IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NO 8 TAHUN...
Transcript of IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NO 8 TAHUN...
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NO 8 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH OLEH
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH (PPIU)
(Studi Kasus PT. Solusi Balad Lumampah)
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Disusun oleh:
M. IZZUL MUTHO’
NIM: 1112048000021
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019 M
i
ABSTRAK
Penelitian ini berupaya untuk menganalisis implementasi PMA Nomor 8
Tahun 2018 yang merupakan hasil revisi dari PMA Nomor 18 Tahun 2015 dengan
melihat kasus hukum yang menjerat PPIU Solusi Balad Lumampah.
PT. SBL dalam menjalankan bisninya memberikan biaya umrah murah,
bonus untuk para agen, serta memberikan mekanisme cicilan. Menurut Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo dan
menutup biaya jamaah yang sudah berangkat. Di sini terjadi miss management
sebagaimana disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada banyak
kekurangan dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 yang membuat PT. SBL gagal
memberangkatkan jamaahnya. Di antaranya adalah mekanisme pelaporan
sebagaimana dalam pasal 25 ayat 2 yang mensyaratkan adanya pelaporan dari
pihak lain terkait pelanggaran yang muncul menyebabkan implementasi PMA
Nomor 18 Tahun 2015 ini dianggap pasif. Ditambah dengan lemahnya
pengawasan oleh pemerintah dan standar biaya yang belum ditentukan dalam
PMA ini. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya upaya revisi oleh Pemerintah
dengan membuat regulasi tambahan yakni PMA Nomor 8 Tahun 2018. Di
dalamnya diatur biaya refrensi untuk jamaah umrah, batas maksimal
pemberangkatan dan juga pelarangan PPIU memberangkatkan jamaahnya
menggunakan dana talangan sebagaimana dalam pasal 12.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni dengan
mengungkapkan secara menyeluruh beberapa persoalan dan data-data yang
didapat selanjutnya dilakukan analisis berkaitan dengan data-data tersebut.
Terdapat tiga model analisis data kualitatif. Pertama, penyajian data, reduksi data
dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan nomenklatur judul skripsi ini, maka
skripsi ini bisa digolongkan kepada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif (normative law research) adalah penelitian yang menggunakan studi
kasus normatif berupa produk hukum, yakni PMA Nomor 8 Tahun 2018 dan
PMA pembanding Nomor 18 Tahun 2015.
Meskipun PMA terbaru dianggap bisa mengatasi kegagalan sebelumnya
namun temuan kami menunjukkan bahwa PMA ini hanya menganalisa yang telah
terjadi dan belum sampai melakukan upaya antisipatif terhadap apa yang akan
terjadi, seperti kemunculan VFS Tasheel yang mewajibkan calon jamaah umrah
merekam data mereka untuk keperluan Visa. Yang ternyata adalah partner resmi
dan eksklusif dari Kementerian Luar Negeri (MOFA) Kerajaan Arab Saudi dalam
pengurusan visa Arab Saudi di seluruh dunia, dan belum bersinergi secara resmi
dengan pemerintah Indonesia. Belum lagi dengan mekanisme perapian travel
umrah yang belum memiliki izin, belum disinggung dalam PMA tersebut terkait
mekanisme pelaporannya dan penangannya, inilah mengapa regulasi pemerintah
sampai saat ini dianggap bersifat pasif. Dalam regulasi PMA Nomor 8 Tahun
2018 juga disinggung terkait pemeringkatan PPIU sebagai PPIU referensi. Yang
perlu menjadi perhatian juga adalah tentang bagaimana iklim bisnis dalam PPIU
ini tetap terjaga dan menguntungkan bagi semua pihak, tidak hanya calon jamaah
ii
umrah tetapi juga untuk seluruh pelaku bisnis. Tidak adanya upaya monopoli satu
PPIU karena telah memeroleh akreditasi dari pemerintah sedangkan yang lain
tidak, tetapi semuanya bisa bersaing dengan sehat.
Kata Kunci: Implementasi, PMA 18/2015, PMA 8/2018, PPIU, Travel umroh
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulispanjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena
berkat rahmat, nikmat serta karunia dari Allah SWT penulisdapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA
PMA) NO 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN
IBADAH UMRAH OLEH PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH
UMRAH (PPIU) - (Studi Kasus PT. Solusi Balad Lumampah)”. Sholawat serta
salam penulispanjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi wa Sallam,
yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang
benderang ini.
Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan
bimbingan, arahan, dan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A., Selaku Rektor
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A., Dekan Fakultas Syariah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Dan Drs. Abu Thamrin, S.H., M.Hum., Selaku Sekretaris Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.
4. Terkhusus Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., selaku dosen
pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta
kesabarang rampasan dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan
saran-saran yang sangat berharga kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Kepala Dan Staff Pusat Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk penulis
mengadakan studi kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Para narasumber dan pemberi informasi terkait tema skripsi yang telah
memberikan informasi dan memberikan data kepada penulis.
7. Orang tua, KH. Abdul Hamid Rozaq, Hj. Siti Cholisoh. Terima kasih telah
memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis.
8. Saudari-saudari penulis Neng Alhimna Hikmah, Neng Siti Maimunah,Neng
Innani Mahnunah, Neng Qurrotu A‟yun, Neng Mutimmatus Sa‟adah Gus h.
Nafis Kurtubi, Gus Iqbal Yunani yang selalu menyemangati dan mendukung
penulis.
9. Para Guru, Asatidz, Kyai di YPI Al-Fatah Ploso, Pondok Pesantren Ploso,
Lirboyo, PPTQ Tawangsari-Mojokerto, Darus-Sunnah International Intitute
iv
for Hadith Sciences Ciputat, Zawiyah Ar-Raudhah Jakarta yang selalu
membimbing dan membantu penulis hingga sekarang.
10. Sahabat-Sahabat penulis yang selalu menemani di saat senang maupun sedih,
dan selalu membantu penulis, terkhusus sahabat makan dan mondar mandir
Misbahuddin LA.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang selalu ada untuk menyemangati
dan membantu penulis selama penulis berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Milzam El-Karami, Muhammad Yusuf, Tajam Teguh, Ahmad
Habibi, Risris Bayanillah, Akbar Thariq, Reinaldo Rianto, M. Farhan, Furqon
dan semua Sahabat di Konsentrasi Hukum Bisnis 2015.
12. Sahabat-sahabat Ilmu Hukum 2012 dan Hukum Bisnis 2015 yang selalu
membantu dan menyemangati pada saat kuliah.
13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada untuk menyemangati penulis sejak di
el-Bukhari Intititute (Ebi), Bincang Syariah.
14. Teman-teman IMDAR 2015 Darus-Sunnah, TOEFL Fakultas Syariah,
Komunitas Temen LEAF PPSDM UIN Jakarta, COINS FSH, FOKDEM Dan
PMII komfaksyahum dan HMI Komfaksi yang sudah mewarnai hidup penulis
di dunia organisasi.
15. Sahabat-sahabat penulis selama KKN, Ayatullah Jazmi, Dede, Zainal Arifin,
Restu Juniansyah, Galang, Abdul Ajid dan semua kawan kawan KKN
CEMARA 2014 yang terus memberikan dukungan kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang mendoakan dan mendorong penyelesaian penulisan
Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan tanpa mengurangi rasa kasih dan
terima kasih penulis,semoga semuanya dibalas kebaikan dunia dan akhirat,
amin.
Akhir kata dari penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan dan kasih
sayang mereka yang telah mendukung penulis dengan kebaikan. Penulis juga
berharap rahmat Allah SWT agar skripsi ini dapat berguna untuk kedepannya dan
saran dan masukan kontruktif sangat bermanfaat buat penulis.
Jakarta, 15 Mei 2019
Penulis
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK.............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR...........................................................................................iii
DAFTAR ISI...........................................................................................................v
PEDOMAN TRANSLITERASI...........................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah ………………………………………...…….…... 1
2. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah………………...….….... 6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian……………………………………....…...... 7
4. Tinjauan Kajian Terdahulu……………………..………………….…......... 8
5. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran……………………….….….........11
6. Metode Penelitian……………………………………………….….....….... 14
7. Sistematika Penelitian…………………...……………………….…….........16
BAB II HUKUM BISNIS PPIU, PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR
18 TAHUN 2015 DAN NOMOR 8 TAHUN 2018
1. Tentang Hukum Bisnis PPIU………………………...……….……………17
2. Tentang PMA Nomor 18 Tahun 2015…………………………………….. 24
3. Tentang PMA Nomor 8 Tahun 2018……………………………………… 28
BAB III PROFIL PERUSAHAAN
1. Sejarah PT. Solusi Balad Lumampah……………………………...………. 32
2. Struktur Perusahaan, Operasional, dan Izin Usaha………………………... 34
3. Manajemen Bisnis Perusahaan, Rekrutmen dan Pelayanan……………….. 36
BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PMA NOMOR 18 TAHUN
2015 DAN PMA NOMOR 8 TAHUN 2018
1. Analisis PMA Nomor 18 Tahun 2015…………………………………....... 40
2. Analisis Implementasi PMA Nomor 8 Tahun 2018…….…………………. 46
3. Rekomendasi Untuk PMA Nomor 8 Tahun 2018………………………….. 51
BAB VI SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
1. Simpulan ………………..…………………………….…………………… 60
2. Implikasi…………………..…………………………………………………61
3. Saran…………………......…………………………………………………..61
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………..……..……..… 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN…………..………………………...………………..…65
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI
Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tugas akhir,
pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi
yang ada seperti Turabian, Library of Congress, Pedoman dari kementerian Agama,
dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, melainkan dengan
mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih
aksara versi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini disusun dengan logika yang sama.1
1. Padanan Aksara
Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:
1 Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, dalam Keputusan Rektor UIN Jakarta Nomor 507 Tahun 2017, h. 31
vii
2. Vokal
Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal,
ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:
viii
Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:
3. Vokal Panjang
Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab
dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:
4. Kata Sandang
Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf
kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.
5. Syaddah (Tasydîd)
Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda ( ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan
menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku
jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti
oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ( الضرورة ) tidak ditulis ad-darûrah
melainkan al-darûrah, demikian seterusnya.
6. Ta Marbûtah
Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata
yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat
contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika tamarbûtah tersebut diikuti oleh
ix
kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata
benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih
aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan
permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.
Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh:
Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.
Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam
alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak
tebal (bold). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka
demikian
halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.
Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari
dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya
berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak „Abd al-
Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.
9. Cara Penulisan Kata
Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf)
ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-
kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:
x
1
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NO 8
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN
IBADAH UMRAH OLEH PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH
UMRAH (PPIU)
(Studi Kasus PT. Solusi Balad Lumampah)
A. Latar Belakang Masalah
Dunia bisnis saat ini telah berkembang sangat pesat tidak terkecuali
dengan bisnis Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini
diakibatkan oleh kemajuan zaman yang tak terkendali, belum lagi dengan era
digital yang terus berkembang. Perlahan dan pasti model bisnis juga berkembang
dan persaingan juga semakin ketat. Tentu saja hal ini perlu ditangani dengan tepat
oleh pemerintah agar bisnis tetap teratur dan perlindungan terhadap konsumen
juga tetap terjaga.
Menurut Zaeny Asyhadi mengutip pendapat Richard Burton, kegiatan
bisnis1 memiliki pengertian sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang
atau badan usaha secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan
mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk
diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Pengertian ini dapat dibedakan ke dalam tiga bidang. Pertama, usaha dalam arti
kegiatan perdagangan (commerce); kedua, usaha dalam arti kegiatan industri; dan
ketiga usaha dalam arti melaksanakan jasa-jasa (service).2 Ketiga-tiganya
memiliki titik temu yang sama, yakni usaha yang dilakukan untuk memperoleh
1 Dalam ilmu hukum, istilah bisnis mulanya tidak begitu populer dibandingkan dengan
hukum dagang dan hukum perusahaan. Namun belakangan hukum bisnis lebih dikenal
dibandingkan dengan hukum dagang maupun hukum perusahaan. Hal ini dipicu oleh lahirnya
istilah bisnis yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan business
yang berarti a usually commercial or mercantile activity engaged in as a means of livelihood
(sebuah kebiasaan berniaga atau aktivitas perdagangan sebagai alat untuk mencari mata
pencaharian) atau bisa juga diartikan sebagai a commercial or sometimes an industrial enterprises
(sebuah perniagaan atau kadangkala sebuah usaha industri). Kata bisnis tersebut sangat perkasa
dengan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, yang mau tidak mau berdampak kepada
bertambahnya kosa kata dan istilah yang mesti diadopsi oleh seluruh masyarakat dunia, terutama
Indonesia. Lihat. www.merriam-webster.com/dictionary/businnes diakses pada 23 Oktober 2018 2 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 29
2
keuntungan baik dari pihak orang yang melakukan bisnis maupun konsumen
sebagai orang yang menerima barang atau jasa.
Beberapa tahun belakangan banyak sekali model bisnis sebagaimana
dalam pengertian ketiga dalam skema Richard Burton, yakni sektor usaha jasa
khususnya di bidang umrah3 yang gagal memberangkatkan jamaahnya. Mulai dari
First Travel, Abu Tour, SBL (Solusi Balad Lumampah), Rhaudhah Kharisma
Wisata, Maktour Tour & Travel dan beberapa travel umrah lainya. Ada beragam
alasan yang mengemuka di media. Dari yang terlalu murah mematok biaya bagi
para jamaah, hingga yang menggunakan skema ponzi4 dalam manajemen
bisnisnya. Pemerintah melalui Kementerian Agama kemudian memberikan sanksi
pencabutan izin terhadap PPIU tersebut yang jumlahnya mencapai 25 travel haji
dan umrah. 5
Jumlah tersebut dalam asumsi kami tidak seluruhnya terdeteksi, hal
ini disebabkan karena usaha PPIU belum terdata secara pasti berapa jumlahnya.
Ketika mereka tidak terdaftar pada kementerian Agama secara otomatis kegiatan
usaha mereka tidak diketahui oleh pemerintah. Itulah mengapa ada beberapa PPIU
bermasalah yang lolos dari pengawasan pemerintah dan ketahuan setelah banyak
terjadi korban.
Fenomena ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip hukum bisnis dalam
Islam. Prinsip hukum ekonomi atau bisnis Islam adalah keadilan dan kebaikan
3 Umrah adalah datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah dengan syarat-
syarat yang ditentukan. Adapun perbedaan mendasar antara umrah dan haji adalah dalam
persoalan wukuf di Arafah. Hal ini disebabkan karena wukuf di Arafah hanya terjadi pada 9
Dzulhijjah pada bulan haji. Lihat Abdurachman Rochimi, Segala Hal Tentang Haji dan Umrah
(t.tp.: Erlangga, t.t.), h. 14 4 Merupakan model investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari
uang yang mereka miliki atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari
keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ini
biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan
investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar
biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang
terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.
Dalam kasus biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia, skema ini rupanya juga diadopsi oleh
First Travel sebagaimana hasil investigasi dari OJK setelah First Travel dilaporkan ke pihak
berwajib. Lihat Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange
Commission. U.S Securities and Exchange Commission, diakses pada 21 Oktober 2018; lihat juga
https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu
diakses pada pada 21 Oktober 2018. 5 http://jateng.tribunnews.com/2017/08/28/inilah-daftar-25-biro-umrah-bermasalah-yang-
ditutup-simak-datanya diakses pada 23 Oktober 2018
3
berdasarkan tauhid. Ketauhidan dalam hal ini tidak selalu bermakna vertikal
antara hamba dan Tuhan, melainkan juga bermakna horisontal antara manusia
dengan manusia lainnya. Dalam Islam, sekurang-kurangnya bisnis harus
menghindari dua hal, pertama adalah menghindari gharār (ketidakpastian karena
tidak adanya informasi atau pengetahuan yang cukup-tipu daya), kedua adalah
menghindari untuk memberikan kelebihan tanpa kompensasi (faḍl māl bi lā
„iwāḍ).6 Praktik PPIU yang gagal memberangkatkan jamaahnya hingga menelan
kerugian milyaran rupiah di pihak jamaah atau bahkan triliyunan tentu saja
merupakan gharār yang tidak diperbolehkan.
Tidak saja melanggar prinsip hukum bisnis dalam Islam, PPIU semacam
ini juga melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah
termasuk undang-undang perlindungan konsumen. Dalam Peraturan Menteri
Agama yang selanjutnya disebut PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa
penyelenggaraan ibadah umrah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan,
profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Ketika Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah (PPIU) tidak mampu mengoperasikan usahanya dengan adil,
profesional, transparan dan akuntabel maka hal ini akan merugikan dua belah
pihak, baik PPIU itu sendiri dan juga calon jamaah umrah.
Pemerintah menilai banyaknya kegagalan ini diakibatkan karena
manajemen rekrutmen yang mematok biaya terlalu murah bagi calon jamaah
umrah sehingga dalam hal ini pemerintah perlu merevisi PMA Nomor 18 Tahun
2015 menjadi PMA Nomor 8 Tahun 2018. Dalam PMA terbaru pemerintah
memberikan standar referensi untuk biaya perjalanan umrah. Pemerintah juga
melakukan pengawasan lebih ketat dan menjelaskan kewajiban yang harus
ditunaikan oleh PPIU kepada jamaah umrahnya secara lebih detil menyangkut
banyak hal dibandingkan dengan PMA sebelumnya. Langkah sigap pemerintah
cukup tepat untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari. Di samping
menetapkan standar biaya umrah yakni minimum 20 juta, pemerintah juga
6 Asep Saepudin Jahar, dkk. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2013), h. 230-231
4
memberikan batas maksimal pemberangkatan jamaah yaitu 6 bulan setelah
pendaftaran dan mewajibkan PPIU untuk melaporkan setiap jamaah yang telah
terdaftar kepada Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.7
PMA Nomor 18 Tahun 2015 dengan demikian dianggap kurang
memberikan perlindungan kepada konsumen, itu mengapa pemerintah perlu
melakukan revisi terhadap PMA tersebut. Hal ini terlihat bagaimana banyak sekali
PPIU yang sebelumnya telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah melalui
kementerian Agama, namun didapati bermasalah di kemudian hari. Seperti yang
terjadi pada PPIU PT. Solusi Balad Lumampah (SBL) yang berkantor pusat di
Bandung. PPIU SBL sendiri didirikan pertama kali pada tahun 2011 oleh Bapak
H. Aom Juang Wibowo SN, Bapak H. Eri Ramdani dan Bapak Ronnie Kustiawan,
S.Pd. PPIU SBL telah mendapatkan izin berbisnis menyelenggarakan perjalanan
ibadah umrah dari banyak kementerian, di antaranya Kementerian Pariwisata,
Kementerian Hukum dan Ham,8 dan dari Kementerian Agama pada tahun 2016.
Sayang pada 27 Maret 2018 izin dari Kementerian Agama dicabut gara-gara SBL
terbukti melakukan pelanggaran. 9
Belakangan diketahui bahwa SBL hanya mengantongi izin umrah dari
Kemenag, namun ternyata ia juga memberikan pelayanan haji kepada jamaahnya.
SBL juga menawarkan paket umrah seharga 18 juta dengan skema ponzi atau
money game dan menurut Polda Jabar, SBL gagal memberangkatkan jamaahnya
sebanyak 12.845 orang dengan total kerugian mencapai 300 Milyar.10
Setelah
beberapa bulan kasusnya ditangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bandung akhirnya Pimpinan SBL, Bapak H. Aom Juang Wibowo SN divonis
hukuman 2 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah.
Meskipun pada tiga tahun belakangan banyak PPIU yang gagal
memberangkatkan jamaahnya, namun hal ini tidak menyurutkan minat jamaah
7 A. Muchaddam Fahham, Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan
Penanganannya (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018), h. 15 8 http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html diakses pada 28 Februari 2019
9 https://tirto.id/izin-abu-tours-dan-tiga-travel-umrah-lainnya-dicabut-kemenag-cGPw,
diakses pada 28 Februari 2019 10
https://www.liputan6.com/news/read/3251837/jerat-maksimal-bos-travel-umrah-sbl,
diakses pada 28 Februari 2019
5
umrah untuk berkunjung ke Mekah. Otoritas Umum Statistik (GaStat) di Arab
Saudi merilis data statistik yang menunjukkan, bahwa sebanyak 19.079.306
jamaah menjalankan ibadah Umrah pada 2017. Laporan statistik tersebut
mengutip data yang tercatat di Kementerian Haji dan Umrah Saudi. Menurut
laporan tersebut, sebanyak 6.532.074 jamaah umrah datang dari luar Arab Saudi.
Sementara sebanyak 12.547.232 jamaah domestik (Saudi dan Non-Saudi)
melaksanakan Umrah tahun lalu. Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kerajaan
Arab Saudi sendiri menyebutkan, jumlah visa yang diterbitkan untuk umrah
mencapai 6,75 juta pada 2017. Jumlah ini tumbuh hampir 6% dibandingkan tahun
sebelumnya sebanyak 6,39 juta visa umrah yang diterbitkan. 11
Izin pendirian PPIU setidaknya terkait dengan 4 kementerian. Yakni
Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Pariwisata,
dan Kementerian Keuangan. Hal ini tertera dalam PMA pasal 5 Nomor 18 Tahun
2015 yang menyebut bahwa Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU) harus terlebih dahulu memeroleh izin operasional dari Direktur Jendral
atas nama Menteri. Di samping itu PPIU juga harus memenuhi beberapa syarat; a.
Pemilik dalam akta perusahaan warga negara Indonesia, beragama Islam dan tidak
sebagai PPIU lain; b. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan; c. Memiliki
izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang beroperasi
minimal dua tahun; d. Memiliki akta Notaris pendirian perseroan terbatas yang
disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Memiliki surat
keterangan domisili perusahaan; dan yang terakhir memiliki surat keterangan
terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan dan fotokopi
NPWP atas nama perusahaan.
Dari beberapa persoalan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana
PPIU yang telah gagal memberangkatkan jamaahnya dalam
mengimplementasikan PMA Nomor 18 Tahun 2015 dan apakah PMA revisi
Nomor 8 Tahun 2018 telah sesuai? Apakah PPIU tersebut telah menjalankan
peraturan perundang-undangan yang ada dengan tepat ataukah tidak? Apakah
justru PMA tersebut kurang ketat dan mengakibatkan banyaknya PPIU yang gagal
11
https://www.stats.gov.sa/en/news/255
6
memberangkatkan jamaahnya? Untuk itu judul skripsi yang ingin kami angkat di
sini adalah “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) No 8 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah oleh
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (Studi Kasus PT. Solusi
Balad Lumampah).”
B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dideskripsikan, maka dapat
diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:
a. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengatur biro perjalanan
umrah.
b. Beberapa hal yang diatur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) baik
tahun 2015 dan 2018 terkait dengan PPIU.
c. Fungsional Kementerian Agama dan Kementerian terkait dalam
melakukan pengawasan dan memberikan perizinan terhadap biro umrah.
d. Berkaitan dengan PPIU dalam menjalankan bisnisnya.
e. Berkaitan dengan PMA yang diimplementasikan oleh biro perjalanan
umrah.
f. Implementasi biro perjalanan umrah dan PMA dalam melindungi hak-hak
konsumen.
2. Pembatasan Masalah
Sebagaimana disebutkan di dalam identifikasi masalah di atas, terlihat
bahwa persoalan yang muncul dalam PPIU adalah terkait dua hal penting;
Pertama adalah implementasi PPIU terhadap PMA Nomor 18 Tahun 2015 dan
kedua adalah PMA Nomor 18 Tahun 2015 yang kurang mengikat bagi PPIU.
Oleh sebab itu, skripsi ini akan dibatasi kepada beberapa persoalan terkait PPIU
dan PMA Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana berikut:
a. Biro Perjalanan Umrah atau PPIU yang dicabut izinnya oleh Kementerian
Agama dalam hal ini adalah PT. Solusi Balad Lumampah.
7
b. PMA Nomor 18 Tahun 2015 dan sebagai perbandingan PMA Nomor 8
Tahun 2018.
3. Perumusan Masalah
Kasus PPIU bermasalah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagai
regulator, hal ini disebabkan karena bukan satu dua PPIU saja yang mengalami
hal ini, namun banyak sekali PPIU yang bermasalah. Ada banyak alasan mengapa
PPIU gagal memberangkatkan jamaahnya, di antaranya karena mereka tidak
menjalankan bisnis mereka sesuai aturan yang ada. Oleh sebab itu perlu adanya
analisis dan deskripsi mengenai problematika yang terjadi dalam bisnis umrah
semacam ini, utamanya yang menimpa PT. Solusi Balad Lumampah.
