IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP UNIDROIT DALAM

PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KOMERSIAL

DI INDONESIA

JURNAL

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ELVI RAHMY

140200292

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap Elvi Rahmy

Jenis Kelamin Perempuan

Tempat, Tanggal

Lahir

Sungai Guntung, 31 Juli 1996

Kewarganegaraan Indonesia

Status Belum Menikah

Identitas NIK KTP. 1306107107960001

Agama Islam

Alamat Jorong Sungai Guntung, Kel.

Pasia Laweh, Kecamatan

Palupuh

No. Telp 081262853582

Email elvirahmy1996@gmail.com

B. Pendidikan Formal

Tahun Institusi Pendidikan Jurusan IPK

2002-2008 SD Negeri 14 Sungai Guntung -

2008-2011 SMP Negeri 4 Tilatang Kamang -

2011-2014 SMA Negeri 1 Tilatang Kamang IPS -

2014-2019 Universitas Sumatera Utara Ilmu Hukum 3,25

C. Data Orang Tua

Nama Ayah / Ibu : Delzamri / Rosnidar

Pekerjaan : Guru SD /Guru SD

Alamat : Jorong Sungai Guntung, Kel. Pasia Laweh, Kecamatan

Palupuh

1

ABSTRAK

Bismar Nasution1

Mahmul Siregar** Elvi Rahmy***

Dewasa ini perkembangan ekonomi berjalan dengan cepat, hal ini berbanding lurus

dengan makin banyak dan beragamnya aktivitas bisnis komersial yang terjadi di Indonesia. Bentuk kerjasama bisnis ini bisa berbentuk bisnis nasional maupun bisnis internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak yang berguna untuk menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial. Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup internasional bukanlah persoalan yang sederhana karena menyangkut perbedaan sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Pada umumnya masing-masing negara yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka, dimana setiap negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda. Maka daripada itu diperlukan kerjasama regional atau internasional untuk mengharmonisasikan dan mengunifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap negara yang warga negaranya melakukan perdagangan internasional.Pada mulanya upaya harmonisasi ini dilakukan oleh The International Institutes for the Unification of Privat Law (UNIDROIT). Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional, atau dipakai oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai pilihan hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar pembentukan kontrak komersial di Indonesia, bagaimana ruang lingkup keberlakuan UNIDROIT, dan bagaimana prinsip-prinsip UNIDROIT dan perbandingan dengan hukum perjanjian di Indonesia.

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, lebih spesifiknya penelitian ini mengambil metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi azas-azas hukum dan inventarisasi hukum positif karena penelitian ini meninjau sudut pandang prinsip-prinsip UNIDROIT dari segi sumber-sumber hukumnya. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar pembentukan kontrak komersial di Indonesia ialah dengan tetap mengacu pada KUHPerdata yang mana merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup keberlakuan UNIDROIT tercantum pada tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yakni tujuan dibuatnya prinsip-prinsip UNIDROIT adalah untuk menentukan aturan umum bagi kontrak komersial internasional. Prinsip-prinsip UNIDROIT memberikan solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak mungkin untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip UNIDROIT digunakan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan ketentuan hukum kontrak yang tidak jelas. Apabila tidak ditemukan aturannya dalam hukum yang berlaku (governing law) maka prinsip-prinsip UNIDROIT dapat digunakan sebagai solusi, sehingga menjadi instrument hukum tambahan, karena prinsip-prinsipnya diambil dari kebiasaan dan praktik yang seragam secara internasional, yang mana pada tujuan akhirnya ialah untuk menciptakan suatu harmonisasi hukum. Kemudian perbandingan UNIDROIT dengan hukum nasional secara umum prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT pada dasarnnya memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku di Indonesia baik dalam tujuan pembentukannya maupun dalam prinsip pengaturannya. Namun tetap ada perbedaan secara nyata yang tidak dapat dihilangkan yakni dari aspek teritorial. Kata kunci : Kontrak, Kontrak Komersial, Prinsip-Prinsip UNIDROIT

1 Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

** Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan

*** Mahasiswa Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitsa Sumatera Utara, Medan

2

ABSTRACT

Bismar Nasution2* Mahmul Siregar**

Elvi Rahmy***

Nowaday, the economy is developing rapidly.This is in line proportionally to the increasing number and variety of commercial business activities that occur in Indonesia. This form of business cooperation can take the form of national business or international business. International trade transactions can not be separated from an agreement / contract that is useful to become a bridge arrangement of a commercial activity. Unifying relations between parties in the international sphere is not a simple matter because it involves differences in national legal systems, paradigms, and applicable legal rules in each country. In general, each country related to international trade transactions wants the contracts they make are subject to the law in their country, where each country has different contractual regulations. Therefore, regional or international cooperation is needed to harmonize and verify the law as a result of differences in the legal system in each country whose citizens conduct international trade. Initially this harmonization effort was carried out by The International Institutes for the Unification of Private Law (UNIDROIT). The UNIDROIT principle is a general principle for international commercial contracts that can be applied to national legal rules, or used by contract makers to regulate international commercial transactions as a choice of law. The formulation of the problem in this study are: how the basic concepts of the formation of commercial contracts in Indonesia is, how the scope of the implementation of UNIDROIT is, and how the principles of UNIDROIT are and What the comparison of UNIDROID Principles and the treaty law in Indonesia are. The type of legal research used is normative juridical, more specifically this study takes a normative juridical research method with the typology of legal principles and a positive legal inventory because this study reviews the point of view of UNIDROIT princip les in terms of legal sources. The data used consists of primary data and secondary data. The data was collected by the literature study method and analyzed qualitatively. The results of the study show that the basic concept of establishing a commercial contract in Indonesia is consistently refering to the Indonesian Civil Code which is a formal legal source as well as a material legal source for contract law that have been applied in Indonesia. The scope of UNIDROIT's application is stated in the objectives of UNIDROIT principles which is to determine general rules for international commercial contracts. The principles of UNIDROIT provide solutions to problems that is proven unable to be solved by legal sources of one country. Therefore, the principles of UNIDROIT are used as legal sources that are used as references in interpreting unclear contract law provisions. If no rule is found in the applicable law (governing law), the principles of UNIDROIT can be used as a solution, so that it becomes an additional legal instrument, because the principles are taken from an internationally uniformed practices, which the final goal is to create a law harmonization. Then the comparison of UNIDROIT with national law in general the principles of the UNIDROIT contract basically has similarities with the principles of contract law that apply in Indonesia both in the purpose of its formation and in the principles of its regulation. However, there are still real differences that cannot be eliminated from the territorial aspects. Keywords : Contracts, Commercial Contracts, UNIDROIT Principles

*1

st advisor of Faculty of Law in University of North Sumatera

** 2nd

advisor of Faculty of Law in University of North Sumatera

*** Student of Faculty of Law in University of North Sumatera

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk

melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara

tertulis.Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban

untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan

hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis).Dengan demikian, kontrak dapat

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut,

karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal asal kontrak

tersebut adalah kontrak yang sah.3

Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu

perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu

aktivitas komersial.4 Menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup

internasional bukanlah persoalan yang sederhana. Hal ini menyangkut perbedaan

sistem hukum nasional, paradigma, dan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu

aturan yang bersifat memaksa untuk dipatuhi oleh para pihak di masing-masing

negara. Perbedaan sistem hukum memberikan pengaruh yang signifikan kepada

masing-masing negara dalam pembentukan hukum (undang-undang) yang mengatur

mengenai kontrak baik dari aspek formil maupun materiilnya. Hukum kontrak pada

kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-

masing negara tersebut.5Pada umumnya masing-masing negara yang terkait dalam

transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat

3 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan “Teori dan Contoh Kasus”,

