IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK...
Transcript of IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK...
1
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
(Studi pemulangan TKI ke daerah asal oleh Pemerintah
Kota Tanjungpinang)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
INDRA SAKTI SIMBOLON
NIM : 100565201179
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI
TANJUNGPINANG
2015
1
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
(Studi pemulangan TKI ke daerah asal oleh Pemerintah
Kota Tanjungpinang)
INDRA SAKTI SIMBOLON
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
A B S T R A K
Pemerintah mempunyai tugas mengatur, membina, melaksanakan dan
mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia serta bertanggung jawab meningkatkan upaya perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di luar negeri. Para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah harus di
pulangkan ke asalnya. Karena kondisi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang
dipulangkan dari Malaysia tidak semuanya dalam keadaan sehat, karena saat
bekerja di Malaysia Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk
mengatasi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, dalam hal ini Kementerian Sosial
RI mempunyai program membantu pekerja migran bermasalah tersebut dengan
bantuan permakanan dan transportasi pemulangan pekerja migran ke provinsi
asal. Penelitian ini mencoba mengangakat sebuah judul penelitian untuk diteliti
agar pemulangan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah tidak lagi menimbulkan
permasalahan baik bagi daerah yang di transit maupun bagi Pemerintah Kota
Tanjungpinang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi
Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia pada pemulangan TKI ke daerah asal oleh
Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia pada pemulangan TKI ke daerah
asal Pemerintah Kota Tanjungpinang secara umum sudah berjalan dengan baik.
Namun masih ada hal yang harus diperhatikan, seperti tempat penampungan atau
sarana prasarana yang kurang memadai, di Tanjungpinang belum cukup memadai.
kemudian tidak adanya standar operasional prosedur untuk pedoman satgas saat
melaksanakan tugasnya dilapangan
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tenaga Kerja Indonesia
2
COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE MANAGEMENT
REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 45 OF 2013
CONCERNING THE COORDINATION OF REPATRIATION
MANPOWER INDONESIA
(Study deportations to their hometown by the City of Tanjungpinang)
INDRA SAKTI SIMBOLON
Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH
A B S T R A C T
The Government has the task to organize, develop, implement and supervise
the placement and protection of Indonesian Workers and is responsible for
improving the protection of Indonesian Workers abroad. The Indonesian Workers
should Troubled been deported to their home. Due to the condition of Indonesian
Workers Troubled were repatriated from Malaysia are not all in good health,
because while working in Malaysia government issued various policies to address
the Indonesian Labor Problem, in this case the Ministry of Social Affairs has a
program to help troubled migrant workers with the help of meals and
transportation repatriation of migrant workers to the province of origin. This
study tried mengangakat a title of the research to be investigated for the return of
Indonesian Workers troubled no longer pose a problem both for areas in transit
and for the City of Tanjungpinang.
The purpose of this study was to determine the Implementation Regulation of
the President of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2013 About the
Repatriation Coordination Indonesian Workers on deportations to their
hometown by the City of Tanjungpinang.
From the results it can be concluded that the Implementing Regulation of the
President of the Republic of Indonesia Number 45 Year 2013 About the
Repatriation Coordination Indonesian Workers on deportations to their
hometown Tanjungpinang city government in general has been running well. But
there are still things that must be considered, such as shelters or inadequate
infrastructure facilities, in Tanjungpinang not sufficient. then the absence of
standard operating procedures to guide the task force while carrying out their
duties in the field
Keywords: Policy Implementation, Labor Indonesia
3
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG KOORDINASI PEMULANGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
(Studi pemulangan TKI ke daerah asal oleh Pemerintah
Kota Tanjungpinang)
A. Latar Belakang
Pemerintah mempunyai tugas mengatur, membina, melaksanakan dan
mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia serta bertanggung jawab meningkatkan upaya perlindunganTenaga
Kerja Indonesia di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam
hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Kebijakan
dan program pemerintah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke
luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran
di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri, TKI tidak saja
mendapatkan penghasilan yang cukup besar, tetapi juga ikut menyumbang devisa
bagi negara Indonesia.
Pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia (WNI) berhak
meninggalkan dan kembali kewilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan perundangan-perundagan yang berlaku (Pasal 27 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Hak ini merupakan
salah satu hak atas kebebasan pribadi yang di atur dalam Pasal 12
Pengesahan Konvonen Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik. Pada
4
tataran hubungan dua Negara seperti Indonesia dan Malaysia maupun dengan
Negara tetangga yang lain akan menimbulkan fenomena migrasi tenaga kerja.
Adanya fenomena tersebut mengarahkan Negara-negara untuk membuat
peraturan khusus yang dirancang untuk menyediakan penyelesaian bagi
permasalahan yang berkaitan dengan gerak perpindahan penduduk dari
Negara satu ke Negara lain. Dengan demikian maka Negara seharusnya siap
untukmenerima kedatangan WNI yang dideportasi dari Negara tetangga.
Malaysia adalah salah satu negara yang banyak menggunakan jasa TKI
sebagai pekerja di sektor informal. Selain itu, negara Malaysia merupakan negara
tetangga dan telah lama mengadakan kontrak kerjasama dengan Indonesia
dibidang ketenagakerjaan. Salah satu faktor seseorang menjadi TKI di
Malaysia karena menginginkan perolehan gaji yang besar dan dibayar dengan
mata uang Ringgit. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ini sangat sulit sekali
untuk mencari lapangan pekerjaan, khususnya di sektor formal. Hal ini
menyebabkan tingginya angka pengangguran di tanah air. Faktor pemicu
tingginya angka pengangguran disebabkan rendahnya pendidikan seseorang,
dan tidak terlepas dari rendahnya taraf ekonomi seseorang. Atas dasar alasan
itulah banyak masyarakat yang memilih bekerja di sektor informal seperti
menjadi TKI di Malaysia baik secara legal maupun ilegal untuk berbagai tujuan.
Banyaknya TKI yang mengadukan nasib di Malaysia memberikan
dampak negatif bagi kedua Negara. Sementara dampak negatif dapat dilihat dari
dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang Pemerintah Malaysia, beberapa
hal yang menjadi musuh utama di Malaysia saat ini adalah Narkotika dan
5
Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). Sedangkan dari sudut pandang
Indonesia, tidak sedikit TKI yang bekerja di Malaysia mengalami berbagai
macam permasalahan seperti kekerasan, pelecehan, dan pembunuhan dan
penjualan manusia.
Banyak TKI yang sudah berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang pada
mulanya ingin bekerja untuk membebaskan diri dan keluarganya dari jeratan
kemiskinan mengalami penganiayaan dan rudapaksa oleh majikan dan tindakan
tidak semena-mena oleh sebagian perusahaan jasa tenaga kerja swasta (Hugo,
2002). Pada kenyataannya, banyak TKI yang memang berhasil selama bekerja.
Tetapi ternyata banyak juga para TKI yang tidak beruntung selama bekerja. Rata-
rata TKI yang tersandung kasus hukum di luar negeri adalah TKI non prosedural
atau TKI ilegal. Karena mereka tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan
untuk bekerja ke luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa salah
satu faktor utama yang menyebabkan TKI ditangkap dan dideportasi ke
tanah air karena penggunaan dokumen kerja tidak resmi seperti penggunaan
paspor pelancong. Selain itu, ada juga dari para TKI yang menggunakan jalur
ilegal melalui jasa sindikat dan calo ilegal untuk dapat bekerja di Malaysia.
Pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah harus selalu siap apabila
Negara tetangga setiap saat melakukan deportasi terhadap WNI. Kesiapan ini
selalu dituntut karena upaya pemerintah Negara tetangga untuk mendeportasikan
WNI tidak berhenti sepanjang masih terdapat WNI illegal di Negara tersebut.
