IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
description
Transcript of IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) SESUAI SJSN DAN KESIAPAN PELAKSANAANNYA
Kementerian Kesehatan RI
MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh Individu atau keluarga Bergotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama dijinjing berat sama dipikul “ Ada kepastian biaya Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit, muda & tua, antara penduduk & antar daerah
2
DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
www.jpkm-online.net
PROVIDER PESERTA/PASIEN
BPJS KES
Pelayanan KesehatanKOMPREHENSIF
ProspektifPembayaran
iuran
Paket Benefit
PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL,
MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN
JAM. KESEHATAN TERKENDALI
KONTRAK /MOUTELAAH UTILISASI
KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
2
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (1)
1. Jaminan kesehatan diselenggaran secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas (Pasal 19 UU SJSN)
2. Jaminan Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk
Bagaimana caranya? Bagaimana Kesiapan Daerah Faskes, SDM ?3. Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan
sekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada
Reformasi Sistem
4. JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yg layak (UU SJSN pasal 22 )
Bagaimana Pelaksanaannnya? Komprehensif seperti apa?
Kebutuhan dasar seperti apa? 5. JKN harus dapat memberikan keadilan dalam
pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antara daerah
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (2)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (3)
6. Jaminan Kesehatan harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dlm memenuhi kebutuhan pelayanan, seperti :
a. Distribusi Faskes dan SDM yang belum sama dan belum merata
b. Kecukupan biaya kesehatan antar daerah yg sangat timpang
c. kecukupan untuk biaya operasional dan kecukupan dalam membayar biaya Yankes
7. JKN membangun solidaritas antar Penduduk dalam konteks NKRI
7
DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(4) NASIONAL(4)
• Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan UKP, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
• Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin
• JKN memberlakukan sistem rujukan (terstruktur dan berjenjang) meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier
• Faskes yang digunakan milik Pemerintah maupun swasta yg bekerjasama dgn BPJS
BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus membayar Iuran melalui outlet-outlet yang disediakan seperti bank yg bekerja sama, dll
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
9
PESERTA DAN IURAN
Iuran
Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran
Peserta
Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2019, dilakukan:1.Pengalihan & integrasi kepesertaan2.Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap 3.Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat 4.Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
Peta Jalan Menuju Kepesertaan Semesta (UHC)
20% 50% 75% 100%
20% 50% 75% 100%
10% 30% 50% 70% 100% 100%
`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USAHA BESAR 20% 50% 75% 100% USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100% USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100% USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPerluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan Sisdur
Kepesertaan dan
Pengumpulan Iuran
Penyusunan Sisdur
Kepesertaan dan
Pengumpulan Iuran
Pemetaan Perusahaan
dan sosialisasi
Pemetaan Perusahaan
dan sosialisasi
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS KesehatanIntegrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan
Pengalihan Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Penduduk yang dijamin di berbagai skema 148,2 jt jiwaPenduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt jiwa
121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan
121,6 juta peserta dikelola BPJS Keesehatan
50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan
Lain
50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan
Lain
257,5 juta peserta (semua penduduk)
dikelola BPJS Keesehatan
257,5 juta peserta (semua penduduk)
dikelola BPJS Keesehatan
Tingkat Kepuasan Peserta 85%
Tingkat Kepuasan Peserta 85%
KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan
KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan
BSK
73,8 juta belum jadi peserta
73,8 juta belum jadi peserta
90,4juta belum jadi peserta90,4juta belum jadi peserta
Perpres Dukungan Operasional
Kesehatan bagi TNI Polri
Perpres Dukungan Operasional
Kesehatan bagi TNI Polri
86,4 juta PBI2,6 PBI dr non KTP
Sebagian kecil jamkesda
86,4 juta PBI2,6 PBI dr non KTP
Sebagian kecil jamkesda
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan.
PAKET MANFAAT JKNPAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset),
Pelayanan yg tidak dijamin; a) Tidak sesuai prosedur b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJSc) Pelayanan bertujuan kosmetik, d) General check up, pengobatan alternatif,e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi, f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
Prosedur Pelayanan Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.
