peta, datastatistik, foto, video, dan diagram untukmenunjukkan dimensi numerik, spasial, atauvisual;
5)
menggunakan pengetahuan dan pengalamanakan adanya perubahan dan kaitan antarmasalah;
6) uji silang (crosscheck), konsultasi, dankesepakatan dengan tim pembuat kebijakan,rencana dan/atau program.
c. Identifikasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program baikyang akan disusun maupun yang akan dievaluasi.Tujuan identifikasi kebijakan, rencana, dan/atauprogram yang akan disusun adalah mengetahui danmenentukan muatan dan substansi rancangankebijakan, rencana, dan/atau program yang perluditelaah pengaruhnya terhadap lingkungan hidupdan diberi muatan pertimbangan aspek pembangunanberkelanjutan. Sedangkan tujuan identifikasikebijakan, rencana, dan/atau program pada saatevaluasi adalah mengevaluasi muatan dan substansikebijakan, rencana, dan/atau program yang telah
diimplementasikan yang memberikan pengaruhterhadap lingkungan hidup.
Setiap kebijakan, rencana, dan/atau program memilikiunsur korelasi satu sama lain yang berbeda-beda. Olehkarena itu, perlu dipahami unsur korelasi tersebut,serta pada tingkatan apa (apakah pada tingkatankebijakan, rencana, atau program) pengaruh terhadapisu pembangunan berkelanjutan dapat terjadi. Contohkekhasan unsur korelasi tersebut adalah pada rencanatata ruang wilayah, dimana di dalamnya terdapatkebijakan, rencana, maupun program, dan korelasisatu sama lain adalah bahwa kebijakan menjadiarahan bagi rencana, serta rencana (yang berupa
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
22/37
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
23/37
21
2. Penetapan sistemjaringan jalan,misalnyapengembangan
jaringan jalanlintas selatanPulau Jawa
Dapat berakibat padaperubahan daya dukunglingkungan hidup (sepertikapasitas pasokan pangan),
berakibat pada jasa ekosistem(seperti berkurangnyakawasan resapan air) atauberakibat pada dampaklingkungan (seperti kebisingandan polusi udara).
3. Penetapankawasan strategispropinsi/kabupaten/kota
Dapat berakibat padaperubahan daya dukunglingkungan hidup (sepertipenurunan ketersediaan
sumber daya air) atauberakibat pada penurunanjasa ekosistem (sepertiberkurangnya luas kawasanhutan lindung).
4. Penetapankawasan budidayatertentu
Dapat berakibat padaperubahan daya dukunglingkungan hidup (sepertikapasitas pasokan pangan);berakibatpada jasa ekosistem(seperti berkurangnyakawasan resapan air) atauberakibat pada dampaklingkungan (seperti kebisingandan polusi udara).
Catatan:Pengisian tabel di atas dapat dilakukan dengan memintapenyusun kebijakan, rencana, dan/atau program untukmenjelaskan proses penyusunan dan substansi kebijakan,rencana, dan/atau program, baik yang sedang dirumuskan,
maupun yang akan dievaluasi, untuk memprediksikankemungkinan pengaruhnya terhadap isu pembangunanberkelanjutan di suatu wilayah.
Berdasarkan Pasal 16 UU PPLH, kajian pengaruhdapat dilakukan secara lebih detil denganmenggunakan salah satu atau kombinasi dari kajianberikut ini:1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko
lingkungan hidup;3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
24/37
22
terhadap perubahan iklim;6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.
Keenam aspek muatan kajian KLHS sebagaimanadikemukakan di atas dijelaskan secara ringkas sebagaiberikut:
No Aspek Penjelasan/Ilustrasi
1. Kapasitas dayadukung dandaya tampunglingkunganhidup untuk
pembangunan
a.Kemampuan suatuekosistem untukmendukung suatu aktivitassampai pada batas tertentu;
b.Untuk menentukan apakah
suatu kegiatan masih dapatditambahkan dalam suatuekosistem tertentu atauuntuk menentukan apakahsuatu kawasanlingkungannya masihmampu mendukungperikehidupan manusia danmahluk hidup lain.
c.Bisa diukur dari beberapavariabel antara lain daya
dukung tanah/lahan danair.
d.Daya tampung lingkunganhidup dapat diukur daritingkat asimilasi mediaketika menerima gangguandari luar. Indikator yangdigunakan biasanyapencemaran dankemampuan mediamempertahankan habitat didalamnya.