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan pokok
permasalahan dari penelitian ini sebagaimana berikut:
a. Bagaimana PT. Solusi Balad Lumampah mengimplementasikan PMA
Nomor 18 Tahun 2015?
b. Apakah PMA Nomor 8 Tahun 2018 efektif untuk mengontrol PPIU di
Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Disusunnya penelitian skripsi ini adalah untuk beberapa tujuan berikut:
1. Untuk menggambarkan dan menganalisis PMA Nomor 18 Tahun 2015
yang berlaku pada PPIU berkaitan dengan implementasi PMA tersebut
oleh para pelaku usaha umrah.
2. Untuk menguji dan menjelaskan terkait efektifitas PMA revisi Tahun 2018
dalam mengontrol PPIU ke depannya.
3. Untuk Memaparkan hasil analisis yang ada berkaitan dengan sinergitas
pemerintah dengan PPIU agar sesuai prinsip ekonomi yang berkeadilan.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini, diharapkan penelitian ini
dapat berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:
8
a. Penelitian ini diharapkan menambah wacana keilmuan baru pada progam
Syariah dan Hukum, khususnya berkaitan dengan biro perjalanan umrah.
b. Secara praktis penelitian ini dimungkinkan memberikan masukan kepada
lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas terkait untuk menelaah ulang
bagaimana regulasi tentang perjalanan umrah diimplementasikan.
c. Secara teori penelitian ini akan dapat mengungkap fakta dibalik kegagalan
PPIU dan dari sudut mana biro perjalanan umrah tersebut melanggar PMA
Nomor 18 Tahun 2015.
E. Tinjauan Kajian Terdahulu
Ada beberapa penelitian yang membahas persoalan yang hampir sama
dengan penelitian yang kami lakukan dengan beberapa perbedaan mendasar di
antaranya adalah:
Pertama, penelitian skripsi tahun 2014 yang berjudul “Studi Evaluasi
Penerapan Etika Bisnis Pada Biro perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus PT.
Arminareka Perdana)” disusun oleh Pramana Wijaya, mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsinya ia
mengungkapkan fakta bahwa Biro Perjalanan Haji dan Umrah tersebut PT.
Arminareka Perdana telah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku, hal ini
dikarenakan Biro ini telah menepati seluruh janji yang diberikan kepada
konsumen dan telah memenuhi semua aksioma dasar etika bisnis Islam. Penelitian
ini sendiri dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
menyertakan kuesioner kepada 30 responden. Sedikit berbeda dengan penelitian
kami, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi PPIU PT. Solusi Balad
Lumampah terhadap PMA Nomor 18 Tahun 2015.
Kedua, Jurnal yang dirilis oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
berjudul “Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan Penanganannya”
ditulis oleh A. Muchaddam Fahham. Tulisan ini merespon kasus yang sama yang
tengah dirisaukan oleh peneliti skripsi ini, di mana banyak sekali kegagalan yang
terjadi di kalangan PPIU dalam memberangkatkan jamaahnya. Dari hasil
kajiannya, Muchaddam Fahham menyebutkan bahwa masalah yang muncul
9
dalam penyelenggaraan ibadah umrah disebabkan oleh lemahnya regulasi dan
lemahnya pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. Oleh karena itu,
Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dan pengawasan
penyelenggaraan ibadah umrah. DPR RI perlu memastikan bahwa regulasi baru
penyelenggaraan ibadah umrah dalam bentuk Peraturan Menteri yang diterbitkan
oleh Kementerian Agama dapat segera diimplementasikan untuk menjamin
penyelengggaraan ibadah umrah yang lebih baik.12
Sedikit berbeda dengan yang diteliti oleh Muchaddam Fahham, skripsi
kami hendak mengukur sejauh mana keefektifan PMA terbaru 2018 yang disusun
oleh Kementerian Agama untuk mengatur PPIU dengan melihat secara spesifik
kasus yang menimpa PT. Solusi Balad Lumampah.
Ketiga, penelitian skripsi tahun 2015 yang berjudul “Manajemen
Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus di Sultan Agung Tour &
Travel Semarang)”. Skripsi ini disusun oleh Furqon Mukminin pada Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif sebagai metode analisis datanya. Dari dua pertanyaan yang
ingin diketahui oleh penulis, yakni: Bagaimana biro perjalanan Sultan Agung
Tour & Travel Semarang memberikan pelayanan haji dan umrah? Dan seperti apa
faktor yang mendukung dan menghambat dalam melaksanakan pelayanan untuk
ibadah haji dan umrah? Ditemukan jawaban bahwa biro ini memberikan
pelayanan yang baik dan sesuai, mereka memiliki komitmen untuk selalu bekerja
profesional dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada jamaah. Faktor yang
mendukung suksesnya biro perjalanan umrah ini adalah fasilitas mereka yang
memadai di antaranya hotel bintang 4 atau 5, unit dokter yang selalu siap sedia
dan adanya transportasi yang memadai. Adapun faktor penghambat di sini adalah
menu makanan yang tidak sesuai dengan keinginan jamaah dan penundaan
penerbangan karena faktor cuaca, hal ini memicu banyak komplain dari jamaah.
12
A. Muchaddam Fahham, Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan
Penanganannya, h. 13
10
Pada dasarnya skripsi ini tidak berkaitan langsung dengan apa yang kami
teliti, hanya saja latar belakang penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dengan
apa yang menjadi konsen kami. Penulis skripsi melihat bahwa banyak biro haji
dan umrah yang akhirnya gagal memberangkatkan jamaahnya sehingga
mengakibatkan kerugian bagi para jamaah diakibatkan oleh manajemen pelayanan
yang kurang profesional. Dalam kasus ini, ia merasa perlu untuk melihat
bagaimana manajemen yang ada dalam biro perjalanan travel haji dan umrah
tersebut.13
Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penulis skripsi, yang ingin
kami teliti adalah hukum bisnis yang dijalankan oleh PPIU yang gagal
memberangkatkan jamaahnya. Bagaimana fakta yang terjadi di lapangan yang
mengakibatkan perusahaan gagal. Dengan demikian sudah barang tentu studi
kasus yang kami ambil juga berbeda dengan apa yang ditulis oleh penulis skripsi
di atas.
Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fitria pada Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Kasim Riau yang berjudul “Strategi Travel Arminareka
Perdana Cabang Pekanbaru dalam Menarik Calon Jamaah Haji dan Umrah
Ditinjau dari Perspektif Islam.” Penulis skripsi ingin mengungkapkan bagaimana
biro haji dan umrah ini melakukan rekrutmen jamaah, apakah sesuai dengan
prinsip ekonomi Islam atau tidak? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Travel
Arminareka Perdana telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip
ekonomi syariah yang berkeadilan. Penelitian ini dilakukan dengan metode
induktif-kualitatif. Adapun data-datanya diperoleh melalui wawancara sebanyak
12 orang yang terkait dengan Travel ini, penulis juga melakukan studi
kepustakaan untuk memeroleh data terkait.
Yang dilakukan Fitria adalah melakukan analisis terhadap strategi
rekrutmen oleh salah satu biro haji dan umrah yang ada di Pekanbaru, apakah
strategi tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ekonomi Islam ataukah tidak.
Berbeda dengan yang dilakukan oleh Fitria, yang hendak kami lakukan adalah
meneliti biro haji dan umrah yang kedapatan bermasalah terkait bagaimana
13
Furqon Mukminin, Skripsi: Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah
(Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang), h. x
11
mereka menjalankan bisnisnya, apakah telah sesuai dengan hukum bisnis yang
berlaku ataukah tidak. Di samping itu, tentu saja studi kasus yang kami lakukan
akan berbeda mengingat biro perjalanan yang kami tunjuk adalah PT. Solusi
Balad Lumampah (SBL).
F. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran
Kerangka Pemikiran yang dipakai oleh peneliti adalah deskriptif analitis,
yakni dengan mengungkapkan secara menyeluruh beberapa persoalan dan data-
data yang didapat selanjutnya dilakukan analisis berkaitan dengan data-data
tersebut. Terdapat tiga model analisis data kualitatif. Pertama, penyajian data,
reduksi data dan penarikan kesimpulan.14
Berdasarkan nomenklatur judul skripsi ini, maka skripsi ini bisa
digolongkan kepada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
(normative law research) sendiri adalah penelitian yang menggunakan studi kasus
normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.
Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah
yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga
penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas
dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik
hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.15
Dari pengertian yang disampaikan oleh Abdul Kadir Muhammad terkait
penelitian hukum normatif di atas, maka tepat sekali untuk mengategorikan skripsi
yang berjudul “Implementasi PMA No 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)
(Studi Kasus PT. Solusi Balad Lumampah)” dalam penelitian hukum normatif.
Oleh sebab itu, landasan teori yang akan digunakan dalam menyusun teori ini
adalah deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian hukum normatif.
14
Ivanivic Agusta, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif” dimuat dalam
Academia.rdu, 2015, h. 10 15
Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, Cet. 1, 2004), hal. 52
12
Untuk memperdalam teori dalam skripsi ini, terdapat dua teori yang patut
dipertimbangkan. Pertama adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.
Menurut Soekanto, terdapat 5 hal yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai
efektivitas hukum.16
1. Faktor Hukum; Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada
kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan
keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan
suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya
nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu
permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas
utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum
tertulis saja.
2. Faktor Penegakan Hukum; Dalam berfungsinya hukum, mentalitas
atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting,
kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada
masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan
masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak
hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas
atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya
sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang
melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap
melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan
oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung; Faktor sarana atau fasilitas
pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut
Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja
dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat
16
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5
13
komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas
mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin
penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan
peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat; Penegak hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap
warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan; Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai
yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan
konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik
(sehingga 21 Ibid. Hal. 8 22 Ibid. Hal. 21 23 Ibid. Hal. 37 27 dituruti)
dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan
Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.
Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang
dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai
kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan
tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari
hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku
secara aktif.
Adapun teori selanjutnya yang patut dipertimbangkan adalah teori
Lawrence Friedman tentang Teori Sistem Hukum. Menurut Lawrence Meir
Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi
Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi
Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem
substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.
14
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam
sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru
yang mereka susun. Struktur hukum , yaitu kerangka bentuk yang permanen dari
sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur
terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang
diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga
mengenai penataan badan legislatif. Adapun budaya hukum dimaknai sebagai
suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dan yang terakhir adalah dampak
hukum, merupakan impact yang ditimbulkan dari adanya hukum.17
G. Metode Penelitian
Untuk memberikan gambaran terkait penelitian ini, peneliti akan
menjabarkan beberapa hal penting yang berhubungan dengan jenis penelitian,
sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan
digunakan, yaitu:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini ditulis dalam penelitian kualitatif18
. Dilihat dari sifatnya,
penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif-analisis dan analisis kritis.
Peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang berkaitan
dengan PPIU dilihat bagaimana mereka mengimplementasikan PMA Nomor 18
Tahun 2015. Setelah itu peneliti akan menganalisis hasil dari deskripsi yang
dilakukan untuk memeroleh gambaran utuh terkait problematika yang ada.
2. Sumber Penelitian
Sumber data dalam penelitian adalah subjek di mana suatu data itu
didapatkan. Ini terbagi ke dalam dua macam. Pertama adalah sumber data primer,
17
Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social
Science Perspective, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 33 18
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan fenomena
yang dialamai oleh pelaku atau subyek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, tindakan,
dan lain-lain. Dilakukan dengan cara holistik dan melalui penjelasan dalam bentuk verbal dan
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah. Lihat.
Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6
15
adalah data yang dijumpai langsung dari sumber pertama di lapangan.19
Yang
pertama adalah data hasil wawancara dengan mewawancarai pihak-pihak yang
terlibat langsung dengan PPIU yang dijadikan studi kasus. Kedua adalah
Peraturan Menteri Agama sebagai regulator baik PMA tahun 2015 atau PMA
tahun 2018.
Adapun sumber data sekunder adalah data yang didapat dari orang yang
meneliti dari beberapa sumber yang telah ada. Data ini biasanya sudah tersusun
dalam bentuk dokumen.20
Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa literatur,
seperti “Hukum Bisnis” karya Zaeni Asyhadi, “Hukum Keluarga, Pidana dan
Bisnis” karya Asep Saepudin Jahar, website Kementerian Agama, dan banyak lagi
yang lainnya.
3. Pengumpulan Data
Dalam hal ini metode pengumpulan data yang kami lakukan adalah
dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca dan
mengumpulkan literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan tema
yang diteliti.
Dalam kasus PT. Solusi Balad Lumampah, informasi terkait PPIU ini juga
didapatkan -kalau tidak dikatakan kebanyakan- dari beberapa media kenamaan di
Indonesia yang memberitakan PPIU ini, mulai dari awal mula ditersangkakan
sampai kemudian dijatuhkan vonis. Di samping itu, data-data digital lain yang
diperoleh dari website-website atau blog-blog yang berkaitan langsung dengan
PPIU ini juga akan menjadi sumber data yang akan kami gunakan. Meski
demikian, data primer fisik atau non-digital dari PT. Solusi Balad Lumampah
akan tetap menjadi data utama atau primer dalam penelitian ini.
Di samping itu pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara yaitu
percakapan antara dua pihak dengan maksud dan tujuan tertentu.21
Wawancara
dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk langsung mendapatkan
informasi yang akurat berkaitan dengan tema yang tengah diteliti, baik itu
19
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grafindo, 1998), h. 84 20
Iqbal Hasan, Analisis Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 84 21
Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 135
16
wawancara dari pihak korban, penyelenggara usaha, maupun dari pihak berwajib
yang menangani kasus ini.
H. Sistematika Penelitian
Penulisan skripsi ini, akan kami susun dalam lima bab. Masing-masingnya
akan kami jabarkan secara sederhana sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan menguraikan sub-sub
bahasan yang terdiri dari poin-poin yang telah kami paparkan dalam proposal ini.
Antara lain adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, dan seterusnya. Bab
ini sangat urgen karena sebab ia medeskripsikan gambaran awal kepada pembaca
tentang keseluruhan isi pada bab-bab berikutnya termasuk pendekatan, serta
tujuan yang ingin dicapai berikut manfaat yang akan diraih dalam penelitian.
Bab kedua berisi tentang landasan teori: Pertama, PMA Nomor 18 Tahun
2015, tafsiran dan implementasinya; Kedua PMA Nomor 8 Tahun 2018 terkait
tafsiran dan implementasinya. Kemudian kajian pustaka dan kerangka berfikir.
Bab ketiga berisi gambaran umum perusahaan: Pertama, tentang sejarah
perusahaan; Kedua tentang operasional usaha, mulai dari struktur hingga izin
usaha; Ketiga, tentang manajamene perusahaan meliputi manajemen bisnis,
rekrutmen dan pelayanan.
Bab keempat berisi data dan temuan penelitian yakni tentang PPIU dalam
kaitannya menjalankan PMA Nomor 18 Tahun 2015. Pertama Analisis
Implementasi PPIU terhadap PMA Nomor 18 Tahun 2015. Kedua, Kekurangan
dan Kelebihan PMA Nomor 18 Tahun 2015; Ketiga kekurangan dan Kelebihan
PMA Nomor 8 Tahun 2018. Dan pembahasan yang berisi rekomendasi dari hasil
penelitian; rekomendasi untuk PMA Nomor 8 Tahun 2018.
Bab kelima berisi penutup yang meliputi simpulan, implikasi dan saran.
17
BAB II
HUKUM BISNIS PPIU, PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 18
TAHUN 2015 DAN NOMOR 8 TAHUN 2018
1. Tentang Hukum Bisnis PPIU
Haji dan umrah adalah ibadah umat Islam yang terhitung mahal, itu
sebabnya maka Allah SWT hanya mensyaratkan orang-orang yang mampu saja
untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah āli „Imrān (97)
berikut:
لع يبت حج ٱنلهاس ولله تطاع من ٱلب ومن كفر فإنه ٱسب إلبه سبيلا غن عن ٱلله
٩٧ ٱلبعلمي
“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa
mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
Karena ibadah ini termasuk mahal dan memiliki prospek bisnis yang
besar, maka banyak travel umrah yang eksis dan menjamur di Indonesia. Dan
pemerintah merasa perlu untuk membuat seperangkat aturan terkait hal ini, untuk
mengatur dan mengawasi.
Seperangkat aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 13 Tahun
2008 tentang penyelenggaraan Haji serta perubahannya melalui Undang-undang
No. 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2012 tentang Usaha
Perasuransian dan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) No 8 tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah serta aturan-aturan lain
semisal Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) yang dapat memperkuat penyelengga-raan perjalanan haji dan umrah
tersebut. Semua aturan tersebut dijelaskan melalui PMA Nomor 18 Tahun 2015
dan PMA Nomor 8 Tahun 2018.22
22
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, (Bandung: Jurnal al-Syariah, Vol 20, Nomor 1, 2018), h. 1
18
Dalam salah satu prolog dari hukum rakyat Franka Salis, lex Salica (kira-
kira 500 tahun sebelum masehi) menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah
mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Apa
yang disebut dengan tertib hukum disebut dengan damai (vrede). Keputusan
hakim disebut dengan vredeban, kejahatan berarti pelanggaran perdamaian
(vredebreuk), penjahat dinyatakan tidak damai (vredeloos), yaitu dikeluarkan dari
perlindungan hukum.23
Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan
melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan,
kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya agar tidak merugi.
Kepentingan-kepentingan manusia, baik perseorangan ataupun golongan
berbeda-beda satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini akan mengakibatkan
pertikaian atau bahkan menimbulkan peperangan jika hukum tidak bertindak
sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum
mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan
secara teliti dan seimbang antara satu dengan lainnya. Tujuan damai yang ingin
dicapai oleh hukum tidak akan terwujud jika hukum tidak berlaku adil bagi
kepentingan manusia. Adil dalam artian terdapat keseimbangan antara
kepentingan-kepentingan yang dilindungi dan sejauh mana orang mendapatkan
bagian yang layak untuk mereka.24
Aristoteles beberapa abad silam pernah menyinggung tentang keadilan
dalam karyanya “Rhetorica”. Menurutnya keadilan terbagi ke dalam dua macam,
keadilan distributif dan keadilan komutatif.25
Keadilan distributif adalah keadilan
yang memberikan tiap-tiap orang jatah menurut jasanya, ia tidak menuntut supaya
tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan
melainkan persebandingan. Seperti jabatan menteri yang diberikan dalam undang-
undang dasar Belanda yang didasarkan atas jasa-jasa dan kepatutan untuk
23
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: PT. Kresna
Prima Persada, 2009), h. 10-11 24
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, h. 11 25
Hikmahanto Juwana, Teori Hukum, (UI: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, t.th.),
h. 46
19
memerolehnya. Dalam pengertian tidak semua orang layak menerimanya. Sama
halnya dengan UUD 1945 pasal 6 yang mengatur pencalonan presiden dan wakil
presiden, memang seluruh WNI yang lahir di Indonesia berhak mencalonkan diri,
namun dengan kualifikasi yang juga ditetapkan oleh Undang-Undang.26
Itu
artinya tidak seluruh WNI layak untuk mencalonkan diri sebagai capres-cawapres,
hanya yang memenuhi syarat saja yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.
Kedua adalah keadilan komutatif, menurut Aristoteles keadilan ini
memberikan hak kepada semua orang dengan bagian yang sama banyaknya tidak
melihat kepada jasa-jasa perseorangan. Hal ini memegang peranan dalam tukar-
menukar, pertukaran barang dan jasa di mana prinspi keadilan yang dibangun
adalah persamaan.27
Beberapa tahun ini bisnis yang menghebohkan dengan banyaknya
kegagalan dalam perjalanan bisnisnya adalah travel umrah28
atau yang dalam
bahasa hukumnya disebut dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
(PPIU). Menurut Zaeny Asyhadi mengutip pendapat Richard Burton, kegiatan
bisnis29
memiliki pengertian sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang
26
Bunyi dari pasal 6 Undang-Undang 1945 adalah: 1) Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan
Wakil Presiden; 2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut
dengan undang-undang. Lihat Salinan PDF, Undang-Undang Dasar 1995, h. 2 27
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, h. 12 28
Pada tahun 2018 saja, media online yang memberitakan tentang banyaknya kegagalan
PPIU cukup banyak dan masif. Beberapa media yang memberitakan kegagalan sejumlah PPIU
adalah tirto.id, cnbcindonesia.com, liputan6.com, detik.com, merdeka.com, republika.co.id,
bbc.com, belum lagi situs-situs resmi kementerian agama dan jurnal-jurnal peneliatian. Hal ini
membuktikan bahwa bisnis PPIU tengah ramai diperbincangkan. Dan di antara PPIU yang collaps
adalah First Travel, Abu Tour, SBL (Solusi Balad Lumampah), Rhaudhah Kharisma Wisata,
Maktour Tour & Travel dan beberapa travel umrah lainya. lihat juga
https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu
diakses pada pada 21 Oktober 2018 29
Dalam ilmu hukum, istilah bisnis mulanya tidak begitu populer dibandingkan dengan
hukum dagang dan hukum perusahaan. Namun belakangan hukum bisnis lebih dikenal
dibandingkan dengan hukum dagang maupun hukum perusahaan. Hal ini dipicu oleh lahirnya
istilah bisnis yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ini disebut dengan business
yang berarti a usually commercial or mercantile activity engaged in as a means of livelihood
(sebuah kebiasaan berniaga atau aktivitas perdagangan sebagai alat untuk mencari mata
pencaharian) atau bisa juga diartikan sebagai a commercial or sometimes an industrial enterprises
(sebuah perniagaan atau kadangkala sebuah usaha industri). Kata bisnis tersebut sangat perkasa
dengan bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, yang mau tidak mau berdampak kepada
20
atau badan usaha secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan
mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk
diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Pengertian ini dapat dibedakan ke dalam tiga bidang. Pertama, usaha dalam arti
kegiatan perdagangan (commerce); kedua, usaha dalam arti kegiatan industri; dan
ketiga usaha dalam arti melaksanakan jasa-jasa (service).30
Ketiga-tiganya
memiliki titik temu yang sama, yakni usaha yang dilakukan untuk memeroleh
keuntungan baik dari pihak orang yang melakukan bisnis maupun konsumen
sebagai orang yang menerima barang atau jasa.
Penyelenggaraan Ibadah Umrah sendiri bisa dikategorikan sebagai bisnis
yang dilakukan dengan melaksanakan usaha dalam arti memberikan jasa-jasa
(service) sebagaimana pengertian ketiga Richard Burton di atas. Pada dasarnya
bisnis ini sangat menggiurkan dengan banyaknya jamaah umrah yang
diberangkatkan di setiap tahunnya. Dikutip dari republika.com hasil wawancara
dengan Kasubdit Pemantauan, Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kementerian
Agama RI, Nur Alya Fitra, bahwa tahun 2018 Kementerian Agama mencatat
sebanyak 1,1 juta penduduk Indonesia menjalankan ibadah umrah. Jumlah jamaah
umrah tersebut diprediksi mengalami peningkatan, hal itu dipengaruhi beberapa
faktor:31
Pertama, taraf hidup masyarakat khususnya umat Islam di tanah air sudah
semakin membaik.
Kedua, antrean berangkat berhaji sangat panjang, sehingga salah satu
alternatif yakni melaksanakan ibadah umrah di tanah suci atau ke Baitullah di
Makkah.
Dengan banyaknya PPIU di Indonesia, maka pemerintah Indonesia yang
merupakan negara hukum, sejauh ini telah membuat aturan untuk mengawasi dan
menertibkan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberikan
bertambahnya kosa kata dan istilah yang mesti diadopsi oleh seluruh masyarakat dunia, terutama
Indonesia. Lihat. www.merriam-webster.com/dictionary/businnes diakses pada 23 Oktober 2018 30
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012), h. 29 31
https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/12/18/pjxy9w320-
jamaah-umrah-2018-11-juta-orang-2019-diprediksi-bertambah, diakses pada 24, Maret 2019
21
kenyamanan dan keamanan bagi masayarakat. Hal tersebut tertuang dalam
Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji serta
perubahannya melalui Undang-undang No. 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah
No 79 tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Menteri Agama
(PMA) No 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah serta
aturan-aturan lain semisal Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) yang dapat memperkuat penyelenggaraan perjalanan haji dan
umrah tersebut.32
Menurut PMA Nomor 18 Tahun 2015, Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PMA agar
memperoleh izin usaha dari Kementerian Agama. Syarat tersebut dijelaskan
dalam pasal 5, sebagaimana berikut:33
a. Pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;
b. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
c. Memiki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat
yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
d. Memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan atau
perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang keagamaan
atau perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah
setempat yang masih berlaku;
f. Memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
32
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 49 33
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 3
22
g. Memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun
terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal
Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
h. Memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah
provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang
masih berlaku;
i. Memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri
berita acara peninjauan lapangan; dan
j. Menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro
Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan atau Bank Umum
Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Melalui PMA Nomor 18 Tahun 2015 di atas dapat diketahui bahwa untuk
mendapatkan izin usaha penyelenggaraan ibadah umrah setidaknya PPIU harus
memeroleh izin dari 4 Kementerian, antara lain Kementerian Pariwisata,
Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama
sendiri.