(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 45 4 Ricardo Simanjuntak, Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang

Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis Vol.27 No.4, 2008, hal.14 (diakses tanggal 11 juli 2018)

5 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung:Refika Aditama,

2008), hal.29

2

tunduk pada hukum di negara mereka , dimana setiap negara memiliki peraturan

mengenai kontrak yang berbeda-beda.6

Tujuan dari diperlukannya kerjasama regional atau internasional adalah untuk

mengharmonisasikan dan unifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum

pada setiap negara yang warga negaranya melakukan perdagangan

internasional.Pada mulanya upaya harmonisasi ini dilakukan oleh The International

Institutes for the Unification of Privat Law (UNIDROIT). UNIDROIT adalah sebuah

organisasi antar pemerintah yang sifatnya independen. Lembaga UNIDROIT ini

dibentuk sebagai suatu badan pelengkap Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Sewaktu LBB

bubar, UNIDROIT dibentuk pada tahun 1940 berdasarkan suatu perjanjian multilateral

yakni Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statute). Lembaga UNIDROIT ini

berkedudukan di kota Roma dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan

perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional.7 UNIDROIT Principles of

International Commercial Contracts (selanjutnya disebut UPICCs) yang mengatur

tentang Kontrak Komersial Internasional, pertama kali diadopsi pada tahun 1994 dan

direvisi pada tahun 2004, banyak digunakan dalam praktek kontrak dan arbitrase

internasional serta oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Arbitrase Internasional

untuk menafsirkan dan melengkapi baik kontrak ketentuan dan hukum nasional yang

relevan. Perubahan terakhir diadopsi pada tahun 2010 dan disetujui oleh Dewan

Pengurus UNIDROIT pada Mei 2010.

6 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transasksi Bisnis internasional (Ekspor Impor

dan Imbal Beli), (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2000), hal.1 7 Victor Purba, Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna 1980),

Disertasi Doktor Universitas Indonesia, (Jakarta,2002), hal.1

3

UNIDROIT Principles memberikan model pengaturan bagaimana

menyelesaikan sengketa terkait kontrak dagang internasional.Seperti yang telah

ditunjukkan dalam beberapa kasus dimana pengadilan telah menerapkan The

International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT Principles).Prinsip

UNIDROIT atau berdasarkan United Nations Convention on contracts for International

Sale of Goods (CISG 1980)baik sebagai sumber prinsip umum hukum dan sebagai

instrument, berfungsi sebagai acuan untuk menafsirkan dan melengkapi hukum

kontrak nasional. Selain itu, beranjak dari prinsip-prinsip UNIDROIT yang sama, maka

perbedaan suatu sistem hukum dengan sistem hukum lain tidak lagi menjadi rintangan

atau kendala bagi para pihak dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

Prinsip UNIDROIT merupakan prinsip umum bagi kontrak komersial

internasional yang dapat diterapkan ke dalam aturan hukum nasional, atau dipakai

oleh para pembuat kontrak untuk mengatur transaksi komersial internasional sebagai

pilihan hukum. Dalam cara penyusunan UPICCs menggunakan model Restatement of

The Law of Contracts, yaitu selain memuat pasal-pasal (black letter Law) disertai

dengan komentar dari pasal tersebut. Di dalam komentarnya ditegaskan bahwa bagi

para pihak yang hendak menggunakan prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai pilihan

hukum, sebaiknya dikombinasikan dengan klausul arbitrase,8 karena dengan cara

demikian arbitrator tidak perlu lagi terikat pada hukum memaksa (mandatory law)

domestik. Arbitrator tentu akan melakukan pembuktian sendiri, jika diberi kuasa oleh

para pihak untuk mengambil langkah perdamaian (amicable compositeurs) atau

memutus berdasarkan kepatutan (ex aequo et bono).

8Alasannya jika memilih forum litigasi, ketika para pihak menerapkan kebebasan

memilih dalam menentukan hukum yang mengatur kontrak, adakalanya sering dibatasi oleh ketentuan hukum nasional.Karena ketentuan Hukum Acara biasanya lebih kaku sehingga penunjukan UPICCs sebagai pilihan hukum, dianggap semata-mata sebagai kesepakatan dalam klausula kontrak.Sementara hukum yang mengatur kontrak itu masih harus tunduk pada aturan hukum perdata internasional dari hukum forum. Akibatnya, prinsip-prinsip ini hanya akan mengikat para pihak sepanjang tidak melanggar aturan hukum memaksa nasional yang oleh para pihak tidak boleh dikesampingkan. Lihat komentar Tujuan Umum UPICCs, 1994.

4

Karena sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum perdata

internasional, ada kecenderungan para pelaku bisnis dalam praktik penyusunan

kontrak komersial lebih suka memilih rules of law daripada hukum nasional 9 sebagai

the governing law dari kontrak yang mereka buat. Dengan demikian, para pihak bebas

memilih prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai rules of law yang dijadikan dasar

penyelesaian sengketa. Akibatnya ketentuan prinsip UNIDROIT dapat menge-

sampingkan hukum nasional yang bersifat mengatur, tetapi tentunya tidak demikian

terhadap aturan hukum domestik yang bersifat hukum memaksa.10Berdasarkan uraian

di atas, maka penulis membuat skripsi dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip

Unidroit dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Kontrak Komersial di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dasar pembentukan kontrak komersial di Indonesia?

2. Bagaimana ruang lingkup keberlakuan UNIDROIT?

3. Bagaimana prinsip-prinsip UNIDROIT dan perbandingan dengan hukum

perjanjian di Indonesia?

9Lihat dalam Pasal 28 ayat (1) dari Model Undang-Undang UNCITRAL tentang

Arbitrase Komersial Internasional (UNICITRAL Model Law on International Commercial Arbitration) tahun 1985. Lihat juga Pasal 42 ayat (1) dari Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara dari Negara lain(Convention of the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (ICSID)) tahun 1965.

10Dalam perselisihan yang tunduk di bawah Konvensi ICSID, UPICCs bahkan dapat

diterapkan pada aturan khusus (the exclusion) dari setiap aturan hukum domestik.Lihat Komentar Tujuan Umum UPICCs, 1994.

5

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip UNIDROIT

1. Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip-prinsip UNIDROIT bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum

kontrak komersial di negara-negara yang ingin menerapkannya, sehingga

materinya difokuskan pada persoalan yang dianggap netral. Dengan

demikian, ruang lingkup yang diatur oleh prinsip-prinsip UNIDROIT adalah

kebebasan berkontrak. Dasar pemikirannya adalah apabila kebebasan

berkontrak tidak diatur, dapat terjadi distorsi. Sebaliknya, apabila

pengaturannya terlalu ketat, akan menghilangkan makna dari kebebasan

berkontrak itu sendiri.11

Oleh karena itu, UNIDROIT berusaha mengakomodasi berbagai

kepentingan yang diharapkan memberikan solusi persoalan perbedaan

sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Prinsip kebebasan

berkontrak diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu :12

a. Kebebasan menentukan isi kontrak;

b. Kebebasan menentukan bentuk kontrak;

c. Kontrak mengikat sebagai undang-undang;

d. Aturan memaksa (mandatory rules) sebagai pengecualian

e. Sifat internasional dan tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT yang harus

diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

11

Sophar Maru Hutagalung, Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Commom Law dan civil Law, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), hal. 37

12 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif

Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: Mandar Maju, 2012)., hal. 314-316

6

2. Prinsip Iktikad Baik (Good Faith) dan Transaksi Jujur (Fair Dealing)

Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip iktikad

baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini harus melandasi seluruh proses

kontrak mulai dari negosiasi sampai pelaksanaan dan berakhirnya kontrak.