2. Perkiraanmengenaidampak danrisikolingkunganhidup
a.Dampak suatu kebijakan,rencana, dan/atau programterhadap terjadinyaperubahan lingkunganhidup yang mendasar;
b.Bisa diukur dari beberapamedia lingkungan antaralain: tanah, air, udara, atauseperti yang tertuang dalam
penjelasan Pasal 15 ayat (2)huruf b UU PPLH.
3. Kinerjalayanan/jasa
Layanan atau fungsi ekosistemdikategorikan dalam 4 (empat)
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
25/37
23
ekosistem enis layanan, yaitu:a.Layanan fungsional
(provisioning services):Jasa/produk yang didapat
dari ekosistem, sepertimisalnya sumber dayagenetika, makanan, air dll.
b.Layanan regulasi (regulatingservices): Manfaat yangdidapatkan dari pengaturanekosistem, seperti misalnyaaturan tentangpengendalian banjir,pengendalian erosi,pengendalian dampak
perubahan iklim dll.c.Layanan kultural (cultural
services): Manfaat yangtidak bersifatmaterial/terukur dariekosistem, seperti misalnyapengkayaan spirit, tradisi,pengalaman batin, nilai-nilai estetika danpengetahuan.
d.
Layanan pendukungkehidupan (supportingservices): Jasa ekosistemyang diperlukan manusia,seperti misalnya produksibiomasa, produksi oksigen,nutrisi, air, dll.
4. Efisiensipemanfaatansumber dayaalam
a. Tingkat optimalpemanfaatan sumberdayaalam di mana kebutuhanterpenuhi namun sumber
daya alam besertaekosistemnya dapat tetapdilestarikan.
b. Dapat diukur berdasarkankesesuaian antar tingkatpemanfaatan danpencadangan terhadappotensi dan kebutuhan
c. Dapat pula diukur dengannilai manfaat sumber dayaalam melalui valuasiekonomi
5. ingkatkerentanan dan
Kondisi lingkungan yangdiukur dari kemungkinan
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
26/37
24
kapasitasadaptasiterhadapperubahan iklim
dampak perubahan iklim,apakah semakin memburuk(seperti peningkatan muka airlaut atau perubahan cuaca
yang ekstrim) atau mempunyaidaya lenting/kapasitas untukmenyesuaikan.
6. ingkatketahanan danpotensikeanekaragamanhayati
a.Kondisi lingkungan yangdiukur dengan indekskeanekaragaman hayati,apakah cenderung tetap,menurun, atau meningkat.
b.Ukuran lain bisa dipakai,seperti kepunahan,kemerosotan dan
kerusakan.Catatan1. Selain keenam muatan tersebut diatas, dapat dilakukan kajian
lainnya tergantung pada, karakteristik wilayah, kondisi, danisu pembangunan berkelanjutan serta muatan kebijakan,rencana, dan/atau program.
2. Kajian dilakukan secara komprehensif untuk aspek-aspekyang terkait.
Kiat pelaksanaan telaahan pengaruh kebijakan,rencana, dan/atau program terhadap kondisilingkungan hidup wilayah:1) pemahaman substansi kebijakan, rencana
dan/atau program secara komprehensif, kritis danrinci;
2) pengembangan komunikasi dan dialog yang efektif,terbuka, kritis dan konstruktif;
3) konsisten pada isu-isu pembangunan berkelanjutanyang telah disepakati dalam pembahasansebelumnya;
4) penggunaan bahasa dan terminologi yangsederhana, ringkas, dan jelas; dan
5) penggunaan peta, diagram, dan sketsa untukmemperjelas keterkaitan antar permasalahan.
2. Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana,dan/atau Program
Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,rencana, dan/atau program untuk mengembangkanberbagai alternatif perbaikan muatan kebijakan,
rencana,dan/atau program dan menjamin pembangunanberkelanjutan. Setelah dilakukan kajian, dan disepakatibahwa kebijakan, rencana dan/atau program yang dikajipotensial memberikan dampak negatif pada pembangunanberkelanjutan, maka dilakukan pengembangan beberapa
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
27/37
25
alternatif untuk menyempurnakan rancangan atau merubahkebijakan, rencana dan/atau program yang ada.