Proses pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan keluarganya, pada
khususnya, perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari Pemerintah, maka
6
dibentuklah Satgas Lintas Sektoral untuk menangani penerimaan dan pemulangan
Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dari Malaysia.
Para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah harus di pulangkan ke asalnya.
Karena kondisi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang dipulangkan dari
Malaysia tidak semuanya dalam keadaan sehat, karena saat bekerja di Malaysia
ada diantaranya yang mengidap berbagai jenis penyakit kronis menular seperti
TBC dan HIV. Tak jarang pula, karena tekanan dan penyiksaan yang dialami saat
di Malaysia, ada juga yang mengalami gangguan kejiwaan atau stress. Maka dari
itu para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah harus dipulangkan dari
Tanjungpinang ketempat asalnya masing-masing agar tidak terjadi tindak kriminal
maupun permasalahan sosial lainnya di Kota Tanjungpinang.
Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi Tenaga
Kerja Indonesia Bermasalah, dalam hal ini Kementerian Sosial RI mempunyai
program membantu pekerja migran bermasalah tersebut dengan bantuan
permakanan dan transportasi pemulangan pekerja migran ke provinsi asal.
Mekanisme pemulangan TKI Bermasalah dari Malaysia melalui daerah entry
point Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, Belawan, Dumai, Entikong,
Nunukan, Pare-Pare, Priok, Emas, Perak, dan Mataram. Pada setiap debarkasi-
debarkasi tersebut memiliki Satuan Tugas pemulangan TKI Bermasalah yang
melakukan pendataan, permakanan, penampungan dan pemulangan ke daerah
asal. Pada tahapan pemulangan TKI Bermasalah ini memakai transportasi darat
dan transportasi laut (PT. PELNI) yang membawa mereka untuk diestafetkan ke
provinsi asal.
7
Setelah tibanya para TKI Bermasalah tersebut pihak Dinas Sosial Provinsi
lah yang bertanggung jawab atas pemulangan ke kota / kabupaten asal mereka
tinggal. Dinas Sosial Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan
pendataan, pemulihan sosial baik itu melalui bimbingan dan keterampilan bagi
para mantan pekerja migran.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013
Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Koordinasi Pemulangan
TKI membentuk Satuan Tugas Pemulangan TKI di daerah masing-masing.
Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan
Tugas melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim
Koordinasi. Tim Koordinasi Pemulangan TKI terdiri dari Pengarah dan Pelaksana
salah satunya terdiri dari kementerian sosial yang kemudian menteri sosial
mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di setiap
daerah.
Tanjungpinang di Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan
Malaysia menjadi jalur utama pemulangan TKI bermasalah ke Indonesia. Rata-
rata jumlah TKI dipulangkan ke Indonesia sebagian besar melalui Tanjungpinang.
Instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang bertanggung jawab dalam memantau, mengakomodir, dan
mengurus berbagai prosedur yang diperlukan untuk memberangkatkan dan
menempatkan TKI di luar negeri. Untuk mewujudkan TKI yang sejahtera dan
berkualitas tentu di dukung oleh keterlibatan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
8
Tanjungpinang sebagai instansi pertama yang melakukan pendataan terhadap
calon TKI yang mendaftarkan diri dan sebagai pemberi informasi sesuai dengan
tugas masing-masing. Adapun data Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang
dipulangkan pada tahun 2014 sebagai berikut :
Tabel I.1
Jumlah Data Pemulangan TKI B Dari Penampungan
Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinag, 2014
Jika dilihat dari tabel diatas jumlah TKI B yang dipulangkan setiap
bulannya jumlahnya terbilang banyak dan tidak bisa ditentukan setiap bulannya.
TKI B yang dipulangkan ke tanah air. Jika dibandingkan dengan beberapa
debarkasi selain Tanjungpinang seperti Tanjung Balai Karimun hanya ada 350
hingga 520 TKI yang dipulangkan melalui Tanjungbalai Karimun.
Sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dipulangkan dan
transit ke Tanjungpinang, faktor jarak yang dekat para Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah hanya menempuh perjalanan laut sekitar 3 jam, maka kapal ferry
yang mengakut para TKI pria, wanita dan bahkan anak-anak pun sampai di
No Bulan Jumlah TKI
1 Januari 2365 Jiwa
2 Februari 4662 Jiwa
3 Maret 2233 Jiwa
4 April 2130 Jiwa
5 Mei 1861 Jiwa
6 Juni 1506 Jiwa
7 Juli 2004 Jiwa
8 Agustus 1806 Jiwa
9 September 2234 Jiwa
10 Oktober 1919 Jiwa
11 November 1182 Jiwa
12 Desember 1174 Jiwa
9
tanjungpinang. Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah yang bekerja di
luar negeri ini tidak dapat dibiarkan, dikarenakan akan dapat menimbulkan
masalah besar nantinya. Sehingga implikasinya dapat melemahkan posisi tawar
Indonesia dengan negara-negara lain. Prioritas nasional Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) meliputi tiga
hal, yakni menekan terjadinya TKI undojumented, pencegahan di Hulu, dan
penindakan pada pelaku. Berikut merupakan gambar alur pemulangan TKI
Ada beberapa permasalahan yaitu fasilitas penampungan TKI yang belum
memadai seperti Semua TKI di penampunagan mengharapkan pemerintah
Tanjungpinang agar memperhatikan kamar mandi (WC) dan fasilitas lain. Karena
saat ini sudah tidak layak lagi. Banyak WC yang rusak. Kemudian tidak
disediakan air bersih yang cukup. Pemko Tanjungpinang dalam hal ini
Dinsosnaker hanya membantu pemulangan TKI Bermasalah dari Malaysia ke
daerah asalnya. Kementrian Sosial RI memegang kendali dalam pemulangan
tersebut. Sebenarnya Pemko Tanjungpinang bersedia menjadi daerah
penampungan TKI bermasalah karena alasan rasa kebangsaan saja. Tidak ada
unsur kepentingan yang lain. (Tanjungpinangpos: 2014 Tanggal 31 Mei 2014)
Dari latar belakang permasalahan diatas maka penelitian ini mencoba
mengangakat sebuah judul penelitian untuk diteliti agar pemulangan TKI B tidak
lagi menimbulkan permasalahan baik bagi daerah yang di transit maupun bagi
Pemerintah Kota Tanjunpinang. Dalam penelitian ini maka akan diangkat sebuah
judul penelitian yaitu Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
10
(Studi pemulangan TKI ke daerah asal oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota
Tanjungpinang).
B. Landasan Teoritis
1. Kebijakan
Pada dasarnya kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan yang
mengatur kehidupan masyarakat yang mana aturan-aturan tersebut disusun dalam
beberapa bentuk kebijakan. “Kebijakan publik mempunyai sifat paksaan yang
secara potensial sah dilakukan, sehingga kebijakan publik menuntut ketaatan atau
kepatuhan yang luas dari masyarakat” (Winarno, 2007:21).
Kebijakan publik di Indonesia juga disertai dengan sanksi-sanksi yang akan
diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Hal
ini semata-mata sebagai upaya agar tercipta kepatuhan masyarakat secara luas.
Oleh karena itu kebijakan publik di Indonesia identik dengan hukum. Secara
terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali,
tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi
kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole
society atau sebagai pengalokasian nilainilai secara paksa kepada seluruh anggota
masyarakat.
Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-
kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus
dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.
Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.
11
Robert Eyestone (dalam Agustino: 2006 : 6) mendefinisikan kebijakan publik
sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak
beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena
apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.
Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan
publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah
hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik
merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh
mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.
Menurut Woll (dalam Tangkilisan: 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan
publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di
masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip
Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapaun yang dipilih
pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.
Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai
perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah
atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh
(dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan
yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.
12
Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan
(2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang
strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-
masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik
merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam 17
masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan
secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2006: 19)
memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of
values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik
otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu
pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.