Prosedur Pelayanan Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3 tidak berlaku bagi Peserta yang:
a. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau
b. dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka Faskes tk pertama harus merujuk ke Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yg berlaku
11/04/23 www.jpkm-online.net Structured
Self Care
Primary Care
Secondary
Tertiary
Tertiary Care
Seco
ndar
y Ca
re
Primary Care
Self Care
Unstructured
Yankes
Terstruktur
Strukturisasi pelayanan dg. sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan
Sistem Rujukan
1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN REGULASI
17
18
NO PERATURAN JUMLAH TAHAP
1 PERATURAN PEMERINTAH
7 berkas selesai harmonisasi
2 PERATURAN PRESIDEN 3 berkas selesai harmonisasi
3 PERATURAN MENTERI 4 berkas Selesai
Total 14 berkas Seluruhnya selesai
PROGRESS REGULASI
Jumlah Regulasi dalam rangka kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan
sebanyak 14 berkas, dan seluruhnya telah selesai disiapkan
2. KESIAPAN FASILITAS KESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
JKN
FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (1/2)
20
Perjanjian Kerja Sama (PKS)
FASILITAS KESEHATAN PADA JKN (2/2)
21
JENIS FASKES PRIMER
BEKERJASAMA DGN ASKES
JUMLAH FASKES PRIMER YG ADA &
BLM BEKERJASAMA
DGN ASKES
FASKES PRIMER YG POTENSIAL
BEKERJASAMA DI THN 2014
PUSKESMAS 9.599 0 9.599
KLINIK/DR/ DRG/SWAST
A3.132 26.998 30.130
TOTAL 12.731 26.998 39.729
JUMLAH FASKES PRIMER YANG BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES
22
0000000001111111111
33334444556
88
10
36
33
57
116
510
35
71
72
12
118
63
520
73
822
87
44
107
22
105
104
5
9
163
157
42
21
11
107
1
2
2
41
1
113
35
52
32
1
2
11
151
61
102
1
1
21
0 5 10 15 20 25 30 35 40
LAMPUNGJAWA BARAT
BANTENNTBNTT
KALIMANTAN BARATSULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARAMALUKU
JAMBISUMATERA SELATAN
DKI JAKARTAJAWA TENGAH
DI YOGYAKARTAJAWA TIMUR
SULAWESI TENGAHGORONTALO
SULAWESI BARATPAPUA BARAT
ACEHBENGKULU
BALIPAPUA
SUMATERA UTARARIAU
BABELKALIMANTAN TIMUR
KEPULAUAN RIAUMALUKU UTARA
KALIMANTAN TENGAHSUMATERA BARAT
KALIMANTAN SELATANSULAWESI UTARA
<= 2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 NA
Satu dokter melayani 2,500 peserta JKN Tahun 2013
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri
Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis di RS Pemerintah Kelas C & D
Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar
JENIS TENAGA
KETER SEDIAAN
KEKU RANGAN
PESERTA PPDSBK
SUDAH LULUS S.D
2013
PREDIKSI LULUS
PADA 2014
PREDIKSI LULUS
SETELAH 2014
Sp.A 739 149 50 296 197SpOG 567 319 67 218 187Sp.B 612 247 44 224 207
Sp.PD 641 219 63 283 227Sp.An 319 229 60 189 141
JUMLAH 2.878 1.061 284 1210 959
24 Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013
MENTERI KESEHATAN
1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer• Promotif & Preventif
2. Panduan Praktek Klinik• Panduan Praktek Klinik
3. Modul PLJJ: • e-learning & e-training
Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan
25
Kesiapan Sistem & Penguatan Rujukan
1. Penguatan Sistem Rujukan• 12 Propinsi sudah mempunyai Pergub/ Perda
2. Pemenuhan Sarana & Alkes utk 50 RS Rujukan Regional.• Anggaran Rp. 1 T New Inisiative 2014
3. Panduan Praktek Klinik Faskes Rujukan4. Ina CBGs5. HTA
26
KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES PRIMER DAN RUJUKAN
27
28
1. Penyusunan Bahan sosialisasi:•Telah disusun bahan sosialisasi diantaranya adalah kumpulan perundangan, buku Frequent Question and Aswer, Buku pedoman sosialisasi, Leaflet dan Iklan Layanan Masyarakat.•Sedang dalam proses produksi poster dan spanduk tentang JKN yang akan dipasang di fasilitas kesehatan
SOSIALISASI DAN ADVOKASI
2. Pelaksanaan Sosialisasi• Advertorial tentang JKN di Media cetak
dan elektronik (on-line)• Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
dan running text di TV nasional dan Radio
• Talkshow di beberapa TV Nasional dan Radio
• Sosial media melalui Tweeter @puskomdepkes dan Utube
• Pengembangan microcite JKN di website kemkes.go.id
• Pertemuan/worshop/seminar dengan sasaran masyarakat umum, stakeholder dan kementerian dan Lembaga
29
3. IURAN, TARIF DAN SUSTAINABILITAS
30
IURAN JKN (PERUBAHAN PERPRES 12/2013)
PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KETPBI NILAI NOMINAL
(per jiwa)Rp. 19.225,- Ranap kelas 3
Pasal 16A, 23
PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN
5% (per keluarga )
2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23
PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL
4,5 % (per keluarga) dan
5% (per keluarga)
s/d 30 Juni 2015:0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