Di samping izin usaha, terdapat mekanisme perlindungan konsumen yang
telah disediakan oleh Pemerintah berkaitan dengan Perjalanan Ibadah Umrah.
Dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 Pasal 10 dijelaskan kewajiban yang harus
diberikan oleh PPIU kepada calon jamaah umrah. Di antaranya adalah bimbingan
umrah, akomodasi, konsumsi, kesehatan, perlindungan dan administrasi serta
dokumentasi. Dalam PMA yang sama juga ditetapkan sanksi jika beberapa
ketetapan dilanggar. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi kedua belah
pihak agar tidak terjadi wanprestasi.34
Adapun sanksi kegagalan
memberangkatkan jamaah umrah ke Arab Saudi adalah sanksi administratif
berupa pencabutan izin penyelenggaraan. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal
69 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
34
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 10
23
pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan.35
Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUPK, perlindungan konsumen merupakan
semua bentuk upaya yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum guna
memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum mewakili semua
upaya untuk pemberdayaan konsumen guna memperoleh atau menentukan pilihan
atas barang dan atau jasa sesuai kebutuhannya, serta mencoba membela dan
mempertahankan hak-haknya jika dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia
kebutuhan konsumen. Penerapan ketentuan tersebut antara lain dapat dilihat pada
pengaturan tentang kepariwisataan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2009,
dalam Pasal 20 Huruf c menyampaikan bahwa setiap wisatawan (ed. Sebagai
pengguna jasa) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan
keamanan.36
Saat ini perlindungan konsumen sangat diperhatikan oleh masyarakat,
khusus-nya jemaah umrah dan haji yang resah akan Penyelenggara Ibadah Umrah
yang belum memberikan pelayanan terbaik bagi jemaahnya. Pemberian
perlindungan hukum terhadap masyarakat terbagi menjadi dua hal, yaitu:37
a. Adanya perlindungan Hukum Preventif, adalah sebuah bentuk
perlindungan yang mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan
keberatan atau menyampatkan masukan ide, sebelum keputusan dari pemerintah
berbentuk definitive (sudah pasti).
b. Bentuk perlindungan hukum Represif, maksudnya sebuah perlindungan
hukum untuk jadikan cara menyelesaikan sengketa.
Memahami hukum bisnis tidak hanya dari segi legal standing saja, tetapi
harus juga diperhatikan etika bisnis38
sebagai basis moral pelaku usaha. Dalam
35
Salinan PDF, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, h. 34 36
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 50 37
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009) h. 41 38
Menurut Faisal Badroen, etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang
baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam
24
Islam, etika bisnis yang dianggap mampu mendorong suksesnya sebuah usaha
adalah keesaan Allah (tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free
will), tanggung jawab (responsibility) dan kebajikan (ihsan).39
Tauhid dimaksudkan agar seseorang yang tengah menjalankan bisnis
memiliki relasi langsung dengan Tuhannya secara vertikal, merasa selalu diawasi
dan terus memiliki etika atau moril dalam menjalankan bisnisnya. Kedua adalah
keseimbangan, dimaksudkan bahwa dalam menjalankan bisnis seyogyanya
menjaga keseimbangan dalam bisnisnya, tidak kurang dan tidak lebih dalam
berbelanja dan bernegosiasi, selain dua hal tersebut seorang bisnismen juga harus
memiliki dan memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak, demikian pula
dengan tanggung jawab dan kebajikan dalam arti selalu mengutamakan kebajikan
di dalam berbisnis.
2. Tentang PMA Nomor 18 Tahun 2015
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015 sangat penting
untuk dikaji dalam skripsi ini. Hal ini disebabkan karena PMA terbaru yang
diberlakukan sebelum akhirnya banyak PPIU yang gagal memberangkatkan
jamaahnya tidak lain adalah PMA Nomor 18 Tahun 2015.
Kegagalan PPIU pertama pada beberapa tahun belakangan ini diawali oleh
PT. First Travel. Tepatnya pada tahun 2017 silam. Untuk pertama kalinya sejak
berdiri pada tahun 2009, pada 28 Maret 2017 First Travel kedapatan gagal
memberangkatkan jamaahnya ke tanah suci. Kementerian Agama kemudian
melakukan upaya klarifikasi, investigasi, advokasi hingga mediasi kepada kedua
belah pihak, yakni pemiliki PPIU dan jamaah sebagai konsumen. Sebanyak 600
jamaah dari Jawa Timur saat itu mengadu ke DPR karena terlantar di Jakarta dan
arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus
komitemen dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan
bisnisnya dengan selamat. Lihat. Faisal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2006), h. 13 39
Syeb Nawab Haider Naqvy, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan
Muhammad Ufuq al-Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 35
25
tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci.40
Pada 3 Agustus di tahun yang sama
akhirnya Kementerian Agama melayangkan surat kepada PT. First Travel berupa
pencabutan izin usaha. Pencabutan izin dilakukan karena PT First Anugerah
Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.41
Entah
kebetulan ataukah tidak pasca jatuhnya First Travel, banyak sekali PPIU lain yang
mengalami hal yang sama, seperti Abu Tour, SBL (Solusi Balad Lumampah),
Rhaudhah Kharisma Wisata, Maktour Tour & Travel, Nazaret Tour and Travel
dan beberapa PPIU lainya.
Sebelum PMA Nomor 18 Tahun 2015 ini muncul, Pemerintah telah
banyak membuat peraturan untuk mengatur persoalan haji dan umrah, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji serta perubahannya
melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79
tahun 2012 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-undang No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Peraturan Menteri Agama ini adalah bentuk dari tindak lajut dari peraturan
perundang-undangan yang mengharuskan Menteri Agama membuat peraturan
lanjutan yang mengatur PPIU. Disebutkan dalam halaman pertama PMA Nomor
18 Tahun 2015:
40
Lihat https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-tumbangnya-first-travel,
diakses pada 25 Maret 2019 41
Dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa PPIU
dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:
a. gagal berangkat ke Arab Saudi;
b. melanggar masa berlaku visa; atau
c. terancam keamanan dan keselamatannya.
Sanksi yang dikenakan karena melanggar pasal 65di atas, berupa sanksi administratif,
yakni pencabutan izin penyelenggaraan PPIU sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 dalam PP
yang sama. Lihat https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-tumbangnya-first-travel, diakses
pada 25 Maret 2019; lihat juga Salinan PDF, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji, h. 34
26
“Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama
tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.”42
Di antara seluruh undang-undang yang ada sebelumnya, PMA Nomor 18
Tahun 2015 adalah yang paling spesifik dan independen membahas soal
penyelengggara ibadah umrah. Sebelumnya ia digabungkan dengan undang-
undang haji dan kurang spesifik mengatur PPIU sebagai penyelenggara.
PMA Nomor 18 Tahun 2015 ditetapkan pada 10 Maret 2015 yang ditanda-
tangani oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dan disahkan oleh
Menteri Hukum dan Ham Yasonna H. Laoly. Ada beberapa poin pokok yang
disampaikan dalam PMA ini. Pada bab pertama berisi tentang ketentuan umum,
bab kedua berisi tentang penyelenggara perjalanan ibadah umrah, bab ketiga berisi
tentang pendaftaran dan pelayanan, keempat berisi tentang pelaporan, kelima
berisi tentang pengawasan dan pengendalian, keenam pembinaan, ketujuh
akreditasi, kedelapan tata cara pengenaan sanksi, dan yang terakhir adalah
penutup.43
Di antaranya adalah terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh PPIU
dalam melayani calon jamaah umrah. Kewajiban PPIU ini dituangkan dalam pasal
10, sebagaimana berikut:
PPIU wajib memberikan pelayanan:44
a. Bimbingan Ibadah Umrah;
b. Transportasi Jemaah Umrah;
c. Akomodasi dan konsumsi;
42
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 1 43
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 1-11 44
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 5
27
d. Kesehatan Jemaah Umrah;
e. Perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan
f. Administrasi dan dokumentasi umrah.
Dalam pasal 10 ini ada beberapa hal spesifik yang diatur oleh pemerintah
seperti keharusan PPIU menyediakan paling rendahnya hotel bintang 3 bagi
jamaah umrah, keharusan PPIU memberikan asuransi jiwa, kesehatan dan
kecelakaan bagi jamaahnya, serta beberapa dokumen terkait perjalanan umrah.45
Bab yang paling inti dan menjadi persoalan utama adalah terkait
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PPIU
legal maupun ilegal. Hal ini tertuang dalam pasal 20 yang berbunyi:46
(1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan
terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah,
ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan
perundangundangan.
(3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, instansi
pemerintah/lembaga terkait.
(4) Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah
dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan Jemaah
di Arab Saudi.
Dari empat poin di atas jelas bahwa pemerintah dalam hal ini adalah
Dirjen atas nama Menteri melakukan pengawasan terhadap PPIU yang beroperasi
di Indonesia. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap rencana
perjalanan, kegiatan operasional pelayanan jemaah, ketaatan dan atau penertiban
terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
Adapun poin pengendalian PPIU oleh pemerintah tertuang dalam pasal 21,
yang berbunyi:47
45
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 7 46
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 8 47
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 8
28
(1) Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
terhadap operasional penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah di Tanah
Air dan Arab Saudi.
(2) Pengendalian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah meliputi
kepemilikan, domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, sarana
dan prasarana, serta kinerja pelayanan kepada Jemaah.
(3) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan
dan/atau dalam bentuk lainnya.
(4) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pemerintah pada pasal 21 juga menjelaskan terkait wewenang mereka
untuk melakukan pengendalian terhadap PPIU berkaitan dengan kepemilikan,
domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, sarana dan prasarana, serta
kinerja pelayanan kepada Jemaah. Adapun mekanisme pengendalian bisa
dilakukan dengan penangguhan atau moratorium perizinan atau dalam bentuk lain
sebagaimana tertuang dalam pasal 21.
3. Tentang PMA Nomor 8 Tahun 2018
Kemunculan PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini disinyalir beberapa pihak
adalah respon cepat dari kebocoran PPIU beberapa tahun belakangan. Hal ini
membuat pemerintah mengeluarkan regulasi yang lebih ketat untuk menekan
resiko yang lebih besar di kemudian hari.
Kegentingan yang terjadi dalam tiga tahun belakangan terkait banyaknya
kegagalan pemberangkatan jamaah umrah membuat komisi VIII DPR RI pada
April 2018 mendorong Menteri Agama untuk menyampaikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) serta data maupun dokumen yang terkait pengawasan
Penyelenggara Perjalalanan Ibadah Umrah (PPIU) secara kronologi dua tahun
terakhir. Selain SOP, kesimpulan lain dalam raker tersebut adalah Komisi VIII
DPR RI memandang perlu mendalami PMA nomor 8 tahun 2018 tentang PPIU.
29
DPR RI juga memandang perlu dilakukan audit kinerja pengawasan umrah pada
Kementerian Agama oleh BPK RI.48
Shihabuddin Mukhlis menyebut dalam jurnal penelitiannya bahwa
peraturan baru Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tahun 2018 yakni
Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 adalah bentuk Revisi Peraturan
Menteri Agama No.18 Tahun 2015.49
Beberapa hal fundamental yang menjadi revisi dalam PMA Nomor 8
Tahun 2018 terhadap PMA Nomor 18 Tahun 2015 sebagaimana disebutkan oleh
Muchaddam Fahham adalah mengatur tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Umrah (BPIU) Referensi, yaitu biaya rujukan dalam penyelenggaraan ibadah
umrah. BPIU Refensi ini ditetapkan oleh Menteri Agama secara berkala. Jika
PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU tersebut wajib
melaporkan secara tertulis kepada pemerintah, yakni Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Selain itu, PMA tersebut juga mengatur
kewajiban PPIU untuk memberangkatkan jemaah umrah paling lambat 6 bulan
setelah jemaah mendaftar sebagai jemaah umrah. Pengaturan lain adalah
mengenai kewajiban PPIU untuk melaporkan jemaah yang telah terdaftar kepada
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui sistem
pelaporan elektronik.50
Secara berurutan PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini berisikan beberapa bab,
yang pertama adalah terkait ketentuan umum, kedua adalah penyelenggara ibadah
umrah, ketiga tentang biaya perjalanan umrah, keempat adalah pendaftaran dan
pembatalan, kelima adalah pelayanan, keenam penyelenggara perjalanan ibadah
umrah sebagai provider visa, ketujuh tentang penanganan pengaduan jamaah,
kedelapan tentang pengawasan dan pengendalian, kesembilan tentang pembinaan,
kesepuluh tentang akreditasi, kesebelas tentang tata cara pengenaan sanksi
48
Lihat https://kemenag.go.id/berita/read/507483, diakses pada 25 Maret 2019. 49
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 55 50
A. Muchaddam Fahham, Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan
Penanganannya, h. 15
30
administratif, kedua belas ketentuan peralihan dan ketiga belas ketentuan penutup.
PMA ini kemudian ditanda tangani oleh Menteri Agama, Lukman Hakim
Saifuddin pada 13 Maret 2018 dan disahkan Direktur Jendral Peraturan
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Widodo Ekatjahjana.51
Dasar Hukum PMA ini sebagaimana disebutkan dalam bagian menimbang
adalah sebagai tindak lanjut dari melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
serta Pasal 57 ayat (2) huruf f dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama
tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Yang menjadi spotlight dari PMA ini adalah pada bagian Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) sebagai rujukan, PMA tersebut
berbunyi:52
Pasal 9
(1) PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang
diberikan.
(2) BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
(3) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 10
(1) Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala sebagai pedoman
penetapan BPIU.
(2) Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU Referensi, PPIU wajib
melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
51 Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 1-26 52
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 7
31
(3) Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktur Jenderal meminta penjelasan.
Di samping itu ada mekanisme lain dari PMA ini untuk menekan skema
ponzi yang disinyalir menjadi penyebab kegagalan PPIU, yakni:
Pasal 12
PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU
yang berasal dari dana talangan.
Selain beberapa hal ini banyak lagi PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini yang
memberikan peraturan lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya.
Dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini pemerintah menetapkan sanksi bagi
PPIU yang melanggar pasal 24 dan 25 akan dikenakan sanksi pencabutan izin
penyelenggaraan ibadah umrah, sebagaimana tertulis:
PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.53
Adapun Pasal 25 yang dimaksud adalah larangan bagi PPIU untuk
melakukan beberapa hal, seperti gagal memberangkatkan jamaah umrah ke Arab
Saudi, melanggar masa berlaku visa, dan membuat jamaah terancam keamanan
dan keselamatannya.
Dalam Pasal 41 Ayat ke-7 terdapat mekanisme perlindungan bagi
konsumen, yakni pengembalian dana BPIU kepada jamaah, sebagaimana tertulis:
Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib
mengembalikan BPIU kepada Jemaah.54
Dengan adanya Pasal ke-41 Ayat ke-7 ini setidaknya, calon jamaah umrah
merasa aman dengan PPIU, karen hak-hak mereka telah dijamin oleh Pemerintah.
53
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 21 54
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 22
32
BAB III
PROFIL PERUSAHAAN
1. Sejarah Berdirinya PT. Solusi Balad Lumampah
PT. Solusi Balad Lumampah adalah perusahaan yang bergerak di bidang
penyelenggaraan Umrah. Perusahaan ini menawarkan banyak hal kepada
jamaahnya, mulai dari kemudahan pendaftaran, pilihan pembayaran, dan
membantu kesejahteraan jamaah, dengan sebuah konsep inovatif yang
digabungkan dengan teknologi E-Commerce.55
Solusi Balad Lumampah diinisiasi untuk didirikan pada tahun 2011 di
Bandung oleh beberapa orang di antaranya adalah Aom Juang Wibowo SN, Eri
Ramdani dan Ronnie Kustiawan, S.Pd.56
Dalam keterangan lain, sebagaimana
dikutip oleh portal berita kumparan menyebut bahwa mereka resmi berdiri pada
2012 dengan akte Nomor 35, Tanggal 24 Juli 2012 di Notaris Muchlis Patahna,
SH., MKn.57
Direktur utama yang mengawal PT. Solusi Balad Lumampah adalah
Aom Juang Wibowo. Sayang di bawah kepemimpinannya, PT. Solusi Balad
Lumampah (SBL) dibubarkan oleh pemerintah dan izinnya dicabut oleh
Kementerian Agama.
Dalam perjalanannya dan seiring berkembangnya perusahaan, Solusi Balad
Lumampah berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan
memberikan kemudahan bagi masyarakat luas calon jamaah. Perlahan tapi pasti
mereka mendirikan kantor pusat SBL di Bandung yang beralamatkan di Wisma
Bumiputra, 6th Floor, Suite 602 Jl. Asia Afrika 141-149 Bandung, Jawa Barat.58
SBL juga membangun banyak cabang di seluruh daerah di Indonesia. Seperti
Garut, Makassar, Bekasi, Bogor, Jakarta, Cirebon, Tangerang, Lamongan, dan
banyak lagi yang lainnya yang berada di beberapa wilayah di indonesia. Mulanya,
sebagaimana dilaporkan oleh kepala cabang PT. Solusi Balad Lumampah
55
https://sblmanadoblog.wordpress.com/2017/10/16/profil-sbl/ diakses pada 7 Maret
2019 56
http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html diakses pada 28 Februari 2019 57
https://kumparan.com/@kumparannews/mengenal-4-agen-umrah-yang-izinnya-
dicabut-kemenag diakses pada 7 Maret 2019 58
http://tabungumroh-sbl.blogspot.com/2015/02/profil-perusahaan-sbl.html diakses pada
8 Maret 2019
33
Makassar, mereka menerima teguran dari pemerintah pada 2016 disebabkan
karena cabang SBL tersebut belum memeroleh izin resmi dari Kementerian
Agama.59
Namun setelah diurus oleh SBL pusat, akhirnya mereka resmi
memeroleh izin dari kementerian Agama RI dengan Nomor 561 Tahun 2016.60
Hal ini menunjukkan fakta bahwa SBL telah membangun cabangnya di berbagai
daerah di Indonesia tanpa memeroleh izin dari kementerian Agama sebelumnya,
dan hal ini luput dari pengawasan pemerintah.
Sejak penulis menulis skripsi ini, hampir seluruh akun resmi PT. Solusi Balad
Lumampah telah di-banned dan tidak lagi ditemukan di internet, baik melalui
akun medsos maupun melalui situs web SBL. Hanya beberapa saja yang dapat
ditemukan. Namun terdapat portal berita liputan6.com berhasil mengumpulkan
beberapa data terkait PT. SBL dan pemiliknya, Aom Juang Wibowo. Berikut
adalah hasil penelusuran liputan6.com melalui akun resmi SBL sebelum dia
ditutup.61
Dikutip dari laman resmi PT SBL di Jakarta, Jumat (2/2/2018),
perusahaan jasa travel umrah dan haji ini didirikan oleh Aom Juang
Wibowo pada 2011. SBL yang berbasis di Bandung ini mengklaim telah
mampu memberangkatkan sekitar 6.000 jemaah dari berbagai wilayah di
Indonesia.
Sedangkan dalam akun facebook Aom Juang Wibowo, liputan6.com
memberikan gambaran terkait pemiliki atau direktur utama dari PT. Solusi Balad
Lumampah sebagaimana berikut:62
Terungkap dalam akun Facebook Aom Juang, hanya sedikit informasi
yang diumbar. Pria ini pernah belajar di Universitas Padjajaran, Bandung
dan mengecap pendidikan di bangku SMA Pasundan 1, Bandung. Aom
Juang pun menetap di Kota Kembang. Ungahan terakhir dikirimkan pada
6 April 2016. Paling mencolok adalah foto profil yang terpampang di
akunnya. Aom berpose menghadap kamera dan duduk di kursi kemudi
59
https://haji.kemenag.go.id/v3/content/takut-ditindak-polisi-solusi-balad-lumampah-
janji-bongkar-plang diakses pada 8 Maret 2019 60
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3251429/top-3-profil-aom-juang-bos-pt-sbl-
tersangka-penipuan-umrah diakses pada 8 Maret 2019 61
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250513/profil-aom-juang-wibowo-bos-pt-sbl-
tersangka-penipuan-umrah diakses pada 8 Maret 2019 62
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250513/profil-aom-juang-wibowo-bos-pt-sbl-
tersangka-penipuan-umrah diakses pada 8 Maret 2019
34
mobil Ferrari merah dengan menyilangkan kaki. Foto lainnya, dia
berpose duduk di kap mobil Porsche. Mobil tersebut berwarna kuning
kehijauan dengan garis hitam di tengah kapnya. Aom juga mengambil
foto kedua mobil yang diduga miliknya itu dari dalam garasi. Ditelusuri
lebih jauh, akun Facebook atas nama Aom Juang bukan hanya satu. Ada
lagi Aom Juang (Ahonk Djuang) dengan memajang foto profil yang
sama, duduk di tunggangan mewah Porsche-nya. Akun ini menampilkan
unggahan terakhir sang Direktur pada 17 Agustus 2017. Postingan juga
didominasi perjalanannya ke Tanah Suci.
2. Struktur Perusahaan, Operasional, dan Izin Usaha
Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa PT. Solusi
Balad Lumampah63
berkantor pusat di Bandung dan memiliki banyak cabang di
hampir seluruh wilayah di Indonesia. Direktur utama yang menjabat sampai
akhirnya perusahaan PPIU ini dibubarkan adalah Aom Juang Wibowo. Secara
struktur, berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Ham tahun 2014, Aom Juang
Wibowo menjabat sebagai Direktur PT. SBL, Endang Kusmawati Sastra Ningrat
sebagai Komisaris, dan Vella Lestari Diallin Kurnia sebagai Komisaris Utama.64
Adapun kantor pusat PT. Solusi Balad Lumampah sebagaimana surat keterangan
domisili perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah
berada di Wisma Bumi Putera, Lantai 7, Suite 707, Jalan Asia Afrik, Nomor 141-
142, Bandung, Jawa Barat.65
PPIU SBL sendiri telah mendapatkan izin berbisnis menyelenggarakan
perjalanan ibadah umrah dari banyak kementerian, di antaranya Kementerian
Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham,66
dan dari
Kementerian Agama pada tahun 2016.67
Hal ini telah sesuai dengan Izin pendirian
PPIU setidaknya terkait dengan 4 kementerian. Yakni Kementerian Agama,
Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian
63
Status PT yang didapat oleh SBL menunjukkan bahwa SBL telah berbadan hukum
setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian Hukum dan Ham dan telah memenuhi syarat-
syarat lain seperti modal dasar sebesar 50 juta rupiah sebagaimana yang telah diatur dalam
undang-undang. Lihat Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 39-41 64
Lihat lampiran halaman terakhir. 65
Lihat lampiran halaman terakhir. 66
http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html diakses pada 28 Februari 2019 67
https://tirto.id/izin-abu-tours-dan-tiga-travel-umrah-lainnya-dicabut-kemenag-cGPw,
diakses pada 28 Februari 2019
35
Keuangan. Hal ini tertera dalam PMA pasal 5 Nomor 18 Tahun 2015 yang
menyebut bahwa Pendirian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus
terlebih dahulu memeroleh izin operasional dari Direktur Jendral atas nama
Menteri. Di samping itu PPIU juga harus memenuhi beberapa syarat; a. Pemilik
dalam akta perusahaan warga negara Indonesia, beragama Islam dan tidak sebagai
PPIU lain; b. Memiliki susunan kepengurusan perusahaan; c. Memiliki izin usaha
biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata setempat yang beroperasi minimal dua
tahun; d. Memiliki akta Nomortaris pendirian perseroan terbatas yang disahkan
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Memiliki surat keterangan
domisili perusahaan; dan yang terakhir memiliki surat keterangan terdaftar dari
Direktorat Jenderal Pajak kementerian Keuangan dan fotokopi NPWP atas nama
perusahaan.68
Belakangan diketahui bahwa SBL hanya mengantongi izin umrah dari
Kemenag dan tidak mengantongi izin haji, namun ternyata ia juga memberikan
pelayanan haji kepada jamaahnya. SBL juga menawarkan paket umrah seharga 18
juta dengan skema ponzi69
atau money game dan menurut Polda Jabar, SBL gagal
memberangkatkan jamaahnya sebanyak 12.845 orang dengan total kerugian
mencapai 300 Milyar.70
Setelah beberapa bulan kasusnya ditangani oleh Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bandung akhirnya Pimpinan SBL, Aom Juang Wibowo
SN divonis hukuman 2 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidair 3
bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin
68
PMA pasal 5 Nomor 18 Tahun 2015 69
Merupakan model investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari
uang yang mereka miliki atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari
keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema ini
biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan
investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar
biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang
terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan.