Beberapa alternatif untuk menyempurnakan dan atau
mengubah rancangan kebijakan, rencana dan/atauprogram ini dengan mempertimbangkan antara lain:a. Memberikan arahan atau rambu-rambu mitigasi terkait
dengan kebijakan, rencana, dan/atau program yangdiprakirakan akan menimbulkan dampak lingkunganhidup atau bertentangan dengan kaidah pembangunanberkelanjutan.
b. Menyesuaikan ukuran, skala, dan lokasi usulankebijakan, rencana, dan/atau program.
c. Menunda, memperbaiki urutan, atau mengubahprioritas pelaksanaan kebijakan, rencana, dan/atau
program.d. Mengubah kebijakan, rencana, dan/atau program.
Bentuk alternatif penyempurnaan tersebut antara lainsebagai berikut:a. kebutuhan pembangunan: mengecek kembali
kebutuhan pembangunan yang baru misalnya target-target dalam pengentasan kemiskinan atau peningkatanpendapatan penduduk.
b. lokasi: mengusulkan lokasi baru yang dianggap lebih
aman, atau mengusulkan pengurangan luas wilayahkebijakan, rencana dan/atau program.c. proses, metode, dan teknologi: mengusulkan alternatif
proses dan/atau metode dan/atau teknologipembangunan yang lebih baik, seperti peningkatanpendapatan rakyat melalui pengembangan ekonomikreatif, bukan pembangunan ekonomi konvensionalyang menguras sumber daya alam, seperti pembuatanjembatan untuk melintasi kawasan lindung.
d. jangka waktu dan tahapan pembangunan: mengusulkanperubahan jangka waktu pembangunan, awal kegiatan
pembangunan, urutan, maupun kemungkinanpenundaan satu program pembangunan.
Berbagai kemungkinan pengembangan alternatifsebagaimana disebutkan di atas, secara cepat dansederhana dapat dilakukan melalui metode diskusikelompok dan atau memanfaatkan pandangan para ahli.
Kiat perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,rencana, dan/atau program adalah:a. Memahami alasan dan konteks kebijakan, rencana
dan/atau program yang menjadi kajian;b. Berfikir kritis, positif, dan tidak terpaku pada tata
cara/metode/pendekatan yang selama ini berjalan;
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
28/37
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
29/37
27
pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atauprogram sampai dengan perumusan rekomendasiperbaikan seperti pada contoh sebagai berikut:
KomponenKRP yangprioritasuntuk
diperbaiki
Isu strategisyang
prioritas
Mitigasiyang
diperlukan
Alternatifpenyempurnaan
KRP
Rekomendasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Pembangun-
an jalan tol
Kecukup-an air
Keanekaragamanhayati
Alihfungsilahanproduktif
Jalur jalantol
diupayakan tidakmemanfaatkan arearesapanair, lahanproduktifatausawahberirigasiteknis dan
kawasankonservasiataukawasanlindung.
1.Pengali-han
jalurjalan tol2.Tidak
menempatkanpintukeluar/masukjalan toldi dekatarea
konser-vasi
Pengalih-an jalur
jalan tolsertatidakmenem-patkanpintukeluar/masukjalan toldi dekatarea
konser-vasi
B(contohkomponenlain)
...dstCatatan:Kolom (3) merupakan hasil dari kajian lingkungan hidup termasukkemungkinan diperlukannya mitigasi dalam proses pembangunan
Penyampaian rekomendasi perbaikan kebijakan, rencana,dan/atau program pada pengambil keputusan ini sangatpenting dalam rangka lebih menjamin terintegrasinyaprinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan,rencana, dan/atau program.
Kiat dalam perumusan rekomendasi perbaikan kebijakan,rencana, dan/atau program adalah:a. rekomendasi yang disampaikan memberikan manfaat
yang lebih luas bagi keberlanjutan pembangunan;
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
30/37
28
b. rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan urgensi,konteks dan situasi kebijakan, rencana dan/atauprogram diusulkan;
c. alternatif yang direkomendasikan rasional dan dapat
dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya yangada; dand. rekomendasi disampaikan secara jelas kepada pengambil
keputusan.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
31/37
29
BAB IVMETODE PELAKSANAAN KLHS
A.Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan menggunakan berbagaimetode ilmiah yang komprehensif dan/atau kompleks, yang dalambeberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnyamasing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengkaji beberapa isuspesifik yang dianggap penting dan sangat berisiko apabiladiputuskan tanpa kajian ilmiah dan tidak sesuai prosedur.
