IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA …
Transcript of IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA …
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI
KELURAHAN PADANG BULAN KECAMATAN MEDAN BARU KOTA
MEDAN
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara
OLEH
ANGGI PRATIWI
NIM : 160903040
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
i
ABSTRAK
Program Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan inovasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di tingkat kampung dalam rangka mewujudkan keluarga kecil
berkualitas. Kampung KB yang sudah terbentuk di Indonesia belum sepenuhnya
diisi dengan kegiatan-kegiatan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
implementasi program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan
Medan Baru Kota Medan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera
Utara, Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB Kelurahan Padang Bulan, lintas
sektor dan masyarakat Kelurahan Padang Bulan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Untuk menjamin kebenaran informasi, penulis menggunakan
triangulasi metode dan triangulasi data.
Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi program
berhasil apabila pemerintah, pokja, lintas sektor dan masyarakat berperan dan
bekerjasama dengan maksimal. Keberadaan Kampung KB di Kelurahan Padang
Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan sudah memberikan manfaat kepada
masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurangnya sumber daya manusia
yang berkualitas dan kurangnya kerjasama dengan lintas sektor. Masyarakat juga
minim pemahaman akan Program Kampung KB yang berdampak terhadap
partisipasi masyarakat, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung
pelaksanaan program Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Program, Kampung KB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ii
ABSTRACT
Family Planning Village program is an innovation issued by the
government which aims to improve the quality of life of the community at the
village level in order to create quality small families. Kampung KB that has been
formed in Indonesia is not yet fully filled with integrated activities aimed at
improving the quality of life of the community. The purpose of this study was to
describe the implementation of the Kampung KB program in Padang Bulan
Village, Medan Baru District, Medan City.
The research method used is qualitative descriptive research method by
collecting data through interviews, observation, and documentation. As for the
informants in this study include representative of the National Population and
Family Planning Agency (BKKBN) of North Sumatra, Working Group (Pokja) of
Padang Bulan Kampung KB across sectors and communities of Padang Bulan
Village. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data
presentation and conclusion drawing. To ensure the correctness of the
information, the author uses triangulation methods and data triangulation.
Based on the research findings, it can be seen that how the program
implementation was successful if the government, working groups, cross-sectoral
and community roles and work maximally. The existence of Kampung KB in
Padang Bulan Village, Medan Baru District, Medan City has provided benefits to
the community, but in its implementation there is still a lack of quality human
resources and a lack of cross-sectoral cooperation. The community also lacks
understanding of the Kampung KB Program which has an impact on community
participation, as well as facilities and infrastructure that have not supported the
implementation of the Kampung KB program in Padang Bulan Village.
Keywords: Public Policy, Program Implementation, Kampung KB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan Rahmat, Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.”
Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan di Program
Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sumatera Utara, dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik.
Semoga Rahmat dan Karunia dari Allah SWT selalu mengalir dan menyertai
penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah ini.
Pada kesempatan ini, penulis akan mempersembahkan skripsi ini kepada
kedua orang tua penulis yaitu Ibunda Almh Sri Murniati dan Ayahanda Paino
yang tiada henti untuk memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
Terima kasih untuk doa, kasih sayang, nasehat, dan dukungan secara moril
maupun materil yang telah diberikan untuk membesarkan dan mendidik penulis.
Sebagai suatu karya ilmiah, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan dan pengalaman
penulis dalam menyusun karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengaharapkan
adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.
Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan,
bantuan, bimbingan, dan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu penulis
mengucapkan terimakasih kepada kepada:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iv
1. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si selaku Rektor Universitas Sumatera
Utara
2. Bapak Drs. Hendra Harahap, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Tunggul Sihombing, MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Asima Yanty Siahaan, MA selaku sekretaris Program Studi
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Februati Trimurni, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi
Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi
kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Arlina, SH., M.Hum selaku Ketua Penguji dan Bapak Rudi Kristian P. M.,
S.Sos, M.A selaku Penguji Tamu pada sidang meja hijau penulis yang telah
banyak memberikan saran terhadap skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU yang
telah memberikan begitu banyak ilmu kepada penulis selama masa
perkuliahan yang bermanfaat dan berguna bagi penulis sekarang dan nanti.
8. Kak Dian dan Bang Suhendri selaku staf Program Studi Ilmu Administrasi
Publik FISIP USU yang selalu bersedia membantu pengurusan administrasi
penulis selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Anggi F. Saufi Lubis, Annisa Fatin S.
Siregar, Avni Rahmi Putri, Chika Anita Vera Tarigan, Dinda Ainayah, Fadilla
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
v
Salwa, Radita Paradila, dan Shania Fahira Rusdi yang selama perkuliahan
selalu mengisi hari-hari penulis setiap waktu dan terima kasih untuk segala
manis pahit dunia kampus yang sudah kita lewati bersama selama ini. Semoga
kita semua menjadi orang-orang yang sukses dan semoga persahabatan kita
terus terjalin sampai tua nanti.
10. Teman seperjuangan saat PKL di Samosir Muhammad Farhan Rizki, Fakhri
Khalid, Muhammad Iqbal, Radita Paradila, Shania Fahira Rusdi, Asnita
Leliarta Simanullang dan Yessica Permatasari Purba yang telah memberikan
pengalaman baru dan sangat berkesan bagi penulis. Terimakasih atas
kebersamaan yang berawal dari PKL ini kemudian berlanjut sampai sekarang
dan semoga sampai nanti.
11. Teman sekos Intan Nurpaula Sitorus dan Cut Reza Utami yang selalu
menemani penulis saat suka dan duka.
12. Sahabat tercinta Putri Rizki dan Ade Shifa Putri Hilman yang telah menemani
penulis dan terimakasih atas suka duka yang pernah kita lewati.
13. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik stambuk 2016 yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan.
Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun
untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih.
Medan, 14 April 2021
Anggi Pratiwi
NIM: 160903040
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan masalah 10
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1 Kebijakan Publik ................................................................................ 12
2.1.1 Proses Kebijakan Publik .................................................................. 14
2.2 Implementasi Program 16
2.2.1 Pengertian Implementasi 16
2.2.2 Pengertian Program 17
2.2.2.1 Program Kampung KB 18
2.2.2.2 Tujuan Program Kampung KB 20
2.2.2.3 Ruang Lingkup dan Sasaran Program Kampung KB 21
2.2.2.4 Langkah-Langkah Pembentukan Kampung KB 21
2.2.2.5 Sumber Pembiayaan Kampung KB 23
2.2.3 Implementasi Program 24
2.2.3.1. Organisasi 25
2.2.3.2. Interpretasi 28
2.2.3.3. Penerapan 30
2.3 Definisi Konsep 31
2.4 Hipotesis Kerja 31
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vii
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Bentuk Penelitian 33
3.2 Lokasi Penelitian 35
3.3 Informan Penelitian 35
3.4 Teknik Pengumpulan Data 38
3.5 Teknik Analisis Data 40
3.6 Validitas Data 41
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 44
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Padang Bulan 44
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis 44
4.1.2 Visi dan Misi 44
4.1.3 Demografi 45
4.1.3.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Keluarga 46
4.1.3.2 Penduduk Berdasarkan Usia 46
4.1.3.3 Penduduk Berdasarkan Suku dan Agama 47
4.1.3.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 48
4.1.4 Stuktur Organisasi Kelurahan Padang Bulan 48
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi 49
4.1.5.1 Lurah 50
4.1.5.2 Sekretaris Lurah 50
4.1.5.3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan 51
4.1.5.4 Kepala Seksi Pembangunan 52
4.1.5.5 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 53
4.1.6 Fasilitas Umum di Kelurahan Padang Bulan 54
4.1.7 Sarana Pendidikan 55
4.1.8 Sarana Peribadatan/ Rumah Ibadah 55
4.1.9 Kawasan Pertokoan dan Swalayan 56
4.2 Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan
Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan 57
4.2.1 Organisasi 59
4.2.2 Interpretasi 74
4.2.3 Penerapan 81
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
viii
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 92
5.1 Kesimpulan 92
5.2 Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 96
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Matriks Informan 36
Tabel 4.1 Komposisi Penduduk 46
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 48
Tabel 4.5 Fasilitas Umum Kelurahan Padang Bulan 54
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan 55
Tabel 4.7 Sarana Peribadatan di Kelurahan Padang Bulan 55
Tabel 4.8 Jumlah Swalayan/ Minimarket 56
Tabel 4.9 Jadwal Kegiatan Kampung KB Kelurahan Padang Bulan 82
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Persentase Pembentukan Kampung KB Tahun 2018 Menurut Provinsi 5
Gambar 1.2 Jumlah dan Distribusi Kampung KB di Indonesia Tahun 2019 6
Gambar 1.3 Persentase Partisipasi Keluarga dalam Kelompok Kegiatan 9
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Padang Bulan 49
Gambar 4.2 Hasil Pertemuan Forum Musyawarah Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan pada bulan Juni 2019 63
Gambar 4.3 Surat Edaran Walikota Medan Tentang Intervensi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kota Medan dalam Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga di Kampung
KB 64
Gambar 4.4 Struktur Pokja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan 66
Gambar 4.5 Struktur Pengurus Kampung KB 67
Gambar 4.6 Rumah Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan 71
Gambar 4.7 Pelaksanaan Program Kampung KB di Rumah Data Kependudukan
Kelurahan Padang Bulan 72
Gambar 4.8 Materi Penyuluhan Pembangunan Keluarga Lansia 75
Gambar 4.9 Website Kampung KB Padang Bulan 91
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Pedoman Observasi
Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi
Lampiran 3. Pedoman Wawancara
Lampiran 4. Transkrip Observasi
Lampiran 5. Transkrip Dokumentasi
Lampiran 6. Transkrip Wawancara
Lampiran 7. Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara-negara berkembang selalu mengalami masalah utama yakni
masalah pembangunan, dimana salah satu poin masalah pembangunan yaitu
jumlah penduduk yang besar dengan kualitas hidup yang rendah. Indonesia
sebagai salah satu negara berkembang memiliki kebijakan dan program
kependudukan yang selama ini sangat berupaya untuk mengelola pertumbuhan
penduduk. Upaya tersebut dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB).
Program KB pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan
peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan
kelahiran dan pembinaan ketahanan keluarga yang akan memberikan kontribusi
dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga
kecil bahagia sejahtera. Program KB di Indonesia sejak tahun 1970 dinilai
berhasil karena angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) pada waktu
itu turun dari 5,6 persen menjadi 2,6 persen (Voaindonesia.com,
https://www.voaindonesia.com/a/pakar-kependudukan-program-kb-di-indonesia-
sedikit-mengendur/5413912.html, diakses pada 26 Oktober 2020).
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, program KB tidak lagi dilaksanakan sentralistik di bawah koordinasi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), melainkan
didesentralisasikan kepada daerah. Jadi, kabupaten/kota memiliki kemandirian
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
dalam menangani masalah KB, termasuk urusan anggaran dan personilnya
(Purwaningsih, 2012:113).
Akibat dari ditetapkannya kebijakan desentralisasi, selain berkurangnya
jumlah institusi pengelola KB, kualitas tenaga pengelola dan pelaksana program
KB di tingkat lapangan juga menurun karena banyak yang dimutasi atau pensiun.
Suyono Hadinoto selaku Direktur Analisis Dampak Kependudukan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan
“kita (Pemerintah Pusat) sudah tidak bisa memerintahkan ke tingkat
bawah. Itu dibutuhkan leader yang kuat di tingkat provinsi untuk
menerapkan program KB tersebut," tuturnya. Lebih lanjut Suyono
menjelaskan bahwa dengan adanya penerapan otonomi daerah, banyak
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berkurang. Ini
disebabkan banyak yang pindah ke tempat lain dan mutasi yang dilakukan
oleh pimpinan daerah terhadap pimpinan dinas itu sangat tinggi. Ditambah
belum semua Bupati memiliki perhatian terhadap program KB. Ada juga
daerah yang merasa daerahya luas malah ingin tambah penduduk
(Liputan6.com, https://www.liputan6.com/health/read/359124/alasan-
program-kb-zaman-orba-sukses, diakses pada 27 September 2020).
Meski pemerintah telah mengeluarkan program KB, namun program
tersebut mengalami penurunan dengan berbagai persoalan, mulai dari pencapaian
peserta KB yang mengalami penurunan, kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya program tersebut sebagai keperluan kesehatan serta kesejahteraan di
masa yang akan datang, dan juga melemahnya peran BKKBN pasca reformasi.
Hambatan dalam pelaksanaan program KB terjadi pada tingkat daerah, kelurahan,
atau bahkan dari masyarakat itu sendiri. Pengetahuan yang minim terkait program
tersebut juga menjadikan timbulnya rasa kurang tertarik masyarakat untuk ikut
serta dalam program KB (Hariansejarah.id,
https://www.hariansejarah.id/2017/05/program-keluarga-berencana-kb-pada-
masa-orde-baru.html, diakses pada 27 September 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
BKKBN merupakan salah satu lembaga non kementerian yang mendapat
mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita)
Pemerintahan periode 2015-2019. Dalam upaya mewujudkan agenda prioritas
tersebut, BKKBN harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional
2015-2019 (pada Dimensi Pembangunan Manusia) dengan fokus penggarapan
pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental)
untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui kerangka kerja Program KKBPK
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk mensukseskan Agenda
Prioritas dan Dimensi Pembangunan Nasional melalui pelaksanaan Program
KKBPK secara utuh dan menyeluruh di seluruh tingkatan wilayah (Petunjuk
Teknis Kampung KB:2016).
Peran BKKBN tidak hanya fokus dalam kerangka kerja Program KKBPK,
tetapi juga perlu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai
permasalahan program yang harus dihadapi saat ini. Beberapa permasalahan yang
perlu mendapat perhatian khusus antara lain stagnasi pencapaian program dan
semakin melemahnya implementasi Program KKBPK di lini lapangan.
Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak
Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan inovasi strategis
penguatan Program KKBPK yaitu Program Kampung Keluarga Berencana
(Kampung KB).
Kampung KB merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo agar manfaat Program KKBPK dapat lebih dirasakan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
secara langsung oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah miskin, padat
penduduk, kurang memiliki akses kesehatan dan pendidikan, terpencil, pesisir,
kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah. Kampung KB merupakan satuan
wilayah setingkat desa/kelurahan atau yang setara dengan kriteria tertentu di mana
terdapat keterpaduan antara program KKBPK dan program pembangunan sektor
terkait lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan
masyarakat. Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda
prioritas pembangunan nawacita ketiga, kelima, dan kedelapan. Nawacita ketiga
yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan
kualitas hidup masyarakat serta nawacita kedelapan yaitu melakukan revolusi
karakter bangsa (Panduan Pengelolaan Kampung KB Bagi Tenaga Lini Lapangan,
2019:9).
Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB (2016:18) ada beberapa kriteria
dalam pembentukan Kampung KB. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung
harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan
Keluarga Sejahtera (KS) I di atas rata-rata KPS dan KS I tingkat desa dimana
kampung tersebut berada. Selain itu, kriteria utama lainnya adalah pencapaian KB
di desa tersebut sangat rendah. Dalam hal kriteria wilayah, setiap Kampung KB
harus memenuhi salah satu unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung
pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran
kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah
perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata dan tingkat kepadatan penduduk
yang tinggi, sehingga tidak semua kampung dijadikan Kampung KB.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
Manfaat Kampung KB selain dapat mengentaskan kemiskinan, juga
mendekatkan pembangunan kepada masyarakat karena program ini melibatkan
semua sektor pembangunan. Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara
soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat
agar berperan nyata dalam pembangunan. Dalam Kampung KB terdapat beberapa
ruang lingkup seperti yang disebutkan dalam Petunjuk Teknis Kampung KB
(2016:9) yaitu ruang lingkup kependudukan; ruang lingkup keluarga berencana
dan kesehatan reproduksi; ruang lingkup ketahanan keluarga dan pemberdayaan
keluarga (pembangunan keluarga); serta ruang lingkup kegiatan lintas sektor
(bidang pemukiman, sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan
perlindungan anak dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah
Kampung KB)
Gambar 1.1 Persentase Pembentukan Kampung KB Tahun 2018
Menurut Provinsi
Sumber: Laporan Akhir Kampung KB 2018
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
Berdasarkan Laporan Akhir Kampung KB 2018, jumlah Kampung KB
sampai dengan Desember 2018 sudah mencapai 13.679 Kampung KB yang
tersebar diseluruh Indonesia. Berdasarkan Gambar 1.1 di atas tampak bahwa rata-
rata pembentukan Kampung KB di Indonesia yaitu 86 persen. Tetapi, masih
banyak provinsi yang berada di bawah rata-rata target pembentukan Kampung KB
seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur,
Kepulauan Riau, Maluku Utara, Papua, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jambi, dan
Papua Barat.
Gambar 1.2 Jumlah dan Distribusi Kampung KB di Indonesia Tahun
2019
Sumber: Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN:2020
Jumlah Kampung KB sampai dengan Desember 2019 sudah mencapai
15.441 Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika memperhatikan
sebaran Kampung KB menurut target per provinsi seperti Gambar 1.2, terdapat 12
provinsi yang belum mencapai target pembentukan yang ditandai dengan warna
merah muda. Meskipun pembentukan Kampung KB tiap tahun terus meningkat,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
akan tetapi sampai akhir tahun 2019 masih ada beberapa provinsi yang belum
mencapai target salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara.
Pembentukan Kampung KB di seluruh Indonesia mengalami beberapa
kendala. Tahun 2017, lebih dari 516 Kampung KB yang sudah terbentuk belum
seluruhnya diisi dengan kegiatan terpadu. Kegiatan terpadu berupa pelaksanaan
membangun wilayah Kampung KB yang sejahtera. Hal ini dikarenakan sasaran
utama pembentukan Kampung KB di daerah-daerah yang belum menyasar
penggunaan KB dan daerah kumuh. Beberapa daerah belum efektif
pelaksanaannya karena tidak diisi dengan kegiatan terpadu, artinya masyarakat
masih belum mendapatkan manfaat dari keberadaan Kampung KB
(https://www.liputan6.com/health/read/2994295/kendala-terbentuknya-kampung-
kb-di-daerah, diakses pada 28 Januari 2020).
Kendala lainnya adalah masalah pengorganisasian yaitu pemerintah daerah
setempat tidak bisa mempersatukan dinas-dinas terkait, misal dinas kependudukan
dan dinas kesehatan, padahal dalam membangun Kampung KB harus bermitra
baik dengan dinas lainnya.
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Ir. Hj.
Ambar Rahayu, MNS dari BKKBN mengungkapkan kendala Kampung
KB. "Pemerintah daerah setempat tidak bisa mempersatukan dinas-dinas
terkait lain, misal dinas kependudukan dan dinas kesehatan. Padahal,
membangun Kampung KB harus bermitra baik dengan dinas lainnya."
Selain itu, persoalan anggaran juga menjadi kendala. BKKBN sedang
mengupayakan kebutuhan alokasi dana dengan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, agar alokasi dana ikut
mendukung program Kampung KB (Liputan6.com,
https://www.liputan6.com/health/read/2994295/kendala-terbentuknya-
kampung-kb-di-daerah, diakses pada 28 Januari 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
Salah satu permasalahan pengelolaan Kampung KB di Indonesia adalah
pengorganisasian. Dalam hal pengelolaan Kampung KB, pengorganisasian
diwujudkan kedalam susunan Kelompok Kerja (Pokja). Sebagian besar pemilihan
pokja kurang memperhatikan tentang potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang
ada, sehingga banyak SDM potensial yang belum terlibat dalam kepengurusan
Kampung KB. Permasalahan lainnya adalah sebagian pokja Kampung KB, belum
paham tentang tugas dan fungsi mereka dalam kepengurusan. Hal ini juga
berdampak kepada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (Laporan Akhir
Kampung KB 2019).
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BKKBN Perwakilan Sumatera Utara 2019, indikator persentase Kampung KB
yang telah memiliki Pokja Kampung KB di Sumatera Utara masih dalam kategori
“cukup”. Dari 65 target Pokja Kampung KB tetapi yang terealisasi hanya 41
Pokja Kampung KB di Sumatera Utara. Tidak tercapainya target pengelolaan ini
disebabkan oleh para petugas Penyuluh KB yang mendampingi Kampung KB
sebagian besar tidak paham dalam penggunaan Information Technology (IT),
misalnya dalam pelaporan Kampung KB menggunakan aplikasi website Kampung
KB.
Salah satu Kampung KB yang dicanangkan di Provinsi Sumatera Utara
adalah Kampung KB Padang Bulan. Kampung KB Padang Bulan terpilih sebagai
Kampung KB dikarenakan teletak di daerah pinggiran sungai dan padat penduduk
serta banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB. Jumlah PUS yang ikut
serta dalam ber-KB sebanyak 680 jiwa sedangkan yang tidak ikut serta ber-KB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
sebanyak 534 jiwa. Hal ini sudah sesuai dengan kriteria dalam pembentukan
Kampung KB, maka dapat dibentuk Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan
(Kampungkb.bkkbn.go.id, http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3323, diakses pada
29 Oktober 2020).
Gambar 1.3 Persentase Partisipasi Keluarga dalam Kelompok Kegiatan
Sumber:Kampungkb.bkkbn.go.id, http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3323, diakses
pada 29 Oktober 2020
Pelaksanaan program Kampung KB dalam ruang lingkup ketahanan keluarga
dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga) di Kelurahan Padang Bulan
masih belum berjalan dengan baik. Kampung KB Kelurahan Padang Bulan belum
memiliki Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kegiatan-
kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina
Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
(PIK-R/M) dilakukan tetapi masih jauh dari yang diharapkan, terbukti dari persentase
keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tersebut sesuai Gambar 1.3 di atas
masih sangat rendah.
Dari hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti merasa perlu untuk
melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan program Kampung KB di
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Keluarga yang memiliki Balita: 52
Keluarga yang memiliki Remaja: 315
Keluarga yang memiliki Lansia: 219
BKB
BKR
BKL
UPPKS
PIK-R/M
48,08%
10,16%
10,05%
0%
3,72%
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
10
Kelurahan Padang Bulan. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Implementasi
Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan
Medan Baru Kota Medan”
1.2 Rumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penulisan dibutuhkan untuk memudahkan
penulis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar
belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah “bagaimana
implementasi program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan”
1.3 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai
atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus tentang pengetahuan
empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan
penelitian yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang
ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain :
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi
perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah
dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11
pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik khususnya yang berkaitan
dengan implementasi program Kampung KB
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan
saran pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal memahami dan
memberikan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan
implementasi program Kampung KB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kebijakan Publik
Kebijakan publik didefinisikan oleh Eyestone (dalam Wahab, 2012:13)
sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Secara luas,
Dunn (2014:132) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pola
ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat
oleh badan atau kantor pemerintah. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat
dinyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hubungan pemerintah dengan
lingkungannya yang saling tergantung dengan pilihan-pilihan, termasuk pilihan
untuk tidak bertindak.
Menurut Mulyadi (2016:1) kebijakan publik merupakan salah satu dimensi
pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Kebijakan publik dianalogikan
fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen
ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh
birokrasi, serta pihak swasta dan masyarakat. Dalam hal ini dapat dinyatakan
bahwa kebijakan publik memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara.
Kebijakan memang menjadi ranah yang amat berbau kekuatan untuk
saling mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Friedrich (dalam
Winarno, 2014:16) memberikan pengertian kebijakan sebagai:
“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan
tertentu.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
13
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah mengalami hambatan atau kesulitan dalam pencapaian tujuan tertentu
dan ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan
merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun
kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa
yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.
Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003:3) kebijakan publik terdiri dari
lima komponen yaitu goals atau tujuan yang diinginkan, plans (proposal) yaitu
pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan, programme (program) yaitu
upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, decision (keputusan) yaitu
tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan
mngevaluasi program, dan effect yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja
atau tidak, primer atau sekunder). Pendapat ini menegaskan bahwa kebijakan
publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dan bukanlah merupakan
tindakan yang serba acak atau kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
Abidin (2012:193) menyatakan bahwa tujuan dari suatu kebijakan
dianggap baik apabila tujuannya :
1. Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh aksi yang sehat.
Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia,
dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung
tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
2. Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut
kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak
pihak.
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis,
asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas
suatu kebijakan.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu
kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak
benar atau sudah kadaluarsa
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
14
Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor
atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang kependudukan,
pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di
samping itu, dilihat dan hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional,
regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah provinsi,
peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.
2.1.1 Proses Kebijakan Publik
Ada beberapa tahapan dalam kebijakan publik menurut Dunn (dalam
Winarno, 2014:28-30) adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting)
Masalah-masalah publik berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk
dalam agenda kebijakan. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan
masalah pada agenda publik. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda
kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak
disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus
bahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu
yang lama.
2. Tahap Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh
para pembuat kebijakan dan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan
(policy alternativenes/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan
masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15
diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan
bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
3. Tahap Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)
Tahap adopsi kebijakan ini merupakan pengadopsian salah satu alternatif
kebijakan dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para
perumus kebijakan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara
direktur lembaga atau putusan peradilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)
Kebijakan yang telah diambil oleh para perumus kebijakan kemudian
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya
finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan
saling bersaing. Beberapa kebijakan publik mendapat dukungan dari para
pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang
oleh para pelaksana.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
Tahap ini digunakan untuk menilai atau mengevaluasi kebijakan yang
telah dijalankan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih
dampak yang diinginkan, yang memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi
dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah
mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa tahap-tahap
kebijakan mulai dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi kebijakan, tahap
adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
16
merupakan suatu proses yang saling berkaitan. Antara tahapan yang satu dengan
yang lainnya saling berkesinambungan untuk dapat menghasilkan suatu kebijakan
yang baik dan bermanfaat terhadap kehidupan bernegara.
Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-
tindakan yang dilakukan dengan program maupun proyek. Kebijakan selalu
berhubungan dengan bagaimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan
tersebut telah ditentukan sebelumnya secara spesifik dan kebijakan tersebut
dicapai melalui program atau proyek tertentu.
2.2 Implementasi Program
2.2.1 Pengertian Implementasi
Implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan
publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Ripley dan Franklin (dalam
Winarno, 2014:148) implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-
undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan
(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).
Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2012:135),
implementasi artinya memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Sesudah suatu program
dirumuskan dan kemudian disahkan, maka selanjutnya melakukan suatu tindakan
untuk mencapai tujuan dari program tersebut.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
17
Meter dan Horn (dalam Winarno, 2014:102) mendefinisikan implementasi
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-
kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.
Individu-individu (kelompok-kelompok) yang kemudian disebut badan-badan
pemerintah tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang
membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan
pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari
Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk
memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak
dilakukan
Dari pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa implementasi adalah suatu
tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang
baik pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.2.2 Pengertian Program
Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan
yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan
merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan
implementasi. Menurut Manila (2006:43), program akan menunjang
implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek yaitu adanya
tujuan yang ingin dicapai, adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil
dalam mencapai tujuan itu, adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan
prosedur yang harus dilalui, adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan dan
adanya strategi dalam pelaksanaan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
18
Menurut Bintoro (2006 :181) suatu program yang baik harus memiliki ciri-
ciri yaitu tujuan yang dirumuskan secara jelas, penentuan peralatan yang terbaik
untuk mencapai tujuan tersebut, suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten
atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif
mungkin, pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-
keuntungan yang diharapakan akan dihasilkan program tersebut, hubungan
dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan
lainnya karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri serta berbagai upaya
dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain
untuk melaksanakan program tersebut.
2.2.2.1 Program Kampung KB
Amanat Presiden RI, Joko Widodo yang disampaikan tanggal 29
September 2015 agar BKKBN dapat menyusun suatu kegiatan/program
percepatan peningkatan kualitas manusia melalui Pembangunan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terintegrasi dengan
program pembangunan lainnya. Merespon cepat amanat tersebut, dibawah
koordinasi Kemenko PMK, BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri
mengeluarkan Surat Edaran pembentukan Kampung KB.
Menurut petunjuk teknis Kampung KB (2016:5), Kampung KB adalah
satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu
dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta sektor terkait yang dilaksanakan secara
sistemik dan sistematis. Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk
dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
19
utuh di lini lapangan yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN dan
bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan
pemerintahan terendah (sesuai prasyarat penentuan lokasi kampung KB) di
seluruh kabupaten dan kota.
Kampung KB merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah
(top down) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (bottom up) untuk
mewujudkan keluarga kecil berkualitas. BKKBN membentuk Kampung KB di
wilayah-wilayah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dalam
pelaksanaannya diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengisi struktur
Pokja Kampung KB maupun untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di
Kampung KB. Masyarakat dituntut aktif dalam pembangunan wilayahnya
termasuk mengusulkan kebutuhan-kebutuhan wilayahnya kepada pemerintah.
Masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan, pemerintah hanya
memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat dapat memberikan partisipasi
aktifnya dalam pembangunan (Alisyahbana, 2003:98).
Program Kampung KB memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
dan memiliki prasyarat wajib yang harus dipenuhi dalam pembentukannya. Dalam
memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB perlu
adanya kriteria dalam pembentukan Kampung KB. Program Kampung KB juga
memiliki beberapa ruang lingkup kegiatan, dan juga sasaran dari program
tersebut.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
20
2.2.2.2 Tujuan Program Kampung KB
Menurut petunjuk teknis Kampung KB (2016:6-7), terdapat dua tujuan
program Kampung KB yaitu:
1. Tujuan Umum
Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara
melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan
keluarga kecil berkualitas.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus Kampung KB adalah meningkatkan peran Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Lembaga non Pemerintah dan swasta dalam
memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat
agar turut berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat
melalui:
a. Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga
b. Peningkatan jumlah peserta KB aktif (CU/PUS)
c. Peningkatan jumlah peserta KB MKJP
d. Peningkatan jumlah peserta KB pria
e. Penurunan angka unmet need
f. Peningkatan Partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam Bina
Keluarga Balita (BKB)
g. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR
h. Peningkatan partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL
i. Peningkatan partisipasi lansia dalam BKL
j. Peningkatan partisipasi remaja dalam PIK
k. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan
l. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
m. Peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat
n. Peningkatan status sosial ekonomi
o. Peningkatan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah
p. Peningkatan lingkungan dan pemukiman yang sehat
q. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait
Tujuan Kampung KB baik secara umum maupun khusus adalah untuk
memberdayakan masyarakat melaui berbagai macam program yang mengarah
pada upaya mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat ke arah yang
lebih baik. Diharapkan, kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat
sejajar dengan daerah lainnya yang sudah lebih baik.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
21
2.2.2.3 Ruang Lingkup Dan Sasaran Program Kampung KB
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB menurut petunjuk
teknis Kampung KB (2016:9) meliputi:
1. Kependudukan;
2. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan
Keluarga).
4. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi,
Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah
Kampung KB).
Kegiatan-kegiatan di atas merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan
setiap Kampung KB. Kegiatan-kegiatan inilah yang hasilnya merupakan sasaran
atau tujuan dari kampung KB itu sendiri. Apabila seluruh kegiatan dapat
terlaksana dengan baik, maka akan tercapai tujuan dari Kampung KB itu sendiri.
Menurut pedoman pengelolaan Kampung KB (2017:13), sasaran
Kampung KB terbagi menjadi dua yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak
langsung. Sasaran langsung meliputi keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS),
masyarakat, balita, remaja dan lansia. Sasaran tidak langsung meliputi tokoh-
tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (PPKBD, Sub-PPKBD, DKM,
Organisasi Pemuda, dsb) dan petugas lapangan dan provider.
2.2.2.4 Langkah-Langkah Pembentukan Kampung KB
A. Perencanaan Program Dan Kegiatan Kampung KB
Perencanaan program dan kegiatan dalam Kampung KB dikoordinasikan
oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan seluruh unsur di dalam
Struktur Organisasi Kampung KB (sesuai SK Bupati/Walikota) melalui Forum
Musyawarah atau inserting dalam forum-forum lain yang sesuai. Dokumen
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
22
Rencana Program dan Kegiatan Kampung KB direkap oleh Perwakilan BKKBN
Provinsi untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN dengan ditembuskan kepada
Direktorat Bina Lini Lapangan dan Biro Perencanaan BKKBN.
B. Tahapan Pembentukan Kampung KB
Pembentukan Kampung KB diawali dengan penyiapan beberapa hal
sebagai kelengkapan awal Perwakilan BKKBN Provinsi setelah suatu wilayah
telah ditentukan sebagai lokasi Kampung KB sesuai kriteria yang telah
ditentukan. Menurut Petunjuk Teknis Kampung KB (2016:25-28), hal-hal yang
perlu dipersiapkan adalah membangun komitmen, penyusunan profil wilayah,
penetapan wilayah sebagai Kampung KB serta penyediaan data dan informasi.
C. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB
Kampung KB dibentuk pada tingkatan wilayah Desa/Kelurahan atau
Dusun/Rukun Warga (RW) yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan wilayah
dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja
(Pokja) Kampung KB. Pembentukan Pokja/Pengurus Kampung KB bisa
dikembangkan dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang
diinginkan di wilayah masing-masing, namun tujuannya tetap mengacu pada
pelaksanaan 8 fungsi keluarga. Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB
(2017:18-19), susunan Pokja Kampung KB terdiri atas :
a. Pelindung/Penanggung Jawab : Kepala Desa/Lurah
b. Penasehat : BPD, Ketua TP-PKK, Desa/
Kelurahan, PB, PPKBD/Pos KB.
c. Ketua : Kepala Dusun/ Ketua RW / Tokoh
Masyarakat
d. Sekretaris : Sub-PPKBD/Sub-Pos KB
e. Bendahara : Pengurus PKK RW
f. Seksi-seksi :
1) Seksi Keagamaan : (dipilih)
2) Seksi Sosialisasi/ Pendidikan : (dipilih)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
23
3) Seksi Reproduksi : (dipilih)
4) Seksi Ekonomi : (dipilih)
5) Seksi Perlindungan : (dipilih)
6) Seksi Kasih Sayang : (dipilih)
7) Seksi Sosial Budaya : (dipilih)
8) Seksi Pembinaan Lingkungan : (dipilih)
Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:20), setelah warga
Desa/Kelurahan menyepakati pembentukan Kampung KB, maka Ketua/Pengurus
Pokja Kampung KB mengusulkan kepada Kepala Desa/Lurah/Camat untuk
mencanangkan dan mengukuhkan terbentuknya Kampung KB.
2.2.2.5 Sumber Pembiayaan Kampung KB
Prinsip pembiayaan Kampung KB diutamakan adalah menumbuhkan
partisipasi dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu prinsip pembiayaan
Kampung KB adalah dari oleh dan untuk warga Kampung KB itu sendiri. Namun
demikian, mengingat keterbatasan kemampuan warga masyarakat yang ada di
Kampung KB, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah
dalam mendukung pembiayaan Kampung KB melalui sumber-sumber yang legal.
Menurut Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:38-39), sumber-
sumber pembiayaan Kampung KB berasal dari:
1. Iuran warga Kampung KB.
2. APBDesa/Kelurahan.
3. APBD II.
4. APBN.
5. Alokasi Dana Desa
6. Dana Desa
7. Kemitraan/CSR (Coorpotation Social Responcibility) yaitu iuran atau
kepedulian perusahaan untuk pembangunan).
8. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
Sumber dana di atas yang akan digunakan dalam pelaksanaan Kampung
KB. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
24
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu dukungan dana dari warga
Kampung KB tersebut dan juga sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.
2.2.3 Implementasi Program
Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya
kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses
implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang
dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa
memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah
gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan
tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini
merupakan unsur ketiga dalam implementasi program, dimana organisasi maupun
perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam
proses implementasi (Riggs, 2005:54).
Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa implementasi program adalah
tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat
terhadap suatu program atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi
dan penerapan.
Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah
harus melakukan aksi atau tindakan berupa penghimpunan sumber dana dan
pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi
pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai
proses implementasi kebijakan (Ratminto, 2010:4). Untuk mengoperasionalkan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
25
implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi
program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.
Menurut Jones (1996: 296) penerapan program adalah suatu kegiatan yang
dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Terdapat tiga pilar dalam
aktivitas mengoperasikan program yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan.
Organisasi yaitu pembentukan dan penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta
metode untuk menjadikan program berjalan. Interpretasi yaitu menafsirkan agar
program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat,
dapat diterima dan dilaksanakan. Penerapan yaitu ketentuan rutin dari pelayanan,
pembayaran dan lainnya disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
2.2.3.1 Organisasi
Organisasi dalam konteks implementasi program menurut Jones
(1996:296) merupakan aktivitas pembentukan atau penataan kembali sumber
daya, unit-unit serta metode-metode yang diperlukan untuk menjadikan program
berjalan. Keberhasilan implementasi program adalah harus ada organisasi atau
lembaga yang melaksanakan. Hal ini juga dinyatakan oleh Robbins (2010:4)
sebagai berikut:
“Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar,
dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas
dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau
sekelompok tujuan”
Sumber daya merupakan aspek dasar dalam organisasi. Artinya
implementasi program bisa saja disalurkan secara tepat, jelas dan konsisten
namun para pelaksana lapangan yang minim sumber daya akan mendorong
program keluar dari rel efisiensi. Mengenai ketersediaan sumber daya, Edwards
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
26
(dalam Agustino 2014:151-152) mengemukakan sumber-sumber daya yang penting
dalam implementasi antara lain mencakup:
a. Staf
Sumber daya utama dalam implementasi adalah staf. Kegagalan yang
sering terjadi dalam implementasi program disebabkan oleh staf/pegawai yang
tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan adanya
persoalan implementasi program, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan
keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) di dalam
implementasi program atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh program itu
sendiri.
b. Informasi
Menurut Blumental (dalam Sedarmayanti 2001:36) informasi adalah data
yang dicatat, diklasifikasi, disusun, dihubungkan atau diinterpretasikan dalam
konteks untuk memandu makna. Dalam implementasi program, implementor
harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kurangnya pengetahuan
mengenai hal apa yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan program
menyababkan tertundanya pelaksanaan kewajiban atau bahkan kebuntuan
pelaksaaan.
c. Wewenang
Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan secara efektif. Maka kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi
bagi para semua pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara
politik. Ketika wewenang tidak nihil, maka kekuatan para implementor di mata
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
27
publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat juga menggagalkan proses implementasi
kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal
tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas sebuah
kewenangan. Di salah satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam
implementasi program; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala
wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau
kelompoknya.
d. Fasilitas
Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi program.
Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus
dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi
tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi
program tersebut tidak akan berhasil.
Staf, informasi, wewenang dan fasilitas merupakan sumber daya penting
dalam organisasi untuk mengimplementasikan program. Selanjutnya menurut
Jones (1996:296) dalam organisasi untuk pelaksanaan program yaitu adanya unit-
unit. Unit-unit organisasi merupakan bagian dari unit besar yakni struktur.
Handoko (2011:169) mengatakan bahwa:
“Struktur adalah mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi
dikelola. Dalam struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan
pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau
posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas
wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam suatu
organisasi.”
Struktur bertujuan untuk mengorganisir pekerjaan diantara anggota-
anggota organisasi sehingga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan untuk
mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Akan tetapi, perlunya pengawasan dalam
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
28
pelaksanaan program berupa peraturan yang telah ditetapkan. Aspek selanjutnya
dalam organisasi yang dikemukakakan oleh Jones (1996:296) adalah metode.
Metode diartikan Ndraha (2010:24) sebagai jalan atau cara. Dengan adanya
metode dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih mudah dan
teratur dalam mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.
2.2.3.2 Interpretasi
Interpretasi menurut Jones (1996:296) adalah menafsirkan agar program
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat, dapat diterima serta dilaksanakan.
Dalam proses implementasi, organisasi pelaksana (implementor) perlu
menginterpretasikan dengan cara pandang yang sama agar program lebih
operasional dan siap dilaksanakan sehingga lebih mudah dipahami baik oleh
personil lembaga pelaksana maupun oleh pemangku kepentingan atau kelompok
sasaran. Indikator interpretasi atau penafsiran yang sama apabila telah ada
kejelasan atau cara pandang yang sama seperti kejelasan tugas, adanya interpretasi
yang sama dikalangan implementor dan konsistensi para implementor terhadap
tugas yang akan dilaksanakan. Penafsiran yang keliru atau salah terhadap suatu
program, akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam implementasi program
tersebut. Akibatnya tujuan dari program yang diimplementasikan tersebut tidak
tercapai.
Untuk dapat melakukan penafsiran terhadap suatu program perlu adanya
sosialisasi. Sosialisasi memiliki kedudukan strategis dalam terlaksananya
implementasi program secara benar sebagaimana tujuan dari program yang telah
dibuat sebelumnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu pertama,
sosialisasi berperan dalam rangka penyebarluasan isi atau substansi program
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
29
kepada berbagai pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.
Kedua, sosialisasi ditujukan sebagai kegiatan memberikan pengetahuan dan
pemahaman kepada pihak yang terkait sekaligus memberikan pedoman akan
peran yang harus diberikan. Ketiga, sosialisasi akan memberikan gambaran
mengenai respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait
sekaligus memberikan prediksi tingkat keberhasilan implementasi program yang
akan dilaksanakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa sosalisasi perlu dilakukan
guna memastikan program dapat diterima dan dilaksanakan oleh berbagai pihak
yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran.
Agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan
yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk
pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai
dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat pusat, provinsi, maupun
kabupaten. Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan
dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang
bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan
aktivitas pelaksanaan program. Sesuai dengan petunjuk teknis berarti
kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana
dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program.
Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan
efektif, rasional dan realistis.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
30
2.2.3.3 Penerapan
Suatu program akan sukses atau berhasil jika dapat diterapkan atau
diaplikasikan. Jones (1996:296) mengatakan bahwa penerapan merupakan
ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan
dengan tujuan atau perlengkapan program. Penerapan atau aplikasi merupakan
suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan
oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus
diarahkan oleh kondisi yang aktual. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh
Jones (1996:325):
“Penyesuaian dalam organisasi maupun penafsiran selama penerapan
program tidaklah terlalu luar biasa. Suatu penafsiran politis dari yang
berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan
sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana
para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program
maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh
kondisi yang aktual.”
Dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan aktivitas yang dinamis
dalam implementasi program. Pelaksana yang diarahkan kepada pedoman-
pedoman yang dibuat tidak menutup kemungkinan terjadinya penyesuaian ketika
memang itu diperlukan sebagai upaya mencapai tujuan program. Penyesuaian
yang dimaksudkan mungkin saja terjadi karena seringkali kondisi di lapangan
berbeda dengan apa yang diasumsikan para pembuat program.
Suatu program harus memiliki program kerja yang sudah terprogram dan
terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan
efektif serta jadwal kegiatan yang disiplin. Program yang sudah ada harus
dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
31
mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan
dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.
2.3 Definisi Konsep
Konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi
yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu
fenomena sosial ataupun fenomena alami (Siyoto dan Sodik, 2015:12). Tujuan
diperlukannya konsep adalah untuk mendapatkan pembahasan yang jelas dari
variabel yang akan diteliti. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:
1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dimana tindakan tersebut merupakan bentuk dari
pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
2. Implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh
individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu program atau sasaran
yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.
3. Program Kampung Keluarga Berencana adalah suatu program kependudukan
pada satuan wilayah setingkat desa/kelurahan dengan kriteria tertentu dimana
terdapat keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan kependudukan, keluarga
berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait lainnya
dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
2.4 Hipotesis Kerja
Hipotesis kerja merupakan hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab
permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
32
masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata
di lapangan. Hipotesis kerja merupakan hipotesis yang sebenarnya, yang asli,
yang bersumber dari kesimpulan teoritik (Tatang, 2006:84). Dengan demikian,
hipotesis kerja dalam penelitian ini yaitu implementasi program Kampung
Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan yang meliputi organisasi, interpretasi dan penerapan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
33
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Bentuk Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian ini
menggunakan metode ilmiah untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai
masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara
sistematis. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa
yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,
analisis dan menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi
(Mardalis, 2014:26).
Dengan demikian peneliti mendeskripsikan informasi yang peneliti
peroleh mengenai implementasi program Kampung KB di Kelurahan Padang
Bulan, Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang berkaitan dengan teori Jones
(1996:296). Terdapat tiga elemen penting untuk menjelaskan implementasi
program yaitu pertama, organisasi berkaitan dengan struktur organisasi, adanya
sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan
perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang
jelas, kedua interpretasi berkaitan dengan peraturan, sesuai dengan petunjuk
teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta para pelaksana harus
mengetahui substansi dari sebuah program, dan ketiga penerapan berkaitan
dengan prosedur kerja yang jelas dan adanya jadwal yang sudah ditetapkan agar
dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.
Penelitian ini dilakukan pada masa pandemic covid-19 sehingga terdapat
perbedaan dari masa sebelumnya. Pada masa sebelum pandemic covid-19 peneliti
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
34
menghadapi kendala lamanya pengurusan surat izin penelitian dari kampus yang
membutuhkan waktu sampai 3 sampai 5 hari kerja. Namun, setelah memasuki
masa pandemic covid-19 peneliti tidak dapat melakukan pengurusan surat izin
penelitian karena ada keterbatasan kegiatan di kampus sehingga seluruh proses
administrasi tidak berfungsi sebagaimana biasanya yang menyebabkan peneliti
tertunda dalam melakukan penelitian.
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam
melakukan pengumpulan data dan informasi peneliti tidak mengalami kesulitan
untuk bertemu dengan informan dari BKKBN, PKB Kelurahan Padang Bulan,
Pokja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan, lintas sektor bidang kesehatan
(Puskesmas) dan masyarakat dikarenakan seluruh informan tersebut dapat
diwawancarai dengan tatap muka langsung. Hanya saja, peneliti harus menunggu
waktu penjadwalan wawancara yang terhambat dan memakan waktu hingga
berminggu-minggu dikarenakan kesibukan masing-masing informan. Seperti
informan di BKKBN yang sering dinas keluar kota sehingga peneliti harus
menunggu informan tersebut sampai menemukan jadwal wawancara yang tepat.
Selain itu dalam pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan dari
PKB Kelurahan Padang Bulan, memerlukan waktu yang cukup lama karena butuh
beberapa kali pertemuan dengan peneliti. Hal ini terjadi karena adanya Work
From Home (WFH), sehingga dokumen-dokumen dibawa pulang oleh informan
dan mengakibatkan di kantor tidak ada lagi dokumen-dokumen yang diperlukan
oleh peneliti. Maka dari itu perlu waktu lain untuk bertemu dengan informan akan
tetapi informan juga memiliki kesibukan sehingga peneliti harus menunggu.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
35
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja.
Lokasi penelitian didasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan. Penelitian ini
dilakukan di Kampung KB Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru
Kota Medan yang merupakan salah satu sasaran program Kampung KB.
Adapun alasan pemilihan Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagai lokasi penelitian guna melihat
bagaimana pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan.
Masih banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB yaitu sebanyak 534
jiwa dan jumlah PUS yang ikut serta dalam ber-KB sebanyak 680 jiwa. Selain itu
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan belum memiliki Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta persentase keikutsertaan masyarakat
dalam kegiatan-kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling
Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) masih sangat rendah.
3.3 Informan Penelitian
Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang akan dibutuhkan dalam
suatu penelitian, dapat diperoleh melalui informan penelitian. Dalam penelitian
kualitatif subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan
secara sengaja. Subyek penelitian inilah yang menjadi informan yang akan
memberikan berbagai informasi yang akan diperlukan selama proses penelitian
(Suyanto, 2015:108). Informan penelitian adalah subjek yang memahami
informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami
objek penelitian (Bungin, 2015:76).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
36
Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai masalah yang sedang
dibahas, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling
dalam menentukan informan penelitiannya, sehingga dapat diperoleh informasi
yang jelas dan dapat dipercaya berupa pernyataan-pernyataan, keterangan ataupun
data-data yang dapat membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Selanjutnya peneliti menggunakan teknik snowball sampling yaitu teknik
penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit tetapi belum mampu
memberikan data yang lengkap sehingga perlu informan lain (Sugiyono,
2016:300)
Dengan demikian, peneliti memilih dan menetapkan informan yang benar-
benar mengetahui Kampung KB sebagai program yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya Kampung KB Kelurahan
Padang. Berikut matriks informan penelitian yang dibutuhkan:
Tabel 3.1 Matriks Informan
No Status
Informan
Informasi yang
dibutuhkan
Teknik
Pengumpulan
Data
Jumlah
Informan
1. Kasubbid
Analisa Dampak
Kependudukan
Perwakilan
BKKBN
Provinsi
Sumatera Utara
Ruang lingkup
Kampung KB
Informasi mengenai
pelaksanaan
Kampung KB secara
umum di Sumatera
Utara
Informasi terkait
bagaimana
pelaksanaan
Kampung KB
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 1
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
37
No Status
Informan
Informasi yang
dibutuhkan
Teknik
Pengumpulan
Data
Jumlah
Informan
2. Kasubbag
Kepegawaian
dan Hukum
Perwakilan
BKKBN
Provinsi
Sumatera Utara
(Kasubbid
Hubungan Antar
Lembaga dan
Bina Lini
Lapangan
Perwakilan
BKKBN
Provinsi
Sumatera Utara
hingga 2019)
Ruang lingkup
Kampung KB
Informasi mengenai
pelaksanaan
Kampung KB secara
umum di Sumatera
Utara
Informasi terkait
bagaimana
pelaksanaan
Kampung KB
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 1
3. Staff Hubungan
Antar Lembaga
dan Bina Lini
Lapangan
Perwakilan
BKKBN
Provinsi
Sumatera Utara
Informasi mengenai
koordinasi lintas
sektor dengan
Kampung KB secara
umum di Sumatera
Utara
Informasi terkait
bagaimana
pelaksanaan
Kampung KB
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 1
4. Analis Balita
Anak dan
Keluarga Lansia
dan Rentan
Perwakilan
BKKBN
Provinsi
Sumatera Utara
Informasi terkait
pelaksanaan Kampung
KB dalam ruang lingkup
ketahanan keluarga dan
pemberdayaan keluarga
(pembangunan keluarga)
Wawancara 1
5. Penyuluh
Keluarga
Berencana
(PKB)
Kelurahan
Padang Bulan
Informasi terkait
pelaksanaan Kampung
KB di Kelurahan Padang
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 1
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
38
No Status
Informan
Informasi yang
dibutuhkan
Teknik
Pengumpulan
Data
Jumlah
Informan
6. Lurah
Kelurahan
Padang Bulan
Informasi terkait
bagaimana pelaksanaan
Kampung KB di
Kelurahan Padang
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 1
7. Ketua Pokja
Kampung KB
(Kepala
Lingkungan I)
Kelurahan
Padang Bulan
Informasi terkait
bagaimana pelaksanaan
Kampung KB di
Kelurahan Padang
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 1
8. Anggota
Kelompok Kerja
Kampung KB
Kelurahan
Padang Bulan
Informasi terkait
bagaimana pelaksanaan
Kampung KB di
Kelurahan Padang
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 3
9. Lintas sektor
bidang
kesehatan
(Puskesmas)
Informasi terkait
kerjasama antara
Puskesmas dengan
Kampung KB
Wawancara 1
10. Masyarakat
Kelurahan
Padang Bulan
Informasi terkait
bagaimana pelaksanaan
Kampung KB di
Kelurahan Padang
melalui organisasi,
interpretasi dan
penerapan
Wawancara 4
Jumlah 15
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pada teknik mengumpulan data, menggunakan multi sumber bukti yang
artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk
mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini yang digunakan adalah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
39
observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama (Sugiyono,
2012:83). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Teknik Pengumpulan Data Primer
Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data dengan
mengambil data secara langsung pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini
teknik pengumpulan data primer melalui:
a. Wawancara
Metode wawancara yakni dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara
langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memilki
relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara
yang dilakukan termasuk wawancara mendalam yaitu dengan terlibat secara tatap
muka dengan menggunakan wawancara yang bersifat semi struktur. Wawancara
yang dilakukan juga mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun
sebelumnya.
b. Observasi
Tersiana (2018:12) mendefinisikan observasi yaitu proses pengamatan
menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi tertentu. Metode
observasi yakni pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung
terhadap fenomena-fenomena yang menjadi obyek penelitian dan mencatat segala
gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang
diperlukan agar peneliti memperoleh gambaran yang luas tentang permasalahan
yang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan membuat pedoman observasi.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
40
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan tertulis maupun
dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian sebagai sumber data kedua untuk
mendukung data primer. Hal tersebut dilakukan melalui:
a. Dokumentasi
Metode dokumentasi yakni pengumpulan data yang diperoleh menggunakan
catatan-catatan atau dokumen yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-
sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan demikian, peneliti
akan membuat pedoman dokumentasi.
b. Studi Kepustakaan
Metode studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui
buku, karya ilmiah, jurnal, peraturan-peraturan dan lain sebagainya yang berkaitan
dengan penelitian.
3.5 Teknik Analisis Data
Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data
kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah
seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satuan-satuan, yang kemudian
dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta
menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti
untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2017:247). Menurut Miles dan
Huberman (dalam Sugiyono 2016:249) terdapat tiga langkah dalam melakukan
analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
41
Reduksi data dilakukan dengan merangkum, menggolongkan, memilih
hal-hal yang pokok, dan menfokuskan pada hal-hal yang penting tentang
penelitian dengan mencari tema dengan pola hingga memberikan gambaran yang
lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan
selanjutnya mencarinya bila diperlukan.
Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun
yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan
tindakan. Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data dalam penelitian dengan teks yang bersifat naratif, bagan,
matriks maupun dalam bentuk tabel dan disusun dalam bentuk informasi yang
utuh sehingga memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
Penarikan kesimpulan merupakan memberikan kesimpulan awal pada
penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan
data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan
yang kredibel.
3.6 Validitas Data
Untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna perlu dilakukan validitas
data. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi
lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjaring data/informasi.
Triangulasi adalah suatu metode yang dipakai dalam penelitian kualitatif, sering
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
42
juga digunakan dalam metode kuantitatif untuk mengukur validitas dan reliabilitas
dalam penelitian kualitaitif.
Triangulasi merupakan sintesis dan integrasi data dari berbagai sumber-
sumber melalui pengumpulan, eksaminasi, perbandingan dan interpretasi dengan
mengumpulkan dan membandingkan multiple dataset satu sama lain, triangulasi
membantu meniadakan ancaman bagi setiap validitas dan realibilitas data.
Triangulasi tidak hanya membandingkan data dari berbagai sumber data, akan
tetapi juga mempergunakan berbagai teknik dan metode untuk meneliti dan
menjaring data/informasi dari fenomena yang sama (Winarno, 2014:156).
Menurut Wirawan (2012:156) penelitian dapat dipergunakan lima jenis
triangulasi, yaitu:
1. Triangulasi data. Triangulasi data adalah mempergunakan berbagai
sumber data/informasi. Dalam teknik triangulasi ini adalah
mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan
mempergunakannya sebagai sumber/data informasi.
2. Triangulasi peneliti. Teknik triangulasi ini digunakan oleh evaluator
atau tim evaluator dalam satu proyek evaluasi. Para evaluator
mempergunakan metode kualitatif yang sama, misalnya wawancara,
observasi, studi kasus, kelompok kunci atau informan kunci. Temuan
dari setiap evaluator dibandingkan, jika temuan dari berbagai evaluator
berbeda Satu dama lain maka diperlukan studi lebih lanjut untuk
menentukan perbedaan tersebut. Apakah ada kemungkinan perbedaan
tersebut dapat diperkecil.
3. Triangulasi teori. Triangulasi teori adalah penelitian dengan
mempergunakan berbagai profesional dengan berbagai latar belakang
ilmu pengetahuan untuk menilai suatu set data/informasi.
4. Triangulasi metode. Triangulasi metode adalah pemakaian berbagai
metode-metode kuantitatif dan /atau metode kualitatif untuk
mengevaluasi program. Jika kesimpulan dari setiap metode sama,
maka validitas penelitian ditetapkan.
5. Triangulasi lingkungan. Triangulasi jenis ini mempergunakan berbagai
lokasi yang berbeda, altar dan faktor-faktor lainnya yang berhubungan
dengan lingkungan dimana penelitian mengambil tempat seperti waktu
suatu hari, hari suatu suatu minggu atau musim dalam satu tahun.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
43
Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi data dan triangulasi metode.
Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui
dokumen dan wawancara antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain.
Kemudian triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang
diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan hasil pengamatan
penulis dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi program Kampung
KB di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
44
BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Padang Bulan
4.1.1 Letak dan Keadaan Geografis
Padang Bulan merupakan salah satu Kelurahan yang terdapat di
Kecamatan Medan Baru. Secara geografis, Kelurahan Padang Bulan terletak pada
posisi 03°33'7,1" Lintang Utara dan 98°39'38,8" Lintang Timur dengan batas
wilayah meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Merdeka, sebelah
selatan berbatasan dengan Kelurahan Titi Rantai, sebelah timur berbatasan dengan
Kelurahan Polonia, serta sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Padang
Bulan Selayang I. Wilayah administratif Kelurahan Padang Bulan terdiri atas 12
lingkungan dengan luas wilayah 221 km² dan ketinggian wilayah 0-25 meter di
atas permukaan laut serta suhu rata-rata 300C.
4.1.2 Visi dan Misi
Kelurahan Padang Bulan memiliki visi sebagai berikut:
“Mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan aparatur yang
profesional dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat”.
Untuk mencapai visi tersebut, Kelurahan Padang Bulan memiliki misi
sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan pembangunan sosial kemasyarakatan sehingga
berkembangnya dinamika ekonomi yang menjadi basis kehidupan
masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya masyarakat yang
memiliki kemampuan IPTEK;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
45
3. Meningkatkan pembangunan infrastuktur, pelayanan umum dan pelayanan
sosial;
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat berlandaskan
supremasi hukum;
5. Meningkatkan sistem pelayanan yang prima.
4.1.3 Demografi
Komponen utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam
terbentuknya suatu wilayah adalah penduduk, tempat/lokasi, dan pemerintahan.
Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan
gambaran permasalahan yang terjadi di suatu wilayah, karena penduduk adalah
objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami
perkembangan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu.
Pembangunan berbasis kependudukan dilaksanakan dengan tetap
mengindahkan dan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan fungsi
lingkungan hidup sehingga efek negatif dari mobilitas dan persebaran penduduk
yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan yang dapat menimbulkan
masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan
maupun sebaliknya dapat diminimalisir.
Penduduk di Kelurahan Padang Bulan khususnya sepanjang tahun 2018–
2019 menunjukkan jumlah yang berfluktuasi. Fluktuasi jumlah penduduk
disebabkan oleh faktor-faktor alami, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan
perpindahan (mutasi).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
46
4.1.3.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Keluarga
Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Padang Bulan
berdasarkan jenis kelamin dan jumlah kepala keluarga pada tahun 2019.
Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Keluarga
Tahun Penduduk (Jiwa) Jumlah Rumah
Tangga Laki-Laki Perempuan Jumlah
2019 3.334 3.487 6.821 2.133
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan Tahun 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa Kelurahan Padang Bulan
lebih banyak penduduk dengan jenis kelamin perempuan di banding dengan
jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.
4.1.3.2 Penduduk Berdasarkan Usia
Salah satu dimensi penting aspek kependudukan dalam pembangunan kota
adalah struktur penduduk sebab dapat mempengaruhi program pembangunan yang
akan dilaksanakan, seperti: program pendidikan, program pelayanan kesehatan,
program penyediaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu jumlah penduduk Kelurahan Padang Bulan dapat dirinci
berdasarkan kelompok umur sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No Lingkungan Jumlah
2018 2019
1. 0 - 4 Tahun 328 225
2. 5 - 9 Tahun 337 234
3. 10 - 14 Tahun 467 364
4. 15 - 19 Tahun 596 493
5. 20 - 24 Tahun 576 473
6. 25 - 29 Tahun 546 443
7. 30 - 34 Tahun 553 450
8. 35 - 39 Tahun 563 460
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
47
No Lingkungan Jumlah
2018 2019
9. 40 - 44 Tahun 563 462
10. 45 - 49 Tahun 670 567
11. 50 - 54 Tahun 677 574
12. 55 - 59 Tahun 668 565
13. 60 - 64 Tahun 479 374
14. 65 - 70 Tahun 564 459
15. Di atas 71 Tahun 786 680
Jumlah 8.373 6.821
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan Tahun 2019
Dari Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa usia terbanyak yang
menduduki Kelurahan Padang Bulan adalah di atas 71 tahun yaitu sebanyak 680
jiwa.
4.1.3.3 Penduduk Berdasarkan Suku dan Agama
Penduduk Kelurahan Padang Bulan cukup heterogen, terbukti dengan
banyaknya suku/etnis yang hidup dan tinggal di wilayah Kelurahan Padang Bulan.
Adapun jumlah suku/etnis yang tinggal dan berkembang di wilayah Kelurahan
Padang Bulan pada tahun 2019 adalah Suku Karo, Suku Jawa, Suku Mandailing,
Suku Batak, Suku Minangkabau, Suku Melayu, Suku Dairi/Pakpak, Suku Nias
serta WNI Keturunan.
Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Padang Bulan berdasarkan agama
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No Agama 2018 2019
1 Islam 3.415 2.951
2 Kristen Protestan 4.391 3.372
3 Katholik 466 405
4 Budha 27 21
5 Hindu 74 70
Jumlah 8.373 6.821
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan Tahun 2019
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
48
Penduduk Kelurahan Padang Bulan memiliki keragaman beragama, dari
Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak beragama
Kristen Protestan.
4.1.3.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk Kelurahan Padang Bulan
berdasarkan mata pencaharian.
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No Mata Pencaharian 2018 2019
1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 175 175
2 TNI 139 39
3 Polisi 145 45
4 Pegawai Swasta 2.786 2.086
5 Buruh 630 730
6 Pedagang 1.080 980
7 Petani 0 0
8 Nelayan 0 0
9 Wiraswasta 1.768 1.211
10 Dll 1.650 1.555
Jumlah 8.373 6.821
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan Tahun 2019
Tabel 4.4 menunjukkan mata pencaharian penduduk Kelurahan Padang
Bulan yang paling banyak adalah pegawai swasta yaitu sebanyak 2.086 jiwa dan
tidak ada penduduk yang bertani dan menjadi nelayan.
4.1.4 Stuktur Organisasi Kelurahan Padang Bulan
Struktur organisasi merupakan susunan dari orang-orang yang memiliki
fungsi, kedudukan maupun jabatan dalam sebuah organisasi yang dianggap
mampu bekerja sesuai dengan bidang kerjanya. Struktur diperlukan dalam sebuah
lembaga, badan ataupun dinas untuk menyusun rangkaian fungsi dan jabatan
seseorang dalam suatu ikatan pekerjaan serta memberikan arah
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
49
LURAH
Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP SEKRETARIS
Herniwati Br Sembiring
KASI PEMERINTAHAN
Imelda Purba, SE
KASI TRANTIB
Lazarus D Brahmana
KASI PEMBANGUNAN
Masni Munthe
STAFF
Tahan David Ricardo
STAFF
Dewina Siregar
KEPLING I
Sahaludin
Purba
KEPLING II
Hudson
Ginting
KEPLING III
John Very
Sitepu
KEPLING IV
M. Syafrial
Sinaga
KEPLING V
Eka Mawardi
KEPLING VI
Irmansyah
KEPLING
VII
Ramadhani
Lubis
KEPLING
VIII
Sukses Bangun
KEPLING
IX
Kurnia Purba
KEPLING X
Netty Sinuraya
KEPLING XII
Adil Rizal S
KEPLING XI
Evi Sovia
Ardina
pertanggungjawaban dari satu kedudukan ke kedudukan yang lain agar terciptanya
sistem yang baik dalam sebuah organisasi.
Adapun sususan organisasi Kelurahan Padang Bulan dapat dilihat pada
gambar berikut :
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Padang Bulan
Sumber: Dokumentasi Kelurahan Padang Bulan tahun 2020
Dalam struktur Pokja Kampung KB, Lurah berperan sebagai penasehat
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan dan Kepala Lingkungan I merupakan
Ketua Kampung KB Kelurahan Padang Bulan. Beberapa anggota dalam Gambar
4.1 di atas juga merupakan anggota dari Pokja Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan.
4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
50
4.1.5.1 Lurah
Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lurah
menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4.1.5.2 Sekretaris Lurah
Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah
dalam ruang lingkup kesekretariatan, meliputi pengelolaan administrasi umum,
keuangan, dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Sekretaris Lurah menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan kesekretariatan;
2. Mengkoordinir penyusunan rencana program kelurahan;
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi
kesekretariatan kelurahan yang meliputi administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, dan kerumah-tanggaan kelurahan;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
51
4. Mengelola dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM),
pengembangan organisasi dan ketata-laksanaan;
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
4.1.5.3 Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
sebahagian tugas Lurah dalam ruang lingkup Tata Pemerintahan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi tata pemerintahan menyelenggarakan
fungsi :
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi tata pemerintahan.
2. Penyusunan tata petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan.
3. Pengelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata
pemerintahan.
5. Penyiapan bahan pembinaan kegiatan sosial, politik, ideologi negara
dan kesatuan bangsa.
6. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kelurahan.
7. Membantu pelaksanaan tugas - tugas dibidang keagrariaan sesuai
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
8. Membantu pelaksanaan tugas - tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
52
9. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan tingkat kelurahan.
10. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
4.1.5.4 Kepala Seksi Pembangunan
Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian
tugas Lurah lingkup pembangunan sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan seksi pembangunan.
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembangunan.
3. Pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data dibidang perekonomian
dan pembangunan.
4. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap
perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian
lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian
masyarakat.
5. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiataan pembinaan bidang keagamaan,
kesehatan, pendidikan, olahraga, dan sosial budaya.
6. Membantu pelaksanaan pembinaan PKK, Kepemudaan, Karang
Taruna, Pramuka, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
7. Pelaksanaan proses pelayanan kepada masyarakat lingkup
perekonomian.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
53
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan
swadaya dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat.
9. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana fisik dilingkup Kelurahaan.
10. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan LPM.
11. Membantu pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap
korban bencana alam.
12. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas.