Dalam kasus biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia, skema ini rupanya juga diadopsi oleh
First Travel sebagaimana hasil investigasi dari OJK setelah First Travel dilaporkan ke pihak
berwajib. Lihat Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange
Commission. U.S Securities and Exchange Commission, diakses pada 21 Oktober 2018; lihat juga
https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu
diakses pada pada 21 Oktober 2018. 70
https://www.liputan6.com/news/read/3251837/jerat-maksimal-bos-travel-umrah-sbl,
diakses pada 28 Februari 2019
36
Judijanto. Aom diwajibkan menjual sejumlah asetnya. Uang dari penjualan itu
dikembalikan kepada kurang lebih 2.501 jemaah umrah yang belum berangkat.
Hal tersebut terungkap dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat Kamis, 18 Oktober 2018. Vonis tersebut dibacakan
langsung oleh Judianto sebagai hakim kepala ketika membacakan amar
putusannya.71
Aom terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan penipuan dan
pencucian uang sebagaimana tertuang dalam dakwaan alternatif pertama Pasal
378 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana
pencucian uang (TPPU).
Sementara stafnya, Ery Ramdani, divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda
Rp 50 juta subsidair 3 bulan bui. Vonis kepada Aom maupun Ery ini lebih tinggi
dibandingkan tuntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Jabar yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa 1 tahun penjara. Tak
hanya hukuman badan, Aom juga divonis harus menjual barang bukti 88 item
asetnya yang bergerak maupun tidak. Hasil penjualan itu dikembalikan kepada
2.501 jemaahnya. Adapun barang bukti itu berupa mobil, motor dan uang
rekening milik SBL serta gedung kantor SBL senilai Rp. 32 Miliar. Vonis yang
dijatuhkan ini langsung diterima Aom tanpa mengajukan banding maupun pikir-
pikir. Hakim membacakan bahwa total jemaah umrah SBL sejak periode Mei
2017 hingga Januari 2018 sebanyak 30.409 jemaah. Sedang yang tak bisa
berangkat umrah sebanyak 12.845 jemaah. Namun, sejak berjalannya kasus ini,
jumlah jemaah yang tak berangkat pun berangsur kurang lantaran banyak jemaah
yang akhirnya diberangkatkan. “Sisanya sebanyak 2.501 orang yang belum
berangkat. Terdakwa ini berniat memberangkatkan sisanya,”
3. Manajemen Bisnis Perusahaan, Rekrutmen dan Pelayanan
Dalam mengelola bisnisnya, PT. Solusi Balad Lumampah mewajibkan setiap
cabangnya untuk mengikuti SOP yang mereka jalankan. Demikian pula tarif yang
diberikan untuk setiap perjalanan umrah, disesuaikan dengan instruksi yang
71
https://regional.kompas.com/read/2018/10/18/23321421/divonis-2-tahun-bos-sbl-
wajib-kembalikan-uang-ribuan-jamaah diakses pada 8 Maret 2019
37
diberikan oleh SBL pusat, di Bandung. Salah satu akun SBL cabang Manado
memberikan gambaran terkait bagaimana PT. SBL menawarkan jasanya. Berikut
yang kami peroleh melalui blogspot SBL Manado:72
Progam umrah sembilan hari:
DP 1 Juta Rupiah, bayar bertahap Rp. 650.000 x 40, bulan ke- 41 langsung di
berangkatkan dan tanpa biaya tambahan.
Fasilitas yang diberikan adalah:
Pesawat Garuda Indonesia Airlines/ Saudi Arabian Airlines 777-300 ER
Hotel Al Eiman Royal di Madinah
Hotel Pulman Zam Zam, Al Safwah di Mekah
Untuk progam umrah sembilan hari yang ditawarkan di atas, menunjukkan
bahwa biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah umrah adalah 27.000.00 rupiah
dari total keseluruhan. Biaya tersebut terbilang mahal untuk sembilan hari
perjalanan umrah, dan hal ini umum dilakukan karena dibayar dengan skema
kredit. Namun SBL ternyata juga menjual umrah sembilan hari dengan harga
promo di luar nalar, sebagaimana yang juga tertera dalam akun SBL cabang
Manado berikut73
:
Program promo umrah sembilan hari:
Promo bayar tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Mei 2017 harga hanya 18
juta rupiah.
Dibayar tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 hanya 20,5
juta.
Dibayar tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 harga yang
diberikan hanya 22.5 juta rupiah.
Fasilitas
Pesawat Garuda Indonesia Airlines/ Saudi Arabian Airlines 777-300 ER
72
https://sblmanadoblog.wordpress.com/paket-umrah/ diakses pada 7 Maret 2019 73
https://sblmanadoblog.wordpress.com/paket-umrah/ diakses pada 7 Maret 2019
38
Hotel Al Eiman Royal di Madinah
Hotel Azka dan Almassa di Mekkah
Dalam skema promo di atas, terlihat bahwa PT. Solusi Balad Lumampah
menawarkan harga yang cukup murah untuk periode pembayaran Januari sampai
Mei dengan hanya membayar 18 juta rupiah. Hal ini memang tidak bertentangan
dengan PMA Nomor 18 Tahun 2015 namun untuk saat ini harga tersebut tidak
sesuai dengan refrensi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PMA terbaru
Nomor 8 Tahun 2018 yakni minimal 20 juta rupiah.74
Dengan model pelayanan
dan penawaran semacam ini, wajar SBL dapat merekrut banyak jamaah dari
seluruh Indonesia.
Untuk mewujudkan ibadah ke Tanah Suci, maka dalam memasarkan jasa
penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah, Solusi Balad Lumampah juga
membuat suatu program yang mereka beri nama sahabat SBL sebagai bentuk
iNomorvasi strategi pemasaran, sekaligus menjadi bagian upaya dari perusahaan
untuk bisa ikut membantu dalam mensejahterakan para jamaahnya. Skema ini
mirip dengan “MLM” dimana jika seorang sahabat SBL mampu mendapatkan
jamaah baru maka ia akan mendapatkan sejumlah bonus. Dikutip dari
tabungumroh blogspot, berikut adalah skema yang ditawarkan75
:
Management PT. SBL akan memberikan ujroh kepada setiap calon jamaah
umroh SBL Sahabat yang aktif syiar dan mendaftarkan calon jamaah
umroh di SBL Sahabat. Adapun ujroh yang akan diberikan sebagai
berikut:
1. Ujroh Riayah (Upah sponsor) sebesar Rp.400.000,-
2. Ujroh Hasanah (Upah jika berpasangan) sebesar Rp.100.000,-/pasang.
Maksimal 12 hasanah/pasang per hari
3. Ujroh Tanmiyah (Upah titik) Rp.25.000,- level 1-2
4. Ujroh Tanmiyah 2 : Rp.2.500,- per titik level 3-10
Model pemasaran tersebut memosisikan sahabat SBL sebagai agen yang
berguna untuk memeroleh jamaah baru dengan sejumalah ujrah atau upah yang
ditawarkan.
74
PMA No 8 Tahun 2018 75
http://tabungumroh-sbl.blogspot.com/2015/02/peluang-usaha.html, diakses pada 8
Maret 2019
39
Model bisnis yang dijalankan oleh PT. SBL semacam ini dianggap
bermasalah, sebagaimana hasil investigasi Satgas Waspada Investasi yang
dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa model bisnis
yang digarap oleh SBL mirip dengan kasus penipuan oleh First Travel yang
sebelumnya sudah ditutup. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing
menyebut bahwa skema PT. Solusi Balad Lumampah mirip dengan First Travel,
seperti biaya umrah murah, bonus pada para agen, dan bisa dicicil.76
Menurut Tobing dalam kasus First travel dan SBL ini, inti permasalahan
terjadi akibat miss management keuangan, karena mereka harus mensubsidi
jamaah umrah promo. Dan mereka mengharapkan peserta baru untuk menutup
biaya peserta yang sudah berangkat. Ini juga sama dengan istilah gali lubang tutup
lubang. Pada tahun 2017, Tobing sudah memanggil manajemen PT. SBL untuk
diberikan peringatan dan diminta memperbaiki sistem pemasarannya. Saat itu
PPIU yang dimiliki oleh Aom Juang Wibowo tersebut sudah diminta agar segera
memberangkatkan jamaahnya. Seiring berjalannya waktu, kenyataannya PT.
SBL tidak segera melakukan apa yang sudah diminta oleh Satgas Waspada
Investasi tersebut. Alhasil, kasus ini sudah masuk di ranah Kepolisian.77
76
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-
lubang-tutup-lubang diakses pada 8 Maret 2019 77
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-
lubang-tutup-lubang diakses pada 8 Maret 2019
40
BAB IV
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PMA NOMOR 18 TAHUN 2015
DAN PMA NOMOR 8 TAHUN 2018
1. Analisis Implementasi PMA Nomor 18 Tahun 2015
Dalam bisnis PPIU di Indonesia, negara memberikan perlindungan kepada
masyarakat dengan berusaha memberikan hak-hak yang bisa didapatkan oleh
warga negara, sehingga tidak ada hak-hak yang merasa dihilangkan, dalam
sebuah jurnal yang ditulis oleh R. La Porta dengan judul financial economics,
memberikan penjelasan bahwa negara memberikan perlindungan melalui dua
sifat, yakni dengan sifat pencegahan (prohibited) dan sifat hukuman
(sanction). Contoh perlindungan yang bersifat pencegahan yakni dengan
membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman yakni
menegakkan peraturan. Adapun Proses perlindungan hukum yang nyata
melalui institusi-institusi penegak hukum, diantaranya: kepolisian Republik
Indonesia, Pengadilan, Kejaksaan dan lembaga-lembaga penyelesaian
sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).78
Apa yang diupayakan oleh pemerintah melalui PMA Nomor 18 Tahun
2015 adalah upaya pencegahan (prohibited) dengan memberikan aturan
pelayanan terhadap jamaah oleh PPIU. Hal ini tentu saja dapat melindungi
jamaah umrah dari penipuan yang mengatas namakan PPIU.
Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal lain ketika PT. Solusi
Balad Lumampah (SBL) gagal memberangkatkan jamaahnya. Hal ini
mengindikasikan ada yang kurang –untuk tidak mengatakan bermasalah- dari
PMA Nomor 18 Tahun 2015 ini. Mengutip beberapa keterangan pada bab
sebelumnya, menurut Polda Jabar, PT. Solusi Balad Lumampah gagal
memberangkatkan jamaahnya sebanyak 12.845 orang dengan total kerugian
mencapai 300 Milyar.79
Setelah beberapa bulan kasusnya ditangani oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung akhirnya Pimpinan SBL, Aom
78
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 52 79
https://www.liputan6.com/news/read/3251837/jerat-maksimal-bos-travel-umrah-sbl,
diakses pada 28 Februari 2019
41
Juang Wibowo SN divonis hukuman 2 tahun penjara dengan denda 100 juta
rupiah subsidair 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
Bandung yang dipimpin Judijanto. Aom diwajibkan menjual sejumlah
asetnya. Uang dari penjualan itu dikembalikan kepada kurang lebih 2.501
jemaah umrah yang belum berangkat. Hal tersebut terungkap dalam sidang
vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat Kamis,
18 Oktober 2018. Vonis tersebut dibacakan langsung oleh Judianto sebagai
hakim kepala ketika membacakan amar putusannya.80
Yang perlu dipertanyakan di sini adalah pada bagian mana dari PMA
Nomor 18 Tahun 2015 yang tidak ditaati oleh PT. Solusi Balad Lumampah.
Secara perizinan PPIU ini telah memeroleh izin dari empat Kementerian yang
disyaratkan oleh PMA ini pada Pasal 5 Nomor 18 Tahun 2015. PPIU SBL
telah mendapatkan izin berbisnis menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah
Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan
Ham,81
dan dari Kementerian Agama pada tahun 2016.82
Dengan demikian
pada level ini, PPIU SBL tidak melanggar Pasal 5 tersebut, kecuali pada kasus
pembukaan cabang SBL Makassar yang telah kami sebutkan di bab-bab awal
yang kemudian izinnya telah diurus dan tidak lagi bermasalah.
Terkait fasilitas yang diberikan, disebutkan dalam PMA Tahun 2015 ini,
PPIU diwajibkan memberikan minimal hotel bintang 3 bagi jamaah umrahnya
sebagaimana yang tertera dalam Pasal 13 ayat 2,83
dan sebagaimana yang telah
kami temukan, beberapa hotel yang ditawarkan adalah:
80
Lihat https://regional.kompas.com/read/2018/10/18/23321421/divonis-2-tahun-bos-sbl-
wajib-kembalikan-uang-ribuan-jamaah, diakses pada 8 Maret 2019 bandingkan dengan salinan asli
PDF Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan Nomor
692/Pid.B/2018/PN Bdg. Atau bisa langsung dicek di situs resmi putusan mahkamah agung
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d38ee1ab289eb9cbdf09fcf5ae4aff9f diakses pada
25 April 2019. 81
Lihat http://4paketumroh.blogspot.com/p/profil-company.html diakses pada 28
Februari 2019 82
Lihat https://tirto.id/izin-abu-tours-dan-tiga-travel-umrah-lainnya-dicabut-kemenag-
cGPw, diakses pada 28 Februari 2019 83
Bunyi dari Pasal 13 Ayat 2 dari PMA Nomor 18 Tahun 2015 adalah:
“Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU
dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal bintang 3 (tiga).” Lihat Lihat Salinan PDF, PMA
Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, h. 6
42
1. Hotel Al-Eiman Royal di Madinah
2. Hotel Pulman Zam Zam, Al-Safwah di Mekah
3. Hotel Azka di Mekah
4. Hotel Al-Massa di Mekkah
Hotel Al-Eiman Royal berdasarkan data traveloka.com merupakan hotel
bintang 5 yang berlokasi di Madinah pusat bagian utara dengan jarak 0,74 km dari
Masjid Nabawi. Demikian pula dengan Hotel Pulman Zam Zam yang hanya
berjarak 0,42 km dari Masjidil Haram di Mekah al-Mukaramah, hotel ini juga
merupakan hotel bintang 5. Adapun dua hotel lainnya, yakni hotel Azka al-Shafa
dan Al-Massa di Mekah, masing-masing adalah bintang 3,5 dan bintang 4
sebagaimana yang terdapat dalam situs booking hotel traveloka.com.84
Demikian,
maka PT. SBL dalam hal ini tidak melanggar ketentuan PMA 2015 ini.
Fasilitas lain yang menjadi perhatian kami adalah terkait pemberian promo:85
Program promo umrah sembilan hari:
Promo bayar tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Mei 2017 harga hanya 18
juta rupiah.
Dibayar tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 20 Desember 2017 hanya 20,5
juta
Dibayar tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan Mei 2018 harga yang
diberikan hanya 22.5 juta rupiah.
Fasilitas
Pesawat Garuda Indonesia Airlines/ Saudi Arabian Airlines 777-300 ER
Hotel Al Eiman Royal di Madinah
Hotel Azka dan Almassa di Mekkah
84
Silahkan cek www. traveloka.com, Diakses pada 26 Maret 2019 85
Lihat https://sblmanadoblog.wordpress.com/paket-umrah/ diakses pada 7 Maret 2019,
sejauh pengamatan kami beberapa cabang SBL masih berbenah dengan sistem yang ada dan belum
seprofesional yang dibayangkan. Oleh sebab itu wajar jika domain situsnya menggunakan
blogspot.
43
Dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang sama yakni dengan minimal
bintang 3, hal ini yang membuat PT. SBL bermasalah dalam persoalan
manajemen. Berdasarkan audit investigasi Satgas Waspada Investasi yang
dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa model bisnis
yang digarap oleh SBL mirip dengan kasus penipuan oleh First Travel yang
sebelumnya sudah ditutup. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing
menyebut bahwa skema PT. Solusi Balad Lumampah mirip dengan First Travel,
seperti biaya umrah murah, bonus pada para agen, dan bisa dicicil.86
Menurut
Tobing dalam kasus First travel dan SBL ini, inti permasalahan terjadi akibat miss
management keuangan, karena mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo.
Dan mereka mengharapkan peserta baru untuk menutup biaya peserta yang sudah
berangkat. Ini juga sama dengan istilah gali lubang tutup lubang. Pada tahun
2017, Tobing sudah memanggil manajemen PT. SBL untuk diberikan peringatan
dan diminta memperbaiki sistem pemasarannya. Saat itu PPIU yang dimiliki oleh
Aom Juang Wibowo tersebut sudah diminta agar segera memberangkatkan
jamaahnya. Seiring berjalannya waktu, kenyataannya PT. SBL tidak segera
melakukan apa yang sudah diminta oleh Satgas Waspada Investasi tersebut.
Alhasil, kasus ini sudah masuk di ranah Kepolisian.87
Manajemen semacam ini luput dari pengawasan PMA Nomor 18 Tahun 2015.
Dalam PMA tersebut belum ditemukan peraturan yang mengatur besaran biaya
yang harus dibayarkan oleh calon jamaah umrah dan bagaimana mekanisme PPIU
dalam menjalankan roda bisnisnya. Tidak saja soal fasilitas dan pelaporan yang
mereka lakukan, akan tetapi perlu juga diketahui bagaimana mereka secara
transparan mengelola keuangannya. Utamanya soal skema Ponzi yang diterapkan
oleh SBL dan beberapa PPIU lainnya yang anehnya banyak PPIU melakukan hal
yang sama. Kekurangan ini kemudian ditambal atau direvisi oleh PMA Nomor 8
Tahun 2018.
86
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-
lubang-tutup-lubang diakses pada 8 Maret 2019 87
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-
lubang-tutup-lubang diakses pada 8 Maret 2019
44
Persoalan lain yang menurut kami perlu dipermasalahkan adalah terkait Pasal
20 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa untuk memberikan pelayanan dan
perlindungan menjadi tanggung jawab PPIU (penyelenggara perjalanan ibadah
Umrah) dengan menjamin asuransi jiwa, kesehatan, serta kecelakaan kepada
jemaah umrah. Pada poin ini, banyak PPIU sebagaimana diutarakan oleh
Shihabuddin Mukhlis yang kedapatan tidak memberikan asuransi jiwa bagi
jamaahnya.88
Dalam persoalan yang sama kami juga belum menemukan asuransi
jiwa yang disediakan oleh PT. Solusi Balad Lumampah untuk jamaahnya. Itu
artinya PT. Solusi Balad Lumampah telah melanggar Pasal 20 Ayat 1 PMA
Nomor 8 Tahun 2015.
Pada dasarnya, PMA ini memberi kuasa Pemerintah melalui Kementerian
Agama untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Hal ini tertuang dalam
pasal 20 yang berbunyi:89
(1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan
Jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan
perundangundangan.
(3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, instansi
pemerintah/lembaga terkait.
(4) Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah
dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan Jemaah
di Arab Saudi.
Pasal 20 ini sepertinya dapat mengcover kebocoran-kebocoran yang mungkin
terjadi dalam PPIU, ditambah dengan pasal lain yang mewajibkan PPIU
melaporkan seluruh kegiatannya kepada Kementerian Agama. Pelaporan tersebut
meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, dan pemulangan. Namun
88
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 50 89
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 8
45
dalam pasal lain disebutkan bahwa mekanisme sanksi untuk PPIU yang
melanggar beberapa pasal harus melalui laporan dari pihak lain,90
hal ini tentu saja
menunjukkan bahwa penerapan atau implementasi PMA oleh Kementerian
Agama sendiri bersifat pasif.
Argumentasi yang sama juga dituliskan oleh Shihabuddin Mukhlis dalam
Jurnal Akademiknya, ia menyebut bahwa ada beberapa masalah sebelum PMA
2015 ini direvisi, salah satunya adalah karena kurang pengawasan yang dilakukan
oleh pihak-pihak terkait. Beberapa diantaranya adalah:91
1. Tidak adanya pengawasan berkala terhadap travel penyelenggara ibadah
umrah dan pengawasan dari pusat bersifat Pasif, maksudnya pemerintah
akan ber-tindak ketika ada laporan dari Jemaah. Sehingga menyebabkan
terjadinya kasus-kasus dari pihak travel PPIU yang merugikan jemaah
ibadah Umrah.
2. Undang-undang Penyelenggaraan ibadah haji dan peraturan menteri
Agama Nomor 18 tahun 2015 belum mengatur tentang kewajiban PPIU
untuk menjamin kepastian keberangkatan jemaah umrah dan standar biaya
umrah.
3. Lemahnya pengawasan menteri Agama terhadap penyelenggara ibadah
umrah. Kelemahan itu misalnya dapat dilihat dari belum tersedianya data
jemaah dan biro penyelenggara ibadah umrah yang tercatat dengan baik di
kementerian agama.
4. Calon jemaah umrah tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang
sama dalam memilih biro perjalanan umrah atau dalam hal in adalah PPIU,
dikarena-kan kurangnya akses media publikasi kepada masyarakat
90
Pasal 25 ayat 2 ini berbunyi:
“Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan berdasarkan laporan
yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dan/atau Kepala Kanwil.” Lihat Lihat Salinan PDF,
PMA Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, h. 10 91
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 55
46
mengenai informasi biro perjalanan umrah. Terkhusus untuk jangkauan
wilayah pedesaan.
Namun yang pasti PT. Solusi Balad Lumampah telah melanggar Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2012 Pasal 65 yang menyebut bahwa PPIU
dilarang menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah gagal
berangkat ke Arab Saudi; melanggar masa berlaku visa; atau terancam keamanan
dan keselamatannya.92
Hal ini bisa dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha
sebagaimana yang tertuang dalam pasal 69 dalam Peraturan yang sama.93
Dan hal
ini telah terbukti dengan pencabutan izin PPIU oleh Kementerian Agama.
2. Analisis Implementasi PMA Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 adalah hasil Revisi
Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. Dalam peraturan ini terdapat
sebuah sistem yang dibangun untuk menguatkan pengawasan yang sangat berguna
sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan tersebut dilakukan
dengan intensif kepada seluruh pihak, baik itu jemaah, pihak travel dan
penyelenggara ibadah umrah dan haji.
Ada beberapa catatan dalam PMA sebelumnya yang kemudian dengan sigap
direspon oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama. Pertama adalah tentang
biaya ibadah umrah (BPIU) referensi, yaitu biaya rujukan dalam penyelenggaraan
ibadah umrah. BPIU referensi ini ditetapkan oleh menteri agama secara berkala.
Jika PPIU menetapkan BPIU dibawah BPIU Referensi, PPIU tersebut wajib
melaporkan secara tertulis kepada peme-rintah yakni Direktur Jenderal
Penyelenggara Haji dan Umrah.
Kedua, beberapa kasus khususnya yang terjadi pada PT. Solusi Balad
Lumampah adalah penggunaan skema Ponzi yang merupakan
92
Lihat Salinan Pdf “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji”, h. 33 93
Lihat Salinan Pdf “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji”, h. 34
47
model investasi palsu dengan membayarkan keuntungan kepada investor dari
uang yang mereka miliki atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya,
bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang
menjalankan operasi ini. Dalam kasus PT. SBL, skema yang dijalankan hampir
sama, bahwa jamaah umrah yang melakukan pembayaran pertama akan
diberangkatkan setelah ada pendaftaran jamaah umrah berikutnya.94
Skema ini biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan
keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek
dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten.
Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang
terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema
ini terus berjalan. Dalam kasus biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia,
skema ini rupanya juga diadopsi oleh First Travel dan PT. Solusi Balad
Lumampah sebagaimana hasil investigasi dari OJK setelah First Travel dilaporkan
ke pihak berwajib.95
Hal ini kemudian direspon oleh PMA Nomor 8 Tahun 2018
sebagaimana yang tersebut dalam pasal 12, yang berbunyi:
“PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah menggunakan BPIU
yang berasal dari dana talangan.”96
Selain itu, PMA tersebut juga mengatur kewajiban PPIU untuk
memberangkatkan jamaah umrah paling lambat 6 bulan setelah jemaah mendaftar
sebagai jemaah umrah.97
Ini terintegrasi dengan kewajiban PPIU untuk
melaporkan jemaah yang telah terdaftar, sebelum keberangkatan dan setelah
kedatangan kepada Direktorat Jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
94
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-
lubang-tutup-lubang diakses pada 8 Maret 2019 95
Lihat Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange
Commission. U.S Securities and Exchange Commission, diakses pada 21 Oktober 2018; lihat juga
https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-apa-itu
diakses pada pada 21 Oktober 2018 dan https://www.liputan6.com/bisnis/read/3250506/ojk-
umrah-sbl-mirip-first-travel-gali-lubang-tutup-lubang diakses pada 8 Maret 2019 96
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 9 97
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 56
48
melalui sitem pelaporan elektronik. Hal ini diundangkan dalam Pasal 26 yang
berbunyi:98
(1) PPIU wajib melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah kepada
Direktur Jenderal yang meliputi rencana perjalanan umrah,
pemberangkatan, pemulangan, dan permasalahan khusus.
(2) Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik.
(3) Laporan rencana perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum
Jemaah berangkat dari tanah air.