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaanKLHS adalah:1. Metode dengan kajian yang komprehensif akan sangat
bermanfaat karena menelaah berbagai faktor terkait dan dapat
memberikan hasil yang lebih jelas. Namun perlu diperhatikantingkat akurasi data dan informasi yang digunakan dalamkajian sehingga hasilnya dapat bermanfaat dan memberikannilai tambah bagi proses pengambilan keputusan.
2. Kerangka acuan kajian termasuk metode pelaksanaan kajiandidiskusikan dengan pengambil keputusan dan pemangkukepentingan yang terkait langsung, untuk memastikan bahwamereka menyetujui tingkat akurasi dan keterbukaan daripendekatan kajian yang komprehensif tersebut sertamenyetujui konsekuensi waktu dan sumber daya yang
diperlukan untuk menyelenggarakan usulan kajian detil.
Beberapa kiat dalam pelaksanaan KLHS dengan kajian yangkomprehensif adalah sebagai berikut:1. identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan
dilakukan dengan melakukan kajian terhadap masing-masingisu yang dianggap penting atau menjadi perdebatan antarpemangku kepentingan;
2. proses kompilasi data dan fakta dilakukan sesuai tahapanperumusan kebijakan, rencana, dan/atau program, sertadijadikan sarana untuk merumuskan isu-isu pembangunan
berkelanjutan. Dengan kata lain, data dan informasi yangdikumpulkan pada tahap awal perumusan kebijakan, rencana,dan/atau program khususnya terkait dengan lingkunganhidup, dapat dijadikan dasar (basis data) untuk merumuskanisu strategis pembangunan berkelanjutan; atau
3. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau programterhadap dampak dan/atau risiko lingkungan hidup denganmenggunakan alat analisis yang komprehensif seperti sisteminformasi geografis (Geographic Information System/GIS),analisis bio-fisik-kimia, analisis sosial-ekonomi-budaya, danlain-lain;
4.
kajian sebaiknya didahului dengan pelingkupan kajian,misalnya lingkup wilayah, lingkup waktu, dan lingkupsubstansi;
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
32/37
30
5. perumusan alternatif penyempurnaan terhadap kebijakan,rencana, dan/atau program dilakukan berdasarkan hasilkajian;
6. perumusan rekomendasi dilakukan melalui proses
pengambilan keputusan dengan metode analisis kebijakan dariberbagai alternatif penyempurnaan, seperti analisis berhirarkhi(Analytical Hierarchy Process/AHP), analisis biaya-manfaat, dananalisis SWOT dan lain-lain.
Pelaksanaan KLHS dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasilkajian dan/atau data dan informasi yang ada, digabungkandengan pengalaman dan pandangan para pakar. Pandangan parapakar didasarkan pada dukungan data dan informasi yang cukupmemadai, sehingga keputusannya lebih akurat.
Untuk memanfaatkan hasil kajian serta data dan informasi yangada atau menggunakan pendapat pakar, beberapa kiat adalahsebagai berikut:1. pemilihan pakar dan pemangku kepentingan dilakukan secara
selektif dan sesuai dengan isu yang terkait dengan kebijakan,rencana, dan/atau program;
2. data dan informasi pendukung yang memadai disiapkan dalamformat yang mudah dibaca dan dipahami; dan
3. moderator yang handal dan efektif, agar dapat menjaring danmerumuskan pandangan para pakar secara jernih.
B.
Data dan Informasi untuk KLHSData dan informasi menjadi elemen penting KLHS. namunkadangkala data dan informasi tidak tersedia. Contoh berbagaikemungkinan sumber data adalah sebagai berikut:
No. Data/ informasi/dokumenInstansi/
sumber data1 Dokumen perencanaan Bappenas atau Bappeda;
Kementerian atau Dinas PU;KLH atau instansi pengelolalingkungan hidup daerah.