Suatu kebijakan publik yang telah diterima dan disahkan tidaklah akan ada
artinya apabila tidak dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik
haruslah berhasil, malahan tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan
tetapi tujuan yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai yaitu
terpenuhinya kepentingan masyarakat (public inters).
Dalam pembahasan pelaksanaan kebijakan banyak pembagian dalam suatu
kebijakan yang akan diambil atau diterapkan, seperti Dunn (2003:22) Membagi
proses pembuatan kebijakan dalam 5 (lima) tahapan yakni Penyusunan agenda
kegiatan kebijakan. Formulasi Kebijakan. Adopsi kebijakan. Implemantasi
Kebijakan. Penilaian kebijakan
13
2. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan
proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu
dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya
implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah
ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat
mencapai output/outcome dan agar policy demands dapat terpenuhi maka
kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan
sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu.
Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan tidaklah ada artinya jika
tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijaksanaan itu haruslah berhasil. Malahan
tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan yang akan
terkandung dalam kebijaksanaan itu haruslah tercapai. Menurut Agustino
(2006:185) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu dapat gagal, tidak
membuahkan hasil, karena antara lain :
a. Teori yang menjadi dasar itu tidak tepat. Dalam hal ini demikian, maka
harus dilakukan reformulation terhadap kebijaksanaan pemerintah itu
b. Sarana yang dipilih unutk pelaksanaan tidak efektif
c. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya
d. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
e. Ketidakpastian faktor intern dan atau faktor ekstern
f. Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang
g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis
14
h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu,
uang dan sumber daya manusia)
Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan
kebijaksanaan pemerintah itu, dapatlah diketahui bahwa sejak dalam pembentukan
kebijaksanaan tersebut sudah harus diperhatikan dan diperhitungkan faktor-faktor
yang disebutkan di atas. Ripley dan Franklin (dalam Winarno 2007:145)
berpendapat bahwa “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang
ditetapkan yang memberkan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis
keluaran nyata”. Iistilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang
mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang
diinginkan oleh pejabat pemerintah. Lebih jauh lagi Ripley dan Frangklin (dalam
Winarno 2007:145-146) mengatakan bahwa Implemantasi mencakup banyak
kegiatan :
1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan
tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber
yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi
arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-reancana.
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan
mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk
mengatasi beban kerja.
4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompok-
kelompok target
15
Adapun penjelasan dari cakupan kegiatan implementasi sebuah kebijakan
sebagaimana yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin diatas bahwa dalam
menjalankan sebuah kebijakan harus memiliki sumber-sumber dalam menjalankan
sebuah kebijakan adapun sumber yang dimaksud meliputi personil atau
implementor, peralatan serta sarana penunjang keberhasilan suatu kebijakan.
Implementor juga memberikan pelayanan tentang kegiatan atau apapun lainnya
yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran nyata sebuah kebijakan.
Agar implementasinya berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan
komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk mengikuti segala ketentuan
yang ada. Dalam ruang lingkupnya Perlindungan TKI adalah tanggungjawab dari
banyak pihak termasuk dinas sosial dan tenaga kerja. Begitu pula yang terjadi di
Kota Tanjungpinang, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang
merupakan dinas/instansi yang memiliki tanggungjawab agar proses pemulangan
TKI B dapat berjalan baik.
C. Hasil Penelitian
1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan
tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber
yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar.
Berdsarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemulangan
TKI bermasalah ini telah mempunyai sumber daya manusia yang cukup dimana
mereka sudah mengetahui tugas masing-masing dan dengan jumlah pegawai yang
cukup banyak, adapun anggota satgas tersebut di tunjuk oleh Walikota
Tanjungpinang yang berasal dari berbagai instansi yang mempunyai keterkaitan.
16
Para pegawai diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap
kegiatan yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja. Apabila terjadi
permasalahan para pegawai wajib melaporkan kepada coordinator lapangan untuk
di tindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. usaha yang dilakukan untuk
melengkapi sarana dan prasarana belum berjalan optimal, Dinsos Tanjungpinang
sudah secara khusus menyediakan pos pengaduan atau yang disebut Crisis Centre
bagi TKI yang mau mengadu kemudian menyiapkan trauma center, dan tempat
sementara untuk menampung para TKI.