(4) Laporan pemberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Jemaah
berangkat dari bandara pemberangkatan International.
(5) Laporan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah
air.
Sistem yang dimaksud adalah Sipatuh, singkatan dari Sistem Informasi
Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus yang dibangun berbasis elektronik
untuk memberikan pelayanan dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Sipatuh
dikembangkan dalam rangka memperkuat pengawasan penyelenggaraan umrah di
Indonesia dan perluasan cakupan pengawasan sejak pendaftaran sampai
kepulangan. Sistem ini memuat sejumlah informasi, di antaranya:99
a. Pendaftaran jemaah umrah,
b. Paket perjalanan yang ditawarkan PPIU,
c. Harga paket,
98
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 16 99
Sihabuddin Mukhlis, Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah, h. 56
49
d. Pemantauan penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai
penerbangan, dan
e. Pemantauan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah (badan
atau yayasan yang didirikan sebagai pengganti syekh jemaah Haji di Makkah) di
Arab Saudi.
Selain itu, Sipatuh juga memuat alur pemesanan visa yang terintegrasi
dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia, validasi identitas jemaah yang terintegrasi
dengan Duk-capil dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan yang
terintegrasi dengan Imigrasi. Melalui Sipatuh, jemaah akan memperoleh nomor
registrasi pendaftaran sebagai bukti proses pendaftaran yang dilakukan sesuai
peraturan. Artinya, proses akhir pendaftaran adalah keluarnya nomor registrasi
umrah (sejenis nomor porsi dalam pendaftaran ibadah haji). Dengan nomor
registrasi ini, jemaah dapat memantau proses persiapan keberangkatan yang
dilakukan oleh PPIU, mulai dari pengadaan tiket, pemesanan akomodasi, hingga
penerbitan visa. Melalui sistem ini jemaah dapat memonitor seluruh proses
pengurusan perjalanan ibadah umrah sejak pendaftaran hingga kembali ke Tanah
Air.
Aplikasi Sipatuh menurut Kementerian Agama telah dirilis pada
pertengahan April 2018. Semua penyelenggara perjalanan ibadah umrah wajib
untuk mendaftar ke sistem aplikasi tersebut. Jika ada biro perjalanan yang tidak
mendaftar akan dikenai sanksi. Proses pendaftaran dilakukan oleh pimpinan biro
perjalanan umrah dengan cara mengambil user ID dan password di Subdit
Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI.
Pengambilan user ID dan password sudah dibuka sejak 27 Maret 2018 sampai
dengan 10 April 2018. Hingga saat ini, baru tercatat 68 biro perjalanan ibadah
umrah dan haji khusus yang sudah mengambil user ID dan password.100
100
A. Muchaddam Fahham, Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan
Penanganannya, h. 17
50
Dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 pemerintah juga mengatur persoalan
yang cukup spesifik dan detil. Misalnya terkait bus yang nantinya akan digunakan
oleh pihak PPIU di Arab Saudi untuk mengangkut jamaah umrah.101
Disebutkan
dalam Pasal 15 Ayat 9 bahwa transportasi darat selama di Arab Saudi harus
memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan meliputi usia bus paling lama lima
tahun, kapasitas bus paling banyak lima puluh seat per-bus, memiliki air
condition, sabuk pengaman, tombol manual darurat pembuka pintu, alat pemecah
kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang terletak di bawah, ban cadangan atau
ban anti bocor, kotak pertolongan pertama pada kecelakaan lengkap dengan obat-
obatan, pengeras suara, toilet, dan kulkas seluruhnya dalam kondisi baik dan
berfungsi.
Persoalan yang sangat mendetil tersebut pada dasarnya bagus untuk
menjaga hak-hak jamaah umrah, namun akan sangat menyulitkan dalam persoalan
pengawasan yang nantinya dilakukan oleh pemerintah. Meskipun terdapat
SIPATU sebagai sarana elektronik untuk sistem pengawasan, namun hal-hal
yang tidak diinginkan bisa saja terjadi dalam setiap perjalanan umrah.
Dalam Pasal 29 PMA Nomor 8 Tahun 2018 menurut kami di samping
memberikan sarana pengaduan untuk jamaah umrah, namun juga menunjukkan
bahwa pemerintah melalui Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah
merasa bahwa mereka tidak akan mampu mengawasi seluruh kegiatan operasional
PPIU –untuk tidak mengatakan bahwa sifat pengawasannya bersifat pasif-. Dalam
Pasal 29 disebutkan:
“Jemaah dapat mengadukan pelaksanaan Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar
negeri, PPIU, dan atau Kementerian Agama.”
Keberadaan PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini akan menjadi sia-sia ketika
tidak ada sosialisasi kepada seluruh pihak terkait. Terutama kepada pihak PPIU
101
Lihat Salinan PDF, PMA Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah, h. 11
51
dan calon jamaah umrah. Upaya sosialisasi telah dilakukan oleh Pemerintah pada
2017 silam sebelum PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini disahkan.102
Sebagaimana
dikutip dalam laman resmi Kementerian Agama, di sana disebutkan bahwa
masyarakat harus mengingat 5 Pasti agar tidak tertipu oleh PPIU.
Pertama adalah memastikan PPIU tersebut telah terdaftar di Kemenag.
Kedua adalah pastikan kapan tanggal dan jam jadwal keberangkatan ke
tanah suci dan pastikan apa nama maskapai serta nomor penerbangannya.
Ketiga, pastikan berapa harga paket umrah, dan pastikan apa saja
pelayanan yg didapat jamaah dengan harga tersebut.
Keempat, pastikan apa nama dan alamat lokasi hotel yang akan didiami
selama jamaah berada di tanah suci.
Kelima, pastikan visa yang digunakan dalam perjalanan umrah.
3. Rekomendasi Untuk PMA Nomor 8 Tahun 2018
Sebelum beranjak kepada rekomendasi untuk PMA Nomor 8 Tahun 2018,
berikut adalah tabel perbandingan antara PMA Nomor 18 Tahun 2015 dengan
PMA Nomor 8 Tahun 2018 secara garis besar.
No. Tentang PMA Nomor 18 Tahun
2015
PMA Nomor 8 Tahun
2018
1. Biaya Referensi
BPIU.
Pasal 9 ayat 3,4 dan 5
(3) Pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
dilakukan dengan
ketentuan:
a. jemaah mengisi blanko
pendaftaran yang ditetapkan
oleh PPIU;
b. jemaah membayar BPIU
Pasal 10 ayat 1,2 dan 3;
1) Menteri menetapkan
BPIU Referensi
secara berkala
sebagai pedoman
penetapan BPIU
2) Dalam hal PPIU
menetapkan BPIU di
bawah BPIU
102
Lihat https://kemenag.go.id/berita/read/261576, diakses pada 26 Maret 2019
52
sesuai paket yang dipilih; dan
c. jemaah dan PPIU
menandatangani perjanjian
yang berisi hak dan
kewajiban masing-masing
pihak.
(4) BPIU yang telah dibayar
jemaah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)
huruf b digunakan untuk
penyelenggaraan ibadah
umrah.
(5) Dalam hal jemaah yang
telah terdaftar membatalkan,
PPIU wajib
mengembalikan BPIU setelah
dikurangi biaya yang telah
dikeluarkan
sesuai perjanjian yang telah
disepakati.
Referensi, PPIU
wajib melaporkan
secara tertulis kepada
Direktur Jenderal.
3) Dalam hal PPIU tidak
melaporkan secara
tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal
meminta penjelasan.
2. Dana talangan
untuk BPIU
sebagai
pembiayaan
pemberangkatan
jamaah
Tidak ada aturan. Pasal 12;
PPIU dilarang
memfasilitasi
keberangkatan Jemaah
menggunakan BPIU yang
berasal dari dana talangan.
3. Pengawasan
dan
Pengendalian
Pasal 20, 21, dan 22;
Pasal 20
(1) Pengawasan dilakukan
oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri.
(2) Pengawasan
Pasal 32, 33, 34, dan 35;
Pasal 32
(1) Pengawasan dilakukan
oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan
Pengawasan sebagaimana
53
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi
pengawasan
terhadap rencana perjalanan,
kegiatan operasional
pelayanan Jemaah,
ketaatan dan/atau penertiban
terhadap ketentuan
peraturan
perundangundangan.
(3) Dalam hal diperlukan,
pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),
dapat bekerjasama dengan
Inspektorat Jenderal,
instansi
pemerintah/lembaga terkait.
(4) Kantor Urusan Haji pada
Konsulat Jenderal Republik
Indonesia Jeddah
dapat memfasilitasi
pelaksanaan pengawasan
terhadap pelayanan Jemaah
di Arab Saudi.
Pasal 21
(1) Pengendalian dilakukan
oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri
terhadap operasional
penyelenggaraan perjalanan
Ibadah Umrah di Tanah
dimaksud pada ayat (1)
Direktur Jenderal dibantu
oleh
Kepala Kantor Wilayah,
kepala kantor kementerian
agama kabupaten/kota, dan
staf teknis haji pada
Konsulat Jenderal
Republik Indonesia di
Jeddah.
(3) Pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),
meliputi pengawasan
terhadap:
a. pendaftaran;
b. pengelolaan keuangan;
c. rencana perjalanan;
d. kegiatan operasional
pelayanan Jemaah;
e. pengurusan dan
penggunaan visa;
f. indikasi penyimpangan
dan/atau kasus tertentu;
dan
g. ketaatan terhadap
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala
Kantor Wilayah, kepala
kantor
54
Air dan Arab Saudi.
(2) Pengendalian
penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah meliputi
kepemilikan, domisili, masa
berlaku izin operasional,
finansial, sarana dan
prasarana, serta kinerja
pelayanan kepada Jemaah.
(3) Pengendalian dapat
dilakukan dalam bentuk
moratorium perizinan
dan/atau dalam bentuk
lainnya.
(4) Moratorium
sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh
Direktur
Jenderal.
Pasal 22
(1) Pengawasan dan
pengendalian dilakukan
berdasarkan standar
pelayanan
minimal penyelenggaraan
perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Hasil pengawasan dan
pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
sebagai bahan masukan
untuk penilaian kinerja
kementerian agama
kabupaten/kota, dan staf
teknis
haji pada Konsulat Jenderal
Republik Indonesia di
Jeddah melakukan
pengawasan sendiri, hasil
pengawasan dilaporkan
kepada Direktur Jenderal.
(5) Pengawasan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2),
dapat bekerja sama dengan
instansi
pemerintah/lembaga
terkait.
Pasal 33
Pengawasan dilakukan
secara:
a. terprogram dan berkala;
b. sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan;
dan/atau
c. terpadu dengan instansi
pemerintah/lembaga
terkait.
Pasal 34
(1) Pengendalian dilakukan
oleh Direktur Jenderal
terhadap operasional
Penyelenggaraan
55
PPIU.
(3) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengawasan dan
pengendalian ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
Perjalanan
Ibadah Umrah di tanah air,
negara transit, dan Arab
Saudi.
(2) Pengendalian dapat
dilakukan dalam bentuk
moratorium perizinan
dan/atau dalam bentuk
lainnya.
(3) Moratorium
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur
Jenderal atas nama
Menteri.
Pasal 35
(1) Pengawasan dan
pengendalian dilakukan
berdasarkan
standar pelayanan minimal
Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pengawasan dan
pengendalian ditetapkan
dengan Keputusan Direktur
Jenderal.
4. Kewajiban
Akreditasi
Pasal 24;
Pasal 24
(1) Penilaian terhadap
kinerja PPIU dilakukan
Pasal 37, 38, 39, dan 40;
(1) Setiap PPIU wajib
diakreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana
56
melalui akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
meliputi komponen
kualitas pelayanan, sumber
daya manusia, finansial,
sarana dan
prasarana, serta administrasi
dan manajemen.
(3) Akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk menilai
kinerja dan kualitas
pelayanan PPIU dengan
peringkat A, B, C, dan D.
(4) Pelaksanaan akreditasi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan
oleh Tim yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
(5) Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (4),
terdiri dari unit kerja terkait
dan/atau lembaga yang
memiliki kompetensi di
bidang akreditasi.
(6) Hasil akreditasi
dijadikan sebagai salah satu
pertimbangan dalam
menetapkan perpanjangan
izin PPIU.
dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga
yang ditunjuk oleh
Direktur
Jenderal.
(3) Akreditasi PPIU
dilakukan setiap 3 (tiga)
tahun.
Pasal 38
Biro Perjalanan Wisata
yang telah ditetapkan
sebagai PPIU
dinyatakan memeroleh
akreditasi C.
Pasal 39
(1) Akreditasi
dipergunakan sebagai
bahan penilaian
terhadap kelayakan dan
kualitas pelayanan yang
diberikan oleh PPIU.
2) Kualitas pelayanan
sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) ditetapkan dengan
peringkat A (Sangat Baik),
B
(Baik), C (Cukup), dan D
(Kurang).
(3) Dalam hal peringkat
kualitas pelayanan
57
(7) Ketentuan lebih lanjut
mengenai pedoman
akreditasi ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)
mendapatkan peringkat D
(Kurang), izin operasional
PPIU dicabut.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut
mengenai akreditasi
ditetapkan
dengan Keputusan Direktur
Jenderal.
5.
Menurut Muchaddam Fahham salah seorang Peneliti Bidang Agama dan
Masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bahwa pada dasarnya
kasus tentang jamaah umrah yang terlantar sejak dahulu telah banyak terjadi.
Banyak kasus seperti jemaah terlantar, jemaah tidak bisa pulang karena biro
perjalanan tidak menyediakan tiket pulang ke tanah air, hingga jemaah harus
transit di berbagai negara karena biro perjalanan memilih tiket pesawat yang
nondirect, yang mengakibatkan ketidaknyamanan layanan ibadah umrah dan
layanan biro perjalanan umrah tidak sesuai dengan yang ditawarkan.103
Menurutnya persoalan ini muncul karena tidak ada standar harga untuk perjalanan
umrah, tidak adanya regulasi yang solid mengatur perjalanan umrah dan sistem
pengawasan yang kurang memadai.
Dengan PMA Nomor 8 Tahun 2018 ini diharapkan persoalan-persoalan
tersebut tidak lagi ditemukan dan perjalanan ibadah umrah dapat dilaksanakan
dengan lebih baik. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana
mengimplementasikan PMA yang ada sehingga ia menjadi aturan-aturan yang
103
A. Muchaddam Fahham, Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan
Penanganannya, h. 17
58
sederhana dan menjamin seluruh proses perjalanan ibadah umrah. Termasuk
bagaimana melakukan pengawasan yang lebih efektif bagi keseluruhan proses
tersebut. Perlu adanya implementasi yang lebih efektif dan efisien di luar PMA
yang memungkinkan aturan-aturan yang ada dilaksanakan dengan profesional.
Upaya tersebut memang telah diupayakan oleh Kementerian Agama dengan
membuat sistem aplikasi pengawasan dan pengendalian, Sipatuh. Dengan
dibentuknya Sipatuh tentu saja akan sangat memudahkan pemerintah dalam hal
pengawasan PPIU. Namun yang perlu juga dipertimbangkan adalah terkait PPIU
sebagai sebuah “bisnis” yang juga berhak untuk memeroleh aturan yang
menguntungkan mereka dan tidak hanya mengutamakan kepentingan dan hak-hak
jamaah umrah. Dan lagi berkaitan dengan Travel Umrah yang belum memiliki
izin yang tentu saja tidak mengakses Sipatuh, pemerintah melalui Direktorat
Jendral Haji dan Umrah juga perlu membuat seperangkat peraturan dan
mekanisme untuk menertibkan mereka.
Apapun bentuk peraturan, sudah semestinya tidak hanya
mempertimbangkan yang telah terjadi saja, namun juga harus mengantisipasi apa
yang mungkin akan terjadi, seperti progam Pemerintah Arab Saudi yang
menerapkan rekam data jamaah haji maupun umrah yang berlaku wajib syarat
pengajuan visa ke Arab Saudi. Dikutip dari laman id.beritasatu.com bahwa VFS
Tasheel adalah perusahaan yang menyediakan layanan administratif untuk seluruh
bentuk pengajuan visa ke Arab Saudi, kecuali urusan diplomatik. Di dalamnya
termasuk perekaman data biometrik yang kini sudah resmi menjadi mandatori
atau wajib dalam pengajuan visa ke Arab Saudi. VFS Tasheel ternyata adalah
partner resmi dan eksklusif dari Kementerian Luar Negeri (MOFA) Kerajaan
Arab Saudi dalam pengurusan visa Arab Saudi di seluruh dunia. Didirikan pada
2012, VFS Tasheel secara resmi menjalankan mandat tersebut sejak 2013.104
Sebagai perusahaan swasta yang mengurusi administrasi visa, VFS Tasheel
bukanlah biro perjalanan haji dan umrah, seperti yang disebut-sebut sejumlah
104
Lihat https://id.beritasatu.com/home/vfs-tasheel-kurangi-antrian-panjang-pengajuan-
visa-ke-arab-saudi/185014, diakses pada 26 Maret 2019
59
pihak. VFS Tasheel tidak terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Persoalan semacam ini tentu saja sebisa mungkin bisa diantisipasi oleh
undang-undang atau peraturan pemerintah.
Terlepas dari itu terdapat pasal terkait akreditasi PPIU yang patut
diapresiasi. Akreditasi semacam ini akan memudahkan calon jamaah umrah untuk
menilai ke mana mereka akan mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah
umrah. Disebutkan dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018, sebagaimana berikut:
Pasal 39
(1) Akreditasi dipergunakan sebagai bahan penilaian terhadap kelayakan
dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PPIU.
(2) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peringkat A (Sangat Baik), B (Baik), C (Cukup), dan D (Kurang).
(3) Dalam hal peringkat kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mendapatkan peringkat D (Kurang), izin operasional PPIU
dicabut.
Ada resiko terkait bagaimana pasal ini ditetapkan di mana akan muncul
persaingan antar PPIU dan akan adanya monopoli PPIU ketika mereka memiki
segala kemungkinan untuk mendapatkan akreditasi terbaik. Hal ini juga perlu
untuk diantisipasi sebalum banyak kemungkinan terjadi.
Namun yang terpenting sebagaimana adalah adanya upaya saling mengawasi
antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, antara jamaah dan PPIU agar
kekurangan yang muncul bisa segera diatasi melalui mekanisme yang telah
ditetapkan. Menurut Muchaddam, mengakhiri BAB IV ini, DPR RI juga perlu
memastikan bahwa regulasi penyelenggaraan ibadah umrah dalam bentuk PMA
yang telah dibuat oleh Kementerian Agama dapat diimplementasikan sehingga
dapat menjamin penyelengggaraan ibadah umrah yang lebih baik.105
105
A. Muchaddam Fahham, Penyelenggaraan Ibadah Umrah: Akar Masalah dan
Penanganannya, h. 17
60
BAB VI
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan pengalaman pemerintah terhadap PMA Nomor 18 Tahun
2015 terdapat banyak kekurangan terkait kegagalan PPIU dalam menjalankan
bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah
memerlukan koreksi dan implementasi yang lebih baik. Demikian pula PMA
Nomor 8 Tahun 2018 sebagai revisi dari PMA sebelumnya, juga perlu
mendapatkan kritik agar tidak terulang kembali kegagalan regulasi dalam PMA
sebelumnya, agar tidak ada lagi PPIU yang gagal memberangkatkan jamaahnya.
PT. SBL dalam menjalankan bisninya memberikan biaya umrah murah,
bonus untuk para agen, serta memberikan mekanisme cicilan. Menurut Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) mereka harus mensubsidi jamaah umrah promo dan
menutup biaya jamaah yang sudah berangkat. Di sini terjadi miss management
sebagaimana disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada banyak
kekurangan dalam PMA Nomor 18 Tahun 2015 yang membuat PT. SBL gagal
memberangkatkan jamaahnya. Di antaranya adalah mekanisme pelaporan
sebagaimana dalam pasal 25 ayat 2 yang mensyaratkan adanya pelaporan dari
pihak lain terkait pelanggaran yang muncul menyebabkan implementasi PMA
Nomor 18 Tahun 2015 ini dianggap pasif. Ditambah dengan lemahnya
pengawasan oleh pemerintah dan standar biaya yang belum ditentukan dalam
PMA ini. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya upaya revisi oleh Pemerintah
dengan membuat regulasi tambahan yakni PMA Nomor 8 Tahun 2018. Di
dalamnya diatur biaya refrensi untuk jamaah umrah, batas maksimal
pemberangkatan dan juga pelarangan PPIU memberangkatkan jamaahnya
menggunakan dana talangan sebagaimana dalam pasal 12. Termasuk pemerintah
telah membuat sebuah aplikasi pelaporan SIPATUH yang bisa diakses secara
online.
Meskipun PMA terbaru dianggap bisa mengatasi kegagalan sebelumnya
namun temuan kami menunjukkan bahwa PMA ini hanya menganalisa yang telah
terjadi dan belum sampai melakukan upaya antisipatif terhadap apa yang akan
terjadi, seperti kemunculan VFS Tasheel yang mewajibkan calon jamaah umrah
merekam data mereka untuk keperluan Visa. Yang ternyata adalah partner resmi
dan eksklusif dari Kementerian Luar Negeri (MOFA) Kerajaan Arab Saudi dalam
pengurusan visa Arab Saudi di seluruh dunia, dan belum bersinergi secara resmi
61
dengan pemerintah Indonesia. Belum lagi dengan mekanisme perapian travel
umrah yang belum memiliki izin, belum disinggung dalam PMA tersebut terkait
mekanisme pelaporannya dan penangannya, inilah mengapa regulasi pemerintah
sampai saat ini dianggap bersifat pasif. Dalam regulasi PMA Nomor 8 Tahun
2018 juga disinggung terkait pemeringkatan PPIU sebagai PPIU referens. Yang
perlu menjadi perhatian juga adalah tentang bagaimana iklim bisnis dalam PPIU
ini tetap terjaga dan menguntungkan bagi semua pihak, tidak hanya calon jamaah
umrah tetapi juga untuk seluruh pelaku bisnis. Tidak adanya upaya monopoli satu
PPIU karena telah memeroleh akreditasi dari pemerintah sedangkan yang lain
tidak, tetapi semuanya bisa bersaing dengan sehat.
2. Implikasi
Dengan beberapa rekomendasi temuan yang kami dapatkan, semoga dapat
memberikan masukan bagi pemerintah selaku regulator untuk meninjau ulang atau
menambahkan regulasinya dalam PMA Nomor 8 Tahun 2018 agar tidak perlu lagi
ada kegagalan dalam usaha PPIU.
Tidak hanya membuat regulasi, pemerintah juga harus membuat sistem
yang baik baik manual maupun online agar mudah untuk diakses dan
tranparansinya semakin baik. Hal ini berimbah kepada pengawasan PPIU yang
juga semakin baik.
3. Saran
Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah membaca dan menguji hasil
penelitian kami ini, setiap masukan dan saran akan menjadi bahan pertimbangan
kami selanjutnya demi menyempurnakan yang kurang dalam skripsi ini. Kami
sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak celah untuk penelitian lanjutan.
62
Daftar Pustaka
Buku:
Al-Quran al-Karim
Agusta, Ivanivic. “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif” dimuat dalam
Academia.rdu. 2015
Al-Ṣan‟ānī, Muḥammad ibn Ismā‟īl ibn Ṣalāh. Subul al-Salām. Mesir: Dār al-Ḥadīth.
Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sualaymān ibn al-Ash‟ath. Sunan Abī Dāwūd. Beirut: Dār al-
Kitāb al-„Arabī. T.t.
Al-Suyūṭī, „Abd al-Raḥmān ibn Abū Bakr. al-Asybāh wa al-Nadhā‟ir. Beirut: Dār al-
Kutub al-„Ilmiyyah. tt.
Al-Syāfi‟ī, Muḥammad ibn Idrīs. Al-Umm. Beirut: Dār al-Ma‟rifah. V.2. 1393 H.
Al-Ṭabarī, Muḥammad Abū Ja‟far. Jāmi‟ al-Bayān fī Ta‟wīl Al-Qur‟ān. Saudi Arabia:
Mu‟assasah al-Risālah. 2000.
Al-Ṭarīqī, Abdullah „Abd al-Muḥsin. Al-Iqtiṣād al-Islāmī; Usas wa Mabādi‟ wa
Ahdāf. Mu‟assasah Jersey. tt.
Al-Zuḥailī, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh. Damaskus: Dār al-Fikr. 2006.
V.iii dan V.v
Al-Zuḥailī, Wahbah. Al-Mu‟āmalāt al-Māliyyah al-Mu‟āṣirah Buḥūts wa Fatāwā wa
Ḥulūl. Damaskus: Dār al-Fikr. 2002.
Apeldoorn, L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: PT.
Kresna Prima Persada. 2009
Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta:
Rajawali Pers. 2012
Fitria. Skripsi: Strategi Travel Arminareka Perdana Cabang Pekanbaru dalam
Menarik Calon Jamaah Haji dan Umrah Ditinjau dari Perspektif Islam. Riau:
UIN Syarif Kasim. 2011
Hasan, Iqbal. Analisis Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara. 2004
Ibn Taymiyyah. Majmu‟ al-Fatāwā.
Islamic Tour, Nazaret. Company Profile: Investasi Pengembangan Bisnis Umroh dan
Haji
63
Jahar, Asep Saepudin, dkk. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis. Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group. 2013
Juwana, Hikmahanto. Teori Hukum. UI: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. T.th.
Kadir, Muhammad Abdul. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti. Cet. 1, 2004.
Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. T.t.
Mukhlis, Sihabuddin. Perlindungan Hukum Jamaah Umrah dalam Penyelenggaraan
Ibadah Umrah. Bandung: Jurnal al-Syariah. Vol 20, Nomor 1. 2018
Mukminin, Furqon Skripsi: Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah.
Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang.
Mukminin, Furqon. Skripsi: Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah
(Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang). Semarang: UIN
Walisongo. 2015
PMA Nomor 18 tahun 2015 yang tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah. Pdf.
PMA Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pdf.
Rochimi, Abdurachman. Segala Hal Tentang Haji dan Umrah. t.tp.: Erlangga, t.t.
Sābiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dār al-Kitab al-„Arabī. 1987.
Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grafindo. 1998
Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grafindo. 1998
Wijaya, Pramana. Skripsi: Studi Evaluasi Penerapan Etika Bisnis Pada Biro
perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus PT. Arminareka Perdana). Ciputat:
UIN Jakarta. 2014
Website:
www.merriam-webster.com/dictionary/businnes
Phonzi Schemes-Frequently Asked Question, U.S Securities and Exchange
Commission. U.S Securities and Exchange Commission
https://finance.detik.com/moneter/d-3571069/first-travel-diduga-pakai-skema-ponzi-
apa-itu
64
http://jateng.tribunnews.com/2017/08/28/inilah-daftar-25-biro-umrah-bermasalah-
yang-ditutup-simak-datanya
https://www.stats.gov.sa/en/news/255
https://metro.sindonews.com/read/1292211/170/biro-perjalanan-umrah-nazaret-tour-
travel-tidak-terdaftar-di-kemenag-1521813985
https://putusan.mahkamahagung.go.id
https://pn-bandung.go.id/
65
Lampiran-Lampiran
1. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham
66
2. Surat Izin Usaha Kementerian Pariwisata
67
3. Izin Usaha Kota Bandung
68
4. Izin dari Kementerian Keuangan
69
5. Izin PPIU dari Kementerian Agama
70
6. Halaman Utama Portal Sipatuh Kementerian Agama
71
7. Putusan Pengadilan Negeri Bandung
72
73
8. Data Umum Pengadilan Negeri Bandung
74
9. Adapun Penuntutan Untuk H. Aom Juang Wibowo sebagaimana
dikutip dari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Bandung
1. Menyatakan terdakwa H. AOM JUANG WIBOWO SASTRA NINGRA
T bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan yan
g berkelanjutan sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP..
Dan bersalah melakukan tindak pidana pencegahan dan pencucian uang secara ber
sama-sama dan yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua me
langgar Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pa
sal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. AOM JUANG WIBOWO SAS
TRA NINGRAT selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa H. A
OM JUANG WIBOWO SASTRA NINGRAT berada dalam tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000. -(ser
atus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Metapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) unit R4 Merk Honda tipe Jazz GK5 1.5 S CVT (CKD) Nopol B 15
12 KRO Warna Merah Dengan STNK an. ATI BUDIYANTI Alamat Beka
si Timur Regency BLK H 31 Rt.10 Rw.08 Bekasi.
Dikembalikan kepada sdr ATI BUDIYANTI.
1 (satu) unit R4 Merk Toyota tipe Hiace Commuter Nopol Z 7000 K Warn
a Silver Metalik Dengan STNK an. PEPI TOMY SUDRAJAT, S.IP, Alam
at di STNK Jl. Benda No 20 2/2 Cikalang tawang TS-M dan alamat di SK
PD PKB Jl. Sutisna Senjaya No. 103 Rt.03 Rw.08 Lengkong Sari Tawang.
Dikembalikan kepada Perusahaan SBL.
1 (satu) unit R2 dengan merk Yamaha tipe XMAX warna kuning nopol D
2901 NQJ tanpa STNK.
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL.
1 (satu) unit R4 merk Mercedez Benz C250 warna silver nopol B 1095 SA
G warna silver tanpa STNK;
75
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL.
1 (satu) unit R4 merk Honda Mobilio nopol D 1225 UR warna silver tanpa
STNK;
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL.
1 (satu) unit merk Toyota tipe Alphard S 2.4 A/T nopol D 83 RRY warna
hitam berikut STNK an. POPHI SHOPIA APRIYANTI, ST alamat Marga
hayu Raya BRT I-2A No. 48 Rt.06 Rw.05 Buahbatu BDG;
Dikembalikan kepada Leasing Mitsui.
1 (satu) unit R4 merk Nissan Navara dengan nopol B 9811 QW warna hita
m tanpa STNK;
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL.
1 (satu) unit R2 merk Suzuki TS 200 tanpa nopol warna kuning tanpa STN
K;
Dikembalikan sdr. M.Subhan.
1 (satu) unit R2 merk Suzuki TS RM 250 tanpa nopol warna kuning tanpa
STNK;
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL.
1 (satu) unit R2 dengan merk KTM EXC-F 250 tanpa nopol warna kuning
tanpa STNK;
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL.
1 (satu) unit Segway warna hitam;
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL.
1 (satu) unit Ranmor R-4 Merek Nissan Tipe X-Trail 2.5 XT AT, Nopol:
D-1408-RY (Ganti Nopol: EX D-9-AI Jenis mobil penumpang warna hita
m tahun pembuatan 2003, isi silinder 2488 CC nomor angka NIK/PIN T30
A06923 Nomor mesin : QR25126690A, Bahan bakar : Bensin registrasi 2
014.
1 (satu) buah anak kunci R-4 Merek Nissan Tipe X-Trail 2.5 XT AT berik
ut remot.
76
1 (satu) STNK Nomor 1045893/JB/2014 tanggal 06 Oktober 2014, Nomor
BPKB : 7111362-H berikut 1 lembar SKPD-PKB/BBNKB dan SWD, KL
LJ, dan PNBP Nomor: 02434178
Dikembalikan kepada sdr. AMUNG SUNARYA.
1 (satu) unit R4 merek Range Rover Evoque warna orange No pol D 9 AQ
J.
1 (satu) unit R4 merek Isuzu Truk Towing warna putih No. Pol D 9585 A
G.
Dikembalikan kepada saksi DEDI SUCIPTA.
1 (satu) unit R4 beserta anak kunci dan STNK dengan identitas kendaraan
: nopol : T 1363 AW a.n. STNK RIZAL MAULANA dengan alamat Kp.
Kaum Rt.001/Rw.001, Campaka Purwakarta, merk/type Mitsubishi Pajero
Sport 2.4 L dakar (4x2) 8 AT, No. Rangka : MBGUKR10GH041165, No.
Mesin : N15UBC3503.
Dikembalikan kepada Saksi SLAMET PRANTO SUSILO.
Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupi
ah) pecahan Rp. 100.000,-
Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pecahan Rp. 1
00.000,-
Uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- pecahan Rp. 100.000,-
Uang tunai sebesar Rp. 457.565.932.00 dari Rekening An. PT. SOLUSI B
ALAD LUMAMPAH denagn Nomor Rekening 130-00-633-88889-9 pada
Bank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 277.979.795.59 dari Rekening atas nama PT. SOL
USI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 130-00-800-2222-4
pada Bank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 1.888.856.20 dari rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 130-00-0088222-8 pada
Bank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 507.034.00 dari Rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor rekening 130-00-0800222-5 pada
Bank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 2.083.352.22 dari Rekening atas nama PT. SOLUS
I BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 130-00-88880288-8 pa
da Bank Mandiri;
Uang tunai sebesr Rp. 1.307.921.86 dari Rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 130-00-0882222-6 pada
Bank Mandiri;
77
Uang tunai sebesar Rp. 1.307.921.86 dari Rekening atas nama PT. SOLUS
I BALAD LUMAMPAH dengan Nomor rekening 130-00-2000009-2 pada
bank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 789.573.75 dari Rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor rekening 130-00-8888116-7pada B
ank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 1.715.733.51 dari Rekening atas nama PT. SOLUS
I BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 130-00-8881212-1 pad
a Bank MAndir;
Uang tunai sebesar Rp. 735.000.82 dari Rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 130-00-8882121-3 pada
Bank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 11.221.644.43 dari rekening atas nama Koperasi S
OLUSI BALAD LUMAMPAH denagn Nomor Rekening 130-00-8887678
-7 pada Bank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 1.000.543.00 dari Rekening atas nama AOM JUA
NG WIBOWO S.N dengan Nomor Rekening 130-00-0582944-8 pada Ban
k Mandiri;
Uang tuuai sebeesar Rp. 20.908.500.00 dari Rekening atas nama AOM JU
ANG WIBOWO S.N dengan Nomor Rekening 130-00-8248888-6 pada B
ank Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 787.417.00 dariRekening atas nama VELLA LES
TRI DIILLIN dengan Nomor Rekening 130-00-7488888-7 pada Bank Ma
ndiri;
Uang sebesar USD 55.840.00 dari Rekening atas nama VELLA LESTRI
DIALLIN denagn Nomor Rekening 130-00-1296357-8 pada Bank Mandir
i;
Uang tunai sebesar Rp. 125.280.306.00 dari Rekening atas nama VELLA
LESTRI DIALLIN dengan Nomor Rekening 130-0022888887-6 pada Ban
k Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 478.621.613.99 dari Rekening atas nama VELLA
LESTRI DIALLIN denagn Nomor Rekening 130-00-688882-8 pada Bank
Mandiri;
Uang tunai sebesar Rp. 61.262.467.00 dari Rekening atas nma PT. SOLUS
I BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 130-00-1390307-8 pad
a Bank Mandiri.
Uang tunai sebesar Rp. 802.809.76 dari Rekening atas nama Koperasi SO
LUSI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 0083888781 pada
BCA;
Uang tunaisebesar Rp. 752.236.84 dari Rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 0086898882 pada BCA;
Uang tunai sebesar Rp. 2.224.481.52 dari Rekening atas nama PT. SOLUS
I BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 0089479888 pada BC
A;
Uang tunai sebesar Rp. 1.461.000.21 dari Rekening atas nma PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH denagn Nomor Rekening 0086459889 pada BCA;
78
Uang tunai sebesar Rp. 1.186.627.66 dari Rekening atas nama PT. SOLUS
I BALAD LUMAMPAH denagn Nomor Rekening 0084684828 pada BC
A;
Uang tunai sebesar Rp. 101.177.603.89 dari Rekening atas nama PT. SOL
USI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 0084688882 pada B
CA;
Uang tunai sebesar Rp. 835.000.31 dari rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 0088888785 pada BCA;
Uang tunai sebesar Rp 6.124.530.60 dari Rekening atas nama PT. SOLUSI
BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 0088838834 pada BCA;
Uang tunai sebesar Rp. 759.150.45 dari Rekening atas nama SOLUSI SA
HABAT INDONESIA dengan Nomor Rekening 0088216868 pada BCA.
Uang tunai sebesar Rp. 501.485.000,- dari Rekening Giro Rupiah atas nam
a PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 1010103
863 pada Bank Muamalat Cabang Bandung;
Uang tunai sebesar $102,43 dari Rekening Giro Dollar atas nama PT. SOL
USI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 1010108650 pada B
ank Muamalat Cabang Bandung.
Uang tunai sebesar Rp. 26.727.306,53,- dari rekening tabungan atas nama
AOM JUANG WIBOWO dengan Nomor Rekening : 00093-01-50-888168
8 pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- dari Rekening Deposito atas nama A
OM JUANG WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0093-01-40-002663-5
pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dari Rekening Deposito atas nama A
OM JUANG WIBOWO dengan Nomor rekening : 0093-01-40-0026164 p
ada ank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dari Rekening Deposito atas nama A
OM JUANG WIBOWO dengan Nomor Rekening : 00093-01-40-0026172
pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dari Rekening Deposito atas nama A
OM JUANG WIBOWO dengan Nomor Rekening : 00093-01-40-0026588
pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- dari Rekening Deposito atas nama A
OM JUANG WIBOWO dengan Nomoor Rekening : 00093-01-40-002659
6 pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000.- dari Rekening Deposito atas nama A
OM JUANG WIBOWO dengan Nomor Rekening : 00093-01-40-0026596
pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 972.000,53,- dari Rekening Giro atas nama PT. SO
LUSI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening : 00093-01-30-00
02228 pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 138.454.254,66,- dari Rekening tabungan atas nam
a PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening : 13937-0
1-57-0004798 pada Bank BTN Bandung;
79
Uang tunai sebesar Rp. 601.000,38,- dari Rekening Giro atas nama PT. SO
LUSI BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 00000093-01-30-0
00221-0 pada Bank BTN Bandung;
Uang tunai sebesar Rp. 601.000,95,- dari Rekening atas nama PT. SOLUS
I BALAD LUMAMPAH dengan Nomor Rekening 00000093-01-30-0002
23-6 pada Bank BTN.
Uang tunai sebesar Rp. 2.896.306,00 dari Rekening A.n AOM JUANG WI
BOWO dengan No. Rekening 7077078886 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 45.691.732,00 dari Rekening a.n AOM JUANG W
IBOWO dengan No. Rekening 6888888988 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 128.000,00 dari Rekening a.n AOM JUANG WIB
OWO dengan No. Rekening 7077079992 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 82.512.653,00 dari Rekening a.n PT. SOLUSI BA
LAD LUMAMPAH dengan No. Rekening 2408201203 pada BNI.
Uang tunai sebesar Rp. 1.342.846,00 dari Rekening a.n PT. SOLUSI BAL
AD LUMAMPAH dengan No. Rekening 2408201292 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 2.875.067,00 dari rekening a.n PT. SOLUSI BAL
AD LUMAMPAH dengan No. Rekening 2220555888 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 852.957,00 dari Rekening a.n PT. SOLUSI BALA
D LUMAMPAH dengan No. Rekening 2220999222 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 730.000,00 dari Rekening a.n PT. SOLUSI BALA
D LUMAMPAH dengan No. Rekening 8880888866 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 dari rekening a.n PT. SOLUSI BALA
D LUMAMPAH dengan No. Rekening 8888080043 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 dari rekening a.n PT. SOLUSI BALA
D LUMAMPAH dengan No. Rekening 8888080012 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 550.000,00 dari rekening a.n PT. SOLUSI BALA
D LUMAMPAH dengan No. Rekening 8888080023 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 3.224073,00 dari Rekening a.n VELLA LESTRI D
IALLIN KURNIA dengan No. Rekening 2220777877 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 76.454,00 dari Rekening a.n VELLA LESTRI DIA
LLIN KURNIA dengan No. Rekening 2220777866 pada BNI;
Uang tunai sebesar Rp. 21.550,00 dari Rekening a.n VELLA LESTRI DIA
LLN KURNIA engan Reking 2220777855 padaBNI;
Uang tuia sebesar Rp. 248.057.041,00 dari Rekening a.n VELLA LESTRI
DIALLIN KURNIA dengan No. Rekening 047214898 pada BNI.
Uang tunai sebesar Rp. 40.494.996,11 dari Rekening a.n PT. SOLUSI BA
LAD LUMAMPAH dengan No. Rekening 10106688888 pada BRI Syaria
h;
Uang tunai sebesar Rp. 7.543.129,94 dari Rekening a.n PT. SOLUSI BAL
AD LUMAMPAH dengan No. Rekening 2604888888 pada BRI Syariah.
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL berdasarkan Akta Notaris IMAM SUW
ANGSA SAPUTRA, SH No. 1 tanggal 21 April 2018.
80
1 (satu) bidang tanah terdapat bangunan diatasnya yang terletak di JL. DE
WI SARTIKA No. 42/45 Kota Bandung.
1 (satu) bidang tanah terdapat bangunan yang terletak di JL. TANJUNG S
ARI ASRI RESIDENCE UTAMA No. 36 RT 04/07 Kelurahan Antapani
wetan, Kecamatan Antapani Kota Bandung.
1 (satu) bidang tanah terdapat bangunan yang terletak di JL. TANJUNG S
ARI ASRI RESIDENCE UTAMA No. 46 RT 04/07 Kelurahan Antapani
wetan, Kecamatan Antapani Kota Bandung.
1 (satu) bidang tanah kosong (kavling) dekat Mall Anartomo Jl. Perintis K
emedekaan Kabupaten Garut.
1 (satu) bidang tanah terdapat bangunan diatasnya (rumah) yang terletak d
iTaman Holis Indah Blok I 1 No. 2 Kel. Cogondewah Kidul Kec. Bandung
Kulon Kota Bandung.
1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang belum selesai pembangunannya
yang beralamat di Jl. Kolenang No. 13 Rt. 003/001 Kel. Turangga Kec. Le
ngkong Kota Bandung.
Hamparan tanah yang sudah terbenteng yang belum selesai pembangunany
a yang beralamat di Jl. Cigadung Raya Timur Rt/Rw. 001/010 kel. Cigadu
ng Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung (posisi tanah tersebut diantara ru
mah No. 89 dan 91).
Dikembalikan kepada Asosiasi SBL berdasarkan Akta Notaris IMAM SUW
ANGSA SAPUTRA, SH No. 1 tanggal 21 April 2018.
1 (satu) bundel sertifikat hak milik (SHM) No. 2693 tanggal 17 Oktober 2
016 atas nama PELA LESTARI DIALLIN KURNIA.
1 (satu) bundel sertifikat hak milik (SHM) No. 1314 tanggal 07 Juni 2016
atas nama PELA LESTARI DIALLIN KURNIA.
1 (satu) Bundel Salinan Akta Jual Beli No. 41/2016 tanggal 9 Juni 2016 at
as nama AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT dikeluarkan dari
PPAT WAHJUDI SERAFINA RUKMANA SJAFEI,SH.;
1 (satu) Bundel Salinan Akta Jual Beli No. 42/2016 tanggal 9 Juni 2016 at
as nama AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT dikeluarkan dari
PPAT WAHJUDI SERAFINA RUKMANA SJAFEI,SH.;
1 (satu) bundel dokumen data jemaah belum berangkat periode Desember
2017 s/d Januari 2019.
1 (satu) bundel bukti pembayaran pemberangkatan umrah a.n. IMELDA G
ARLINDA kepada PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH.
1 (satu) lembar asli bilyet SBL a.n. KIWING SARMAWI, id jamaah 1704
281, terdaftar sejak tanggal 28 April 2017;
1 (satu) lembar asli bilyet SBL a.n. ILAH SURSILAH, id jamaah 1704282
terdaftar sejak tanggal 28 April 2017;
1 (satu) lembar asli bilyet SBL a.n. WATEM, id jamaah 1707182 terdaftar
sejak tanggal 18 Juli 2017;
1 (satu) lembar asli bilyet SBL a.n. KADAR, id jamaah 1707183 terdaftar
sejak tanggal 18 Juli 2017;
81
7 (tujuh) buah kartu Aktivasi Sahabat SBL;
2 (dua) buah Starter Pack Sahabat SBL; dan
2 (dua) buah baju koko warna putih berlogo PT. SOLUSI BALAD LUMA
MPAH
4 (empat) unit Laptop-Notebook merek ASUS series A456U intel core i5
7th Gen warna hitam metalik beserta 2 Unit charger merek ASUS;
1 (satu) set Computer (CPU merek DAZUMBA warna hitam, keyboard m
erek lenovo warna putih, Monitor merek ADVAN warna hitam dan mouse
merek logitech warna hitam.
1 (satu) buah kartu ATM BTN Prioritas a.n. AOM JUANG WIBOWO SN
dengan nomor : 46934588 0001 1672.
1 (satu) buah kartu ATM WINDU Prioritas a.n. AOM JUANG WIBOWO
SN dengan nomor : 6064 3710 0032 2219.
1 (satu) buah kartu ATM BANK MEGA. Mega First CT Corp Family a.n.
AOM JUANG WIBOWO SN dengan nomor : 4726 7000 5046 6325.
1 (satu) buah kartu ATM BANK MEGA. Mega First Class BANKING a.
n. AOM JUANG WIBOWO SN dengan nomor : 4214 0701 9800 7020.
1 (satu) buah kartu ATM BANK BUKOPIN SIAGA Nomor : 4731 8909 0
045 8748.
1 (satu) buah kartu ATM SITIBANK BANK CITY GOLD a.n. AOM JUA
NG WIBOWO SN dengan Nomor : 4619 3889 1598 1421.
1 (satu) buah kartu ATM UOB. Nomor : 4214 4503 3210 4521.
1 (satu) buah Paspor BCA PLATINIUM a.n. AOM JUANG WIBOWO S
N dengan Nomor : 6019 0040 0847 5145.
1 (satu) buah Paspor BCA PLATINIUM a.n. AOM JUANG WIBOWO S
N dengan Nomor : 6019 0040 0847 5137.
1 (satu) buah Kartu ATM BUKOPIN Prioritas a.n. AOM JUANG WIBO
WO SN dengan Nomor : 4098 7309 0000 3846.
1 (satu) buah Kartu PAN PASIFIK INSUREANCE a.n. PT. MLCI QQ A
OM JUANG WIBOWO S N QQ FIRMANSYAH.
1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum a.n. ERY RAMDANI;
1 (satu) buah KTP a.n. ERY RAMDANI;
1 (satu) buah SIM C a.n. ERY RAMDANI;
1 (satu) buah SIM A a.n. ERY RAMDANI;
1 (satu) buah NPWP a.n. ERY RAMDANI;
1 (satu) buah kartu ACE Rewards a.n. ERY RAMDANI;
2 (dua) buah Parking Access Card Taman Sari Apartement No. 201510000
569 dan No. 201510000612;
1 (satu) buah kartu ATM BCA a.n. ERY RAMDANI;
1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI;
1 (satu) buah kartu ATM BRI SYARIAH a.n. ERY RAMDANI;
1 (satu) buah kartu ATM Passport BCA Platinum a.n. ERY RAMDANI;
17 (tujuh belas) buah Stater Pack PT. Solusi Balad Lumampah;
886 (delapan ratus delapan puluh enam) lembar Bilyet PT. Solusi Balad L
umampah yang masih kosong;
82
91 (sembilan puluh satu) lembar Bilyet PT. Solusi Balad Lumampah yang
terisi;
4 (empat) buku tanda tangan PT. Solusi Balad Lumampah;
1 (satu) buah tas berwarna hitam merek SAMSUNG;
8 (delapan) buah Handphone merk Evercross J4B warna hitam;
3 (tiga) buah Handphone merk Evercross A74J warna hitam;
2 (dua) buah Handphone merk Mito warna biru;
2 (dua) buah Charger Handphone merk Evercross warna hitam;
1 (satu) buah Charger Handphone merk Mito warna hitam;
1 (satu) buku formulir pendaftaran jamaah umroh;
45 (empat puluh lima) buku tabungan koperasi Solusi Balad Lumampah;
5 (lima) dus Activation Card SBL Sahabat.
18 (delapan belas) buku tahapan BCA dengan nomor rekening --- a.n ERY
RAMDANI yang telah tergunting.
2 (Dua) Buah Cap Stempel Tanda Tangan Sdr. H OAM JUANG WIBOW
O SASTRANIGRAT.
1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 0093013002210 at
as nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) periode 1 Mei 20
17 s/d 31 Januari 2018;
1 (satu) lembar rekening koran dengan nomor rekening 0093013002236 at
as nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) periode 1 Mei 20
17 s/d 31 Januari 2018;
2 (dua) lembar koran dengan nomor rekening 0093013002228 atas nama P
T. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) periode 1 Mei 2017 s/d 31
Januari 2018;
5 (lima) lembar koran dengan nomor rekening 1393701570004798 atas na
ma PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) periode 1 Mei 2017 s/
d 31 Januari 2018;
1 (satu) lembar koran dengan nomor rekening 009301400027403 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
1 (Satu) lembar koran dengan nomor rekening 009301400026782 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
3 (tiga) lembar koran dengan nomor rekening 009301400026635 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
3 (tiga) lembar koran dengan nomor rekening 009301400026627 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
3 (tiga) lembar koran dengan nomor rekening 009301400026596 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
3 (tiga) lembar koran dengan nomor rekening 009301400026588 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
83
3 (tiga) lembar koran dengan nomor rekening 009301400026172 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
3 (tiga) lembar koran dengan nomor rekening 009301400026164 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
2 (dua) lembar koran dengan nomor rekening 009301508881688 atas nam
a AOM JUANG WIBOWO SASTRANINGRAT periode 1 Mei 2017 s/d 3
1 Januari 2018;
1 (satu) bundel Rek Koran BANK MANDIRI dengan Nomor Rek : 13400
06625668 a.n SLAMET PRANTO SUSILO Periode 01 Desember 2017 -
08 Maret 2018.
1 (satu) bundel Rek Koran BANK BCA dengan Nomor Rek : 7840131801
a.n SLAMET PRANTO SUSILO Periode 01 Desember 2017 - Februari 20
18.
