IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM …
Transcript of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM …
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PURBA MANALU KECAMATAN
DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TESIS
OLEH:
REYMON ERIKSON NABABAN
(177024018)
PROGRAM MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2020
Universitas Sumatera Utara
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PURBA MANALU KECAMATAN
DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Studi Pembangunan dalam Program Studi – Studi Pembangunan pada
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
oleh
REYMON ERIKSON NABABAN
177024018
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2020
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
Telah di uji pada
Tanggal : 25 November 2020
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si
Anggota : 1. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si
2. Prof. Dr. Humaizi, M.A
3. Drs. Agus Suriadi, M.Si
Universitas Sumatera Utara
PERNYATAAN
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PURBA MANALU KECAMATAN
DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan pada Program Studi
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara
adalah benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian
tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis
cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika
penulisan ilmiah.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini
bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian
tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang
penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Medan, 25 November 2020
Penulis,
Reymon Erikson Nababan
Universitas Sumatera Utara
i
ABSTRAK
Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur
di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan
Infrastruktur merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya
mendukung peningkatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber
daya manusia. Selain itu infrastruktur yang memadai akan mendukung mobilitas
kegiatan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan akan lebih
sadar akan pentingnya menjadi bijak dalam berbagai aspek kehidupannya.
Masalah dalam penelitian ini adalah masih belum meningkatnya pembangunan
secara optimal di Desa Purba Manalu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, menjelaskan bahwa
pengunaan dana desa untuk pembangunan. Mengacu pada peraturan ini,
pemanfaatan dana desa sudah seharusnya membawa peningkatan pembangunan di
desa jika dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu menarik
untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur desa. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Dengan melakukan pengumpulan data melalui data
sekunder serta data primer dengan melakukan wawancara dengan 14 orang
informan yang mengetahui data sekunder serta terjun langsung ke lapangan terkait
implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Indikator
fokus dari penelitian adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan
struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu
masih belum optimal. Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi
kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu
adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap, serta
faktor keorganisasian birokrasi itu sendiri. Merencanakan dan menyusun langkah-
langkah strategis dan menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat urgent.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Dana Desa, Pembangunan
Infrastruktur
Universitas Sumatera Utara
ii
Universitas Sumatera Utara
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul
“Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di
Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang
Hasundutan”. Peneliti juga sangat berterimakasih kepada kedua orang tua
peneliti Bapak Benget Nababan dan Ibunda tercinta Purnama br. Silaban yang
selalu memberikan semangat dan doa bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa
penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan
kemampuan yang penulis miliki baik dalam hal pengalaman maupun penguasaan
materi. Oleh karena itu bimbingan dan saran serta masukan dari semua pihak
sangat bermanfaat bagi penulis.
Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, peneliti banyak
mendapatkan bantuan baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis ingin memberikan apresiasi dan penghargaaan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas
Sumatera Utara
2. Bapak Dr . Muryanto Amin,S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, sekaligus selaku
Komisi Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk
membimbing dan memberikan arahan bagi penulis.
3. Bapak Muhammad Arifin Nasution, S.Sos, MSP, selaku Wakil Dekan
II Fakulatas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si., selaku Ketua Program Studi
Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, sekaligus
selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan
dan membimbing penulis.
5. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si., selaku Sekretaris Program
Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
iv
6. Bapak Dr. Humaizi, MA, selaku Komisi Pembanding yang yang telah
memberikan saran dan masukan bagi penulis.
8. Bapak Agus Suryadi, S.Sos, M.Si selaku Komisi Pembanding yang
telah memberikan saran dan masukan.
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar pada Program Studi
Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara.
10. Bapak/Ibu staf Sekretariat pada Program Studi Magister Studi
Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sumatera Utara.
11. Abang dan kakak saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat
dan motivasi.
13. Bapak Ganda Simatupang, selaku Kepala Desa Purba Manalu periode 2013-2019 yang telah banyak memberikan informasi bagi penulis.
14. Bapak Golden Seven Purba selaku Sekretaris Desa Purba Manalu dan
perangkat desa yang sudah memberikan banyak sekali informasi dan
pengalaman bagi penulis.
16. Rekan-rekan angkatan MSP-35 Magister Studi Pembangunan yang
telah memberikan dukungan dan motivasi atas penyelesaian tesis ini.
19. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat saya yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu.
20. Kepada seluruh keluarga saya yang telah banyak memberikan semangat
bagi penulis.
21. Semua pihak terkait dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu.
Semoga naskah tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua
khususnya bagi penulis dalam lingkungan bermasyarakat.
Doloksanggul, 25 November 2020
Penulis,
Reymon Erikson Nababan
Universitas Sumatera Utara
v
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK .............................................................................................................i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .................................................................................................iv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. v
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 9
1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 10
1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ......................................................................... 12
2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 12
2.2 Kebijakan Publik ..................................................................................... 18
2.3 Implementasi Kebijakan Publik .............................................................. 20
2.4 Dana Desa ............................................................................................... 25
2.5 Pembangunan Desa ................................................................................. 29
2.6 Pengertian Infrastruktur .......................................................................... 33
2.7 Jenis-jenis Infrastruktur ........................................................................... 37
2.8 Desa ......................................................................................................... 38
2.9 Kerangka Pemikiran ................................................................................ 41
2.10 Defenisi Konsep ...................................................................................... 43
BAB III. METODE PENELITIAN .................................................................... 46
3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................ 46
3.2 Lokasi Peneltian ...................................................................................... 47
3.3 Informan Penelitian ................................................................................. 47
3.4 Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 49
3.5 Teknik Pengumpulan Data ...................................................................... 50
3.6 Teknik Analisis Data ............................................................................... 51
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN ........................ 53
4.1 Gambaran Umum Desa Purba Manalu ................................................... 53
4.1.1 Sejarah Desa ............................................................................ 56
4.1.2 Potensi Sumber Daya Alam .................................................... 57
4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia ................................................ 59
4.1.4 Potensi Kelembagaan .............................................................. 60
4.1.5 Potensi Sarana dan Prasarana .................................................. 60
4.1.6 Susunan Organisasi Tata Kerja Desa ...................................... 62
4.1.7 Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa ........................... 63
4.2 Gambaran Umum Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur............................................................................................. 64
4.3 Pembahasan ............................................................................................. 70
4.3.1 Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Purba Manalu ....................................... 70
Universitas Sumatera Utara
vi
4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana
Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu ......... 93
4.4 Analisis Data ......................................................................................... 119
4.4.1 Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Purba Manalu ............................................. 118
4.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana
Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu ....... 129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 137
5.1 Kesimpulan .............................................................................................. 137
5.2 Saran ......................................................................................................... 143
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 145
LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Dana Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Dari
Tahun 2015-2018 .................................................................................. 3
Tabel 1.2 Program Dan Kegiatan Indikatif Infrastruktur Desa Purba Manalu ..... 7
Tabel 2.1 Aplikasi Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi
Kebijakan ............................................................................................ 25
Tabel 4.1 Daftar Tampuk Kepemimpinan Desa Purba Manalu ......................... 57
Tabel 4.2 Iklim di Desa Purba Manalu ............................................................... 58
Tabel 4.3 RAPBDesa Purba Manalu 5 Tahun Terakhir ..................................... 63
Tabel 4.4 Belanja Desa ....................................................................................... 77
Tabel 4.5 Hasil Implementasi Pelaksanaan Dana Desa 2015-2019 ................... 78
Tabel 4.6 Capaian Pembangunan Infrastruktrur Selama 5 Tahun Terakhir
(2015 – 2019)...................................................................................... 87
Tabel 4.7 Daftar Pendidikan Terakhir Perangkat Desa .................................... 102
Tabel 4.8 Pengalokasian Dana Desa 2015-2019 .............................................. 123
Tabel 4.9 Pembangunan Yang Belum Terealisasikan Berdasarkan RPJMDes
2015-2020 ......................................................................................... 127
Universitas Sumatera Utara
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Bagan Alur Pemikiran ..................................................................... 42
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan..................... 53
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang
Hasundutan ...................................................................................... 54
Gambar 4.3 Peta Desa Purba Manalu .................................................................. 55
Gambar 4.4 Skema STOK Desa Purba Manalu .................................................. 62
Gambar 4.5 Pembukaan Jalan Perkampungan Lumban Suksuk, Hasil Dari
Kegiatan Pembangunan Dana Desa Tahun 2019 ............................ 86
Gambar 4.6 Pembangunan Box Culvert di Aek Mardugu, Contoh Hasil
Pembangunan dari Dana Desa tahun 2016 ...................................... 90
Gambar 4.7 Pembangunan Jalan Usaha Tani Dolok Haronda, Contoh
Hasil Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017 ............................. 91
Gambar 4.8 Pembangunan MCK Pancur, Contoh Hasil Pembangunan
dari Dana Desa tahun 2018 .............................................................. 92
Gambar 4.9 Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lumban Situpang,
Contoh Hasil Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017 ................ 93
Universitas Sumatera Utara
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Infrastruktur merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya
mendukung peningkatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber
daya manusia. Pembangunan infrastruktur secara berkala akan mendorong
pertumbuhan ekonomi suatu daerah untuk menjadi lebih baik. Selain itu
infrastruktur yang memadai akan mendukung mobilitas kegiatan masyarakat dan
mendorong masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengembangkan potensi
sumber daya yang ada di desanya. Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya
menekan kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota salah satunya
dengan memberikan bantuan berupa dana desa yang rutin diberikan kepada
seluruh desa di Indonesia setiap tahunnya yang salah satu tujuannya adalah
membenahi infrastruktur desa.
Pembangunan daerah dan pedesaan merupakan salah satu fokus utama
pembangunan nasional di era pemerintahan saat ini. Desa sebagai basis kekuatan
sosial ekonomi, politik dan pemerintahan paling rendah yang masih perlu
mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan
yang tepat dan khusus perlu dilakukan agar ketimpangan pembangunan antara
daerah perkotaan dengan pedesaan dapat diminimalisir, sehingga secara bertahap
daerah pedesaan bisa berkembang selayaknya daerah perkotaan. Hal ini sesuai
dengan program pemerintah saat ini dengan Nawacitanya butir ke 3 yaitu “
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan”.
Universitas Sumatera Utara
2
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa
setiap desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana desa sebesar 10%
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan peraturan
pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan
bahwa, “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.
Sebanyak 5.418 desa di Provinsi Sumatera Utara telah menerima dana
desa untuk tahun 2015-2019. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah
satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 10 Kecamatan, 153
Desa dan 1 Kelurahan. Dengan demikian Kabupaten Humbang Hasundutan
mendapatkan dana desa untuk 153 desa. Besaran dana desa untuk tiap desanya
bervariasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah
pusat, dimana jumlahnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, angka penduduk
miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa tersebut. Untuk jumlah
dana yang diterima Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada table
berikut :
Universitas Sumatera Utara
3
Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Dari
Tahun 2015-2018
Tahun Jumlah Desa Jumlah Dana Per Desa Jumlah
2015 153 318.107.100 41.284.514.000
2016 153 565.640.000 92.610.146.000
2017 153 720.442.000 117.513.286.000
2018 153 616.345.000 105.690.046.000
2019 153 731.704.000 111.950.712.000
Sumber : Data diolah Peneliti (di akses dari : http://www.djpk.depkeu.go.id/.../Rincian-
Alokasi-Dana-Desa-TA-2015,2016,2017,2018,2019.pdf)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengunaan dana desa untuk
pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti: pengadaan,
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman, transportasi, energi, informasi
dan komunikasi. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan
masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk
mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala
produktif untuk ketahanan pangan, aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang
berfokus terhadap pembentukan dan pengembangan produk unggulan yang
berasal dari desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan. Pengadaan,
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan
untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pengadaan,
Universitas Sumatera Utara
4
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang
sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
Dari uraian di atas salah satu tujuan utama dikeluarkannya kebijakan dana
desa yaitu untuk membantu memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam
pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang
bertempat tinggal di pedesaan, karena selama ini banyak desa di Indonesia yang
dikategorikan sebagai desa tertinggal, maka dari itu diharapkan dengan adanya
kebijakan dana desa ini pembangunan desa yang ada di Indonesia lebih baik lagi
dari sebelumnya karena pada dasarnya selama ini banyak desa yang kekurangan
dana dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah
masing - masing.
Mengacu pada peraturan ini, pemanfaatan dana desa sudah seharusnya
membawa peningkatan pembangunan di desa jika dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa
mempunyai peran membantu desa untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat desa. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Sofiyanto, dkk (2016) yang
menyimpulkan bahwa dana desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan
di Desa Banyuates Kabupaten Sampang, baik dibidang pembangunan fisik
maupun dibidang pemberdayaan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari
infrastruktur seperti jalan desa yang semakin membaik, sehingga segala aktivitas
masyarakat berjalan dengan lancar. Selain pembangunan fisik, pemberdayaan
masyarakat juga mengalami peningkatan dan dapat dilihat dengan banyaknya
kegiatan seperti penyuluhan dan pembinaan terhadap pengurus desa maupun
Universitas Sumatera Utara
5
masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta bekal
bagi masyarakat untuk masa depan Desa Banyuates yang lebih baik. Penelitian
lain mengenai dana desa juga dilakukan oleh Tangkumahat, dkk (2017)
menyimpulkan bahwa pendapatan masyarakat secara keseluruhan menunjukkan
adanya peningkatan dibandingkan sebelum adanya dana desa di Kecamatan
Pineleng Kabupaten Minahasa. Dengan adanya dana desa, akan ada banyak
kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan di desa. Peningkatan akselerasi
kegiatan pembangunan ini membawa dampak positif utamanya pada penyerapan
SDM berupa tenaga kerja yang melaksanakan kegiatan proyek yang dananya
bersumber dari dana desa.
Untuk mendapatkan manfaat dari dana desa ini, diperlukan kebijakan-
kebijakan yang tepat guna, manajemen yang baik sehingga implementasi dana
desa juga akan mengarah pada tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
Kebijakan dan strategi manajemen yang matang, akan meminimalisir kegagalan
dalam impelementasi dana desa. Selain itu kesiapan para aparatur desa dalam
menyusun dan mengatur peruntukan anggaran dana desa sangatlah penting,
sehingga kebijakan dana desa dapat dikelola dan ditetapkan berbagai kebijakan
dalam pengalokasian dana desa, dengan demikian kebutuhan desa seperti
perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana terkait infrastruktur di desa
dapat terealisasikan dan diimplementasikan.
Namun pada kenyataannya setelah beberapa tahun bantuan dana desa ini
disalurkan oleh pemerintah pusat, terjadi beberapa masalah yang timbul dalam
pengimplementasiannya kebijakan ini. Setiap desa yang menerima bantuan dana
desa ini memiliki kendala yang berbeda-beda. Indikasi tersebut dapat dilihat dari
Universitas Sumatera Utara
6
berita di media cetak maupun berita online, bahwa masih ditemukannya beberapa
permasalahan dalam pengimplementasian dana desa ini seperti, penyerapan dana
desa yang rendah, sampai kepada kemampuan pemerintah desa yang rendah dan
belum siap dalam mengelola dan mengatur keuangan yang besar ini.
Desa Purba Manalu sebagai salah satu desa di Kecamatan Dolok Sanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan yang menerima dana desa dari APBN sejak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah menerima dana desa sebesar
Rp.3.032.240.944,-. Dengan dana yang besar tersebut tentu telah ada berbagai
kebijakan dan realisasi perbaikan dan rencana pembangunan infrastruktur di Desa
Purba Manalu. Namun di dalam pemanfaatan masih terdapat masyarakat yang
mempertanyakan penggunanaan dana tersebut selama ini. Salah satunya
Manullang selaku salah satu tokoh masyarakat Desa Purba Manalu. Berikut
kutipan wawancara singkatnya :
“Pemakaian dana desa selama ini masih jauh dari yang kami harapkan.
Dana sebanyak itu seharusnya sudah memberikan dampak yang lebih
signifikan dalam membantu masyarakat disini, khususnya bagi masyarakat
yang sehari-harinya bertani. Mengingat jumlah dana yang sudah diterima
dari pusat sudah sangat banyak. Infrastruktur desa di sini masih banyak
yang butuh perbaikan. Beberapa dari masyarakat desa juga
mempertanyakan bagaimana pemakaian dana tersebut.”
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan Simamora
masyarakat Desa Purba Manalu yang berprofesi sebagai petani. Simamora
mengatakan bahwa masih ditemukan Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan desa yang
kondisinya sudah rusak dan butuh perbaikan secepatnya. Mengingat masyarakat
Desa Purba Manalu mayoritas berprofesi sebagai petani, baiknya dana desa
tersebut difokuskan untuk memperbaiki infrastruktur yang berhubungan dengan
mata pencaharian mayoritas masyarakat desa.
Universitas Sumatera Utara
7
Selain itu peneliti juga memperoleh beberapa data awal selama melakukan
pra penelitian di kantor Kepala Desa Purba Manalu, salah satunya adalah Naskah
Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes) tahun 2015-2020 Desa
Purba Manalu. Dalam naskah tersebut terdapat program dan kegiatan indikatif
RPJMDesa yang menjadi prioritas program di tahun 2015-2020. Program dan
kegiatan pembangunan desa didasarkan kepada masalah dan potensi yang ada
yang disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 1.2
Program Dan Kegiatan Indikatif Infrastruktur Desa Purba Manalu
No PROGRAM KEGIATAN POTENSI
1. Pengembangan Wilayah
1) Pekerjaan Umum
a) Pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju
Siporngis.
b) Pengaspalan jalan menuju Lumban
Situmorang
c) Pembangunan jalan lingkungan di setiap
huta
d) Pembukaan jalan perkampungan
e) Pembukaan jalan usaha tani
Bahan, swadaya dan gotong
royong
2) Sumber Daya air
Pembuatan sumur bor
Bahan, swadaya dan gotong
royong
3) Pemukiman
Bedah rumah
Swadaya dan gotong
royong
2. Bidang Sosial Budaya
1) Pendidikan
Pembangunan Gedung PAUD
Lahan tersedia dan tenaga
pengajar
2) Kesehatan
Pembangunan Poskesdes
Lahan tersedia
3) Kamtibmas
Pembangunan poskamling
Lahan tersedia
4) Kelembagaan
Pembangunan balai kampong
Lahan tersedia
3 Bidang Ekonomi
1) Pertanian
a) Perbaikan saluran Irigasi Swadaya dan gotong
royong
b) Irigasi/ Bendungan Lahan Tersedia
2) Peternakan Ada kelompok tani
3) Perdagangan/Koprasi/Industri Ada kelembagaan dan SDM
Sumber : Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDESA)
tahun 2015-2020 Desa Purba Manalu
Universitas Sumatera Utara
8
Dari tabel di atas terlihat berbagai program rencana pembangunan
infrastruktur di Desa Purba Manalu. Berbagai perencanaan yang telah disepakati
dan telah ditetapakan kedalam RPJMDesa terkait pembangunan infrastruktur desa
yang telah dimulai sejak tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2020. Program
pemerintahan Desa Purba Manalu setelah beberapa tahun berjalan tentu
sebahagian besar perencanaan jangka menegah ini seharusnya telah terealisasikan
dan tengah berlangsung. Dengan dana desa yang rutin disalurkan, masih terdapat
pembangunan yang belum terealisasikan pembangunanya berdasarkan data Tabel
1.2 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menegah desa
(RPJMDesa) tahun 2015-2020.
Berdasarkan pra penelitian, peneliti menemukan informasi bahwa
pembangunan yang belum terealisasikan adalah pengaspalan jalan Gereja Siloam
menuju Siporngis, pengaspalan jalan menuju Lumban Situmorang, pembangunan
gedung PAUD, pembangunan balai desa. Pembangunan yang masih bertahap atau
pembangunan yang belum selesai seperti pembangunan jalan lingkungan di setiap
pemukiman masyarakat, pembukaan jalan perkampungan, perbaikan saluran
irigasi dan pembuatan sumur bor.
Dengan keadaan infrastruktur yang demikian, menjadi wajar apabila
masyarakat desa mempertanyakan bagaimana implementasi dana desa di
lapangan. Pemakaian dana desa selama ini masih belum sesuai dengan harapan
masyarakat. Dana yang rutin disalurkan pemerintah ke desa seharusnya telah
memberikan dampak yang lebih signifikan dalam membantu masyarakat desa.
Infrastruktur di Desa Purba Manalu masih banyak yang perlu diperbaiki. Beberapa
dari masyarakat desa juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya pemerintahan
Universitas Sumatera Utara
9
desa mengalokasikan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur desa,
padahal dana desa rutin disalurkan pemerintahan pusat setiap tahunnya.
Selain dokumen RPJMDes Purba Manalu Tahun 2015-2020, pada saat
prasurvey peneliti juga mendapatkan data berupa Laporan Komulatif Sisa Dana
Desa Purba Manalu. Dari data ini peneliti menemukan sisa anggaran yang
peruntukannya sepenuhnya dikelola dan diatur oleh pemerintah desa sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk tahun 2017-2018 terdata sisa
dana dari anggaran yang dimiliki desa untuk tahun tersebut sebesar Rp.
47.224.200,00-. Sisa anggaran yang cukup besar ini, menandakan bahwa dalam
pengimplementasian dana desa di Purba Manalu mengindikasikan masih adanya
kendala yang lebih lanjut akan diteliti oleh peneliti.
Berdasarkan analisis dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan
diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di
Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang
Hasundutan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok masalah yang akan dicari
pemecahannya dari penelitian ini yaitu membahas dan menganalisa
pengimplementasi kebijakan dana desa dan faktor yang mempengaruhinya dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan. Sehubungan dengan masalah tersebut, maka
Universitas Sumatera Utara
10
beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur di Desa Purba Manalu?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan
dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan
dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi
pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu.
1.4 Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi sivitas
akademika dalam pengembangan keilmuan (aspek teoritis) maupun bagi
pemangku kebijakan (aspek praktis) yang bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang
Hasundutan. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:
1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
bagi perkembangan Ilmu Studi Pembangunan secara lebih spesifik dalam
Universitas Sumatera Utara
11
konteks pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
tambahan informasi serta wawasan bagi dunia pendidikan di perguruan tinggi
untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait implementasi dana desa
dalam pembangunan infrastruktur desa.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi
bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
pengelola dana desa di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi sebagai masukan, kritik, informasi
mengenai pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
Universitas Sumatera Utara
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penelitian lain yang dijadikan sebagai rujukan dalam
melakukan penelitian tentang implementasi dana desa dalam pembangunan
infrastruktur desa. Penelitian-penelitian tersebut juga memiliki relevansi dengan
penelitian ini, diantaranya adalah penelitian Tempati, dkk (2017) tentang
Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan di Desa
Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Jenis penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa dukungan inisiatif dari masyarakat sangat berdampak bagi
pelaksanaan kegiatan atau program-program pemerintah desa yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa. Di samping itu, ada juga fakor penghambat dalam proses
implementasi tersebut yakni sumber daya aparat pemerintah desa yang masih
rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan tidak
dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan implementasi kebijakan.
Penelitian memiliki persamaan dan keterkaitan dengan penelitian ini yaitu bahwa
dalam pemanfaatan dana desa, faktor eksternal yang berasal dari luar implementor
salah satunya masyarakat desa, sangat mempengaruhi keberhasilan dari
implementasi dana ini dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.
Selain itu faktor sumber daya para pelaksana kebijakan atau implementor sangat
vital bagi keberhasilan pengimplementasian kebijakan tersebut, dimana kualitas
sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa yang tergolong rendah akan
Universitas Sumatera Utara
13
menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan. Disamping itu
komunikasi dalam bentuk sosialisasi pemerintah desa yang kurang mengakibatkan
kendala dalam pengimplementasian kebijakan. Perbedaan penelitian Tempati ini
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di dalam penelitian Tempati
ini meneliti tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam
pembangunan desa baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan
masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan
pengimpementasian kebijakan dalam pembangunan infrastruktur desa.
Penelitian lain tentang pemanfaatan dana desa juga dilakukan oleh
Rohmah, dkk (2016) yaitu tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan
Semanding Kabupaten Tuban. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian Rohmah, dkk ini dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memfokuskan tentang pemanfaatan
dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Yang menjadi perbedaannya yaitu
penelitian Rohmah, dkk ini meneliti dengan mencitra pemanfaatan alokasi dana
desa dengan menggunakan prinsip-prinsip pemanfaatan alokasi dana desa,
sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencitra pemanfaatan dana
desa dengan menggunakan model implementasi Edward III. Hasil penelitian
Rohmah dkk, menyimpulkan bahwa dalam ada 7 (tujuh) prinsip dalam
pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur
di desa yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak boleh dipisahkan dari
ABPDes, transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, partisipatif,
pembangunan harus dapat dinikmati masyarakat, dan pembangunan keberlanjutan.
Universitas Sumatera Utara
14
Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan
yaitu dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan
pembangunan infrastruktur harus mengacu pada 7 (tujuh) prinsip pengelolaan
dana desa. Supaya hasil dari pembangunan itu efektif dan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Penelitian Listiyani,dkk (2016) juga dijadikan peneliti sebagai bahan
rujukan dalam penelitian ini. Penelitian Listiyani, dkk membahas tentang tentang
Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang,
menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan penggunanaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring dapat dilihat dari beberapa
indikator yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan
ketepatan lingkungan. Ketepatan kebijakan berarti kebijakan penggunaan
anggaran sudah ditargetkan untuk pembangunan fisik sesuai dengan arahan
pemerintah pusat untuk memanfaatkan dana desa dengan memprioritaskan pada
pembangunan fisik. Ketepatan pelaksanaan mengandung arti bahwa dalam
pelaksanaan kebijakan penggunaan dana desa diselenggarakan pemerintah desa
bersama dengan masyarakat dan juga terdapat kerjasama antar aktor sehingga
implementasi dapat terwujud dengan baik. Ketepatan target mengandung makna
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lapangan harus sesuai dengan yang
direncanakan. Ketepatan lingkungan yang harus dimiliki dalam
pengimplementasian dana desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lingkungan internal
dan lingkungan eksternal. Interaksi yang baik diantara para lembaga di lingkungan
internal (perumus kebijakan) menjadi salah satu faktor penting dalam
Universitas Sumatera Utara
15
pengimplementasian dana desa. Dalam lingkungan eksternal, opini dari
masyarakat yang menunjukkan adanya dukungan baik merupakan sebuah respon
positif bagi implementasi kebijakan penggunaan dana desa.
Penelitian juga dilakukan oleh Listiyawati (2017) tentang Implementasi
Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong Kecamatan Dampleas Kabupaten
Donggala. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Penelitian Listiyawati ini menggunakan teori yang disampaikan oleh
Edwards III, sama dengan penelitian yang digunakan oleh peneliti. . Hasil dari
penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan
struktur birokrasi pemerintah desa berdampak pada keberhasilan implementasi
kebijakan. Metode dan teori yang digunakan dalam penelitian sama dengan yang
dilakukan dengan peneliti. Teori Edwards III ini dapat digunakan untuk mencitra
bagaimana pengimplementasi suatu kebijakan yang sudah dilakukan. Peneliti juga
menggunakan teori ini untuk mencitra bagaimana pengimplementasian dana desa
dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di lokus penelitian yang
dilakukan dengan melihat meneliti aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan
struktur pemerintah desa. Dimana ke empat aspek ini sangat mempengaruhi
keberhasilan pengimplemasian kebijakan sesuai dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Listiwaty. Perbedaan penelitian Listiwaty dengan penelitian yang
dilakukan peneliti yaitu penelitian Listiwaty ini meneliti implementasi kebijakan
alokasi dana desa untuk pembiayaan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan,
pembangungan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan implementasi kebijakan dalam
pembangunan infrastruktur desa.