13. Melakukan tugas yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4.1.5.5 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
melaksakan sebahagian tugas Lurah Lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Dalam menjalankan tugas tersebut, kepala sesksi ketentraman dan ketertiban
umum menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan ketentraman, dan
ketertiban umum.
2. Penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban
umum.
3. Penyiapan bahan pelaksanan pembinaan keamanan dan ketertiban
umum.
4. Penyiapan bahan perlindungan masyarakat.
5. Penyiapan bahan kegiatan siskamling.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
54
6. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait
dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengaman
dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan
perundang undangan lainnya.
8. Pelaksanaan proses pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup
ketertiban dan keamanan.
9. Membantu pelaksanaan tugas tugas pengamanan dan penertiban
akibat bencana alam dan lainnya.
10. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
11. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang ditugaskan oleh Lurah sesuai
tugas dan fungsinya.
4.1.6 Fasilitas Umum di Kelurahan Padang Bulan
Data fasilitas umum di Kelurahan Padang Bulan yang tersedia untuk
menunjang kebutuhan primer dan sekunder masyarakat dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.5 Fasilitas Umum Kelurahan Padang Bulan
NO JENIS PELAYANAN KETERANGAN
1 Taman Olahraga 10
2 Tempat Ibadah 10
3 Puskesmas 1
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan tahun 2019
Tabel 4.5 di atas menunjukkan adanya fasilitas umum seperti taman
olahraga, tempat ibadah dan puskesmas yang dapat digunakan oleh masyarakat
khususnya masyarakat Kelurahan Padang Bulan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
55
4.1.7 Sarana Pendidikan
Dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia di
Kelurahan Padang Bulan agar tercipta tenaga terampil, berwawasan iman dan
takwa serta berpengetahuan, berteknologi dan berdaya guna, pemerintah maupun
pihak swasta berupaya menyediakan sarana pendidikan untuk kebutuhan
masyarakat. Sarana Pendidikan Kelurahan Padang Bulan dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan
NAMA JUMLAH KEPEMILIKAN
PEMERINTAH SWASTA
SD 4 √ √
SMP 2 √ √
SMA 1 √
Perguruan Tinggi 2 √ √
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan Tahun 2019
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, sarana pendidikan di Kelurahan Padang
Bulan terdiri dari TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun
Swasta.
4.1.8 Sarana Peribadatan/ Rumah Ibadah
Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah sarana peribadatan yang ada di
Kelurahan Padang Bulan
Tabel 4.7 Sarana Peribadatan di Kelurahan Padang Bulan
NO. NAMA SARANA
PERIBADATAN ALAMAT
1. Masjid Al Hassanah Jl. Jamin Ginting
2. Masjid Al-Muttaqien Jl. Terompet No. 60
3. Masjid Istiqna Jl. Bahagia No.8
4. Masjid Al-Ghufron Jl. Bunga Wijaya Kesuma
5. Mushollah Rau Dhatul Komplek YPDI
6. Mushollah LR IX Lorong IX
7. Mushollah Sadar Amal Gg. Sahabat
8. Musholla Dipanegara Jl. Dipanegara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
56
NO. NAMA SARANA
PERIBADATAN ALAMAT
9. GKPS Padang Bulan Jl. Terompet No. 64
10. GBKP Pamen Komplek Pamen
11. GKPI Komplek Pamen
12. GBKP Pembangunan Jl. Pembangunan
13. GBI Jl. Jamin Ginting
14. GBKP Jl. Rebab No. 56
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan Tahun 2020
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, Kelurahan Padang Bulan memiliki 14
tempat ibadah yaitu 4 Masjid, 4 Musholla dan 6 Gereja yang tersebar di
Kelurahan Padang Bulan.
4.1.9 Kawasan Pertokoan dan Swalayan
Di Kelurahan Padang Bulan banyak terdapat rumah toko/ pertokoan,
karena pada dasarnya Kelurahan Padang Bulan ini terletak di Jalan Letjen Djamin
Ginting yang merupakan salah satu jalan protokol di Kota Medan yang sangat
memungkinkan untuk menjadi tempat usaha. Seperti deretan ruko dan tempat
usaha yang dapat dilihat di Jalan Letjen Djamin Ginting dan Jalan Pasar Baru. Di
sepanjang jalan tersebut dapat kita lihat barisan kegiatan usaha dan jual beli
masyarakat, seperti rumah makan, lembaga pendidikan, toko kue, dan berbagai
jenis usaha lainnya. Di bawah ini adalah tabel mengenai swalayan/minimarket di
Kelurahan Padang Bulan:
Tabel 4.8 Jumlah Swalayan/ Minimarket
Sumber: Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan Tahun 2020
NO NAMA SWALAYAN Jumlah
1. Swalayan 2
2. Indomaret 4
3. Alfamart 3
4. Alfamidi 1
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
57
Berdasarkan tabel di atas, Kelurahan Padang Bulan memiliki 2 swalayan
dan 8 minimarket seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Minimarket tersebut
tersebar di beberapa titik Kelurahan Padang Bulan sehingga memudahkan
masyarakat untuk membeli keperluan sehari-hari.
4.2 Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan
Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan
Kampung KB Padang Bulan merupakan salah satu Kampung KB yang
dicanangkan pada 09 Mei 2017 (Kampungkb.bkkbn.go.id). Menurut petunjuk
teknis Kampung KB (2016:18-21), dalam memilih atau menentukan wilayah yang
akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria
utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus.
1. Kriteria Utama
Terdapat dua kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan
penetapan pembentukan Kampung KB. Kedua kriteria utama tersebut adalah:
a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I di
atas rata-rata KPS dan KS I tingkat desa dimana kampung tersebut berada.
b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa
dimana kampung tersebut berlokasi.
2. Kriteria Wilayah
Setelah terpenuhi dua kriteria di atas sebagai kriteria utama pemilihan dan
pembentukan Kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu kriteria
wilayah berikut:
a. Kumuh;
b. Pesisir/Nelayan;
c. Daerah Aliran Sungai (DAS);
d. Bantaran Kereta Api;
e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
f. Terpencil;
g. Perbatasan;
h. Kawasan Industri;
i. Kawasan Wisata;
j. Tingkat kepadatan penduduk tinggi.
3. Kriteria Khusus
a. Kriteria Data
Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari
hasil Pendataan Keluarga data kependudukan dan/atau pencatatan sipil
yang akurat.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
58
b. Kriteria Kependudukan
Angka partisipasi sekolah rendah dan tingkat putus sekolah tinggi.
c. Kriteria Program Keluarga Berencana
1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat
desa/kelurahan;
2) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah
dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
3) Tingkat Unmet Need lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat
desa/kelurahan.
d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga
1) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
2) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan
ekonomi keluarga;
3) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe)
melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK).
e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait
1) Kesehatan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
2) Sosial Ekonomi:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan
Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
3) Pendidikan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan
Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
4) Pemukiman dan Lingkungan:
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintahan
Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.
Kriteria utama merupakan kriteria yang wajib dipenuhi dalam pemilihan
dan penetapan pembentukan Kampung KB. Setelah terpenuhi kriteria utama maka
selanjutnya dapat memilih salah satu kriteria wilayah untuk dapat membentuk
Kampung KB dan apabila wilayah tersebut juga masuk kedalam kriteria khusus
maka dapat dibentuk Kampung KB di wilayah tersebut.
Kampung KB Padang Bulan terpilih sebagai Kampung KB dikarenakan
teletak di daerah pinggiran sungai dan padat penduduk serta banyak Pasangan
Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB. Jumlah PUS yang ikut serta dalam ber-KB
sebanyak 680 jiwa sedangkan yang tidak ikut serta ber-KB sebanyak 534 jiwa.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
59
Hal ini sudah sesuai dengan kriteria dalam pembentukan Kampung KB, maka
dapat dibentuk Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan
(Kampungkb.bkkbn.go.id, http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3323, diakses
pada 29 Oktober 2020).
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa implementasi
program Kampung KB merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh
individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap program Kampung KB atau
sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Tujuan Kampung KB yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat
di tingkat kampung atau yang setara dalam rangka mewujudkan keluarga kecil
berkualitas. Implementasi program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan dapat dilihat dari tiga faktor yaitu
organisasi, interpretasi dan penerapan.
4.2.1 Organisasi
Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, sumber daya manusia
yang berkualitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dan perangkat
hukum yang jelas. Struktur organisasi memberikan gambaran yang jelas tentang
jabatan dan merupakan kerangka pedoman pelaksana dalam menjalankan
tugasnya.
Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan
total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan
BKKBN dan bersinergi dengan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi wilayah (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2016:4). Berdasarkan Surat
Kepala BKKBN Nomor 8/KEP./G3/2017 tentang Tim Teknis Kampung KB di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
60
Lingkungan BKKBN, Kampung KB dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang
Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) dan bekerjasama dengan seluruh
bidang di BKKBN. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2020, pengelolaan
Kampung KB dipindahkan ke Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk
(Dalduk) sesuai dengan Berita Acara BKKBN Serah Terima Pengelolaan
Kampung KB Nomor 0173/KK.01/G3/2020. Terkait dengan alih kelola Kampung
KB di lingkungan BKKBN, berikut pendapat Kasubbid Analisa Dampak
Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara:
“Masalah pemindahan inikah keputusan dari BKKBN pusat, jadi di pusat
sana memang pada tahun 2020 itu dilimpahkan wewenang Kampung KB
dari Kedeputian advokasi ke Kedeputian Dalduk. Alasannya mungkin
karena dulu kita sudah mengembangkan rumah data di Kampung KB.
Karena di tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi pencanangan Kampung KB
baru, tinggal meningkatkan kualitasnya/ pengembangannya maka
dilimpahkan ke bidang Dalduk dengan alasan bidang Dalduk sudah ada
tupoksi membangun rumah data di Kampung KB itu. Makanya kita di
perwakilankan ngikut yang di pusat. Setelah pelimpahan dari pusat, kita
juga membuat berita acara pelimpahan dari bidang advokasi ke bidang
Dalduk. Kalau alasannya mungkin seperti itu karena untuk meningkatkan
kualitas Kampung KB yang sudah terbentuk sepertinya memang bidang
dalduk diserahin tupoksi seperti itulah kira-kira” (Wawancara, Alpian
Siregar, S.Kom, 07 September 2020).
Alih kelola Kampung KB di lingkungan BKKBN merupakan keputusan
dari BKKBN Pusat. Alasan pemindahan dari Kedeputian ADPIN ke Kedeputian
Dalduk adalah supaya lebih fokus dalam meningkatkan Kampung KB yang sudah
dibentuk. Menindaklanjuti serah terima alih kelola Kampung KB tersebut maka
BKKBN Pusat mengeluarkan surat perihal peralihan pengelolaan Kampung KB
Nomor 0193/I/KK.01/G3/2020 tanggal 31 Januari 2020 kepada Perwakilan
BKKBN Provinsi Seluruh Indonesia untuk melakukan peralihan pengelolaan
Kampung KB dari bidang ADPIN ke bidang Dalduk di masing-masing provinsi.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
61
Berdasarkan advokasi yang dilakukan BKKBN, maka keluar Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal
Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB lalu disusul dengan Surat Gubernur
Sumatera Utara Nomor 440/842 tanggal 3 Januari 2017 perihal Pencanangan
Kampung KB. Kemudian diteruskan dengan dibuatnya Peraturan Walikota Medan
Nomor 13 tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di
Kota Medan sehingga Kampung KB bisa sampai ke kelurahan. Hal ini
disampaikan oleh Staff Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara berikut:
“Kalau berbicara surat itu, karena ada Peraturan Gubernurnya. BKKBN
melakukan Advokasi KIE tujuannya itu untuk mempengaruhi kebijakan
pemangku kepentingan. Jadi kebijakan-kebjakan itu kita harapkan bisa
sesuai dengan program kita. Misalnya BKKBN mengadvokasi Gubernur,
sudah dapat Gubernur keluarlah Peraturan Gubernur, lalu kemudian
Gubernur akan buat rapat itulah nanti kerjasama dengan DPPKB Sumatera
Utara, advokasi kalau sudah ada dari Gubernur pasti Walikota bakal ikut.
Sama seperti orang BKKBN Pusat mengadvokasi DPR dan Pak Jokowi
(Presiden), kalau misalnya DPR mengacc, Presiden juga jadi BKKBN
tinggal gampang. Yang di Provinsi tinggal jumpai yang Gubernur untuk
mengadvokasi bahwasanya program kita ini penting, program ini punya
dampak sosial yang bisa membangun daerah masing-masing kalau
program ini jalan, mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan
sebagainya. Rupanya Gubernur tertarik, dan mengacc keluarlah Pergub.
Ketika surat gubernur keluar, kita tinggal mengadvokasi OPDKB yang ada
di Kabupaten/Kota untuk masing-masing mempengaruhi kebijakan
Bupati/Walikota. Kalau itu sudah gampang, kita punya landasan, punya
Pergub jadi dinas tinggal menunjukkan aja surat itu, Bupati/Walikota
tinggal buat peraturan jalan semuanya” (Wawancara, Satria Sumarlan
S.AB, 27 Oktober 2020).
Menurut petunjuk teknis Kampung KB 2016, Kampung KB melibatkan
seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan
kementerian/lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan
kondisi wilayah. Untuk dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi yang ada di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
62
kabupaten/kota maka perlu adanya surat keputusan dari bupati/walikota untuk
melakukan intervensi di Kampung KB supaya tercapai tujuan-tujuan Kampung
KB.
Kota Medan sudah mempunyai surat edaran tentang intervensi di
Kampung KB melalui Surat Edaran Walikota Medan No 470/1856 tanggal 28
Februari 2019 tentang Intervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota
Medan dalam Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga di Kampung KB. Surat tersebut
merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor
440/842 tanggal 3 Januari 2017 perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung
KB. Berdasarkan surat tersebut, seluruh OPD Kota Medan melakukan intervensi
di Kampung KB sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan serta potensi yang
ada di setiap Kampung KB.
Meski Walikota Medan telah mengeluarkan Surat Edaran tentang
Intervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan di Kampung KB,
tetapi dalam pelaksanaannya Kampung KB Padang Bulan menghadapi kendala
terkait kerjasama dengan OPD Kota Medan seperti yang disampaikan oleh Lurah
Kelurahan Padang Bulan berikut:
“Cuma memang banyak kendala yang kita hadapi, kendalanya itukan
keseriusan dari OPD. Padahal ini program sudah dari pemerintah pusat
diturunkan ke Pemko, masalahnya ini keseriusan dari masing-masing OPD
itu untuk berbuat di Kampung KB ini. Kenapa kita katakan tidak serius,
karena setiap ada rapat kitakan sebulan sekali ada rapat musyawarah
besarlah gitukan dimana masyarakat menyampaikan keluhannya semacam
musrenbang jugala. Masalahnya OPD yang diundang jarang datang dan
kalaupun yang datang bukan orang yang bisa mengambil kebijakan, cuma
pegawai biasa jadi ketika dia kembali ke kantornya mungkin udah lupa dia
dan disampaikan atau tidak. Itulah kendala-kendala kita, jadi seharusnya
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
63
kalau memang ada keseriusan dari semua OPD ya harusnya satu sampai
dua tahun sudah harus berubah ini Kampung KB dari kampung kumuh
menjadi lebih baik” (Wawancara, Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP, 01
September 2020).
Gambar 4.2 Hasil Pertemuan Forum Musyawarah Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan pada bulan Juni 2019
Sumber: Dokumentasi Kampung KB Kelurahan Padang Bulan 2019
Berdasarkan Gambar 4.2 di atas terdapat salah satu rencana kerja yaitu
pembentukan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) di Kampung KB Kelurahan padang Bulan yang dijadwalkan pada bulan
Juli-Agustus 2019. Berdasarkan pengamatan peneliti, hingga tahun 2020
kelompok UPPKS belum juga terbentuk di Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan. Hal inilah yang menjadi masalah pelaksanaan program Kampung KB di
Kelurahan Padang Bulan yaitu Kampung KB tersebut belum diisi dengan
kegiatan-kegiatan terpadu.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
64
Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas, dapat diketahui
bahwa OPD Kota Medan belum dapat berkontibusi aktif dalam memajukan
Kampung KB khususnya Kampung KB Padang Bulan. Tidak dapat dipungkiri
bahwa setiap OPD juga memiliki programnya masing-masing yang harus
dijalankan.
Gambar 4.3 Surat Edaran Walikota Medan Tentang Intervensi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan dalam Melaksanakan 8
Fungsi Keluarga di Kampung KB
Sumber: Dokumentasi Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
65
Surat Edaran Walikota Medan tentang Intervensi OPD Kota Medan di
Kampung KB dikeluarkan pada tahun 2019, sementara Kampung KB Padang
Bulan sudah ada pada tahun 2017, sehingga tak heran apabila OPD Kota Medan
masih belum turut aktif dalam membangun Kampung KB. Artinya meskipun
sudah ada Surat Edaran Walikota Medan, tetapi OPD tersebut belum peka
terhadap kebutuhan Kampung KB sehingga perlu diimbangi dengan partisipasi
aktif dari pelaksana kegiatan dan masyarakat Kampung KB Padang Bulan untuk
meminta kepada setiap OPD terkait apa saja yang dibutuhkan oleh wilayahnya.
Setelah ditetapkannya suatu wilayah sebagai Kampung KB, dalam
pelaksanaannya Kampung KB dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung
KB. Pokja Kampung KB tersebut yang kemudian akan mengelola dan
mengembangkan Kampung KB di wilayahnya masing-masing. Susunan Pokja
Kampung KB sudah ditetapkan oleh BKKBN Pusat. Sebagai legalitas
pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB, maka kepengurusan
Kampung KB disahkan oleh Bupati/Walikota dengan Surat Keputusan
Bupati/Walikota (Petunjuk Teknis Kampung KB, 2016:31).
Kampung KB Padang Bulan sudah memiliki Pokja yang dibuat
berdasarkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan
Baru Nomor 476/0847/2019 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga
Berencana Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Tahun 2019. Meski
sudah dibentuk dari tahun 2017, Kampung KB Kelurahan Padang Bulan baru
memiliki Pokja pada tahun 2019.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
66
Gambar 4.4 Struktur Pokja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Sumber: Surat Keputusan Lurah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan
Baru Nomor 476/0847/2019
Struktur Pokja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan sesuai Gambar 4.4,
diisi oleh masyarakat Kelurahan Padang Bulan dan juga merupakan anggota
dalam struktur Kelurahan Padang Bulan. Ketua Pokja Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan merupakan Kepala Lingkungan I Kelurahan Padang Bulan.
Penanggung Jawab
Camat Medan Baru
Penasehat
1. Lurah Padang Bulan
2. Dan Ramil Medan Baru
3. Kapolsek Medan Baru
4. Kepala Puskesmas Padang
Bulan 5. KUA Kecamatan Medan Baru
6. Kasi PMK Kecamatan Medan
Baru
7. Ketua TP. PKK Kecamatan
Medan Baru
8. Koordinator KB Kecamatan
Medan Baru
Ketua
Sahaluddin Purba
Sekretaris
Penyuluh KB
Kelurahan Padang
Bulan
Bendahara
Ketua TP PKK
Kelurahan Padang
Bulan
Seksi Keagamaan
PJ: Hudson Ginting Anggota:
1. M. Syafii lubis
2. M. Safrial Sinaga
3. Yanaria
Seksi Pendidikan
PJ: KUPT Pendidikan
Kecamatan Medan Baru
Anggota:
1. Herniwati Sembiring
2. Yanti
3. Setiani Harefa
Seksi Reproduksi
PJ: Puskesmas Padang Bulan
Anggota:
1. Angela Trisnawati Padang
SST
2. Santa
3. Nuraini
Seksi Ekonomi
PJ: Riadina Perangin angin
Anggota:
1. Eka Mawardi
2. Serita Wati Ginting
Seksi Perlindungan
PJ: Kasi Trantib kecamatan Medan
Baru
Anggota:
1. Irmansyah
2. Sukses Bangun
3. Setia Sembiring
Seksi Kasih Sayang
PJ: Suryani
Anggota:
1. Suhery
2. Sakdiah
Seksi Sosial Budaya
PJ: Kurnia Purba
Anggota:
1. Netty Sinuraya
2. Leli Rosmawati
3. Sri Ningsih
Seksi Pembinaan Lingkungan
PJ: PPL Pertanian Kecamatan Medan
Baru
Anggota:
1. Elisma Tarigan
2. Nurlina Kapriati
3. Jhon Fery
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
67
Gambar 4.5 Struktur Pengurus Kampung KB
Sumber: Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017:15-16)
Struktur Pokja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan sudah sesuai
dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh BKKBN (Gambar 4.5). Bidang-bidang
dalam Pokja Kampung KB tersebut diisi oleh masyarakat setempat, sehingga
belum dapat dikatakan memiliki kemampuan. Hal tersebut disampaikan oleh
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kelurahan Padang Bulan, bahwa:
”Kalau dibilang memiliki kemampuan, tidaklah. Karena kita kan
membina, membina mereka yang merupakan warga daerah tersebut, jadi
bukan karena memiliki kemampuan” (Wawancara, Sandy Charolin
Panjaitan, 20 Juli 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
68
Pendapat ini juga didukung oleh masyarakat yang merupakan Pokja
Kampung KB Padang Bulan ketika ditanya mengenai kemampuan Pokja
Kampung KB Padang Bulan dalam melaksanakan Kampung KB yaitu:
”Belum lah, karena masyarakat sini juganya yang membina. Dan
masyarakat ini sebenarnyakan semua sama, sama-sama perlu dibina.
Tetapi kemudian dibuat menjadi pokja yang tugasnya untuk membina
masyarakat, padahal kan sama-sama masyarakatnya” (Wawancara,
Suyanti, 20 Agustus 2020).
Dari kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang mengisi pokja
tersebut belum memiliki kemampuan karena mereka merupakan masyarakat juga.
Dibentuknya Kampung KB di suatu wilayah karena perlunya pembinaan terhadap
masyarakat disana, kemudian masyarakat tersebut juga yang mengisi pokja
tersebut sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Keterbatasan sumber daya
manusia dalam pelaksanaan Kampung KB ini juga disampaikan oleh Analis Balita
Anak dan Keluarga Lansia dan Rentan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera
Utara, yaitu:
“Sudah ada dukungan anggaran tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh sdm
yang kompeten misalnya PLKB atau kader yang kompeten untuk
menyampaikan edukasi tentunya menjadi suatu kendala. Masalahnya
untuk menguasai materi-materi ketahanan keluarga itu juga tidak mudah,
misalnya untuk menjadi orang tua hebat di Bina Keluarga Balita itu saja
ada tigabelas materi. Tigabelas materi ini rata-rata berkaitan dengan ilmu
psikologi ataupun ilmu kesehatan, belum tentu semua PLKB ataupun
kader yang pendidikannya hanya sebatas SMP atau SMA bisa menguasai
materi-materi tersebut dan juga ada bagaimana teknik-teknik persuasi atau
teknik-teknik komunikasi, bagaimana kita mengedukasi orang lain itu juga
perlu teknik-teknik tersendiri, itu menjadi suatu kendala yang cukup besar
bagaimana materi itu disampaikan kepada masyarakat” (Wawancara, Olifa
Jelita Asmara, S.Psi, M.Psi, 10 September 2020).
Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pelaksanaan
Kampung KB. Seperti yang disampaikan oleh informan di atas bahwa Penyuluh
Keluarga Berencana (PKB) sangat berperan dalam pelaksanaan Kampung KB,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
69
tetapi apabila PKB tidak mampu memahami materi-materi yang telah
dipersiapkan untuk disampaikan ke masyarakat maka tujuan dari Kampung KB itu
tidak tercapai. Terkait dengan kinerja PKB, Ketua Pokja Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan menyatakan bahwa:
“Contoh begini, seperti PKB kalau dia memang menjiwai tugasnya
sungguh-sungguh jika dia memiliki hati nurani untuk meningkatkan taraf
hidup bermasyarakat di Kampung KB ini seharusnya dia lebih lagi, tapi
kenyataannya kan payah kita tuntut itu. Lebih banyak kita-kita ini biar
gugur kewajiban kan seperti itu” (Wawancara, Sahalludin Purba, 23 Juli
2020).
PKB sebagai petugas lapangan memiliki peranan penting terhadap
Kampung KB. Berdasarkan informan di atas, PKB Kelurahan Padang Bulan
sudah menjalankan tugasnya tetapi perlu ketersediaannya untuk menjadikan
Kampung KB Padang Bulan menjadi kampung yang maju. Tak hanya PKB,
bidang-bidang yang terdapat dalam struktur Pokja Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan juga belum menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Hal ini dikarenakan struktur Pokja Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan baru dibuat pada tahun 2019.
Dalam ruang lingkup ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga
(pembangunan keluarga) terdapat beberapa kegiatan seperti Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi
dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), dan Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kampung KB Kelurahan Padang Bulan belum
memiliki UPPKS sehingga hal ini menjadi kelemahan Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan, tetapi sudah ada rencana untuk membentuk UPPKS supaya dapat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
70
meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh PKB Kelurahan
Padang Bulan berikut:
“Memang kita sudah ada rencana membuat UPPKS, tapi karena sekarang
covid jadi belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Masih
perlahan kita membangun Kampung KB ini, jadi kalau ditanya kenapa
belum ada UPPKS ya karena masyarakatnya masih belum siap”
(Wawancara, Sandy Charolin Panjaitan, 20 Juli 2020).
Dalam pelaksanaan program Kampung KB, perlu adanya fasilitas yang
mendukung pelaksanaan kegiatan. Ketersediaan data dan informasi kependudukan
yang akurat menjadi salah satu prasyarat wajib pembentukan Kampung KB.
Pemenuhan akan data tersebut dapat dipenuhi melalui Rumah Data
Kependudukan.
Rumah Data Kependudukan dalam konsep dasarnya difungsikan sebagai
pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem
pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro, mulai dari
mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi, dan memanfaatkan data
kependudukan yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai basis
untuk intervensi pembangunan di Kampung KB dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan memiliki Rumah Data
Kependudukan yang berada di salah satu rumah warga Kelurahan Padang Bulan.
Rumah warga tersebut dijadikan sebagai Rumah Data Kependudukan dan juga
tempat pelaksanaan Program Kampung KB. Dijadikan sebagai Rumah Data
Kependudukan, karena adanya ketersediaan dari pemilik rumah yang sifatnya
sukarela dan cukup untuk digunakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
71
Kampung KB. Pemilik rumah juga merupakan anggota dari Pokja Kampung KB
Padang Bulan.
Gambar 4.6 Rumah Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan
Sumber: Dokumentasi Peneliti 2020
Berdasarkan observasi peneliti, Rumah Data Kependudukan sesuai dengan
Gambar 4.6 tersebut tidak memiliki tanda sebagai Rumah Data Kependudukan.
Tidak ada tanda-tanda seperti spanduk, plang dan lain-lain untuk menandakan
bahwa rumah tersebut adalah Rumah Data Kependudukan dan rumah tersebut
sama seperti rumah warga lainnya. Tidak adanya tanda bahwa itu merupakan
Rumah Data Kependudukan dikarenakan banjir dan pandemic covid19 sehingga
kegiatan ditiadakan, sebagaimana yang disampaikan oleh pemilik rumah berikut:
“Iya di sini rumah data, tidak ada lagi spanduk-spanduknya sudah Ibu
copot semua karena banjir kemarin lagipula sekarang pandemi jadi tidak
ada kegiatan, makanya ya Ibu copot aja semua. Tapi ini banyak
sebenarnya tempelan-tempelannya, disini juga kalo buat-buat kegiatan.
Tapi karena memang lagi tidak dipake yasudah kita copot saja”
(Wawancara, Lusi Nuraini, 8 Agustus 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
72
Gambar 4.7 Pelaksanaan Program Kampung KB di Rumah Data
Kependudukan Kelurahan Padang Bulan
Sumber: Dokumentasi Kampung KB Padang Bulan 2019
Berdasarkan Gambar 4.7 di atas, Rumah Data Kependudukan dipakai
untuk melakukan kegiatan-kegiatan Kampung KB Padang Bulan dan sebagai
pusat data atau informasi. Kampung KB Padang Bulan berada di daerah pinggiran
sungai sehingga merupakan daerah rawan banjir. Akibatnya, data-data berupa
spanduk yang ditempelkan di dinding rumah tersebut harus terpaksa dicopot agar
tidak rusak.
Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Kampung
KB dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan tersebut, sehingga perlu adanya
perbaikan dan pengadaan fasilitas. Seperti yang dikatakan informan bahwa:
“Rumah data maunya berdiri sendiri, Pak Lurah lah itu harusnya.
Bukannya kita keberatan ya, kita tetap bersedia tapi kan lebih bagus kalau
ada sendiri. Dia pun harusnya menyediakan bangku, tapi ini tidak ada.
Fasillitas dari kami sendiri ini, inisiatif sendiri” (Wawancara, Lusi Nuraini,
8 Agustus 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
73
Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB perlu adanya fasilitas dari
pemerintah, seperti yang dikatakan oleh PKB Kelurahan Padang Bulan:
“Sarana yang kurang banyaklah. Kalo dari tribina seperti simulasinya,
lokasinya, banyaklah yang kurang. Harusnya kalau penyuluhan itu ada
tempat khusus, tapi kalau di Medan ini tidak memungkinkan sedangkan
rumah warga pun belum tentu ada boro-boro mau buat tempat penyuluhan.
Makanya rumah data aja pun di rumah warga” (Wawancara, Sandy
Charolin Panjaitan, 20 Juli 2020).
Berdasarkan Panduan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
(2018:6), Rumah Data Kependudukan merupakan rumah/tempat yang difungsikan
sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup
sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro.
Artinya, suatu rumah/tempat yang dapat difungsikan sebagai pusat data
kependudukan dapat dijadikan Rumah Data Kependudukan sehingga tidak ada
standarisasi Rumah Data Kependudukan. Namun, setiap Rumah Data
Kependudukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Agaknya Kampung KB Kelurahan Padang Bulan masih perlu
memperbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung Program Kampung KB.
Berbagai kegiatan berupa penyuluhan perlu diberikan ruangan khusus untuk dapat
memberikan penyuluhan secara intens kepada masyarakat serta untuk dapat
melaksanakan kegiatan-kegiatan lain dari Program Kampung KB.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, organisasi
dari Kampung KB Kelurahan Padang Bulan yang berkaitan dengan struktur
organisasi dan sumber daya manusia masih belum memiliki kemampuan dalam
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
74
membina masyarakat baik PKB maupun Pokja lainnya. Supaya pelaksanaan
program berhasil, struktur organisasi harus memperhatikan kualitas sumber daya
manusia dengan dilakukan pelatihan-pelatihan dalam membina masyarakat.
Kurangnya kerjasama OPD Kota Medan dengan Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan juga menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Program Kampung KB di
Kelurahan Padang Bulan. Selain itu, terkait dengan sarana dan prasarana di
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan masih kurang memadai terlebih terhadap
Rumah Data Kependudukannya. Walaupun di Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan sudah ada Rumah Data Kependudukan, tetapi itu merupakan rumah warga
yang mana jika hujan deras melanda maka akan terjadi banjir, sehingga perlu
dibangun Rumah Data Kependudukan yang strategis untuk dapat melakukan
kegiatan-kegiatan Kampung KB dan juga sebagai pusat data.
4.2.2 Interpretasi
Sebuah program telah disetujui, peraturan sudah ditetapkan dan organisasi
sudah ada maka saatnya untuk memahami maksud peraturan tersebut serta untuk
menyiratkan apa yang dimaksud tentang program tersebut (Jones, 1996:320).
Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah
pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan
Medan Baru Kota Medan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Dalam pelaksanaan Kampung KB, kegiatan-kegiatan penyuluhan
membutuhkan materi-materi yang diberikan oleh BKKBN pusat, yang kemudian
disampaikan kepada perwakilan BKKBN provinsi dan diteruskan program itu
oleh SKPD-KB di Provinsi kemudian hingga sampai tingkat desa/kelurahan. Hal
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
75
ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Analis Balita Anak dan Keluarga Lansia
dan Rentan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, yaitu:
“Perjalanan kegiatan itukan berjenjang, jadi yang pertama itu level di
tingkat nasional, itulah BKKBN Pusat mereka membuat prototipe jadi dia
bagaimana mendesain misalnya bina keluarga lansia itu tujuannya apa,
materinya apa, modulnya apa, terus indikator keberhasilannya apa, itu dari
BKKBN pusat. BKKBN pusat itu punya perwakilan, perwakilannya itu
kami yang disini dan perwakilan BKKBN itu punya PLKB. PLKB itu
pegawai BKKBN tingkat nasional atau tingkat pusat yang ditempatkan di
kabupaten dan kota. Lalu dibawah layernya perwakilan ini ada DPPKB
tingkat provinsi yang merupakan mitra kami, jadi mereka melanjutkan
program, sebenarnya tidak mendesain lagi program tapi kalau
memodifikasi silahkan saja, pokoknya itu sudah ada yang kami buat dari
KKBPK. Jadi mereka tinggal meneruskan, melanjutkan,
mengimplementasikan ke tingkat kabupaten/kota. Kabupaten/kota inikan
langsung ke kecamatan dan desa-desa, mereka langsung yang menyentuh
ke masyarakat dibantu oleh PLKB. PLKB inilah yang bertugas untuk
eksekusi di lapangan” (Wawancara, Olifa Jelita Asmara, S.Psi, M.Psi, 10
September 2020).