2 Laporan StatusLingkungan Hidup Daerah(SLHD)
Instansi pengelola lingkunganhidup daerah atau KantorStatistik
3 Studi AMDAL sebelumnya Instansi pengelola lingkunganhidup daerah
4 Citra satelit (Google Earth,Landsat)
Bappenas, Bappeda, LAPAN,Bakosurtanal
5 Daerah Dalam Angka,Susenas, Suseda,Sakernas, Sakerda, Data
statistik terutamademografi, geografis dantren ekonomi
BPS Pusat, Daerah
6 Data hasil penelitian di Perguruan tinggi, lembaga
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
33/37
31
No. Data/ informasi/dokumenInstansi/
sumber dataperguruan tinggi ataulembaga negara
penelitian, LSM
7 Konsultasi dengan pihakberwenang Instansi pemerintah
8 Wawancara narasumberdengan keahlian khususatau penduduk setempatyang mengetahui wilayahstudi (wawancaralangsung, diskusikelompok terarah);
Narasumber yang dipilihsecara selektif
9 Laporan LSM, atau artikelterkait
Perpustakaan, situs jejaringinternet, dan media massa
Catatan:Data dan informasi yang diperlukan dalam studi KLHS tidak selalu merupakandata hasil penelitian baru. Diupayakan menggunakan data hasil penelitian yangtelah tersedia sepanjang relevan dengan maksud digunakannya data/informasitersebut.
Beberapa kemungkinan permasalahan yang dapat terjadi dalampengumpulan data dan informasi adalah:1. biaya pembelian data mahal;2. data kemungkinan kadaluarsa;3. data serial (time series) mungkin tidak tersedia untuk periode
waktu tertentu;4. data tidak ada untuk wilayah / daerah tertentu;5. kemungkinan data tidak cocok (compatible) dikoleksi dengan
metode pengukuran yang berbeda, tidak digital atau tidakonline, atau disimpan dalam format yang berbeda (misal: peta);
6. berbagai instansi atau mungkin di dalam instansi itu sendiriyang secara tidak sengaja membuat data yang kontradiktif ataukurang dapat dipertanggungjawabkan;
7. tidak ada laporan; dan8. diperlukannya waktu tersendiri untuk penggandaan atau
pengumpulan data tersebut.
Dengan permasalahan tersebut, diharapkan pelaksana KLHS tetapmengupayakan perolehan data dan informasi melalui beberapapendekatan atau teknik yang dapat dilakukan, seperti analogi atauteknik operasi data (GIS) dan lain-lain. Selain itu, untukpelaksanaan KLHS di waktu mendatang, diharapkan data daninformasi dapat disediakan atau dikembangkan oleh institusipenyedia.
Beberapa kode etik penggunaan data dan informasi dalam KLHS
adalah:1. perlu pencantuman sumber data; dan2. verifikasi data untuk mencegah penggunaan data palsu.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
34/37
32
Kiat dalam pengumpulan data dan informasi adalah:1. data dan informasi dapat diperoleh dari pemangku
kepentingan seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi danlembaga penelitian;
2.
data dan informasi dapat berupa data sekunder maupunprimer;3. data dan informasi yang dikumpulkan yang diperlukan saja,
khususnya yang terkait dengan isu strategis lingkungan hidupdan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati;
4. verifikasi data dan informasi perlu dilakukan untuk menjaminkeabsahannya;
5. informasi sekunder dapat digabungkan dengan data primeryang dikumpulkan melalui diskusi dengan masyarakat lokalyang memahami wilayah studi, misalnya dengan caraobservasi lapangan, wawancara langsung, diskusi kelompok
terfokus (FGD) dan survey.