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi
arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana. Dengan
menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
Berdasarakan jawaban seluruh informan diatas dapat dianalisa bahwa sudah
ada dana yang jelas dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia
dana disiapkan untuk membuat kegiatan kemudian melaksanakan pemulangan.
Untuk hal ini tentu saja pemerintah memerlukan dana yang cukup untuk
pendanaan dicairkan selama per tiga bulan, dana yang cair selama 3 bulan tersebut
adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
17
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan
mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk
mengatasi beban kerja. Ini dapat di lihat dari indikator sebagai berikut:
Adanya kerjasama antara instansi terkait.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat dianalisa
bahwa kerjasama tentu saja sudah dilakukan dengan berbagai instansi. komunikasi
dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam
penanganan pekerja migrant bermasalah
4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada kelompok-
kelompok target.
Berdasarakan dari hasil wawancara tersebut maka dapat dianalisa bahwa
dampak nyata nya sudah terlihat salah satunya adalah melakukan pelayanan
pemulangan Sehubungan dengan pelaksanaan tugas serta mengacu dari tanggapan
para responden maka dapat dianalisa bahwa untuk tindakan dalam menghadapi
keluhan TKI sudah baik. Ini dapat dilihat jika TKI mengeluhkan sesuatu selalu
langsung ditanggapi dengan baik. Jika ada masalah yang tidak dapat teratasi
biasanya pegawai akan mencatatnya dan mengadukan ke atasan yang lebih tinggi
dan berwenang untuk menyelesaikannya.
D. Penutup
1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Studi pemulangan TKI ke
18
daerah asal oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang) secara
umum sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada hal yang harus diperhatikan,
seperti tempat penampungan atau sarana prasarana yang kurang memadai, hal ini
dapat dilihat dari tempat penampungan masih kurang besar sehingga belum dapat
menampung seluruh TKI bermasalah, kemudian masih minim air bersih di tempat
penampungan, dan belum ada tempat khusus perawatan kesehatan, serta
minimnya tenaga ahli yang menangani TKI bermasalah, dan dalam
pelaksanaannya belum adanya SOP untuk pedoman satgas saat melaksanakan
tugasnya dilapangan
2. Saran
Adapun yang dapat disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Seharusnya Dinas Sosial membuat akses ke pusat agar pemerintah pusat
dapat menyediakan sarana prasarana yang layak di tempat penampungan
sebelum TKI di pulangkan
2. Seharusnya dilakukan Dinas sosial Kota Tanjungpinang tidak hanya
mempersiapkan sarana prasarana dalam penampungan sementara tetapi
juga menyiapkan tenaga ahli pendamping bagi TKI bermasalah.
19
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha
Ali, Achmad, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Chalia Indonesia
Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek.
Jakarta: Rineka Cipta.
Dunn, W William. 2003. Analisa kebijakan. Jakarta: Gadjah Mada University
Press.
Effendi, Tadjudin Noer, 1993, Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan
Kemiskinan, Yogyakarta: Tiara Wacana.
Hasyimi. 2002. Organisasi dan Manajemen 2. Jakarta: Bumi Aksara.
Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,
Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
Islamy, M Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta :
Bumi Aksara
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung :
PT. Remaja Rosdakarya
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I. Jakarta :
PT. Rineka Cipta.
Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan
EvalUjian Akhir Semesteri. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
Rasyid, M. Ryaas. 2000. Makna pemerintahan, Jakarta: Yasrif Watampone
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.
Sugiono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfa Beta.
Syafiie, Inu Kencana. 2006. Sistem Administrasi publik Republik Indonesia
(SANKRI). Jakarta : PT Bumi Aksara.
20
Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Lukman.
Wahab. Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.
Perundang-Undangan :
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang
Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia