IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG ... · Tsunami Banjir Tanah Longsor Letusan Gunung...
Transcript of IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG ... · Tsunami Banjir Tanah Longsor Letusan Gunung...
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
OLEH : Drs. ELVIUS DAILAMI, M.Si
DIREKTUR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN
DIREKTORAT MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jln. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta
Gempa Bumi
Tsunami
Banjir
Tanah Longsor
Letusan Gunung Api
Gelombang Laut Ekstrim
Angin Topan
Kekeringan
Kebakaran Hutan & Lahan
Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas (Anthrax, Rabies, Leptospirosis, Brucellosis dan Avian Influenza)
JENIS ANCAMAN BENCANA YANG BERPOTENSI DI DAERAH
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
DASAR HUKUM
1. Tramtibum 2. Bencana 3. Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KONSTRUKSI UU 23/2014 TENTANG PEMDA
Urusan Pemerintahan
Absolut Konkuren (sbg. dasar pelaksanaan otonomi daerah)
Pemerintahan Umum (Kewenangan Presiden sbg Ka. Pemerintahan)
Gubernur atau Instansi Vertikal Wajib Pilihan
Yan Dasar Non Yan Dasar
1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. PU dan Penataan Ruang. 4. Perum Rakyat dan Kawasan Permukiman. 5. Trantibum dan Linmas. 6. Sosial.
Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi
1. Tenaga kerja 2. Lingkungan
Hidup 3. Perhubungan 4. Dst…
Pelayanan yg secara konstitusional berhak diterima warga negara secara minimal
PP 2/2018 TTG SPM
PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS
SUB URUSAN BENCANA
NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1 BENCANA PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA
PASAL 18 UU No. 23 TAHUN 2014 (1) PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MEMPRIORITASKAN PERLAKS URUSAN PEMERINTAH WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 11 AYAT(3).
(2) PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERPEDOMAN PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT.
(3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
PASAL 298 UU No. 23 TAHUN 2014 (1) BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENDANAI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TERKAIT PELAYANAN DASAR YANG DITETAPKAN DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
(2) BELANJA DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERPEDOMAN PADA STANDAR TEKNIS DAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
JENIS PELAYANAN DASAR SPM SUB-URUSAN BENCANA
PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
PASAL 9 ayat (3) huruf b,c,d PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
PROVINSI : 34 KABUPATEN : 416 KOTA : 98
IMPLEMENTASI SPM SUB URUSAN BENCANA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
LANGKAH KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA
A. Penyusunan Kajian Risiko Bencana; dan B. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan
bencana (per jenis bencana); 1. Pemberian informasi bencana melalui media sosial dan
media KIE/wahana Multimedia; 2. Pengadaan dan pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan
Informasi Publik per jenis bencana.
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN A. Penyusunan
dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal
Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal
Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun
Rumus: X = Kemajuan pekerjaan
dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen
KRB lengkap dan sudah disahkan
Indikator Kinerja: X Y
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar x 100%
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN B. Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana
Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
Target: 100% (seratus persen) selama satu satu tahun
Rumus: X = Jumlah Penduduk di kawasan
rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
LANGKAH KEGIATAN
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
A. Penyusunan rencana penanggulangan bencana B. Pembuatan rencana kontinjensi C. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
1. Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur; 2. Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara.
D. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 1. Simulasi dalam ruang (table top exercise); 2. Gladi lapang.
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN A. Penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi
Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal
Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun
Rumus: X = Kemajuan pekerjaan
dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen
RPB lengkap dan sudah disahkan
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar x 100% X
Y
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN B. Pembuatan
Rencana Kontinjensi (Renkon)
Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi
Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal
Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun
Rumus: X = Kemajuan pekerjaan
dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen
Renkon lengkap dan sudah disahkan
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar x 100% X
Y
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
C. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
Sasaran: Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang menangani sub urusan bencana
Indikator: Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan
Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun
Rumus: X = Jumlah aparatur dan
Warga Negara yang ikut pelatihan
Y = Jumlah apatur dan Warga Negara secara keseluruhan
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
D. Gladi kesiap- siagaan terhadap bencana
Sasaran: Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan bencana
Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan
Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun
Rumus: X = Jumlah Warga Negara
yang ikut pelatihan Y = Jumlah Warga Negara
dalam wilayah rawan bencana
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
LANGKAH KEGIATAN (Lanjutan) PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA
E. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 1. Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap
bencana 2. Penyediaan sarana prasana operasional dan kesiapsiagaan
bencana 3. Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast 4. Penyediaan obat-obatan dan vaksin 5. Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi 6. Penyediaan peralatan kesehatan 7. Penyediaaan peralatan laboratorium 8. Penyediaan layanan biosekuriti 9. Penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan
sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat F. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana 1. Penyediaan peralatan penyelamatan diri
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
E. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
Sasaran: Tersedianya layanan Pusdalops penanganan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana
Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun
Rumus: X = Jumlah Warga Negara
yang mendapat layanan Pusdalops
Y = Jumlah Warga Negara dalam cakupan bencana
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
F. Penyediaan peralatan pelindung dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Sasaran: Tersedianya peralatan pelindung terhadap bencana
Indikator: Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan pelindung
Target: 100% (seratus persen) paling lama satu tahun
Rumus: X = Jumlah Warga Negara
yang mendapat peralatan pelindung
Y = Jumlah Warga Negara dalam cakupan bencana
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
LANGKAH KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
A. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas; 1. Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/ wabah
(zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium;
2. Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas);
3. Tindakan cepat penanganan epidemi/ wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/ isolasi/pengebalan/ pengobatan/komunikasi risiko).
B. Respon cepat darurat bencana 1. Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status
darurat bencana
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
A. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)
Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun
Rumus: X = Jumlah kecepatan
respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB
Y = Jumlah seluruh penetapan status KLB
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
B. Respon cepat darurat bencana
Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 7 hari Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 7 hari untuk setiap status darurat bencana (%)
Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun
Rumus: X = Jumlah kecepatan respon
kurang dari 7 hari untuk setiap penetapan darurat bencana
Y = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
LANGKAH KEGIATAN (Lanjutan) PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
C. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 1. Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan
darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat) D. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
1. Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi;
3. Operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
4. Laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana.
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
C. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh Pusdalops PB dalam penyiapan petugas penanganan darurat
Indikator: Persentase (%) jumlah petugas lapangan penanganan darurat bencana
Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun
Rumus: X = Jumlah petugas
lapangan pelaksana penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Y = Perkiraan jumlah keseluruhan pelaksana penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
No. SUB KEGIATAN SASARAN/INDIKATOR KINERJA CARA MENGHITUNG KETERANGAN
D. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
Sasaran: Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana
Target: 100% (seratus persen) selama satu tahun
Rumus: X = Jumlah korban yang
berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi bencana
Y = Perkiraan jumlah keseluruhan dari korban bencana
Indikator Kinerja:
Merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
x 100% X Y
TERIMA KASIH