C.Komunikasi dan Negosiasi dalam KLHSSebagaimana telah dikemukakan di atas, KLHS bukanlah prosesteknokratik/ilmiah semata, melainkan juga proses partisipatif.Dengan demikian, proses KLHS juga akan sarat dengan prosesnegosiasi, dimana komunikasi, dan bahkan konflik sering terjadidalam proses KLHS. Dalam konteks ini, menjadi penting bagisiapapun yang akan terlibat untuk mempunyai kemampuanmengembangkan dialog, diskusi, konsultasi publik, dan bahkankonflik resolusi dalam proses KLHS. Pada prakteknya,pengembangan teknik dialog/komunikasi harus dirancangprosesnya dengan sangat cermat. Mekanisme dialog danpengambilan keputusan menjadi sangat penting jika prosesnyamenyangkut perwakilan institusi.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakatdan pemangku kepentingan, beberapa teknik yang dapatdigunakan adalah sebagai berikut:
Teknik
Manfaat
MenyampaikanInformasi
MenjaringMasukan
MerumuskanKesepakatan
BersamaPemanfaatandokumen-dokumencetak yang ada
V V
Pameran V VPoster V VLayanan Informasimelalui Hotline
V V
Diskusi melaluiInternet V V V
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
35/37
33
Teknik
Manfaat
MenyampaikanInformasi
MenjaringMasukan
MerumuskanKesepakatan
Bersama
Survai kuesioner,wawancara sertaobservasi fisik dansosial
V V
Konsultasi publik V V V
Lokakarya V V V
Pembentukankomite ahli atauwakil-wakilkomunitas
V V V
Sumber: OCTA Study on EIA-SEA. Volume 2 Manual
Kiat untuk membangun komunikasi dan dialog agar proses KLHSberjalan efektif, yaitu:1. bahan tertulis disiapkan secara ringkas dan jelas;2. waktu dan tempat ditentukan secara tepat;3. presentasi dilakukan secara jelas dan tegas;4. tidak berkesan menggurui; dan5. tersedia moderator yang handal dan efektif serta dapat diterima
oleh para pemangku kepentingan.
Negosiator berperan penting antara lain dalam:1.meluruskan dan mengklarifikasi komunikasi yang dapat
menimbulkan intepretasi yang berbeda untuk menghindarikesalahpahaman;
2.menjelaskan pesan yang belum jelas disampaikan oleh parapemangku kepentingan;
3.menjaga kesantunan komunikasi dari para pemangkukepentingan; dan
4.membantu menyimpulkan dan menyepakati hasil diskusi.
Dalam banyak kasus, diperlukan metode diskusi kelompok terfokus(focus group discussion) untuk membahas beberapa isu secarakhusus dengan anggota yang terbatas. Kelebihan metode ini agardiskusi mengenai beberapa isu spesifik dapat dilakukan secarakhusus dan tajam dengan peserta yang terbatas, sehingga dialog danpengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
36/37
-
8/10/2019 IND-PUU-7-2011-Permen LH 09 th 2011 Pedoman KLHS.pdf
37/37
Dokumentasi KLHS menjadi lampiran dokumen kebijakan, rencana,dan/atau program serta dibuat salinannya untuk disampaikankepada instansi lingkungan hidup untuk diinventarisasi/dicatatsebagai satu dokumen publik. Dokumentasi ini penting karenamenjadi salah satu materi penjaminan kualitas KLHS.
B.Akses Publik dalam KLHSDokumen pelaksanaan KLHS sebagaimana dijelaskan di atasmerupakan dokumen publik yang harus dapat diakses oleh setiaporang. Dalam kasus tertentu, pembuat kebijakan, rencana, dan/atau
program dapat mengadakan konferensi pers atau pengumumanpublik untuk mensosialisasikan atau mengumumkan hasil KLHSkepada publik. Keberatan publik atas hasil KLHS dapat ditanggapioleh pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program melalui dialogyang konstruktif.
C. Penjaminan Kualitas KLHSPenjaminan kualitas KLHS adalah sebuah upaya untuk memastikanbahwa proses KLHS sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanismeatau tahapannya, termasuk substansi hasil KLHS telahdirekomendasikan. Pelaksanaan penjaminan kualitas menjadi
tanggung jawab pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program itusendiri. Publik dan pihak lain yang berkepentingan dapat melakukanpenilaian kualitas KLHS.
Secara umum hal yang dapat diperhatikan dalam menilai kualitaspelaksanaan KLHS antara lain:1. kejelasan tujuan kebijakan, rencana dan/atau program;2. kejelasan perumusan isu strategis pembangun berkelanjutan;3. keterkaitan antara kebijakan, rencana, dan/atau program dengan
isu strategis;
4.
kejelasan rumusan alternatif penyempurnaan dan rekomendasi;5. kelengkapan dokumentasi; dan6. terlaksananya seluruh proses KLHS.
Dalam hal pemantauan dan/atau evaluasi terhadap implementasikebijakan, rencana, dan/atau program yang telah melalui prosesKLHS, dilakukan sesuai dengan prosedur pemantauan dan/atauevaluasi masing-masing kebijakan, rencana, dan/atau program.
MENTERI NEGARALINGKUNGAN HIDUP,
REPUBLIK INDONESIA
kepentingan yang akandilibatkan
kepentingan
4. Dst