mulai 1 Juli 2015:1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2Pasal 16C, 23
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA
NILAI NOMINAL (per jiwa)
1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,-
3. Rp 59,500,-
1. Ranap kelas 32. Ranap kelas 23. Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23 31
BESARAN IURAN PBI 2014
SASARAN PBI SUMBER PEMBIAYAAN
BESARAN IURAN PBI
(Rp)
KEBUTUHAN ANGGARAN
(Rp)
Masyarakat miskin & tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa
APBN 19.225/ jiwa/ bulan
19,93 T/ tahun
32
SUMBER DANA JKNSUMBER DANA JKN
33
KEMENKES
PEM
ERIN
TAH
BPJS KES
PBIPNS
TNI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL
POLRI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL
PENSIUNAN
VETERAN
JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI
KERJA
PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI)
TARIF KAPITASI
NO JENIS FASILITAS KESEHATAN TK
PERTAMA
KAPITASIRp
1 Puskesmas 3000 – 6000
2RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek 8.000 – 10.000
3 Dokter Gigi Praktek 2.000
TARIF RAWAT INAP FASKES TK I
NO JENIS FASILITAS KESEHATAN
TARIF
1 Puskesmas 100.000
2 RS Pratama 100.000
TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF
1 Pemeriksaan ANC 25.000
2 Persalinan Normal 600.000
3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr
750.000
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.0005 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta
manual)175.000
6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal
125.000
7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik 100.00015.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000
KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
1. RS kelas A2. RS kelas B3. RS kelas C4. RS kelas D5. RSU Rujukan Nasional6. RSK Rujukan Nasional
Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF
INA-CBG’S JKN
Perawatan kelas 1, 2 dan 3Kenaikan kelas 3 ke 2: 20% Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %
KELAS KENAIKANKELAS A 29,66%
KELAS B 37,62%
KELAS C 53.92%
KELAS D 53.19%
TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S
REGIONALISASI
• Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota
perbedaan kemahalan harga obat dan alat
medik habis pakai• Terdapat 5 skala/index• Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes
dengan asosiasi faskes• Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan
BPJS Kesehatan
4. INTEGRASI JAMKESDA DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
40
1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN
2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan
3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN Rp 19.225,- / jiwa/bulan
4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-:• menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu
yang dibiayai Pemda• Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk
mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran
JAMKESDA DALAM ERA JKN
KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN
1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”.
2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014“Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”
42
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1)
1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagi Fakir miskin dan Tidak mampu
2. Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab masyarakat melalui kontribusi iuran masyarakat.
3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45 pasal 34 ayat2)
43
PERAN PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN
4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil pendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari.
5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab Pusat dan daerah
6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan termasuk penetapan Pedoman, standar-standar, dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah.
44
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN KESEHATAN
• Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi disamping pendidikan
• Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan
• Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
KESIMPULAN
1. Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan JKN telah siap untuk mendukung pelaksanaan JKN 2014
2. Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng pertumbuhan peserta JKN
3. Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh elemen masyarakat
4. Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan kecukupan biaya kesehatan
5. JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas 46
TERIMA KASIH47