Universitas Sumatera Utara
16
Selanjutnya penelitian lain yang dijadikan sebagai bahan referensi peneliti
adalah penelitian yang dilakukan oleh Riskasari (2016) tentang Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai
Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif. Penelitian Riskasari ini menyimpulkan bahwa dalam
pengelolaan alokasi dana desa di lokus penelitiannya, masih terdapat kendala
dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan perangkat desa
dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem
yang masih baru serta tidak disertai dengan sosialisasi dan pelatihan aparat desa
secara optimal serta faktor menunda-nunda pekerjaan menjadi penyebab
lambatnya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan desa sehingga
memperlambat pencairan dana desa ke tahap selanjutnya. Penelitian yang
dilakukan oleh Riskasari memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan
yaitu mengenai pengelolaan alokasi dana desa supaya dampak dari pengelolaan
alokasi dana desa tersebut efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku dipengaruhi oleh sumber daya manusia para pelaksana
kebijakan dan komunikasi para pelaksana kebijakan. Dimana karena tidak
dibarengi sosialisasi dan pelatihan aparat desa secara optimal menyebabkan
kendala dalam pengimplementasian kebijakan dana desa. Perbedaaan penelitian
Riskasari ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian
Riskasari ini hanya memfokuskan penelitiannya pada akuntabilitas pengelolaan
dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan
implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi Edward III
dalam pembangunan infrastruktur.
Universitas Sumatera Utara
17
Jurnal lain yang dijadikan bahan referensi selanjutnya adalah penelitan
Ramly, dkk (2017) yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam
Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kecamatan Kuala
Kabupaten Nagan Raya). Jenis penelitian ini adalah dengan metode kualitatif
dengan pendekatan analisis deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang pengimplementasian
kebijakan dana desa untuk memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam
pembangunan desa. Disamping itu teknik pengumpulan datanya sama-sama
dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada fokus
pemanfaatan alokasi dana desanya. Dalam penelitian Ramly, dkk ini menfokuskan
penelitiannya kepada pemanfaatan dana desa untuk pengembangan potensi
desa/gampung, sedang penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan
pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Penelitian
Ramly, dkk ini menyimpulkan bahwa kebijakan dana desa dan alokasi dana
gampong pada kasus Kecamatan Kuala Kabupaten Nagara Raya untuk
peningkatan dan pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan ekonomi
masyarakat belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan kendala birokrasi dan
kendala sumber daya manusia yang ada. Hasil penelitian ini memiliki hubungan
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana implementasi kebijakan
sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi dan sumber daya para pelaksana
kebijakan.
Universitas Sumatera Utara
18
2.2 Kebijakan Publik
Istilah kebijakan publik di era saat ini, sering dan kerap sekali
dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan-kegiatan
pemerintah yang sering sekali dimaknai sebagai tindakan politik. Kata kebijakan
sendiri berasal dari kata bijak yang berarti selalu mengunakan akal budinya pandai
ataupu mahir. Sedangkan kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Hal ini
sesuai dengan konsep kebijakan dari Freidrich (2001:3) yang mendefenisikan
kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok
atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hamabatan serta kesempatan-kesempatan terkait pelaksanaan usulan kebijakan
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kebijakan publik
mengandung minimal tiga kompenen dasar yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang
spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Kompenen yang ketiga biasanya
belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang mempunyai peran dalam
menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek.
Diantara para ahli masih terdapat perbedaan pemahaman antara satu
dengan yang lainnya terkait kebijakan publik. Dari berbagai pendapat mengenai
kebijakan publik masih terdapat beberapa persamaan. Menurut Edward III
(2001:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan
dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa
sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Dari pendapat ini, kebijakan
publik yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang
sedang dihadapai oleh masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui
Universitas Sumatera Utara
19
peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan pejabat birokrasi dan
sebagainya.
Dalam perannya kebijakan publik memiliki tahapan untuk pemecahan
masalah, Dunn (2003) menyatakan bahwa tahap penting dalam pemecahan
masalah publik melalui kebijakan adalah :
a. Penetapan agenda kebijakan (agenda setting)
b. Formulasi kebijakan (policy formulation)
c. Adopsi kebijakan (policy implementation)
d. Implementasi kebijakan (Policy Implementation)
e. Penilaian kebijakan (policy asesment)
Menurut Nugroho (2006:10), ada beberapa tujuan dari adanya kebijakan
publik yaitu :
1. Kebijakan publik bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya negara dan
yang bertujuan untuk meyerap sumber daya negara;
2. Regulasi dan deregulatif. Kebijakan publik regulasi adalah bersifat mengatur
dan membatasi, seperti kebijakan tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa,
kebijakan mengenai proteksi industri dan lain sebagainya. Kebijakan publik
sebagai deregulatif adalah kebijakan yang bersifat membebaskan, seperti
kebijakan privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan lain sebagainya;
3. Dinamisasi dan stabilisasi. Kebijakan publik untuk dinamisasi adalah
kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai
kemajuan tertentu yang dikehendaki. Kebijakan publik untuk stabilisasi adalah
kebijakan yang bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak
Universitas Sumatera Utara
20
merusak sistem yang ada, baik sistem politik, ekonomi, keamanan ataupun
sistem sosial.
4. Kebijakan publik yang memperkuat peran negara lebih besar dari pihak
lainnya, seperti kebijakan publik mengenai pendidikan nasional, dimana
negara merupakan pelaku utama. Kebijakan publik yang memperkuat pasar
merupakan kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau
mekanisme pasar dari peran negara seperti kebijakan privatisasi BBM,
kebijakan mengenai perseroan terbatas dan lain sebagainya.
2.3 Implementasi Kebijakan Publik
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah
pelaksanaan atau penerapan. Yang dimaksud adalah bagaimana suatu perncanaan
atau suatu ide dan gagasan dilaksanakan dan diterapkan sehingga suatu situasi
yang diharapkan menjadi nyata dan menjadi lebih baik. Dalam hal ini pelaksanan
atau penerapan memiliki peranan yang sangat besar dalam mengaplikasikan suatu
gagasan, ide maupun rencana kerja suatu organisasi.
Implementasi kebijakan publik merupakan suatu hal yang krusial dalam
proses kebijakan publik. Program kebijakan publik hanya akan menjadi wacana,
jika program tersebut tidak diimplementasikan. Menurut Wahab (2002:65)
implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-
pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk
mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan.
Selanjutnya Wahab (2002:70) menegaskan bahwa implementasi kebijakan
merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak
Universitas Sumatera Utara
21
berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakanlah yang menjadi inti untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses identifikasi awal
pembuatan kebijakan itu sendiri. Hal ini sependapat dengan Udoji (2002:73) yang
mengatakan bahwa “the execution of politicies is as important if not more
important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file
jackets unless they are implemented” (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang
penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-
kebijakan hanya akan menjadi sekedar impian atau rencana yang tersimpan rapi
dalam arsip apabila tidak ada tindakan untuk mengimplementasikan).
Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukan oleh
Mazmanian dan Sabatier (1986:21) menjelaskan bahwa memepelajari masalah
implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-
nyatanya terjadi sesudah sebuah program diberlakukan atau dirumuskan yakni
peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan
kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun
peristiwa-peristiwa. Pandangan ini menunjukkan bahwa proses implementasi
tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung
jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan dampak untuk target yang
ditetapkan, melainkan juga menyangkut lingkaran kekuatan politik, serta ekonomi
dan sosial.
Dari pendapat beberapa ahli di atas, bisa diartikan implementasi kebijakan
merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus
diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi atau birokrasi
Universitas Sumatera Utara
22
pemerintahan dan dampak dari kebijakan itu sendiri dapat dipengaruhi juga oleh
faktor eksternal seperti kekuatan politik, ekonomi dan sosial.
Menurut Edwards III dalam Widodo (2010:96) didalam proses
implementasi kebijakan, terdapat 4 (empat) variabel yang bisa mempengaruhi
keberhasilan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yakni :
1. Komunikasi (communication)
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator
kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker)
kepada pelaksana kebijakan (policy implementor). Widodo menambahkan
bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain,
pertama transmisi (transmition) yaitu menghendaki agar kebijakan publik
disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors)
kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan
pihak lain yang berkepetingan. Kedua, dimensi kejelasan (clarity) yaitu
menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan
pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap
kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang
dimaksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan public tersebut.
Ketiga konsistensi (consistency) yaitu menghendaki agar informasi yang
disampaikan harus konsisten, agar kelompok sasaran kebijakan dari pihak
yang berkepentingan langusng maupun tidak langsung tidak menimbulkan
kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Universitas Sumatera Utara
23
2. Sumber daya (resources)
Sumber daya memiliki peranan yang sangat penting di dalam implementasi
kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menegaskan bahwa
bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan tersebut, jika para
pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara
efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan menurut Edward III meliputi:
a. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang
mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.
Supaya implementasi kebijakan berjalan efektif dan efisien, sumber
daya manusianya harus mengetahui apa yang dilakukan dan harus
mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan,
sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang
diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya
harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan
tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Artinya bahwa SDM
harus memadai secara keterampilan/keahlian dan secara jumlah akan
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
b. Sumber daya anggaran
Selain sumber daya manusia, anggaran merupakan salah satu hal
yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan karena anggaran
merupakan dana untuk membiayai operasional dalam pelaksanaan
kebijakan. Jika sumber daya anggaran terbatas, maka akan
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping
program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga
menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
c. Sumber daya pendukung (facility)
Sumber daya pendukung merupakan sarana yang digunakan untuk
operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung,
tanah, dana sarana yang semuanya akan memudahkan dalam
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Terbatasnya
fasilitas akan membuat motivasi pelaku kebijakan dalam
melaksanakan tugasnya tidak terdorong.
Universitas Sumatera Utara
24
3. Disposisi atau Sikap
Sikap implementor adalah salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas
implementasi kebijakan. Apabila implemetor setuju dengan setiap bagian dari
isi kebijakan, maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati.
Namun apabila pandangan mereka berbeda dengan yang membuat kebijakan
maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk
sikap/respon implementor terhadap kebijakan; persepsi/harapan para
pelaksana, respon para pelaksana, tindakan/langkah-langkah kongkrit yang
dilakukan.
4. Struktur Birokrasi
Membahas pelaksanaan suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur
birokrasi. Edward III menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi
masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur
birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian
tugas/kewenangan, hubungan/koordinasi antara unit-unit organisasi yang ada
dalam organisasi yang bersangkutan. Jika struktur organisasi, pembagian
tugas/kewenangan, hubungan antar unit-unit baik, maka implementasi
kebijakan akan lebih efektif.
Penelitian ini sendiri menggunakan model implementasi menurut Edward III
karena berhubungan kasus yang akan peneliti teliti. Model ini dipakai mengingat
keterkaitan antara variabel-variabel yang dikemukakan oleh Edward III lebih
sesuai dengan keadaan yang akan diteliti mengenai Implementasi Kebijakan Dana
Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan
Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Model implementasi Edward III
Universitas Sumatera Utara
25
ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program diberbagai
tempat dan waktu. Aplikasi model dalam implementasi kebijakan ini sebagai
berikut:
Tabel 2.1
Aplikasi Konseptual Model Edward III
Perspektif Implementasi Kebijakan
Aspek Ruang Lingkup
Komunikasi a. Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari
program/kebijakan?
b. Bagaimana sosialisasi program/ kebijakan efektif
dijalankan?
- Metode yang digunakan
- Intensitas komunikasi
Sumber daya a. Kemampuan implementor
- Tingkat pendidikan
- Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta
aplikasi detail program
- Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan
b. Ketersediaan dana
- Berapa dana yang dialokasikan
- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk
implementasi program/kebijakan
Disposisi Karakter Pelaksana
- Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur dengan
tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan
guideline yang telah ditetapkan. Semakin sesuai dengan
guideline semakin tinggi komitmennya.
- Tingkat demokratis dapat diukur dengan intensitas
pelaksanaan melakukan proses sharing dengan kelompok
sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi dan
melakukan diskresi yang berbeda dengan guideline guna
mencapai tujuan dan sasaran program.
Struktur Birokrasi a. Ketersediaan SOP yang mudah dipahami
b. Struktur organisasi
Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan
bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Semakin jauh
berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon
perkembangan program.
2.4 Dana Desa
Sesuai dengan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Dana Desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Universitas Sumatera Utara
26
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
dimaksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Kebijakan dana desa dari pemerintah pusat ini
memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga
kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa baik pembangunan infrastruktur
maupun pembangunan masyarakatnya. Dengan keberadaan dana desa ini,
pemerintah pusat mengharapkan desa dapat membangun desanya secara mandiri
sesuai dengan kebutuhan dan asas prakarsa masyarakat setempat.
Sejalan dengan program pemerintah pusat dewasa ini, bahwa fokus
pembangunan yang diharapkan dari keberadaan kebijakan ini adalah difokuskan
untuk pembangunan infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang memadai
diyakini pemerintah pusat sebagai salah satu strategi mempercepat pertumbuhan
ekonomi masyarakat desa. Dengan keberadaan infrastruktur yang memadai akan
mampu membantu masyarakat dalam mobilitas kegiatan perekonomian terutama
di bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian mayoritas di desa. Dan
selanjutnya pembangunan ini akan dapat memajukan perekonomian desa,
mengatasi kesenjangan pembangunan, serta secara perlahan dapat mengentaskan
kemiskinan di desa.
Untuk mengatur penggunaan dana desa ini, pemerintah pusat
mengeluarkan beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam penggunaan dana
Universitas Sumatera Utara
27
ini, diantaranya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan-peraturan ini
bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa dalam
melaksanakan program dan kegiatan, memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa, dan
memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.
Peraturan-peraturan ini juga yang dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah
desa dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa untuk membangun
desanya. Setiap rencana kegiatan pembangunan pemerintah desa tetap mengacu
kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan pusat ini baik itu Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa, prinsip-prinsip penggunaan dana desa ini adalah :
1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga
desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang
lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
Universitas Sumatera Utara
28
3. Kewenangan desa, dengan mengutamakan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa;
4. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas
masyarakat;
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan
secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa,
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan
kearifan lokal;
6. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi
desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan
desa.
Didalam Peraturan ini juga dijelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk
pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saran
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman,
transportasi, energi, informasi dan komunikasi;
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan
kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan;
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan lumbung ekonomi
desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk
ketahanan pangan, aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang
Universitas Sumatera Utara
29
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan;
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasaran lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian
lingkungan hidup;
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan
dalam musyawarah desa.
2.5 Pembangunan Desa
Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh ke arah
disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan mengembangkan peralatan analisis
dan menyusun berbagai model, sekalipun masih jauh memadai. Menurut Sondang
P.Siagian (2001) mengatakan bahwa administrasi pembangunan meliputi dua
pengertian yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi
adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil
dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha
mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang
ditempuh oleh suatu negara, bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan
bangsa.
Menurut Kuncoro (2010), pembangunan terdiri dari pembangunan fisik
dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan
langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata .Yang
Universitas Sumatera Utara
30
termasuk kedalam pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur,
bangunan, fasilitas umum. Pembangunan non fisik merupakan jenis pembangunan
yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu
yang cukup lama yang termasuk kedalam pembangunan non fisik berupa
peningkatan perekonmian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat, dan
pembinaan.
Pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana
menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi tersebut tidak dapat
diartikan hanya sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk
mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan
ekonomi pada umumnya dapat didefenisikan sebagai suatu proses yang
menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam
jangka panjang dan terus-menerus.
Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua
istilah yang sering dicampuradukkan pengartiannya. Padahal secara definitif
keduanya mempunyai mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Sumarjan
(1986:240) menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (community
development), usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualiti manusianya,
sedangkan pembangunan desa (rural development) mengusahakannya
pembangunan masyarakat yang dibarengi dengan lingkungan hidupnya. Tujuan
pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional yaitu
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia.
Secara rinci, Dwiwadono (1981:242) menyebutkan bahwa tujuan
pembangunan desa meliputi :
Universitas Sumatera Utara
31
1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam
rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial, kearah pemerataan kesejahteraan penduduk desa, dan budaya
dalam arti peningkatan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat
pedesaan.
3. Tujuan demografis, kearah meningkatkan potensi sumber daya alam dan
tingkat kepadatan penduduk per-kapita.
4. Tujuan politis, dalam arti menumbuh dan mengembangkan partisipasi
masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha
pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil
pembangunan.
Menurut Wahjudin (2004:242) dalam penyusunan dan perumusan
pendekatan pembangunan desa sifatnya menyeluruh, namun dalam
pelaksanaannya paling tidak terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan :
Pertama, perumusan kebijakan dan pendekatan pembangunan yang berupaya
meletakkan kembali format, tatanan dan kelembagaan masyarakat desa yang
sesuai dengan nilai-nilai,budaya, historis dan pola hidup masyarakat. Kedua,
jangan terjebak kembali pada kekeliriuan masa lalu, yang berupaya memecahkan
masalah pembangunan melalui penyusunan suatu kebijakan perencanaan yang
bersifat umum dan diberlakukan secara seragam untuk setiap daerah.
Menurut Awang (2010:241), terdapat tiga model pembangunan pedesaan
diantaranya sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
32
1. Model Community Development. Model pembangunan ini mengajarkan
penduduk pedesaan tentang keterampilan sosial, ekonomi dan politik agar
tercipta masyarakat yang beradab yang modern.
2. Model partisipasi rakyat dalam pembangunan. Model pembangunan ini
merupakan empowernment atau pemberdayaan masyarakat yang mengusung
tema pembangunan dari bawah/partisipasi masyarakat.
3. Model desentralisasi. Didalam model pembangunan ini pemerintah pusat
memberi kewenangan kepada pemerintah daerah tingkat bawah untuk
melaksanakan program-program yang direncanakan.
Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dilakukan
dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang
dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Menurut
Rahardjo (2006:19) sekurang-kurangnya ada 5 (lima) prinsip yang harus
diterapkan dalam pengembangan pembangunan desa yaitu :
1. Transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan.
2. Partisipatif, yaitu sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan
demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antar lain
perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan
masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.
3. Dapat dinikmati masyarakat, yaitu kegiatan pembangunan yang dilakukan
harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga harus berorientasi
pada kepentingan masyarakat dan dapat menfasilitasi kebutuhan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
33
4. Akuntabilitas, yaitu kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih
tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok orang terhadap masyarakat luas
dalam suatu organisasi.
5. Sustainable (Berkelanjutan). yaitu suatu proses pembangunan yang
pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan
teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan
dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam
pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2.6 Pengertian Infrastruktur
Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan
sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan
gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini
merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur merupakan
sebuah sistem dari bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang
tidak terpisahkan satu sama lain.
Infrastruktur adalah prasarana publik paling primer dalam mendukung
setiap kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat
menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas dari kegiatan ekonomi. Pembangunan
infrastruktur merupakan Public Service Obligation, yaitu sesuatu yang menjadi
kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi
pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal
tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah, yaitu dari APBN murni.
Dalam pemenuhan infrastruktur atau fasilitas publik, diperlukan investasi yang
Universitas Sumatera Utara
34
cukup besar dan pengembalian investasi dalam jangka waktu yang relatif lama.
Selain itu, manajemen operasionalnya juga akan membutuhkan cost yang tinggi.
Permasalahan inilah yang menjadi kendala bagi kebanyakan negara-negara
berkembang dalam pemenuhan infrastruktur. Namun kendala keterbatasan
pembiayaan yang bersumber dari pemerintah tersebut dapat diselesaikan melalui
pendekatan pola kerjasama yang bersifat Public Private Partnership yang akan
membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama
tersebut. Pendekatan baru untuk dapat mengurangi masalah ini melibatkan peran-
peran stakeholder.
Pembangunan infrastruktur merupakan suatu strategi dan proses dalam
penyediaan sarana yang utama. Untuk itu seperti yang diungkapkan dalam
Infrastruktur Indonesia (Kadin Indonesia-Jetro, 2006) yaitu Prinsip Dasar
Penyediaan Infrastruktur secara keseluruhan antara lain:
1. Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur
dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktivitas
masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.
2. Keterkaitan infrastruktur dengan berbagai aspek, agar peran infrastruktur
dalam pembangunan menjadi optimal, maka keberadaan pembangunan
infrastruktur harus terkait dengan: (a) Bangkitan-bangkitan pembangunan
yang lainnya; (b) Pembangunan pertanian, perkebunan, budi daya pantai,
kelautan, industri, perdagangan, jasa, pariwisata, pertambangan, migas dan
Universitas Sumatera Utara
35
sebagainya; (c) Masyarakat yang akan menjadi kelompok sasaran pelayanan
infrastruktur tersebut dan kemampuan dalam membayar jasa layanan
infrastruktur; (d) Institusi pengelolanya, misalnya peran pemerintah dalam
pengelolaan atau pemeliharaan serta memberi arahan dalam bentuk regulasi
sebagai bentuk layanan publik dan (e) Dalam konteks privatisasi, investasi
infrastruktur perlu mempertimbangkan minat investor, tujuan yang diinginkan
investor dan syarat-syarat investasi serta insentif bagi investor
3. Perencanaan kebutuhan infrastruktur harus dilaksanakan berdasarkan
kombinasi antara perencanaan yang digagas pemerintah pusat dengan yang
digagas pemerintah daerah. Seiring dengan diimplementasikannya
desentralisasi fiskal dan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi
daerah, setiap daerah diharapkan akan lebih mampu mengembangkan potensi
daerahnya. Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus
berdasarkan kebutuhan dari setiap daerah masing-masing. Dalam hal ini,
pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan
mampu meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan daerah sekitarnya.
Untuk itu perlu kerangka pembangunan yang digagas pemerintah daerah, di
samping kerangka model yang digagas pemerintah pusat yang selama ini
digunakan yang dimaksud dengan adanya perencanaan yang digagas
pemerintah daerah adalah terdapat rencana indikasi kebutuhan infrastruktur
secara lokal dan regional, sehingga perencanaan tersebut ditentukan oleh
pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan daerah. Sedangkan rencana
pembangunan infrastruktur nasional bersifat digagas pemerintah pusat dan
dikoordinasikan oleh kantor Menko Perekonomian.
Universitas Sumatera Utara
36
4. Keberhasilan kerjasama Pemerintah dan Swasta memerlukan kondisi yang
harus dipenuhi, yaitu: (a) Stabilitas kerangka ekonomi makro; (b) Sektor
keuangan yang efisien dan berkembang; (c) Kerangka kebijakan yang mantap;
(d) Penerimaan proyek yang berkelanjutan; (e) Adanya mekanisme arbitrase
atau penyelesaian penyelisihan yang jelas; (f) Undang-Undang perbankkan
yang berkembang dengan baik dan (g) Adanya investasi pendamping dari
pinjaman pemerintah/ekuitas/subsidi (Kewajiban Sektor publik).
5. Penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan,
sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan
kerusakan lingkungan.
6. Mekanisme penyediaan infrastruktur harus mendasarkan pada prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, serta memperhatikan aspek efisiensi dan keadilan
(Afandi, 2008).
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam
suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan
kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap
perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik
pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian
lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang
berlangsung saat ini belum menunjukan hasil yang memadai untuk memerankan
fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.
Universitas Sumatera Utara
37
2.7 Jenis-Jenis Infrastruktur
Menurut Kodoatie (2005), infrastruktur merupaka pendukung utama
sebagai sistem sosial dan sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam konteks
keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang
dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik
tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut
menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri. Menurut Grigg
(1988), berdasarkan jenisnya infrastruktur dibagi dalam 13 kategori sebagai
berikut :
1. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, dan
fasilitas pengolahan air (treatment plant),
2. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengolahan, pembuangan, dan
daur ulang,
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat),
4. Fasilitas pengendalian banjir, drainase, dan irigasi,
5. Fasilitas lintas air dan navigasi,
6. Fasilitas transportasi : jalan, rel, bandar udara, serta utilitas pelengkap lainnya,
7. Sistem transit publik,
8. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi,
9. Fasilitas gas alam,
10. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan, dll,
11. Fasilitas perumahan publik,
12. Taman kota: taman terbuka, plaza, dll, serta
13. Fasilitas komunikasi.
Universitas Sumatera Utara
38
Tiga belas jenis infrastruktur tersebut kemudian dikelompokkan dalam 7
kelompok besar (Grigg dan Fontane, 2000) sebagai berikut:
1. Transportasi (jalan, jalan raya, jembatan),
2. Pelayanan transportasi (transit, bandara, pelabuhan),
3. Komunikasi,
4. Keairan (air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai,
saluran terbuka, pipa, dll),
5. Pengelolaan limbah (sistem pengelolaan limbah padat),
6. Bangunan, serta
7. Distribusi dan produksi energi.
2.8 Desa
Menurut Yayuk (2003:226) istilah desa berasal dari bahasa India swadesi
yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang
merajuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas
yang jelas. Selanjutnya Antonius (2003:226) mengatakan konsep perdesaan dan
perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota
merujuk pada suatu satuan wilayah administrasi atau teritorial , dalam hal ini
perdesaaan mencakup beberapa desa.
Bintarto (2006:226) yang memandang desa dari aspek geografis
mendefenisikan desa sebagai :
“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia
dengan lingkungannya. Hasuk dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau
penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis,
sosial ekonomi, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur
tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.”
Universitas Sumatera Utara
39
Kuntjaraningrat (1997 : 226) mendefiniskan desa sebagai suatu komunitas
kecil yang menetap di suatu daerah, sedangkan Bergel (1995 : 226) mendenisikan
desa sebagai setiap permukiman para petani. Selanjutnya Landis menguraikan
pengertian desa dalam tiga aspek :
a. Analistik statistik, desa didefiniskan sebagai suatu lingkungan dengan
penduduk kurang dari 2.500 orang,
b. Analisisi sosial psikologi, desa merupakan suatu lingkungan yang
penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal antara sesama
waraganya, dan
c. Analisis ekonomi, desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan dengan
penduduknya tergantung kepada pertanian.
Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 76/2001 tentang Pedoman
Umum Pengaturan mengenai Desa dinyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang
bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-
Undang Dasar 1945. Dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dinyatakan bahwa:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan
nasional dan berada di daerah kabupaten”.