Pasal 1.7 UPICCs menyatakan :

1. Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in

international trade;

2. The parties may not exclude or limit this duty;

Menurut restatement dari pasal di atas ada tiga unsur prinsip iktikad baik

dan transaksi jujur, yaitu :

1. Iktikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi

kontrak;

2. Prinsip iktikad baik dan transaksi jujur dalam UPICCs ditekankan pada

praktik perdagangan internasional;

3. Prinsip iktikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.

Seluruh bab dari UPICCs mengandung prinsip iktikad baik (good faith)

dan transaksi jujur (fair dealing). Yang berarti bahwa prinsip tersebut

merupakan landasan utama dari hukum kontrak. Setiap pihak wajib

menjunjung tinggi prinsip iktikad baik dan transaksi jujur dalam keseluruhan

jalannya kontrak mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan

sampai pada berakhirnya kontrak. Berikut ini contoh ilustrasi mengenai

pelaksanaan prinsip iktikad baik.

Contoh:

Berdasarkan perjanjian kredit antara A sebuah bank, dengan B seorang

nasabah, A dengan tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas menolak

melakukan pembayaran lebih lanjut kepada B yang mengakibatkan

usahanya menderita kerugian berat. Walaupun pada kenyataannya

7

perjanjian memuat syarat yang membolehkan A untuk mempercepat

pembayaran atas kemauan, permintaan A untuk pembayaran secara penuh

tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan dengan tanpa disertai alasan

pembenar akan melanggar prinsip iktikad baik.

Prinsip iktikad baik dan transaksi jujur dalam kaitan dengan UPICCs

lebih ditekankan pada transaksi perdagangan internasional. Penekanan

pada perdagangan internasional dimaksudkan untuk menegaskan bahwa

UNIDROIT ingin mengatur hubungan hukum yang netral dan tidak

dimaksudkan untuk menentukan standar yang dipakai dalam hukum

nasional. Namun demikian, aturan itu dapat menjadi standar domestik jika

negara-negara secara umum telah menerimanya. Aturan praktik bisnis dapat

berbeda-beda untuk setiap sektor perdagangan tertentu. Bahkan ada sektor

perdagangan yang aturannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial

ekonomi di mana perusahaan itu berada.

3. Prinsip Diakuinya Praktik Kebiasaan dalam Transaksi Bisnis sebagai

Hukum Memaksa

Seseorang yang melakukan hubungan hukum kontraktual dengan mitra

bisnis di negara lain, di dalam praktik harus tunduk pada hukum kebiasaan

setempat. Dalam hal ini UNIDROIT memberikan pedoman bagaimana

hukum kebiasaan tersebut berlaku.

Pasal 1.8 menentukan :

1. The parties are bound by any usage to which they have agreed and by

any parties which they have estabilished between themselves.

2. The parties are bound by a usage that is widely known to and regularly

observed in international trade by parties in the particular trade

concerned except where the application of such usage world be

unreasonable.

8

Ketentuan di atas mengandung enam hal pokok yang perlu diperhatikan,

yaitu :

a. Praktik kebiasaan harus memenuhi kriteria tertentu;

b. Praktik kebiasaan yang berlaku di lingkungan para pihak;

c. Praktik kebiasaan yang disepakati;

d. Praktik kebiasaan lain yang diketahui luas atau rutin dilakukan;

e. Praktik kebiasaan yang tidak benar, dan

f. Praktik kebiasaan setempat yang berlaku mengesampingkan aturan

umum.

Praktik yang sudah biasa berlaku di antara para pihak secara otomatis

akan mengikat para pihak, kecuali apabila mereka sepakat secara tegas

untuk mengabaikannnya. Kapan suatu praktik kebiasaan dianggap telah

“berlaku” di antara para pihak, hal itu tergantung pada situasi dan kondisi

dari setiap kasus. Akan tetapi, suatu praktik yang baru satu kali dilakukan

dalam transaksi tidaklah cukup dianggap sebagai praktik yang sudah

berlaku.

Contoh:

A seseorang pemasok, telah berulang-ulang menerima klaim dari B,

seorang langganan. Atas kekurangan jumlah atau kualitas barang paling

lambat dua minggu setelah pengiriman. Ketika B memberikan

pemberitahuan tentang cacat itu pada tengah malam pada dua minggu

terakhir, A tidak dapat menolak dengan alasan bahwa pemberitahuan terlalu

lambat karena telah lewat dua minggu sesuai dengan praktik yang berlaku

antara A dan B.

9

Para pihak dapat menegosiasikan segala syarat kontrak termasuk

syarat penerapan kebiasaan setempat yang berlaku. Para pihak dapat

merumuskan penerapan kebiasaan tersebut, termasuk kebiasaan yang

berkembang dalam sektor perdagangan yang belum pernah berlaku di

tempat para pihak, tetapi ada di tempat lain, atau kebiasaan yang berkaitan

dengan jenis kontrak tertentu. Di dalam praktik, kebiasaan itu haruslah

secara umum diketahui dan rutin diterapkan dalam praktik perdagangan

yang bersangkutan, baik dalam praktik perdagangan internasional maupun

dalam praktik transaksi perdagangan nasional atau lokal saja.13

Apabila praktik kebiasaan telah disepakati untuk diberlakukan terhadap

transaksi, hukum kebiasaan akan mengesampingkan ketentuan umum yang

bertentangan dengan kebiasaan itu. Alasannya adalah karena hukum

kebiasaan setempat mengikat para pihak sebagai syarat-syarat yang

mengatur kontrak secara keseluruhan. Pengecualian diberikan hanya

terhadap ketentuan yang bersifat memaksa.14

4. Prinsip Kesepakatan Melalui Penawaran (Offer) dan Penerimaan

(Acceptance) atau Melalui Perilaku (Conduct)

Pada prinsipnya kata sepakat dicapai melalui penawaran dan

penerimaan. Para penyusun prinsip-prinsip UNIDROIT melihat unsur praktis

dari proses terjadinya kontrak. Pasal 2.1 UPICCs menyatakan :A conduct

may be concluded either by the acceptance of an offer or by conduct of the

parties that is sufficient to show agreement.

Inti dari ketentuan di atas adalah bahwa persetujuan terjadi karena :

1. Penawaran dan penerimaan;

13

Taryana Soenandar, Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internaisonal, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hal. 45.

14 Lihat komentar 3 dalam Pasal 1.5. UPICCS 1994.

10

2. Perilaku yang menunjukkan adanya persetujuan untuk terikat kontrak.

Dasar pemikiran dari prinsip-prinsip UNIDROIT adalah dengan

tercapainya kata sepakat saja sudah cukup untuk melahirkan kontrak.15

Konsep tentang penawaran dan penerimaan digunakan untuk menentukan

apakah dan kapankah para pihak telah mencapai kata sepakat.Di dalam

praktik, kontrak yang menyangkut transaksi yang rumit, seringkali baru

terwujud setelah melalui negosiasi yang cukup panjang tanpa dapat

diketahui urutan penawaran dan penerimaannya, sehingga sulit

menentukan kapan kata sepakat itu terjadi. Menurut pasal tersebut kontrak

dapat saja terjadi walaupun saat terjadinya kata sepakat sulit ditentukan,

asalkan ada petunjuk perilaku bahwa para pihak telah mencapai sepakat.

Untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup mengenai kehendak para

pihak untuk terikat oleh kontrak, perilaku para pihak harus memenuhi

kriteria yang diatur dalam Pasal 4.1.

Dalam praktik sering terjadi perdebatan mengenai masalah kapan

terjadinya penawaran. Definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan

penawaran dapat ditemukan dalam Pasal 2.2.

A proposal for concluding a contract constitutes an offer if it is sufficiently

definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of

acceptance.

Para pihak terlibat dalam negosiasi dapat menyepakati untuk segera

mengikatkan diri dalam kontrak. Ada dua syarat agar penawaran mengikat

:16

15

Lihat Pasal 3.2 UPICCs. 16

Taryana Soenandar, Op.Cit., hal. 48

11

a. Adanya persetujuan pihak yang ditawari untuk menutup kontrak melalui

penerimaan;

b. Adanya persetujuan dari pihak yang menawarkan untuk terikat apabila

ada penerimaan.

Dengan demikian, unsur yang menentukan agar penawaran mempunyai

kekuatan hukum adalah harus ada kepastian penawaran dan keinginan

untuk terikat. Agar penawaran mengikat seketika apabila ada penerimaan

maka dalam penawaran itu harus dimuat dengan tegas tentang

persetujuannya. Mengenai kepastian penawaran dapat ditentukan dalam

syarat umum atau syarat khusus seperti :17

a. Uraian barang atau jasa yang ditawarkan, dan

b. Harga barang dan jasa yang pasti.

Dalam penawaran harus ditanyakan dengan jelas apakah si pembuat

penawaran benar-benar ingin mengadakan kontrak ataukah hanya sekedar

mengundang negosiasi, atau kehendak terlihat pada kontrak yang

digantungkan pada syarat tertentu.

Suatu penawaran dapat memuat syarat kontrak. Akan tetapi, syarat itu

tidak mengikat si pembuat yang menawarkan apabila pengikatan kontrak

digantungkan pada terpenuhinya beberapa syarat lain yang dibiarkan tetap

terbuka dalam penawaran.18 Penawaran dapat dicabut oleh pihak yang

menawarkan asal diberitahukan kepada pihak yang ditawari sebelum ia

menerima tawaran. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2.4 ayat (1) yang

menegaskan : “sampai kontrak dibuat, penawaran dapat dicabut jika

17

Ibid. 18

Lihat Pasal 2.13 UPICCs

12

penarikan kembali diterima pihak yang ditawari sebelum menyampaikan

penerimaan”.

Penawaran tidak selamanya diterima dan suatu waktu dapat saja

ditolak. Apabila penawaran ditolak, dengan sendirinya penawaran itu

berakhir. Berakhirnya penawaran terjadi ketika berita tentang penolakan

sampai di tangan yang menawarkan. Penolakan dapat dilakukan secara

tegas atau diam-diam, penolakan merupakan salah satu penyebab

berakhirnya penawaran. Sering terjadi penolakan secara diam-diam,

berupa jawaban atas penawaran yang menunjukkan penerimaan tetapi

berisi tambahan, pembatasan, atau perubahan atas syarat yang tercantum

di dalam penawaran itu.19

Untuk menunjukkan adanya penerimaan, pihak yang ditawari harus

menunjukkan adanya persetujuan atas penawaran. Semata-mata

pemberitahuan tentang didapatnya penawaran, atau pernyataan tertarik

terhadapnya tidaklah cukup. Persetujuan harus diberikan tanpa syarat,

yakni persetujuan itu tidak boleh digantungkan pada syarat yang harus

dipenuhi baik oleh pihak yang menawarkan (misalnya, penerimaan kami

sesuai dengan persetujuan final anda atas syarat-syarat yang kami

ajukan). Atau oleh pihak yang ditawari (misalnya kami dengan menerima

syarat-syarat kontrak sebagaimana tercantum dalam memorandum anda

dan berusaha untuk menyampaikan kontrak itu kepada kami untuk

mendapatkan persetujuan dalam waktu dua minggu yang akan datang).

Dengan kata lain isi penerimaan tidak boleh memuat variasi syarat-syarat

dari penawaran atau mengubah secara material syarat tersebut.20

19

Lihat Pasal 2.11 UPICCs ayat (1) 20

Taryana Soenandar, Op.Cit, hal. 52

13

Penerimaan tidak perlu dilakukan melalui cara yang khusus, cukup

dengan petunjuk adanya persetujuan. Hal ini dapat dilakukan baik melalui

pernyataan secara tegas maupun diam-diam yang ditunjukkan dengan

perilaku pihak yang ditawari. Namun, sikap diam saja tidak dengan

sendirinya dianggap sebagai penerimaan. Sikap diam dari pihak yang

ditawari tidak boleh diartikan bahwa ia menyetujui penawaran itu.

Penerimaan menjadi efektif pada saat pemberitahuan persetujuan sampai

pada pihak yang menawarkan. Suatu penerimaan berupa tindakan akan

menjadi efektif apabila pemberitahuan mengenai tindakan sampai pada

pihak yang menawarkan.21

5. Prinsip Kewajiban Menjaga Kerahasiaan atas Informasi yang diperoleh

pada Saat Negosisasi

Ketika para pihak melakukan negosiasi, tentu ada rahasia perusahaan

yan terbuka dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ada kemungkinan

mereka memanfaatkan rahasia tersebut untuk keuntungannya. Pasal 2.16

mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan. Namun para pihak pada

dasarnya tidak wajib menjaga rahasia. Akan tetapi, ada informasi yang

memiliki sifat rahasia sehingga perlu dirahasiakan dan dimungkinkan

adanya kerugian yang harus dipulihkan. Apabila tidak ada kewajiban yang

disepakati, para pihak dalam negosiasi pada dasarnya tidak wajib untuk

memberlakukan bahwa informasi yang mereka pertukarkan sebagai hal

yang rahasia. Dengan kata lain, apabila para pihak bebas menentukan

fakta mana yang relevan dengan transaksi yang sedang dinegosiasi,

informasi tersebut dianggap bukan rahasia. Yakni informasi yang pihak lain

21

Ibid.

14

dapat membukanya kepada orang ketiga atau menggunakannya untuk

kepentingan sendiri walaupun kontrak tidak berhasil dibuat.

Salah satu pihak mungkin saja memiliki kepentingan atas informasi

yang diberikan oleh pihak lain untuk tidak dibocorkan atau digunakan untuk

tujuan selain yang telah ditentukan. Sepanjang pihak tersebut secara tegas

menyatakan bahwa informasi itu dianggap rahasia maka dengan menerima

informasi itu pihak lain secara tersirat setuju untuk memberlakukan sebagai

hal yang rahasia.22

Pelanggaran atas prinsip kerahasiaan menimbulkan tanggung jawab

untuk mengganti kerugian. Jumlah kerugian yang harus dipulihkan dapat

bermacam-macam, tergantung pada apakah para pihak telah membuat

persetujuan khusus atau tidak membuka informasi. Bahkan apabila pihak

yang dirugikan tidak menderita kerugian apa pun, ia berhak atas

keuntungan yang didapat karena membuka informasi tersebut kepada pihak

ketiga atau menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Apabila perlu,

misalnya ketika informasi belum dibuka seluruhnya atau telah dibuka

sebagian, pihak yang dirugikan dapat meminta keputusan (injunction) dari

hakim berdasarkan hukum yang berlaku.23

6. Perlindungan Pihak Lemah dalam Syarat Baku

a. Pengertian Syarat Baku

Kontrak baku merupakan salah satu sumber dari lex mactoria.

Praktik penggunaan syarat baku ini telah biasa digunakan dalam dunia

bisnis. Pasal 2.19 s.d. 2.22 memuat ketentuan tentang syarat-syarat

baku tersebut. Pasal 2.19 menentukan :

22

Ibid, hal. 56 23

Ibid, hal. 57.

15

1. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menggunakan

syarat baku maka berlaku aturan umum tentang pembentukan

kontrak dengan tunduk pada pasal 2.20-2.22;

2. Syarat baku merupakan aturan yang dipersiapkan terlebih dahulu

untuk dipergunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah

satu pihak yang secara nyata digunakan tanpa negosiasi dengan

pihak lain.

Pasal ini merupakan pasal pertama dari empat pasal (Pasal 2.19-

2.22). Pasal itu mengatur tentang keadaan khusus apabila salah satu

atau kedua belah pihak menggunakan syarat baku dalam membuat

suatu kontrak. Apakah suatu syarat merupakan syarat baku atau tidak,

yang menentukan bukanlah masalah penampilan formalnya, bukan

siapa yang telah mempersiapkan syarat baku tersebut, bukan pula

masalah isinya.24

Jika demikian apa yang menentukan bahwa syarat itu merupakan

syarat baku? Penekanannya adalah pada fakta bahwa syarat baku itu

secara nyata telah digunakan dan ditentukan pleh salah satu pihak

tanpa negosiasi dengan pihak lain. Persyaratan terakhir ini berkaitan

dengan syarat baku bahwa pihak lain harus menerima secara

keseluruhan, sementara syarat lain dari kontrak yang sama dapat dibuat

melalui negosiasi antara para pihak.25

b. Syarat Baku yang Janggal atau Tidak Wajar Dapat Dibatalkan

Apabila ada “syarat-syarat” yang janggal maka syarat baku itu tidak

berlaku bagi pihak lain. Tidak boleh ada syarat yang termuat dalam

24

Lihat Komentar Pasal 2.19 UPICCs 25

Taryana Soenandar, Op.Cit, hal. 58

16

syarat baku memiliki sifat yang pihak lain secara wajar tidak dapat

menerimanya, kecuali diterima secara tegas oleh pihak tersebut. Dalam

menentukan apakah suatu syarat memiliki sifat yang janggal, harus

diperhatikan isi, bahasa, dan cara penyajiannya (misalnya hurufnya

jelas atau tidak).

Ada empat kategori tentang syarat yang janggal, yakni :26

1. Syarat-syarat janggal sehingga syarat baku tidak efektif;

2. Syarat-syarat “itu janggal” menurut isinya;

3. Syarat-syarat “itu janggal” menurut bahasa dan penyajiannya;

4. Dimungkinkan penerimaan secara tegas atas syarat “janggal”

tersebut.

Syarat baku dianggap janggal menurut isinya apabila isi dari syarat-

syarat tersebut oleh orang yang sewajarnya tidak mengharapkan

adanya syarat tersebut. Dalam menentukan apakah suatu syarat

bersifat wajar atau tidak, haruslah diperhatikan, syarat yang biasanya

ditentukan dalam syarat baku yang sudah umum di sektor

perdagangan, dan syarat-syarat itu hasil negosiasi para pihak. Misalnya

ada syarat yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab pihak

yang mungkin saja dianggap janggal, dan menjadi tidak efektif.

Efektivitasnya syarat baku tergantung pada apakah sudah biasa dalam

sektor perdagangan atau belum, dan apakah isi syarat itu konsisten

apabila dilakukan negosiasi.27

Faktor bahasa juga dapat memainkan peranan yang penting dalam

kaitan dengan perdagangan internasional. Jika syarat baku dirancang

dalam bahasa asing, syarat-syarat itu dapat menjadi janggal bagi pihak

26

Ibid., hal. 59 27

Ibid, hal. 60

17

tertentu yang secara wajar tidak mengharapkan sepenuhnya menerima

semua akibat dari syarat itu. Risiko dari pihak pemakai yang terikat

pada syarat janggal akan hilang jika dikomunikasikan secara jelas dan

pihak itu menerimanya. Hal ini menentukan bahwa para pihak tidak lagi

melandaskan pada sifat dari syarat itu untuk menentang

pemberlakuannya, tetapi secara tegas menerima syarat tersebut.28

c. Doktrin Pilihan Terakhir (The Last Shot Doctrine)

Dalam praktik adakalanya terjadi konflik antara “syarat baku”

dengan “syarat yang tidak baku” tetapi telah disepakti. Pasal 2.21

menentukan bahwa dalam hal ini telah terjadi konflik antara syarat baku

dengan syarat yang tidak baku maka yang berlaku adalah yang terakhir

(the last shot doctrine).

d. Doktrin Knock Out (Knock Out Doctrine)

Seringkali dalam transaksi komersial baik pihak yang menawarkan

ketika mengajukan penawaran, maupun pihak yang ditawari ketika

menerima penawaran merujuk pada syarat bakunya masing-masing.

Apalagi tidak ada penerimaan secara tegas oleh pihak yang

menawarkan atas syarat baku dari pihak yang ditawari. Maka muncul

masalah apakah kontrak telah tercapai atau belum, dan syarat baku

mana yang semestinya berlaku.

Jika ketentuan umum dari penawaran dan penerimaan ditetapkan

maka tidak terjadi kontrak sama sekali, karena isi penerimaan oleh

pihak yang ditawari memuat penawaran balik. Apabila kedua belah

pihak mulai melaksanakan syarat itu tanpa mengajukan keberatan atas

28

Ibid, hal. 61

18

syarat baku maka kontrak dianggap telah terjadi berdasarkan syarat

yang paling akhir dikirim atau dirujuk (the last shot doctine).

Hal demikian sekalipun diatur dalam ketentuan umum tentang

penawaran dan penerimaan, apabila para pihak sampai pada

persetujuan dengan syarat baku maka kontrak terjadi atas dasar syarat

yang disetujui dan atas syarat baku yang substansinya sudah biasa

(doktrin knock out). Akan tetapi, salah satu pihak dapat

mengesampingkan berlakunya doktrin knock out dengan menunjukkan

secara tegas sebelumnya. Atau setelahnya dengan segera

memberitahu pihak lain, bahwa ia tidak berniat dengan kontrak itu yang

tidak didasarkan pada syarat bakunya sendiri.29

7. Prinsip Kontrak yang Mengandung Perbedaan Besar (Gross Disparity)

Dapat Dibatalkan

Prinsip ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari prinsip iktikad

baik (good faith) dan transaksi jujur (fair dealing) serta prinsip

keseimbangan dan keadilan. Hal ini dilandasi adanya kenyataan disparitas

yang besar di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem

aturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak

menguntungkan. Prinsip-prinsip UNIDROIT mengaturnya dalam Pasal 3.10.

Salah satu pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syarat

individual dari kontrak, apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah

memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak.

Keadaan demikian didasarkan pada :30

a. Fakta bahwa pihak lain telah mendapatkan keuntungan secara curang dan

ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, atau

29

Ibid., hal. 63 30

Ibid, hal. 66

19

dari keborosan, ketidaktahuan, kekurangpengalaman atau kekurangahlian

dalam tawar-menawar;

b. Sifat dan tujuan dari kontrak.

Unsur adanya kepincangan dari perbedaan yang besar dan mencolok

diakibatkan adanya keuntungan yang berlebihan dan keuntungan yang

tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan oleh:31

a) Posisi tawar yang tidak seimbang;

b) Sifat dan tujuan dari kontrak;

c) Faktor-faktor lain, sehingga menimbulkan hak untuk membatalkan atau

mengubah kontrak tersebut.

Salah satu pihak boleh meminta pembatalan kontrak apabila terjadi

perbedaan mencolok (gross disparity) yang memberikan keuntungan

berlebihan secara tidak sah kepada salah satu pihak. Keuntungan

berlebihan tersebut harus ada pada saat pembuatan kontrak. Suatu

kontrak walaupun tidak secara mencolok curang, dapat dirubah atau

diakhiri berdasarkan ketentuan tentang hardship.

8. Prinsip Menghormati Kontrak Ketika Terjadi Kesulitan (Hardship)

Aturan tentang Hardship diatur dalam Pasal 6.2.1 yang menentukan

bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu

pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga terikat melaksanakan

perikatannya dengan tunduk pada ketentuan tentang kesulitan. Ketentuan

ini menentukan dua hal pokok, yaitu :

a) Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum, dan

b) Perubahan keadaan yang relevan dengan kontrak jangka panjang.

31

Ibid.,

20

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menegaskan bahwa sebagai

akibat berlakunya prinsip umum tentang sifat mengikat kontrak

berdasarkan Pasal 1.3. maka pelaksanaan kontrak harus dijalankan

sepanjang hal itu mungkin tanpa memperhatikan beban yang dapat dipikul

oleh pihak yang melaksanakan. Dengan kata lain, walaupun salah satu

pihak mengalami kerugian besar atau pelaksanaan kontrak menjadi tidak

berarti lagi pihak lain, kontrak bagaimanapun juga harus tetap dihormati.32

Pasal 6.2.2 memberikan definisi tentang terjadi kesulitan (hardship),

yaitu peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan

kontrak. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat

sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima

sangat menurun, sementara itu:33

a) Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah

penutupan kontrak;

b) Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang

dirugikan pada saat penutupan kontrak;

c) Peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan;

d) Risiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

a. Kriteria Kesulitan (Hardship)

Kesulitan (hardship) merupakan suatu keadaan terjadinya peristiwa

yang secara fundamental mengubah keseimbangan kontrak. Hal ini

didasarkan pada kriteria yang diatur dalam Pasal 6.2.2 subayat (a)

sampai (d). Oleh karena itu, ada 3 (tiga) unsur hardship, yaitu :

1. Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental;

32

Ibid, hal. 71 33

Ibid, hal. 72

21

2. Meningkatnya ongkos pelaksanaan kontrak;

3. Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang harus diterima oleh

salah satu pihak.

b. Syarat-Syarat Alasan Adanya Kesulitan (Hardship) Agar Dapat

Dimintakan Peninjauan Secara Hukum

Ada 4 (empat) syarat agar alasan adanya kesulitan (hardship) dapat

ditinjau secara hukum, yakni sebagai berikut:

1. Peristiwa itu harus terjadi atau diketahui setelah kontrak ditutup;

2. Peristiwa itu tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang

dirugikan;

3. Peristiwa itu terjadi di luar kontrol pihak yang dirugikan;

4. Risiko dari peristiwa itu harus tidak dapat diperkirakan oleh para

pihak sebelumnya.

c. Klausul “Hardship” Hanya Relevan untuk Kontrak Jangka Panjang

Menurut sifatnya, alasan adanya kesulitan hanya relevan terhadap

pelaksanaan kontrak yang masih berlaku. Apabila salah satu pihak

menyelesaikan kewajiban kontraktualnya, ia tidak lagi berhak

menggunakan alasan terjadinya kenaikan substansial dari ongkos

pelaksanaan kontrak atau terjadinya penurunan substansial dari nilai

pelaksanaan kontrak tersebut sebagai kesulitan. Sebab ia dianggap

telah menerima akibat dari perubahan keadaan itu ketika

melaksanakan kontrak.34

d. Akibat Hukum Kesulitan (Hardship) terhadap Kontrak

Pasal 6.2.3 menentukan sebagai berikut :

34

Ibid, hal. 75

22

1. Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta renegosiasi kontrak

kepada pihak lain. Penerimaan tersebut harus diajukan segera

dengan menunjukkan dasar-dasarnya.

2. Permintaan renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak

kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan

kontrak.

3. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka

waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke

pengadilan.

4. Apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan (hardship) maka

pengadilan dapat memutuskan untuk:

i). Mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti;

ii) Mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

9. Prinsip Pembebasan Tanggung Jawab dalam Keadaan Memaksa

(Force Majeur)

Untuk tujuan meletakkan prinsip, konsep wanprestasi mencakup

wanprestasi yang tidak dimaafkan (nonexcused) dan yang dimaafkan

(excused). Wanprestasi dapat dimaafkan dengan alasan sikap perilaku

pihak lain dari kontrak tersebut, atau karena adanya peristiwa eksternal

yang tidak diharapkan.35 Salah satu pihak tidak berhak menuntut ganti

kerugian atau pelaksanaan khusus atas wanprestasi yang dimaafkan dari

pihak lain. Akan tetapi, pihak yang tidak menerima pelaksanaan secara

hukum berhak untuk mengakhiri kontrak baik wanprestasi itu dimaafkan

ataupun tidak. Pembahasan ini difokuskan pada alasan pemaaf dari

wanprestasi karena keadaan memaksa. Pasal 7.1.7dari UPICC mengatur

keadaan memaksa dengan menyatakan antara lain:

35

Ibid

23

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dimaafkan

apabila pihak tersebut dapat membuktikan bahwa prestasinya

disebabkan oleh suatu rintangan di luar pengawasannya, dan hal itu

secara wajar tidak diharapkan akan terjadi.

2. Apabila rintangan hanya bersifat sementara maka pemberiaan maaf

akan berakibat hukum atas jangka waktu dengan memperhatikan

akibat dari rintangan pelaksanaan kontrak tersebut.

3. Pihak yang gagal melaksanakan kontrak harus menyampaikan

pemberitahuan kepada pihak lain tentang rintangan dan akibat

terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kontrak. Jika

pemberitahuan itu tidak diterima oleh pihak lain dalam jangka waktu

yang wajar, setelah pihak yang gagal melaksanakan mengetahui atau

seharusnya telah mengetahui adanya rintangan itu, ia bertanggung

jawab atas kerugian akibat dari tidak diterimanya pemberitahuan

tersebut.

4. Pasal ini tidak mencegah salah satu pihak untuk menggunakan haknya

mengakhiri kontrak, menahan pelaksanaan kontrak, atau meminta

pembayaran bunga atas uang yang telah jatuh tempo.

B. Prinsip Hukum Perjanjian di Indonesia

1. Asas kebebasan berkontrak

Maksud dari Asas ini adalah para pihak bebas membuat kontrak dan

menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, dan kebiasaan dan didasari atas iktikad baik. Dengan

demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua pihak bebas dalam menentukan

isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan

peraturan perundangan. Karena adanya asas kebebasan berkontrak ini, dalam praktik

ini timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur dalam KUHPerdata.