Gambar 4.8 Materi Penyuluhan Pembangunan Keluarga Lansia
Sumber: Dokumentasi BKKBN
Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa materi-materi yang
dibuat oleh BKKBN pusat kemudian diteruskan kepada Perwakilan BKKBN
Provinsi kemudian diteruskan oleh DPPKB Provinsi. DPPKB Provinsi hanya
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
76
melanjutkan program tetapi apabila mereka ingin membuat suatu inovasi ataupun
memodifikasi sesuai dengan kebutuhan daerah maka diperbolehkan. Di Kampung
KB Kelurahan Padang Bulan sudah sesuai dengan materi-materi yang telah
ditetapkan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh PKB Kelurahan Padang
Bulan yaitu:
“Sudah, sejauh ini semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat
BKKBN. Apa yang dibilang dari atas itulah” (Wawancara, Sandy Charolin
Panjaitan, 20 Juli 2020).
Interpretasi menurut Jones (1996:296) adalah menafsirkan program (sering
kali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat
diterima serta dilaksanakan. Jadi, interpretasi berkaitan dengan para pelaksana
untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan yang
seharusnya. Penafsiran yang keliru terhadap suatu program akan mengakibatkan
terjadinya kesalahan dalam implementasi program tersebut dan tujuan dari
program tidak dapat dicapai. Di Kampung KB Kelurahan Padang Bulan,
pelaksana kegiatan-kegiatan Kampung KB sudah mengetahui program Kampung
KB itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh anggota seksi reproduksi Kelompok
Kerja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan berikut:
“Kampung KB dibuat ya untuk masyarakat biar pake KB, dan bisa
dibilang disini ekonomi masyarakat dibawah rata-rata, pendidikan rendah.
Walaupun ini di perkotaan tapi gak bisa dibilang kita ekonominya baik,
disini masih kekurangan, jalan masih rusak. Dan kita disini itu lebih
diperhatikan lagi sama pemerintahnya. Dulu banyak yang narkoba disini,
sekarang sudah berkurang. Ada juga kegiatan penyuluhan kayak tribina itu
disini” (Wawancara, Lusi Nuraini, 8 Agustus 2020).
Meski pelaksana program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan sudah
memahami maksud dari program Kampung KB, tetapi sasarannya yaitu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
77
masyarakat masih belum mengetahui bagaimana program Kampung KB tersebut.
Hal ini sesuai dengan pendapat masyarakat yang mengikuti kegiatan Kampung
KB berikut:
“Kurang tau sebenarnya saya, terus terang aja kukira Kampung KB ya
tentang KB” (Wawancara, Bina Siburian, 20 Agustus 2020).
Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat masyarakat lainnya yaitu:
“Khususnya ya untuk KB, supaya masyarakat disini pada pasang KB
supaya tidak banyak anaknya, supaya ekonominya juga meningkat. Lalu
dibuatnya Kampung KB ini supaya disini lebih diperhatikan lagi sama
pemerintahnya karena disini bisa dibilang jalan hancur, jembatan disana
itu rusak, terus pun ekonomi kami disini rata-rata rendah” (Wawancara,
Julia, 20 Agustus 2020).
Dari kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa tidak semua
masyarakat paham tentang program Kampung KB, beberapa masyarakat
menafsirkan Kampung KB hanya sebatas KB. Terkait dengan ketidakpahaman
masyarakat terhadap program Kampung KB, disampaikan oleh Kasubbag
Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
(Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan
BKKBN Provinsi Sumatera Utara hingga 2019) berikut:
“Kami kalau datang membina ke Kampung KB yang kami datangi itu
Kepala Desa, teman-teman PLKB, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan
kader-kadernya kita sampaikan bahwa disini sudah di bentuk Kampung
KB, Kampung KB ini bukan KB aja tapi yang fokus memang iya karena
disana peserta Kbnya rendah, masih banyak kelahiran memang harus
fokus meningkatkan kesertaan Kbnya. Tapi tidak kalah penting adalah
program-program pembangunan lainnya, masih banyak jalan setapak yang
belum beraspal, itulah kesempatan Kepala Desa sama jajarannya terutama
PLKB dan tokoh-tokoh masyarakat meminta kepada pemerintah agar
datang untuk membangun Kampung Kbnya. Itulah sebenarnya, tapi itu
yang masih belum terimplementasi, sebagian sudah. Kalau Kepala
Desanya paham, tokoh-tokoh masyarakatnya mengerti akan jalan”
(Wawancara, Surtono, S.Sos, 18 September 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
78
Dari pendapat informan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan
program Kampung KB, BKKBN memberi pemahaman kepada Kepala Desa, PKB
dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka yang mempunyai peranan penting dalam
memberikan pemahaman tentang program Kampung KB kepada masyarakat. Hal
ini juga ditambahkan oleh Staff Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini
Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara berikut:
“Jadi kalau untuk sosialisasi kita serahkan ke PKB atau petugas-petugas
lapangan itulah. Jadi kita nanti melakukan pembinaan persemester
biasanya 2 segmen itu OPDKB sama PKB, jadi kita monitoring baru kita
evaluasi bagaimana perkembangan program di Kampung KB. Jadi itu
nanti digilir, biasanya Kampung KB Percontohan dulu diutamakan. Ketika
dilakukan monev dan tidak ada perkembangan baru nanti kita kasih
punishment ke PKB kalau pertemuan gitu biasanya ada Lurah ada Camat”
(Wawancara, Satria Sumarlan S.AB, 27 Oktober 2020).
Hal ini juga ditambahkan oleh Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Kasubbid Hubungan Antar
Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
hingga 2019) berikut:
“Maka yang pertama kali yang harus diberitahukan, disosialisasikan
adalah masyarakat setempat bahwa kampung kita ini Kampung KB dan
harus sama-sama untuk memberhasilkan karena yang namanya Kampung
KB itu adalah yang terbelakang. Jadi mereka ini berkesempatan untuk
meminta kepada pemerintah untuk mau datang, contohnya Kepala
Desanya membuat surat ke dinas mana kurangnya apa saja. Tapi ya karena
pemahamannya belum sampai, teman-teman PLKB juga mungkin belum
sampai jadi pada akhirnya Kampung KB sebagian berhasil sebagian
belum” (Wawancara, Surtono, S.Sos, 18 September 2020).
Dari pendapat tersebut, diketahui bahwa apabila pelaksana program seperti
PKB belum paham akan program Kampung KB maka tujuan dari program
tersebut tidak tercapai. Apabila para pelaksana sudah memiliki pemahaman
terhadap suatu program dan mampu memberikan pemahaman terhadap
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
79
masyarakat serta mampu bekerjasama untuk menjalankan program tersebut,
sehingga tujuan dari program Kampung KB akan tercapai.
Dalam program Kampung KB, ada yang disebut dengan Kampung KB
Percontohan yaitu Kampung KB yang telah memenuhi prasyarat untuk Kampung
KB Percontohan sesuai dengan panduan Kampung KB Percontohan dan ditujukan
untuk menjadi rujukan bagi Kampung KB lain dalam hal pengelolaan dan
pengoptimalan segala potensi kampung (Panduan Kampung KB Percontohan,
2018:3). Tahun 2018 ditargetkan setiap provinsi memiliki 1 (satu) Kampung KB
Percontohan dan tahun 2019 ditargetkan setiap kabupaten/kota memiliki 1 (satu)
Kampung KB Percontohan. Kampung KB Percontohan dibentuk sebagai model
Kampung KB di setiap provinsi dan kabupaten/kota sehingga Kampung KB
Percontohan inilah yang diutamakan supaya dapat dijadikan rujukan bagi
Kampung KB lain dalam menjalankan kegiatan di setiap Kampung KB-nya. Hal
ini juga ditambahkan oleh Staff Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini
Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara berikut:
“Di Kampung KB ada namanya Kampung KB Percontohan, jadi walaupun
sudah dicanangkan tetapi yang diutamakan untuk digarap itu Kampung
KB Percontohan dulu. Jadi sebenarnya tidak semua digarap secara intens,
yang diutamakan tetap yang percontohan dulu masing-masing satu di
kabupaten/kota, nanti kalau sudah jadi Kampung-Kampung KB lain
tinggal ikut. Jadi dijalankan sesuai dengan Kampung KB Percontohan
masing-masing” (Wawancara, Satria Sumarlan S.AB, 27 Oktober 2020).
Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kampung KB Percontohan
lebih diutamakan dibanding Kampung KB lainnya. Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan bukan merupakan Kampung KB Percontohan sehingga kurang
diperhatikan dan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kota Medan sudah
memiliki Kampung KB Percontohan yaitu Kampung KB Percontohan Sari Rejo
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
80
sehingga Kampung KB Padang Bulan dapat menjadikan Kampung KB Sari rejo
sebagai rujukan dalam melaksanakan program Kampung KB.
Pokja Kampung KB juga memiliki peranan penting untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Kasubbag
Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
(Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan
BKKBN Provinsi Sumatera Utara hingga 2019) berikut:
“Di Kampung KB itu ada namanya Pokja Kampung KB, mereka yang
memetakan apa-apa yang perlu di Kampung KB itu, itu yang tidak
berjalan pokjanya itu. Masyarakat kita itukan tadi untuk memahami
Kampung KB itupun masih belum walaupun sudah disosialisasikan
Kampung KB itu apa. Namanya merubah sesuatu yang baru untuk
dijadikan program itukan sulit, apalagi masyarakatnya ada yang mau dan
tidak, tapi itulah tantangan. Kampung KB ini jalurnya dimulai dari pokja
tadi harus dari bawah, jadi Kampung KB ini bukan dari atas ke bawah tapi
dari bawah ke atas. Diharapkan orang-orang di Kampung KB ini mengerti
apasih yang dibutuhkan di Kampung KB itu, jadi pokja itu ditekankan
dulu apa yang mau kalian minta, apa yang menjadi masalah di kampung
kalian” (Wawancara, Surtono, S.Sos, 18 September 2020).
Dibuatnya masyarakat setempat sebagai pengurus dari Pokja Kampung KB
supaya mereka bisa mengusulkan ke pemerintah apa saja yang dibutuhkan di
wilayah tersebut. Karena sejatinya yang mengerti dan paham akan kondisi
maupun kebutuhan suatu wilayah adalah masyarakatnya sendiri. Kepala Desa
maupun PKB harus memberikan pemahaman juga kepada Pokja Kampung KB
yang diisi oleh masyarakat tersebut untuk meminta apa saja yang dibutuhkan di
wilayahnya. Di Kampung KB Kelurahan Padang Bulan, pengurus Pokja sudah
mengetahui tentang program Kampung KB sehingga masyarakat turut aktif dalam
pelaksanaan program Kampung KB. Hal ini disampaikan oleh Lurah Kelurahan
Padang Bulan berikut:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
81
“Sejauh ini partisipasi masyarakat terhadap Kampung KB masih dalam
berbentuk seperti kerelaan masyarakat untuk menjadikan rumahnya
sebagai rumah data, sebagai tempat pertemuan. Sebatas itulah masih
sampai saat ini, belum ada yang memang berpartisipasi misalnya ada yang
menawarkan kegiatan itu belum ada, tetap kegiatan itu dari OPD”
(Wawancara, Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP, 01 September 2020).
Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan
Padang Bulan berpartisipasi dalam pelaksanaan program Kampung KB, tetapi
mereka hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Belum ada
inisiatif masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah ataupun membuat
sebuah inovasi untuk mengembangkan Kampung KB mereka.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, pelaksana
program sudah mampu menafsirkan program Kampung KB dan beberapa
masyarakat juga sudah paham tentang program Kampung KB sehingga
masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung
KB Kelurahan Padang Bulan. Tetapi, masyarakat masih belum ada yang
menawarkan kegiatan dan meminta akan kebutuhan di wilayahnya. Selain itu,
sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat juga masih minim sehingga masih
ada masyarakat yang tidak paham tentang program Kampung KB.
4.2.3 Penerapan
Penerapan berkaitan dengan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin,
pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana program. Sehubungan
dengan penerapan program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan tentunya
harus memiliki jadwal kegiatan yang jelas untuk dapat dilaksanakan. Jadwal
Program Kampung KB Kelurahan Padang Bulan dapat dilihat pada tabel berikut:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
82
Tabel 4.9 Jadwal Kegiatan Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
No Nama Pertemuan Hari/ Tanggal Tempat Pertemuan
1. Pertemuan Pokja
Kampung KB 1. Selasa / 10 Maret 2020
Kelurahan Padang
Bulan
2. Rabu/ 08 April 2020 Kelurahan Padang
Bulan
3. Selasa / 09 Juni 2020 Kelurahan Padang
Bulan
4. Selasa / 11 Agustus 2020 Kelurahan Padang
Bulan
5. Kamis / 08 Oktober 2020 Kelurahan Padang
Bulan
6. Selasa / 10 November 2020 Kelurahan Padang
Bulan
2. Pertemuan Forum
Musyawarah 1. Rabu/ 15 April 2020
Kelurahan Padang
Bulan
2. Rabu/ 15 Juli 2020 Kelurahan Padang
Bulan
3. Rabu / 16 September 2020 Kelurahan Padang
Bulan
3. Pertemuan Loka
Karya Mini 1. Selasa / 05 Mei 2020
Kelurahan Padang
Bulan
2. Rabu / 21 Juli 2020 Kelurahan Padang
Bulan
3. Selasa / 08 September 2020 Kelurahan Padang
Bulan
4. Pertemuan
Tribina 1. Rabu / 10 Juni 2020
Kelurahan Padang
Bulan
2. Selasa / 14 Juli 2020 Kelurahan Padang
Bulan
3. Selasa / 4 Agustus 2020 Kelurahan Padang
Bulan
4. Selasa / 13 Oktober 2020 Kelurahan Padang
Bulan
5. Rabu / 04 November 2020 Kelurahan Padang
Bulan
Sumber: Dokumentasi Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
sudah memiliki jadwal kegiatan yang jelas untuk dilaksanakan oleh para
implementor. Akan tetapi tidak semua Pokja mengetahui secara rinci jadwal
tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Lurah Kelurahan Padang Bulan berikut:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
83
“Penjadwalannya itu sudah ada dari PKB, kita tinggal mengkondisikan
waktunya dan disesuaikan lagi. Misalnya kita mau mengadakan sosialisasi
tentang kesehatan, jadi kita tentukan waktunya kapan, lokasinya dimana,
siapa narasumbernya. Yang jelas tiap bulan ada pertemuan, kita tentukan
baru nanti kita buat undangannya, tetap dari mereka jadwalnya”
(Wawancara, Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP, 01 September 2020).
Pendapat di atas juga didukung oleh pendapat anggota seksi reproduksi
Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan berikut:
“Sudah ada dari Bu Sandy, dia lah yang memberi tahu nanti kita ngumpul
ya bu disini jam segini. Pokoknya kalau mau ada kegiaatn dikasih tau, ada
yang mau datang bapak mini dikasih tau juga. Seperti kemarin anak lajang
itu anak kuliah itu datang juga, tetap kami dikasih tau memang, disuruh
bawa massa berapa orang ya kita panggil” (Wawancara, Suyanti, 20
Agustus 2020).
Dari kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa jadwal kegiatan
memang sudah ada dibuat oleh PKB Kelurahan Padang Bulan, tetapi belum
semua yang mengetahui jadwal tersebut. Apabila akan ada dilakukan kegiatan,
maka segera PKB Kelurahan Padang Bulan menghubungi anggota Pokja
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan supaya memberi informasi kepada
masyarakat agar dapat melaksanakan program tersebut.
Dalam hal penyampaian informasi terkait jadwal kegiatan Kampung KB di
Kelurahan Padang Bulan, para pelaksana menggunakan cara informal dalam
mengundang masyarakat. PKB menyasar anggota Pokja yang memiliki kedekatan
lebih terhadap masyarakat Kelurahan Padang Bulan supaya mengajak masyarakat
tersebut untuk mau mengikuti Program Kampung KB. Karena kedekatannya
dengan masyarakat, maka cara mengajak dan memberitahu jadwal kegiatan yang
dilakukan oleh anggota Pokja Kampung KB Padang Bulan adalah langsung
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
84
bertemu dengan mengunjungi rumah per rumah sesuai dengan sasaran
kegiatannya. Hal ini disampaikan oleh informan berikut:
“Dipanggil satu-satu ke rumah, dikasi tau nanti tanggal segini jam segini
kita ada acara ya. Jadi ya kita harus siap-siap, kalau sempat datang”
(Wawancara, Siti Hamidah, 20 Agustus 2020).
Kelompok sasaran yang langsung ditemui rumah per rumah biasanya
adalah lansia untuk melaksanakan Bina Keluarga Lansia (BKL). Sedangkan untuk
sasaran lain, pemberitahuan dilakukan melalui Whatsapp Group tersebut. Hal ini
disampaikan oleh informan berikut:
“Biasanya dikasih tau di grup WA, nanti tanggal segini ada acara gini jadi
dikasih tau ke kita disuruh untuk datang. Misalnya ada BKB disuruh bawa
anak masing-masing, yaudah datang kami bawa anak” (Wawancara, Bina
Siburian, 20 Agustus 2020).
Masyarakat yang ikut serta dalam program Kampung KB adalah
masyarakat Lingkungan I Kelurahan Padang Bulan. Selain itu, Whatsapp Group
yang ada juga berisi masyarakat di Lingkungan I. Terkait hal ini, ketua Pokja
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan menyampaikan bahwa:
“Padang bulan memiliki 12 lingkungan, mengingat dan menimbang karena
kita yang dianggap atau sesuai dengan kriteria apa fungsi dan tujuan
dibentuknya Kampung KB itu, lingkungan kitalah yang lebih cocok. Itulah
dia kenapa dibentuk Kampung KB disini. Masalah bagaimana susunan
organisasinya itu sudah dari sana, seperti 8 pokja itukan sudah mereka
yang menentukan. Jadi orang-orangnya pun sebenarnya, karena ini
tanggungjawab masih tanggungjawab Kelurahan cuma di tempatkan di
Lingkungan. Jadi orang-orangnya pun bukan murni dari sini semua,
karena inikan membawa nama kelurahan maka ikutlah orang-orang yang
dari lingkungan lain membantu. Nanti begitu dia mandiri, diharapkan
kalau memang apalagi tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi diharapkan
semua dari lingkungan itu sendiri” (Wawancara, Sahalludin Purba, 23 Juli
2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
85
Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan hanya fokus pada satu lingkungan sehingga masyarakat yang ikut
juga hanya dari satu lingkungan saja yaitu Lingkungan I Kelurahan Padang
Bulan. Dari sini terlihat bahwa implementasi Kampung KB di Kelurahan Padang
Bulan belum merata di kelurahan tetapi hanya berfokus pada satu lingkungan saja
yang dianggap memenuhi kriteria Kampung KB. Sasaran dari Kampung KB
Kelurahan Padang Bulan ini juga hanya dari masyarakat Lingkungan I, sehingga
sedikit sekali yang ikut dalam pelaksanaan program ini. Meski berfokus pada satu
lingkungan, namun Kampung KB tersebut masih menjadi tanggungjawab
kelurahan.
Dalam penerapan program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan,
masyarakat masih sulit untuk diajak dalam berkegiatan. Terlebih program ini
tidak memaksa masyarakat yaitu atas dasar kesadaran dan sukarela untuk mau
mengikuti program Kampung KB ini. Hal ini disampaikan oleh anggota seksi
reproduksi Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan berikut:
“Selama adanya pembinaan ini sudah maulah mereka berbenah. Hanya
saja harus pelan-pelan, karena kalau mengajak masyarakat agak susah dan
belum tentu ada yang mau. Masyarakat berpikir kalau tidak ada uangnya
tidak mau. Makanya kalau membuat kegiatan ya biasanya dikasih uang ke
masyarakat, snack juga diberikanlah” (Wawancara, Lusi Nuraini, 8
Agustus 2020).
Pendapat di atas juga diperkuat oleh pendapat Lurah Kelurahan Padang Bulan
berikut:
Sama seperti daerah-daerah lainnya, masyarakat itukan apalagi yang
menengah kebawah. Waktu mereka itukan untuk bekerja hari ini untuk
makan hari ini juga. Jadi kalau mereka memaksakan dirinya untuk datang
cuma mendengarkan cakap-cakap ajalah kan terancam dapurnya untuk
hari itu, itulah kendalanya. Jadi saya bilang kemarin, kita itu harus ada
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
86
untuk transport, jadi kalau dia satu hari itu tidak bekerja jangan sampai
dapurnya pun gak masaklah mereka, itulah yang menjadi kendala karena
anggaranpun kan terbatas” (Wawancara, Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP, 01
September 2020).
Dalam pelaksanaan program Kampung KB, Kelurahan Padang Bulan
memberikan penghargaan (rewards) kepada masyarakat yang berkontribusi dalam
program tersebut. Penghargaan yang diterima masyarakat tersebut berupa
sejumlah uang. Walau demikian, masih sedikit masyarakat yang turut aktif dalam
pelaksanaan program Kampung KB, kesibukan masyarakat juga merupakan salah
satu penyebabanya.
Anggaran Kampung KB sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
hal ini disampaikan oleh Staff Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara berikut:
“Kalau di Kampung KB ada beberapa anggaran yang memang, jadi ada
dua anggaran ya. Dinas Kabupaten/Kota itukan nanti rapat penentuan
anggaran itu bersama Bupati/Walikota masing-masing, jadi Dinas KB itu
nanti pasti masukkan Kampung KB untuk anggarannya sekian, itu
anggaran dari orang itu. Nah BKKBN juga punya anggaran itu biasanya
ada pembinaan Kampung KB dan kalau teknis-teknisnya ada namanya
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional KB (BOKB). Jadi
dana DAK dan BOKB ini diberikan khusus untuk Dinas Kabupaten/Kota
dari BKKBN termasuk disitu dibiayai kereta dinaslah, termasuk disitu ada
namanya untuk pengelolaan Kampung KB itulah dikasi dari BKKBN,
itulah untuk mengolah. Nanti untuk pembinaannya itu biaya kami, kami
nanti turun untuk melakukan pembinaan-pembinaan dari BKKBN, tapi
kalau untuk Rumah Dataku, Balai Penyuluhan itukan ada dari dana APBN
ada APBD ada. Selain itu juga di anggaran Kampung KB ada namanya
Dana Desa, PKB dan kader-kader nanti bakal mengadvokasi Lurah dan
Camat disitulah dibantu kalau bisa Dana Desa itu sebagian besar
dialokasikan untuk Kampung KB, untuk bangun jalan, untuk perbaiki
lampu jalan, buat usaha, dan sebagainya. Itu diadvokasi oleh PKB melalui
Musrenbangdes, jadi itulah tugas-tugasnya. Goal atau tidaknya Dana Desa
itu tergantung PKB itu, kelihaian PKB itu nanti diuji” (Wawancara, Satria
Sumarlan S.AB, 27 Oktober 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
87
Dalam pelaksanaan Kampung KB, anggarannya berasal dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional KB (BOKB), di dalamnya terdapat dana
untuk pengelolaan Kampung KB. Selain itu, ketika rapat untuk menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana (DPPKB) sudah memasukkan Kampung KB untuk
anggarannya. Selanjutnya PKB memiliki peranan penting dalam penentuan
anggaran di Kampung KB masing-masing. PKB harus mampu mengadvokasi
Lurah ataupun Camat terkait pengalokasian Dana Desa untuk Kampung KB.
Dana-dana tersebut yang akan digunakan dalam pelaksanaan Kampung KB.
Kegiatan lintas sektor di Kampung KB yang melibatkan OPD Kota Medan
juga perlu dukungan anggaran dari setiap instansi terkait untuk mendukung
program Kampung KB, hal ini disampaikan oleh Staff Hubungan Antar Lembaga
dan Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara berikut:
“Kalau anggaran khusus Kampung KB itu biasanya dinas yang lain itu
tidak ada. Berbicara mengenai dinas pasti mereka mempunyai anggaran
khusus tapi tidak spesifik khusus untuk Kampung KB tapi bisa jadi itu bisa
digunakan untuk Kampung KB. Mungkin ada namanya dana untuk
bantuan sosial dan sebagainya bahasa di anggaran itu tapi itu bisa
dialokasikan ke Kampung KB” (Wawancara, Satria Sumarlan S.AB, 27
Oktober 2020).
Hal ini juga disampaikan oleh Lurah Kelurahan Padang Bulan berikut:
“Kalau anggaran rutin seperti rapat Kampung KB setau saya itu dari
PLKB dari dinas BKKBN. Tapi secara pelaksanaan kegiatan itu dari
SKPD masing-masing. Misalnya pelatihan hidroponik itu dari Dinas
Perikanan dan Kelautan, kalau Bina Keluarga Balita itu dari Dinas KB,
kalau posyandu dari Dinas Kesehatan. Kalau kemaren itu ada pembetonan
jalan, itu dari Dinas PU. Jadi kita di kepengurusan Kampung KB itu tidak
ada megang anggaran, jadi artinya kita manajerial aja” (Wawancara,
Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP, 01 September 2020).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
88
Dalam pelaksanaan kegiatan lintas sektor di Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan, setiap dinas terkait belum tentu memiliki anggaran khusus untuk
Kampung KB, tetapi dinas-dinas tersebut memiliki dana atau bantuan sosial yang
bisa dialokasikan ke Kampung KB. Kemudian dinas-dinas tersebut memberikan
bantuan kegiatan di Kampung KB untuk memajukan Kampung KB tersebut.
Tetapi dengan tidak adanya anggaran khusus untuk Kampung KB, maka dinas-
dinas tersebut tidak fokus terhadap Kampung KB, hal ini sesuai dengan yang
disampaikan oleh Lurah Kelurahan Padang Bulan berikut:
“Itulah kendala-kendala yang kita hadapi, kemudiankan ditambah lagi
situasi pandemi covid semua anggaran harus dipangkas untuk penanganan
covid. Jadi alasan OPD setiap kehadiran ya tidak ada anggaran. Harusnya
SKPD terkait sudah memasukkan anggaran di RKA mereka, jadi jangan
setiap ada permintaan dari Kampung KB hanya mengharapkan dana taktis.
Dana taktis itukan nanti di APBD. Kalau memang serius untuk Kampung
KB harusnya kita duduk sama di akhir tahun 2020, apa yang mau kita buat
di 2021. Kemudian itu ditampung di rencana kegiatan masing-masing
SKPD, jadi memang sudah ada, tidak perlu lagi dicari-cari darimana
dananya” (Wawancara, Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP, 01 September 2020).
Sehubungan dengan penerapan ini, implementor dituntut untuk
menerapkan program itu sendiri dengan cara penyediaan sumber daya, sarana dan
prasarana. Dengan adanya pengerahan segala sumber daya dan dana diharapkan
akan muncul respon dari kelompok sasaran, apakah menolak implementasi
program tersebut. Oleh karena itu, implementasi program harus memiliki output
yang dapat memberikan outcomes kepada kelompok sasaran. Dalam hal ini,
peneliti juga ingin melihat apakah program tersebut memberikan manfaat kepada
masyarakat. Kampung KB Kelurahan Padang Bulan sudah memberikan manfaat
kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat
yaitu:
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
89
“Ada, sekarang kita lebih tau menjaga. Narkoba pun disini sudah mulai
berkurang gak kayak dulu lah, kalau dulu takut kita. Kita disini juga lebih
diperhatikan karena disini kita dibawah garis kemiskinan” (Wawancara,
Bina Siburian, 20 Agustus 2020).
Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat masyarakat berikut:
“Ada manfaatnya,kita jadi tau kondisi kesehatan dan tidak perlu bayar”
(Wawancara, Siti Hamidah, 20 Agustus 2020).
Dari kedua pendapat di atas, diketahui bahwa Kampung KB memberikan
manfaat kepada masyarakat atau kelompok sasaran. Salah satu manfaat yang
dirasakan masyarakat adalah pemberantasan narkoba di Kelurahan Padang Bulan.
Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang KB dan kesehatan masyarakat juga
meningkat serta daerahnya lebih diperhatikan oleh pemerintah.
Setiap pelaksanaan kegiatan di Kampung KB, petugas lapangan wajib
melaporkan kegiatan tersebut dengan cara menginput data dengan menggunakan
aplikasi website Kampung KB. Kendala yang dihadapi pengisi konten salah
satunya adalah kerusakan dari website (error), hal ini disampaikan oleh Kasubbid
Analisa Dampak Kependudukan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
berikut:
“Penilaian pusat itu semalam hanya melalui aplikasi sementara Kampung
KB kita dibeberapa Kabupaten/Kota ada yang sama sekali tidak bisa login.
Makanya sebenarnya kalaulah aplikasi itu tidak ada masalah dari awal
2020 kemungkinan capaian kita tidak seperti itu. Karena setiap kegiatan
yang dilaksanakan mereka di Kampung KB paling lama besoknya mereka
mengentry ke aplikasi, pusat hanya menilai seperti itu, begitu melihat
aplikasinya, kegiatannya update, lintas sektornya dihitung berapa banyak,
itu mereka menghitungnya dengan pihak ketiga mengapa bisa
menghasilkan Kampung KB mandiri. Makanya sangat disayangkan
aplikasi kita yang bermasalah, banyak sekali Kabupaten/Kota yang tidak
bisa entry Kampung Kbnya.” (Wawancara, Alpian Siregar, S.Kom, 07
September 2020)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
90
Penilaian BKKBN Pusat terhadap Kampung KB yang ada di seluruh
Indonesia berdasarkan website Kampung KB. Tetapi, website yang dibuat
ternyata belum siap sehingga petugas lapangan sebagai pengisi konten tidak dapat
mengisi website tersebut. Selain itu, kendala dari pengisi konten yang tidak
paham cara memasukkan data ke website, hal ini disampaikan oleh Staff
Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi
Sumatera Utara berikut:
“Biasanya kan ada fotonya, kalau berbicara website Kampung KB pertama
orang-orangnya yang mengolah itu kalau tidak lupa menginput atau dia ini
tidak tau caranya menginput atau juga tidak kreatif. Pelaporan mereka
belum bagus makanya belum bisa jadi Kampung KB terbaik. Kalau
kebenarannya itu pasti benar, tapi tidak kreatif misal acara ini dihadiri oleh
siapa dan totalnya berapa. Yang mengisi konten itu PKB biasa udah ibu-
ibu (sudah tua) jadi tidak mengerti dia yang begitu, akhirnya diisi dengan
seadanya saja. Ini ada kegiatan ini, foto terus masukkan yasudah selesai.”
(Wawancara, Satria Sumarlan S.AB, 27 Oktober 2020)
Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa website Kampung KB
digunakan untuk melihat perkembangan Kampung KB. Pengisi konten merupakan
PKB yang bisa saja lupa menginput data ke web. Selain itu, ketidakmampuan
pengisi konten dalam memasukkan data kegiatan ke dalam website
mengakibatkan penilaian terhadap Kampung KB juga rendah. Padahal, pengisi
konten sudah diberikan buku panduan teknis dalam pelaporan online Kampung
KB oleh BKKBN.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
91
Gambar 4.9 Website Kampung KB Padang Bulan
Sumber:Kampungkb.bkkbn.go.id, http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3323, diakses
pada 29 Oktober 2020
Berdasarkan Gambar 4.9 di atas, website Kampung KB Padang Bulan sudah
diisi oleh PKB sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Kampung KB
Padang Bulan. Website tersebut diisi dengan judul kegiatan dengan waktu
pelaksanaannya dan disertai bukti foto kegiatan. Di website tersebut juga diisi dengan
deskripsi kegiatan dan sasaran kegiatan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, Kampung
KB Padang Bulan sudah memiliki jadwal kegiatan yang jelas untuk dilaksanakan
oleh para pelaksana tetapi tidak semua mengetahui secara rinci jadwal tersebut.
Masyarakat Kelurahan Padang Bulan juga sudah menerima manfaat dari adanya
program Kampung KB tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat diberikan
penghargaan berupa uang bagi yang turut serta dalam pelaksanakan program
Kampung KB. Anggaran Kampung KB berasal dari APBN dan APBD, sementara
kegiatan lintas sektor berasal dari anggaran dinas-dinas terkait. Kemudian,
pelaporan Kampung KB Kelurahan Padang Bulan melalui website Kampung KB
sudah diisi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
92
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang
memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan,
Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta sektor terkait
yang dilaksanakan secara sistematis. Berdasarkan konsep Jones ada beberapa
kategori dalam memahami implementasi program terutama implementasi program
Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan,
yaitu:
1. Organisasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program adalah
harus ada organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Organisasi berkaitan
dengan struktur organisasi yang harus diisi dengan sumber daya yang
memadai serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung program.
Organisasi dari Kampung KB Kelurahan Padang Bulan yang berkaitan dengan
struktur organisasi dan sumber daya manusia masih belum memadai dan
belum memiliki kemampuan dalam membina masyarakat khususnya
operasional kegiatan baik PKB maupun anggota Pokja lainnya. Kurangnya
kerjasama OPD Kota Medan dengan Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
juga menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Program Kampung KB di
Kelurahan Padang Bulan. Selain itu, terkait dengan sarana dan prasarana di
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan masih kurang memadai terlebih
terhadap Rumah Data Kependudukannya. Walaupun di Kampung KB
Kelurahan Padang Bulan sudah ada Rumah Data Kependudukan, tetapi itu
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
93
merupakan rumah warga yang mana jika hujan deras melanda maka akan
terjadi banjir.