Menurut Wahjudin (2004:230), berdasarkan mata pencaharian
penduduknya desa dikelompokan menjadi :
a. Desa Pertanian terdiri dari desa pertanian berlahan basah dan kering, desa
perkebunan yang dikelola oleh masyarakat sebagai pemilik dan swasta, serta
desa nelayan (tambak,perikanan darat, pantai dan laut);
Universitas Sumatera Utara
40
b. Desa Peternakan, dimana mata pencaharian utama sebagian besa penduduknya
adalah peternakan.
c. Desa Industri. Tipologi ini dibagi dalam dua macam :
1) Desa industri yang memproduksi alat pertanian secara tradisional maupun
modern dengan sistem upah sesuai dengan manajemen masing-masing;
2) Desa industri yang memproduksi barang kerajinan, seperti perabot rumah
tangga terbuat dari kayu jati, rotan dan bahan konveksi.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1972
tentang Pelaksanaan Klasifikasi dan Tipologi Desa, di Indonesia digolongkan
dalam tiga tingkatan yaitu :
a. Desa swadaya, yaitu desa yang paling terbelakang dengan kehidupan
tradisional dan sangat terikat dengan adat istiadat. Biasanya desa ini memiliki
tingkat kesejahteraan yang masih sangat rendah, sarana dan prasarana yang
masih minim serta masih sangat tergantung pada alam;
b. Desa swakarsa, yaitu desa yang mengalami perkembangan lebih maju
dibandingkan dengan desa swadaya. Desa ini merupakan desa yang telah
memiliki landasan lebih kuat dan juga berkembang lebih baik serta lebih
kosmopolit. Desa swakarsa penduduknya umumnya mulai melakukan
peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain;
c. Desa swasembada, yaitu desa yang memiliki kemandirian lebih tinggi dalam
segala bidang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Desa swasembada
adalah desa yang mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat
lagi dengan sistem adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana
Universitas Sumatera Utara
41
yang lebih lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang
dan jasa.
2.9 Kerangka Pemikiran
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan
peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari APBN, memberikan bantuan dan kesempatan bagi
desa untuk mengentaskan pembangunan diwilayahnya. Dengan adanya peraturan
ini, pemerintah memberikan bantuan dana pembangunan bagi desa dan
memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola sesuai dengan peraturan
yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Namun
dengan kewenangan ini, banyak timbul permasalahan yang dialami oleh kepada
desa dan perangkat desa selaku pengguna anggaran dana desa ini.
Untuk membantu kepala desa dan perangkat desa dalam memanfaatkan
dana desa ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa. Peraturan ini memberikan acuan dan gambaran
bagi pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk pembangunan di
desanya.
Peran pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan desa
sangatlah penting, baik dari aspek pemikiran maupun sumber daya manusianya.
Dalam pemanfaatan dana desa, pemerintah desa dituntut untuk mengutamakan
hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. Di samping
itu, arah pembangunan yang akan dilaksanakan harus mengutamakan kepentingan
desa yang mendesak dan lebih dibutuhkan dengan tetap mengikutsertakan
Universitas Sumatera Utara
42
masyarakat dalam pelaksanaannya melalui pembangunan partisipatif. Dengan
pola pembangunan seperti ini dampak pembangunan dapat dirasakan oleh
masyarakat dan pembangunan itu dapat membantu masyarakat untuk
meningkatkan perekonomiannya. selain itu masyarakat akan memperoleh
wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan dana ini. Sehingga jika terjadi
kesalahan, pemerintah desa dan masyarakat secara bersama-sama dapat
mengevaluasi pembangunan yang sudah dilaksanakan.
Gambar 2.2
Bagan Alur Pemikiran
Peraturan Bupati
Humbang Hasundutan
No. 5 Tahun 2018
Tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan
dan Prioritas
Penggunaan Dana Desa
PERMENDES No. 19
Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana
Desa
Kebijakan
Dana Desa
Salah Satu Tujuan Dana Desa :
Meningkatkan kemampuan
lembaga kemasyarakatan
dalam pembangunan Desa
Terlaksananya
Pembangunan
Infrastruktur Desa
Implementasi Kebijakan Model
Edward III :
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi/sikap
4. Struktur birokrasi
Peraturan Menteri
Keuangan No.
193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan
Dana Desa
Universitas Sumatera Utara
43
2.10 Defenisi Konsep
Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan
secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat
perhatian ilmu sosial. Ada kebijakan yang dilaksanakan efektif karena mendapat
dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain
mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan
pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari
para pelaksana. Kecenderungan-kecenderungan mungkin akan menghalangi
implementasi bila pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu
kebijakan (Edward III dalam Winarno : 2008). Oleh karena itu untuk menentukan
batasan yang lebih jelas agar peneliti dapat menyederhanakan pemikiran atas
penelitian yang akan diteliti maka peneliti mengemukakan konsep-konsep sebagai
berikut :
1. Menurut Edward III, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2)
sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Komunikasi diartikan
sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”.
Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi
kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya
anggaran, dan sumber daya peralatan pendukung. Pengertian disposisi
menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan
kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi
secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat
diwujudkan”. Disposi ini mencakup persepsi/harapan para pelaksana, respon
Universitas Sumatera Utara
44
para pelaksana, dan tindakan/langkah-langkah kongkrit yang dilakukan.
Faktor struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian
tugas/kewenangan, dan hubungan/koordinasi yang dilakukan antar unit-unit
organisasi.
2. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-
pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya.
Implementasi kebijakan di dalam penelitian ini yaitu pengimplementasian
kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembagian,Penetapan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Humbang Hasundutan. Merujuk pada peraturan-peraturan ini,
adapun ruang lingkup proses pengimplementasian kebijakan dana desa yang
menjadi kewenangan Desa Purba Manalu yaitu:
a. Penyusunan Rancangan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengalokasian Anggaran Kebijakan Dana Desa
b. Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Kebijakan Dana Desa
c. Pencapaian Anggaran Kebijakan Dana Desa
Universitas Sumatera Utara
45
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pembangunan desa adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup
yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa.
5. Pembangunan infrastruktur adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan
dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan
masyarakat dan bertujuan membantu masyarakat dalam peningkatan kualitas
hidup dan perekonomian masyarakat
Universitas Sumatera Utara
46
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis kualitatif dalam suatu
penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah
juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif
merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial secara jelas,
sistematis dan faktual. Seperti yang dijelaskan oleh Silalahi (2009) bahwa tipe
penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala
sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh
dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi.
Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki
dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat
dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana,
bagaimana dan mengapa dari gejala.
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sebagian besar datanya
berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka. Data/informasi tersebut
dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen,
rekaman) dan diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan,
penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisa kualitatif tetap menggunakan kata-kata
yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 2008).
Universitas Sumatera Utara
47
Penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini
digunakan peneliti karena kesesuain dengan fenomena yang akan diteliti oleh
peneliti dengan mengumpulkan data melalui dokumen,observasi dan wawancara.
Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang digunakan diharapkan peneliti
mampu menyajikan gambaran yang menyeluruh dan menganalisa fenomena
implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu
Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Desa Purba Manalu Kecamatan
Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemilihan desa dikarenakan
alasan sebagai berikut :
1. Desa Purba Manalu dipilih menjadi locus penelitian dikarenakakan hasil pra
penelitian, ditemukan adanya program pembangunan infrastruktur desa yang
tidak terealisasi/ dijalankan.
2. Adanya keluhan masyarakat Desa Purba Manalu yang mempertanyakan
pemanfaatan dana desa.
3. Laporan serapan dana desa yang masih menyisakan sisa anggaran yang
cukup besar.
3.3 Informan Penelitian
Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk dapat memberikan
informasi tertentu tentang situasi dan kondisi dalam penelitian (Moleong, 2010).
Fungsi dari informan tersebut adalah untuk dapat memberikan informasi
mengenai situasi dan kondisi tentang latar belakang penelitian yang dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
48
Informan ini diharapkan dapat memberikan kepada peneliti informasi dan data-
data yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat memudahkan dalam
melakukan analisis yang akan berguna dalam pembentukan konsep. Langkah yang
dilakukan dalam menemukan informan penelitian adalah dengan menemukan
orang yang memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian yang diteliti oleh
peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini terdiri dari : Kepala Desa dan
Sekretaris Desa Purba Manalu, Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan,
Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD),Camat Doloksanggul, Supervisor Dana Desa Purba Manalu pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlidungan Perempuan Anak Kabupaten
Humbang Hasundutan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3.4 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data terdiri dari dua jenis
yaitu data primer dan data sekunder, yang akan diuraikan sebagai berikut :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau
narasumber yang berupa kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau
diwawancarai. Pemilihan informan untuk mendapat data primer dilakukan
secara purposive, yaitu berdasarkan pada subjek yang menguasai
permasalahan, memiliki data-data yang berkaitan dan bersedia untuk
memberikannya. Dalam penelitian ini informan yang akan menjadi sumber
data primer adalah kepala desa,sekretaris desa dan pelaksana teknis urusan
pembangunan di Desa Purba Manalu.
2. Data sekunder yaitu data yang berasal dari data-data sudah diolah dalam
bentuk dokumen, laporan dan dalam bentuk lainnya. Dokumen yang dapat
Universitas Sumatera Utara
49
dijadikan peneliti sebagai sumber data sekunder adalah APBDes Purba
Manalu, RKPDes Purba Manalu, Dokumen Laporan Penggunaan Dana Desa,
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Desa, Permendes No. 19
Tahun 2017, Peraturan Bupati Humbang Hasundutan No. 5 Tahun 2018.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan cara penelitian
terhadap dokumen-dokumen, observasi dan melakukan wawancara dengan
Pemerintah Kecamatan Doloksanggul, Pemerintah Desa Purba Manalu dan
perangkatnya, lembaga kemasyarakatan di desa yang relevan dengan masalah
peneliti. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang akan dipakai
peneliti :
1. Wawancara
Wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara
mempersiapakan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan
kepada responden. Pedoman wawancara bertujuan untuk membantu
pewawancara untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dari
informan. Pedoman ini digunakan sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari
awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersusun sedemikian
rupa sehingga merupakan sederetan daftar pertanyaan dimulai dari hal-hal
yang mudah dijawab oleh respoden sampai dengan hal-hal yang komplek
(Bungin ,2001).
2. Dokumentasi
Universitas Sumatera Utara
50
Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pengumpulan data yang
tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Hal yang dilakukan dalam
komentasi yaitu peneliti mengumpulkan data melalui studi kepustakaan yang
berkaitan dan relevan dengan penelitian ini. Informasi yang berhubungan
dengan implementasi kebijakan dana desa dapat ditemukan melalui buku,
peraturan perundang-undangan, dokumen atau laporan keuangan desa dalam
bentuk ABPDes atau RKPDes.
3. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan fenomena yang
diamati. Teknik yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara
mengamati kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan atau yang sudah
selesai dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebagai hasil dari pengamatan
selama penelitian, peneliti akan mendokumentasikannya dalam bentuk foto-
foto.
3.6 Teknik Analisis Data
Proses kegiatan analisis data dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam
mengelola data yang diperoleh setelah melakukan tinjauan kelapangan. Data
mentah yang dikumpulkan baik secara rekaman ataupun dokumentasi yang masih
dalam bentuk kata-kata atau gambar kemudian diolah dan dianalisi menjadi
sebuah informasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu kepada Mile dan Huberman (Silalahi, 2009:339) terdiri dari tiga alur
kegiatan, yaitu:
Universitas Sumatera Utara
51
1. Reduksi Data.
Reduksi data diartikan sebagai pengabstrakan, proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, dan trasformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian
masih berlangsung karena reduksi data memberikan kemudahan dalam
mempertajam analisis, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-
kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses
transformasi ini berlanjut terus menerus sesudah penelitian lapangan sampai
laporan akhir tersusun lengkap.
2. Penyajian Data.
Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Melalui data yang kita sajikan kita melihat dan akan dapat
memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh
menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang
didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.
Ketika kegiatan pengumpulan data telah dilakukan maka peneliti mulai
mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,
konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Pada
tahap ini Peneliti akan menarik kesimpulan secara cermat dengan melakukan
tinjauan ulang pada catatan-catatan yang didapat dari lapangan sehingga
dapat diuji vadilitasnya.
Universitas Sumatera Utara
52
BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN
4.1 Gambaran Umum Desa Purba Manalu
Penelitian ini dilakukan di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan
salah satu daerah otonomi di Provinsi Sumatera Utara. Luas Kabupaten Humbang
Hasundutan adalah 251.765,93 hektar yang terdiri dari daratan seluas 250.271,02
hektar dan perairan Danau Toba seluas 1.494,91 hektar. Secara administratif
Pemerintahan Kabupaten humbang Hasundutan terdiri dari 10 kecamatan, 1
kelurahan dan 153 desa.
Gambar 4. 1
Peta Administratif Kabupaten Humbang Hasundutan
Sumber : RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021
Universitas Sumatera Utara
53
Secara geografis, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di bagian
tengah Sumatera Utara pada jajaran Pegunungan Bukit Barisan dan terletak pada
garis 2,1-2,28 Lintang Utara dan 98,10- 98,58 Bujur Timur. Kabupaten
Humbang Hasundutan, secara administratif diapit oleh 4 (empat) kabupaten
dengan batas-batas sebagai berikut :
1) Sebelah Utara : Kabupaten Samosir
2) Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara
3) Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
4) Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat.
Gambar 4.2
Peta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Dolok_Sanggul,_Humbang_Hasundutan
Kecamatan Doloksanggul merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten
Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan ibu kota
Universitas Sumatera Utara
54
Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan luas wilayahnya 20.930 hektar.
Kecamatan Doloksanggul memiliki 1 kelurahan dan 27 desa yang terdiri dari 93
dusun dengan suhu udara berkisar antara 18C-30C. Wilayah Kecamatan
Doloksanggul berada di jajaran Bukit Barisan, berada pada ketinggian 1.200-
1.400 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk pada sensus terakhir 2010
adalah sebanyak 46.715 jiwa.
Gambar 4. 3
Peta Desa Purba Manalu
(Sumber:google map)
Penelitian ini dilakukan di Desa Purba Manalu, Kecamatan Doloksanggul,
Kabupaten Humbang Hasundutan. Jarak Desa Purba Manalu ke Doloksanggul
yang merupakan ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan dan sekaligus ibu
kota Kecamatan Dolok Sanggul adalah sekitar 1 Km. Dari ibu kota Provinsi
Sumatera Utara yaitu Kota Medan menuju Dolok Sanggul berjarak 221,3 Km via
Universitas Sumatera Utara
55
Jl. Jamin Ginting dan Jl. Doloksanggul- Sidikalang/Jl. Lintas Barat Sumatera atau
sekitar 5 jam 46 menit berkendara.
4.1.1 Sejarah Desa
Jauh sebelum Indonesia merdeka, sebahagian besar para nenek moyang
suku Batak telah mulai berpindah dan menetap kedaerah disekitar pulau Samosir.
Para nenek moyang membuka lahan garapan baru untuk bercocok tanam dan
berternak dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sama halnya dengan
marga Purba yang naik ke Doloksanggul melalui Bakara dan menetap di sekitaran
Doloksanggul.
Seiring dengan waktu dan pertambahan penduduk para tetua marga mulai
mencoba membagi wilayah-wilayah untuk ditempati. Adapun wilayah tersebut
diantaranya adalah Purba Dolok dan Lumban Tobing yang dihuni mayoritas
marga Purba (Op Tinambaan, Op Tahi Raja dan Op Raja Idaon).
Purba Toruan sesuai dengan namanya terletak di hilir dari wilayah
parhutaan Op Tuan di Dolok Purba dan para tetua yang tinggal di Purba Toruan
mengajak Marga Manalu (Tukkot Manodo) untuk tinggal bersama di Purba
Toruan. Pada masa kolonial Belanda mulai mengangkat para warga untuk
memimpin beberapa wilayah guna mempermudah pemungutan pajak dan salah
satunya adalah Desa Purba Toruan yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Polin
Purba.
Pada pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1989, Desa Purba Toruan
berubah nama menjadi Desa Purba Manalu setelah digabung dengan Desa Aek
Mardugu. Pemberian nama Purba Manalu tersebut didasari dari penduduk Desa
Purba Manalu yang mayoritas bermarga purba dan marga manalu, sehingga
Universitas Sumatera Utara
56
disepakati nama desa menjadi Desa Purba Manalu. Adapun tampuk
kepemimpinan Desa Purba Manalu dari awal mulanya berdiri sampai dengan
sekarang disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1
Daftar Tampuk Kepemimpinan Desa Purba Manalu
No. NAMA KEPALA DESA MASA JABATAN KETERANGAN
1. Samuel Purba 1965 S/D 1973 -
2. Bili Purba 1973 S/D 1985 -
3. Pantas Purba 1985 S/D 2001 -
4. Surung Simatupang 2001 S/D 2007 -
5. Tonny Rickardo Purba, ST. 2007 S/D 2013 -
6. Golden Seven Purba 2013 Pelaksana Tugas
7. Ganda Simatupang 2013 S/D 2019 -
Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDESA)
tahun 2015-2020 Desa Purba Manalu
4.1.2 Potensi Sumber Daya Alam
1. Potensi Umum
Desa Purba Manalu merupakan salah satu dari 27 desa di wilayah
Kecamatan Doloksanggul yang terletak sekitar 1 km dari pusat kota kecamatan.
Desa Purba manalu yang memiliki luas wilayah seluas 1.524 hektar. Dengan
rincian, tanah sawah tandah hujan seluas 450 hektar, tanah tegal/lading 632
hektar, tanah pemukiman 27 hektar, tanah perkantoran pemerintah 2 hektar,
tempat pemakaman umum 1 hektar, lahan tidur 303 hektar dan sungai seluas 2
hektar.
2. Iklim
Iklim Desa Purba Manalu sebagaimana desa-desa lain di wilayah
Kecamatan Doloksanggul mempunyai tipe iklim B (berdasarkan Shmidt
Ferguson) dan memiliki musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai
pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Purba Manalu. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Universitas Sumatera Utara
57
Tabel 4.2
Iklim di Desa Purba Manalu
Curah hujan 2.200 s/d 2.300 mm/thn
Jumlah bulan hujan 6 bulan
Suhu rata-rata 26 C
Tinggi wilayah 1.300 mdl
Bentang wilayah Landai/datar
Sumber: Naskah rencana pembangunan jangka menegah desa (RPJMDESA)
tahun 2015-2020 Desa Purba Manalu
3. Pertanian
Adapun yang menjadi jenis komoditi hasil pertanian di Desa Purba
Manalu diantaranya adalah :
1) Padi, luas lahan 450 hektar dengan jumlah produksi 1,5 ton per hektar
2) Kopi, luas lahan 470 hektar dengan jumlah produksi 0,5 ton per hektar
3) Cabai, luas lahan 35 hektar dengan jumlah produksi 5 ton per hekter
4) Sayur mayur, luas lahan 60 hektar dengan jumlah produksi 6 ton/hektar
5) Jeruk, luas lahan 2 hektar dengan jumlah produksi 5 ton per hektar
6) Ubi, luas lahan 15 hektar dengan jumlah produksi 9 ton per hektar
7) Komoditi lainnya, seluas 50 hektar dengan jumlah produksi 8 ton per
hektar.
4. Hasil Hutan
Selain pertanian, rakyat memiliki 15 hektar hutan rakyat, juga hasil hutan
berupa kayu bakar .
5. Peternakan
Jenis dan jumlah hewan ternak penduduk Desa Purba Manalu yang
menjadi sumber peternakan, diantaranya ada ayam berkisar 5000 ekor, kuda 5
ekor, bebek berkisar 100 ekor dan kerbau 50 ekor.
Universitas Sumatera Utara
58
6. Sumber Daya Air
Jumlah sumber air bersih dan air minum yang tersedia, diantaranya sumur
bor sebanyak 250 unit dan pemanfaatan 100% untuk konsumsi masyarakat sehari-
hari. Selain sumur bor yang menjadi sumber air minum warga adalah sumur tanah
(galian) sebanyak 265 unit dan keseluruhan sumur tanah dimanfaatkan untuk
sehari-hari masyarakat..
4.1.3 Potensi Sumber Daya Manusia
Desa Purba Manalu mempunyai jumlah penduduk 2510 jiwa, yang terdiri
dari 1224 orang laki-laki, 1286 orang perempuan yang terdiri dari 515 kepala
keluarga. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Purba Manalu
sampai saat ini, dengan lulusan S-1 ke atas sebanyak 210 orang, lulusan SLTA
sebanyak 1075 orang, lulusan SMP sebanyak 675 orang, lulusan SD sebanyak 450
orang, sedangkan sebanyak 100 orang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Mata
pencaharian masyarakat desa adalah petani sebanyak 250 KK, buruh tani
sebanyak 10 KK, tukang sebanyak 20 KK, buruh bangunan sebanyak 15 KK,
Pedagang sebanyak 60 KK, penjahit sebanyak 5 KK, pegawai swasta sebanyak 65
KK, PNS sebanyak 50 KK, pensiunan sebanyak 30 KK, TNI/POLRI sebanyak 1
KK, Perangkat Desa sebanyak 9 orang dan yang tidak bekerja sebanyak 50 orang.
Agama yang dianut masyarakat Desa Purba Manalu diantaranya adalah
menganut agama Kristen Protestan sebanyak 2401 orang, masyarakat yang
menganut agama Katolik sebanyak 100 orang dan 9 orang masyarakat yang
menganut agama Islam. Etnis masyarakat penduduk Desa Purba Manalu adalah
100% beretnis Batak.
Universitas Sumatera Utara
59
4.1.4 Potensi Kelembagaan
Lembaga pemerintahan yang dimiliki Desa Purba Manalu sebanyak 9
(sembilan) orang aparat, kepala desa dengan tingkat pendidikan SLTP, sekretaris
desa dengan tingkat pendidikan SLTA, ketua BPD dengan tingkat pendidikan
SLTA, anggota BPD berjumlah 7 orang, RW/Dusun yang dimiliki Desa Purba
Manalu sebanyak 4 Dusun. Lembaga kemasyarakatan yang dimiliki Desa Purba
Manalu diantaranya adalah, PKK beranggotakan 25 orang, Karang taruna
beranggotakan 35 orang, dan LPM beranggotakan 15 orang. Lembaga ekonomi
yang terdapat di Desa Purba Manalu adalah Koperasi sebanyak 1 unit, warung/
kelontong sebanyak 15 unit, peternakan sebanyak 25 KK, dan kelompok simpan
pinjam sebanyak 1 unit. Lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Purba Manalu
diantaranya Paud sebanyak 1 unit dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 2
orang dan jumlah siswa sebanyak 35 orang. Sekolah dasar (SD) sebanyak 2 unit
dengan jumlah tenaga pengajar sebanyak 18 orang dan dengan jumlah siswa
keseluruhan 325 orang.
4.1.5 Potensi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Purba Manalu secara garis besar
adalah sebai berikut :
1. Prasarana tansportasi darat yang terdapat di Desa Purba Manalu diantaranya,
1) Jalan aspal desa sepanjang 1,5 Km, 2) Jalan macadam sepanjang 1,2 Km, 3)
Jalan-jalan tanah sepanjang 1 Km, 4) Jalan antardesa beraspal sepanjang 1
Km, 5) Jembatan beton sebanyak 2 unit kondisi baik, 6) Jembatan kayu
sebanyak 4 unit kondisi rusak, 7) Jembatan beton antar desa sebanyak 1 unit
kondisi baik.
Universitas Sumatera Utara
60
2. Prasarana media komunikasi yang terdapat di Desa Purba Manalu diantaranya
adalah televisi berjumlah 475 buah dengan parabola berjumlah 475 buah yang
dimiliki oleh masyarakat desa.
3. Prasarana air bersih yang dimiliki Desa Purba Manalu adalah 2 unit MCK
dengan pengguna MCK sebanyak 20KK
4. Prasarana irigasi yang dimiliki Desa Purba Manalu dengan panjang saluran
primer sepanjang 4200 meter.
5. Prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa diantaranya adalah Kantor Desa
sebanyak 1 unit, komputer/laptop sebanyak 1 unit, meja sebanyak 6 buah,
kursi sebanyak 70 buah, lemari arsip sebanyak 1 buah, dan filling cabinet
sebanyak 1 buah.
6. Sarana peribadatan Gereja sebanyak 2 unit.
7. Prasarana kesehatan yang dimiliki Desa Purba Manalu adalah Posyandu
sebanyak 1 unit. Posyandu tersebut dikelola dan dijalankan oleh Bidan Desa
berjumlah 2 orang.
8. Prasarana penerangan desa bersumber dari aliran listrik PLN dengan kapasitas
aliran listrik sebanyak 455 KK.
9. Prasaran pendidikan yang dimiliki Desa Purba Manalu adalah Paud/TK
sebanyak 1 unit, serta SD sebanyak 2 unit.
Universitas Sumatera Utara
61
4.1.6 Susunan Organisasi Tata Kerja Desa
Desa Purba Manalu menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa
dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :
Gambar 4.4
Skema SOTK Desa Purba Manalu
Susunan Kepala dan Perangkat Desa :
Kepala Desa : Ganda Simatupang
Sekretaris Desa : Golden Seven Purba
P.T.L. urusan pemerintahan : Berson Purba
P.T.L. urusan pembangunan : Ades Purba
P.T.L. urusan kemasyarakatan : Depri Simatupang
Kepala Dusun I : Rudi Rosari Simamora
Kepala Dusun II : Parulian Purba
KEPALA DESA
SEKRETARIS
Desa
PELAKSANA
TEKNIS URUSAN
PEMBANGUNAN
PELAKSANA TEKNIS
URUSAN
KEMASYARAKATAN
N
PELAKSANA
TEKNIS URUSAN
PEMERINTAHAN
URUSAN
KEWILAYAHAN
KEPALA DUSUN
II
URUSAN
KEWILAYAHAN
KEPALA DUSUN
III
URUSAN
KEWILAYAHAN
KEPALA DUSUN
I
URUSAN
KEWILAYAHAN
KEPALA DUSUN
IV
Universitas Sumatera Utara
62
Kepala Dusun III : Adventus Simatupang
Ketua BPD : Sahala Purba
Ketua LPM : Dimpos Purba
4.1.7 Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa
Tabel 4.3
Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa 5 Tahun Terakhir No Anggaran 2015 2016 2017 2018 2019
Pendapatan Desa
1. Pendapatan asli desa
(PADesa)
1) Hasil usaha desa - - - - -
2) Swadaya, partisipasi
dan gotong-royong
- - - - -
3) Lain-lain pendapatan
desa yang sah
- - - - -
2. Pendapatan Transfer
1) Dana desa 269.481.944,- 604.779.000,- 800.000.000,- 994.000.000,- 824.000.000,-
2) Bagi hasil pajak
kabupaten/kota
- - - - -
3) Bagian dari retribusi
kabupaten/kota
- - - - -
4) Alokasi dana desa
(ADD)
76.555.756,- 84.956.000,- 300.000.000,- 767.000.000,- 376.000.000,-
5) Bantuan keuangan dari
Pemerintahan,
Pemerintahan Provinsi,
Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan
Desa lainnya
- - - - -
3. Hibah dan sumbangan
dari pihak ketiga yang
tidak mengikat.