24

2. Asas Konsensualisme

Suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama

syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi. Asas keonsensualisme ini merupakan salah

satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal

1320 KuhPerdata. Tanpa adanya kesepakatan ini, perjanjian tersebut batal demi

hukum. kesepaka an maksudnya adalah seiya-sekata tentang apa yang diperjanjiakan.

Dan kesepakatan ini dicapai dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan

salah satu pihak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda (Asas Kepastian Hukum)

Secara harfiah berarti janji itu mengikat. Yang dimaksudkan adalah bahwa jika

suatu kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak, maka kontrak tersebut sudah

mengikat para pihak, bahkan mengikatnya kontrak yang dibuat oleh para pihak

tersebut sama kekuatannya dengan mengikatnya sebuah undang undang yang dibuat

parlemen dan pemerintah.36

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 11338 ayat (3) KUH Perdata.

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan

iktikad baik.” Asas iktikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan

debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau

keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad

baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang

nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan

36

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia), Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008, hal 28-29

25

keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak)

menurut norma-norma yang objektif.37

Arrest H. R. Di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad

baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad

baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga

dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak

akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad

baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak

itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak

lain.38

5. Asas Kepribadian

Asas kepribadian memrupakakan asas yang menentukan bahwa seseorang

yang akan melakuakan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH

Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Ini bararti bahwa

perjanjian yan dibuat oleh para pihak hanya berlakubagi mereka yang membuatnya.

Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam

Pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk

kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu

pemberian kepada orang lain, mengadung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini

mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk

kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam

37

Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta : Sinar Grafika, 2006 cet keempat, hal 10-11

38 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak &Perancangan Kontrak, Jakarta :Raja Grafindo

Persada, 2007, hal 5

26

Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur bagi diri sendiri, tetapi juga untuk

kepntingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.39

C. Perbandingan UNIDROIT dengan hukum di Indonesia40

Secara umum prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT pada dasarnnya memiliki

kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku di Indonesia baik dalam

tujuan pembentukannya maupun dalam prinsip pengaturannya. Tujuan yang sama

yaitu bahwa kedua prinsip yang berlainan teritorial tersebut diciptakan sebagai upaya

untuk memudahkan para pihak dalam bertransaksi sehingga perbedaan sistem yang

ada tidak lagi dijadikan sebagai kendala untuk menciptakan harmonisasi. Harmonisasi

tersebut akan terwujud ketika prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT serta prinsip hukum

kontrak yang berlaku di Indonesia mampu mendorong terlaksananya tujuan pokok dari

keseluruhan point yang ada.

Tabel. Perbandingan antara UNIDROIT dengan Hukum Nasional

Perbedaaan:

No UNIDROIT Hukum Nasional

1. Aspek Teritorial:

Prinsip-Prinsip UNIDROIT

sasaran utamanya adalah

teritority internasional.

Prinsip-prinsip hukum kontrak

Indonesia berada dalam teritorial

Indonesia.

2. Prinsip-prinsip UNIDROIT

semuanya dilekati oleh unsur

Prinsip-prinsip hukum kontrak

Indonesia semuanya tidak ada

39

Salim, Op. Cit., hal 12-13. 40

https://www.kompasiana.com/melianawaty/5512b106a333116f5fba7dbf/persamaan-

dan-perbedaan-prinsip-unidroit-dengan-prinsip--hukum-kontrak-di-indonesia,diakses pada

tanggal8 Januari 2018

27

asing, misalnya dari segi

berbedanya kebangsaan,

domisili, pilihan hukum, tempat

penyelesaian sengketa,

penandatannganan kontrak,

objek, bahasa, dan mata uang

yang digunakan

dilekati unsur asing, namun

sistemnya dilekati dengan unsur

nasional, yaitu adanya kesamaan

kebangsaan, domisili, pilihan hukum,

tempat penyelesaian sengketa,

penandatanganan kontrak, objek,

bahasa, dan mata uang yang

digunakan

Persamaan:

No UNIDROIT Hukum Nasional

1. Adanya Prinsip Konsensualisme Adanya Prinsip Konsensualisme

2. Adanya Prinsip Kebebasan

Berkontrak

Adanya Prinsip Kebebasan

Berkontrak

3. Adanya Prinsip Itikad Baik Adanya Prinsip Itikad Baik

4. Adanya Kepastian Hukum Adanya Kepastian Hukum

Perbedaan yang secara nyata tidak mungkin dapat dihilangkan ialah aspek

teritorial dimana penerapan prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT sasaran utamanya

adalah teritory internasional sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia

berada dalam teritorial Indonesia sehingga hanya berlaku secara nasional. Namun

demikian bukan berarti bahwa prinsip-prinsip nasional secara mutlak tidak dapat

digunakan untuk transaksi internasional, justru prinsip-prinsip yang terakumulasi

sebagai hukum nasional ini merupakan akar dari pembentukan kontrak internasional

karena kontrak internasional muncul sebagai hukum nasional yang diberi unsur asing

yaitu berbedanya kebangsaan, domisili, pilihan hukum, tempat penyelesaian sengketa,

28

penandatanganan kontrak, objek, bahasa, dan mata uang yang digunakan semuanya

dilekati oleh unsur asing sehingga menimbulkan perbedaan sistem diantara kontrak

internasional dengan ketentuan kontrak di indonesia. Namun demikian diantara

keduanya memiliki prinsip fundamental yang sama.

Dari aspek pengaturannya, antara prinsip UNIDROIT dengan prinsip-prinsip

hukum kontrak Indonesia memiliki banyak kesamaan antara lain:

1. Adanya prinsip konsensualisme. Dalam kontrak UNIDROIT kesepakatan

para pihak merupakan hal yang mutlak bagi terbentuknya suatu kontrak

meskipun tidak dibuat secara formal (tertulis). Demikian juga dalam prinsip

hukum kontrak di Indonesia, konsensus para pihak yang termuat dalam

pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah

adanya sepakat para pihak merupakan sesuatu yang paling penting

meskipun tidak dilakukan secara tertulis karena dalam ketentuan pasal

tersebut pun tidak menyebutkan adanya kewajiban para pihak untuk

menuangkan kesepakatannya dalam bentuk tertulis. Formalitas tulisan

hanya dibutuhkan sebagai alat pembuktian jika terjadi sengketa yang

mengharuskan dibuktikannya suatu alasan persengketaan.

2. Adanya prinsip kebebasan berkontrak, yang pada intinya memberikan

peluang kepada para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati,

baik berkaitan dengan bentuk maupun isi dari kontrak itu sendiri. Prinsip

kebebasan berkontrak ini dilandasi oleh teori kehendak dan teori

pernyataan sebagaimana juga sesuai diterapkan pada prinsip

konsensualisme karena tanpa adanya kehendak dan pernyataan maka

tidak akan timbul konsensus diantara para pihak sehingga jika tidak ada

kesepakatan maka daya mengikat dari suatu kontrak akan tidak berlaku.

3. Adanya prinsip itikad baik, yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan

keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Prinsip ini merupakan

29

landasan utama untuk para pihak mengadakan kontrak, sesuai dengan teori

kepercayaan sebagai dayamengikatnya suatu kontrak karenadiawali

dengan itikad baik maka akan menumbuhkan saling kepercayaan sehingga

kontrak dapat direalisasikan dengan baik. Setiap pihak harus menjiunjung

tinggi prinsip ini dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari proses

negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai kepada berakhirnya kontrak.

4. Prinsip kepastian hukum. Adanya prinsip kepastian hukum memberikan

perlindungan bagi para pihak dari itikad tidak baik pihak –pihak

bersangkutan ataupun pihak ketiga. Kontrak yang telah disepakati dianggap

berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak

bisa diubah tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya.

Konsekuensi dari pelaksanaan semua prinsip di atas pada akhirnya akan

bermuara pada suatu teori gevaarzetting yang intinya adalah sebuah konsekuensi

akhir yang harus diterima oleh adanya akibat dilaksanakannya suatu kehendak

membuat kontrak. Keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan itu sudah harus

menjadi tanggung jawabnya para pihak yang bersangkutan. Pelanggaran dari

kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak akan menimbulkan kerugian yang

wajib ditanggung oleh pihak yang mendapat kerugian tersebut tanpa tuntutan kepada

pihak yang lainnya. Pilihan hukum yang digunakan sejak proses negosiasi, pada tahap

ini sudah tidak lagi dapat digunakan karena pada tahap ini adalah tahap pencapaian

hasil dari segala kontrak yang telah disepakati bersama diantara para pihak.

30

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai

implementasi prinsip-prinsip UNIDROIT dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak

komersial di Indonesia, antara lain :

1. Kontrak komersial merupakan salah satu bagian yang diatur dalam hukum

bisnis yang mempunyai peranan penting yaitu supaya terwujudnya kerjasama

yang saling menguntungkan yang berguna untuk melindungi kepentingan para

pihak yang saling mengikatkan diri agar kerjasama yang dijalin selesai dan hak

kewajiban para pihak dapat terpenuhi yang mana jika dibuat secara tertulis

maka dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua atau lebih

pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan

hukum. Kontrak juga sering disebut perjanjian yang mana diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga bab II. Merancang suatu kontrak

pada hakikatnya menuangkan proses bisnis ke dalam format hukum. Sebagai

suatu proses, kontrak yang ideal seharusnya mampu mewadahi pertukaran

kepentingan para pihak secara fair dan adil pada setiap fase atau tahapan

kontrak, yaitu negosiasi. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya

senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak.

2. Tujuan dibuatnya prinsip-prinsip UNIDROIT adalah untuk menentukan aturan

umum bagi kontrak komersial internasional. Prinsip-prinsip UNIDROIT

memberikan solusi terhadap masalah yang timbul ketika terbukti bahwa tidak

mungkin untuk menggunakan sumber hukum yang relevan dengan hukum yang

berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip UNIDROIT digunakan

sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menafsirkan ketentuan

31

hukum kontrak yang tidak jelas. Apabila tidak ditemukan aturannya dalam

hukum yang berlaku (governing law) maka prinsip-prinsip UNIDROIT dapat

digunakan sebagai solusi, sehingga menjadi instrument hukum tambahan,

karena prinsip-prinsipnya diambil dari kebiasaan dan praktik yang seragam

secara internasional.

3. Secara umum prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT pada dasarnya memiliki

kesamaan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku di Indonesia baik

dalam tujuan pembentukannya maupun dalam prinsip pengaturannya. Tujuan

yang sama yaitu bahwa kedua prinsip yang berlainan teritorial tersebut

diciptakan sebagai upaya untuk memudahkan para pihak dalam bertransaksi

sehingga perbedaan sistem yang ada tidak lagi dijadikan sebagai kendala

untuk menciptakan harmonisasi. Harmonisasi tersebut akan terwujud ketika

prinsip-prinsip kontrak UNIDROIT serta prinsip hukum kontrak yang berlaku di

Indonesia mampu mendorong terlaksananya tujuan pokok dari keseluruhan

poin yang ada. Adapun kesamaan antara UNIDROIT dengan hukum perjanjian

di Indonesia adalah adanya prinsip konsensualisme, adanya prinsip kebebasan

berkontrak, adanya prinsip itikad baik, dan adanya prinsip kepastian hukum.

Namun, ada perbedaan yang secara nyata tidak mungkin dapat dihilangkan

ialah aspek teritorial antara UNIDROIT dengan hukum kontrak nasional, yakni

prinsip-prinsip UNIDROIT sasaran utamanya adalah teritorial internasional,

sedangkan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia berada dalam teritorial

Indonesia sehingga hanya berlaku secara nasional.

B. Saran

1. Sebelum menyusun suatu perancangan kontrak, sebaiknya pihak-pihak yang

yang terlibat dalam penyusunan kontrak tersebut harus berpacu pada sumber

hukum dasar yang diterapkan di Indonesia. Yaitu berpacu pada Kitab Undang-

32

undang Hukum Perdata agar terciptanya suaru kepastian hukum. Hal ini

didasari bahwa KUH Perdata merupakan undang-undang yang merupakan

sumber hukum formil sekaligus sumber hukum materil bagi hukum kontrak

yang berlaku di Indonesia.

2. Dalam perancangan kontrak dalam suatu perjanjian hendaknya tidak hanya

berpedoman kepada sumber hukum yang ada di negara tersebut saja tetapi

juga harus berpedoman kepada prinsip-prinsip UNDIROIT. Maka dari itu, para

pihak yang melakukan suatu perancangan kontrak harus mengetahui secara

mendalam tentang prinsip-prinsip UNIDROIT.

3. Dalam pelaksanaan kontrak komersial di Indonesia, hendaknya para pihak

yang melakukan suatu perjanjian harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang

tercantum dalam prinsip UNIDROIT. Hal ini bertujuan untuk menghindari

kerugian-kerugian yang dialami oleh salah satu pihak yang melakukan suatu

kontrak, sehingga terjalin suatu hubungan yang harmonis di antara para pihak

yang melakukan perjanjian tersebut.

33

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adolf, Huala, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional,Bandung: Refika

Aditama, 2008.

Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia),

Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2008.

Hutagalung, Sophar Maru, Kontrak Bisnis di ASEAN Pengaruh Sistem

Hukum Commom Law dan civil Law, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Miru, Ahmad, Hukum Kontrak &Perancangan Kontrak, Jakarta :Raja

Grafindo Persada, 2007.

S, Salim H., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,

Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Saliman, Abdul R,Hukum Bisnis untuk Perusahaan “Teori dan Contoh

Kasus”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Soenandar, Taryana, Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum

Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internaisonal, Sinar Grafika, Jakarta

2004.

Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam

Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum

Perikatan), Bandung: Mandar Maju, 2012.

Widjaja, Gunawan&Ahmad Yani, Transaksi Bisnis internasional (Ekspor

Impor dan Jual Beli), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

JURNAL

Simanjuntak, Ricardo, Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak

Dagang Internasional:Sebuah Tinjauan Hukum,Jurnal Hukum Bisnis, 2018,

diakses tanggal 11 juli 2018

34

LAIN-LAIN

Purba, Victor, Kontrak Jual Beli Barang Internasional (Konvensi Vienna

1980), Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2002.

INTERNET

https://www.kompasiana.com/melianawaty/5512b106a333116f5fba7dbf/p

ersamaan-dan-perbedaan-prinsip-unidroit-dengan-prinsip--hukum-kontrak-di-

indonesia