2. Interpretasi berkaitan dengan para pelaksana untuk memahami apa yang harus
mereka kerjakan sesuai dengan yang seharusnya. Penafsiran yang keliru
terhadap suatu program akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam
implementasi program tersebut dan tujuan dari program tidak dapat dicapai.
Di Kampung KB Kelurahan Padang Bulan, masih ada masyarakat yang belum
mengetahui Kampung KB, tetapi beberapa mengetahuinya karena masyarakat
yang berkumpul untuk ikut melakukan kegiatan-kegiatan Kampung KB akan
diberikan pemahaman tentang Kampung KB itu sendiri. Meski pelaksana dan
masyarakat mengetahui program Kampung KB, tetapi dalam hal untuk
menyampaikan kebutuhan kepada pemerintah masyarakat masih belum
mampu, mereka hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ada.
Belum ada inisiatif masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah
maupun membuat sebuah inovasi untuk mengembangkan Kampung KB
mereka.
3. Penerapan berkaitan dengan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin,
pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana program.
Sehubungan dengan penerapan program Kampung KB di Kelurahan Padang
Bulan, jadwal kegiatan Kampung KB sudah jelas tetapi tidak semua para
pelaksana mengetahui jadwal tersebut. Selain itu Kampung KB memberikan
manfaat kepada masyarakat seperti pemberantasan narkoba, peningkatan
pengetahuan tentang KB, serta peningkatan kesehatan masyarakat. Tetapi,
dalam penerapannya, masyarakat diberikan penghargaan (rewards) berupa
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
94
uang bagi yang turut serta dalam pelaksanaan program Kampung KB.
Anggaran Kampung KB berasal dari APBN dan APBD, sementara kegiatan
lintas sektor berasal dari anggaran dinas-dinas terkait. Kemudian, pelaporan
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan melalui website Kampung KB sudah
diisi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan implementasi
program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan, adalah:
1. Organisasi di Kampung KB atau Pokja Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan harus segera meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan
cara melakukan pelatihan-pelatihan supaya dapat menjalankan Program
Kampung KB. Selain itu, fasilitas di Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
seperti Rumah Data Kependudukan perlu dipindahkan ke wilayah yang tidak
rawan banjir, supaya data-data Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
tersedia lengkap disana dan juga bisa dijadikan sebagai tempat melakukan
Program Kampung KB. Karena saat ini Rumah Data Kependudukan di
Kampung KB Padang Bulan menggunakan rumah warga yang kondisinya
tidak memungkinkan karena apabila terjadi banjir maka dapat merusak data-
data yang sudah ada disana. Selain itu, perlunya dukungan dari OPD Kota
Medan untuk lebih memperhatikan dan dapat membangun Kampung KB
Kelurahan Padang Bulan supaya menjadi kampung yang maju.
2. Interpretasi terhadap program Kampung KB perlu dimaksimalkan yaitu
dengan pelaksanaan sosialisasi program Kampung KB di Kelurahan Padang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
95
Bulan yang perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak hanya sekedar
mengetahui tetapi juga paham tentang program Kampung KB yang perlu
adanya kontribusi dari masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan
wilayahnya kepada pemerintah. Karena di Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan masyarakat hanya menerima atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
sudah ada, belum mampu memberikan gagasan atau ide baru untuk
mengembangkan Kampung KB mereka.
3. Penerapan program Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan masih perlu
ditingkatkan khususnya dalam penginformasian jadwal kegiatan. Seharusnya
seluruh pokja diberikan keseluruhan jadwal kegiatan tersebut untuk satu
periode. Kemudian tidak ada lagi pemberian uang kepada masyarakat,
sehingga masyarakat melaksanakan Program Kampung KB karena kesadaran
dan kebutuhan akan pentingnya program tersebut.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
96
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publiki. Jakarta: Salemba Humanika
Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta
Alisyahbana. 2003. Pembangunan Dari Tingkat Bawah Ke Atas. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
Amirin, M. Tatang. 2006. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Grafindo.
Bintoro, Tjokroamidjojo. 2006. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta:
LP3ES
Bungin, Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media
Dunn, William N. 2014. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Handoko, H. 2011. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.
Yogyakarta: BBPE
Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada
Manila, I.GK. 2006. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama
Mardalis. 2014. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi
Aksara
Moleong, Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya
Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung:
Alfabeta
Ndraha, Taliziduhu. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta
Nogi, Hasel S. Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta:
Lukman Offset dan YPAPI
Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2010. Manajemen Pelayanan, Pengembangan
Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan
Minimal. Yogyakarta: Pustaka Belajar
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
97
Riggs, Fred W. 2005. Administrasi Negara-Negara Berkembang- Teori
Masyarakat Prismatik. Jakarta: PT Rajawali
Robbins, Stephen P. 2010. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi.
Jakarta: Arcan
Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta:
Literasi Media Publishing.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
________. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Suyanto, Bagong. 2015. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif
Pendekatan. Jakarta: Kencana
Tersiana, Andra. 2018. Metode Penelitian. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan
Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta:
CAPS (Center of Academic Publishing Service)
Wirawan, I.B. 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial,
Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial). Jakarta: Kencana.
Jurnal:
Purwaningsih S, S. 2012. Desentralisasi Program Keluarga Berencana:
Tantangan dan Persoalan Kasus Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal
Kependudukan Indonesia. VII (2), 113.
Peraturan dan Dokumen:
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen
Peraturan Walikota Medan Nomor 13 tahun 2020 tentang Pengembangan
Kampung Keluarga Berencana di Kota Medan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
98
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016
perihal Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
Surat Kepala BKKBN Nomor 8/KEP./G3/2017 tentang Tim Teknis Kampung KB
di Lingkungan BKKBN
Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 440/842 tanggal 3 Januari 2017 perihal
Pencanangan Kampung KB.
Surat Edaran Walikota Medan No 470/1856 tanggal 28 Februari 2019 tentang
Intervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan dalam Melaksanakan
8 Fungsi Keluarga di Kampung KB
Surat Keputusan Lurah Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Nomor
476/0847/2019 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Tahun 2019
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN. 2018. Panduan Rumah
Data Kependudukan Di Kampung KB (Model Solusi Strategis
Pengendalian Dampak Kependudukan)
Direktorat Bina Lini Lapangan BKKBN. 2018. Panduan Kampung KB
Percontohan
________________________________. 2019. Kampung KB Sebagai Upaya
Bersama Untuk Indonesia Sejahtera (Laporan Akhir Kampung KB 2018)
________________________________. 2019. Panduan Pengelolaan Kampung
KB Bagi Tenaga Lini Lapangan
________________________________. 2020. Kampung KB Sebagai Wujud
Kehadiran Pemerintah Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
(Laporan Akhir Kampung KB 2019)
BKKBN. 2016. Petunjuk Teknis Kampung KB
_______. 2017. Pedoman Pengelolaan Kampung KB
BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. 2020. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2019
Internet:
http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3323, diakses pada 29 Oktober 2020
https://www.liputan6.com/health/read/2994295/kendala-terbentuknya-kampung-
kb-di-daerah, diakses pada 28 Januari 2020
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
99
https://www.liputan6.com/health/read/359124/alasan-program-kb-zaman-orba-
sukses, diakses pada 27 September 2020
https://www.hariansejarah.id/2017/05/program-keluarga-berencana-kb-pada-
masa-orde-baru.html, diakses pada 27 September 2020
https://www.voaindonesia.com/a/pakar-kependudukan-program-kb-di-indonesia-
sedikit-mengendur/5413912.html, diakses pada 26 Oktober 2020
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LAMPIRAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 1. Pedoman Observasi
Pedoman Observasi Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Pedoman observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data, baik
kondisi fisik maupun kondisi non fisik dari Implementasi Program Kampung
Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan. Adapun aspek yang diobservasi adalah sebagai berikut:
1. Lokasi dan keadaan lingkungan Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan
2. Kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Kampung KB
Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan
3. Suasana dalam setiap kegiatan pada program Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 2. Pedoman Dokumentasi
Pedoman Dokumentasi Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Pedoman dokumentasi ini memiliki tujuan yaitu guna memperoleh
dokumen-dokumen mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
Adapun aspek yang didokumentasikan dalam penelitian ini antara lain:
1. Struktur Pokja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan
Baru Kota Medan
2. Petunjuk teknis program Kampung KB
3. Dokumen landasan kerja dalam koordinasi pada program Kampung KB
4. Dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan
5. Jadwal kegiatan di Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 3. Pedoman Wawancara
Pedoman Wawancara Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
Identitas Informan:
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Instansi :
Tanggal/Waktu/Tempat :
Organisasi
1. Kampung KB di lingkungan BKKBN dikelola oleh Kedeputian Bidang
Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN). Namun, per Januari 2020
Kampung KB alih kelola kepada Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk
(Dalduk). Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa kekurangan bidang ADPIN
dalam mengelola Kampung KB dan apa pula kelebihan bidang Dalduk dalam
pengelolaan Kampung KB?
2. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total
program KKBPK yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN.
Lalu bagaimana koordinasi antara Kedeputian bidang Dalduk dengan bidang-
bidang lain di BKKBN?
3. Kapan dilaksanakan rapat koordinasi dan apa saja yang dibahas dalam rapat
koordinasi?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total
program KKBPK yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan
bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi
terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Siapa-siapa saja yang
terlibat dalam poses pembentukan hingga pelaksanaan Kampung KB di
tingkat Desa/Kelurahan?
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, proses keberlangsungan Kampung KB hingga
terbentuk di setiap Desa/Kelurahan?
6. Bagaimana komunikasi BKKBN dengan instansi-instansi tersebut dalam
sosialisasi pembentukan hingga pelaksanaan Kampung KB sampai ke tingkat
Desa/Kelurahan?
7. Bagaimana koordinasi yang dilakukan BKKBN dengan instansi-instansi
tersebut dalam pelaksanaan Kampung KB sampai ke tingkat Desa/Kelurahan?
Dalam hal ini, lebih kepada apa yang dikoordinasikan?
8. Apa hambatan dalam koordinasi antara BKKBN dengan instansi-instansi
tersebut dalam pelaksanaan Kampung KB?
9. Lalu adakah diadakan rapat koordinasi antara BKKBN dengan instansi-
instansi tersebut? Kapan dilaksanakan rapat koordinasi dan apa saja yang
dibahas dalam rapat koordinasi tersebut?
10. Bagaimana cara/ metode BKKBN Sumatera Utara dalam menyampaikan
pesan program kampung KB kepada masyarakat?
11. Apa yang menjadi kendala dalam penyampaian pesan program kampung KB
tersebut?
12. Bagaimana proses yang dilakukan BKKBN Sumatera Utara dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan program kampung KB?
Interpretasi
1. Di petunjuk teknis Kampung KB disebutkan bahwa dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Kampung KB dikelola oleh Kelompok Kerja (Pokja)
Kampung KB yang sudah diatur struktur organisasinya. Dalam
pelaksanaannya, menurut Bapak/Ibu apakah struktur organisasi Kampung KB
di Sumatera Utara sudah sesuai dengan petunjuk teknis tersebut?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2. Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di
tingkat kampung melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait
dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Masyarakat awam
menafsirkan ini hanya berkaitan dengan KB, bagaimana menurut Bapak/Ibu?
3. Dibandingkan dengan program-program lain seperti posyandu, program
Indonesia Sehat apa bedanya dengan program Kampung KB ini dan apa
kelebihannya?
4. Apa sebenarnya alasan lahirnya program Kampung KB ini?
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana interpretasi mengenai program ini dari
instansi-instansi yang terlibat? Dalam hal ini antara koordinator dengan yang
dikoordinasikan?
6. Sejauh ini, bagaimana realisasi tujuan dalam pelaksanaan program Kampung
KB? Apakah sudah baik?
Penerapan
1. Darimanakah sumber dana atau anggaran program Kampung KB ini berasal?
2. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terhadap program Kampung KB
ini?
3. Bagaimana instansi-instansi yang terlibat dalam program ini bekerjasama?
4. Lalu kemudian siapa yang mengawasi kerjasama tersebut?
5. Dari proses kerjasama dalam pelasanaan Kampung KB, apa saja yang sudah
dicapai?
6. Dalam program kampung KB terdiri dari beberapa ruang lingkup, salah
satunya ruang lingkup ketahanan keluarga. Apa saja kegiatan-kegiatan yang
ada dalam ruang lingkup tersebut?
7. Dalam Renstra BKKBN tahun 2015-2019 terdapat beberapa program
prioritas. Selain program KKBPK, program generik juga menjadi program
prioritas BKKBN. Kegiatan prioritas dalam program generik seperti program
pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kerjasama internasional
BKKBN; program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
BKKBN; serta program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
BKKBN. Apakah tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kampung KB yang merupakan wujud dari program KKBPK dengan program
prioritas lain BKKBN tersebut?
8. Apakah ada penjadwalan yang jelas dari setiap kegiatan di kampung KB?
9. Apa hambatan pelaksanaan program Kampung KB secara umum di Sumatera
Utara?
10. Menurut Bapak/Ibu apa yang harus dibenahi program ini agar dapat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pedoman Wawancara Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kelurahan Padang Bulan
Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
Identitas Informan:
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Instansi :
Tanggal/Waktu/Tempat :
Organisasi
1. Bagaimana status kepegawaian Ibu, apakah Ibu merupakan PNS?
2. Sudah berapa lama Ibu menjadi Petugas Lapangan Kampung KB?
3. Siapa yang membuat struktur pokja kampung KB Kelurahan Padang Bulan
dan adakah legalitas yang jelas dalam pembuatan struktur organisasi tersebut?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah struktur organisasi yang ada dalam kampung KB
Kelurahan Padang Bulan memiliki kualitas dan telah melaksanakan
tupoksinya dengan baik?
5. Siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan kampung KB Kelurahan Padang
Bulan?
6. Dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan ketahanan keluarga di kampung KB
Kelurahan Padang Bulan, apakah pelaksana kegiatannya memiliki
kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7. Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Kampung KB di Kelurahan
Padang Bulan dalam meningkatkan ketahanan keluarga sudah memadai?
8. Kiranya belum memadai, maka fasilitas apa yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan kampung KB dalam meningkatkan ketahanan
keluarga?
Interpretasi
1. Apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh BKKBN?
2. Dari kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah kampung KB sudah
sesuai dengan tujuan yang diharapkan?
3. Kegiatan-kegiatan ketahanan keluarga di Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan apakah sudah dilaksanakan semuanya sesuai dengan ketentuan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara?
4. Kiranya belum, kegiatan apa dalam ruang lingkup ketahanan keluarga yang
tidak dilaksanakan di Kampung KB Kelurahan Padang Bulan? Apa sebabnya?
5. Apakah ada rencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut?
Penerapan
1. Darimanakah sumber dana atau anggaran program Kampung KB ini berasal?
2. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terhadap program Kampung KB
ini?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kampung KB khususnya
dalam meningkatkan ketahanan keluarga?
4. Kapan jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pedoman Wawancara Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Lurah Kelurahan Padang Bulan
Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
Identitas Informan:
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Instansi :
Tanggal/Waktu/Tempat :
Organisasi
1. Terkait struktur Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan, apakah Bapak
yang membuat struktur tersebut?
2. Menurut Bapak, apakah struktur organisasi yang ada dalam kampung KB
Kelurahan Padang Bulan memiliki kualitas dan telah melaksanakan
tupoksinya dengan baik?
3. Apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Kampung KB di Kelurahan
Padang Bulan dalam meningkatkan ketahanan keluarga sudah memadai?
4. Kiranya belum memadai, maka fasilitas apa yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan kampung KB?
Interpretasi
1. Apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan sesuai dengan petunjuk teknis yang dibuat oleh BKKBN?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2. Dari kegiatan- kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah kampung KB sudah
sesuai dengan tujuan yang diharapkan?
3. Kegiatan-kegiatan ketahanan keluarga di Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan apakah sudah dilaksanakan semuanya sesuai dengan ketentuan BKKBN
Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana perubahan tingkah laku masyarakat sebelum dan sesudah adanya
Kampung KB ini Pak?
Penerapan
1. Darimanakah sumber dana atau anggaran program Kampung KB ini berasal?
2. Sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat terhadap program Kampung KB
ini?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kampung KB?
4. Bagaimana penjadwalan setiap kegiatan di Kampung KB, apakah jadwal nya
sudah ditentukan sebelumnya dan siapa yang membuat jadwal tersebut Pak?
5. Menurut Bapak, apa yang harus dibenahi dari Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan ini supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pedoman Wawancara Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Kelompok Kerja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
Identitas Informan:
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Instansi :
Tanggal/Waktu/Tempat :
Organisasi
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan
Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan sudah memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kampung KB?
2. Sarana dan prasarana apa yang kurang dalam pelaksanaan kampung KB?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Padang Bulan dengan adanya
program kampung KB?
4. Bagaimana manfaat yang dirasakan dengan adanya program Kampung KB?
Interpretasi
1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui program Kampung KB ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB?
Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan
Padang Bulan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam pelaksanaan program Kampung
KB ini?
Penerapan
1. Banyak program-program lain dari pemerintah, menurut Bapak/Ibu apakah
program-program tersebut bisa saling berdampingan dan tidak tumpang
tindih?
2. Apakah anda mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung
KB?Apakah sudah sesuai jadwal yang ditentukan?
3. Menurut Bapak/Ibu, jelas tidak tujuan dari Kampung KB ini?
4. Sebelum dan sesudah adanya kampung KB, ada tidak perubahan tingkah laku
masyarakat?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pedoman Wawancara Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Puskesmas Kelurahan Padang Bulan
Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
Identitas Informan:
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Instansi :
Tanggal/Waktu/Tempat :
Organisasi
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan
Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan sudah memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kampung KB?
2. Sarana dan prasarana apa yang kurang dalam pelaksanaan Kampung KB?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Padang Bulan dengan adanya
program Kampung KB?
4. Bagaimana manfaat yang dirasakan dengan adanya program Kampung KB?
Interpretasi
1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui program Kampung KB ini?
2. Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam pelaksanaan program Kampung
KB ini?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Apa saja kegiatan-kegiatan dari Puskesmas yang dilaksanakan di Kampung
KB?
Penerapan
1. Bagaimana penjadwalan kegiatan dari Puskesmas di Kampung KB?
2. Menurut Bapak/Ibu, jelas tidak tujuan dari Kampung KB ini?
3. Sebelum dan sesudah adanya kampung KB, ada tidak perubahan tingkah laku
masyarakat?
4. Menurut Bapak/Ibu apa yang harus dibenahi program ini agar dapat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Pedoman Wawancara Tentang Implementasi Program Kampung Keluarga
Berencana di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Masyarakat Kelurahan Padang Bulan
Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota Medan.
Identitas Informan:
Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Tanggal/Waktu/Tempat :
Organisasi
1. Menurut Bapak/Ibu, apakah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan
Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan sudah memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kampung KB?
2. Sarana dan prasarana apa yang kurang dalam pelaksanaan kampung KB?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Padang Bulan dengan adanya
program kampung KB?
4. Bagaimana manfaat yang dirasakan dengan adanya program Kampung KB?
Interpretasi
1. Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui program Kampung KB ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan Kampung KB?
Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan
Padang Bulan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3. Kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam pelaksanaan program Kampung
KB ini?
Penerapan
1. Banyak program-program lain dari pemerintah, menurut Bapak/Ibu apakah
program-program tersebut bisa saling berdampingan dan tidak tumpang
tindih?
2. Apakah anda mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung
KB? Apakah sudah sesuai jadwal yang ditentukan?
3. Menurut Bapak/Ibu, jelas tidak tujuan dari Kampung KB ini?
4. Sebelum dan sesudah adanya kampung KB, ada tidak perubahan tingkah laku
masyarakat?
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 4. Transkrip Observasi
Transkrip Observasi
Gambaran lokasi dan keadaan
lingkungan kampung KB di
Kelurahan Padang Bulan
Kecamatan Medan Baru Kota
Medan
Kampung KB Padang Bulan terletak di Kelurahan
Padang Bulan, sebagai penanda adanya Kampung
KB disana terdapat gapura Kampung KB yang
terletak di Jalan Jamin Ginting Gang Dipanegara.
Kemudian ketika peneliti masuk ke dalam
Kampung KB tersebut, peneliti menemukan
rumah-rumah yang tidak teratur susunannya dan
jalan yang rusak. Disana terdapat jembatan yang
kondisinya cukup memprihatinkan karena sudah
berlubang dan ditambal hanya dengan kayu
seadanya. Kampung KB tersebut cukup ramai
pengendara motor berlalu-lalang karena
merupakan jalan lintas yang cepat untuk
menghemat waktu.
Kondisi dan ketersediaan
sarana dan prasarana yang
dimiliki kampung keluarga
berencana di Kelurahan
Padang Bulan Kecamatan
Medan Baru Kota Medan
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan memiliki
rumah warga yang dijadikan rumah data. Peneliti
melihat tidak adanya spanduk maupun tanda lain
yang menunjukkan bahwa itu merupakan rumah
data. Dikarenakan banjir dan pandemi sehingga
kegiatan di Kampung KB ditiadakan sementara
maka pemilik rumah mencopot spanduk-spanduk
yang ada.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 5. Dokumentasi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Gapura Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Keadaan Rumah Data Kependudukan Kelurahan Padang Bulan 2020
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Kegiatan Bina Keluarga Balita Tahun 2019
Kegiatan Bina Keluarga Lansia Tahun 2019
Kegiatan Bina Keluarga Remaja Tahun 2019
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 6. Transkrip Wawancara
Transkrip Wawancara
Informan 1
Tanggal Wawancara : 7 September 2020
Tempat/Waktu : Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Identitas Informan 1
1. Nama : Alpian Siregar, S.Kom
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 37 tahun
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Pangkat (Gol/Ruang) : III-C
6. Jabatan : Kasubbid Analisa Dampak Kependudukan
7. Instansi : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Hasil Wawancara
1. Kampung KB awalnya di koordinasikan oleh bidang ADPIN, kemudian
sekarang pindah ke bidang Dalduk. Apa alasan pemindahan wewenang
Kampung KB tersebut Pak?
”Masalah pemindahan inikah keputusan dari BKKBN pusat, jadi di pusat
sana memang pada tahun 2020 itu dilimpahkan wewenang Kampung KB dari
Kedeputian advokasi ke Kedeputian Dalduk. Alasannya mungkin karena dulu
kita sudah mengembangkan rumah data di Kampung KB. Karena di tahun
2020 ini sudah tidak ada lagi pencanangan Kampung KB baru, tinggal
meningkatkan kualitasnya/ pengembangannya maka dilimpahkan ke bidang
Dalduk dengan alasan bidang Dalduk sudah ada tupoksi membangun rumah
data di Kampung KB itu. Makanya kita di perwakilankan ngikut yang di
pusat. Setelah pelimpahan dari pusat, kita juga membuat berita acara
pelimpahan dari bidang advokasi ke bidang Dalduk. Kalau alasannya mungkin
seperti itu karena untuk meningkatkan kualitas Kampung KB yang sudah
terbentuk sepertinya memang bidang dalduk diserahin tupoksi seperti itulah
kira-kira.”
2. Bagaimana hubungan koordinasinya, apakah tetap di ADPIN atau di Dalduk
Pak?
“Kalau di Dalduk sebenarnya kita itukan pemanfaatan web aplikasinya
karena Kampung KB ini bukan punyanya bidang Dalduk, semua bidang
berperan. Misalnya bidang KS, ada kegiatan PIK-R, ada BKL nah itu
diarahkan ke Kampung KB. Bidang KB, pelayanan KB nya diarahkan ke
Kampung KB. Jadi semua bidang di perwakilan ini punya tupoksi di
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Kampung KB itu. Nah Dalduk ini hanya pemanfaatan web aplikasinya, jadi
kalau Kampung KB katanya bukan hanya punya Dalduk, semua bidang itu
harus punya intervensi di Kampung KB.”
3. Berarti bidang Dalduk hanya pengelolaan web aplikasi Kampung KB dan
rumah data ya Pak?
“Iya seperti itu, namun kalau intervensi di setiap bidang punya anggaran
ke Kampung KB. Misalnya pelayanan KB di Kampung KB ini, peningkatan
UPPKS di Kampung KB ini, itu bukan di bidang Dalduk anggarannya. Jadi
setiap bidang itu mengarah ke Kampung KB semua anggarannya.”
4. Jika Kampung KB ini merupakan punya semua bidang, bagaimana koordinasi
tiap bidang dalam melaksanakan Kampung KB ini Pak?
“Koordinasi tiap bidang ya kita petakan, Kampung KB mana yang
memang lemah pelayanan KB nya, nah nitu kita apakah ke bidang KB.
Kampung KB mana yang belum punya PIK-R, nanti kita melihat dari aplikasi
kemudian OPD nanti menyurati ke perwakilan untuk pembentukan PIK-R.
Intinya kita melihat di aplikasi itu mana yang kurang kegiatannya Bangga
Kencana kita, nanti OPD nya menyurati ke perwakilan. Tupoksi mana yang
memang berperan untuk itu. Misalnya Pik-R kan di bidang KS, kalau rumah
data bisa ke bidang Dalduk. Permasalahannya aplikasi kita sedang bermasalah
di Kampung KB nya, pengembangannya belum selesai, banyak
Kabupaten/Kota aplikasi Kampung KB nya tidak bisa login, masih disitu
permasalahannya. Memang ada sebagian Kabupaten/Kota yang tidak
bermasalah untuk login kedalam aplikasi Kampung KB. Kita sudah konsultasi
ke pusat, memang ada perbaikan web kemungkinan akhir tahun ini di
launching web yang baru. Namun, sampai sekarang ini belum di perkenankan
memakai web yang baru karena belum stabil. Web yang lama alasannya itu
rusak karena terserang virus malware, jadi ada sebagian data yang hilang.”
5. Untuk membahas Kampung KB ini, ada tidak rapat koordinasi antar bidang
Pak?
“Biasa kita di setiap radalgram ada, tapi dana kita terbatas. Tidak mungkin
lah Kampung KB nya ini harus setiap hari kita kunjungi, apalagi anggaran kita
terpotong covid semalam. Kalau maslah di Kampung KB itukan sebenarnya
kita hanya fasilitasi, kita hanya pembentukan, tidak harus mutlak kita yang
memberhasilkan. Kalau itu tupoksi masyarakat yang ada di Kampung KB itu
sendiri dibantu dengan PLKB kita di lapangan. Kalau kita harus membentuk,
kemudian memberhasilkan ya anggarannya tidak cukup. Makanya kita dari
pusat itu memetakan Kampung KB mana yang butuh perhatian khusus,
fasilitasi ya kita turun, seperti itulah langkah kita. Memang Kampung KB kita
ini monitoringnya masih melalui aplikasi website Kampung KB. Pusat
semalam pun sudah melakukan penilaian, kita ini baru 5 persen yang mandiri.
Artinya yang berkualitas itu hanya 5 persen dari Kampung KB yang sudah
terbentuk. Dari situ lah kami nanti kalau mau buat fasilitasi melihat Kampung
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KB nya mana yang terbesar jumlah Kampung KB nya, namun masih sedikit
yang mandirinya itulah strategi kami.”
6. Apakah ada kerjasama BKKBN dengan Pemerintah Daerah?
“Ada, OPD KB kan mitra kita. Mereka lah yang lebih paham, PLKB itulah
Aparatur Sipil kita di lapangan, petugas kita di lapangan. Yang paham kinerja
mereka itukan ada di OPD, makanya OPD KB nya itulah yang selalu kita ajak
komunikasi di WA grup. Melalui wa grup kita buat komunikasi, mana-mana
Kampung KB yang bermasalah nanti mereka kirim datanya baru kita kirimkan
ke pusat. Karena kalau langsung kita ke Kampung KB nya itukan mustahil,
ada 800an lebih Kampung KB. Makanya harapan kita, kita fasilitasinya ke
OPD, nanti OPD yang menindaklanjutinya.”
7. Lalu bagaimana kerjasama antara BKKBN dengan dinas-dinas lain yang
untuk mendukung Kampung KB itu Pak?
“OPD itukan menjalin kerjasama dengan dinas-dinas yang dibawah
Bupati/ Walikota. Kampung KB itu kalau kita kunjungi ke lapangan bukan
hanya kegiatan OPD tapi ada juga Dinas Kesehatan. Itukan kita memberikan
fasilitasi ke OPD nya untuk membangun kerjasama. Di tingkat itukan ya
mereka yang membangun kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan, Disdukcapil, dan lain-lain. Rata-rata di Kampung KB itu semua
sudah ada kerjasama dengan lintas sektoral. Karena mereka tetap dibawah
Bupati/ Walikota jadi lebih gampang untuk kerjasamanya. OPD KB kalau
mereka dekat dengan Bupati/ Walikota itu lebih gampang biasanya. Sebagai
contoh Kampung KB di Deli Serdang, Labuhan Batu Utara itukan sudah
bagus, karena punya nilai jual. Kadis OPDnya itu dengan bapak Bupati paham
program jadi lebih gampanglah. Supaya Bupati/ walikota menerbitkan surat
intervensi program Kampung KB oleh lintas sektor. Jadi nanti di setiap rapat
pimpinan itu Pak Bupati akan nanya, dinas mana yang belum melakukan
intervensi di Kampung KB. Itu salah satu strategi Kadis-kadis yang berhasil
Kampung Kbnya. Memang ada juga Kampung KB yang sama sekali kurang
jalan, contohnya Kepulauan Nias kitapun mau memfasilitasi kesana tidak
mungkin apalagi di era covid. Makanya pemberitahuan kita hanya melalui wa
grup, surat dari kepala. Itukan berbeda kalau kita memberikan fasilitasi
langsung. Makanya untuk di kepulauan Nias itu Kampung KB kita itu masih
rendah, sepertinya karena budaya masyarakat juga semua program pemerintah
harus uang. Sementara di Kampung KB kita tidak memberikan uang, jadi ya
harus kesadaran masyarakat bagaimana mereka berswadaya mengumpulkan
uang kalau memang bisa menggunakan dana desa membangun desanya karena
yang menerima keuntungan juga mereka sendiri. Disana itu berpatokan ke
uang, jadi sulit. Berbeda dengan daerah sekitaran Medan seperti Deli Serdang,
Binjai lebih maju.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8. Untuk kerjasama lintas sektoral Pak, bagaimana anggarannya?
“Kita kalau kerjasama tidak ada menganggarkannya, karena di setiap
Kementerian Lembaga itu ada tupoksi mereka yang langsung ke masyarakat
atau ke kampung, kita hanya menyeser disitu. Contohnya Disdukcapil, mereka
kan ada istilahnya jemput bola untuk akta kelahiran. Itulah yang kita pelajari,
setelah kita paham bahwa instansi pemerintah juga punya kegiatan yang
langsung ke masyarakat, kita buat kerjasamanya, itukan tidak pake biaya.
Seperti itulah semua kita buat kerjasamanya ke Kampung KB. Mereka punya
anggaran sendiri ke masyarakat, Kampung Kbnya lah yang harus pandai
mengundang, merekalah nanti yang buat proposal kemudian berkirim ke OPD
KB, nanti OPD KB yang bersurat ke dinas yang terkait. Kerjasamanya seperti
itu, karena mereka punya anggaran masing-masing. Kitapun punya jadi tidak
tumpang tindih.”
9. Banyak program di BKKBN, tidak hanya kampung KB. Apakah tidak terjadi
tumpang tindih antara program yang satu dengan yang lainnya Pak?
“Tidaklah, karena di kita ini mata anggarannya kan berbeda outputnya.
Misalnya bidang KS itu apa outputnya di Kampung KB, bidang Dalduk nanti
apa outputnya di Kampung KB. Jadi nanti kita di Kampung KB tidak mungkin
memberikan fasilitasi BKN kan gitu karena outputnya beda. Misalnya ada
pembentukan rumah data, jadi setiap Kampung KB kita bicara pembentukan
rumah data supaya rumah datanya itu dibentuk sehingga menjadi paripurna.
Begitu juga dengan KS, target mereka setiap keluarga harus ada yang
mengikuti kegiatan remaja berapa persen, UPPKS yang sudah terbentuk
berapa persen anggotanya yang terlibat di dalamnya. Pelayanan KB juga
seperti itu, berapa persen KB MKJP yang harus ada di Kampung KB dan
jangan hanya suntik, pil dan kondom tapi KB jangka panjangnya harus ada.
Kalau bidang Latbang kita kan mereka memetakan sumber daya manusianya
di Kampung KB, apakah perlu ada pelatihan bagi Plkbnya kan tidak tumpang
tindih. Semuanya sudah ada outputnya di Renstra kita, jadi dari output tadi
bentuk kegiatannya pasti berbeda-beda, sasarannya pun berbeda-beda.”
10. Sejauh ini bagaimana realisasi tujuan dalam pelaksanaan program Kampung
KB?
“Sebenarnya kalau kita melihat tujuan dari Kampung KB kan supaya
masyarakatnya berkualitas, indikatornya Kampung Kbnya mandiri. Ternyata
Kampung KB mandirinya baru 5 persen. Artinya tujuan dari Kampung KB itu
ya baru 5 persen yang tercapai. Walaupun sebenarnya tidak mutlak dari
kesalahan OPD dan masyarakat, karena aplikasi kita yang bermasalah.