- - - - -
4. Lain-lain pendapatan
desa yang sah
- - - - -
Jumlah perkiraan
pendapatan
346.037.700,- 689.735.000,- 1.100.000.0000,
-
1.767.000.000,- 1.200.000.000,-
Belanja Desa
1. Belanja Desa 1) Bidang
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
89.907.756,- 98.456.000,- 185.300.000,- 672.000.000,- 397.000.000,-
2) Bidang pembangunan 236.644.944,- 507.600.000,- 800.000.000,- 855.000.000,- 700.000.000,-
3) Bidang pembinaan
kemasyarakatan
11.491.000,- 42.729.000,- 40.000.000,- 90.000.000,- 10.000.000,-
4) Bidang pemberdayaan
masyarakat
7.994.000,- 40.950.000,- 74.700.000,- 370.000.000,- 93.000.000,-
5) Bidang tak terduga - - - - -
Jumlah perkiraan belanja 346.037.700,- 689.735.000,- 1.100.000.000,- 1.767.000.000,- 1.200.000.000,-
Sumber: RKP Desa Purba Manalu tahun 2015,1016,2017, 2018 dan 2019
Universitas Sumatera Utara
63
Tabel di atas menunjukkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Purba Manalu yang memperoleh dana desa rutin sepanjang tahun 2015 sampai
dengan 2019. Dana desa tersebut rencananya dialokasikan untuk belanja desa
bidang pembangunan fisik sebanyak Rp236.644.944,- ditahun 2015,
Rp507.600.000,- ditahun 2016, Rp800.000.000,- ditahun 2017, kemudian
sebanyak Rp 855.000.000,- ditahun 2018 dan sebanyak Rp700.000.000,- di tahun
2019.
4.2 Gambaran Umum Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur
Dana desa merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada
pemerintah desa untuk dengan salah satu tujuan untuk perbaikan infrastruktur,
meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat desa. Pasal 1
ayat 2 PERMENDES No. 8 tahun 2017, yang dimaksud dengan dana desa adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah baik kabupaten maupun kota yang digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan
sebagai bantuan guna mendorong pembiayaan program pembangunan desa yang
didukung dengan adanya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam
melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.
Sesuai dengan kentuan dalam pasal 16 ayat 1 (satu) Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2018, penggunaan dana desa ini untuk pembangunan desa yang
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan
Universitas Sumatera Utara
64
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas
pengunaannya diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
desa, yang meliputi antara lain :
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
1. Lingkungan permukiman;
2. Transportasi;
3. Energi;
4. Informasi dan komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. Kesehatan Masyarakat;
2. Pendidikan dan kebudayaan.
c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa,
meliputi:
1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan
pangan;
2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan;
3. Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
Universitas Sumatera Utara
65
1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. Penanganan bencana alam;
3. Pelestarian lingkungan hidup.
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan
dalam musyawarah desa.
Di dalam pengimplementasian kebijakan dana desa, pemerintah desa
terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes) bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). RPJMDes ini merupakan acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun
dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) didalam satu tahun.
RPJMDes dan RKPDes ini lah yang menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Purba
Manalu dalam pengimplementasian kebijakan dana desa. Hal ini sesuai dengan
bunyi pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 yang berbunyi :
“penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.”
Dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa, maka
Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
telah melakukan penyusunan RPJMDesa untuk periode 2015-2020. Kepala desa
membentuk tim penyusun RPJMDesa dengan jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh)
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan mengikutsertakan perempuan
yang terdiri dari: Kepala Desa selaku Pembina, Sekretaris Desa selaku Ketua,
Ketua LPM selaku Sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa,
LPM/LKMD, PKK dan unsur masyarakat lainnya.
Universitas Sumatera Utara
66
Penyelarasan arah dan kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk
mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan
pembangunan desa. Dilakukan melalui kegiatan mengikuti sosialisasi guna
mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
Informasi arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan
Sekurang-kurangnya meliputi: rencana pembangunan jangka menegah daerah
kabupaten, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana umum tata
ruang wilayah kabupaten, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana
pembangunan kawasan pedesaan.
Pengkajian keadaan desa yang dilakukan dalam rangka
mempertimbangkan kondisi objek desa. Pengkajian kondisi objek desa meliputi
kegiatan penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat, dan penyusunan
laporan hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelesaian data desa dituangkan
dalam format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian data
keadaan desa.
Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, dalam
musyawarah desa membahas dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:
laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan
desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan
penyelengaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi
kelompok terarah yang membahas laporan hasil pengkajian keadaan desa,
prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber
Universitas Sumatera Utara
67
pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan
kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur desa, kerja sama
desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan
kedalam berita acara yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk
menyusun RPJMDesa.
Rancangan RPJMDesa disusun berdasarkan berita acara yang kemudian
dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa. Berita acara disampaikan oleh
tim penyusun RPJMDesa kepada Kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen
rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJMDesa. Dalam
hal ini rancangan RPJMDesa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan
pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa dengan
diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial
budaya masyarakat. Kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepada desa
dan badan permusyawaratan desa untuk menjadi peraturan desa tentang
RPJMDesa.
Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam merancang dan
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam satu tahun. Kepala
desa selaku pemerintah desa wajib menyampaikan kepada masyarakat desa
rancangan RKPDes yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai
dengan dana desa. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh BPD dan unsur
masyarakat desa. Rancangan RKPDes, termasuk rancangan prioritas kegiatan
Universitas Sumatera Utara
68
pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari dana desa harus dibahas dan
disepakati dalam musrenbang desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa
menjadi pedoman bagi kepala desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa
tentang RKPDes.
Setelah RKPDes ditetapkan, kepala desa merancang pembiayaan kegiatan
dari dana desa dengan berpedoman pada RKPDes. Dana desa dibagi untuk
membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan desa sesuai daftar urutan kegiatan
yang sudah ditetapkan dalam RKPDes. Rancangan pembiayaan kegiatan ini
kemudian disusun dan dibahas kembali bersama BPD untuk merancang dan
menyusun peraturan desa tentang APBDes. Rancangan peraturan desa tentang
APBDes disampaikan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) setelah
mendapat persetujuan dari Bupati Humbang Hasundutan. Peraturan tentang
APBDes ini lah yang menjadi rencana kerja pemerintah desa dalam
pengimplementasian dana desa dengan tetap mengacu kepada RPJMDes, RKPDes
dan berpedoman kepada Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan
Bupati Humbang Hasundutan tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Humbang
Hasundutan.
Universitas Sumatera Utara
69
4.3 Pembahasan
4.3.1. Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Purba Manalu
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. Maksud dari kebijakan dana desa di dalam penelitian
ini yaitu mengelola dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Peraturan
pelaksana UU Desa menjelaskan bahwa pengunaan dana desa ini diprioritaskan
untuk pembangunan infrastruktur desa sejalan dengan program pemerintah pusat.
Karena dengan keberadaan infrastruktur desa, akan mampu membantu masyarakat
desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
Adapun ruang lingkup pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 meliputi :
a. Penganggaran;
b. Pengalokasian;
c. Penyaluran;
d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
e. Pedoman penggunaan; dan
f. Pemantauan serta evaluasi.
Di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, ruang lingkup pengelolaan
keuangan desa meliputi :
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Penatausahaan;
d. Pelaporan;
e. Pertanggungjawaban.
Universitas Sumatera Utara
70
Adapun didalam penelitian ini membahas pengimplementasian kebijakan
dana desa yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pemerintah Desa Purba
Manalu dalam pembangunan infrastruktur sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT,
Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan, dengan
berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Peneliti disini mendeskripsikan
proses pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pemerintah Desa Purba
Manalu berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa
Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Peneliti
mendeskripsikan dan menganalisa data-data baik itu dari wawancara dengan
informan, hasil observasi, dan pengolahan data dari dokumen RPJMDes,
RKPDes, APBDes, Laporan Realisasi Anggaran, dan dokumen-dokumen lain
yang berhubungan dengan penelitian ini.
1. Penyusunan Rancangan Pembangunan Infrastruktur dan Pengalokasian
Anggaran Kebijakan Dana Desa
Dalam penyusunan rancangan kegiatan pembangunan infrastruktur desa tentu
harus dilakukan berbagai penilaian dan pertimbangan. Tidak hanya rancangan
ataupun kegiatan kerja saja, namun kebijakan-kebijakan yang akan mendukung
pengimplementasian perencanaan tersebut terutama untuk pengambilan kebijakan
pengunaan dana desa. Rencana prioritas pembangunan infrastruktur telah disusun
dalam RPJMDes dan RKPDes yang dilaksanakan secara rutin dan teratur setiap
periode atau setiap tahunnya. Berikut ini rencana prioritas pembangunan
infrastruktur Desa Purba Manalu berdasarkan RKPDesa sejak 2015 hingga 2019 :
Universitas Sumatera Utara
71
1) Tahun 2015 prioritas program pembangunan skala desa :
a. Pembukaan jalan usaha tani jalan Saitnihuta ke Sorsor Pargumis
b. Pembangunan jalan lingkungan/ rabat beton Sosor Sampe Tua
c. Pembangunan TPT dan saluran jalan usaha tani Sosor Pargumis
d. Pembanguanan rabat beton Sosor Gabetua
e. Pembangunan jalan lingkungan/rabat beton Sosor Lumban Raja
2) Tahun 2016 prioritas program pembangunan skala desa :
a. Pengaspalan Jalan Saitnihuta
b. Pelebaran jalan Saitnihuta
c. Pembangunan Poskesdes
d. Perbaikan saluran jalan Saitnihuta
e. Pengaspalan Ring Road SD No. 5
f. Pengaspalan jalan Siporngis
3) Tahun 2017 prioritas program pembangunan skala desa :
a. Lanjutan saluran irigasi dari jalan Tahi Raja ke Sungai Brumbung, Dusun I
b. TPT jalan Siporngis 40m, Dusun II
c. Pembukaan jalan pertanian dari Hauma Gaol ke Aek Mata sepanjang
200m, Dusun II
d. Pembukaan jalan usaha tani dari Lumban Situmorang mulai dari Ring
Road sampai ke Jl. Siporgis ± 1Km, Dusun III
e. Pembangunan usaha tani Sosor Pargumis sampai Toru Ni Huta ± 300m,
Dusun III
f. Pembukaan jalan usaha tani dari Sosor Gabe Tua sampai ke Toga Sungguh
± 1Km, Dusun IV
g. Pembangunan Box Culvert penghubung jalan usaha tani dari Hauma
Pancur sampai Hauma Dolok, Dusun IV
h. TPT jalan usaha tani dari Sosir Gabe Tua sepanjang 300m, Dusun IV
Universitas Sumatera Utara
72
i. Pembukaan jalan usaha tani Jl. Bilang Mauli sampai ke Rura Parissoran,
Dusun IV
4) Tahun 2018 prioritas program pembangunan skala desa :
a. Pembangunan saluran irigasi Sipege-pege
b. Pembangunan saluran irigasi Passur
c. Pembangunan saluran irigasi dan TPT Rihit-rihit
d. Perkerasan jalan Sosor Pargumis
e. Pembukaan jalan dan rabat beton Bilang Mauli
f. Pembangunan rabat beton Lumban Masihol
g. Pembangunan titi penyeberangan Aek Mardugu
h. Pembukaan jalan Toga Sunggu menuju Lumban Suksuk
5) Tahun 2019 prioritas program pembangunan skala desa :
a. Pembangunan irigasi
b. Pembangunan infrastruktur jalan
c. Sanitasi lingkungan.
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Purba Manalu periode 2013-2019,
bapak Ganda Simatupang terkait penyusunan rancangan kegiatan pembangunan
infrastruktur desa menyatakan bahwa:
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2015-2020
menjadi salah satu dasar pedoman dalam menyusun RKPDes tiap
tahunnya. Di dalam RKPDes ini ditampung dan direncanakan
pembangunan infrastuktur desa sesuai dengan hasil hasil musyawarah
desa yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakarat desa.
Rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) rutin setiap tahunnya kita
susun dan kita tetapkan, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan desa
dalam bidang infrastruktur desa, yang menjadi prioritas kita utamakan
pembangunannya terlebih dahulu dan kita masukkan ke dalam RKPDesa.
Selain itu implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur selama adanya dana desa relatif lancar.”
Universitas Sumatera Utara
73
Sekretaris Desa Bapak Golden Seven Purba juga menyatakan pendapatnya
mengenai penyusunan rancangan pembanguanan infrastruktur Desa Purba Manalu
yang rutin dilakukan setiap tahunnya:
“Rancangan pembangunan infrastruktur haruslah secara matang dan
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Rancangan yang telah
kita susun tentu tidaklah mudah karena harus melibatkan berbagai aspek
terkait didalamnya. Perangkat desa saja tidak cukup dalam menyusun
pertimbangan penyusunan implementasi dana desa tersebut, apa lagi
kebijakan dana desa haruslah transparan kita kemukakan kepada
masyarakat baik dalam penyusunan RPJMDesa untuk 6 (enam) tahunan,
maupun RKPDesa untuk setiap tahunnya. Kita selalu melibatkan
masyarakat dalam penyusunannya sehingga masyarakat tahu apa yang
menjadi perencanaan desa sepanjang tahun tersebut.”
Bapak Ades Purba selaku Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan
memberikan pendapatnya:
“Pembangunan yang direncanakan sejak penetapan RPJMDes tidak
cukup menjadi patokan, namun harus ada penyegaran perencanaan
pembangunan infrastruktur setiap tahunnya yang tertuang dalam
RKPDesa, sehingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara tepat
dan efisien. Selain itu dengan menyusun anggaran bidang pembangunan
desa, akan mempermudah memprediksi berapa alokasa dana desa yang
dibutuhkan untuk periode tahun yang berjalan atau keseimbangan antara
pemasukan dengan pengeluaran. Dengan demikian kita dapat
menyesuaikan apa yang akan kita bangun, berapa biaya yang kita
butuhkan, berapa dana desa yang akan kita alokasikan untuk perencanaan
tersebut.”
Dari hasil wawancara di atas, diperoleh bahwa penyusunan rancangan
kegiatan pembangunan infrastruktur desa rutin dilaksanakan setiap periodenya
masing-masing. Penyusunannya dilakukan setiap tahun untuk RKPDes dan tetap
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
2015-2020. Selain itu dalam penyusunan rancangan kegiatan pembangunan
mempertimbangkan apa saja yang menjadi rencana prioritas dan penganggaran
dananya. Dalam penyusunan rencana kerja ini melibatkan berbagai pihak
Universitas Sumatera Utara
74
termasuk para masyarakat Desa Purba Manalu untuk menyepakati rencana kerja
desa yang akan diselenggarakan selama periode tersebut.
Kepala desa melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa
yang melibatkan BPD dan dan turut mengundang unsur masyarakat desa. Dalam
wawancara singkat dengan salah satu informan yaitu Ketua BPD Bapak Sahala
Purba menyatakan bahwa:
“Setiap tahun kita turut ikut menyusun RKPDes, kita juga turut
mengambil bagian dalam penyusunannya, menyampaikan masukan-
masukan dan juga turut mengesahkannya dan menandatangani lembar
persetujuan pengunanan dana desa atas rencana kerja pemerintahan desa
untuk satu periode atau setahun yang akan datang. BPD merupakan
perwakilan desa dalam setiap pengambilan kebijakan terkait
penggunanan dana desa. BPD sangat berperan dalam rencana pengunaan
dana desa. BPD berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan dana desa,
untuk bidang apa saja nantinya dana desa akan dialokasikan termaksud
pembangunan infrastruktur kita awasi. Dan biasanya masyarakat
dipersilahkan untuk menghadiri dan mengutarakan pendapatnya dalam
penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa tersebut. Pada kesempatan
tersebutlah kita akan dapat mendengar langsung rencana kerja desa
selama setahun dan rencana jumlah biaya yang akan dialokasikan,
termaksudlah rencana alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur
barulah kita sahkan dan kita setujui anggarannya untuk kemudian
dialokasikan.”
Selain itu Maruap Manalu selaku Wakil Ketua BPD mengatakan:
“Kita turut mengawasi berjalannya penyusunan Rencana pembangunan
Jangka Menengah Desa dan juga Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
Kita berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui penggunaan dana
desa tersebut. Untuk itulah fungsi BPD menjadi pengawas pemerintahan
desa terkait pengunaan dana dea.”
Bapak Ganda Simatupang selaku Kepala Desa mengatakan:
“Setiap tahun, baik penyusunan RKPDesa kita selalu melibatkan BPD
selaku badan permusyawaratan desa. Selain itu BPD juga kita libatkan
dalam pengawasan dan juga evaluasinya.”
Selanjutnya Ades Purba selaku Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan
mengatakan bahwa:
Universitas Sumatera Utara
75
“Kita selalu melibatkan BPD dalam menyusun perencanaan dan aggaran
pembangunan infrastruktur desa. Selain itu kita melibatkan BPD dalam
memberikan masukan terkait kebutuhan infrastruktur desa kita dan BPD
sangat berperan dalam mengesahkan rencana kerja tersebut.”
Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti, baik dari daftar hadir dan
notulen rapat musrenbang desa dan wawancara dari beberapa informan maka
dapat disimpulkan bahwa BPD dan turut mengundang perwakilan unsur
masyarakat desa berperan dalam pembuatan, persetujuan serta pengesahan suatu
rencana kerja desa, baik Rencana Kerja Jangka Menegah Desa (RPJMDes)
maupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes). BPD ikut mengesahkan
dan menandatangani penggunaan dana desa. Apapun yang menjadi rencana kerja
desa baik pembangunan infrastruktur, BPD harus ikut mengesahkan dan
mengetahui apa-apa saja yang menjadi rencana desa. Dalam bidang
pembangunan, anggaran pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan
pendapatan desa melalui dana desa, sehingga perencanaan yang direncanakan
dapat direalisasikan.
Anggaran merupakan rancangan kegiatan yang telah disusun secara
sistematis dalam bentuk angka yang meliputi seluruh kegiatan pemerintah untuk
jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang. Pada penyusunan Rencana
Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) yang telah disepakati bersama rencana
belanja desa sejak 2015 sampai dengan 2019 pada Tabel 4.4 berikut ini.
Universitas Sumatera Utara
76
Tabel 4.4
Rencana Belanja Desa Purba Manalu ( 2015-2019 ) Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
89.907.756,- 98.456.000,- 185.300.000,- 672.000.000,- 397.000.000,-
Bidang
Pembangunan
236.644.944,- 507.600.000,- 800.000.000,- 855.000.000,- 700.000.000,-
Bidang
Pembinaan
Masyarakat
11.491.000,- 42.729.000,- 40.000.000,- 90.000.000,- 10.000.000,-
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
7.994.000,- 40.950.000,- 74.700.000,- 370.000.000,- 93.000.000,-
Bidang Tak
terduga
- - - - -
Jumlah
Perkiraan
Belanja
Rp346.037.700,- Rp689.735.000,- Rp1.100.000.000,- Rp1.767.000.000,- Rp1.200.000.000,-
Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020
Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 Desa Purba Manalu telah melakukan
penyusunan pengalokasian anggaran dibidang pembangunan secara rutin untuk
setiap tahunnya. Penerimaan dana desa selama beberapa tahun terakhir telah
diterima dan telah dialokasikan untuk bidang pembangunan yang besarannya
berbeda-beda setiap tahunnya. Untuk pembangunan infrastruktur dengan rincian
pelaksanaan dana desa sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Implementasi Dana Desa 2015-2019 Tahun Dana Desa dari APBN
Pusat
ADD dari APBD
Kabupaten
Anggaran Untuk
Pembangunan Fisik
2015 Rp269.481.944,- Rp48.955.756,- Rp247.350.700,-
2016 Rp604.779.000,- Rp48.956.000,- Rp458.750.700,-
2017 Rp767.440.000,- Rp359.082.000,- Rp893.850.600,-
2018 Rp658.836.000,- Rp318.492.000,- Rp552.018.900,-
2019 Rp731.704.000,- Rp351.836.700,- Rp481.859.400,-
Total Rp3.032.240.944,- Rp1.127.322.456,- Rp2.633.830.300,-
Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020
Hasil wawancara dari informan terkait pengimplementasian dana desa di
lapangan dalam pembangunan infrastruktur bahwa:
“Realisasi implementasi kebijakannya tergantung cepat lambatnya
anggaran dana desa turun. Apabila lebih cepat dananya masuk ke
Rekening Desa, maka pembangunan infrastruktur dapat dengan cepat kita
Universitas Sumatera Utara
77
laksanakan dan juga diselesaikan. Apabila belum masuk, apa boleh buat
kita hanya dapat menunggu sampai dana desa turun ke desa barulah kita
mulai melakukan pembangunan. Anggaran dana desa ini juga kita
peruntukkan untuk membiayai aktifitas pemerintahan desa. Karean itu kita
menganggarkan dana desa juga untuk bidang yang lainnya.” (Ganda
Simatupang).
Ditambahkan Golden Seven Purba menyatakan:
“Realisasinya di lapangan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan,
sesuai dengan dana yang masuk dan juga sudah sesuai dengan aturan dan
ketetapan pemerintah pusat yang mana dana desa bertujuan untuk
memajukan desa dan tentunya infrastruktur, karena memang kita
menggunakan dana desa untuk pembangunan infrasruktur desa,
sedangkan anggaran dana desa kita gunakan untuk pendanaan
pemerintahan desa.”
Ades Purba menyatakan:
“Realisasi implementasi kebijakan dana desa di lapangan kita lakukan
secara transparan, berapa dana desa yang masuk untuk bidang
pembangunan desa, sebesar itulah maksimal yang kita alokasikan untuk
pembangunan infrastruktur desa tentunya dengan mengutamakan yang
menjadi prioritas dalam perencanaan angaran dana desa. Selain itu kita
memberdayakan tenaga masyarakat sekitar dalam pembangunan
infrastruktur. Anggaran untuk menggaji tenaga pekerja ataupun
pemborong kita alokasikan kepada masyarakat yang kita berdayakan
tenaganya ketimbang kita menggunakan tenaga dari luar masyarakat, dan
kita lakukan pengawasan secara rutin.”
Lebih lanjut Depri Simatupang mengatakan:
“Masalah kebijakan dana desa tentu kita awasi penyelenggaraannya, kita
juga memberdayakan masyarakat desa dalam pengimplementasiaan
berbagai kebijakan-kebijan terkait dana desa tersebut. Sehingga dana
desa dapat terserap dengan tepat guna.”
Dari pengeloaan data dari APBDes dan beberapa informasi dari hasil
wawancara, anggaran untuk pembangunan fisik sejak 2015 hingga 2019, sebesar
Rp2.633.830.300,- telah diimplementasikan. Dana yang tidak sedikit telah
digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa selama 5 tahun terakhir. Sesuai
dengan salah satu tujuan adanya dana desa yaitu membantu memperkuat lembaga
kemasyarakatan desa dalam hal ini Desa Purba Manalu dalam pembangunan desa
Universitas Sumatera Utara
78
secara khusus dalam penelitian ini untuk pembangunan infrastruktur desa.
Pengimplementasi kebijakan dana desa di lapangan sangat dipengaruhi oleh cepat
atau lambatnya dana desa tersebut sampai ke pemerintah desa dalam hal ini
rekening desa. Berdasarkan wawancara dan hasil pengolahan data dari APBDes
dan RKPDes di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan Desa Purba Manalu untuk
pembangunan infrastruktur mayoritas masih bersumber dari dana desa yang
berasal dari pusat. Selebihnya sisa dari anggaran dana tersebut dan ditambah
Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat desa.
2. Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kebijakan
Dana Desa
Ketepatan waktu dari pencairan dana yang telah dianggarkan untuk kelancaran
sebuah kebijakan, dalam hal ini pembangunan infrastruktur tidak lepas dari cepat
atau lambat pencairan dana desa. Bila dana desa dicairkan dengan tepat waktu dan
sesuai dengan rencana kegiatan kerja desa, maka akan membantu mempercepat
pembangunan infrastruktur lebih cepat terselesaikan tanpa harus mengalami
penundaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018,
penyaluran dana desa di Desa Purba Manalu dibagi menjadi 3 tahap, tahap I
sebesar 20% paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni, tahap II sebesar 40% paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni, dan tahap III sebesar 40% paling cepat bulan Juli.
Namun dalam pelaksanaannya di Desa Purba Manalu, pencairan dana desa ini
Universitas Sumatera Utara
79
beberapa kali terjadi tidak sesuai jadwal tersebut. Berikut ini pernyataan dari
Bapak Ganda Simatupang:
“dikarenakan beberapa faktor dan kendala dana desa ini disalurkan tidak
hanya terlambat, bahkan pencairan tahap terakhir beberapa kali terjadi
dipenghujung tahun, sementara kita harus sudah menyusun laporan
penyaluran anggaran sebagai pertanggungjawaban ke pusat. Belum lagi
kita harus melakukan rapat kembali untuk menyusun RKPDes yang baru
untuk tahun yang akan datang, dan hal ini akan mengakibatkan kita
terlambat melaporkan dana tahunan ke pusat, mau tidak mau
pembangunan harus kita kebut sebelum penyusunan anggaran baru,
karena dana desa yang kita peroleh harus dapat kita serap, kita
alokasikan 100% agar ini tidak berpengaruh atau terjadi pengurangan
dana desa ditahun berikutnya karena dianggap tidak mampu mengelola
keuangan desa.”
Dari pengolahan data dari buku tabungan rekening Desa Purba Manalu
dan pernyataan Bapak Ganda Simatupang selaku Kepala Desa Purba Manalu,
dapat diketahui bahwa dana desa yang diperoleh Desa Purba Manalu beberapa
kali mengalami keterlambatan dalam pencairannya. Hal ini tidak hanya
berpengaruh terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur namun juga
berpengaruh terhadap penyusunan laporan dana desa tahunan serta memperlambat
penyusunan RKPDes. Dan apabila dana desa yang telah dicairkan tidak diserap
100%, harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Selain itu dana desa untuk desa
tersebut bisa dievaluasi jumlah dana desanya atau dikurangi untuk tahun
berikutnya karena dianggap tidak mampu dalam mengelola dana desa sebesar
dana desa sebelumnya. Oleh karena itu, tidak jarang Desa Purba Manalu
melakukan pembangunan diakhir tahun untuk menyerap anggaran dari dana desa
dan menuntaskan 100% perencanaan pembangunan infrastruktur di desa ini.
Berikut ini hasil wawancara dari beberapa informan terkait partisipasi
swadaya gotong royong masyarakat dalam penyaluran dana desa untuk
Universitas Sumatera Utara
80
mendukung implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur
Desa Purba Manalu:
Golden Seven Purba mengatakan bahwa:
“Masyarakat desa masih enggan untuk mengambil bagian dalam
pembangunan infrastruktur desa. Namun masyarakat terlibat dalam
pembersihan lokasi pembangunan sebelum dikerjakan. Untuk
pembangunan infrastruktur kita membayar gaji harian pekerja yang tidak
lain adalah masyarakat Desa Purba Manalu melalui anggaran yang telah
disediakan sesuai ketentuan. Kita berdayakan masyarakat lewat
pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan tenaga
masyarakat”.
Dimpos Purba selaku Ketua LPM Desa Purba Manalu berpendapat:
“Masyarakat sebenarnya mau membantu pembangunan infrastruktur
desa, namun apa boleh buat masyarakat kita mayoritas petani kecil yang
pendapatan sehari-harinya pun tidak menentu. Masyarakat desa berfikir
dari pada ikut gotong royong lebih baik mereka bekerja di ladang untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apalagi pembangunan infrastruktur
tidak cukup hanya sehari atau dua hari”.
Adventus Simatupang selaku Kepala Dusun III mengatakan:
“Gotong royong bisa saja terlaksana asalkan seluruh masyarakat
diwajibkan dalam kegiatan tersebut. Tujuan pembangunan infrastruktur
untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa Purba Manalu”.
Ganda Simatupang selaku Kepala Desa Purba Manalu mengatakan bahwa:
“Keterlibatan masyarakat sangat kita harapkan dalam percepatan
pembangunan dalam hal ini gotong royong. Namun beberapa masyarakat
merasa sentimen terhadap pemerintahan saya di desa ini. Selain itu
keterlibatan masyarakat dapat kita lihat dalam penyusunan perencanaan
kerja pmerintahan desa yang mana masyarakat desa hanya sedikit yang
hadir dalam penyusunannya”.
Dari hasil wawancara dari sejumlah informan dan pengolahan data dari
dokumen pertanggungjawaban, terkait partisipasi swadaya gotong royong
masyarakat dalam mendukung penggunaan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur desa masih kurang. Karena masih enggannya masyarakat dalam
Universitas Sumatera Utara
81
bergotong royong secara sukarela untuk pembangunan infrastruktur desa maka
pemerintahan desa memberdayakan masyarakat desa dengan memberikan upah
kerja dalam pembangunan infrastruktur sebagai ganti tenaga ahli ataupun
kontraktor.
Berikut ini berbagai hasil wawancara dengan informan mengenai
pertangungjawaban kebijakan dana desa diantaranya adalah Bapak Ganda
Simatupang mengatakan bahwa:
“Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur harus dikerjakan
tepat waktu, sehingga dana yang dianggarkan dapat diserap dengan
efektif dan efisien. Selain itu pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pembangunan desa dengan mengunakan dana desa sudah disusun dan
dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila anggaran yang telah
dikucurkan pemerintah pusat tidak dapat dipertanggungjawabkan maka
akan menjadi masalah dan bisa saja berurusan dengan inspektorat. Selain
hal ini akan berdampak bagi anggaran untuk tahun selanjutnya, bisa saja
jumlah angaran diturunkan dan tidak sesuai dengan rencana kerja
pemerintah desa untuk tahun berikutnya, untuk itu harus dikerjakan
dengan tepat waktu dan harus kita pertangungjawabkan dilaporan kerja
desa tahunan dan tentunya juga di Musrenbangdes.”
Selanjutnya Bapak Golden Purba Menyatakan:
“Apapun yang dibangun di desa, semua pihak bertanggung jawab, baik
itu pelaksana teknis urusan pembangunan, hingga sekretaris, terlebih lagi
kepala desa lebih lagi bertanggung jawab dalam mengambil kebijakan
desa. Tak cukup hanya perangkat desa yang bertanggung jawab,
masyarakatnya juga harus ikut mengawasi dan membantu, karena tetap
saja semboyan kita gotong royong. Jangan sampai kita terlambat lagi
dalam menyusun laporan realisasi anggaran dana desa dan penyusunan
RKPDes, karena beberapa tahun terkhir kita kerap sekali mengalami
keterlambatan penyusunan RKPDes karena pada Musrenbandes pertama
tidak mendapat kata sepakat, mau tidak mau harus dilakukan lagi
Musrenbangdes tahap kedua, yang tentunya akan memperpanjang dan
memperlambat penetapan RKPDes.”
Selain itu Bapak Ades Purba menyatakan bahwa:
“Pembangunan yang kita lakukan setiap tahunnya tetap kita pantau dan
awasi, kita tinjau langsung ke lapangan pengerjaannya. Selain itu
pembangunan yang kita lakukan setiap tahunnya merupakan implementasi
Universitas Sumatera Utara
82
dari kebijakan perencanaan dan kebutuhan desa yang telah sesuai dalam
RKPDesa serta RPJMDesa dan harus dipertangungjawabkan setiap
tahunnya dalam rapat tahunan.”
Lebih lanjut Berson Purba berpendapat:
“Pertangungjawaban yang kita laksanakan adalah bukti fisik dan
dokumen pertanggungjawaban dari setiap pembangunan infrastruktur
yang telah kita bangun dan yang telah terealisasikan. Selain itu kita terus
bersinergi melakukan percepatan pembangunan, pengawasan agar
pembangunan tepat waktu sehingga penyerapan dana desa dapat kita
pertanggungjawabkan kepada Pemerintahan Daerah maupun
Pemerintahan Pusat.”
Dari hasil observasi, pengolahan data dari dokumen pertanggung jawaban,
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan wawancara peneliti dengan beberapa
informan di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dan pelaporan kebijakan
dana desa, dalam hal ini pertangungjawaban implementasi kebijakan dana desa
dalam pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu telah dilaksanakan dan
diawasi. Peneliti juga menyimpulkan bahwa Desa Purba Manalu mengalami
keterlambatan dalam pencairan dana desa dikarenakan keterlambatan desa dalam
melaporkan dana desa tahunan sebelumnya dan juga keterlambatan dalam
menyusun RKPDes dan menyerahkan kepada Bupati Humbang Hasundutan untuk
dievaluasi. Pertangungjawaban yang dilakukan kepala desa akan dilaporkan setiap
tahunnya dalam rapat tahunan kepala desa dan juga pertanggungjawaban dalam
Musrenbangdes. Selain itu bukti nyata pertanggungjawabannya adalah bukti
dokumen dan fisik dari setiap pembangunan infrastruktur yang telah terealisasikan
dari rencana kerja desa. Untuk itu menjadi sangat penting pelaporan realisasi
anggaran pertahapan maupun tahunan serta RKPDes dapat disusun dan
dilaksanakan dengan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana
desa.
Universitas Sumatera Utara
83
3. Pencapaian Anggaran Kebijakan Dana Desa
Didalam menilai baik atau tidaknya suatu kebijakan, tidak terlepas dari
pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Lester dan Stewart dalam Badjuri dan Yuwono (2002) yang
mengatakan bahwa “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil
keberhasilan dari implementasi dapat diukur dan dilihat dari proses dan
pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.
Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa salah tujuan dari kebijakan dana
desa adalah untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam
pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya.
Disini peneliti akan membahas pencapaian tujuan dari kebijakan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur. Ganda Simatupang selaku Kepala Desa Purba Manalu
menyatakan:
“kita telah melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur dengan
penggunaan dana desa, seperti pembangunan poskesdes dan pembiayaan
tenaga kesehatan disana, jalan usaha tani, MCK, irigasi, dan lainnya.
Melihat kondisi dan keadaan masyarakat desa kita sekarang ini yang
membutuhkan fasilitas fisik yang bisa membantu mereka dalam
kehidupannya sehari-hari. Selain itu kita berusaha menyusun anggaran
ataupun perencanaan pembangunan infrastruktur prioritas yang sesuai
dengan hasil musrenbangdes dengan pada ketentuan yang berlaku. Dalam
pencapaiannya sudah kami usahakan yang terbaik untuk seluruh
kepentingan masyarakat desa tanpa kita beda-bedakan antara masyarakat
ataupun antar dusun. Walaupun hasilnya belum sepenuhnya bisa
memenuhi kebutuhan semua masyarakat karena keterbatasan anggaran.
Tapi saya optimis jika program dana desa ini tetap berlanjut maka akan
terciptalah infrastruktur yang lebih memadai di desa kita ini”
Dari pernyataan Bapak Ganda Simatupang dan pengolahan data dari
RKPDes dapat peneliti simpulkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan
di Desa Purba Manalu fokus utama bertujuan untuk memfasilitasi kesehatan dan
Universitas Sumatera Utara
84
perekonomian para masyarakatnya yang mayoritas adalah petani. Selain itu
pencapaian pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan semaksimal mungkin
meskipun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat
desa, karena keterbatasan anggaran. Selain itu pembangunan yang telah
dilaksanakan, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor
5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Humbang Hasundutan.
Terkait peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu,
menurut Bapak Ganda Simatupang selaku kepala desa menjelaskan terdapat
peningkatan pada sektor pembangunan jalan usaha tani, irigasi dan pembangunan
rabat beton, jembatan, pembukaan jalan, dan lain sebagainya. Berikut pernyataan
Bapak Ganda Simatupang:
“Dana desa yang telah kita anggarkan untuk pembangunan infrastruktur
diantaranya pencapainnya adalah pembagunan jalan usaha tani, kemudia
irigasi, ada juga pembukaan jalan, rabat beton, jembatan dan lainnya, yang
akan membantu masyarakat kita dalam pekerjaan mereka sebagai petani.
Dengan dibangunya infrastruktur tersebut memudahkan masyarakat kita
membawa hasil pertanian ke kota, karena tidak perlu kesulitan lagi
mengangkut ke luar dari ladang.”
Dari pernyataan Bapak Ganda Simatupang di atas dan pengolahan data
dari dokumen APBDes, dan hasil observasi, dapat peneliti simpulkan bahwa
peningkatan pembangunan infrastruktur terjadi pada sektor pertanian, prasarana
jalan usaha tani, jalan desa, dan irigasi. Yang sebelumnya masyarakat kesulitan
membawa hasil pertanian keluar dari perkebunan, yang biasanya sulit dilewati
sekarang sudah dapat dilalui kendaraan setidaknya kendaraan bermotor. Berikut
ini gambar salah satu jalan perkampungan Lumban Suksuk.
Universitas Sumatera Utara
85
Gambar 4.5: Pembukaan Jalan Perkampungan Lumban Suksuk, Hasil Dari
Kegiatan Pembangunan Dana Desa Tahun 2019
Sumber: Observasi peneliti, 2019
Peran dana desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa
sangatlah penting bagi Desa Purba Manalu mengingat desa ini tidak memiliki
pendapatan asli desa. Hal ini dapat kita lihat dari capaian pembangunan
infrastruktur selama 5 tahun terakhir sejak 2015 hingga 2019 dengan capaian yang
tertera pada tabel berikut :
Tabel 4.6
Capaian Pembangunan Infrastruktrur Selama 5 Tahun Terakhir
(2015 – 2019)
No. Capaian Pembangunan
1. Pembangunan Jalan Usaha Tani Sosor Pargumis sepanjang 300 meter, dan
pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepajang 90 m.
2. Rabat beton di Dusun Lumban Raja = Panjang 92 m 3. Rabat beton di Lumban Nauli sepanjang 71 m 4. Rabat beton Sosor Sampe Tua sepanjang 68 m 5. Pembukaan jalan usaha tani di Dusun Ramba Bulu 6. Pembukaan jalan dari Dusun Toga Sunggu menuju Dusun Lumban
Suksuk sepanjang 460 m 7. Pembangunan saluran irigasi Sipege-pege sepanjang 320 m 8. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Rihit-rihit sepanjang 42 m 9. Rehab lantai jembatan Jalan Usaha Tani
Universitas Sumatera Utara
86
10. Pembangunan saluran air dan box culvert di Aek Mardugu 11. Lanjutan pembangunan irigasi ke Sungai Brumbung di Dusun I 12. Pembangunan TPT Jalan Siporngis 40 m 13. Pembukaan jalan pertanian dari Hauma Gaol menuju Aek Mata sepanjang
200 m, Dusun II 14. Pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT) menuju Lumban Situmorang menuju
Siporngis sepanjang 1 Km 15. Pembangunan Jalan Usaha Tani Bidang Mauli menuju Rura Parisoran di
Dusun IV 16. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dari Dolok Haronda menuju Ring
Road Togatorop sepanjang 200m. 17. Lanjutan pembangunan irigasi Sipege-pege sepanjang 71 m 18. Lanjutan pembangunan irigasi Rihit-rihit 120 m 19. Perkerasan Jalan Tobing sepanjang 667 m 20. Pembangunan rabat beton di Lumban Manalu 21. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Raja sepanjang
18m 22. Pembangunan/rehab kantor desa 23. Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) di Sosor Pargumis sepanjang 300 m 24. Pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT) di Sosor Gabe Tua sepanjang 676 m 25. Pembangunan MCK Pancur, 1 unit. 26. Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Situpang 30 m 27. Pembangunan MCK di Lumban raja 1 Unit 28. Pembangunan drainase Lumban Batu 29. Pembukaan jalan dan jembatan Aek Toras - Landit sepanjang 450 m 30. Pembukaan jalan perkampungan Lumban Suksuk sepanjang 500m.
Sumber: Hasil olahan peneliti (2020)
Dari data di atas mengenai pencapaian kebijakan dana desa di Desa Purba
Manalu sudah memenuhi kebutuhan prioritas dari masyarakat desa yang sudah
ditetapkan sebelumnya di dalam RPJMDes dan RKPDes serta telah sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Mengenai peningkatan
pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu terdapat pada sektor
pembangunan prasarana pertanian seperti jalan usaha tani, jalan perkampungan
dan pembangunan irigasi. Adapun berbagai pencapaian pembangunan
infrastruktur di Desa Purba Manalu sepanjang tahun 2015 hingga 2019
berdasarkan pengolahan data dari APBDes dan observasi peneliti adalah sebagai
berikut:
Universitas Sumatera Utara
87
1. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2015
Dana desa dari APBN Pusat = Rp269.481.944,-
Anggaran untuk pembangunan fisik = Rp247.350.700,-
Hasil pembangunan fisik :
a) Pembangunan jalan usaha tani Sosor Pargumis sepanjang 300 meter, dan
pembangunan tembok penahan tanah (TPT) sepajang 90 m.
b) Rabat beton di Dusun Lumban Raja = Panjang 92 m
c) Rabat beton di Lumban Nauli sepanjang 71 m
d) Rabat beton Sosor Sampe Tua sepanjang 68 m.
Gambar 4.5 : Rabat Beton Sosor Sampe Tua, Contoh Hasil Pembangunan
dari Dana Desa tahun 2015
Sumber: Observasi peneliti ,2020
2. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2016
Dana desa dari APBN Pusat = Rp604.779.000,
Anggaran untuk pembangunan fisik = Rp458.750.700,-
Hasil pembangunan fisik :
a) Pembukaan jalan usaha tani di Dusun Ramba Bulu
Universitas Sumatera Utara
88
b) Pembukaan jalan dari Dusun Toga Sunggu menuju Dusun Lumban Suksuk
sepanjang 460 m
c) Pembangunan saluran irigasi Sipege-pege sepanjang 320 m
d) Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Rihit-rihit sepanjang 42 m
e) Rehab lantai jembatan Jalan Usaha Tani
f) Pembangunan saluran air dan box culvert di Aek Mardugu.
Gambar 4.6 : Pembangunan Box Culvert di Aek Mardugu, Contoh Hasil
Pembangunan dari Dana Desa tahun 2016
Sumber: Observasi peneliti ,2020
3. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2017
Dana desa dari APBN Pusat = Rp767.440.000,-
Alokasi dana desa (ADD) dari APBD Kabupaten = Rp359.082.000,-
Anggaran untuk pembangunan fisik = Rp893.850.600,-
Hasil pembangunan fisik :
a) Lanjutan pembangunan irigasi ke Sungai Brumbung di Dusun I
b) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Siporngis 40 m
Universitas Sumatera Utara
89
c) Pembukaan jalan pertanian dari Hauma Gaol menuju Aek Mata sepanjang
200 m, Dusun II
d) Pembukaan Jalan Usaha Tani (JUT) menuju Lumban Situmorang menuju
Siporngis sepanjang 1 Km
e) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Bidang Mauli menuju Rura
Parisoran di Dusun IV
f) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dari Dolok Haronda menuju ring
road Togatorop sepanjang 200m.
Gambar 4.7 : Pembangunan Jalan Usaha Tani Dolok Haronda, Contoh Hasil
Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017
Sumber: Observasi peneliti ,2020
4. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2018
Dana desa dari APBN Pusat = Rp658.836.000,
Anggaran untuk pembangunan fisik = Rp552.018.900
Hasil pembangunan fisik :
a) Lanjutan pembangunan irigasi Sipege-pege sepanjang 71 m
b) Lanjutan pembangunan irigasi Rihit-rihit 120 m
c) Perkerasan Jalan Tobing sepanjang 667 m
Universitas Sumatera Utara
90
d) Pembangunan rabat beton di Lumban Manalu
e) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Raja
sepanjang 18m
f) Pembangunan/rehab kantor desa
g) Perkerasan Jalan Usaha Tani di Sosor Pargumis sepanjang 300 m
h) Pembukaan Jalan Usaha Tani di Sosor Gabe Tua sepanjang 676 m
i) Pembangunan MCK Pancur, 1 unit.
Gambar 4.8 : Pembangunan MCK Pancur, Contoh Hasil Pembangunan dari
Dana Desa tahun 2018
Sumber: Observasi peneliti ,2020
5. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2019
Dana desa dari APBN Pusat = Rp731.704.000,-
Anggaran untuk pembangunan fisik = Rp481.859.400,-
Hasil pembangunan fisik :
a) Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Lumban Situpang 30 m
b) Pembangunan MCK di Lumban raja 1 Unit
Universitas Sumatera Utara
91
c) Pembangunan drainase Lumban Batu
d) Pembukaan jalan dan jembatan Aek Toras - Landit sepanjang 450 m
e) Pembukaan jalan perkampungan Lumban Suksuk sepanjang 500m.
Gambar 4.9 : Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lumban Situpang,
Contoh Hasil Pembangunan dari Dana Desa tahun 2017
Sumber: Observasi peneliti ,2020
4.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana
Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu
Didalam penelitian ini, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai
dengan Edward III dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : (1) komunikasi, (2)
sumber daya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. Keempat variabel
tersebut berhubungan satu sama lain dalam implementasi kebijakan dana desa,
begitu juga implementasi kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu sebagai
berikut:
Universitas Sumatera Utara
92
1. Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi baik ide, gagasan
ataupun pesan dari mediator kepada pihak penerima pesan. Pengaruh faktor
komunikasi terhadap implementasi kebijakan terdapat pada kejelasan dan isi
pesan untuk dapat dimengerti dan dipahami secara menyeluruh oleh penerima
pesan. Dalam faktor komunikasi ini, akan ditinjau dari beberapa aspek fenomena
yang diamati peneliti di lapangan terkait proses implementasi kebijakan dana desa
dalam pembangunan infrastruktur desa.
1) Transmisi
Dalam penyampaian komunikasi biasanya akan sangat efektif bila
dilakukan dalam kegiatan sosialisasi guna membangun komunikasi dua
arah yang efektif. Sosialisasi terkait perencanaan pembangunan
infrastruktur desa sangat penting sehingga apa yang menjadi rencana kerja
kepala desa selama satu tahun kedepan, satu periode (lima tahun) kedepan
dapat terealisasikan dengan baik. Selain itu sosialisasi akan membantu
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Sosialisasi rutin dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali pada
rapat rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) dan rapat rencana
pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). Pada penyususnan
RPJMDesa untuk periode 2015-2020 hanya dihadiri 21 orang yang terdiri
dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, KAUR Masyarakat,
Kepala Dusun 4 orang, BPD 3 orang, ketua karang taruna, ketua LPMD
dan masyarakat sebanyak 8 orang. Pada penyusunan RKPDesa 2015
dihadiri oleh 22 orang, diantaranya adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Universitas Sumatera Utara
93
perangkat desa, KAUR masyarakat, KAUR Pemerintahan, Kepala Dusun
4 orang, BPD 3 orang, ketua karang taruna, ketua LPMD dan masyarakat
sebanyak 8 orang. Penyusunan RKPDesa 2016 dihadiri 13 orang dan tidak
ada masyarakat umum yang menghadirinya. Penyusunan RKPDesa 2017
dihadiri oleh 17 orang, penyusunan RKPDesa 2018 dihadiri 19 orang dan
penyusunan RKPDesa 2019 dihadiri oleh 42 orang dan hanya 11 orang
masyarakat desa.
Kepala Desa Purba Manalu Ganda Simatupang mengatakan bahwa:
“sebelum kita sosialisasikan masalah dana desa, terlebih dahulu saya
mengikuti sosialisasi semacam bimtek yang dilakukan oleh kabupaten.
Pada sosialissi tersebutlah dijelaskan kenapa dana desa tersebut ada, apa
tujuannya serta bagaimana pengelolaan dana desa, untuk apa saja dana
desa kita tujukan. Juga di sana dijelaskan apa saja syarat dan ketentuan
yang harus dipenuhi untuk pencairan dana desa tersebut.”
Dari pernyataan Bapak Ganda Simatupang diatas, Pemerintah Desa Purba
Manalu telah mengikuti sosialisasi terkait pemakaian dana desa, yang
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan
Perempuan Anak (DPMDP2A). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk
memberikan pemahaman kepada setiap pemerintah desa di Kabupaten
Humbang Hasundutan tentang ketentuan pemakaian maupun penyaluran
dari dana desa. Lebih lanjut sekretaris desa, Bapak Ades Purba
mengatakan bahwa:
“mengenai komunikasi dana desa, saya rasa semua sudah diatur ke dalam
permendes yang ada untuk setiap tahunnya, kita sesuaikan juga dengan
peraturan dan sosialisasi dari pihak kabupaten dan peraturannya jelas
dana desa diperuntukkan untuk siapa atau untuk apa.”
Berdasarkan pernyataan Bapak Ades Purba dapat disimpulkan bahwa isi
sosialisasi yang dilakukan pihak kabupaten sejalan dengan ketentuan
Universitas Sumatera Utara
94
peraturan yang telah ada dan atau yang dibuat oleh pihak pembuat
kebijakan. Dengan demikian para pelaksana dana desa di Desa Purba
Manalu tidak perlu kebingungan lagi karena telah ada peraturan yang
resmi yang dapat menjadi acuan. Berikut ini sosialisasi pemerintahan desa
terhadap masyarakat desa terkait pengunaan dana desa dalam rapat
tahunan penyusunan RKPDes Purba Manalu, berikut ini pendapat dari
Bapak Ganda Simatupang:
“Sosialisasi terkait pembangunan infrastruktur desa telah kita
sosialisasikan pada saat penyusunan rencana kerja desa. Pada saat
Musrenbangdes juga kita sampaikan apa-apa saja yang akan kita
laksanakan, di dusun mana saja yang akan kita bangun fasilitas sarana
dan prasarana. Kita mengundang dan mengharapkan keikutsertaan
masyarakat pada saat Musrenbangdes ini. Namun pada saat
Musrenbangdes ini jumlah masyarakat desa yang hadir hanya sedikit,
padahal disaat inilah yang paling tepat mensosialisasikannya apa rencana
kedepannya, dan apa-apa saja yang telah kita capai”.
Golden Seven Purba juga mengemukakan pendapat:
“Kalau masalah sosialisasi pastilah kita sosilisasikan. Tetapi kembali lagi
ke masyarakatnya cenderung berfikir bahwa itu tugas perangkat desa,
mereka harus bekerja, dan membuktikannya, padahal dengan mereka mau
tahu kita dengan mudah bisa mensosialisasikan rencana kerja yang kita
susun ke dalam rencana kerja desa. Masih terdapat masyarakat yang
beranggapan bahwa dana desa itu seharusnya dibagi bagi kepada
masyarakat dan mengganggap aparat pemerintah desa makan sendiri,
sehingga masyarakat enggan untuk memberikan bantuan atau
berpartisipasi untuk menyukseskan suatu pembangunan yang
dilaksanakan pemerintah desa.”
Selain itu Rudi Rosari Simamora mengatakan:
“Kita terus melakukan sosialisasi, pada saat di kedai kopi para pria
(bapak-bapak) berkumpul dan membahas masalah desa, namun
sayangnya ide-ide mereka tidak disampaikan pada saat Musrenbangdes
bahkan yang datang pada Musrenbangdes cenderung sedikit.”
Ades Purba mengatakan bahwa:
Universitas Sumatera Utara
95
“Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program
pemerintah desa. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat dalam
Musrenbang desa. Padahal partisipasi masyarakat ini sangat dibutuhkan
dalam menyelaraskan kepentingan masyarakat yang akan dituangkan
kedalam RKPDesa. Sehingga sosialisasi yang kita sampaikan kepada
masyarakat tidak diikuti seluruh masyarakat desa.”
Dari hasil wawancara terhadap informan di atas, pengolahan data dari
ABPDes, dan pengolahan data dari daftar hadir Musrenbangdes, dapat
ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi terkait pelaksanaan implementasi
kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa sudah rutin
dilakukan pada saat Musrenbangdes dan pada penyusunan rencana kerja
desa. Namun masyarakat masih cenderung hanya sedikit yang menghadiri
kegiatan Musrenbangdes dan penyusunan rencana kerja desa padahal pada
kesempatan inilah kepala desa dan perangkatnya dapat mensosialisasikan
perencanaan desa dan capaian-capaian yang telah terlaksana dan
pembangunan yang masih perlu dilaksanakan dan dikerjakan.
2) Kejelasan Komunikasi
Kejelasan komunikasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dari suatu pengimplementasian kebijakan. Kejelasan
informasi mengenai sebuah kebijakan akan membuat rencana dan tujuan
dari kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan lebih baik. Sekretaris Desa
Bapak Golden Seven Purba Menyatakan:
“Saya rasa sudah jelas, karena kita membuka sesi tanya jawab pada saat
Musrenbangdes dan juga pada saat menyusun rencana pembangunan
desa. Masyarakat yang hadir bebas bertanya dan menyampaikan
pendapatnya ataupun masukan-masukan, apa lagi terkait mengenai dana
desa, namun keterbatasan waktu yang kita punya juga membatasi kita
untuk menjelaskan kepada masyarakat. Selain itu masyarakat yang
hadirpun hanya sedikit, itupun kalau masyarakatnya mau berbagi
informasi kepada masyarakat lainnya.”
Universitas Sumatera Utara
96
Dari penjelasan bapak sekretaris desa dapat diperoleh informasi bahwa
untuk kejelasan komunikasi mengenai dana desa sudah dilakukan oleh
Pemerintah Desa Purba Manalu dan seharusnya diharapkan masyarakat
berperan aktif dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mengenai
dana desa. Disamping itu keterlibatan masyarakat masih belum optimal
dalam menghadiri Musrenbang yang diadakan oleh desa. Lebih lanjut
Bapak Ades Purba mengatakan:
“Pelaksanaan tentang implementasi kebijakan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur desa sudah berjalan dengan aturan dan
mekanisme pengelolaan dana desa. Selain implementasi kebijakan dana
desa ini tentunya sudah kita susun bersama dengan masyarakat yang
hadir dan BPD sehingga harusnya sudah jelas komunikasi kita pada saat
Musrenbangdes dan penyusunan rencana pembangunan desa dan arah
dan tujuan penggunaan dana desa tersebut.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat peneliti simpulkan
bahwa kejelasan komunikasi seharusnya tidak menjadi permasalahan lagi
apabila masyarakatnya mau menghadiri Musrenbangdes dan penyusunan
rencana pembangunan desa. Masyarakat harus berperan aktif untuk
mengetahui arah dan tujuan penggunaan dana desa, sehingga informasi
mengenai dana desa sudah menjadi jelas apa tujuannya.
3) Konsistensi Informasi atau Perintah
Dalam penyelengaraan Musrenbangdes terlihat bahwa tingkat kehadiran
masyarakat masih tergolong minim. Hal ini akan mempengaruhi
konsistensi informasi tersebut sampai, bagaimana perintah dapat
dilaksanakan dan dijalankan. Bapak Ganda Simatupang selaku Kepala
Desa menyatakan:
Universitas Sumatera Utara
97
“Informasi ataupun perintah yang kita sampaikan terkait pembangunan
infrastruktur tetap konsisten. Jika pengerjaan suatu infrastruktur selesai
satu bulan maka harus selesai selama satu bulan. Semua informasi atau
perintah sudah sesuai dengan peraturan desa dan juga merujuk kepada
kebijakan pusat ataupun peraturan bupati. Mengenai masyarakat yang
tidak mau tahu, kita tidak bisa berbuat banyak, yang jelas kita
menginformasikan kepada masyarakat untuk menghadiri Musrenbangdes
agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi”.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ganda Simatupang
terkait informasi penggunaan dana desa dalam hal ini pembangunan
infrastruktur telah dilaksanakan sedapat mungkin pada saat pelaksanaan
Musrenbangdes. Informasi yang disampaikan dan juga perintah yang
diberikan telah sesuai dengan peraturan desa yang juga merujuk kepada
kebijakan pusat dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh bupati. Lebih
lanjut Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan, Ades Purba mengatakan:
“Kalau berbicara masalah konsistensi informasi dan perintah tentu telah
sesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta peraturan-peraturan
yang ada. Namun pembangunan infrastruktur bukanlah hal yang mudah,
kalau dana desa terlambat dicairkan ke desa, maka implementasi
kebijakan pembangunan infrastruktur akan berubah, pembangunan akan
kita undur.”