1 (satu) bundel rekening koran No. Rek 10106688888 a.n. PT SOLUSI B
ALAD LUMAMPAH; dan
1 (satu) bundel pembukaan rekening No Rek 10106688888 a.n. PT SOLU
SI BALAD LUMAMPAH.
1 (satu) lembar berita acara pemblokiraan rekening a.n. AOM JUANG WI
BOWO dan PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL);
1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor Rekening 2220555888 a.n.
PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) periode 1 Mei 2017 samp
ai dengan 31 Januari 2018;
1 (satu) bundel rekening koran dengan nomor Rekening 2220999222 a.n.
PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) periode 1 Mei 2017 samp
ai dengan 31 Januari 2018;
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 8888080034 a.n. PT. SOLUSI BALAD LUMA
MPAH (PT. SBL);
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 8888080023 a.n. PT. SOLUSI BALAD LUMA
MPAH (PT. SBL);
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 8888080012 a.n. PT. SOLUSI BALAD LUMA
MPAH (PT. SBL);
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 8880888866 a.n. PT. SOLUSI BALAD LUMA
MPAH (PT. SBL);
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 2408201292 a.n. PT. SOLUSI BALAD LUMA
MPAH (PT. SBL);
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 2408201202 a.n. PT. SOLUSI BALAD LUMA
MPAH (PT. SBL);
84
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 6888888988 a.n. AOM JUANG WIBOWO;
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 7077078886 a.n. AOM JUANG WIBOWO;
Rekening koran BNI periode bulan Mei 2017 sampai dengan 31 Januari 20
18 dengan nomor rekening 7077079992 a.n. AOM JUANG WIBOWO;
1 (satu) bundel rekening koran periode 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Janu
ari 2018 dengan nomor rekening 1010103863 a.n. PT. SOLUSI BALAD L
UMAMPAH jenis tabungan giro rupiah;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300063388899 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAPAH pe
riode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300080022224 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAPAH pe
riode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300008002225 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAPAH pe
riode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300074888887 atas nama VELLA LESTRI DIALIN KURNIA
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300000882228 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300088802288 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300008822226 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300088876787 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300088881167 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018;
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300088812121 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018; dan
1 (satu) bundel Print out asli salinan rekening koran nomor rekening koran
No. Rek. 1300088821213 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH
periode tanggal 01 Mei 2017 sampai dengan 30 Januari 2018.
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
84684828 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) peri
ode 1 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
85
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
88216868 atas nama PT. SOLUSI SAHABAT INDONESIA periode 30 A
pril 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
83888781 atas nama KOPERASI SOLUSI BALAD INDONESIA periode
21 Juli 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
88888785 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) peri
ode 02 Agustus 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
84688882 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) peri
ode 02 Agustus 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
86898882 atas nama KOPERASI SOLUSI BALAD INDONESIA periode
21 Juli 2017 sampai dengan 31 Januari 2018; 1 (satu) bundel print out mut
asi rekening BCA dengan nomor rekening 0089479888 atas nama PT. SO
LUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) periode 30 April 2017 sampai de
ngan 31 Januari 2018;
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
86459889 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) peri
ode 30 April 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
1 (satu) bundel print out mutasi rekening BCA dengan nomor rekening 00
88838834 atas nama PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL) peri
ode 30 April 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
6 (enam) bundel Foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. S
OLUSI BALAD LUMAMPAH (PT. SBL);
2 (dua) bundel foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama KOPER
ASI SOLUSI BALAD LUMAMPAH; dan
1 (satu) bundel foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama PT. SOL
USI SAHABAT INDONESIA.
1 (satu) lembar prinout manivest jamaah haji plus 2017 yang tidak berangk
at.
1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH No. 3
9 tanggal 24 Juli 2012 notaris MUCHLIS PATAHNA, SH,. MKn.
1 (satu) lembar Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-40481.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 25 Juli
2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
1 (satu) bundel Salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Solusi Balad
Lumampah No. 2 tanggal 08 September 2012, dari Notaris TITIN NURAE
NI, S,H., M.Kn;
1 (satu) lembar Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi
k Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-00392 tanggal 04 Januari 2013 perih
al Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SOLUSI BA
LAD LUMAMPAH;
86
1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Solusi Bala
d Lumampah No. 4 tanggal 25 Oktober 2012, dari Notaris TITIN NURAE
NI, S,H., M.Kn;
1 (satu) bundel Salinan Akta Keterangan Penetapan Risalah Rapat PT. SO
LUSI BALAD LUMAMPAH tanggal 13 November 2014, No. 14 dari not
aris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah GINA RISWARA KOSWARA, SH.
;
1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemega
ng Saham PT SBL Nomor : 173 tanggal 15 Juni 2016 dari notaris RADEN
MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH. SpN.;
2 (dua) lembar Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R
epublik Indonesia Nomor : AHU-0011390.AH.01.02 tahun 2016 tanggal 1
6 Juni 2016. Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan te
rbatas PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH;
1 (satu) lembar Surat Izin Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kota
Bandung Nmor : 0207/IG/I/2016/BPPT, tanggal 22 Januari 2016 Tentang I
zin Gangguan;
1 (satu) lembar Tanda Daftar Perseroan Terbatas Nomor :TDP1011179211
21 tanggal 02 Februari 2016;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor : S-5774KT/WPJ
.09/KP. 0203/2016 tanggal 22 Juni 2016;
2 (dua) buah Kartu NPWP : 03.249.315.7-011.000 PT. SOLUSI BALAD
LUMAMPAH yang beralamat di Wisma Bumi Putra Lt. 7 suite 707 Jl. Asi
a Afrika No. 141-149 dan GD. Menara Kuningan Lt. 8 unit I J Jl. HR Rasu
na Said Blok X-7 KAV.V, Karet Kuningan – Setiabudi Jakarta Selatan;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Pajak Nomor : PEM_01770/W
PJ.04/KP.0103/2012 tanggal 08 Agustus 2012;
2 (dua) lembar Surat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelengg
ara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) No. : SKJ/STD
/559/ tanggal 7 November 2017 perihal Surat Keterangan Keanggotaan A
MPHURI;
1 (satu) lembar Surat IATA PAX/PIN/07969698 tanggal 01 Agustus 2017
;
1 (satu) bundel IATA Passanger Sales Alency Agreement tanggal 01 Agus
tus 2017 yang di cap oleh Notaris KRISTI ANDANA YULIANES, SH.;
1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Tetangga pada RT/RW. 01/08 Kel
urahan Cibadak Kecamatan Astanaanyar;
1 (satu) lembar Surat Keteranagan Domisili Perusahaan No. 539/1.824/201
2 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan di Kelurahan Karet Kuning
an Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. II/DP/XII/2014
tanggal 09 Desember 2014 yang dikeluarkan di Kelurahan Cibadak Kecam
atan Astanaanyar Kota Bandung;
1 (satu) lembar Surat dari PT. WISMA BUMIPUTERA perihal Surat Kete
rangan Domisili Perusahaan No. 016/WBP/400/121/I/2014 tanggal 15 Jan
uari 2015;
87
2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ; 1327/2014 tanggal 08 A
pril 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Jasa Perjalanan
Wisata Jenis Kantor Pusat Biro Perjalanan Wisata (BPW);
1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : TDP
09.03.1.79.79486 tanggal 02 Mei 2014 ;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 0722/.824/
2014, tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan Kelurahan Kuningan Ti
mur kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
1 (satu) lembar Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor Pendaftaran : 03.04
.03.14.086 tanggal 18 Maret 2014;
1 (satu) lembar Resi Permohonan Perizinan No Resi : 620F6C;
1 (satu) lembar Kartu Herregistrasi IG Nomor : 503/IG/CC49/BPPT, tangg
al 23 Desember 2014;
1 (satu) lembar copy Izin Gangguan No. 503/IG/CC49/BPPT tanggal 23 D
esember 2014;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 0722/1.824/2014, tanggal 27 Fe
bruari 2014;
1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor : 081/TR/MK/VII/2012,
tanggal 26 Juli 2012;
1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan PT. SOLUSI BALAD LUMAMP
AH untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015
serta Laporan Auditor Independent;
1 (satu) bundel copy Laporan Keuangan PT. SOLUSI BALAD LUMAMP
AH untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
serta Laporan Auditor Independent;
1 (satu) bundel Polis PT. ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN denga
n Polis Nomor : 02.03.1.2014.0001 tanggal 23 Juli 2014;
1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. SOLUSI BALAD LUMAMPAH u
ntuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Indepen
dent;
1 (satu) bundel copy Bank Garansi No. 101BGPBMI170413 Jaminan Pela
ksanaan tangaal 06 Oktober 2017;
1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan Garansi Bank No Seri : GB000
529, Bank Garansi No. 342A/BDG.UT/CSMU/VI/GB/2016 tanggal 17 Ju
ni 2016 yang dilegalisir oleh Kementrian Agama Republik Indonesia;
6 (enam) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan de
sember 2016 PT SBL.
8 (delapan) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan
januari 2017 PT SBL.
7 (tujuh) binder & 1 dus dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan
bulan februari 2017 PT SBL.
8 (delapan) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan
maret 2017 PT SBL.
7 (tujuh) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan apr
il 2017 PT SBL.
88
7 (tujuh) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan me
i 2017 PT SBL.
3 (tiga) binder & 1 dus dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan b
ulan juni 2017 PT SBL.
7 (tujuh) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan jul
i 2017 PT SBL.
11 (sebelas) binder &1 dus dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaa
n bulan agustus 2017 PT SBL.
9 (sembilan) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bula
n september 2017 PT SBL.
13 (tiga belas) binder & 2 dus dokumen keuangan pengeluaran dan peneri
maan bulan oktober 2017 PT SBL.
3 (tiga) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan nov
ember 2017 PT SBL.
1 (satu) dus dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan desem
ber 2017 PT SBL.
3 (tiga) binder dokumen keuangan pengeluaran dan penerimaan bulan nov
ember 2016 PT SBL.
1 (satu) -unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, dan Mouse
1 (satu) bundel brosur PT SBL jenis Solusi Umroh.
1 (satu) bundel brosur PT SBL jenis Program Umroh Koperasi SBL.
1 (satu) bundel brosur PT SBL jenis Paket Exsekutif dan Paket Pembayara
n Bertahap dan DP 1 Juta.
1 (satu) bundel brosur PT SBL jenis Paket Promo 9 hari Embarkasih Jakart
a.
1 (satu) bundel copy surat perjanjian kerja sama PT. SBL TOUR AN TRA
VEL tanggal 15 Oktober 2015.
1 (satu) bundel surat perpanjangan perjanjian kerjasama PT. SBL dengan
KEPALA CABANG KAB. KUNINGAN No. 8630/PKS/SBL/IX/2017 tan
ggal 06 September 2017.
1 (satu) lembar foto copy PT. SBL tentang Surat Keterangan ID Koordinat
.
1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Pelunasan Pembayaran untuk K
uota 20 Jamaah Umrh tanggal 15 Oktobr 2015.
1 (satu) lembar foto copy surat dari PT.SBL No. 8634/SBL/DIRUT/IX/20
17 Perihal Pemberitahuan Pembukuan kantor Cabang Kepada Dinas Pariw
isata Kab. Kuningan Prov. Jateng tanggal 06 September 2017.
1 (satu) lembar foto copy Surat dari PT. SBL No. 8632/SBL/DIRUT/IX/20
17 Perihal Permohonan Registrasi PPIU Cabang PT. SBL Kepada Kepala
Kantor Departemen Agama Kab. Kuningan tanggal 06 September 2017.
3 (tiga) lembar foto copy KEP. DIRJEN PENYELENGGARAAN HAJI D
AN UMROH No. D/351 Tahun 2013 tentang PENETAPAN IZIN BIRO
PERJALANAN WISATA PT. MEDIA WISATA UTAMA SEBAGAI PE
NYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.
1 (satu) bundel foto copy SURAT PERJANJIAN TENTANG WHOLESA
LLER AGEN ANTARA PT. AYUBERGA DENGAN PT.SBL.
89
1 (satu) lembar foto copy Daftar Pengajuan Manives Jamaah yang belum
Berangkat.
1 (satu) lembar foto copy Surat PT. SBL No. 8631/SBL/DIRUT/IX/2017 t
entang Surat Penunjukan Cabang tanggal 06 September 2017.
1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor : 1622/14
.68.1/31.74.01/1.858.24/2015 tanggal 23 November 2015.
1 (satu) bundel REK. KORAN BANK BCA TAHAPAN dengan NO. REK
1480504611 a.n AMUNG SUNARYA.
1 (satu) bundel REK. KORAN GIRO BANK MANDIRI dengan NO. REK
: 1310013070927 a.n AMUNG SUNARYA Periode Bulan Januari 2017-
November 2017.
1 (satu) bundel Rek Koran Tahapan BANK BCA KCU BANDUNG denga
n No. Rek : 0083355406 a.n. YULIA NURIKA ZAPUTRI Periode Septe
mber 2017-Februari 2018.
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal 14 Januari 2018 d
engan Kode GM 863170221 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan jumlah
jamaah 2 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy bily
et Umroh , Fotocopy passport, Foto copy KTP, Pas Foto, dan Formulir Pen
daftaran Umroh/Haji PT.SBL
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal 16 Januari 2018 d
engan Kode C 18270722 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan jumlah jam
aah 6 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy Bilyet
Umroh dan tanda terima, Foto copy passport, Foto copy KTP, Akta Lahir,
Pas Foto, Kartu Keluarga, dan Formulir Pendaftaran Umroh/Haji PT.SBL.
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal 22 Januari 2018 d
engan Kode C 18270722 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan jumlah jam
aah 15 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy Bilyet
Umroh , Fotocopy passport, Foto copy KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga,
Pas Foto, dan Formulir Pendaftaran Umroh/Haji PT.SBL.
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal 28 Januari 2018 d
engan Kode C 18270722 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan jumlah jam
aah 4 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy Bilyet
Umroh , Foto copy passport, Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Pas Foto, da
n Formulir Pendaftaran Umroh/Haji PT.SBL.
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal 11 Februari 2018
dengan Kode C 18270722 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan jumlah ja
maah 4 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy Bilye
t Umroh dan tanda terima, Foto copy passport, Foto copy KTP, Kartu Kelu
arga, Pas Foto, dan Formulir Pendaftaran Umroh/Haji PT.SBL.
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal 19 Februari 2018
dengan Kode C 18270722 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan jumlah ja
maah 3 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy Bilye
t Umroh , Foto copy passport, Foto copy KTP, Kartu Keluarga, Pas Foto, d
an Formulir Pendaftaran Umroh/Haji PT.SBL.
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal 22 April 2018 de
ngan Kode C 18270722 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan jumlah jama
90
ah 4 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy Bilyet U
mroh , Foto copy passport, Foto copy KTP, Akta Lahir, Akta Nikah, Kartu
Keluarga, Pas Foto, dan Formulir Pendaftaran Umroh/Haji PT.SBL.
1 (satu) bundel Dokumen Umroh keberangkatan tanggal Februari dan Mei
2018 dengan Kode C 18270722 a.n ASWIN MUKMIN AZIZ dengan juml
ah jamaah 5 orang, beserta lampiran transfer dana ke PT. SBL, Foto copy
Bilyet Umroh , Foto copy passport, Foto copy KTP, Akta Nikah, Kartu Ke
luarga, Pas Foto, dan Formulir Pendaftaran Umroh/Haji PT.SBL.
1 (satu) lembar Bilyet SBL a.n TAUFIK FATURAHMAN dengan id jama
ah PR1171138592.
1 (satu) lembar Bilyet SBL a.n DANNY RIDWAN NUGRAHA dengan id
jamaah PR1171138694.
1 (satu) lembar Bilyet SBL a.n ENJANG DENI dengan id jamaah PR1171
138595.
1 (satu) lembar Bilyet SBL a.n DENDY FIRMANSYAH dengan id jamaa
h PR1171138598.
1 (satu) lembar Brosur PT. SBL dengan jenis paket Promo 9 hari dengan e
mberkasih Jakarta.
1 (satu) lembar bukti transfer dari ATM BANK MANDIRI.
1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bermaterai 6000 dari PT. SBL.
1 (satu) lembar Copy slip pemindabukuan dana antar Rek BCA.
1 (satu) lembar Copy data manivest jamaah pemberangkatan tanggal 18-12
-2017, 30-12-2017, 31-12-2017, 01-01-2018, dan 02-01-2018.
Dikembalikan kepada Management SBL.
4. Menetapkan agar terdakwa H. AOM JUANG WIBOWO SASTRA
NINGRAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
91
10. Lampiran PMA Nomor 18 Tahun 2015
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 71 Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5061);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
92
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
6. Peraturan ...
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1114);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:
1. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
2. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan
perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan jemaah umrah, yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
3. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU
adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
4. Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah adalah setiap orang yang
beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah
Umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat BPIU
adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh Jemaah Umrah.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah.
9. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
10. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Pasal 2 ...
93
Pasal 2
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan asas
keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pasal 3
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan untuk memberikan
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada
jemaah, sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan
syariat Islam.
BAB II
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh
pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ibadah umrah oleh
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro perjalanan wisata
wajib mendapat izin operasional sebagai PPIU.
(2) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah biro perjalanan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pemilik dalam akta perusahaan, Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam dan tidak sebagai pemilik PPIU lain;
b. memiliki susunan kepengurusan perusahaan;
c. memiki izin usaha biro perjalanan wisata dari dinas pariwisata
setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun;
d. memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau
perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki bidang
keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
e. memiliki surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah
setempat yang masih berlaku;
f. memiliki surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
g. memiliki ...
g. memiliki laporan keuangan perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun
terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini
minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
h. memiliki surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah daerah
provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi
94
pariwisata yang masih berlaku;
i. memiliki surat rekomendasi asli dari Kanwil setempat yang dilampiri
berita acara peninjauan lapangan; dan
j. menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atas nama Biro
Perjalanan Wisata, yang diterbitkan oleh Bank Syariah dan/atau Bank
Umum Nasional disertai surat kuasa pencairan yang ditujukan dan
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(4) Pemberian rekomendasi oleh Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf i paling sedikit memenuhi ketentuan:
a. memiliki sumber daya manusia di bidang tiketing, keuangan,
akuntansi, pemasaran, dan pembimbing ibadah;
b. memiliki bukti telah melakukan operasional sebagai Biro Perjalanan
Wisata paling singkat 2 (dua) tahun;
c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
d. memiliki laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan
telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal
WDP.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan rekomendasi oleh Kanwil
ditetapkan oleh Kepala Kanwil.
Pasal 6
(1) Izin operasional PPIU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat
diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dengan persyaratan minimal nilai akreditasi C.
(3) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(4) Perpanjangan izin operasional PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
izin operasional berakhir.
Pasal 7
Dalam hal terjadi penggantian pimpinan/pemilik perusahan dan/atau
perubahan tempat/domisili perusahaan pada satu wilayah yang dibuktikan
dengan akte notaris dan surat dari Menteri Hukum dan HAM, PPIU wajib
melaporkan kepada Direktur Jenderal.
Pasal 8
(1) PPIU dapat membuka kantor cabang PPIU di luar domisili perusahaan.
(2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kanwil.
(3) Pimpinan ...
(3) Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor cabang PPIU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal dan
Kepala Kanwil setempat.
BAB III
PENDAFTARAN DAN PELAYANAN
95
Pasal 9
(1) Jemaah yang akan melakukan perjalanan Ibadah Umrah wajib
mendaftarkan diri kepada PPIU.
(2) PPIU menerima pendaftaran jemaah sesuai dengan paket layanan dan
PPIU wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
ketentuan:
a. jemaah mengisi blanko pendaftaran yang ditetapkan oleh PPIU;
b. jemaah membayar BPIU sesuai paket yang dipilih; dan
c. jemaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan
kewajiban masing-masing pihak.
(4) BPIU yang telah dibayar jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b digunakan untuk penyelenggaraan ibadah umrah.
(5) Dalam hal jemaah yang telah terdaftar membatalkan, PPIU wajib
mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan
sesuai perjanjian yang telah disepakati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah Umrah ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
Pasal 10
PPIU wajib memberikan pelayanan:
a. bimbingan Ibadah Umrah;
b. transportasi Jemaah Umrah;
c. akomodasi dan konsumsi;
d. kesehatan Jemaah Umrah;
e. perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah; dan
f. administrasi dan dokumentasi umrah.
Pasal 11
(1) Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah sebelum keberangkatan,
dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(2) Pelayanan bimbingan Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
(3) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh
pimpinan PPIU, dan wajib memiliki standar kompetensi meliputi
pengetahuan di bidang manasik haji/umrah dan telah melaksanakan
ibadah haji/umrah.
(4) Materi ...
(4) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), berpedoman pada bimbingan manasik dan perjalanan haji
dan umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
Pasal 12
(1) Pelayanan transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b dilakukan oleh PPIU meliputi pelayanan pemberangkatan
ke dan dari Arab Saudi dan selama di Arab Saudi.
(2) Transportasi Jemaah Umrah paling banyak 1 (satu) kali transit dengan
menggunakan maskapai penerbangan yang sama dan memiliki izin
96
mendarat di Indonesia dan Arab Saudi.
(3) Transportasi darat selama di Arab Saudi wajib memiliki tasreh/izin untuk
pelayanan umrah.
(4) Transportasi Jemaah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.
Pasal 13
(1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf c wajib dilakukan oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab
Saudi.
(2) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
dilakukan oleh PPIU dengan menempatkan Jemaah pada hotel minimal
bintang 3 (tiga).
(3) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh
PPIU sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(4) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi standart menu, higienitas, dan kesehatan.
Pasal 14
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d,
meliputi:
a. penyediaan petugas kesehatan;
b. penyediaan obat-obatan; dan
c. pengurusan bagi Jemaah Umrah yang sakit selama di perjalanan dan di
Arab Saudi.
Pasal 15
(1) Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
(2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
tanggung jawab Jemaah secara individu.
(3) PPIU dapat memfasilitasi vaksinasi meningitis Jemaah.
(4) Dalam hal PPIU memfasilitasi pemberian vaksinasi meningitis pada para
Jemaah, wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 ...
Pasal 16
(1) Pelayanan perlindungan Jemaah Umrah dan petugas umrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf e wajib dilakukan oleh PPIU, meliputi:
a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
b. pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama perjalanan ibadah;
dan
c. pengurusan Jemaah yang meninggal sebelum tiba kembali di tempat
domisili.
(2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan ketentuan dalam asuransi
perjalanan.
Pasal 17
Pelayanan terhadap administrasi dan dokumen umrah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf f meliputi:
a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi Jemaah; dan
97
b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan ghaib/hilang.
Pasal 18
(1) Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan
oleh PPIU yang memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan
umrah dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait.
(2) PPIU yang memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan
umrah di Arab Saudi dapat menjadi provider visa.
(3) Dalam hal pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
dilakukan oleh Kementerian Agama, PPIU wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki izin operasional yang masih berlaku;
b. memiliki kontrak kerja sama yang telah ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan layanan umrah di Arab Saudi dan PPIU yang telah disahkan
oleh notaris;
c. memiliki sertifikat International Air Transport Association (IATA);
d. memiliki rekomendasi dari Asosiasi Penyelenggara Umrah;
e. memiliki kemampuan finansial yang dibuktikan dengan laporan
keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik; dan
f. memiliki komitmen mentaati peraturan perundang-undangan yang
dibuktikan dengan surat pernyataan/pakta integritas.
(4) Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib:
a. mentaati seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia
dan Pemerintah Arab Saudi;
b. menjamin pelayanan administrasi akomodasi, konsumsi, dan
transportasi di Arab Saudi;
c. menjamin pengurusan visa Jemaah hanya kepada PPIU yang memiliki
izin operasional yang masih berlaku;
d. menjamin ...
d. menjamin pengurusan jemaah umrah yang mengalami sakit dan dirawat
di rumah sakit Arab Saudi sampai kembali ke tanah air; dan
e. menjamin tiket jemaah umrah ke dan dari Arab Saudi.
BAB IV
PELAPORAN
Pasal 19
(1) PPIU wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan umrah,
meliputi rencana perjalanan umrah, pemberangkatan, dan pemulangan.
(2) Laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. bimbingan ibadah umrah;
b. data keberangkatan dan kepulangan Jamaah;
c. penerimaan dan pengeluaran visa Jemaah; dan
d. permasalahaan dan solusi Jemaah.
(3) Laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 (lima
belas) hari setelah Jemaah tiba di Tanah Air.
98
(4) Selain laporan penyelenggaraan perjalanan umrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PPIU wajib menyampaikan laporan akhir tahun
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah kepada Direktur Jenderal
dengan tembusan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dan
Kepala Kanwil setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum musim
umrah berikutnya.
BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20
(1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan
terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan Jemaah,
ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Dalam hal diperlukan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal, instansi
pemerintah/lembaga terkait.
(4) Kantor Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah
dapat memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan Jemaah
di Arab Saudi.
Pasal 21
(1) Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri
terhadap operasional penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah di Tanah
Air dan Arab Saudi.
(2) Pengendalian ...
(2) Pengendalian penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah meliputi
kepemilikan, domisili, masa berlaku izin operasional, finansial, sarana dan
prasarana, serta kinerja pelayanan kepada Jemaah.
(3) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk moratorium perizinan
dan/atau dalam bentuk lainnya.
(4) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 22
(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan standar pelayanan
minimal penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai bahan masukan untuk penilaian kinerja PPIU.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
BAB VI
PEMBINAAN Pasal 23
(1) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh
Direktur Jenderal dan Kepala Kanwil.
(2) Pembinaan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sosialisasi
kebijakan penyelenggaraan umrah dan akreditasi.
99
(3) Pembinaan oleh Kepala Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis operasional PPIU.
BAB VII
AKREDITASI
Pasal 24
(1) Penilaian terhadap kinerja PPIU dilakukan melalui akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi komponen
kualitas pelayanan, sumber daya manusia, finansial, sarana dan
prasarana, serta administrasi dan manajemen.
(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai
kinerja dan kualitas pelayanan PPIU dengan peringkat A, B, C, dan D.
(4) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(5) Tim ...
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari unit kerja terkait
dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang akreditasi.
(6) Hasil akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam
menetapkan perpanjangan izin PPIU.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman akreditasi ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI
Pasal 25
(1) Pemegang izin PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah dikenakan
sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan
berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal
dan/atau Kepala Kanwil.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis
dengan melampirkan identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran.
(4) Identitas diri pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi nama,
pekerjaan, alamat, dan nomor kartu tanda penduduk atau nomor identitas
lainnya dan/atau nama instansi/lembaga, nama pimpinan, nomor kartu
tanda penduduk pimpinan atau nomor identitas lainnya.
Pasal 26
(1) Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah pada Direktorat Jenderal
melakukan klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU
dan/atau pihak terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan
pelanggaran terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bidang Penyelanggaraan Haji dan Umrah pada Kanwil melakukan
klarifikasi terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU dan/atau pihak
terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran terhadap
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
100
(3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
disampaikan kepada Direktur Jenderal.
Pasal 27
(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ditelaah
oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
melakukan pemanggilan terhadap pelapor, jemaah, pemegang izin PPIU,
dan/atau pihak terkait lainnya untuk melengkapi penelaahan terhadap
laporan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah
umrah.
(3) Hasil telaahan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan sanksi administratif
terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemegang izin PPIU.
Pasal 28 ...
Pasal 28
(1) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2), dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk
pengenaan sanksi pada pemegang izin PPIU.
(2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dipergunakan sebagai dasar
penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan oleh pemegang izin PPIU.
(3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan sanksi administrasi
terhadap pemegang izin PPIU yang terbukti telah melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan ketika dilakukan pengawasan dan
pengendalian.
Pasal 29
(1) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan PPIU dan ditembuskan kepada
Kepala Kanwil.
(2) Pemegang izin PPIU dapat melakukan sanggahan penjatuhan sanksi
administratif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal
diterimanya penetapan sanksi administratif.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2015
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015
101
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
BERITA^iSG^fiA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 366
ai dengan aslinya
rian Agama RI
n Kerja Sama Luar Negeri
Gunaryo, M.Soc, Scfl.
08101991031003
102
11. Lampiran PMA Nomor 8 Tahun 2018
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pasal 57 ayat (2) huruf f
dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
- 2 -
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186,
103
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5345);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah
rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar
musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh
pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan
ibadah umrah.
2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang
selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan
wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
3. Jemaah Umrah yang selanjutnya disebut Jemaah
adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah
mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Umrah
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang
selanjutnya disingkat BPIU adalah sejumlah dana
yang dibayarkan oleh Jemaah untuk menunaikan
perjalanan Ibadah Umrah.
5. BPIU Referensi adalah biaya rujukan Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah yang ditetapkan oleh
Menteri.
6. Asosiasi PPIU adalah perkumpulan yang
mengoordinasikan PPIU.
7. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
104
9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
10. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi.
11. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi.
Pasal 2
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan
berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi,
akuntabilitas, dan syariat.
Pasal 3
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan
memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
kepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan
ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat.
BAB II
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat
dilakukan oleh pemerintah dan/atau PPIU.
(2) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah oleh
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang
memiliki izin operasional sebagai PPIU.
(2) Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan
wisata harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki akta notaris pendirian perseroan
terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro
perjalanan wisata yang memiliki salah satu
kegiatan usahanya di bidang
keagamaan/perjalanan ibadah yang telah
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;
b. pemilik saham, komisaris, dan direksi yang
tercantum dalam akta notaris perseroan terbatas
merupakan warga negara Indonesia yang
beragama Islam;
c. pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak
pernah atau sedang dikenai sanksi atas
pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah
Umrah;
d. memiliki kantor pelayanan yang dibuktikan
105
dengan surat keterangan domisili perusahaan
dari pemerintah daerah dan melampirkan bukti
kepemilikan atau sewa menyewa paling singkat 4
(empat) tahun yang dibuktikan dengan
pengesahan atau legalisasi dari Notaris;
e. memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
f. telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun
sebagai biro perjalanan wisata yang dibuktikan
dengan laporan kegiatan usaha;
g. memiliki sertifikat usaha jasa perjalanan wisata
dengan kategori biro perjalanan wisata yang
masih berlaku;
h. memiliki kemampuan teknis untuk
menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah
yang meliputi kemampuan sumber daya manusia,
manajemen, serta sarana dan prasarana;
i. memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua)
tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik
yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan
opini wajar tanpa pengecualian;
j. melampirkan surat keterangan fiskal dan fotokopi
nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan
dan pimpinan perusahaan;
k. memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor
Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan
l. menyerahkan jaminan dalam bentuk deposito/
bank garansi atas nama biro perjalanan wisata
yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau
bank umum nasional yang memiliki layanan
syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan dalam
bentuk deposito/bank garansi ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 6
(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf k diberikan setelah dilaksanakan
verifikasi terhadap dokumen persyaratan perizinan
dan peninjauan lapangan oleh Kantor Wilayah.
(2) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan kantor
kementerian agama kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
rekomendasi oleh Kantor Wilayah ditetapkan dengan
106
Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 7
(1) PPIU wajib melaporkan perubahan susunan pemilik
saham, direksi, dan komisaris dan/atau
tempat/domisili perusahaan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal paling lama 3 (tiga) bulan setelah
terjadi perubahan.
(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi dan
tempat/domisili perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menerbitkan perubahan
keputusan izin operasional.
(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan kinerja perusahaan.
Pasal 8
(1) PPIU dapat membuka kantor cabang di luar domisili
perusahaan sebagaimana tercantum dalam keputusan
tentang penetapan perizinan PPIU.
(2) Pembukaan kantor cabang PPIU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh
pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah.
(3) Pimpinan PPIU wajib melaporkan pembukaan kantor
cabang PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kepada Direktur Jenderal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara,
persyaratan, dan pelaporan pembukaan kantor cabang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
BAB III
BIAYA PERJALANAN IBADAH UMRAH
Pasal 9
(1) PPIU menetapkan BPIU sesuai dengan fasilitas dan
pelayanan yang diberikan.
(2) BPIU meliputi seluruh komponen biaya yang
diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah.
(3) PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Pasal 10
(1) Menteri menetapkan BPIU Referensi secara berkala
sebagai pedoman penetapan BPIU.
(2) Dalam hal PPIU menetapkan BPIU di bawah BPIU
Referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis
kepada Direktur Jenderal.
(3) Dalam hal PPIU tidak melaporkan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur
Jenderal meminta penjelasan.
BAB IV
107
PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN
Pasal 11
(1) Pendaftaran Jemaah dilakukan setiap hari.
(2) Pendaftaran Jemaah dilakukan oleh calon jemaah
yang bersangkutan pada PPIU sesuai dengan format
pendaftaran dan perjanjian yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
(3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat hak dan kewajiban kedua belah
pihak.
(4) PPIU wajib menjelaskan isi perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada calon jemaah sebelum
ditandatangani kedua belah pihak.
(5) PPIU wajib memberangkatkan Jemaah paling lambat 6
(enam) bulan setelah pendaftaran.
(6) PPIU wajib memberikan informasi mengenai paket
umrah kepada calon jemaah.
(7) PPIU wajib melaporkan Jemaah yang telah terdaftar
kepada Direktorat Jenderal melalui sistem pelaporan
elektronik.
(8) PPIU wajib memberikan dokumen perjanjian kepada
Jemaah segera setelah ditandatangani kedua belah
pihak.
(9) PPIU hanya menerima pelunasan BPIU paling lama 3
(tiga) bulan sebelum waktu/tanggal keberangkatan.
(10) Dalam hal Jemaah yang telah terdaftar membatalkan
keberangkatan, PPIU wajib mengembalikan BPIU
setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Jemaah
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 12
PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan Jemaah
menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan.
BAB V
PELAYANAN
Pasal 13
PPIU wajib memberikan pelayanan:
a. bimbingan ibadah umrah;
b. transportasi Jemaah;
c. akomodasi dan konsumsi;
d. kesehatan Jemaah;
e. perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan
f. administrasi dan dokumentasi umrah.
Bagian Kesatu
Bimbingan Ibadah Umrah
108
Pasal 14
(1) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a, diberikan oleh pembimbing ibadah
sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan
selama di Arab Saudi.
(2) Bimbingan Jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi materi bimbingan manasik dan
perjalanan umrah.
- 10 -
(3) Bimbingan Jemaah sebelum keberangkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
sedikit 1 (satu) kali pertemuan.
(4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan dalam bentuk teori dan praktik.
(5) Pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diangkat oleh pimpinan PPIU dan telah
melaksanakan ibadah haji/umrah.
(6) PPIU wajib memberikan buku paket atau buku
pedoman materi bimbingan manasik dan perjalanan
umrah.
(7) Materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman
pada bimbingan manasik dan perjalanan haji dan
umrah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
Bagian Kedua
Transportasi Jemaah
Pasal 15
(1) Pelayanan transportasi Jemaah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh PPIU
meliputi pelayanan pemberangkatan ke dan dari Arab
Saudi dan selama di Arab Saudi.
(2) Pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPIU sesuai
dengan jadwal yang tertera dalam perjanjian yang
telah disepakati dengan calon jemaah.
(3) Jadwal pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan
dengan tiket pesawat ke dan dari Arab Saudi.
(4) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi transportasi udara dari Indonesia ke Arab
Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia, serta
transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
(5) Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan
dari Arab Saudi ke Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling banyak 1 (satu) kali transit
dengan menggunakan penerbangan langsung atau
109
paling banyak 1 (satu) kali transit dengan paling
banyak 2 (dua) maskapai penerbangan.
(6) PPIU wajib menyediakan tempat yang layak dan
nyaman bagi Jemaah selama berada di bandara.
(7) PPIU wajib memfasilitasi Jemaah yang mengalami
keterlambatan penerbangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(8) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib menggunakan
kendaraan yang layak dan nyaman.
(9) Transportasi darat selama di Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi standar
kelayakan dan kenyamanan:
a. usia bus paling lama 5 (lima) tahun;
b. kapasitas bus paling banyak 50 (lima puluh)
seat/bus; dan
c. memiliki air condition, sabuk pengaman, tombol
manual darurat pembuka pintu, alat pemecah
kaca, alat pemadam kebakaran, bagasi yang
terletak di bawah, ban cadangan atau ban anti
bocor, kotak pertolongan pertama pada
kecelakaan lengkap dengan obat-obatan,
pengeras suara, toilet, dan kulkas seluruhnya
dalam kondisi baik dan berfungsi.
(10) PPIU wajib menyediakan sarana transportasi bagi
Jemaah yang aman, layak, dan nyaman sesuai dengan
perjanjian yang disepakati.
Bagian Ketiga
Akomodasi dan Konsumsi
Pasal 16
(1) Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf c wajib dilakukan
oleh PPIU selama Jemaah berada di Arab Saudi.
(2) Dalam hal Jemaah harus menginap sebelum
keberangkatan ke Arab Saudi, PPIU wajib
menyediakan akomodasi.
(3) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib dilakukan oleh PPIU dengan
menempatkan Jemaah paling jauh 1.000 (seribu)
meter dari Masjidil Haram di Makkah dan di dalam
wilayah Markaziyah di Madinah pada hotel paling
rendah bintang 3 (tiga).
(4) Dalam hal Jemaah ditempatkan lebih dari 1.000
(seribu) meter dari Masjidil Haram di Makkah, PPIU
wajib menyediakan transportasi selama 24 (dua puluh
empat) jam.
110
(5) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat)
orang.
(6) Pelayanan konsumsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan oleh PPIU sebelum berangkat,
dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(7) Konsumsi selama di Arab Saudi sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) wajib memenuhi persyaratan:
a. pelayanan dengan sistem penyajian secara
prasmanan sebanyak 3 (tiga) kali sehari;
b. beberapa pilihan menu, termasuk menu
Indonesia; dan
c. segala bentuk konsumsi yang disajikan harus
memenuhi standar higienitas dan kesehatan.
(8) Konsumsi sebelum, dalam perjalanan, atau di bandara
diberikan dalam kemasan boks.
Bagian Keempat
Kesehatan Jemaah
Pasal 17
(1) PPIU wajib memberikan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan kesehatan bagi Jemaah sebelum
pemberangkatan ke dan dari Arab Saudi dan selama di
Arab Saudi.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. penyediaan petugas kesehatan;
b. penyediaan obat-obatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pemeriksaan kondisi kesehatan awal Jemaah
sebelum keberangkatan;
d. pengurusan bagi Jemaah yang sakit selama di
perjalanan dan di Arab Saudi;
e. pengurusan Jemaah yang meninggal dunia; dan
f. bimbingan kesehatan Jemaah diberikan
sebelum pemberangkatan ke dan dari Arab
Saudi dan selama di Arab Saudi.
(3) PPIU wajib memastikan Jemaah telah mendapatkan
vaksinasi meningitis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
PPIU bertanggung jawab terhadap perawatan dan
pemulangan jemaah yang dirawat inap di Arab Saudi dan
negara transit.
Pasal 19
(1) Setiap Jemaah wajib melakukan vaksinasi meningitis.
(2) Vaksinasi meningitis sebagaimana dimaksud pada
111
ayat (1), menjadi tanggung jawab Jemaah secara
individu.
Bagian Kelima
Perlindungan Jemaah dan Petugas Umrah
Pasal 20
(1) Pelayanan perlindungan Jemaah dan petugas umrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e wajib
dilakukan oleh PPIU, meliputi:
a. asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan;
b. pengurusan dokumen Jemaah yang hilang selama
perjalanan ibadah; dan
c. pengurusan Jemaah yang terpisah dan/atau
hilang selama dalam perjalanan dan di Arab
Saudi.
(2) Besaran pertanggungan asuransi/nilai manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai
dengan ketentuan dalam asuransi perjalanan.
Pasal 21
(1) PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu)
petugas untuk mendampingi jemaah.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dirangkap oleh Jemaah.
(3) Dalam hal jemaah berjumlah lebih dari 90 (sembilan
puluh) orang, PPIU wajib menyediakan 1 (satu) orang
tenaga kesehatan.
Pasal 22
(1) PPIU wajib menyediakan kartu tanda pengenal yang
memuat paling sedikit nama Jemaah, nomor paspor,
nama PPIU, penanggung jawab dan nomor kontak di
Arab Saudi, nama muassasah, nama dan alamat
hotel.
(2) PPIU wajib mendaftarkan 1 (satu) orang perwakilan
resmi PPIU di Arab Saudi kepada teknis urusan haji
pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Jeddah.
Bagian Keenam
Administrasi dan Dokumentasi Umrah
Pasal 23
Pelayanan administrasi dan dokumen umrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:
a. pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi
Jemaah;
b. pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan
ghaib/hilang; dan
c. pengurusan dokumen lain yang dianggap perlu.
Pasal 24
112
(1) Masa tinggal Jemaah di Arab Saudi sesuai dengan
masa berlaku visa.
(2) PPIU wajib memastikan masa tinggal Jemaah di Arab
Saudi sesuai dengan masa berlaku visa.
Pasal 25
PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah yang
mengakibatkan jemaah umrah:
a. gagal berangkat ke Arab Saudi;
b. melanggar masa berlaku visa; atau
c. terancam keamanan dan keselamatannya.
Pasal 26
(1) PPIU wajib melaporkan Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah kepada Direktur Jenderal yang meliputi
rencana perjalanan umrah, pemberangkatan,
pemulangan, dan permasalahan khusus.
(2) Laporan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sistem pelaporan elektronik.
(3) Laporan rencana perjalanan umrah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24
(satu kali dua puluh empat) jam sebelum Jemaah
berangkat dari tanah air.
(4) Laporan pemberangkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali
dua puluh empat) jam setelah Jemaah berangkat dari
bandara pemberangkatan International.
(5) Laporan kepulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam setelah jemaah tiba di tanah air.
BAB VI
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
SEBAGAI PROVIDER VISA
Pasal 27
(1) PPIU dapat mengajukan permohonan pengesahan
kontrak sebagai syarat menjadi provider visa.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal
dengan melampirkan:
a. keputusan izin operasional sebagai PPIU;
b. kontrak kerja sama dengan perusahaan pelayanan
umrah di Arab Saudi;
c. sertifikat International Air Transport Association;
d. bank garansi atas nama PPIU yang diterbitkan oleh
bank syariah dan/atau bank umum nasional yang
memiliki layanan syariah dengan masa berlaku
selama 1 (satu) tahun;
113
e. laporan keuangan yang telah diaudit akuntan
publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan
dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan
f. pernyataan komitmen menaati ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dibuktikan
dengan surat pernyataan/pakta integritas.
(3) Provider visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib:
a. menaati ketentuan peraturan perundangundangan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi;
b. memastikan pelayanan administrasi akomodasi,
konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi;
c. memastikan pengurusan visa Jemaah hanya
kepada PPIU;
d. memastikan pengurusan Jemaah yang meninggal
dan/atau mengalami sakit dan dirawat di Arab
Saudi dan/atau di negara transit, dan sampai
kembali ke tanah air;
e. memastikan tiket Jemaah ke dan dari Arab Saudi;
dan
f. memastikan asuransi perjalanan Jemaah; dan
g. melaporkan pengurusan visa kepada Direktur
Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari sejak visa
diterbitkan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank garansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Pasal 28
Dalam hal provider visa tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e
yang berakibat Jemaah terlantar, provider visa wajib
menanggung seluruh biaya yang timbul sebagai akibat
keterlantaran Jemaah.
BAB VII
PENANGANAN PENGADUAN JEMAAH
Pasal 29
Jemaah dapat mengadukan pelaksanaan Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah kepada perwakilan pemerintah
Republik Indonesia di luar negeri, PPIU, dan/atau
Kementerian Agama.
Pasal 30
Untuk menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29, PPIU wajib:
a. menyediakan sarana penyampaian pengaduan
Jemaah;
114
b. memiliki mekanisme penanganan pengaduan
Jemaah; dan
c. membuat berita acara penanganan pengaduan
Jemaah.
Pasal 31
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat
disampaikan kepada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 32
(1) Pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dibantu oleh
Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian
agama kabupaten/kota, dan staf teknis haji pada
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi pengawasan terhadap:
a. pendaftaran;
b. pengelolaan keuangan;
c. rencana perjalanan;
d. kegiatan operasional pelayanan Jemaah;
e. pengurusan dan penggunaan visa;
f. indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu;
dan
g. ketaatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor
kementerian agama kabupaten/kota, dan staf teknis
haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di
Jeddah melakukan pengawasan sendiri, hasil
pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat bekerja sama dengan instansi
pemerintah/lembaga terkait.
Pasal 33
Pengawasan dilakukan secara:
a. terprogram dan berkala;
b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
c. terpadu dengan instansi pemerintah/lembaga terkait.
Pasal 34
(1) Pengendalian dilakukan oleh Direktur Jenderal
terhadap operasional Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah di tanah air, negara transit, dan Arab
Saudi.
115
(2) Pengendalian dapat dilakukan dalam bentuk
moratorium perizinan dan/atau dalam bentuk lainnya.
(3) Moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
Pasal 35
(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan berdasarkan
standar pelayanan minimal Penyelenggaraan
Perjalanan Ibadah Umrah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan
pengendalian ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal.
BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 36
(1) Pembinaan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah
dilakukan oleh Direktur Jenderal.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dibantu oleh
Kepala Kantor Wilayah, kepala kantor kementerian
agama kabupaten/kota.
(3) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat bekerja
sama dengan Asosiasi PPIU dalam melakukan
pembinaan terhadap PPIU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
BAB X
AKREDITASI
Pasal 37
(1) Setiap PPIU wajib diakreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal.
(3) Akreditasi PPIU dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
Pasal 38
Biro Perjalanan Wisata yang telah ditetapkan sebagai PPIU
dinyatakan memeroleh akreditasi C.
Pasal 39
(1) Akreditasi dipergunakan sebagai bahan penilaian
terhadap kelayakan dan kualitas pelayanan yang
diberikan oleh PPIU.
(2) Kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan peringkat A (Sangat Baik), B
(Baik), C (Cukup), dan D (Kurang).
(3) Dalam hal peringkat kualitas pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mendapatkan peringkat D
116
(Kurang), izin operasional PPIU dicabut.
Pasal 40
Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal.
BAB XI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41
(1) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan
ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9),
Pasal 12, Pasal 14 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21,
Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dikenakan sanksi
peringatan tertulis.
(2) PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2
(dua) tahun.
(3) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan
sanksi pencabutan izin penyelenggaraan.
(4) Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan
umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan
perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi
pencabutan izin penyelenggaraan.
(5) Provider visa yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi,
tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai
syarat menjadi provider visa untuk paling lama 2 (dua)
kali musim umrah.
(6) Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata
dicabut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Wali Kota, izin
penyelenggaraan umrah dicabut.
(7) Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau
pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada
Jemaah.
Pasal 42
(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dilakukan
berdasarkan pengaduan masyarakat, hasil akreditasi,
dan/atau hasil pengawasan terhadap PPIU yang
disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan secara tertulis dengan melampirkan
117
identitas diri pelapor dan bukti pelanggaran.
Pasal 43
(1) Direktur Jenderal melakukan klarifikasi terhadap
pelapor, jemaah, pemilik izin PPIU dan/atau pihak
terkait lainnya yang dilaporkan telah melakukan
pelanggaran terhadap Penyelenggaraan Perjalanan
Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal diperlukan Direktur Jenderal dapat
menugaskan Kepala Kantor Wilayah untuk melakukan
klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil klarifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Direktur Jenderal sebagai dasar pengenaan
sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan oleh PPIU.
Pasal 44
(1) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal membentuk
tim untuk menelaah hasil klarifikasi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
melakukan pemanggilan terhadap pelapor, jemaah,
PPIU, dan/atau pihak terkait lainnya untuk
melengkapi penelaahan terhadap laporan terjadinya
pelanggaran dalam penyelenggaraan perjalanan
ibadah umrah.
(3) Hasil telaahan tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai
dasar pengenaan sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan oleh PPIU.
Pasal 45
(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan
sanksi administrasi terhadap pemegang izin PPIU yang
terbukti melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan
pemegang saham, komisaris, dan direksi yang pernah
atau sedang mendapat sanksi atas pelanggaran
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
Pasal 46
Penetapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 disampaikan kepada pimpinan PPIU dan
ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah.
Pasal 47
Direktur Jenderal mengumumkan PPIU yang dikenakan
sanksi administratif di media massa.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
118
Pasal 48
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. PPIU yang telah memiliki izin operasional sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan
masih tetap berlaku sampai dilakukan akreditasi;
b. pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dilakukan sebelum izin operasional
berakhir; dan
c. dalam hal PPIU telah memiliki persyaratan
minimal hasil akreditasi C, diterbitkan Keputusan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
(2) Dalam hal Direktur Jenderal belum menunjuk
lembaga akreditasi PPIU, akreditasi dilaksanakan oleh
Direktur Jenderal.
(3) Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya
Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal menunjuk
lembaga akreditasi PPIU.
(4) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya
Peraturan Menteri ini, PPIU wajib memiliki sertifikat
usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro
perjalanan wisata.
(5) Dalam hal PPIU tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin operasional
sebagai PPIU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 50
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.