Penilaian pusat itu semalam hanya melalui aplikasi sementara Kampung KB
kita dibeberapa Kabupaten/Kota ada yang sama sekali tidak bisa login.
Makanya sebenarnya kalaulah aplikasi itu tidak ada masalah dari awal 2020
kemungkinan capaian kita tidak seperti itu. Karena setiap kegiatan yang
dilaksanakan mereka di Kampung KB paling lama besoknya mereka
mengentry ke aplikasi, pusat hanya menilai seperti itu, begitu melihat
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
aplikasinya, kegiatannya update, lintas sektornya dihitung berapa banyak, itu
mereka menghitungnya dengan pihak ketiga mengapa bisa menghasilkan
Kampung KB mandiri. Makanya sangat disayangkan aplikasi kita yang
bermasalah, banyak sekali Kabupaten/Kota yang tidak bisa entry Kampung
Kbnya., kecuali Kota Medan, di Kota Medan hampir semua bisa mengentri.
Harusnya kitakan lebih dari 5 persen capaiannya, karenakan di tahun 2020
Kampung KB mandiri minimal harus 10 persen dari 839 Kampung KB, berarti
sekitar 84. Kalau aplikasinya seperti ini, yang lama tidak bisa login, yang baru
belum bisa dipake kan jadi susah. Kita hanya 5 persen, walaupun di nasional
kita bukan ranking terendah, di Aceh aja mereka baru 2,5 persen, di Papua
bahkan baru 1 persenan 2 persenan. Cuma karena nominal Kampung KB itu
besar jumlahnya jadi perhatian pusat, mendongkrak nilai nasional karena
jumlahnya yang besar, kecuali tadi memang jumlah Kampung KB kita sedikit.
Makanya kalau tujuannya sudah tercapai tapi ya belum maksimal, karena pr
beratnya pasti di Kepulauan Nias itu salah satunya. Yang kedua masalah
aplikasinya, itu ternyata kita belum siap dengan hampir ribuan Kampung KB,
kalau di nasional ribuan itu data yang harus entry setiap hari servernya tidak
bisa, makanya begitu terserang virus sebagian data hilang, sebagian tidak bisa
login, pada saat tidak bisa login pun kita lapor ke pusat diperbaiki ya data-
datanya pun hilang. Kendalanya kita paling utama masih di IT, karena setiap
hari kegiatan Kampung KB kan ada di tingkat seluruh provinsi itu harus
diinput ke aplikasi. Bisa dibayangkan ribuan Kampung KB, begitu ratusan
setiap hari yang mengentry kalau servernya tidak kuat ya seperti itu, hilang
data. Makanya ita tidak bisa memaksa, mereka bilang Kampung Kbnya
berjalan, ada kegiatannya minimal sebulan sekali ada tapi ya tadi tidak bisa
dimasukkan ke aplikasi. Kita lagi yang di serang kan, kami sudah coba Pak
tapi tidak bisa login. Makanya di beberapa daerah kita sarankan fasilitasi
dibuat aja secara offline, buat aja di word kegiatannya, data-datanya,
dilampirkan saja foto-fotonya, ketika pusat meminta bukti kita kan tinggal
kirim, ini kegiatan Kampung KB tanggal segini, ini deskripsi kegiatannya, ini
fotonya. Jadinya ya kita balik ke manual lagi, kita suruh mereka buat di
word.”
11. Apakah ada laporan ke BKKBN ketika lintas sektoral tadi bekerjasama atau
hanya laporan dari instansi satu ke instansi lainnya Pak?
“Ada, pada saat kegiatan itu misalnya sosialisasi narkoba di Kampung KB
mana, PLKB kita kan mantau. Seyogyanya setiap kegiatan PLKB itu ada, dia
melakukan dokumentasi kegiatan kemudian memfoto kegiatan dari awal
sampai akhir dan dimasukkan ke aplikasi Kampung KB. Di aplikasi itukan
nanti tertera, OPD KB bekerjasama dengan BNN. Makanya pusat bisa
memberi penilaian Kampung KB mandiri, berkembang, dasar ya dari situ. Dia
minimal 7 lintas sektoral yang terlibat supaya bisa menjadi Kampung KB
mandiri.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12. Pengawasan Kampung KB berarti dilakukan oleh BKKBN ya Pak?
“Iya, kita melakukan pengawasan hanya melalui websitenya, kita kirim ke
wa grup semacam pemberitahuan apabila ada Kampung KB yang bermasalah
kita minta datanya biar kita kirim ke pusat. Di OPD Kabupaten/Kota, ada
admin Kabupaten/Kotanya jadi mereka bisa melihat kampung-kampung mana
saja yang aktif dan mana yang tidak aktif. Jadi adminnya itu ada di pusat, di
perwakilan, di OPD dan terakhir ada di PLKB pengisi konten, jadi tingkatan
OPDnya lah yang memantau dulu, kalau di kita memantau keseluruhan berat
sekali 839 Kampung KB dengan jumlah personil berapa orang. Makanya
diharapkan OPDnya yang memantau terlebih dahulu, jika ada masalah baru
mereka nanti memberikan pemberitahuan ke wa grup kita, itulah kita kirimkan
ke pusat. Sama seperti ini Kabupaten Tapanuli Utara tadi memberitahukan
semua Kampung Kbnya tidak bisa login, ini kami kirim ke pusat. Karena
mereka mungkin ada kegiatan, lalu ingin menginput ternyata tidak bisa login.
Sayang sekali permasalahannya di aplikasi, kalau tidak memang Kampung KB
kita sudah bagus karena dari tahun 2016 sampai sekarang, sudah berjalan 4
tahun tidak mungkin tidak ada dukungan lintas sektor.”
13. Permasalahan advokasi masih terus terjadi, kendala yang dihadapi lintas
sektoral bagaimana BKKBN menyikapinya Pak?
“Sebenarnya kalau level-level advokasi di kitanya, kalau kita selevel
Kabid, Kabid tidak mungkin ke Bupati/Walikota. Seyogyanya kalau lebih
gampang kan antara Kaper dengan Bupati, itukan pas sama-sama pengambil
kebijakan, namun karena kesibukan Pak Kepala dan Pak Bupati kan susah
bertemu. Kalau di level kita bidang ini kita mainnya ke dinas, di kita juga
bukan hanya Kampung KB, di bidang Dalduk ada misalnya memfasilitasi
OPD KB menyusun grand designpembangunan kependudukan, itukan
melibatkan lintas sektor. Kemudian ada fasilitasi penyusunan RPJMD bagi
daerah-daerah yang selesai atau mau mengikuti Pilkada supaya program
Bangga Kencana masuk. Dari situ sudah banyak kita berdekatan dengan lintas
sektor di OPD, nanti yang diundang itu lintas sektor seperti Bappeda, dinas-
dinas terkait kita undang. Kalau masalah lintas sektor itu ada beberapa
kabupaten yang inovasinya bagus seperti Deli Serdang. Mereka mainnya dari
atas, ada surat dari Pak Bupatinya, surat intervensi program Bangga Kencana
di Kampung KB. Bahkan terakhir sampai surat Tim KB Desa pun dibuat
supaya di desa itu musrenbangdes itu harus dilibatkan Tim KB Desa,
musrenbangdes inikan untuk menyusun anggaran desa, nanti mereka bisa
mengusulkan anggaran KB. Jadi anggaran dana desa itu banyak yang terserap
untuk KB atas usulan dari Tim KB Desa tadi. Itulah yang saya lihat maju
karena dari atas, tapi kalau yang dari bawah susah seperti daerah Nias.
Sebenarnya kalau tidak bisa digebrak dari bawah harusnya dari advokasi kita,
kalau dari advokasi kitapun harapannya langsung dari Pak Kaper dengan Pak
Bupati/Walikota, karena kalau dari bidang kita yang advokasi, malah kita
merasa melecehkan. Cuma ya itu tadi mungkin Pak Kaper dan Pak Bupati
belum ada jadwal, makanya kita tetap mengadvokasi OPDnya, OPDnya nanti
minimal ke Sekdanya walaupun agak susah, hanya itulah yang bisa kita
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
advokasi karena kita di level bidang. Kalau tadi di level pimpinan tertinggi
bisalah langsung ke Bupati/Walikota, paparkan kemudian Bupati menerima
langsung bisa turun ke bawah. Jadi harapannya perlunya advokasi antara
pimpinan tertinggi dengan pengambil kebijakan di daerah, karena kalau di
level kita pasti tidak mungkin mengadvokasi Bupati, bidang advokasi pun
tidak bisa mengadvokasi ya memang harus pimpinan tertinggi kita.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 2
Tanggal Wawancara : 18 September 2020
Tempat/Waktu : Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Identitas Informan 2
1. Nama : Surtono, S.Sos
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 57 tahun
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Pangkat (Gol/Ruang) : Penata TK I/III-D
6. Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Hukum
7. Instansi : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Hasil Wawancara
1. Menurut Bapak, apa sebab lahirnya program Kampung KB?
”Dulu waktu tahun 1980-an sampai 1990-an lebih kurang program KB ini
bergema sampai ke seluruh pelosok desa orang tau KB itu apa. Di era setelah
reformasi, dulu kabupaten/kota dengan provinsi di BKKBN itu vertikal,
artinya BKKBN itu mempunyai hubungan vertikal dari kecamatan, kabupaten
sampai provinsi. Jadi kabupaten/kota itu dibawah provinsi dulu, setelah
reformasikan terputus karena ada otonomi daerah. Kabupaten/kota itu milik
pemerintah daerah Kbnya, provinsi hanya sampai provinsi aja program itu tapi
disampaikan ke kabupaten/kota, tapi tidak punya kewenangan lagi provinsi
dengan kabupaten tentang sistem administrasi, kepegawaiannya itu sudah
milik kabupaten/kota jadi terputus ya. Disaat itulah sampai 2016, program KB
dianggap setelah otonomi daerahkan program Kbnya kan masing-masing, jadi
nama Kbnya pun masing-masing di daerah itu setelah reformasi. Program KB
tidak lagi menjadi prioritas utama bagi mereka di daerah-daerah, jadi masing-
masinglah ada bupatinya yang mendukung dan ada bupati/walikota yang tidak
mendukung. Jadi Pak Presiden di 2016 itu melihat bahwa program itu masih
penting, maka dipanggillah pejabat-pejabat Kepala BKKBN Tingkat Nasional
dengan pejabat-pejabat lainnya diminta oleh Pak Presiden untuk membuat
suatu gebrakan inovasi baru tentang program KB, maka Pak Presiden minta
namanya Kampung KB. Disetiap desa harus ada Kampung KB, jadi sekarang
ini belum setiap desa ada Kampung KB. Jadi program itukan mula-mula di
2016 itu satu provinsi itu satu, baru satu kabupeten satu, baru sekarang ini
sudah sampai ke tingkat kecamatan, tapi berdiri Kampung Kbnya itu di
desa/kelurahan. Itulah sejarah Kampung KB itu, maka namanya Kampung KB
itu bukan berarti di dalam wilayah Kampung KB itu hanya program KB aja
yang ada. Jadi namanya Kampung KB itu dibentuk dia Kampung KB karena
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dia desa tertinggal sebenarnya, jadi bukan orang itu merasa senang seandainya
kampungnya itu dibuat jadi Kampung KB. Karena beberapa syarat Kampung
KB itu adalah dia desa tertinggal tentang pancapaian Kbnya, tertinggal
pembangunan fisik daerahnya. Jadi Kampung KB itu desa tertinggal yang
harus digarap menjadi program Kbnya berjalan bagus, program sanitasi dan
pembangunan lainnya harus bagus juga. Maka di dalam Kampung KB itu
tidak bisa hanya BKKBN saja yang mengerjakan, BKKBN bisa mengerjakan
tapi dia hanya sebatas program KB, kalau membuat sanitasi, jalan setapak
itukan perlu instansi lain, makanya ada instansi terkait namanya. Ada instansi
terkait yang mau sama-sama membangun Kampung KB itu, ada Dinas PU
untuk membuat jalan setapak, dari dinas-dinas lain membuat sanitasi,
membuat WC umum, dinas sosial nanti membantu masyarakat-masyarakat
yang masih kekurangan, kemudian di daerah-daerah Kampung KB inikah
selalu juga ada pemuda-pemudanya yang narkoba itu bekerjasama dengan
BNN. Jadi semua lintas sektor harus mau bekerjasama untuk sama-sama
membangun Kampung KB ini. Untuk koordinasi, kita dari provinsi itu sebatas
membuat mendirikan Kampung KB atau pembentukannya. Jadi tempat
wilayah dimana Kampung KB didirikan orang kabupaten/kota yang tau
tempatnya yang dimana lokasinya terbelakang dan program Kbnya masih
rendah. Lokasi yang kehidupan masyarakatnya terbelakang itukan mereka
yang tau, jadi mereka mendirikan tempat dan BKKBN yang ngasi dananya
untuk pembentukan Kampung KB. Setelah Kampung KB ini dibentuk, tidak
harus hanya BKKBN saja yang membangun ada lintas sektor. Inilah
diharapkan untuk koordinasinya kita mengharapkan kabupaten/kota ini juga
provinsi menyampaikan ke stakeholder mereka. Itu Pak Bupati/Walikota
bahwa di daerah itu ada Kampung KB yang perlu dibangun bersama-sama.
Jadi dimintalah kabupaten/kota itu membuat suatu surat keputusan dari
bupati/walikota untuk membentuk Kampung KB tadi pertama itu yang harus
diketahui bupati/walikota yaitu membentuk Kampung KB di wilayahnya
sampai tingkat kecamatan harus tau karena Kampung KB inikan dikelola oleh
masyarakat desa setempat. Bagaimana supaya Kampung KB ini bisa berjalan,
maka harus Kepala SKPD Kbnya harus meminta ke bupati/walikota untuk
mengeluarkan surat keputusan bahwa seluruh instansi lintas sektor yang ada di
kabupaten/kota seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas
Sosial, Disdukcapil dibuat Sknya untuk sama-sama melaksanakan kegiatan di
Kampung KB. Makanya di Kampung KB itu nanti ada kegiatan pemberian
akta kelahiran intervensinya dari Disdukcapil itulah koordinasinya,
implementasinya mereka turun kesana. Jadi melalui surat keputusan itulah
terjadi koordinasi antara SKPD KB dengan instansi terkait untuk sama-sama
membangun Kampung KB. Karena kalau para Kepala SKPD KB yang
menyuruh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Disdukcapil datang
ke Kampung KB itukan tidak mungkin, harus bupati/walikota makanya
Kepala SKPD harus meminta ke bupati agar membuat surat keputusan agar
semua lintas sektor mau bekerjasama membangun Kampung KB. Jadi nanti
Dinas Kesehatannya dia memberi program apa, Disdukcapil tadi memberikan
akta kelahiran; akta perkawinan atau apapun namanya kemudian BNN
memberikan penyuluhan tentang narkoba ke masyarakat, Dinas Kementerian
Agama memberikan penyuluhan agama, itulah macam-macam jadi semuanya
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
punya andil. Jadi selama ini Kampung KB itu terkesan terbelakang dari segi
fisik, dan pengetahuan masyarakat kemudian kemiskinannya juga tinggi itu
Dinas Sosial yang berperan mendata masyarakat yang perlu dibantu. Itulah
supaya Kampung KB ini bergerak bisa sama dengan desa-desa lain yang lebih
maju, artinya dibentuk kampung KB adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Kampung KB itu agar setara dengan kampung-
kampung lain baik dari segi peserta Kbnya, kesehatannya, pembangunan fisik
desanya belum atau mungkin masih banyak yang jalannya tanah itu dari Dinas
PU, lalu MCK tidak ada itu dari dinas manalah. Koordinasi
impelementasimya itu, melalui surat keputusan bupati/walikota diharapkan
seluruh instansi terkait mau bersama-sama membangun di Kampung KB,
implementasinya setelah disuruh oleh bupati instansi ini mau melakukan
kegiatan disini.”
2. Apa yang menjadi kendala dalam koordinasi lintas sektor tersebut Pak?
“Berat sebenarnya kita koordinasi di lintas sektor ini, sebenarnya ada kita
Perwakilan BKKBN Provinsi dengan provinsi cuma kendalanya banyak.
Pertama dinas-dinas itukan punya program masing-masing, belum tentu di dia
punya program yang untuk Kampung KB, tapikan program dimanapun dia
punya namanya untuk desa jugakan jadi memang kita harapkan program-
program yang memang sudah ada itu bisa dimasukkan di Kampung KB. Jadi
yang sudah eksis di Kampung KB itu ya Dinas Kesehatan karena urusan
kesehatan dimana saja, yang kedua Disdukcapil seperti meberikan akta
kelahiran, ktp gratis, beberapa seperti Dinas Pendidikan, BNN itu sudah.
Kalau bicara mengenai kendala ya kendalanya banyak, apalagi kabupaten/kota
belum punya surat keputusan dari bupati/walikota itu sulit melakukan
koordinasi karena tidak mungkin sesama instansi mereka menyuruh, yang bisa
menyuruh ya bupati/walikotanya. Belum semua kabupaten/kota itu
mempunyai surat keputusan untuk menyuruh instansi terkait datang ke
Kampung KB, itu kendalanya bagi kami dan juga teman-teman kepala
kabupaten/kota juga seperti itu. Kalau mereka tidak bisa membuat surat
keputusan bupati/walikota untuk menyuruh instansi terkait datang ke sana
sulit juga. Tapi memang salah satu kendalanya belum semua instansi datang
ke Kampung KB.”
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BKKBN terhadap pelaksanaan
program Kampung KB Pak?
“Kampung KB ini dibentuk biayanya dari Perwakilan BKKBN Provinsi,
Perwakilan BKKBN Provinsi dibidang monitoring juga ada. Kita punya
monitoring atau evaluasi nanti kita turun ke kabupaten/kota melihat Kampung
KB sudah seperti apasih Kampung KB yang selama ini dibentuk. Kita lihat
secara program ada sebagian yang memang tadi Kepala Dinasnya itu paham,
mengerti kemudian cepat dia membuat surat keputusan ke bupati/walikota,
bupati/walikotanya diberi pengetahuan jelas tentang Kampung KB lalu
membuat surat keputusan untuk menyuruh seluruh instansinya bekerja disini
itu bagus seperti Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu, beberapa
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kabupaten itu sudah bagus karena koordinasi antara kepala KB kabupaten/kota
dengan bupati. Kalau sudah ada surat keputusan dibuat bupati/walikota, maka
Kepala KB yang di kabupaten/kota bisa berkoordinasi dengan instansi terkait
dengan pegangan surat bapati tadi. Jadi evaluasi kami begitulah yang bisa
berjalan, bagi yang belum berjalan kami menyampaikannya seperti itu harus
ada surat bupati tadi karena kita tidak bisa menyuruh instansi ini menyuruh
instansi yang lain. Secara evaluasi masih banyaklah Kampung KB yang belum
berjalan sesuai dengan yang diharapkan, itu kita akui. Tapi ada beberapa yang
sudah bagus dan disebut sebagai Kampung KB Percontohan. Dulu kita
melihat Kampung KB ini sama, kita selalu berorientasi ke Jawa, karena Jawa
selalu cepat pertumbuhannya, teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur,
Jawa Barat itu lebih maju Kampung Kbnya. Setiap pertemuan di tingkat
nasional itu selalu yang diunggulkan itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat begitu kita Sumatera ini belum. Stelah adanya Kampung KB di
Surabaya itu yang bagus, Jawa Barat, Jawa Timur sampai juga ke Manado,
Makassar itu ada yang bagus. Karena itu, kita provinsi melakukan studi
banding ke daerah yang bagus tersebut, seperti kami kemarin studi banding ke
Jawa Barat. Pada tahun 2018, di setiap provinsi harus dibentuk Kampung KB
percontohan, supaya difokuskan Kampung KB yang bagus. Untuk Sumatera
Utara, dibentuklah Kampung KB percontohannya itu di Tuntungan, Kampung
KB Mulia Sejati. Disanalah kita bentuk Kampung KB Percontohan karena
mendekati kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Pada tahun 2019, setiap
kabupaten harus ada satu Kampung KB Percontohan, diharapkan yang
percontohan ini harus lebih bagus dari Kampung KB lain. Makanya 2019
kemarin, ada ciri-ciri atau modul Kampung Kb percontohan itu seperti apa, itu
secara nasional dibuat modulnya. Setelah dibuat modulnya, kita latihlah satu
Kampung KB di kabupaten untuk percontohan dengan kriteria seluruh
Indonesia sama, jadi tidak ada lagi nanti yang disana bagus walaupun disana
bagus tapi kriterianya sama. Diharapkan setiap Kampung KB yang bagus
ngapain kita jauh-jauh ke Jawa kalau kriterianya sama. Itu makanya kami buat
Kampung KB Percontohan provinsi itu di Tuntungan, supaya teman-teman di
kabupaten tidak perlu jauh-jauh untuk melihat percontohan. Kemudian di
kabupaten masing-masing harus ada percontohan juga, jadi kecamatan tidak
perlu jauh-jauh lihat saja yang di kabupaten. Kampung KB Percontohan ini
juga secara monitoring evaluasi belum berjalan sesuai dengan yang
diharapkan pasca pelatihan, karena yang harus berjalan sebenarnya adalah
masyarakat setempat. Kalau masyarakatnya tidak bergerak ya tidak bergerak
juga Kampung Kbnya, tapi tidak bisa hanya masyarakat karena disana juga
ada Kepala Desa, PLKB ada Tokoh Masyarakat semua tokoh-tokoh itu harus
bekerjasama di Kampung Kb. Maka yang pertama kali yang harus
diberitahukan, disosialisasikan adalah masyarakat setempat bahwa kampung
kita ini Kampung KB dan harus sama-sama untuk memberhasilkan karena
yang namanya Kampung KB itu adalah yang terbelakang. Jadi mereka ini
berkesempatan untuk meminta kepada pemerintah untuk mau datang,
contohnya Kepala Desanya membuat surat ke dinas mana kurangnya apa saja.
Tapi ya karena pemahamannya belum sampai, teman-teman PLKB juga
mungkin belum sampai jadi pada akhirnya Kampung KB sebagian berhasil
sebagian belum.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4. Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di
tingkat kampung melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait
dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Masyarakat awam
menafsirkan ini hanya berkaitan dengan KB, bagaimana menurut Bapak?
“Nah itu dia, kami kalau datang membina ke Kampung KB yang kami
datangi itu Kepala Desa, teman-teman PLKB, dan juga tokoh-tokoh
masyarakat dan kader-kadernya kita sampaikan bahwa disini sudah di bentuk
Kampung KB, Kampung KB ini bukan KB aja tapi yang fokus memang iya
karena disana peserta Kbnya rendah, masih banyak kelahiran memang harus
fokus meningkatkan kesertaan Kbnya. Tapi tidak kalah penting adalah
program-program pembangunan lainnya, masih banyak jalan setapak yang
belum beraspal, itulah kesempatan Kepala Desa sama jajarannya terutama
PLKB dan tokoh-tokoh masyarakat meminta kepada pemerintah agar datang
untuk membangun Kampung Kbnya. Itulah sebenarnya, tapi itu yang masih
belum terimplementasi, sebagian sudah. Kalau Kepala Desanya paham, tokoh-
tokoh masyarakatnya mengerti akan jalan.”
5. Menurut Bapak, bagaimana respon masyarakat terhadap Kampung KB
khususnya di Sumatera Utara?
“Kampung KB inikan merupakan daerah yang terbelakang, namanya
terbelakang masyarakatnya kadang-kadang kalau daerah pertanian mereka
petani saja, kalau daerah pesisir atau pelaut dia taunya melaut saja. Kalau
tentang pengetahuan, kalau dari provinsi menyampaikan ke tingkat kabupaten,
kabupaten menyampaikan ke masing-masing kampung KB. Jadi kalau kita
lihat penyampaian kita kemasyarakat kalau dari atasnya seperti Kepala
desanya, tokoh-tokoh masyarakatnya memahami dan mengerti akan semangat
mereka karena untuk merubah Kampung Kbnya. Tapi kalau kepala desa,
kepala dusunnya, tokoh-tokoh masyarakat kemudian PLKB kita kurang
menggerakkan ya tidak bergerak masyarakatnya. Menggerakkan masyarakat
ini yang susah, apalagi memahamkan sesuatu yang baru kepada masyarakat.
Kita selalu mengumpulkan masyarakat untuk sosialisasi, orang berfikir kalau
kumpul kesana harusnyakan ke ladang, berfikirnya itu pendapatan sementara
kita tidak memberikan apa-apa. Padahal kalau dia mau merubah
lingkungannya itu akan terjadi perubahan juga secara ekonomi. Contohnya
terjadi pelatihan-pelatihan dari Dinas Koperasi membuat keterampilan dan
semacamnya mereka bisa dilatih.”
6. Sejauh ini, bagaimana realisasi tujuan dalam pelaksanaan program Kampung
KB?
“Kalau realisasi tujuan semua pembentukan itu terealisasi, dan tujuannya
sudah jelas untuk meningkatkan kesertaan KB, meningkatkan pendapatan
penduduk, meningkatkan pembangunan fisik di wilayah itu kalau itu belum
bisa dikatakan terealisasi dengan baik. Itu semua tergantung daerah masing-
masing, kalau kepala dinasnya bagus berkoordinasi dengan bupati dan instansi
terkait itu bisa bagus dan itupun tidak bisa semua Kampung KB, jadi yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
difokuskan Kampung KB Percontohan itu tadi. Kalau melihat kebawah jangan
lihat Kampung KB yang lain dulu, liat Kampung KB percontohan dulu kalau
itu sudah bagus bisa dicontoh Kampung KB yang lain, kalau Kampung KB
percontohannya kurang baik apa yang mau dicontoh. Di Kampung KB itu ada
namanya Pokja Kampung KB, mereka yang memetakan apa-apa yang perlu di
Kampung KB itu, itu yang tidak berjalan pokjanya itu. Masyarakat kita itukan
tadi untuk memahami Kampung KB itupun masih belum walaupun sudah
disosialisasikan Kampung KB itu apa. Namanya merubah sesuatu yang baru
untuk dijadikan program itukan sulit, apalagi masyarakatnya ada yang mau
dan tidak, tapi itulah tantangan. Kampung KB ini jalurnya dimulai dari pokja
tadi harus dari bawah, jadi Kampung KB ini bukan dari atas ke bawah tapi
dari bawah ke atas. Diharapkan orang-orang di Kampung KB ini mengerti
apasih yang dibutuhkan di Kampung KB itu, jadi pokja itu ditekankan dulu
apa yang mau kalian minta, apa yang menjadi masalah di kampung kalian.
Kalau ada masalah jalan silahkan sampaikan ke tingkat II supaya bisa
berkoordinasi dengan PU, itu teori tapi secara pelaksanaan ya itulah namanya
instansi pemerintah. Secara teori bagus memang, Kampung KB itu merupakan
daerah tertinggal baik dari pencapaian Kbnya, pembangunan
fisiknya,kemiskinannya tinggi, kumuh.”
7. Menurut Bapak, apa yang harus dibenahi program ini agar dapat berjalan
sesuai dengan yang diharapkan?
“Memang yang perlu kita benahi satu yaitu semua itu dibawah, ini
program, kalau pimpinan itu tidak memahami dan tidak peduli, ya tidak jalan.
Siapa pemerintah itu, salah satunya adalah stakeholder yang diatas pertama
kali, semua di tingkat kabupaten/kota itu kalau bupati/walikotanya tidak punya
untuk merubah itu ya tidak bisa karena banyak program-program lain. Jadi
kalau tidak diperhatikan juga ya tidak jalan. Pertama kali memang Kepala
dinas harus memahami, karena dia pasti sudah berkoordinasi dengan provinsi
sudah tau tentang Kampung KB itu. Jadi kepala dinas harus memahamkan
bupati/walikotanya, inilah kuncinya kepala dinas harus memahamkan bahwa
Kampung KB itu adalah salah satu kegiatan yang merupakan perintah dari
presiden tentang nawacita yang harus ditindaklanjuti, dijalankan dan harus
dimajukan. Supaya instansi mau bergerak maka mereka meminta kepada
bupati/walikotanya untuk membuat surat keputusan. Berbicara mengenai apa
yang harus dibenahi, kalau baguspun pokjanya tapi kalau ininya tidak. Jadi
yang dijadikan perbandingan koordinasi antara SKPD KB dengan
bupati/walikota, bupati mengeluarkan surat kepada instansi.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 3
Tanggal Wawancara : 27 Oktober 2020
Tempat/Waktu : Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Identitas Informan 3
1. Nama : Satria Sumarlan S.AB
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 24 tahun
4. Pendidikan Terakhir : S1
5. Pangkat (Gol/Ruang) : Penata Muda/III-A
6. Jabatan : Staff Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini
Lapangan
7. Instansi : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Hasil Wawancara
1. Bagaimana kaitan antara program Kampung KB dengan program KKBPK?
“KKBPK itu namanya sekarang diganti menjadi Bangga Kencana, jadi
BKKBN ini tujuan utamanya program Bangga Kencana itu. Cara mencapai
program Bangga Kencana itu ada beberapa program unggulan namanya, salah
satunya itu Kampung KB dan Kampung KB itu termasuk Program Prioritas
Nasional (Pro PN) dan itu langsung dari Presiden yang intruksikan
bahwasanya BKKBN buatlah Kampung KB. Jadi ada beberapa program di
BKKBN seperti GenRe, Rumah Dataku, UPPKS dan salah satunya Kampung
KB dan semuanya itu tujuannya untuk Bangga Kencana.”
2. Dalam Kampung KB ada 4 ruang lingkup dan kemudian Rumah Dataku,
UPPKS semuanya itu dilaksanakan di Kampung KB termasuk KB, kenapa
harus ada Kampung KB karena sebelum adanya Kampung KB, kegiatan-
kegiatan itu juga tetap dilaksanakan?
“Kampung KB itu ada dua cakupan, ada di desa dan ada di kelurahan. Jadi
di lintas bawah itu ada banyak program juga, disitu bermain Kementerian
Desa punya namanya kampung apa gitu saya lupa, terus kementerian apa gitu
punya juga semacam Kampung KB. Jadi Kampung Kb tujuan utamanya itu
membangun kampung itu, kan ada kerjasama contoh dengan Disdukcapil itu
untuk buat KK, jadi tujuan utamanya untuk membangun kampung itu. Dulu
kan namanya Kampung Keluarga Berencana, sekarang namanya Kampung
Keluarga Berkualitas. Karena orang beranggapan Kampung KB itu orang
yang dalam kampung itu pakai KB semua, padahal tidak. Di dalam kampung
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
itu tujuannya bukan untuk pakai KB tapi tujuannya untuk membangun
kampung itu. Ada 3 syarat untuk menjadikan Kampung KB, pertama itu
wilayah yang tertinggal, kedua daerah pinggran, yang ketiga masih minimnya
orang yang ber-KB. Pertama itu daerah tertinggal kita lihat dulu, jadi
Kampung KB bukan kampung yang bagus, tapi kampung yang hancur.
Caranya untuk bangun kampung itukan bentuknya yaudah inilah kami pacak
Kampung KB, jadi didalam situ yang berkuasa itu BKKBN. Bagaimana
caranya membangun kampung itu, tidak mungkin hanya di diamkan saja.
Barulah masuk program-program lain, disitulah digodok sama-sama. Jadi
Kampung KB yang punya dulu itu ADPIN sekarang Dalduk yang punya.
Ibaratnya gini Dalduk ngasih ini aku punya Kampung KB, nah kalian
godoklah gimana caranya Kampung KB ini bagus. Masuklah bidang lain
KSPK, digodoklah anak-anak mudanya, disitulah nanti dibuat UPPKS.”
3. Sebelum adanya Kampung KB kegiatan seperti UPPKS, Tribina itu sudah
berjalan juga
“Ada, cuma dia tidak menyeluruh. Kalau di kampung inikan lebih enak
dan sudah di peta-petakan. Jadi kalau dalam satu kampung ada namanya PKB,
jadi orang lapangan itu tinggal enak, Kampung KB disini punya peta jumlah
penduduknya sekian, jadi kita tau siapa yang ber-KB. Jadi sebelum adanya
Kampung KB mainnya masih per wilayah contoh wilayah Medan, Medan
Selayang, Medan di daerah Padang Bulan, jadi masih per wilayah tapi kalau
ada Kampung KB cakupannya lebih kecil. Jadi kalau cakupannya lebih kecil,
lebh enak dia karena lebih merata pembangunannya. Beda sama per wilayah
daerah seperti Medan Selayang, Medan Sunggal, itukan per kecamatan itu
lebih besar wilayahnya, tapi kalau main per kelurahan atau per desa itukan
lebih enak, jadi lebih singkat.”
4. Itukan program dari pusat, bagaimana hubungannya dengan otonomi daerah.
Dan daerah pasti punya program sendiri, apakah mereka mau menjalankan
program ini?