Lebih lanjut Bapak Golden Seven Purba mengatakan bahwa:
“Semua telah sesuai dengan peraturan daerah, sesuai dengan petunjuk
teknis yaitu peraturan bupati. Jadi apapun informasi dan perintah yang
kita sampaikan sudah sesuai dengan peraturan bupati. Semua
pembangunan infrastruktur yang direncanakan dan yang sudah
dilaksanakan sudah sesuai aturan dan ketentuan”.
Dari wawancara dengan informan bahwa konsistensi informasi dan
perintah sudah sesuai dengan peraturan bupati dan peraturan desa. Selain
itu apabila terjadi keterlambatan pembangunan infrastruktur dikarenakan
dana desa terlambat diserahkan ke desa, sehingga pembangunan
infrastruktur tertunda dari jadwal yang telah direncanakan semula.
Universitas Sumatera Utara
98
Konsistensi informasi dan perintah telah sesuai dengan undang-undang
yang berlaku serta peraturan-peraturan yang ada.
b. Sumber Daya
Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan dalam hal ini pembangunan
suatu infrastruktur desa, sumber daya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan
dalam pengimplementasiannya di lapangan. Sumber daya ataupun kompetensi
yang dimiliki oleh pelaksana implementasi kebijakan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur desa oleh beberapa informan memberikan tanggapan
yang beragam, namun mereka sepakat bahwa tingkat sumber daya sangat
mempengaruhi keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan dana desa selama
ini. Sumber daya tersebut diantaranya adalah sumber daya manusia dan sumber
dana dan sumber daya pendukung. Berikut ini disajikan hasil penelitian terkait
sumber daya berikut ini:
1) Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah faktor yang menentukan dalam keberhasilan
implementasi kebijakan. Dalam hal ini mengimplementasikan kebijakan
dana desa, para pelaksana kebijakan harus memiliki kekayaan sumber
daya manusia yang diperlukan dalam memutuskan kebijakan dan arah
penggunaan dana desa. Keberadaan dari para pelaksana dalam hal ini
haruslah didukung dengan kualitas dan juga kuantitas.
Peran Kepala Desa Purba Manalu sendiri dalam implementasi adalah
sebagai administrator, sedangkan yang bertugas untuk membuat laporan
yang berupa laporan realisasi dan capaian output adalah sekretaris desa.
Dalam pelaksanaanya para pelaksana kebijakan dana desa memiliki
Universitas Sumatera Utara
99
kendala dalam administrasi dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah
dari pelaksana kebijakan di Desa Purba Manalu. Pardomuan Manullang
selaku Camat Doloksanggul memberikan pernyataan terkait kemampuan
sumber daya manusia Pemerintah Desa Purba Manalu:
“sejauh yang saya lihat selama ini Pemerintah Desa Purba Manalu dalam
pelaksanaan pengelolaan dana desa, baik itu untuk pembangunan fisik
maupun pemberdayaan masyarakat, masih belum paham benar tentang
pedoman teknis pemakaian dana ini. Baik itu membuat laporan realisasi,
pembuatan SPJ, pembayaran pajaknya, pedoman pengadaan barang. Di
pembuatan RKPDes dan APBDes pun demikian, pedoman teknisnya
kurang dipahami makanya sering bersalahan dan ujung-ujungnya
terlambat. Jadi saya bisa nilai kemampuan Pemerintah Desa Purba
Manalu, baik itu kepala desa dan perangkatnya masih kurang. Dan tidak
memahami tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.
Mungkin karena kemauan untuk belajarnya kecil. Tau sendirilah
kebanyakan perangkat desa kita ini sudah berumur, jadi kemauan belajar
mereka selama ini kecil. Itu menurut yang saya nilai selama menjadi
pengarah dan pembina perangkat desa di kecamatan dalam pengelolaan
dana desa ini”
Dari hasil wawancara dengan Bapak Pardomuan Manullang selaku salah
satu pembina dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Doloksanggul
termasuk Desa Purba Manalu, diperoleh informasi bahwa kualitas yang
dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam penggunaan dana desa
selama ini oleh Pemerintah Desa Purba Manalu masih kurang. Terutama
pemahaman tentang ketentuan dan peraturan dalam melaksanakan
kebijakan. Disamping itu sering kali perangkat desa tidak memahami apa
yang menjadi tugas dan fungsi jabatannya masing-masing.
Senada dengan pernyataan Camat Doloksanggul diatas, Robin
Pangaribuan staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A) selaku supervisor dan
pembina penggunaan dana desa di Desa Purba Manalu mengatakan:
Universitas Sumatera Utara
100
“dalam pengelolaan dana desa di Purba Manalu pada faktanya memang
Kepala Desa Purba Manalu beserta perangkatnya, masih sering kurang
paham dalam proses penggunaan dana desa ini. Terutama memahami
aturan-aturan pemerintah pusat maupun dari peraturan bupati yang
menjadi pedoman dalam penggunaan dana ini. Disamping itu Pemerintah
Desa Purba Manalu sering bermasalah dalam membuat Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ini. Mulai dari rasionalitas
pemakaian dana untuk material pembangunan dan penyetoran pajak-
pajak sebagai salah satu lampiran yang harus dimasukkan kedalam Surat
Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini akan membuat tahapan penyusunan
laporan realisasi dan capaian output menjadi terlambat juga. Padahal
laporan realisasi dan capaian output merupakan salah satu syarat yang
harus dilaporkan ke bupati yang nantinya juga ke pusat agar dana tahap
selanjutnya bisa dipindahbukukan ke rekening desa. Disamping itu
Pemerintah Desa Purba Manalu sering terlambat dalam menyusun untuk
menetapkan Peraturan Desa tentang APBDes, laporan capaian output
dan realisasi anggaran untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas
PMDP2A. Entah kendalanya dimana, tapi yang pastinya kejadian ini
sering berulang terjadi.”
Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kemampuan pengelolaan dana
desa ini oleh Pemerintah Desa Purba Manalu masih kurang. Kurangnya
pemahaman tentang ketentuan peraturan dan penyusunan dokumen dalam
penggunaan dana desa ini baik APBDes, Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
dan laporan-laporan berupa realisasi dan capaian output. Oleh karena
pernyataan-pernyataan diatas peneliti berpendapat bahwa tingkat
pendidikan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan dana desa ini.
Berikut adalah tabel tingkat pendidikan Pemerintah Desa Purba Manalu:
Tabel 4.7
Daftar Pendidikan Terakhir Perangkat Desa No. JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR
1. Kepala Desa SLTP
2. Sekertaris Desa SLTA
3. P.T.L. Urusan Pemerintah SLTA
4. P.T.L Urusan Pembangunan SLTA
5. P.T.L. Urusan Kemasyarakatan SLTA
Sumber: RPJM Desa Purba Manalu Tahun 2015-2020
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas perangkat desa
memiliki ijazah terakhir lulusan SMA. Terkait tingkat pendidikan sumber
Universitas Sumatera Utara
101
daya manusia yang dapat mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan
kebijakan, Kepala Desa Purba Manalu bapak Ganda Simatupang
menyatakan:
“Saya harus akui pendidikan rata-rata pengurus desa kita ini hanya
lulusan SLTA dan kemampuannya juga ya seadanya. Menggunakan laptop
atau komputer pun masih belum baik. Dan kita juga membutuhkan tenaga
ahli dalam merancang tata ruang desa dengan baik dan benar sehingga
desa kita dapat tertata dengan baik. Selain itu ini juga menjadi kendala
terkait penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang baik,
walaupun pada akhirnya kita mampu selesaikan dengan seadanya.”
Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan
dan keterampilan perangkat desa masih menjadi pekerjaan rumah bagi
Pemerintah Desa Purba Manalu. Kemampuan perangkat desa dalam
membantu kepala desa dalam mengimplementasikan kebijakan masih jauh
dari yang dibutuhkan. Disamping itu kekurangan tenaga ahli dalam tata
ruang desa yang akan mempermudah percepatan pembangunan desa
dengan tepat waktu dan penuh perhitungan. Selain itu dalam penyusunan
laporan-laporan baik sebelum dan sesudah pemakaian dana ini, dalam
penyusunannya berasal dari sumber daya manusia yang masih belum
mumpuni, harus ada contoh dulu baru dapat mengerjakan suatu pekerjaan,
hal ini akan memperlambat pekerjaan perangkat desa, karena kurangnya
inisiatif. Lebih lanjut pelaksana teknis urusan pembangunan Bapak Ades
Purba mengemukakan pendapat bahwa:
“Sumber daya manusia yang kita miliki memang masih sangat kurang.
Untuk itulah kita berdayakan masyarakat desa dalam membantu
pembangunan infrastruktur desa. Tentunya mereka kita gaji dengan
anggaran yang memang telah kita sediakan untuk tenaga kerja dalam
pembangunan infrastrktur.”
Universitas Sumatera Utara
102
Dari pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dalam
jumlah masih sangat kurang dalam penyelengaraan suatu pembangunan
desa. Dengan demikian, Desa Purba Manalu memberdayakan masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur desa, dengan memberikan upah ataupun
gaji sesuai dengan tarif yang berlaku yang sumber dananya berasal dari
anggaran belanja desa.
Dari pernyataan-pernyataan di atas dan pengolahan data dari RPJMDes,
dan dikaitkan penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
sumber daya manusia menjadi salah satu faktor terpenting dalam
penyusunan dokumen-dokumen seperti APBDes, Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), laporan realisasi anggaran dan capaian output,
rancangan anggaran dan pembangunan desa dengan tepat waktu. Tingkat
kemampuan perangkat desa dalam membantu kepala desa
mengimplementasikan kebijakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari
kurangnya kemampuan dan pemahaman tentang aturan dan pedoman
teknis penggunaan dana ini, baik dalam pembuatan APBDes, Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Disamping itu Pemerintah Desa Purba Manalu masih kekurangan
perangkat desa yang lebih berkualitas dalam proses pengelolaan dana ini
karena masih ada perangkat desa yang belum paham dalam menggunakan
laptop/komputer. Padahal dalam setiap penyusunan dokumen RKPDes,
APBDes, LRA, SPJ yang menjadi tugas Pemerintah Desa Purba Manalu
menggunakan laptop/komputer. Hal ini jelas akan memperlambat proses
pengimplementasian kebijakan dana desa.
Universitas Sumatera Utara
103
2) Pengaruh Sumber Dana
Ketika rencana telah matang, sumber daya manusia telah siap, namun
apabila tidak didukung oleh dana yang cukup dalam melaksanakan
pembangunan desa, maka pembangunan ataupun aplikasi dari sebuah
rencana tidak akan dapat maksimal. Pembangunan harus didukung oleh
sumber pendanaan yang akan mempermudah pembanguna desa dengan
lebih efektif dan efisien, karena peralatan-peralatan cangih perlu
digunakan untuk percepatan pembangunan. Selain itu keterlambatan
sumber dana juga dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan
ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembangunan. Terkait sumber dana
berikut ini pendapat dari Bapak Golden Seven Purba:
“Tahapan dari awal perencanaan sampai pada pelaksanaan
pembangunan yang bertele-tele dari Musrenbang Dusun sampai
Musrenbang Desa yang bisa dilakukan sampai 5 kali tahapan sampai
kepada hasil final yang dituangkan ke RKPDesa. Sehingga laporan kita ke
kabupaten bisa terlambat sehingga dana desa juga terlambat diberikan ke
desa. Oleh karena itu dana untuk pembangunan terlambat dicairkan dan
terkadang pencairannya dibagi dalam kurun waktu tertentu, sehingga
pembangunan akan semakin lambat kita laksanakan.
Berdasarkan pendapat di atas dan pengolahan data dari Peraturan Bupati
Humbang Hasundutan No 5 Tahun 2018, dapat dikatakan bahwa sumber
dana dari pendanaan desa terlambat pencairannya dikarenakan
keterlambatan pelaporan. Selain itu dana desa yang dicairkan juga
dicairkan secara bertahap, tidak meyeluruh dana langsung dicairkan.
Selain dana yang tidak utuh diterima karena dicairkan bertahap, dana ini
juga beberapa kali terlambat diterima oleh desa, sehingga pembangunan
yang seharusnya sudah berjalan harus tertunda sampai dana desa
dicairkan, belum lagi pencairan secara bertahap yang bisa saja tidak dapat
Universitas Sumatera Utara
104
selesai pengerjaannya sampai akhir tahun ataupun dengan tepat waktu.
Lebih lanjut Bapak Ganda Simatupang mengatakan bahwa:
“Prosedur yang bertele-tele dalam hal pencairan dana desa, beberapa
kali terjadi keterlambatan pencairan dana desa. Dana desa itu sendiri
dibagi ke 3 tahap pencairan. Sehingga tahap pelaksanaan pembangunan
fisik terkendala. Bahkan pernah terjadi pencairan dana tahap ke 3 pada
bulan Desember. Karena selama ini dana desa di transfer terlebih dahulu
ke rekening APBD Kabupaten. Selanjutnya Pemerintah Desa mengajukan
permohonan pencairan dana dengan membentuk Peraturan Desa tentang
ABPDesa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A) ke Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Humbang
Hasundutan. Proses ini memakan banyak waktu selama ini, karena berkas
pengajuan yang masuk tersebut biasanya memakan waktu
pemrosesannya”.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber dana desa yang
berasal dari pusat dicairkan hingga 3 tahap pencairan yang mempengaruhi
perhitungan anggaran belanja karena fluktuatif harga-harga material untuk
pembangunan fisik. Apabila pencairan dana desa terlambat akan
memperlambat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan
di dalam RKPDes dan APBDes Selain itu proses penyusunan perencanaan
sampai pada pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan sampai 5 kali
tahapan sampai kepada hasil akhir yang akan dituangkan ke RKPDes. Dan
ditambah dengan pencairan dana desa yang dilakukan 3 (tiga) tahap
pencairan, sehingga pembangunan tertunda (terganggu) penyelesaiannya.
3) Pengaruh Sumber Daya Pendukung (Fasilitas Pendukung/Sarana dan
Prasarana)
Ada berbagai sumber daya pendukung dalam pembangunan infrastruktur
desa diantaranya adalah peralatan dan juga kesesuaian letak lahan yang
dimiliki desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Lahan merupakan hal
Universitas Sumatera Utara
105
yang terpenting dalam pembangunan infrastruktur, tanpa adanya
ketersediaan lahan, kesesuaian tata letak lahan guna pembangunan
infrastruktur maka akan kurang efektif dan efisien suatu infrastruktur
tersebut. Menurut Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang
mengatakan bahwa:
“masalah fasilitas di kantor kepala desa kita ada 1 unit computer, 1 unit
laptop, 2 buah printer dan 2 lemari arsip. Fasilitas kita masih seadanya.
Untuk di lapangan yang menjadi kendala kita dalam melaksanakan
pembangunan, masih adanya sentimen sebagian kecil masyarakat yang
tidak suka dengan kepemimpinan saya selaku kepala desa sehingga
terkadang menghalangi pembangunan yang akan dilaksanakan
pemerintah desa. Dalam hal ini masyarakat tersebut sulit untuk diajak
berkomunikasi mengenai pembebasan lahan.”
Berdasarkan pernyataan di atas dan hasil observasi peneli, dapat dikatakan
bahwa fasilitas operasional kantor kepala desa masih seadanya, dengan
kata lain fasilitas masih minim. Selain itu kendala dalam pelaksanaan
pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas, namun juga berasal
dari sentiment masyarakat yang tidak memberikan pembebasan lahan
ataupun negoisasi bersama dengan pemerintahan desa terkait biaya dan
juga ganti rugi atas pembebsan lahan. Selanjutnya Sekretaris Desa Purba
Manalu Bapak Golden Seven Purba mengatakan bahwa:
“fasilitas yang kita punya, ya seadanya di kantor ini, anda bisa lihat
sendiri. Terkait pembangunan infrastruktur masalah pembebasan lahan
terutama untuk pembukaan jalan masih menjadi salah satu kendala dalam
pembangunan infrastruktur jalan desa. Jadi bukan hanya fasilitas saja,
tapi sarana belum mendukung untuk pembangunan.”
Berdasarkan informasi diatas dan hasil observasi peneliti, dapat dikatakan
bahwa fasilitas kantor yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan
desa masih sangat minim. Hal ini juga akan mengakibatkan keterlambatan
penyusunann laporan, sementara komputer dan laptop dipergunakan untuk
Universitas Sumatera Utara
106
mengurus dokumen masyarakat. Sehingga keterlambatan penyusunan
laporan desa bisa saja akan sering terjadi, karena kebutuhan masyarakat
yang mendesak atas dokumen yang mereka perlukan. Selain itu
pembebasan lahan menjadi salah satu sarana yang sangat diperlukan Desa
Purba Manalu terkait mempercepat pembangunan sarana dan prasarana
desa. Terkait pembangunan sarana dan prasarana desa dalam hal ini
pembangunan infrastruktur lebih lanjut Pelaksana Teknis Urusan
Pembangunan Desa Purba Manalu Bapak Ades Purba mengatakan:
“Masalah pembebasan lahan yang sering terkendala, dimana masyarakat
meminta biaya ganti rugi yang lebih besar dibandingkan anggaran yang
disediakan untuk ganti rugi pembebasan lahan”.
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa percepatan
pembangunan sarana dan prasarana desa tidak hanya dikarenakan dana
melainkan fassilitas pendukung. Ketersediaan fasilitas oprasional kantor
kepala desa mengakibatkan sering terjadi keterlambatan penyusunan
laporan dikarenakan harus melayani masyarakat yang mengurus keperluan
dukumen dan surat penting lainnya. Selain itu dalam pembangunan
infrastruktur desa, sarana penunjang seperti pembukaan jalan desa, kerap
terbengkalai ataupun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masalah
pembebasan lahan. Masyarakat masih enggan memberikan lahannya
dikarenakan merasa uang ganti rugi yang diberikan desa sedikit, sementara
desa telah memperhitungkan uang ganti rugi berdasarkan harga yang
berlaku di Desa Purba Manalu.
Hal ini dapat dilihat faktor lahan merupakan sumber daya pendukung yang
sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa. Pembebasan lahan
Universitas Sumatera Utara
107
menjadi salah satu faktor yang mempersulit percepatan pembangunan
infrastruktur di Desa Purba Manalu. Sekalipun ini untuk kemajuan desa,
masyarakatnya masih enggan untuk memberikan lahannya dibeli oleh desa
dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu rendah dan tidak sesuai
dengan yang mereka harapkan.
c. Disposisi
Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam melakukan
pendekatan terkait kebijakan publik, sehingga implementasi suatu kebijakan
akan lebih efektif apabila para pelaksana yang melaksanakannya memiliki
kemampuan dan pengetahuan yang benar terkait kebijakan yang akan
dilaksanakan. Para pelaksana kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu telah
memperoleh sosialisasi mengenai dana desa terlebih dahulu dari pemerintah
kabupaten, untuk memberikan pemahaman kepada para pelaksana kebijakan.
sehingga para pelaksana lebih paham mengenai tujuan dan teknis dari
kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu berikut ini akan dijabarkan
disposisi yang terjadi di lingkungan Desa Purba Manalu.
1) Persepsi/ Harapan Para Pelaksana Kebijakan
Terkait tentang persepsi/harapan para pelaksana kebijakan dalam hal
implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa,
Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang mengatakan:
“Sangat berharap dana desa untuk pembangunan infrastruktur dicairkan
tepat waktu, tidak bertahap-tahap pencairannya apa lagi dicairkan
diakhir tahun. Selain itu jumlah dana desa untuk tahun mendatang
ditambah agar pembangunan infrastruktur desa tidak hanya sekedar saja
karena dana yang terbatas dan kita juga hanya dapat membangun
infrastruktur sesuai dengan anggaran yang tersedia.”
Universitas Sumatera Utara
108
Berdasarkan pernyataan Bapak Ganda Simatupang dapat dikatakan bahwa
pencairan dana desa sebaiknya tidak bertahap-tahap dan melalui proses
panjang sehingga pembanguna infrastruktur dapat segera dilaksanakan.
Selain itu anggaran dana desa diharapkan dapat ditingkatkan agar
pembangunan bisa diselesaikan 100% pengerjaannya, dan memiliki
kualitas yang terbaik. Selain itu Sekretaris Desa Purba Manalu bapak
Golden Seven Purba menyatakan bahwa:
“Sangat berharap apa yang menjadi implementasi kebijakan dana desa
dalam pembangunan infrastruktur desa dapat terus berjalan sehingga
Desa Purba Manalu lebih tertata lagi dan lebih maju lagi. Selain itu dana
desa yang rutin kita terima setiap tahunnya dapat berkelanjutan dan ada
peningkatan sehingga pembangunan infrastruktur desa dapat lebih cepat
kita selenggarakan.”
Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan Bapak Ades Purba mengatakan:
“Dana desa yang kita implementasikan untuk pembangunan infrastruktur
desa kiranya dapat berlanjut dan peningkatan setiap tahunnya, sehingga
lebih banyak lagi perbaikan dan pembangunan infrastruktur dapat kita
benahi dan kita bangun.”
Selanjutnya Ketua LPM Bapak Dimpos Purba menyatakan bahwa:
“berharap implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur dapat berjalan dengan baik. Selain itu diharapkan
pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan dan lebih baik lagi setiap
tahunnya. Dan tentunya penggunaan dana desa dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat desa dan juga pembangunan sumber daya
manusianya.”
Dari berbagai pernyataan informan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa
Desa Purba Manalu akan terus melakukan pembangunan secara
berkesinambungan selama dana desa tetap diberikan Kepada Desa Purba
Manalu. Selain itu dana desa yang bersumber dari APBN ini akan
mendorong pertumbuhan dan pembangunan di Desa Purba Manalu.
Universitas Sumatera Utara
109
Harapan mereka terkait dana desa dalam implementasi kebijakan
pembangunan infrastruktur desa adalah dana desa tetap diberikan sebagai
sumber mayoritas pembiayaan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu
diharapkan dana desa tidak dicairkan secara bertahap-tahap sehingga
implementasi kebijakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dapat
dengan segera direalisasikan, serta diharapkan adanya kenaikan jumlah
dana desa yang disalurkan untuk tahun-tahun mendatang.
2) Respon Para Pelaksana Kegiatan Dana Desa untuk Pembangunan
Infrastruktur Desa
Bapak Ganda Simatupang mengatakan bahwa:
“respon kita sangat positif dengan adanya dana desa, dana desa sangat
membantu pembangunan infrastruktur desa. Dengan adanya dana desa
kita akan dapat merencanakan pembanguna infrastruktur desa yang mana
lagi akan kita bangun atau yang kita benahi. Tentunya hal ini akan
mempermudah kita dalam menyusun anggaran rencana pembanguna
infrastruktur Desa Purba Manalu.”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa, dana desa sangat
membantu dan mempermudah Desa Purba Manalu dalam menyusun
anggaran untuk pembangunan infrastruktur, dikarenakan adanya tafsiran
dana desa yang akan diterima desa setiap tahunnya. Selain itu penyusunan
rencana pembangunan prioritas akan lebih mudah diselengarakan dan
dilaksanakan untuk periode berjalan dan setiap tahunnya. Selanjutnya
Bapak Golden Seven Purba menyatakan pernyataan senada:
“dengan adanya dana desa pemerintah desa dapat menjalankan roda
pemerintahan desa dan tentunya pembangunan desa, menyusun renca-
rencana kerja dan program pembanguna infrastruktur desa Purba
Manalu. Namun tahapan-tahapan penysunan sampai pada penetapan
APBDes yang memakan waktu lama sering kali menurunkan semangat
kita sebagai perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan di desa
kita ini. Disamping itu keterlambatan dana desa masuk ke rekening desa
Universitas Sumatera Utara
110
juga membuat teman-teman perangkat desa jadi kadang bermalas-
malasan, karena tidak tau mau mengerjakan apa”
Selai itu Bapak Ades Purba memberikan respon:
“dana desa membantu kita dalam merealisasikan perencanaan
pembangunan, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam
percepatan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu dana desa
merupakan sarana penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta
penyelengaraan kemasyarakatan di Desa Purba Manalu.”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dana desa
membantu berjalanya roda pemerintahan desa. Dengan adanya dana desa
segala rencana dan program-program pembangunan yang telah
direncanakan dan disusun oleh desa dapat direalisasikan dan
diimplementasikan, sehingga percepatan pembangunan bukan hanya
sebatas dokumen saja melainkan ada wujud nyatanya. Lebih lanjut Bapak
Sahala Purba selaku Ketua BPD memberikan respon bahwa:
“Apapun yang menjadi implementasi kebijakan pemerintahan desa terkait
penggunanan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa haruslah
implementasi kebijakan yang baik bagi desa. Diharapkan pengelolaan
dana desa dapat ditingkatkan terutama dalam penyelengaraan
pembangunan infrastruktur desa, pembangunan yang lebih tertata dan
terprogram, jangan ada lagi pembangunan yang tangung-tangung
penyelesian pembangunannya.”
Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan para pelaksana merespon
baik kebijakan dana desa ini, karena dana desa sangat membantu desa
untuk merealisasikan perencanaan dan program-program desa. Selain itu
diharapkan pengelolaan dana desa dapat ditingkatkan dalam hal
penyusunan dan penyelengaraan pembanguna infrastruktur Desa Purba
Manalu. Selain itu, pengelolaan dana desa diharapkan dapat ditingkatkan
sehingga pembagunan infrastruktur dapat terus berjalan dan
Universitas Sumatera Utara
111
berkesinambungan dan pembangunan tidak terkendala baik dari segi
penyelesaian dan juga kualitas akhir dari pembangunan infrastruktur yang
telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Namun penetapan dokumen-
dokumen baik itu RKPDes dan APBDes yang menjadi syarat pengelolaan
dana desa ini, proses/tahapannya terlalu lama dan memakan waktu banyak.
Disamping itu keterlambatan dana desa masuk ke rekening desa membuat
respon para pelaksana dalam hal ini perangkat desa menjadi negatif.
3) Tindakan/ Langkah-langkah Kongkrit
Pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa dalam hal tindakan/
langkah-langkah kongkrit dalam pembangunan infrastruktur desa, Kepala
Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang mengatakan:
“Kita bekerja sesuai dengan aturan serta petunjuk teknis penggunaan
dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Selain itu tindakan
kongkrit yang dilakukan adalah dengan adanya pembangunan
infrastruktur setiap tahunnya seperti pembangunan tembok penahan
tanah, pembangunan MCK, pembanguna irigasi, pembangunan jalan
pertanian, pembangunan rabat beton, pembukaan jalan perkampungan
dan seterusnya.”
Berdasarkan pernyataan Bapak Ganda Simatupang dapat dikatakan bahwa
dalam melaksanakan langkah-langkah kongkrit pemerintahan desa Purba
Manalu telah melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan
aturan serta prtunjuk teknis penggunaan dana desa. Dengan adanya
tindakan kongkrit telah meghantarkan desa Purba Manalu dalam
menyelengarakan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan
tembok penahan, pembagunann irigasi hingga pembangunan sarana umu
yaitu MCK. Dengan adanya dana desa langkah-langkah kongkrit
pembangunan infrastruktur desa telah berjalan dengan baik sesuai dengan
Universitas Sumatera Utara
112
perencanaan dan sesuai dengan keadaan serta kondisi geografis dan
demografi Desa Purba Manalu. Selanjutnya Sekretaris Desa Purba Manalu
bapak Golden Seven Purba mengatakan:
“langkah-langkah kongkrit yang kita lakukan adalah dengan berpedoman
kepada rencana kerja pemerintah desa baik RPJMDesa maupun RKPDesa
serta berpedoman dengan peraturan desa, peraturan bupati dan tentunya
undang-undang. Dan kita juga harus membuat pembangunan itu sebisa
mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa kita.”
Lebih lanjut Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan Bapak Ades Purba
mengatakan bahwa:
“Agar implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur desa berjalan dengan tepat waktu, maka langkah kongkrit
yang kita lakukan yaitu dengan melakukan perumusan dan melaksanakan
kegiatan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas, yang paling
urgent kita dahulukan.”
Berdasarkan pernyataan diatas mengenai tindakan ataupun langkah-langah
kongkrit terkait implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur di Desa Purba Manalu diantaranya adalah merumuskan dan
melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan terlebih dahulu
merumuskan skala prioritas pembangunan dengan mengacu kepada
kondisi lingkungan dan masyarakat desa. Selain itu dalam
penyelengaranya berpedoman dengan petunjuk teknis penggunaan dana
desa untuk pembangunan infrastruktur desa, berpedoman dengan peraturan
desa, bupati dan undang-undang serta menjalankan rencana pembangunan
desa yang disusun dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
Universitas Sumatera Utara
113
d. Struktur Birokrasi
Dalam pendelegasian wewenang tentu keorganisasian pelaksana kebijakan
dana desa dalam pengimplementasian kebijakan terkait penggunaan dana desa
untuk pembangunan infrastruktur desa sesuai struktur organisasi desa, selain itu
keorganisasian telah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Humbang
Hasundutan. Struktur birokrasi biasanya merujuk pada sistem dan mekanisme atau
prosedur. Sistem digunakan untuk mengurangi hal yang berblit-belit ataupun
proses yang panjang dan lama. Sedangkan mekanisme yang jelas dibutuhkan
untuk kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu. Berikut ini beberapa hal terkait
struktur birokrasi terkait penggunaan dana desa untuk pembangunan infrasturktur
di Desa Purba Manalu.
1) Struktur Organisasi Pelaksana Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam
Pembangunan Infrastruktur Desa
Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang menyatakan bahwa:
“Struktur organisasi telah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang
berlaku. Selain itu untuk urusan pembangunan di stuktur organisassi kita
telah ada yang namanya pelaksana teknis urusan pembangunan yang saat
ini masih dijabat oleh bapak Ades Purba.”
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa
Purba Manalu telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ataupun ideal
untuk sebuah desa karena telah sesuai dengan peraturan dan ketetapan
yang berlaku. Selain itu untuk urusan pembangunan telah ada yang
membidanginya ataupun yang menjadi pelaksana urusan pembangunan
yaitu pelaksana teknis urusan pembangunan Desa Purba Manalu. Lebih
lanjut Sekretaris Desa Purba Manalu Bapak Golden Seven Purba
menyatakan:
Universitas Sumatera Utara
114
“struktur organisasi telah dibentuk dan disahkan berdasarkan SK Kepala
Desa, siapa-siapa saja yang masuk ke dalam struktur organisasi desa.
Mengenai pembangunan infrastruktur desa tentu telah ada yang
mengurusinya, yaitu pelaksana teknis urusan pembangunan. Beliau ini
yang memiliki tangung jawab dalam memantau dilapangan bagaimana
penyelengaraan pembagunan infrastruktur desa.”
Dari pernyataan di atas dan pengolahan data dari SK Kepala Desa tentang
Pembagian Tugas dan Struktur Organsisasi Desa Purba Manalu, dapat
disimpulkan bahwa dalam struktur organisasi telah ditetapkan susunan
fungsional yang disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku dengan menetapkan SK Kepala Desa tentang Pembagian Tugas
dan Struktur Organisasi Desa Purba Manalu. Dan untuk posisi
pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan oleh Desa Purba Manalu
yang bertanggung jawag adalah kepala desa sendiri, namun dalam
pelaksanaan dibantu oleh Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan di Desa
Purba Manalu.
2) Pembagian Tugas
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait struktur organisasi Bapak
Ganda Simatupang mengagatakan terkait pembagian tugas bahwa:
“Dalam pembagian tugas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan
dana desa dalam pembangunan dana desa dilakukan sesuai dengan
struktur organisasi desa. Seperti yang sebelumnya saya katakana, untuk
urusan pembangunan saya dibantu oleh bapak Ades Purba selaku
pelaksan teknis urusan pembangunan.”
Dari pengolahan data dari SK Kepala Desa tentang Pembagian Tugas dan
Struktur Organisasi Desa Purba Manalu dan pernyataan Bapak Ganda
Simatupang di atas dapat dikatakan bahwa pembagian tugas telah sesuai
dengan tugas dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi. Untuk
urusan pembangunan kepala desa dan perangkat desa diselengarakan oleh
Universitas Sumatera Utara
115
pelaksana teknis urusan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan
struktur organisasi Desa Purba Manalu melalui SK Kepala Desa Purba
Manalu. Lebih lanjut Pelaksana Teknis Urusan Pembangunan Bapak Ades
Purba mengatakan bahwa:
“perlu ada pembinaan dan pembagian tugas di lapangan dalam
mengimplementasikan kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur desa. Perlu koordinasi lebih bagi para pelaksan
pembangunan di lapangan, tidak cukup hanya berkoordinasi dengan yang
tertera dalam struktur organisasi”.
Lebih lanjut Camat Doloksanggul Bapak Pardomuan Manullang selaku
pengarah dan pembina pengelolaan dana desa di Kecamatan Doloksanggul
mengatakan bahwa:
Di pembuatan RKPDes dan APBDes pun demikian, pedoman teknisnya
kurang dipahami makanya sering bersalahan dan ujung-ujungnya
terlambat. Jadi saya bisa nilai kemampuan Pemerintah Desa Purba
Manalu, baik itu kepala desa dan perangkatnya masih kurang. Dan tidak
memahami tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.
Mungkin karena kemauan untuk belajarnya kecil. Tau sendirilah
kebanyakan perangkat desa kita ini sudah berumur, jadi kemauan belajar
mereka selama ini kecil. Itu menurut yang saya nilai selama menjadi
pengarah dan pembina perangkat desa di kecamatan dalam pengelolaan
dana desa ini”
Dari hasil wawancara dengan Bapak Pardomuan Manullang selaku salah
satu pembina dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Doloksanggul
termasuk Desa Purba Manalu, diperoleh informasi bahwa kualitas yang
dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam penggunaan dana desa
selama ini oleh Pemerintah Desa Purba Manalu masih kurang. Sering kali
perangkat desa tidak memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi
jabatannya masing-masing.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dan analisis data dari
RPJMDes, dan SK Kepala Desa tentang Pembagian Tugas dan Struktur
Universitas Sumatera Utara
116
Organisasi Desa Purba Manalu dapat peneliti simpulkan bahwa pembagian
tugas dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur sudah terbentuk. Namun dalam pelaksanaan
tugasnya para pelaksana kebijakan di Desa Purba Manalu kurang
memahami apa-apa saja yang menjadi tugas dan fungsinya masing-
masing. Dan masih diperlukan perlunya koordinasi yang baik di lapangan
dengan para pelaksana pembangunan infrastruktur desa agar pembangunan
dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dianggarkan.
Perlunya sinergi antara petugas lapangan dengan pelaku struktur
organisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan
pembangunan. Selain itu perlu diselengarakan pembinaan dan pembagian
tugas dengan lebih tertata lagi, tata kelola yang tepat guna untuk
mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur Desa Purba
Manalu.
3) Koordinasi Yang Dilakukan Oleh Para Pelaksana Implementasi Kebijakan
Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa
Terkait koordinasi Kepala Desa Purba Manalu Bapak Ganda Simatupang
mengatakan:
“Kita selalu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari
BPD, masyarakat yang hadir dan pihak terkait dalam penyusunan
rencana pembangunan desa hingga pelaksanaan pembangunan
infrastruktur desa di dalam musrenbangdes. Selama ini kita juga ikut
memberdayakan masyarakat, tapi memang partisipasi masyarakat gotong
royong secara sukarela dalam pembangunan ini masih kurang.”
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa koordinassi yang
dilaksanakan di Desa Purba Manalu telah dilaksanakan dengan berbagai
pihak mulai dari pihak BPD hingga pihak terkait yang menjalankan
Universitas Sumatera Utara
117
pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa. Terkait koordinasi dalam
pembangunan infrastruktur desa, Pemerintah Desa Purba Manalu
memberdayakan masyarakat dengan memberikan bayaran ataupun upah
sesuai dengan aggaran yang disediakan. Selanjutnya Bapak Sahala Purba
selaku Ketua BPD berpendapat:
“terkait penggunaan dana desa dan penyusunan angaran dana desa untuk
pembangunan infrastruktur desa sudah dilakukan koordinasi untuk
mengetahui kemajuan infrastruktur dan keuangan desa. Kalau masalah
penyelengaraan semua dikoordinasikan oleh Bapak Ades Purba selaku
penyelengara teknis urusan pembangunan”.
Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa telah ada koordinasi terkait
penyelengaraan pembangunan infrasstruktur desa, dalam hal ini yang
melakukan koordinasi dilakukakan oleh pelaksana teknis urusan
pembangunan. Terkait penyelengaraan pembangunan telah dilakukan
pertangungjawaban terkait capain kemajuan pembangunan infrastruktur
dan juga penggunaan keuangan desa dalam hal ini dana desa. Bapak Ades
Purba selaku pelaksana teknis urusan pembangunan menyatakan:
“kita selalu melakukan koordinasi terutama di lapangan dalam
pelaksanaan pembangunan, dengan berkoordinasi kita akan dapat
mengetahui kelebihan dan kelemahan dari infrastruktur yang akan dan
sedang kita bangun. Kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak
termaksud lembaga-lembaga desa guna mengetahui hambatan dan
tantangan dalam pengimplementasian kebijakan dana desa untuk
pembangunan infrastruktur desa di lapangan.”
Dari pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa telah
dilaksanakan koordinasi pembangunan infrastruktur di lapangan.
Koordinasi telah dilakukan para pelaksana implementasi kebijakan dana
desa dalam upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang sesuai
dengan yang direncanakan serta memiliki kualitas yang baik. Koordinasi
Universitas Sumatera Utara
118
bertujuan untuk mengetahui dan meminimalisir hambatan dan kelemahan
pembangunan infrastruktur yang akan dan sedang dikerjakan.
4.4 Analisis Data
4.4.1 Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan
Infrastruktur
1) Penyusunan Rancangan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengalokasian Anggaran Kebijakan Dana Desa
Penyusunan rancangan pembangunan infrastruktur merupakan proses yang
tidak dapat terpisahkan dari pengimplementasian kebijakan dana desa sesuai
dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Humbang
Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Didalam peraturan-peraturan tersebut
dijelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan pembangunan diawali dengan
penetapan RPJMDes. RPJMDes ini kemudian menjadi pedoman bagi desa
untuk menetapkan dokumen RKPDes yang menjadi rencana kerja pemerintah
desa selama satu tahun anggaran. Dokumen RKPDes ini menjadi acuan bagi
pemerintah desa dalam menetapkan APBDes yang memuat daftar kegiatan
dan pembiayaan pembangunan yang harus dilaksanakan desa dalam satu tahun
anggaran.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun
2018, penyusunan rancangan-rancangan ini dilaksanakan berdasarkan
kewenangan desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui
musyawarah. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan
unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah desa (Musrenbangdes)
untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan
Universitas Sumatera Utara
119
kewenangan desa. Didalam musyawarah desa BPD, pemerintah desa, dan
unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut membahas dan
menyepakati penetapan penggunaan dana desa. Daftar kegiatan yang
disepakati untuk dibiayai dengan dana desa dijadikan dasar oleh BPD dan
Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah desa melalui
peraturan desa.
Sesuai dengan data-data yang ditemukan oleh peneliti baik melalui
wawancara, pengolahan data dari dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes,
daftar hadir Musrenbangdes, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyusunan
rancangan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu sudah dijalankan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan
Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Dimana setiap
penyusunan rancangan-rancangan tersebut Pemerintah Desa Purba Manalu
selalu melibatkan BPD dan masyarakat. Selain itu mekanisme dan tahapan
penysunan rancangan pembangunan tersebut sudah dijalankan sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku dengan menetapkan program-program
priotas pembangunan yang akan dilaksanakan desa.
Untuk pengalokasian dana desa di Desa Purba Manalu sesuai dengan hasil
wawancara dan pengolahan data dari APBDes, sudah sesuai dengan
Permendes PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan
Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2018. Didalam
peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengalokasian dana desa
diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sesuai kondisi desa.
Universitas Sumatera Utara
120
Tabel 4.8
Pengalokasian Anggaran Dana Desa 2015-2019
Tahun Dana Desa dari APBN Pusat Anggaran Untuk Pembangunan
Fisik
2015 Rp269.481.944,- Rp247.350.700,-
2016 Rp604.779.000,- Rp458.750.700,-
2017 Rp767.440.000,- Rp893.850.600,-
2018 Rp658.836.000,- Rp552.018.900,-
2019 Rp731.704.000,- Rp481.859.400,-
Total Rp3.032.240.944,- Rp2.633.830.300,-
Sumber : Data olahan peneliti (2020)
2) Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Kebijakan Dana Desa
Sebuah kebijakan akan lebih cepat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan apabila pencairan dana untuk pengimplementasian kebijakan
tersebut tepat waktu dan sesuai dengan dana yang dianggarkan. Dengan
adanya dana yang tepat waktu, maka program kegiatan dari sebuah kebijakan
tersebut akan cepat terealisasikan dan dapat memperkecil hambatan yang ada.
Dalam kebijakan dana desa ini, Desa Purba Manalu mendapatkan pencairan
dana sebanyak 3 (tiga) tahap setiap tahun sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Desa pada pasal 20
ayat 2 yang isinya sebagai berikut :
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga
bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat
bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
Untuk syarat-syarat penyaluran dana desa dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Universitas Sumatera Utara
121
(APBD), sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5
Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas
Penggunaaan Dana Desa Kabupaten Humbang Hasundutan pada pasal 12 ayat
4 (empat) adalah sebagai berikut :
Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagaimana dimaksud dalam ayat
1(satu) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana
Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Tahap I berupa :
1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah
menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan; dan
2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian,penetapan dan
prioritas penggunaan Dana Desa.
b. Tahap II berupa :
1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya; dan
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya.
c. Tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyaluran dana desa sampai dengan tahap II;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai pada tahap II.
Untuk selanjutnya dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD) akan disalurkan Rekening Kas Desa (RKD) setelah setiap pemerintah
desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan
realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan dana desa. Hal ini seusai
dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan pada pasal 12 ayat 2 (dua)
yang isinya sebagai berikut :
Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke
Rekening Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah Bupati menerima dokumen persyaratan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
Universitas Sumatera Utara
122
b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa; dan
c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
Dari data yang didapatkan pada saat penelitian, selama periode
program dana desa ini Desa Purba Manalu sering terjadi keterlambatan
pencairan dana baik di tahap I, tahap II, maupun pada tahap III. Bahkan
beberapa kali terjadi pencairan dana tahap III dari rekening kabupaten ke
rekening desa di bulan Desember. Padahal keterlambatan pencairan dana pada
setiap tahap akan mempengaruhi pencairan dana ke tahap selanjutnya. Hal ini
akan mempengaruhi sebuah kebijakan dan realisasi sebuah rencana kerja yang
telah direncanakan dan ditargetkan sesuai jadwal kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan.
Keterlambatan masuknya dana desa ke rekening desa disebabkan oleh
beberapa hal. Sesuai dengan data-data yang didapatkan dari Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Perempuan dan Anak
(DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan selaku supervisor dan
pembina penggunaan dana desa, keterlambatan ini juga disebabkan oleh
kurang pahamnya Pemerintah Desa Purba Manalu tentang peraturan dalam
prosedur pemakaian dana desa dan dalam menyajikan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) pemakaian dana desa. Dimana sering terjadi
penyajian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menyebabkan laporan
capaian output dan realisasi anggaran terlambat dan akan memperlambat
pencairan dana desa untuk tahap berikutnya.
Universitas Sumatera Utara
123
Selain hal diatas, keterlambatan pencairan dana desa sampai dengan ke
Rekening Kas Desa (RKD) juga disebabkan oleh prosedur penetapan APBDes
yang memakan waktu lama. APBDes merupakan salah satu syarat pencairan
dana pada tahap I. Terlambatnya penetapan APBDes ini disebabkan oleh
panjangnya prosedur yang harus dijalankan. Mulai dari penetapan awal dari
Pemerintah Desa Purba Manalu, sampai kepada proses eksaminasi di Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dimana
penetapan APBDes setiap desa terlebih dahulu melewati proses eksaminasi
dan selanjutnya akan dibahas kembali dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten, untuk ditinjau kembali
kesesuaiannya dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Proses yang
panjang dan memakan waktu yang lama ini, menjadi salah satu penyebab
keterlambatan masuknya dana desa ke rekening desa.
Jadi dari hasil analisis data baik dari pengolahan data dari dokumen
pertanggungjawaban, buku rekening desa, dan wawancara dengan beberapa
informan, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran dana desa di Desa Purba
Manalu sudah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Namun dalam penyaluran dana tersebut, kerap terjadi
keterlambatan masuknya dana ke Rekening Kas Desa (RKD) Purba Manalu.
Sesuai dengan hasil pengolahan data dari dokumentasi dan wawancara
dengan berbagai informan, untuk pelaporan penggunaan anggaran sudah
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Purba Manalu berupa Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) tiap tahap penggunaan dana. Namun dalam penyampaian
Universitas Sumatera Utara
124
laporan tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan
Perempuan dan Anak (DPMD2A) sering terjadi keterlambatan karena
Pemerintah Desa Purba Manalu mengalami kendala dalam menyusun Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan
dana dan kekurangan sumber daya manusia dalam hal ini kuantitas dan
kemampuan perangkat desa.
Sesuai dengan hasil observasi, wawancara dengan berbagai informan
dan pengolahan data dari APBDes dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ),
untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Purba Manalu tidak
ditemukan masalah yang berarti. Pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen
maupun fisik pembangunan yang telah dilaksanakan tetap berpedoman pada
ketentuan yang berlaku. Hanya saja dalam penyusunan dan pembuatan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), Pemerintah Desa Purba Manalu sering kali
terlambat dalam menyusun dokumen tersebut yang disebabkan oleh
pengerjaan pembangunan yang sering kali bergeser dari waktu yang sudah
ditetapkan karena keterlambatan pencairan dana desa. Selain itu Pemerintah
Desa Purba Manalu kekurangan tenaga manusia dan sarana pendukung dalam
pembuatan Surat Pertanggungjawaban serta kurang paham tentang ketentuan
peraturan yang menjadi pedoman dalam pembuatan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ). Tapi secara umum, peneliti menyimpulkan
pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Universitas Sumatera Utara
125
3) Pencapaian Anggaran Kebijakan Dana Desa
Pencapaian Desa Purba Manalu dalam pembangunan infrastruktur desa
dinilai cukup baik, karena telah berpedoman pada prioritas kebutuhan dari
masyarakat desa yang mencakup pada bidang ketahanan pangan, kesehatan,
pendidikan, sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berbagai
pembangunan infrastruktur telah berhasil dibangun sejak tahun 2015 hingga
2019. Adapun peningkatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu
terdapat pada sektor pembangunan sektor infrastruktur terutama sektor
infrastruktur untuk pertanian.
Pada tahun 2015 diantaranya pembangunan jalan usaha tani,
pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan rabat beton. Pada tahun 2016
beberapa infrastruktur berhasil dibangun dan dibenahi diantaranya pembukaan
jalan usaha tani, pembukaan jalan dari Dusun Toga Sunggu menuju Dusun
Lumban Suksuk, pembangunan saluran irigasi, pembangunan tembok penahan
tanah (TPT), rehab lantai jembatan jalan usaha tani dan pembangunan saluran
air dan box culvert. Pada 2017 pembangunan infrastruktur yang berhasil
dilakukan diantaranya adalah pembangunan irigasi, pembangunan TPT,
pembukaan jalan pertanian, pembukaan jalan usaha tani (JUT) disejumlah
titik. Pada tahun 2018 sejumlah infrastruktur berhasil dibangun dan dan
dibenahi diantaranya adalah lanjutan pembangunan irigasi Sipege-pege,
perkerasan Jalan Tobing, pembangunan rabat beton, pembangunan Tembok
Penahan Tanah (TPT), pembangunan/rehab kantor desa, perkerasan jalan
usaha tani di Sosor Pargumis, pembukaan jalan usaha tani, pembangunan
MCK Pancur 1 unit. Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2019 di
Universitas Sumatera Utara
126
antaranya adalah pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), pembangunan
MCK di Lumban raja 1 Unit, pembangunan drainase, pembukaan jalan dan
jembatan Aek Toras – Landit, dan pembukaan jalan perkampungan Lumban
Suksuk. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa implementasi kebijakan dana
desa telah berhasil melalui proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu
tercapainya tujuan yang direncanakan yang tertuang dalam rencana
pembangunan desa.
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart
dalam Badjuri dan Yuwono (2002) yang menyatakan bahwa implementasi
sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang
diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau
tidaknya tujuan yang diinginkan.
Tabel 4.9
Pembangunan Yang Belum Terealisasi Berdasarkan RPJMDes
2015-2020
No RPJMDesa
1 Pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju Siporngis
2 Pengaspalan jalan menuju Lumban Situmorang
3 Pembangunan gedung PAUD
4 Pembangunan Balai Desa
Sumber: Olahan Peneliti 2020
Tabel 4.6 terlihat bahwa beberapa pembangunan yang menjadi
prioritas belum terealisasikan hingga saat ini. Berdasarkan temuan ini di
lapangan, menunjukkan bahwa desa memprioritaskan pembangunan
infrastruktur yang tertuang dalam RKPDesa dan APBDes dengan tetap
mengacu kepada RPJMDes. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan
bagaimana kemampuan implementasi kebijakan dana desa, pada tabel 1.2
(Program Dan Kegiatan Indikatif Infrastruktur Desa Purba Manalu) telah
Universitas Sumatera Utara
127
disajikan rencana pembangunan infrastruktur desa untuk periode 2015-2020
yang tertuang dalam RPJMDes, begitu juga dengan RKPDes yang seluruh
sumber dananya berasal dari dana desa sesuai dengan tabel 1.1, tabel 4.4 dan
tabel 4.5 untuk masing-masing periode dana desa.
Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu berbagai tahapan telah
diberlakukan. Dimulai dari penyusunan rancangan kegiatan pembangunan
infrastruktur, dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur hingga
partisipasi swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur.
Seluruh sumber dana kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu
bersumber dari dana desa dan pembangunan dilakukan dengan memberdayakan
masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa
Purba Manalu untuk tahun 2015 hingga tahun 2019 sebagai berikut:
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa
diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana
dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan;
b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana san prasarana
pendidikan, social dan kebudayaan;
c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan
pemeliharaan sarana produksi dan distribusi; dan/atau
Universitas Sumatera Utara
128
d. Pembangunan dan pengembangan sarana-sarana energy terbarukan serta
kegiatan pelestarian lingkunagan hidup.
Dari pemaparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pencapaian tujuan
kebijakan dana desa pada bidang pembangunan infrastruktur dinilai cukup baik,
karena sudah memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat desa dan tetap
berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. Mengenai peningkatan
pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu diharapkan ada peningkatan dari
sektor lain selain sektor pembangunan prasarana jalan, irigasi dan lainnya. Mulai
merealisasikan pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju Siporngis, pengaspalan
jalan menuju Lumban Situmorang, pembangunan gedung PAUD, dan
pembangunan Balai Desa.
4.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Dana
Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana
desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan Edward III dipengaruhi oleh
empat variabel, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi (sikap), (4)
struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut berhubungan satu sama lain dalam
implementasi kebijakan dana desa, begitu juga implementasi kebijakan dana desa
di Desa Purba Manalu sebagai berikut:
1) Komunikasi
Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan
adalah komunikasi. Edward III (2005) menyatakan bahwa dalam faktor
komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi,
clearity, dan consistency. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa
Universitas Sumatera Utara
129
faktor pendukung dan penghambat terkait hubungan komunikasi dengan
implementasi kebijakan dana desa.
Beberapa faktor pendukung tersebut diantaranya:
a. Adanya transmisi dalam bentuk sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh
pemerintah desa, baik pada saat Musrenbangdes maupun pada saat
penyusunan RKPDes (opurtunity/pelung).
b. Kejelasan informasi (clearity) dari pembuat kebijakan ke pelaksana
kebijakan berjalan baik (strength/kekuatan).
c. Konsistensi (consistency) dalam penyampaian informasi ataupun perintah,
tidak terdapat informasi atau perintah yang bertentangan
(strength/kekuatan).
Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah faktor penerima pesan
dalam hal ini masyarakat. Informasi yang berkembang ditengah-tengah
masyarakat akan dengan mudah mempengaruhi sikap dan dukungan
masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal tersebut juga dipengaruhi dan
didukung oleh keengganan masyarakat dalam menghadiri rapat dan
musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintahan desa dan sosialisasi
desa. Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pembangunan desa baik
Musrenbangdes dan penyusunan rencana pembangunan desa cenderung
hanya sedikit, ini terlihat pada daftar hadir musyawarah penyusunan RKP
Desa yang hanya dihadiri beberapa masyarakat dan hanya diikuti oleh
perangkat desa, dan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga lainnya.
Padahal pada kesempatan inilah pemerintahan desa berkesempatan
Universitas Sumatera Utara
130
melakukan sosialisasi pengunaan dana desa untuk pembangunan
infrastruktur (weaknes/kelemahan).
Terkait hal tersebut, informasi yang diterima masyarakat tidaklah
informasi langsung dari pemerintahan desa, melainkan yang berkembang
ditengah-tengah masyarakat. Pengetahuan masyarakat yang minim
ditambah dengan kurangnya informasi yang tepat, mengakibatkan
masyarakat berasumsi secara pribadi dan secara logikanya masing-masing
tanpa mengetahui tujuan dana desa ditujukan untuk apa saja dalam
penyelengaraan pemerintahan desa. Kekurangan informasi yang diterima
oleh sebahagian masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat
baik dalam penyusunan dan gotong royong pembangunan menjadi rendah
juga (threat/ancaman).
2) Sumber Daya
Sumber daya merupakan hal terpenting dalam implementasi suatu kebijakan.
Van Meter dan Van Horn dalam Widodo (1974) menyatakan bahwa sumber
daya kebijakan (policy resources) tidak kalah penting dengan komunikasi.
Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk
melancarkan administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini
terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan
implementasi suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif
lain dalam implementasi kebijakan, adalah penyebab utama kegagalan
implementasi kebijakan.
Universitas Sumatera Utara
131
Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan implementasi
kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa
faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:
a. Kemampuan para pelaksana pembangunan (Stakeholder) dalam
memberdayakan masyarakat setempat dalam pelaksanaan implementasi
pembangunan infrastruktur desa (streght/kekuatan).
b. Sumber dana pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana desa.
(opportunity/peluang).
c. Ketersediaan kelengkapan sarana kendaraan dinas operasional dalam
mendukung kebijakan dana desa (opportunity/peluang).
Faktor penghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba
Manalu adalah tingkat kemampuan para pelaksana kebijakan/perangkat desa
masih rendah dalam hal mengelola dana desa dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan yang berlaku, kurangnya kemampuan perangkat desa
dalam menggunakan perangkat komputer (weaknes/kelemahan). Selain itu
dana untuk pembangunan infrastruktur desa 100% mengandalkan dana desa,
pencairan dana desa yang cenderung masih sering terlambat dan belum lagi
pencairan dana desa dilakukan 3 (tiga) tahap pencairan (threat/ancaman). Hal
ini mengakibatkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dikarenakan
desa tidak memiliki sumber dana sendiri yaitu pendapatan asli desa, ditambah
kemampuan perangkat desa dalam menyusun laporan tahunan karena
keterbatasan SDM dan saran pendukung perangkat desa (weaknes/kelemahan).
Ketersediaan laptop/komputer yang pendukung dalam menyusun dokumen
Universitas Sumatera Utara
132
RKPDes dan APBDes ataupun laporan lain yang masih minim dan
permasalahan pembebasan lahan menjadi salah satu faktor yang mempersulit
percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu
(threat/ancaman).
3) Disposisi atau Sikap
Sikap merupakan tindakan yang dilakukan dalam pembuatan kebijakan dalam
mengimplementasikan suatu rencana. Subarsono (2005:92) menyatakan
disposisi adalah sikap dari pelaksanaan kebijakan dengan mengetahui apa
yang harus dilakukan dan kemampuan melaksanakan kebijakan agar tidak bias
dengan tujuan kebijakan. Selain itu peran penting sikap pelaksana dalam suatu
kebijakan disampaikan juga oleh Hessel dan Tangkilisan (2003:90) yaitu jika
para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka
dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang
dimaksud para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau persepektif
implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses
mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit.
Adalah sangat penting bagi stakeholer mengetahui apa yang harus dilakukan
dan kemampuan melaksanakan sebuah kebijakan yang harus sejalan dengan
para implementor, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dalam kaitannya
dengan implementasi kebijkan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di
Desa Purba Manalu diperoleh beberapa faktor pendukung dan faktor
penghambat disposisi atau sikap.
Faktor-faktor pendukung tersebut diantaranya adalah:
Universitas Sumatera Utara
133
a. Persepsi para pelaksana kebijakan yang selalu mendukung kebijakan dana
desa dalam membangun infastruktur desa (opportunity/peluang)
b. Respon positif para pelaksana kegiatan dana desa terkait adanya kebijakan
ini unutk pembangunan infrastruktur desa (opportunity/peluang).
c. Adanya tindakan atau pengambilan langkah-langah kongkrit penggunaan
dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, yang berpedoman
dengan peraturan desa, bupati dan undang-undang dan menjalankan
rencana pembangunan desa yang disusun dalam RPJMDesa dan RKPDesa
(strength/kekuatan).
Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah
respon terkait keterlambatan pencairan dana desa, penyusunan rencana
pembangunan desa yang cenderung bertele-tele yang memakan waktu
lama, sehingga menimbulkan respon negatif dari para pelaksana
implementasi kebijakan dana desa yang berakibat terjadinya keterlambatan
dalam pembangunan infrastruktur desa (weakness/kelemahan).
4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang
menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Robin (2001:166)
birokrasi dicirikan oleh tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai
lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang
dikelompokkan dalam kementerian-kementerian fungsional, wewenang
terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengembalian keputusan yang
mengikuti rantai komando. Bahwa birokrasi memiliki komando yaitu
pimpinan dan pimpinan berhak penuh menentukan siapa yang menjadi
Universitas Sumatera Utara
134
pengurus dalam susunan struktur organisasi yang dibawahinya dan keputusan
berasal dari komando.
Pengimplementasian suatu kebijakan sangat memerlukan dukungan dan
sinergi dari seluruh fungsional struktur organisasi. Berbagai kebijakan yang
telah disepakati dan ditetapkan kepala desa dalam implementasi kebijakan
dana desa dalam pembanguna infrastruktur desa tidak akan dapat berjalan
sesuai yang direncanakan apabila tidak ada koordinasi dari seluruh struktur
organisasi. Kebijakan yang baik dan terkonsep belum tentu berhasil sesuai
tujuan sekalipun sumber daya yang dimiliki memadai. Perlunya koordinasi,
dukungan dan kerja sama antara susunan struktur organisasi untuk bersinergi
dalam mengimplementasikan kebijak dan rencana desa.
Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan
implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa,
terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukung adalah:
a. Telah terbentuknya struktur organisasi, susunan fungsional yang disusun
berdasarkan peraturan dan ketetapan yang berlaku serta disahkan melalui
SK Kepala Desa (strength/kekuatan).
b. Koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana implementasi kebijakan di
mana Kepala Desa selaku penaggungjawab kegiatan, Sekretaris Desa
selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan kepala desa membawahi
langsung Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan, Pelaksana Teknis
Urusan Pembangunan, Pelaksana Teknis Urusan Kemasyarakatan dan
Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun (opportunity/peluang).
Universitas Sumatera Utara
135
Sedangkan faktor penghambat adalah sumber daya yang belum memadai,
tidak sesuai dengan kebutuhan kualifikasi misalnya dibidang perencanaan
pembangunan wilayah dan tata ruang desa (weakness/kelemahan). Serta
Pemerintah Desa Purba Manalu, kurang memahami tugas dan fungsi
masing-masing yang harus dilaksanakannya (threat/ancaman).
Universitas Sumatera Utara
137
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan
Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan
Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berjalan dari tahun 2015
dan telah terlaksana dengan cukup baik sampai kepada pencapaian hasil kebijakan
ini. Hal ini dapat dilihat dari berdasarkan analisis 4 (empat) indikator
implementasi kebijakan publik Edward III diantaranya:
1. Pada proses komunikasi di dalam penelitian ini proses penyampaian
informasi sudah dilaksanakan dari pihak kabupaten ke pihak Pemerintah
Desa Purba Manalu sudah cukup jelas. Namun belum sampai kepada
kepada seluruh masyarakat desa sebab hanya beberapa saja yang
menghadiri Musrebangdes, padahal di dalam forum Musrenbangdes ini
adalah waktunya Pemerintah Desa Purba Manalu menyampaikan
informasi terkait implementasi kebijakan dana desa ini. Untuk kejelasan
informasi dan konsistensi sudah baik karena tidak terdapat
informasi/perintah yang bertentangan.
2. Sumber daya pada Pemerintah Desa Purba Manalu masih menjadi
permasalahan namun tidak membuat pengimplementasian kebijakan ini
menjadi terhenti tapi tetap berjalan sampai kepada pencapaian hasilnya.
Kekurangan sumber daya manusia pelaksana kebijakan baik dari segi
Universitas Sumatera Utara
138
jumlah dan kemampuan aparat desa dalam memahami pedoman teknis dan
peraturan pengelolaan dana desa ini serta kurangnya keahlian perangkat
desa mengenai komputer/laptop sedangkan dalam pembuat
pertanggungjawaban haruslah menggunakan komputer/laptop sebagai
media. Selain itu Pemerintah Desa Purba Manalu kekurangan sarana yang
menjadi pendukung pengimplementasian kebijakan ini seperti laptop dan
printer serta terjadi permasalahan dalam pembebasan lahan.
3. Disposisi/sikap para pelaksana sudah baik dan merespon positif kebijakan
dana desa ini dan sudah merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam
mengimplementasikan kebijakan ini.
4. Struktur birokrasi yang memiliki aspek pembagian tugas/kewenangan
sudah ditetapkan menjadi pedoman bagi aparat desa, struktur birokasi juga
sudah ditetapkan, dan koordinasi antar unit organisasi sudah berjalan baik.
Namun dalam pelaksanaan kebijakan ini perangkat desa kurang
memahami terhadap tupoksinya masing-masing.
Penyusunan rancangan pembangunan pembangunan infrastruktur di Desa
Purba Manalu sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang
berlaku, dimana penyusunanannya selalu melibatkan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dan tetap mengundang masyarakat untuk merumuskan dan
menetapkan program-program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan
desa. Untuk pengalokasian dana desa di Desa Purba Manalu sudah sesuai dengan
Permendes PDTT dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan yang
mengamanatkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan
infrastruktur sesuai dengan kondisi desa.
Universitas Sumatera Utara
139
Penyaluran dana desa di Desa Purba Manalu masih sering mengalami
keterlambatan. Yang menyebakan keterlambatan penyaluran dana desa ini
disebabkan oleh keterlambatan Pemerintah Desa Purba Manalu dalam penyusunan
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) yang menjadi beberapa syarat agar supaya dana desa tersalurkan sampai ke
rekening desa. Disamping itu keterlambatan penyaluran dana desa juga
disebabkan oleh prosedur-prosedur yang memakan banyak waktu dalam
menetapkan RKPDes dan APBDes.
Pencapaian kebijakan dana desa di Desa Purba Manalu dinilai baik karena
sudah memenuhi kebutuhan prioritas dari masyarakat Desa Purba Manalu dan
juga sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mengenai peningkatan
pembangunan infrastruktur Desa Purba Manalu diharapkan ada peningkatan dari
sektor lain selain sektor pembangunan prasarana jalan, irigasi dan lainnya. Mulai
merealisasikan pengaspalan jalan Gereja Siloam menuju Siporngis, pengaspalan
jalan menuju Lumban Situmorang, pembangunan gedung PAUD, dan
pembangunan Balai Desa.
Gotong royong masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa tidak
ditemukan dalam pembangunan infrastruktur di desa Purba Manalu. Meskipun
demikian pemerintah desa memberdayakan masyarakat desa dalam melaksanakan
pembangunan infrastruktur desa, yang artinya dana desa harus dianggarkan untuk
membayar biaya untuk menggaji masyarakat yang diberdayakan. Padahal
semboyan pembangunan desa adalah gotong royong, dan hal ini masih kurang
diterapkan di Desa Purba Manalu.
Universitas Sumatera Utara
140
Secara umum berdasarkan teoritis faktor pendukung dan faktor
penghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pembangunan infrastruktur
di Desa Purba Manalu dipengaruhi oleh oleh 4 (empat) variabel, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan keorganisasian birokrasi.
Secara khusus faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan
dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu dipengaruhi
oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1) Faktor yang mendukung komunikasi: (1) Adanya transmisi dalam bentuk
sosialisasi yang rutin dilaksanakan oleh pemerintahan desa, baik pada saat
Musrenbangdes maupun pada saat penyusunan rencana pembangunan desa
(opurtunity/peluang). (2) Kejelasan informasi (clearity) dari pembuat
kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan baik (strength/kekuatan). (3)
konsistensi (consistency) dalam penyampaian informasi ataupun perintah,
tidak terdapat informasi atau perintah yang bertentangan (strength/kekuatan).
Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah faktor penerima pesan dalam
hal ini masyarakat. Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi pembangunan
desa baik Musrenbangdes dan penyusunan rencana pembangunan desa
cenderung hanya sedikit, padahal pada kesempatan inilah pemerintahan desa
berkesempatan melakukan sosialisasi pengunaan dana desa untuk
pembangunan infrastruktur (weaknes/Kelemahan). Terkait hal ini, kurangnya
informasi yang diterima masyarakat mengakibatkan partisipasi masyarakat
baik dalam penyusunan rancangan pembangunan dan pengawasan dana desa
ini menjadi minim (threat/ancaman).
Universitas Sumatera Utara
141
2) Faktor sumber daya didukung oleh: (1) Kemampuan para pelaksana
pembangunan (Stakeholder) dalam memberdayakan masyarakat setempat
dalam pelaksanaan implementasi pembangunan infrastruktur desa
(streght/kekuatan). (2) Sumber dana pembangunan infrastruktur yang
bersumber dari dana desa. (opportunity/peluang). (3) Ketersediaan
kelengkapan sarana kendaraan dinas operasional dalam mendukung kebijakan
dana desa (opportunity/peluang).
Penghambat faktor sumber daya adalah: (1) Rendahnya kemampuan para
pelaksana/perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan yang berlaku, kurangnya kemampuan/keahlian
perangkat desa dalam menggunakan komputer/laptop dan kurangnya tenaga
(weaknes/kelemahan). (2) Pembangunan infrastruktur desa 100%
mengandalkan dana desa, pencairan dana desa yang cenderung masih sering
terlambat dan belum lagi pencairan dana desa dilakukan 3 (tiga) tahap
pencairan (threat/ancaman). (3) Keterlambatan pembangunan infrastruktur
dikarenakan desa tidak memiliki sumber dana sendiri yaitu pendapatan asli
desa (weaknes/kelemahan). (4) Kurangnya sarana pendukung dalam membuat
dokumen atau laporan pengelolaan dana desa seperti laptop dan komputer,
serta permasalahan pembebasan lahan menjadi salah satu faktor yang
mempersulit percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu
(threat/ancaman).
3) Faktor yang mendukung disposisi atau sikap adalah: (1) Persepsi para
pelaksana kebijakan yang selalu mendukung kebijakan dana desa dalam
membangun infastruktur desa (opportunity/peluang). (2) Respon positif para
Universitas Sumatera Utara
142
pelaksana kegiatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa
(opportunity/peluang). (3) Adanya tindakan atau pengambilan langkah-langah
kongkrit penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, yang
berpedoman dengan peraturan desa, bupati dan undang-undang dan
menjalankan rencana pembangunan desa yang disusun dalam RPJMDesa dan
RKPDesa (strength/kekuatan).
Penghambat faktor disposisi atau sikap adalah respon terkait keterlambatan
pencairan dana desa, penyusunan rencana pembangunan desa yang cenderung
bertele-tele yang memakan waktu lama, sehingga kadang menimbulkan respon
negatif dari para pelaksana implementasi kebijakan dana desa yang
mengakibatkan keterlambatan pembangunan infrastruktur desa
(weakness/kelemahan).
4) Faktor pendukung keorganisasian birokrasi adalah: (1) Telah terbentuknya
struktur organisasi, susunan fungsional yang disusun berdasarkan peraturan
dan ketetapan yang berlaku serta disahkan melalui SK Kepala Desa
(strength/kekuatan). (2) Koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana
implementasi kebijakan dimana Kepala Desa selaku penagungjawab kegiatan,
Sekretaris Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa
membawahi langsung Pelaksana Teknis Urusan Pemerintahan, Pelaksana
Teknis Urusan Pembangunan, Pelaksana Teknis Urusan Kemasyarakatan dan
Unsur Kewilayahan/ Kepala Dusun (opportunity/peluang).
Penghambat faktor keorganisasian birokrasi adalah : (1) Sumber daya yang
belum memadai, tidak sesuai dengan kebutuhan kualifikasi misalnya seperti
tenaga profesional dibidang perencanaan pembangunan wilayah dan tata ruang
Universitas Sumatera Utara
143
desa, sehingga desa memiliki kualitas pembangunan yang berkualitas dan
tertata (weakness/kelemahan). (2) Serta pelaksana kebijakan dalam hal ini
perangkat desa kurang memahami tupoksi masing-masing (threat/ancaman).
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka
beberapa saran peneliti terkait Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam
Pembangunan Infrastruktur di Desa Purba Manalu Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Camat
Doloksanggul dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan
Perempuan dan Anak (DPMDP2A) Kabupaten Humbang Hasundutan setiap
tahunnya menyelenggarakan Pembimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan
dana desa bagi semua aparat pemerintah desa yang ada di Kabupaten
Humbang Hasundutan untuk menambah kemampuan para pelaksana kebijakan
dana desa dalam mengelola dana desa dengan berpedoman kepada ketentuan
peraturan yang berlaku.
2. Mensosialisasikan kebijakan dana desa, perencanaan pembangunan desa dan
tujuan dana desa kepada masyarakat lewat media seperti poster ataupun
spanduk agar tidak terjadi lagi salah persepsi di tengah masyarakat dan lebih
meningkatkan peran masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan ini baik
di perumusan rancangan pembangunan dan pengawasan.
3. Diharapkan sebagian dana desa mulai dirumuskan untuk pembangunan Badan
Usaha Milik Desa, dengan memberdayakan masyarakat desa, tenaga terdidik
dan terampil. Sehingga Desa Purba Manalu memiliki pendapatan asli desa
Universitas Sumatera Utara
144
yang dapat membantu keuangan desa dalam pembiyaan pembangunan
infrastruktur desa di masa-masa yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
145
DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi,
Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Badjuri, A. K. dan Yunowo T. 2002. Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi.
Semarang: Universitas Diponogoro.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Rincian Alokasi Dana Desa
TA. 2016,2017,2018. http://www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada
tanggal 25 Februari 2019. Pukul 19.52 WIB.
Efendi, Sofian dan Tukiran .2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
Fadhilah, Putra. 2015. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik dan Ruang
Partisipasi dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Hessel dan Tangkilisan, N.S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi
Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan
Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
Islamy, Irfan. 2013. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara.
Indiahono,Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy
Analysis. Yogyakarta: Grava Media.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Desa Ponggok, Bukti
Keberhasilan Dana Desa. https://kemenkeu.go.id. Diakses pada tanggal
17 Juni 2019. Pukul 12.30 WIB.
Kompas. 2019. Dana Desa untuk Infrastruktur Buat Pendapatan Petani
Meningkat. https://money.kompas.com. Diakses pada tanggal 17 Juni
2019. Pukul 12.50 WIB.
Kuncoro. 2010. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Listiyani Rini, dkk. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang. Jurnal Adinegara Volume 5 Nomor 7.
Listiyawati. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sioyong
Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. Jurnal Katalogis, ISSN:
2302-2019 Volume 5 Nomor 4.
Universitas Sumatera Utara
146
Moleong, Lexy, J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).
Bandung: Remaja Rodakarya.
Mulyana. 2003. Design Penelitian Sosial. Jakarta: Gramedia
Nugroho,Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang :
Model-Model Perumusan,Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT.Alex
Media Komputindo.
Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersymber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2018.
Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
Riskasari. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki
Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jurnal Office, ISSN
: 2460-0067 Volume 2 Nomor 2.
Robbin, S.P. 2001. Perilaku Organisasi. Terjemahan : Hadyana Pudjaatmaja.
Jakarta: PT. PrenhalIndo.
Rohmah Kulia Tatik, dkk. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Publika Jurnal Ilmu
Administrasi Negara, ISSN : 2354-600x Volume 4 Nomor 7.
Ramly, Ar Royyan, dkk. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam
Pengelolaan Dan Peningkatan Potensi Desa (Studi Kasus Kec. Kuala
Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Seminar Nasional II USM 2017. Vol. 1.
Safrina, Dian. 2009. Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi
Kebijakan. Yogyakarta: UGM-Press
Santoso, Purwo, dkk. 2014. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.
Yogyakarta: Fisipol UGM
Santoso, Amir. 2014. Analisa Kebijakan Publik : Suatu Pengantar. Jakarta:
Gramedia.
Universitas Sumatera Utara
147
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
Sofiyanto Moh,dkk. 2016. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan
Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten
Sampang. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen.
Solichin, Abdul Wahab. 2002. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara.
Jakarta: Rineka Cipta.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tangkumahat Feiby Vencentia, dkk. 2017. Dampak Program Dana Desa
Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan
Pineleng Kabupaten Minahasa. Ejournal Agri-SosioEkonomi Unsrat,
ISSN 1907-4298 Volume 13 Nomor 2A : 335-342.
Tempati Riko. 2017. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam
Pembangunan di Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia Kabupaten
Tana Tidung. Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN :1435-1446 Volume 5
Nomor 4.
Todaro, Michael. 2001. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta:
Erlangga
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wibawa, Samudra. 1994. Kebijakan Publik, Proses dan Analisis. Jakarta:
Intermedia.
Wibawa, dkk. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.
Yogyakarta: UGM-Press
Widodo. 1974. Pengukuran Kerja. Yogyakarta: Balai Universitas Gajah Mada.
Widodo.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing.
Winarno, Budi. 2005. Mengembangkan Riset Strategic Implementasi Kebijakan
Publik Persepektif Good Governance. Malang: Patner Consulting.
Universitas Sumatera Utara
148
Lampiran 1
Daftar Informan Penelitian
No. Nama Status
1. Ganda Simatupang Kepala Desa
2. Pardomuan Manullang Camat Doloksanggul
3. Golden Seven Purba Sekretarus Desa
4. Berson Purba P.T.L Urusan Pemerintahan
5. Ades Purba P.T.L Urusan Pembangunan
6. Depri Simatupang P.T.L Urusan Kemasyarakatan
7. Rudi Rosari Simamora Kepala Dusun I
8. Parulian Purba Kepala Dusun II
9. Adventus Simatupang Kepala Dusun III
10. Sahala Purba Ketua BPD
11. Pardomuan Manullang Camat Doloksanggul
12. Robin Pangaribuan Supervisor pada Dinas PMDP2A
13. Maruap Manalu Wakil Ketua BPD
14. Dimpos Purba Ketua LPM
Universitas Sumatera Utara
149
Lampiran 2
Pedoman Wawancara
Pemerintah Desa Purba Manalu
1. Apakah dana desa di Desa Purba Manalu selalu menerima Dana Desa yang
berasal dari Pemerintah Pusat ?
2. Kapan Desa Purba Manalu mulai menerima dana tersebut ?
3. Bagaimana Bapak mengatur dan mengelola penggunaan dana tersebut ?
4. Apa yang menjadi acuan/pedoman Bapak dalam mengunakan dana
tersebut ?
5. Bagaimana prosedur Bapak dalam menetapkan RPJMDes dan RPKPDes
yang merupakan salah satu acuan bagi pembangunan desa ?
6. Dana Desa yang sudah diterima selama ini dikelola untuk apa ?
7. Mengapa dana tersebut dikelola untuk kegiatan tersebut ?
8. Apakah masyarakat dilibatkan di dalam pengelolaan dana desa khususnya
dalam pembangunan infrastruktur ?
9. Bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur ?
10. Apakah masyarakat mau secara sukarela membantu di dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu ?
11. Siapa saja yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan dana desa di
Desa Purba Manalu ?
12. Apa saja pembangunan infrastruktur desa purba manalu yang sudah
terbangun selama adanya kebijakan dana desa ini ?
13. Bagaimana komunikasi Bapak dengan masyarakat tentang pengelolaan
dana desa ini di Desa Purba Manalu ?
14. Apakah ada informasi/perintah yang bertentangan di dalam pengelolaan
dana desa selama ini ?
15. Bagaimana kondisi sumber daya baik itu Sumber daya manusia (SDM),
Sumber daya anggaran, dan sumber daya pendukung Desa Purba Manalu
untuk mengimplementasikan kebijakan dana desa ini dalam pembangunan
infrastruktur ?
Universitas Sumatera Utara
150
16. Bagaimana respon dan harapan bapak tentang keberadaan kebijakan dana
desa ini ?
17. Apa tindakan/langkah-langkah kongkrit yang sudah dilakukan di dalam
pengimplementasian kebijakan dana desa ini dalam pembangunan
infrastruktur Desa Purba Manalu ?
18. Bagaimana keadaan struktur birokrasi dan pembagian tugas terkait
pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur di Desa Purba Manalu ?
19. Apa saja yang menjadi permasalahan pengimplementasian kebijakan dana
desa ini dalam pembangunan infrastruktur di desa purba manalu selama
ini?
20. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ?
21. Apa saja yang menjadi permasalahan pengimplementasian kebijakan dana
desa ini dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu selama
ini?
22. Menurut Bapak, mengapa hal tersebut bisa terjadi ?
23. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Pemerintah Desa Purba Manalu
terkait pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur ?
BPD, LPM dan Camat Doloksanggul
1. Apa selama ini pengelolaan dana desa di Desa Purba Manalu selalu
melibatkan BPD ?
2. Bagaimana peran BPD didalam pengelolaan dana tersebut ?
3. Apakah masyarakat dilibatkan di dalam pengelolaan dana desa khususnya
dalam pembangunan infrastruktur ?
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan dana desa dalam
pembangunan infrastruktur ?
5. Apakah masyarakat mau secara sukarela membantu di dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu ?
6. Siapa saja yang bertanggungjawab di dalam pengelolaan dana desa di
Desa Purba Manalu ?
Universitas Sumatera Utara
151
7. Apa saja pembangunan infrastruktur yang sudah terealisasi selama adanya
kebijakan dana desa ini ?
8. Bagaimana respon dan harapan bapak tentang keberadaan kebijakan dana
desa ini ?
9. Apa saja yang menjadi permasalahan pengimplementasian kebijakan dana
desa ini dalam pembangunan infrastruktur di Desa Purba Manalu ?
10. Menurut Bapak, mengapa hal tersebut bisa terjadi ?
11. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Pemerintah Desa Purba Manalu
terkait pengimplementasian kebijakan dana desa dalam pembangunan
infrastruktur ?
Universitas Sumatera Utara
152
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
Wawan Cara Dengan Sekretaris Desa
Wawancara Dengan Kepala Desa Purba Manalu Periode 2013-2019
Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa
Universitas Sumatera Utara
153
Capaian Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan APBDes Tahun 2015-
2019 Desa Purba Manalu
Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2015
Pembukaan Jalan Usaha Tani Sosor Pargumis Tembok Penahan Tanah Sosor Pargumis
Rabat Beton di Lumban Raja Rabat Beton di Lumban Nauli
Rabat Beton Sosor Sampe Tua
Universitas Sumatera Utara
154
Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2016
Pembukaan Jalan Usaha Tani di Ramba Bulu Pembangunan saluran irigasi sipege-pege
Pembangunan Saluran Air Aek Mardugu Pembangunan Box Culvert di Aek Margugu
Universitas Sumatera Utara
155
Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2017
Pembukaan Jalan Pertanian Hauma Gaol Pembukaan Jalan Usaha Tani Bidang Mauli
menuju Aek Mata menuju Rura Parisoran
Pembangunan Jalan Usaha Tani Dolok Pembukaan Jalan Usaha Tani Lumban
Haronda Situmorang menuju siporngis
Universitas Sumatera Utara
156
Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2018
Lanjutan Pembangunan Irigasi Sipege-pege Pembangunan Irigasi Rihit-rihit
Perkerasan Jalan Tobing Pembangunan Rabat Beton Lumban Manalu
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Rehab Kantor Desa
Lumban Raja
Perkerasan Jalan Usaha Tani Sosor Pargumis Pembukaan Jalan Usaha Tani Sosor Gabe Tua
Universitas Sumatera Utara
157
Pembangunan MCK Pancur
Hasil pembangunan infrastruktur di tahun 2019
Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pembangunan MCK di Lumban Raja
Lumban Situpang
Pembukaan Jalan Aek Toras – Landit Pembukaan Jalan Perkampungan Lumban
Suksuk
Universitas Sumatera Utara