“Sebelum tahun 2014 BKKBN itu ada perwakilannya itu BKKBN
Sumatera Utara, BKKBN Kota Medan jadi namanya masih BKKBN. Jadi
setelah otonomi daerah, dinas punya kuasa jadi kami tidak adalagi di
Kabupaten/Kota tetapi dibentuklah namanya Dinas KB (DPPKB) atau
OPDKB. Jadi ada beberapa pegawai BKKBN yang dulu dipusat dipindahkan
kesana. Jadi beberapa pegawai pusat itu di tarik ke Pemda itulah diwakilkan,
jadi kami walaupun kami pusat, kami bisa punya wewenang melalui otonomi
daerah itu untuk memerintah ke DPPKB se-Sumatera Utara atau DPPKB se-
Indonesia karena itu DPPKB ada karena ada BKKBN gitulah bahasanya.
Hubungannya dengan pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah
adalah Presiden mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengikuti
program pusat jadi kerjasama. Maka muncullah kalau kami butuh apa-apa
kami tinggal minta OPDKB untuk menyelesaikannya. Ibaratnya yang punya
konsep (tor) itu BKKBN, yang mengerjakan itu Dinas KB di Kabupaten Kota.
Jadi kami BKKBN itu dibawah naungan Kepala BKKBN Pusat tetapi Dinas
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
KB Sumatera Utara itu dibawah pemerintah daerah yaitu Gubernur. Uangnya
itukan ada di BKKBN, uangnya dialirkan dari BOKB dan DAK di
Kabupaten/kota. Tugas Dinas Provinsi itu cuma mengawasi, kalau kami butuh
apa-apa ya mereka mengawasi. Kalau buat kebijakan juga ada juga misalnya
berdasarkan instruksi gubernur ya silahkan selama dia tidak bentrok ke
BKKBN tidak masalah. Ya makanya sejalan pasti, Kampung KB kan
gaweannya pusat dan daerah. Yang mencanangkan itu BKKBN dan yang
mengolah itu pasti dinas/daerah melalui PKBnya, PKB kan dibawah naungan
kami tapi dipekerjakan untuk Dinas. Itulah singkronnya kenapa Kampung KB
itu ada di dua segmen yaitu ada di pusat sama di daerah.”
5. Bagaimana anggaran Kampung KB ini Bang?
“Kalau di Kampung KB ada beberapa anggaran yang memang, jadi ada
dua anggaran ya. Dinas Kabupaten/Kota itukan nanti rapat penentuan
anggaran itu bersama Bupati/Walikota masing-masing, jadi Dinas KB itu nanti
pasti masukkan Kampung KB untuk anggarannya sekian, itu anggaran dari
orang itu. Nah BKKBN juga punya anggaran itu biasanya ada pembinaan
Kampung KB dan kalau teknis-teknisnya ada namanya Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Bantuan Operasional KB (BOKB). Jadi dana DAK dan BOKB ini
diberikan khusus untuk Dinas Kabupaten/Kota dari BKKBN termasuk disitu
dibiayai kereta dinaslah, termasuk disitu ada namanya untuk pengelolaan
Kampung KB itulah dikasi dari BKBBN, itulah untuk mengolah. Nanti untuk
pembinaannnya itu biaya kami, kami nanti turun untuk melakukan pembinaan-
pembinaan dari BKKBN, tapi kalau untuk Rumah Dataku, Balai Penyuluhan
itukan ada dari dana APBN ada APBD ada.”
6. Apa perbedaan Kampung KB di Desa dengan Kelurahan?
“Kalau di desa biasanya itu kabupaten, kabupaten itu namanya desa tapi
kalau kota itu kelurahan. Perbedaan Kampung KB Desa dan Kelurahan ya
masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi gini desa itu
cakupannya lebih luas karena penduduk desa lebih banyak, beda dengan
kelurahan, kelurahan lebih kecil cakupannya. Di desa ini orang-orangnya rata-
rata menengah kebawah karena daerahnya terpencil-terpencil kabupaten-
kabupaten. Bedanya di kelurahan in lebih maju penduduknya karena contoh
Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tebing, Pematang Siantar kan lebih maju
penduduknya dan dari segi ekonomi pasti agak menengah keatas, beda sama
di Kabupaten/Kota. Jangkauannya juga lebih gampang gitu dari akses,
kelurahan biasanya aksesnya lebih mudah jadi untuk menggarap akseptor
misalnya mau berKB itu lebih mudah beda sama di desa makanya lebih ribet.”
7. Justru karena di kelurahan lebih maju dibanding desa apakah mereka mau
melaksanakan program-program seperti ini? Karena akses mereka juga bagus,
mereka bisa langsung ke puskemas contohnya.
“Jadi walaupun aksesnya lebih mudah tapikan gak semua orang-orang
yang di kelurahan itu punya pemahaman yang kedepan atau maju. Itupun kan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
kita milihnya di kelurahan bukan kelurahan yang didalamnya benar-benar gak
perlu bantuan lagi. Jadi di seleksi, seperti abang bilang kan ada 3 syarat;
daerah tertinggal, minim Kbnya dan derah pinggiran, ya kelurahan-kelurahan
itu yang dipilih, kalo dia tidak sesuai syarat ya tidak usah dijadikan Kampung
KB. Kalau dibilang Kampung KB walaupun aksesnya lebih mudah tetapi
orang-orangnya itu pemahamannya mungkin dari segi pendidikan banyak
yang putus sekolah didalamnya makanya perlu digarap.”
8. Dinas-dinas yang bekerjasama untuk memajukan Kampung KB, sebenarnya
memang sudah tugas mereka untuk membangun sebuah kampung apabila ada
yang kurang baik, memang sudah semestinya mereka istilahnya menjemput
bola, jadi bagaimana juga terkait dananya?
“Kalau misalnya dinas-dinas, contoh Disdukcapil memang program
mereka buat-buat KTP, KK tapi masalahnya tugas BKKBN dimana. Rata-rata
masyarakat masih banyak yang malas untuk mengurus contohnya orang itu
pindah tapi mereka malas untuk mengurus Ktpnya atau masih banyak yang
gak punya akta kelahiran. Jadi BKKBN tugasnya ngapai, kan BKKBN punya
petugas lapangan jadi mereka menyeleksi di dalam Kampung KB siapa saja
yang belum punya akta kelahiran, siapa aja yang belum punya KTP. Lalu
mereka menyurati dari kelurahan untuk Disdukcapil supaya sosialisasi atau
nanti orang itu mengantarkan masyarakatnya langsung ke Disdukcapil untuk
dibantu. Jadi BKKBN ini mengadvokasi dinas-dinas terkait atau mitra-mitra
kerja untuk ikut membantu di dalam Kampung KB atau mengadvokasi
masyarakat untuk ikut partisipasi dalam Kampung KB. Misalnya daerah yang
masih rawan narkoba, BKKBN melalui penyuluh-penyuluh KB dan kader-
kadernya ditengok mereka dan dipetakanlah bahwa disini masih rawan untuk
narkoba. Nanti PKB-PKB itu menyurati BNN supaya mereka sosialisasi
bahaya narkoba misalnya terus nanti BKKBN datang melalui surat-surat tadi
di advokasi PKB tapi nanti yang menyurati itu Lurah atau Camatnya yang
mengeluarkan surat. Begitu juga dengan dinas-dinas lain, makanya Kampung
KB yang masyarakatnya belum punya apa-apa nanti bisa punya ladang, bisa
punya tambak, nanti yang awalnya jalannya tidak bagus jadi bisa bagus
dihubungi nanti PUPR untuk bangun jalan disitu. Makanya yang buat
sadarnya masyarakat yang gerakkan itu PKB dan kader-kader yang ada di
BKKBN yang gerakkan itu semua.”
9. Kampung KB berkaitan dengan seluruh dinas-dinas, bagaimana anggaran
dinas-dinas terkait dengan Kampung KB?
“Kalau anggaran khusus Kampung KB itu biasanya dinas yang lain itu
tidak ada. Berbicara mengenai dinas pasti mereka mempunyai anggaran
khusus tapi tidak spesifik khusus untuk Kampung KB tapi bisa jadi itu bisa
digunakan untuk Kampung KB. Mungkin ada namanya dana untuk bantuan
sosial dan sebagainya bahasa di anggaran itu tapi itu bisa dialokasikan ke
Kampung KB. Selain itu juga di anggaran Kampung KB ada namanya Dana
Desa, PKB dan kader-kader nanti bakal mengadvokasi Lurah dan Camat
disitulah dibantu kalau bisa Dana Desa itu sebagian besar dialokasikan untuk
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Kampung KB, untuk bangun jalan, untuk perbaiki lampu jalan, buat usaha,
dan sebagainya. Itu diadvokasi oleh PKB melalui Musrenbangdes, jadi itulah
tugas-tugasnya. Goal atau tidaknya Dana Desa itu tergantung PKB itu,
kelihaian PKB itu nanti diuji.”
10. Adakah petentangan program Kampung KB ini di daerah?
“Tidak ada sih kalau di daerah pertentangan-pertentangannya tidak ada,
semua-semuanya setuju. Di Kampung KB ada namanya Kampung KB
Percontohan, jadi walaupun sudah dicanangkan tetapi yang diutamakan untuk
digarap itu Kampung KB Percontohan dulu. Jadi sebenarnya tidak semua
digarap secara intens, yang diutamakan tetap yang percontohan dulu masing-
masing 1 di kabupaten/kota, nanti kalau sudah jadi kampung-kampung kb lain
tinggal ikut. Jadi dijalankan sesuai dengan Kampung KB Percontohan masing-
masing.”
11. Terkait dengan Surat Edaran Bupati/ Walikota di tiap Kabupaten/kota tentang
Intervensi OPD, bagaimana Bupati/Walikota bisa membuat surat untuk
Kampung KB ini?
“Kalau berbicara surat itu, karena ada Peraturan Gubernurnya. BKKBN
melakukan Advokasi KIE tujuannya itu untuk mempengaruhi kebijakan
pemangku kepentingan. Jadi kebijakan-kebjakan itu kita harapkan bisa sesuai
dengan program kita. Misalnya BKKBN mengadvokasi Gubernur, udah dapat
Gubernur keluarlah Peraturan Gubernur, lalu nanti Gubernur akan buat rapat
itulah nanti kerjasama dengan DPPKB Sumatera Utara, advokasi kalau sudah
ada dari Gubernur pasti Walikota bakal ikut. Sama seperti orang BKKBN
Pusat mengadvokasi DPR dan Pak Jokowi (Presiden), kalau misalnya DPR
mengacc, Presiden juga jadi BKKBN tinggal gampang. Yang di Provinsi
tinggal jumpai yang Gubernur untuk mengadvokasi bahwasanya program kita
ini penting, program ini punya dampak sosial yang bisa membangun daerah
masing-masing kalau program ini jalan, mengentaskan kemiskinan,
pengangguran dan sebagainya. Rupanya Gubernur tertarik, dan mengacc
keluarlah Pergub. Ketika surat gubernur keluar, kita tinggal mengadvokasi
OPDKB yang ada di Kabupaten/Kota untuk masing-masing mempengaruhi
kebijakan Bupati/Walikota. Kalau itu sudah gampang, kita punya landasan,
punya Pergub jadi dinas tinggal menunjukkan aja surat itu, Bupati/Walikota
tinggal buat peraturan jalan semuanya.”
12. Bagaimana sosialisasi Kampung KB ini kemasyarakat, karena masih banyak
masyarakat yang belum paham apa itu Kampung KB?
“Jadi kalau untuk sosialisasi kita serahkan ke PKB atau petugas-petugas
lapangan itulah. Jadi kita nanti melakukan pembinaan persemester biasanya 2
segmen itu OPDKB sama PKB, jadi kita monitoring baru kita evaluasi
bagaimana perkembangan program di Kampung KB. Jadi itu nanti digilir,
biasanya Kampung KB Percontohan dulu diutamakan. Ketika dilakukan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
monev dan tidak ada perkembangan baru nanti kita kasih punishment ke PKB
kalau pertemuan gitu biasanya ada Lurah ada Camat.”
13. Terkait dengan website Kampung KB itu, apakah sudah ada jaminan
kebenaran dari si pengisi konten?
“Biasanya kan ada fotonya, kalau berbicara webiste Kampung KB pertama
orang-orangnya yang mengolah itu kalau tidak lupa menginput atau dia ini
tidak tau caranya menginput atau juga tidak kreatif. Pelaporan mereka belum
bagus makanya belum bisa jadi Kampung KB terbaik. Kalau kebenarannya itu
pasti benar, tapi tidak kreatif misal acara ini dihadiri oleh siapa dan totalnya
berapa. Yang mengisi konten itu PKB biasa udah ibu-ibu (sudah tua) jadi
tidak mengerti dia yang begitu, akhirnya diisi dengan seadanya saja. Ini ada
kegiatan ini, foto terus masukkan yasudah selesai.”
14. Manfaat dari Kampung KB ini masih belum dirasakan oleh masyarakat,
bagaimana menurut Abang terkait hal ini?
“Kalau berbicara manfaat pasti ada manfaatnya, cuma tidak signifikan
seperti Kampung KB Percontohan. Kalau di Kampung KB Percontohan itu
pasti kampungnya sudah warna-warni jadi nampak dia percontohan. Tidak
semua pemahaman, ada daerah-daerah yang lebih sulit masyarakatnya masih
susah. Sama seperti bagi BLT, siapa yang menjamin BLT ini dapat semua.
Ibaratnya ngapain ada program itu kalau tidak dapat semua, tidak ada gunanya
kan. Sama dengan ini, memang ada beberapa yang agak minim tapi itulah
gunanya pembinaan, di evaluasi terus-terusan. Kampung KB inikan tujuannya
jangka panjang bukan jangka pendek. Kita lihat nanti hasil kedepannya bukan
sekarang.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 4
Tanggal Wawancara : 10 September 2020
Tempat/Waktu : Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Identitas Informan 4
1. Nama : Olifa Jelita Asmara, S.Psi, M.Psi
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 34 tahun
4. Pendidikan Terakhir : S2
5. Pangkat (Gol/Ruang) : Penata Muda TK I/III-B
6. Jabatan : Analis Balita Anak dan Keluarga Lansia dan
Rentan
7. Instansi : Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara
Hasil Wawancara
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketahanan keluarga itu berjalan
Bu?
“Perjalanan kegiatan itukan berjenjang, jadi yang pertama itu level di
tingkat nasional, itulah BKKBN Pusat mereka membuat prototipe jadi dia
bagaimana mendesain misalnya bina keluarga lansia itu tujuannya apa,
materinya apa, modulnya apa, terus indikator keberhasilannya apa, itu dari
BKKBN pusat. BKKBN pusat itu punya perwakilan, perwakilannya itu kami
yang disini dan perwakilan BKKBN itu punya PLKB. PLKB itu pegawai
BKKBN tingkat nasional atau tingkat pusat yang ditempatkan di kabupaten
dan kota. Lalu dibawah layernya perwakilan ini ada DPPKB tingkat provinsi
yang merupakan mitra kami, jadi mereka melanjutkan program, sebenarnya
tidak mendesain lagi program tapi kalau memodifikasi silahkan saja,
pokoknya itu sudah ada yang kami buat dari KKBPK. Jadi mereka tinggal
meneruskan, melanjutkan, mengimplementasikan ke tingkat kabupaten/kota.
Kabupaten/kota inikan langsung ke kecamatan dan desa-desa, mereka
langsung yang menyentuh ke masyarakat dibantu oleh PLKB. PLKB inilah
yang bertugas untuk eksekusi di lapangan, DPPKB itu sebenarnya hanya
memantau dan menyediakan anggarannya dan menyediakan sarana-sarana
yang dibutuhkan bahkan dari BKKBN sendiri dari tingkat pusat sudah
memberikan Dana Alokasi Khusus atau Bantuan Operasional KB, itu
anggarannya APBN tapi dibuat di kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota itu
tinggal mencairkan saja uang yang sebenarnya sudah dibuat di anggaran
mereka, ditambah kalau mereka bagus lobinya mereka bisa menggolkan
anggaran dari APBD. Ada APBN, ada APBD itulah seharusnya untuk
membina masyarakat untuk KKBPK dibantu dengan PLKB tadi. DPPKB
Provinsi sebenarnya tinggal mengontrol, itu mitra kami, kami yang membuat
kebijakannya atau programnya, jadi kami di tingkat provinsi ini tidak
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
langsung menyentuh ke masyarakat, yang menyentuh itu adalah PLKB
perpanjangan tangan dari BKKBN. Jadi kami hanya membuat prototipe
kebijakannya, prototipe programnya seperti apa lalu kami memantau/
memonitoring/ mengevaluasi keberhasilan program. Itulah nanti yang di
feedback di awal tahun, di tengah tahun dan di akhir tahun bagaimana kinerja
dari si tingkat II (kabupaten/kota). Lalu untuk programnya sendiri, ada 6 untuk
pembangunan keluarga yaitu tribina, PIK-R, UPPKS dan PPKS. Untuk
ketahanan keluarga sendiri melalui tribina yaitu BKB, BKR dan BKL.
Tribina, PIK-R dan UPPKS itu adanya langsung di kelompok, tapi kalau
PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) itu dia seperti balai
penyuluhannya, orang datang kesitu untuk konseling mengenai program
ketahanan keluarga. Kalau di Sumatera Utara masih banyak yang tidak hidup
karena kita kekurangan kompetensi untuk orang konselor bisa bekerja disitu
karena juga tidak ada anggaran gajinya. Kalau tribina itu semuanya adalah
penyuluhan dan edukasi sifatnya, itu rutinitas setiap bulan ada.”
2. Menurut Ibu, apakah dengan kegiatan-kegiatan tersebut sudah tercapai
maksud dari ketahanan keluarga itu sendiri?
“Kegiatan-kegiatan itu dirancang untuk mencapai ketahanan keluarga di
daerah Kampung KB, tapi apabila kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat
dilaksanakan dengan baik ya tentu ketahanan tersebut tidak bisa dicapai. Jadi,
ketercapaian maksud atau ketercapaian ketahanan keluarga itu sendiri sangat
tergantung dari bagaimana kepengelolaan kelompok kegiatan itu sendiri.
apabila pengelola betul-betul melakukan pertemuan rutin lalu disampaikan
oleh kader dan petugas lapangan yang kompeten lalu juga ada pembinaan
secara berkala misalnya dengan humfisip dan memantau indikator
keberhasilan dari ketahanan keluarga itu sendiri tentu bisa berhasil, tetapi jika
kelompok itu hanya di atas kertas dan pelaksanaannya hanya sekedar kumpul-
kumpul biasa tidak ada edukasi disitu tentu maksud dari ketahanan keluarga
itu sendiri tidak tercapai.”
3. Secara umum di Sumatera Utara, sudah sejauh mana kegiatan-kegiatan
tersebut dapat meningkatkan ketahanan keluarga Bu?
“Masalahnya adalah indikator dari ketahanan keluarga itu sendiri belum
terlalu saklek, yang terakhir ada namanya Indeks Pembangunan Keluarga
(IPK), tetapi itu baru dilaunching di tahun 2019 dan belum dilaksanakan
pengukuran khususnya di Sumatera Utara, hanya beberapa sampel saja jadi
belum bisa dijadikan patokan. Apa yang diukur oleh BKKBN selama ini lebih
kepada kuantitas pelaksanaannya jadi seperti jumlah kelompoknya, jumlah
pelaksanaannya tetapi outputnya dari kelompok itu sendiri belum diukur. Jadi
belum bisa dikatakan apakah kegiatan tersebut sudah dapat meningkatkan
ketahanan keluarga, jadi masih bersifat upaya tetapi outcomenya itu belum
bisa diukur secara empiris.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4. Dilihat dari hasil pantauan BKKBN selama ini, bagaimana partisipasi
masyarakat khususnya di Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan
tersebut Bu?
“Untuk Bina Keluarga Balita itu masyarakat 30% mengikuti, tetapi kita
tidak mau tutup mata bahwa data yang disampaikan oleh petugas lapangan KB
kita juga belum bisa mengukur validitasnya. Kalau untuk hasil pantauan saya
selama monitoring dan evaluasi terjun ke lapangan, kelompok Bina Keluarga
Balita atau kelompok-kelompok ini lebih populer di daerah-daerah pedesaan
dibanding daerah perkotaan.”
5. Apa saja kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut Bu?
“Pertama masalahnya adalah kompetensi sumber daya manusia itu sendiri.
Kalau kita bilang anggaran, sebenarnya dari APBN juga sudah ada
mengalokasikan Dana Alokasi Khusus ataupun Bantuan Operasional Keluarga
Berencana (BOKB) yang sudah ditempelkan di masing-masing
kabupaten/kota. Jadi sebenarnya sudah ada cukup dukungan dana untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut walaupun mungkin tidak
menjangkau seluruh populasi tetapi beberapa persennya harusnya sudah
terjangkau. Sudah ada dukungan anggaran tetapi tidak bisa dilaksanakan oleh
sdm yang kompeten misalnya PLKB atau kader yang kompeten untuk
menyampaikan edukasi tentunya menjadi suatu kendala. Masalahnya untuk
menguasai materi-materi ketahanan keluarga itu juga tidak mudah, misalnya
untuk menjadi orang tua hebat di Bina Keluarga Balita itu saja ada 13 materi.
13 materi ini rata-rata berkaitan dengan ilmu psikologi ataupun ilmu
kesehatan, belum tentu semua PLKB ataupun kader yang pendidikannya
hanya sebatas SMP atau SMA bisa menguasai materi-materi tersebut dan juga
ada bagaimana teknik-teknik persuasi atau teknik-teknik komunikasi,
bagaimana kita mengedukasi orang lain itu juga perlu teknik-teknik tersendiri,
itu menjadi suatu kendala yang cukup besar bagaimana materi itu disampaikan
kepada masyarakat. Beda dengan posyandu, kalau posyandu sudah jelas
intinya kegiatannya sudah rutin contohnya vaksin, makanan tambahan ataupun
sekedar mengedukasi ibu hamil dan ibu yang memiliki balita dari segi
kesehatan. Kalau untuk BKKBN sendiri materinya cukup luas, mencakup
mengenai pengasuhan dan itu sangat luas, itu menjadi suatu kendala tersendiri.
Belum lagi PLKB atau kader itu membina satu kelompok BKB, tetapi juga
harus menguasai masalah mengenai remaja, lansia dan juga masalah ekonomi
keluarga, itulah menjadi kendala yang cukup besar.”
6. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, siapa saja Bu yang terlibat?
Apakah melibatkan dinas-dinas juga?
“Kalau di Kampung KB kan memang diarahkan untuk koordinasi lintas
instansi, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa masing-masing instansi ini juga
punya program, punya output dan punya anggaran sendiri. Jadi dalam
pelaksanaan dilapangan memang ada koordinasi seperti misalnya Bina
Keluarga Balita itu dengan posyandu, tetapi tidak langsung ke dinas terkait.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Kita tetap koordinasi masalah data ataupun ketika ada momentum-momentum
tertentu misalnya Hari Keluarga Nasional atau TNI Kbkes, PKK Kbkes itu
pasti ada sinergi kemitraan. Kalau dalam pelaksanaan sehari-harinya ya tidak
juga tetap yang utama itu adalah dari petugas lapangan itu sendiri.”
7. Jika bekerjasama dengan dinas lainnya, bagaimana proses kerjasamanya Bu?
“Kalau proses kerjasama ini sudah menahun ya, karena sudah dari dulu-
dulu misalnya dengan Dinas Kesehatan sudah pasti otomatis aja karena sudah
ada yang kenal satu smaa lain juga. Tapi kalau misalnya yang baru seperti
universitas-universitas ada Universitas Sari Mutiara, Universitas Sumatera
Utara itu dibuat dulu MoUnya baru kita bekerjasama.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 5
Tanggal Wawancara : 20 Juli 2020
Tempat/Waktu : Kantor Kelurahan Padang Bulan
Identitas Informan 5
1. Nama : Sandy Charolin Panjaitan
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 33 tahun
4. Pendidikan Terakhir : D-III Kebidanan
5. Pangkat (Gol/Ruang) : Pengatur TK II/II-D
6. Jabatan : Penyuluh KB
7. Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Medan
Hasil Wawancara:
1. Bagaimana status kepegawaian Ibu, apakah Ibu merupakan PNS dan sudah
berapa lama Ibu menjadi PKB?
“Iya, saya PNS dan menjadi PKB sudah kira-kira 4 tahun.”
2. Siapa yang membuat struktur pokja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
dan adakah legalitas yang jelas dalam pembuatan struktur organisasi tersebut?
“Saya lalu diputuskan oleh Lurah melalui surat keputusan.”
3. Menurut Ibu, bagaimana struktur organisasi Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan? Siapa-siapa saja yang mengisi struktur organisasi tersebut?
“Orang-orang yang mengisi struktur itu ya dari lingkungan itu jugalah,
warga disitu juga.”
4. Apakah orang-orang tersebut sudah mempunyai kemampuan sehingga
menempati struktur organisasi Kampung KB Kelurahan Padang Bulan?
“Kalau dibilang memiliki kemampuan, tidaklah. Karena kita kan
membina, membina mereka yang merupakan warga daerah tersebut, jadi
bukan karena memiliki kemampuan.”
5. Kalau dalam kegiatan tribina itu seksi mana yang melaksanakannya Bu?
“Tribina itu dilakukan oleh seksi reproduksi, tapi sebenarnya semua seksi
terlibat kalau ada kegiatan jadi sama saja semuanya. Kegiatan-kegiatan itupun
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
sebenarnya ada yang namanya kelompok kegiatan (poktan) tapi kita belum
ada, masih dalam upaya pembentukan.”
6. Menurut Ibu, ada tidak sarana dan prasarana yang kurang dalam menjalankan
Kampung KB?
“Sarana yang kurang banyaklah. Kalo dari tribinaseperti
simulasinya,lokasinya, banyaklah yang kurang. Harusnya kalau penyuluhan
itu ada tempat khusus, tapi kalau di Medan ini tidak memungkinkan
sedangkan rumah warga pun belum tentu ada boro-boro mau buat tempat
penyuluhan. Makanya rumah data aja pun di rumah warga.”
7. Apakah pelaksanaan Kampung KB Kelurahan Padang Bulan sudah sesuai
dengan peraturan yang ada?
“Sudah, sejauh ini semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat
BKKBN. Apa yang dibilang dari atas itulah.”
8. Lalu bagaimana penjadwalan kegiatan Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan, apakah sudah terjadwal dengan baik?
“Selama ini sudah terjadwal dengan baik semuanya setiap bulan buat
rencana kerja yang dikerjakan untuk sebulan itu. Tetapi karena masa pandemi,
tidak boleh lagi membuat pembinaan atau penyuluhan maka saat ini masih
ditiadakan. Selama ini bekerja dengan baik la semua rencana kerjanya.”
9. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung
KB di Kelurahan Padang Bulan?
“Kalau buat pembinaan misalnya masyarakatnya kurang partisipatif, untuk
mengumpulkan mereka juga perlu dana mereka juga sibuk bekerja.”
10. Lalu bagaimana biasanya mengundang masyarakat untuk dapat melakukan
kegiatan seperti pembinaan tersebut?
“Ya kita mengundang mereka melalui surat undangan per lingkungan.”
11. UPPKS di Kampung KB belum ada, kenapa tidak ada Bu? Dan apakah ada
rencana untuk membentuk UPPKS?
“Memang kita sudah ada rencana membuat UPPKS, tapi karena sekarang
covid jadi belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Masih perlahan
kita membangun Kampung KB ini, jadi kalau ditanya kenapa belum ada
UPPKS ya karena masyarakatnya masih belum siap.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 6
Tanggal Wawancara : 1 September 2020
Tempat/Waktu : Kantor Kelurahan Padang Bulan
Identitas Informan 6
1. Nama : Zulfahmi Tarigan, SIP, MSP
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 42 tahun
4. Pendidikan Terakhir : S2
5. Pangkat (Gol/Ruang) : Penata (III-C)
6. Jabatan : Lurah
7. Instansi : Kelurahan Padang Bulan
Hasil Wawancara
1. Terkait struktur Kampung KB di Kelurahan Padang Bulan, apakah Bapak
yang membuat struktur tersebut?
“Strukturnya ini memang formatnya dari Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, penasehatnya Lurah kemudian ketuanya Kepala
Lingkungan setempat. Jadi memang sudah dari sana, bukan kita yang
menentukan. Jadi Kampung KB ini termasuk program dari atas nya ini, jadi
kita hanya sebagai pelaksana aja. Ketentuan-ketentuannya sudah mereka
semua.”
2. Ini merupakan program dari atas, bagaimana program ini bisa sampai
kebawah apalagi program ini melibatkan masyarakat?
“Secara konsep dari atas, cuma ketika ini di implementasikan ke
masyarakat. Tujuan dari Kampung KB ini kan dalam upaya untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat. Ditetapkannya suatu wilayah
sebagai Kampung KB mengingat bahwa lokasi tersebut masih tertinggal
dibanding lokasi-lokasi lain. Ketertinggalan itukan bisa dari segi sosial,
ekonomi maupun dari segi infrastruktur. Jadi dalam pelaksanaannya,
Kampung KB itu memang mengajak masyarakat berpartisipasi tentang
bagaimana masyarakat itu sendiri bisa untuk meningkatkan ekonominya.
Misalnya masyarakat itu mau apa dan bisa apa contohlah dalam bidang
ekonomi, kami mau berbudidaya sayuran dirumah itu umpamanya, itu di
bidang pertanian. Kita di struktur ini menyurati instansi SKPD yang terkait di
bidang itu, makanya Kampung KB ini lintas OPD dia, semua ada disitu.
Untuk itu kita dari kepengurusan Kampung KB itu menyuratilah ke Dinas
Pertanian dan Kelautan dan kebetulan di Camat ada perwakilan mereka
namanya PPL (Petugas Penyuluh Lapangan Petanian). Jadi sifatnya kita ini
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
hanya sebagai koordinasi gitu. Itu khusus untuk bidang pertanian, bidang
lainnya misalnya ada permasalahan di lingkungan seperti ketenteramannya
terganggu karena malam hari gelap. Kemudian kita koordinasi ke OPD Dinas
Ketertiban dan Keamanan bahwa masyarakat Kampung KB ini supaya
tercapai ketentraman ketertibannya salah satunya perlu penerangan, kita
koordinasi ke mereka. Cuma memang banyak kendala yang kita hadapi,
kendalanya itukan keseriusan dari OPD. Padahal ini program sudah dari
pemerintah pusat diturunkan ke Pemko, masalahnya ini keseriusan dari
masing-masing OPD itu untuk berbuat di Kampung KB ini. Kenapa kita
katakan tidak serius, karena setiap ada rapat kitakan sebulan sekali ada rapat
musyawarah besarlah gitukan dimana masyarakat menyampaikan keluhannya
semacam musrenbang jugala. Masalahnya OPD yang diundang jarang datang
dan kalaupun yang datang bukan orang yang bisa mengambil kebijakan, cuma
pegawai biasa jadi ketika dia kembali ke kantornya mungkin udah lupa dia
dan disampaikan atau tidak. Itulah kendala-kendala kita, jadi seharusnya kalau
memang ada keseriusan dari semua OPD ya harusnya satu sampai dua tahun
sudah harus berubah ini Kampung KB dari kampung kumuh menjadi lebih
baik. Itulah kendala-kendala yang kita hadapi, kemudiankan ditambah lagi
situasi pandemi covid semua anggaran harus dipangkas untuk penanganan
covid. Jadi alasan OPD setiap kehadiran ya tidak ada anggaran.”
3. Bagaimana alur anggaran Kampung KB Kelurahan Padang Bulan ini Pak?
“Kalau anggaran rutin seperti rapat Kampung KB setau saya itu dari
PLKB dari dinas BKKBN. Tapi secara pelaksanaan kegiatan itu dari SKPD
masing-masing. Misalnya pelatihan hidroponik itu dari Dinas Perikanan dan
Kelautan, kalau Bina Keluarga Balita itu dari Dinas KB, kalau posyandu dari
Dinas Kesehatan. Kalau kemaren itu ada pembetonan jalan, itu dari Dinas PU.
Jadi kita di kepengurusan Kampung KB itu tidak ada megang anggaran, jadi
artinya kita manajerial aja.”
4. Jadi apakah yang masuk ke dalam strukturKampung KB ini menerima gaji
Pak?
“Tidak ada dapat gaji, gajinya hanya sebagai pegawailah. Jadi dalam
setiap pertemuan itu ada uang transport kemudian konsumsi.”
5. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Kampung KB ini Pak?
“Sejauh ini partisipasi masyarakat terhadap Kampung KB masih dalam
berbentuk seperti kerelaan masyarakat untuk menjadikan rumahnya sebagai
rumah data, sebagai tempat pertemuan. Sebatas itulah masih sampai saat ini,
belum ada yang memang berpartisipasi misalnya ada yang menawarkan
kegiatan itu belum ada, tetap kegiatan itu dari OPD.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6. Bagaimana perubahan tingkah laku masyarakat sebelum dan sesudah adanya
Kampung KB ini Pak?
“Kalau dari segi ekonomi mungkin tidak jauh berbeda, tetapi dari sektor
lainnya wawasan pengetahuan sudah bertambahlah karena ada beberapa kali
pelatihan lalu ada pengetahuan tentang kesehatan atau tentang budidaya
pertanian, dari KB juga pengetahuan masyarakat tentang alat kontrasepsi juga
kesehatan ibu dan anak. Sekitar situ lah memang sudah ada peningkatannya,
artinya kan untuk angka kematian berkurang itukan karena ada penyuluhan-
penyuluhan tiap bulannya.”
7. Bagaimana penjadwalan setiap kegiatan di Kampung KB, apakah jadwal nya
sudah ditentukan sebelumnya dan siapa yang membuat jadwal tersebut Pak?
“Penjadwalannya itu sudah ada dari PLKB, kita tinggal mengkondisikan
waktunya dan disesuaikan lagi. Misalnya kita mau mengadakan sosialisasi
tentang kesehatan, jadi kita tentukan waktunya kapan, lokasinya dimana, siapa
narasumbernya. Yang jelas tiap bulan ada pertemuan, kita tentukan baru nanti
kita buat undangannya, tetap dari mereka jadwalnya.”
8. Ketika melakukan kegiatan dan mengundang masyarakat, apa kendala yang
dihadapi Pak?
“Sama seperti daerah-daerah lainnya, masyarakat itukan apalagi yang
menengah kebawah. Waktu mereka itukan untuk bekerja hari ini untuk makan
hari ini juga. Jadi kalau mereka memaksakan dirinya untuk datang cuma
mendengarkan cakap-cakap ajalah kan terancam dapurnya untuk hari itu,
itulah kendalanya. Jadi saya bilang kemarin, kita itu harus ada untuk transport,
jadi kalau dia satu hari itu tidak bekerja jangan sampai dapurnya pun gak
masaklah mereka, itulah yang menajdi kendala karena anggaranpun kan
terbatas. Selama covid ini tidak ada pertemuan, anggaran semua dipindahkan.”
9. Menurut Bapak, apa yang harus dibenahi dari Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan ini supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan?
“Ada istilah “political will” keinginan kuat dari pimpinan kita. Banyak
kebijakan itu terbentur dengan situasi politik, seperti saat inilah bagaimana
seorang walikota membuat bagus Kampung KB ini sesuai dengan arahan Pak
Jokowi, sementara kita mau pilkada tambah lagi pandemi covid anggaran
tidak ada. Jadi saya yakin beliau pun punya keinginan yang kuat disamping
banyak agenda lain yang menyita perhatiannya jadi kurang fokus. Harusnya
SKPD terkait sudah memasukkan anggaran di RKA mereka, jadi jangan setiap
ada permintaan dari Kampung KB hanya mengharapkan dana taktis. Dana
taktis itukan nanti di APBD. Kalau memang serius untuk Kampung KB
harusnya kita duduk sama di akhir tahun 2020, apa yang mau kita buat di
2021. Kemudian itu ditampung di rencana kegiatan masing-masing SKPD,
jadi memang sudah ada, tidak perlu lagi dicari-cari darimana dananya.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 7
Tanggal Wawancara : 23 Juli 2020
Tempat/Waktu : Rumah Kepala Lingkungan I Kelurahan Padang Bulan
Identitas Informan 7
1. Nama : Sahalludin Purba
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Umur : 54 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Jabatan : Ketua Pokja Kampung KB (Kepala Lingkungan I)
6. Instansi : Kelurahan Padang Bulan
Hasil Wawancara
1. Bagaimana struktur organisasi Kampung KB Kelurahan Padang Bulan? Siapa
yang membuat struktur tersebut? Dan siapa-siapa yang mengisi struktur
tersebut?
“Masalah siapa yang buat struktur itukan sudah dari pusatnya dan sudah
dari program Kampung KB itu sendiri, dan orang-orangnya pun ya warga sini.
Sebenarnya begini, tujuan dibentuk kampung KB itu sebenarnya harus di
setiap kelurahan/ lingkungan. Mengingat/ menimbang karena memang ini
perlu biaya apa semua kan gitu. Jadi untuk Kota Medan masih di wacanakan
itu cuma ada Kampung KB itu tingkat Kecamatan baru dibentuk. Kecamatan
kita ini terdiri dari 6 Kelurahan, dari 6 Kelurahan karena masih ada 1 yang
diapai Kecamatan menunjuk Kelurahan kita karena dia merasa itulah yang
paling pantas untuk sekarang ini, kita bilanglah sebagai percontohannya.
Ditunjuklah Kelurahan Padang Bulan, tapi ingat bahwa ini nantinya akan
dibentuk semua. Padang bulan memiliki 12 lingkungan, mengingat dan
menimbang karena kita yang dianggap atau sesuai dengan kriteria apa fungsi
dan tujuan dibentuknya Kampung KB itu, lingkungan kitalah yang lebih
cocok. Itulah dia kenapa dibentuk Kampung KB disini. Masalah bagaimana
susunan organisasinya itu sudah dari sana, seperti 8 pokja itukan sudah
mereka yang menentukan. Jadi orang-orangnya pun sebenarnya, karena ini
tanggungjawab masih tanggungjawab Kelurahan cuma di tempatkan di
Lingkungan. Jadi orang-orangnya pun bukan murni dari sini semua, karena
inikan membawa nama kelurahan maka ikutlah orang-orang yang dari
lingkungan lain membantu. Nanti begitu dia mandiri, diharapkan kalau
memang apalagi tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi diharapkan semua
dari lingkungan itu sendiri.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2. Menurut Bapak, apa saja sarana dan prasarana yang kurang di Kampung KB
Kelurahan Padang Bulan ini?
“Tujuan dibentuknya Kampung KB kan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat setempat itu. Dan dianggap pun memang prasarananya itu kurang.
Tapikan tidak bisa kita bilang juga kurang misalnya pembangunan dibikin apa
pun disini ya apa mau dibangun misalnya. Yang vital-vital jalan sudah agak
bagus misalnyakan, sarana masyarakat tidak ada kalaupun nanti misalnya ada
bantuan kita payah membuat lokasinya. Kelebihan Kampung KB itu masih
teorinya, apa yang kita butuhkan akan diutamakan. Tapikan pada
kenyataannya itukan tergantung Pemko juga ada tidak apanya dan satu lagi
tegantung pengurus Kampung KB itu sendiri, bagus gak dia ngelobi nya
itukan susah. Tadinya pun makanya dibentuk disini karena dinilai tingkat
partisipasi masyarakatnya itu masih rendah. Cemana kita ngejar bola, tapi
kalau secara teorinya itulah tujuan dibentuknya Kampung KB itulah
keuntungannya sama kami yang ada Kampung KB nya. Kalau teorinya begitu,
prasarana apa yang kita minta atau butuhkan itu secara apanya mereka bisa
bantu di semua dinas. Misalnya kita perlu untuk meningkatkan keterampilan
ibu-ibu, kita bisa minta ke Dinas Koperasi atau apa; kalau untuk
meningkatkan ekonominmya kita bisa usulkan untuk apa atau misalnya kita
mau buat jalan bisa kita apakan ke Dinas PU, ya itulah teorinya.”
3. Bagaimana dengan jadwal-jadwal kegiatan Kampung KB Kelurahan Padang
Bulan? Siapa yang membuat jadwal tersebut, apakah dari pengurusnya
sendirikah?
“Seharusnya yang menetukan jadwal-jadwal itukan pengurus, tapikah
karena partisipasi masyarakat yang rendah jadi sulit. Jujur kalau memang
misalnya pengurus-pengurus itu ada niat untuk membangun kampungnya itu
mungkin bisa lebih cepat. Tapi inikan, apalagi manusia-manusia sekarang
kalau tidak ada untungnya sama dia kurang mau, kendala itulah yang sering
terjadi, itukan sudah menjadi rahasia umum sebenarnya. Kalau teorinya,
tujuan dibentuknya Kampung KB itu memang untuk yang bagus tapi
realitanya di lapangan atau hasilnya kan ya gitu.”
4. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kampung KB, sudah ada prosedur-
prosedur yang ditetapkan, bagaimana prosedur-prosedur tersebut berjalan?
Apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Pak?
“Ini sebenarnya program dari BKKBN, jadi program-program yang sering
terlaksana ada jadwal semua masih punya orang ini aja yang lebih sering.
Misalnya bagaimana Keluarga Berencana, masih program-program merekalah
yang itu lebih rutin. Tapi kalau masalah yang lain, instansi lain tidak mungkin
dia welcome kalau tidak ada programnya jadi harus kami yang jemput bola.”
5. Bagaimana manfaat kegiatan-kegiatan tersebut terhadap masyarakat Pak?
“Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan ya dilaksanakan, cuma efeknya ya
belum tentu.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6. Bapak merupakan ketua ya Pak di Kampung KB dan juga Kepala Lingkungan
I?
“Pembina, tapi bisa dibilanglah ketua Kampung Kblah, karena begitu
mereka membuat istilahnya. Sebenarnya tidak boleh saya ketua, tapi bukan
tidak boleh apa tapi lebih bagusnya masyarakat, saya mendukung. Kalau saya,
saya sendiri yang memotivasi diri saya kalau orang tadikan, saya kan wajib
memotivasi dia gituloh. Ini kadang-kadang masyarakat ini apa karena tidak
ada yang terpilih mau tidak mau saya. Seharusnya ya masyarakat, cuma tidak
ada yang bersedia karena tidak ada duitnya, ini murni sosial. Sebenarnya ketua
itu dari masyarakat itu sendiri, kalaupun dia ngeluh dia bisa mengeluh ke saya,
tapi ini saya mengeluh ke siapa kan begitu. Tidak ada jalan untuk kompromi,
seandainya tidak ada pun jalan keluarnya tapi untuk mengeluh saja pun kita
tidak tau ke siapa. Andai dia tadi warga, dia bisa mengeluh ke saya walaupun
nanti tidak ada jalan keluarnya kan. Memang harusnya masyarakat itulah, tapi
karena percontohan inilah dia semacam alakadarnya, karena intinya siapapun
dia apalagi dia punya jabatan kalau memang lebih fokus. Contoh begini,
seperti PLKB kalau dia memang punya menjiwai tugasnya sungguh-sungguh
jika dia memiliki hati nurani untuk meningkatkan taraf hidup bermasyarakat di
kampung KB ini seharusnya dia lebih lagi, tapi kenyataannya kan payah kita
tuntut itu. Lebih banyak kita-kita ini biar gugur kewajiban kan seperti itu.
Seperti sayalah, kan biar gugur kewajiban bagaimana saya memotivasi diri
saya sendiri. Tetapi kalau ada 2 sampai 3 orang saja kita yang bergerak itu
lebih baik, kalau sendiri kita yang punya ide, punya apa, kita semua seperti
mengusulkan kesana kemudian membuat proposalnya ya sulit. Kalau ada 2
atau 3 orang kan bisa bekerjasama, karena kan ini bukan untuk pribadi, lebih
banyak nanti tidak perdulinya karena mengajak orang-orang pun susah.
Kecuali saya sudah punya jiwa kepemimpinan yang benar-benar mau untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat, tapikan ini masih setengah-setengah
sebenarnya, itulah kondisinya.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 8
Tanggal Wawancara : 23 Juli 2020
Tempat/Waktu : Rumah Kepala Lingkungan I Kelurahan Padang Bulan
Identitas Informan 8
1. Nama : Elisma Tarigan
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 47 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Jabatan : Anggota Seksi Pembinaan Lingkungan Kelompok
Kerja Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Hasil Wawancara:
1. Apakah kegiatan-kegiatan ketahanan keluarga seperti BKB, BKR, dan BKL
sudah tercapai tujuannya?
“Semua kami sudah melaksanakan itu, cuma tujuannya tercapai atau tidak
itulah setengah-setengah.”
2. Partisipasi masyarakat disini bagaimana Bu terhadap kegiatan-kegiatan
tersebut?
“Kalau partisipasinya memang lumayan disini, lumayan tinggi, maunya
mereka diajak rapat, pertemuan. Pertemuankan tiap bulan pasti ada.”
3. Menurut Ibu, orang-orang yang ada di struktur pokja kampung KB ini sudah
cukup mampu belum untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam membina
masyarakat di Kampung KB?
“Ya gimana ya, kami-kami nya disini. Jadi sama-sama belum paham betul
sebenarnya bagaimana yang harus dibuat.”
4. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kampung KB khususnya
dalam meningkatkan ketahanan keluarga?
“Masih ada yang tidak mau kalau diajak, karena mereka juga sibuk
bekerja. Tapi ya memang beberapa ada yang mau ikut, jadi itu sajalah yang
kita bina.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5. Apakah ibu mengetahui jadwal-jadwal kegiatan di Kampung KB?
“Jadwal itu sudah ada dibuat oleh PLKB, jadi kita tinggal menjalankannya
saja. Yang pasti tiap bulan pasti ada pertemuan kalo untuk tribina. Nanti kalau
mau ada kegiatan pertemuan gitu pasti dikabari oleh PLKB, lalu kami disuruh
untuk mengumpulkan masyarakat dengan waktu yang sudah ditentukan.”
6. Sebelum dan sesudah adanya kampung KB, ada tidak perubahan tingkah laku
masyarakat?
“Ada pasti, kalau dulu ya mereka melakukan aktivitasnya masing-masing,
kalau sekarang untuk mereka yang sudah sadar akan adanya Kampung KB ini
ya mereka bekerja lalu kalau ada pertemuan menyisihkan waktunya untuk bisa
datang dan mengikuti kegiatan.”
7. Menurut Ibu, apa yang perlu dibenahi di Kampung KB ini?
“Sebenarnya masih perlu sosialisasi ke masyarakat, biar mereka semua
paham dan kalau diajak pertemuan makin banyak lagi yang mau ikut. Jangan
cuma itu-itu saja jadinya orangnya yang terus dibina, maunya bertambahlah
setiap pertemuan orang-orangnya.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 9
Tanggal Wawancara : 08 Agustus 2020
Tempat/Waktu : Rumah Data Kependudukan Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan
Identitas Informan 9
1. Nama : Lusi Nuraini
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 48 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Jabatan : Anggota Seksi Reproduksi Kelompok Kerja
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Hasil Wawancara
1. Rumah Ibu dijadikan Rumah Data Kependudukan, tetapi saya lihat tidak ada
tanda-tanda seperti spanduk, mengapa hal ini bisa terjadi Bu?
“Iya disini rumah data, tidak ada lagi spanduk-spanduknya sudah Ibu
copot semua karena banjir kemarin lagipula sekarang pandemi jadi tidak ada
kegiatan, makanya ya Ibu copot aja semua. Tapi ini banyak sebenarnya
tempelan-tempelannya, disini juga kalo buat-buat kegiatan. Tapi karena
memang lagi tidak dipake yasudah kita copot saja.”
2. Kenapa Ibu bersedia rumahnya dijadikan Rumah Data Kependudukan?
“Ya namanya untuk Kampung kita juga, jadi tidak masalah rumah kita
dipakai. Yang penting kita semua senang, dapat manfaatnya, supaya semakin
bagus lagi Kampung kita ini.”
3. Menurut Ibu, orang-orang yang ada di struktur pokja kampung KB ini sudah
cukup mampu belum untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam membina
masyarakat di Kampung KB?
“Kalau kita bersatu, ya Alhamdulillah bisa terwujud tujuan-tujuan
Kampung KB itu.”
4. Sejauh mana Ibu mengetahui tentang program Kampung KB ini?
“Kampung KB dibuat ya untuk masyarakat biar pake KB, dan bisa
dibilang disini ekonomi masyarakat dibawah rata-rata, pendidikan rendah.
Walaupun ini di perkotaan tapi gak bisa dibilang kita ekonominya baik, disini
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
masih kekurangan, jalan masih rusak. Dan kita disini itu lebih diperhatikan
lagi sama pemerintahnya. Dulu banyak yang narkoba disini, sekarang sudah
berkurang. Ada juga kegiatan penyuluhan kayak tribina itu disini.”
5. Dalam membina masyarakat ini, ada tidak tata cara membina masyarakat yang
harus Ibu ketahui?
“Misalnya BKB, ada alat peraga untuk permainan anak-anak itu, begitu
juga remaja, jadi ada permainan-permainan edukasi kita. Kita harus taulah tata
peraturan di permainan itu bagaimana. Disini kan banyak anak-anak kecil
umur 4 tahun, orangtuanya sibuk bekerja jadi disinilah kumpul untuk main-
main.”
6. Menurut Ibu bagaimana partisipasi masyarakat di Kelurahan Padang Bulan
terhadap program Kampung KB?
“Partisipasi masyarakat disini kurang, karena memang masih susah diajak.
Contohnya diajak gotong royong masih susah dan agak keberatan.”
7. Setelah dilakukannya kegiatan-kegiatan ketahanan keluarga sepeti BKB, BKR
dan BKL bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan
Padang Bulan menurut Ibu?
“Selama adanya pembinaan ini sudah maulah mereka berbenah. Hanya
saja harus pelan-pelan, karena kalau mengajak masyarakat agak susah dan
belum tentu ada yang mau. Masyarakat berpikir kalau tidak ada uangnya tidak
mau. Makanya kalau membuat kegiatan ya biasanya dikasih uang ke
masyarakat, snack juga diberikanlah.”
8. Menurut Ibu, ada tidak perubahan sebelum dan sesudah adanya kampung KB?
“Alhamdulillah ada, karena disini dulu banyak yang narkoba. Jadi sejak
adanya Kampung KB ini, alhamdulillah sudah mulai berkurang.”
9. Bagaimana proses pelaksanaan BKR disini Bu?
“Disini biasanya remajanya mau kok kalau diajak. Buat gini yok, mereka
mau, ya cuma kita memang harus banyak mengajak dan jangan sampai bosan.
Udah mulai nampaklah Kampung KB itu bergerak, tapi ya karena sekarang
lagi pandemi jadi tidak bisa melakukan kegiatan.”
10. Kendala dalam pelaksanaan BKR itu sendiri apa saja Bu?
“Remaja-remaja ini karena kurang perhatian dari orangtua, anaknya
kemana saja terserah sehingga terpengaruh oleh lingkungannya. Disini kalau
diajak untuk ngumpul masih mau mereka, tapi ya kalau ada satu temannya
yang ngajak kemana gitu yasudah, karena mereka suka mengikuti kemana
temannya. Tapi memang mau mereka, tapi ya harus pelan-pelan.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11. Apa saja kendala dalam pelaksanaan BKB disini menurut Ibu?
“Sudah kita bina, tapi ya biasa la ibu-ibu disini kalau untuk anaknya
kurang. Terutama makanan untuk anak-anaknya, sudah saya bilang indomie
itu dikurang-kurangin, terus jangan kasih minum-minuman kaleng/botol.
Disini kendalanya ya gitu, harus kita yang mengajak, tidak bisa kalau tidak
diajak. Disini juga kadang-kadang posyandu. Kita disini kan bantaran sungai,
dibilang sudah maju atau perkotaan tapikan nyatanya ekonomi masih lemah,
makan tempe tahu saja yang penting rajin masak, itu kami kasih tau ke
masyarakat. Biasanya kami ada berapa lingkungan gitu, mengumpul disini
lalu beli nasi kotak, disini kendalanya gitu mesti ada yang dikasih.”
12. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan BKL disini Bu?
“Kami kelilinglah udah setahun ini, tapi biasanya memang dikumpulkan
disini. Disini kan ada 12 lingkungan, jadi kami masuk ke lingkungan-
lingkungan setiap bulannya. Jadi misalnya Lingkungan I, dikumpulkan lansia-
lansia disitu terus masuklah kami bersama dokter dari puskesmas terus
dilakukanlah pemeriksaan dan pembinaan. Alhamdulillah lansia-lansia disini
mau, cek gula darah, kolesterol, asam urat. Tapi kita jemput bola juga, kita
tuntunlah karena kakinya sakit tapi mau dia diperiksa.”
13. Bagaimana jadwal-jadwal kegiatan Kampung KB disini Bu?
“Jadwal kegiatan ada, seperti remaja buat apa, terus untuk balita ada buat
permainanlah untuk anak-anak. Tapi kemarin ini banjir, habis juga barang-
barang kami. Kalau untuk remaja itu buat penyuluhan tentang bahayanya
merokok, narkoba, alat-alat reproduksi kalau kita nikah muda itu bagaimana
itu filmnya dikasih dari puskesmas, kerjasama juga kan sama puskesmas.”
14. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB dengan kegiatan-
kegiatan lainnya? Apakah bisa berjalan dan tidak bertabrakan jadwalnya Bu?
“Kadang mau juga bertabrakan kami, misalnya di Kelurahan kami ada
acara pagi seperti ceramah atau sosialisasi untuk pilkada tabrakan juga
kadang-kadang sama kelurahan. Tapi kalau ada acara disana, saya standbye
disini untuk Kampung KB. Jadi kami kadang-kadang bagi tugas ada yang
disana ada yang disini.”
15. Dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB, sarana apa yang kurang menurut
Ibu?
“Rumah data maunya berdiri sendiri, Pak Lurah lah itu harusnya.
Bukannya kita keberatan ya, kita tetap bersedia tapi kan lebih bagus kalau ada
sendiri. Dia pun harusnya menyediakan bangku, tapi ini tidak ada. Fasillitas
dari kami sendiri ini, inisiatif sendiri.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 10
Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2020
Tempat/Waktu : Rumah Data Kependudukan Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan
Identitas Informan 10
1. Nama : Suyanti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 48 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMP
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Jabatan : Anggota Seksi Pendidikan Kelompok Kerja
Kampung KB Kelurahan Padang Bulan
Hasil Wawancara
1. Menurut Ibu apakah orang-orang yang ada dalam struktur pokja Kampung KB
Kelurahan Padang Bulan sudah mempunyai kemampuan dalam membina
masyarakat?
“Belum lah, karena masyarakat sini juganya yang membina. Dan
masyarakat ini sebenarnyakan semua sama, sama-sama perlu dibina. Tetapi
kemudian dibuat menjadi pokja yang tugasnya untuk membina masyarakat,
padahal kan sama-sama masyarakatnya.”
2. Bagaimana partisipasi masyarakat disini Bu terhadap Kampung KB?
“Bagus, kalau disuruh ngumpul mau. Biasanya disini penuh kalau ada
acara Kampung KB. Seperti BKB, banyak yang ikut. Kalau BKR ada lah tapi
tidak terlalu banyak, anak saya juga ikut ada gadisku umur 20 tahun.”
3. Apa perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya Kampung KB Bu?
“Sebelumnya itu ya tidak mengerti bagaimana caranya KB, sehingga
anaknya banyak dulu masa bodoh sajalah. Sekarang sudah mulai paham, jadi
ikut KB walaupun belum semua tapi ya pelan-pelan.”
4. Sejauh apa Ibu mengetahui tentang program Kampung KB ini?
“Penyuluhan-penyuluhan gitulah, masalah anak-anak, posyandunya,
kemarin kami tentang kenakalan remaja seperti narkoba karena disini dulu
banyak.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5. Apa kendala yang Ibu hadapi ketika mengajak masyarakat untuk mengikuti
kegiatan Kampung KB?
“Kendalanya ya ibu-ibu ini ada yang bekerja, lajang-lajang ini kalau kita
ajak ada yang masih tidurlah ada yang malas.”
6. Bagaimana jadwal kegiatan Kampung KB disini Bu?
“Sudah ada dari Bu Sandy, dia lah yang memberi tahu nanti kita ngumpul
ya bu disini jam segini. Pokoknya kalau mau ada kegiaatn dikasih tau, ada
yang mau datang bapak mini dikasih tau juga. Seperti kemarin anak lajang itu
anak kuliah itu datang juga, tetap kami dikasih tau memang, disuruh bawa
massa berapa orang ya kita panggil.”
7. Menurut Ibu, jelas tidak sebenarnya tujuan dari program Kampung KB ini?
“Jelas bener lah, memang sangat bermanfaat sebenarnya.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 11
Tanggal Wawancara : 27 November 2020
Tempat/Waktu : Puskesmas Padang Bulan
Identitas Informan 11
1. Nama : Santa Morina Am.Keb
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 33 tahun
4. Pendidikan Terakhir : D-III Bidan
5. Pangkat (Gol/Ruang) : III-B
6. Jabatan : Fungsional
7. Instansi : Puskesmas Padang Bulan
Hasil Wawancara
1. Apa saja kegiatan dari puskesmas yang dilakukan di Kampung KB?
“Kegiatannya ya berupa penyuluhan lah begitu, pertanyaan-pertanyaan
dari masyarakat kita bantu jawab. Biasanya pertanyaan tentang KB.”
2. Sejauh apa Kakak mengetahui tentang Kampung KB?
“Setau saya disitu penyuluhan tentang KB, jadi biar tahulah ibu-ibu disana
supaya dia menggunakan KB. Itulah yang KB spiral, suntik, implan, dll. Jadi
puskesmas lah yang bantu untuk itu, itulah ikut sertanya puskesmas di
Kampung KB. Pada saat memasang atau menyuntik itu kemar, karena itukan
perlu alat. Kita periksa kesehatan ibu, anak dan lansia juga, terus periksa gizi
anak, banyaklah.”
3. Apabila ada kegiatan penyuluhan, bagaimana partisipasi masyarakat disana?
“Lumayanlah, 15-20 orang ibu-ibunya yang ikut.”
4. Kendala apa yang Kakak hadapi ketika melaksanakan penyuluhan atau
kegiatan lain di Kampung KB?
“Masyarakat itu kurang paham apa itu KB, jadi ya dikasi tahu lagi
dijelaskan lagi. Itulah kendalanya, masyarakatnya kurang mengerti.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5. Menurut Kakak ada tidak manfaat yang dirasakan dengan adanya Program
Kampung KB ini?
“Pasti ada, minimnya pengetahuan masyarakat tentang KB, terus jadi dia
mengetahui fungsi KB itu, manfaatnya. Apalagi umur yang 35 tahun itu sudah
berisiko tinggi. Jadi yang awalnya dia umur 35 tahun belum tutup, akhirnya
dia mengerti dan dia ikut. Jadi setelah kita kasih dia penyuluhan dia mengerti,
terus nanti kita berikan kontak ke dia kapan dia bisa datang ke puskesmas,
barulah dia datang disitulah kita pasang. Lalu kita pilih KB apa yang cocok
dengan dia.”
6. Sarana dan prasarana apa yang kurang di Kampung KB menurut Kakak?
“Tempat, kurang luas.”
7. Apa yang harus dibenahi dari Program kampung KB?
“Tempatnya dan orangnya kurang banyak. Ibu-ibu inikah susah dia, ada
yang jaga anak. Jadi kurangnya minat masyarakat untuk berkumpul.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 12
Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2020
Tempat/Waktu : Rumah Data Kependudukan Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan
Identitas Informan 12
1. Nama : Bina Siburian
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 35 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMA
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hasil Wawancara
1. Apakah Ibu sering berkumpul disini untuk melakukan kegiatan program
Kampung KB?
“Iya sering, KB pun bisa juga disini.”
2. Kalau berkumpul disini, Ibu bersama anak juga ya Bu dan kegiatan apa saja
yang dilakukan Bu ketika berkumpul?
“Iya sama anak juga. Kegiatannya inilah biasanya ditimbang terus dikasih
vitamin sama orang ini.”
3. Biasanya ada tidak diberikan materi-materi dalam mengurus anak yang baik?
“Iya dikasih tau juga.”
4. Apakah Ibu mengetahui sebenarnya apa itu Kampung KB?
“Kurang tau sebenarnya saya, terus terang aja kukira Kampung KB ya
tentang KB.”
5. Tapi ada tidak manfaat yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah adanya
Kampung KB ini?
“Ada, sekarang kita lebih tau menjaga. Narkoba pun disini sudah mulai
berkurang gak kayak dulu lah, kalau dulu takut kita. Kita disini juga lebih
diperhatikan karena disini kita dibawah garis kemiskinan.”
6. Kalau mau buat kegiatan atau mengumpul disini biasanya dipanggil dari
rumah ke rumah atau gimana Bu?
“Biasanya dikasih tau di grup WA, nanti tanggal segini ada acara gini jadi
dikasih tau ke kita disuruh untuk datang. Misalnya ada BKB disuruh bawa
anak masing-masing, yaudah datang kami bawa anak.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 13
Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2020
Tempat/Waktu : Rumah Data Kependudukan Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan
Identitas Informan 13
1. Nama : Siti Hamidah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 60 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SMP
5. Pekerjaan : Tukang Kusuk
Hasil Wawancara
1. Ibu ikut Bina Keluarga Lansia, biasanya apa saja kegiatan yang dilaksanakan
Bu?
“Mengecek kesehatan kita seperti cek darah tinggi, timbang badan, periksa
gula, asam urat, pernah juga periksa ginjal.”
2. Ada tidak manfaat yang ibu terima dari adanya Kampung KB ini?
“Ada manfaatnya,kita jadi tau kondisi kesehatan dan tidak perlu bayar.”
3. Partisipasi masyarakat disini terhadap kegiatan kampung KB ini gimana Bu?
“Bagus, mau mereka kalau diajak. Kayak Ibu lah kan, tidak perlu kalinya
tapi masih mau ikut walau cuma mendengarkan saja dan nanti bisa dikasih tau
ke temen yang lain.”
4. Kalau mau ada kegiatan disini biasanya cara penyampaiannya ke Ibu gimana?
“Dipanggil satu-satu ke rumah, dikasi tau nanti tanggal segini jam segini
kita ada acara ya. Jadi ya kita harus siap-siap, kalau sempat datang.”
5. Biasanya siapa-siapa saja memberi info kerumah-rumah kalau ada kegiatan
Bu?
“Biasanya Bu Lusi, Bu Kepling atau saya juga kadang-kadang, pokoknya
siapa yang sempatlah.”
6. Kegiatan-kegiatan BKB berarti ada dokter nya juga ya Bu?
“Ada, disini ada dokter juga dari Puskesmas. Dokter lansia disini ganti-
ganti, kemarin itu ada tapi sudah pensiun karena sudah 60 tahun, inilah ganti
lagi.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 14
Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2020
Tempat/Waktu : Rumah Data Kependudukan Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan
Identitas Informan 14
1. Nama : Julia
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 42 tahun
4. Pendidikan Terakhir : SD
5. Pekerjaan : Wiraswasta
Hasil Wawancara
1. Menurut Ibu apakah orang-orang yang ada dalam struktur pokja Kampung KB
Kelurahan Padang Bulan sudah mempunyai kemampuan dalam membina
masyarakat?
“Kalau dibilang mempunyai kemampuan ya tidak juga, tapikan mereka
sudah mau meluangkan waktunya untuk mengurus Kampung KB ini
dibanding kami yang hanya ikut kalau diajak atau dipanggil. Mereka kan
sering ikut kemana untuk melakukan pembinaan gitu jadi ya pandai
sendirilah.”
2. Menurut Ibu, ada tidak perubahan dari sebelum adanya Kampung KB dengan
sesudah adanya Kampung KB?
“Ada, narkoba disini sudah berkurang, kesehatan juga betul-betul
diperhatikan, terus diutamakan juga, makanya seperti saya dapat PKH, BLT.”
3. Bagaimana partisipasi masyarakat disini terhadap kegiatan-kegiatan Kampung
KB?
“Bagus, sudah tidak seperti dulu, sudah ada kemajuan untuk melakukan
perubahan.”
4. Apa manfaat yang Ibu dapatkan dari adanya Kampung KB ini?
“Ya itu tadi, narkoba jadinya berkurang jadi tentram kita disini. Terus
lebih diperhatikan lagi kita disini.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5. Apakah Ibu mengetahui sebenarnya apa itu Kampung KB?
“Khususnya ya untuk KB, supaya masyarakat disini pada pasang KB
supaya tidak banyak anaknya, supaya ekonominya juga meningkat. Lalu
dibuatnya Kampung KB ini supaya disini lebih diperhatikan lagi sama
pemerintahnya karena disini bisa dibilang jalan hancur, jembatan disana itu
rusak, terus pun ekonomi kami disini rata-rata rendah.”
6. Sarana dan prasarana apa yang menurut Ibu perlu diperbaiki atau dibuat untuk
Kampung KB ini?
“Guru senam maunya ada, tiap minggu misalnya dibuat senam biar sehat
masyarakat disini.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Transkrip Wawancara
Informan 15
Tanggal Wawancara : 20 Agustus 2020
Tempat/Waktu : Rumah Data Kependudukan Kampung KB Kelurahan
Padang Bulan
Identitas Informan 15
1. Nama : Jumiem
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 88 tahun
4. Pendidikan Terakhir : Tidak bersekolah
5. Pekerjaan : Tidak bekerja
Hasil Wawancara
1. Apa saja Nek kegiatan-kegiatan BKL yang dilakukan disini atau yang diikuti
oleh Nenek?
“Periksa kesehatan seperti periksa jantung, batuk (TBC).”
2. Biasanya kalau periksa gitu apakah di datangi langsung kerumah atau Nenek
yang datang kesini?
“Disini, karena memang kalau lansia-lansia disini periksanya.”
3. Berarti ada manfaat dari adanya Kampung KB ini?
“Ada, karena inipun gratis. Lumayan di cek-cek jantungnya, gula, apanya
semua normal paling sekarang kalau sakit tangannya aja.”
4. Selain mengecek kesehatan, ada juga tidak Nek diberi tahu untuk menjaga
kesehatan lansia?
“Ada materi untuk lansia itu dikasi biasanya, jadi kita dengarkan jugakan.
Apa-apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dimakan.”
5. Apakah Nenek sering ikut-ikut kegiatan disini?
“Nenek kalau cuma kumpul-kumpul saja tidak mau, tapi kalau ada cek
kesehatannya mau. Sudah malas nenek kumpul cuma cakap-cakap aja.”
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 7. Berita Acara Seminar Proposal
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA