IMPLEMENTASI SAKIPbpkad.lamongankab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/SAKIP...IMPLEMENTASI SAKIP...
Transcript of IMPLEMENTASI SAKIPbpkad.lamongankab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/SAKIP...IMPLEMENTASI SAKIP...
IMPLEMENTASI SAKIP
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGANBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Basuki Rahmat No. 2 Lamongan 62251
Telepon (0322) 321010 Faxmile (0322) 312092
Website :bpkad.lamongankab.go.id
Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD
Merumuskan Kebijakan Teknis dan
Strategis, Melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan Pelayanan
Umum, Pembinaan dan
Pelaksanaan Tugas di Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
Tugas Pokok Fungsi
Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis di Bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan
Fungsinya
TUJUANMENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN
TRANSPARAN
DASAR HUKUM :
1. Perda Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2016 - 2021
PROGRAM
Pengelolaan Perencanaan
Keuangan Daerah
MISI 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia
Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
MISI 2.
Mengembangkan Perekonomian yang
Berdaya Saing dengan Mengoptimalkan
Potensi Daerah
MISI 3.
Memantapkan Sarana dan Prasarana
Dasar dengan Menjaga Kelestarian
Lingkungan
MISI 5.
Memantapkan Kehidupan Masyarakat
yang Tenteram dan Damai dengan
Menjunjung Tinggi Budaya Lokal
VISI :
TerwujudnyaLamongan lebih
sejahtera dan berdaya saing
TUJUAN :
Meningkatkan
tata kelola
pemerintahan
yang
profesional dan
akuntabel
untuk
peningkatan
pelayanan
publik
SASARAN
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah dan
kemandirian
fiskal daerah
Pengelolaan
Penatausahaan dan
Administrasi Keuangan
Daerah
Tertib Administrasi dan
Optimalisasi Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pengelolaan Pelaporan
Keuangan Daerah
BPKAD
MISI 4.
Mewujudkan Reformasi
Birokrasi bagi Pemenuhan
Pelayanan Publik
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
SKEMA PETA PROSES BISNIS BPKAD
PROSES BISNIS INTI
Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan Barang Milik Daerah
PROSES BISNIS MANAJEMEN
Pengelolaan Kinerja
Kepatuhan Internal
Pengelolaan Resiko
PROSES TUJUAN
STAKEHOLDERSBUPATI, DPRD
BPK, KEMENTERIAN
PEMPROV, SKPD,
MASYARAKAT
HASIL/OUTPUTAPBD,DPA, SP2D
ANGGARAN KAS, SPD
LAPORAN KEUANGAN DAERAH,
LAPORAN BARANG MILIK
DAERAH, RKBU
MANFAAT/OUTCOME
WTPPROSES BISNIS PENDUKUNG
Peraturan Perundang Undangan
SDM, Tekhnologi Informasi, Organisasi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PROSES BISNIS INTI
1. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan
Keuangan
Proses Penyusunan APBD
Proses Penatausahaan Belanja
Proses Pelaporan
01 03
02 04
APBD Pengelola-an BMD
PER-BENDAHARA-AN
PE-LAPORAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
Pengelolaa
n Barang
Daerah
Kegiatan dan
Tindakan
Terhadap BMD
• Perencanaan Kebutuhan
• Pengadaan
• Penerimaan, Penyimpanan
dan Penyaluran
• Penggunaan
• Penatausahaan
• Pemanfaatan
• Pengamanan dan
Pemeliharaan
• Penilaian
• Penghapusan
• Pemindahtanganan
• Pembinaan, pengawasan dan
Pengendalian
• Pembiayaan
• Tuntutan Ganti Rugi
Pemanfaatan dan
Status
Penggunaannya
PROSES BISNIS INTI
2. Pengelolaan Barang Milik daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PerencanaanKinerja
PengukuranKinerja
PelaporanKinerja
EvaluasiKinerja
Pengelolaan
Kinerja
PROSES BISNIS MANAJEMEN
Kepatuhan Internal :
Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP
Pengelolaan Resiko:
Memaksimal kan pencapaian tujuan dengan
jalan merencanakan solusi sesuai dengan
permasalahan yang mungkin muncul
Pengelola Kinerja :
Menyelaraskan SOP sesuai denganvisi dan misi.
Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu
berpedoman pada indikator indikator yang sudah
di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga
menyentuh aspek kepatuhan Internal dan
Pengelolaan Resiko
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
Peraturan
Perundang
Undangan
Proses pendukung dalam
pelaksanaan operasional di
BPKAD
PROSES BISNIS PENDUKUNG
Ketersediaan
SDM
Teknologi
Informasi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
STRUKTUR ORGANISASIKEPALA BADAN
UPTB
SEKRETARIS
KEL JABATAN FUNGSIONALSUB BAGIAN
UMUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM&
EVALUASI
BIDANG
PERBENDAHARAAN
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG
AKUNTANSI
SUB BIDANG
PELAYANAN
PERBENDAHARAAN
SUB BIDANG
PENGELOLAAN KAS
SUB BIDANG
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN
SUB BIDANG
ANGGARAN
BELANJA
SUB BIDANG
MONEV ANGGARAN
SUB BIDANG
ADMINISTRASI
PERBENDAHARAAN
SUB BIDANG
PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN
SUB BIDANG
VERIFIKASI
SUB BIDANG
PEMBIAYAAN DAN
FASILITASI
BIDANG
ASET
SUB BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENATAUSAHAAN
SUB BIDANG
PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAH TANGANAN
SUB BIDANG
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
1010
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Pengelolaan Keuangan
PROSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN
PERENCANAAN
PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT
PROSENTASE PERTANGGUNGJAWABA
N APBD TEPAT WAKTU
PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN KEUANGAN
SESUAI TARGET
PROSES PENUYUSUNAN APBD
PROSES PENATAUSAHAAN BELANJA
PROSES PELAPORAN
01 03
02 04
APBD Pengelola-an BMD
PER-BENDAHARA-AN
PE-LAPORAN
Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
BIDANG ANGGARAN
SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
SUB BIDANG ANGGARAN
BELANJA
SUB BIDANG MONEV
ANGGARAN
Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah
SUB BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA
SUB BIDANG MONEV ANGGARAN
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD
Verifikasi RKA dan DPA APBD
Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD
Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten
Lamongan
Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan
APBD kabupaten Lamongan
Perubahan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
penjabaran ABPDPenyampaian Informasi
Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Perubahan Peraturan KDH tentang PenjabaranPenyusunan Pedoman
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Pengintegrasian antara e- planning dan
e- budgeting
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN
ANGGARAN BELANJA
MONEV ANGGARAN
Big Data by Name & Addres Hibah dan
Bantuan Sosial
Kasi melakukan Monitoring Sistem informasi e-
Budgetting
Simplifikasi sub system e- budgetting
Penyusunan Dashboard e-budgetting
Penyampaian SIKD ke Dep Keuangan RI
Kasi melakukan Pengumpulan Data Program dan keg PPAS
Fasilitasi dan koordinasiKasi
melakukan Penyusunan
Perubahan APBD
Rakor OPD ttg kebijakan APBD
Pengumpulan data Program dan perubahan
keg PPAS, membuat surat edaran
penyusunan RKA OPD, Rakor OPD ttgkebijakan
Perubahan APBD
Penyederhanaan integrasi SSH di RKAPenyusunan Fiskal
Perubahan RAPBD
Membuat Surat edaran Penyusunan RKA OPD
Penyusunan RAPBD, Penambahan RAPBD dg DPRD
Evaluasi APBD oleh Provinsi
Penyusunan Fiskal P-RAPBD
Penyusuna P-RAPBD, Pembahasan
P-RAPBD dengan DPRD
Evaluasi PAPBD oleh
Provinsi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
LOGIC MODEL PENCAPAIAN PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
12BPKAD LAMONGANBADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
LOGIC MODEL PENCAPAIAN PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENATAUSAHAAN ASET SECARA TERTIB, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
MITIGASI RESIKO (SPIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
RENSTRA BPKAD Tahun 2016-2021
Tujuan
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan Penatausahaan Aset
Secara Tertib, Akuntabel dan
Transparan
Indikator:
Prosentase Kemampuan Fiskal,
Opini pemeriksa eksternal
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara
Tertib, Akuntabel dan Transparan
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD
Program
Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah
Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah
Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan
12 Kegiatan
8 Kegiatan
5 Kegiatan
7 Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
MATRIK RENSTRA BPKAD Tahun 2016-2021TUJUAN : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
INDIKATOR TUJUAN :- Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan
- Opini pemeriksa eksternal
KONDISI AWAL 2016 :- 97,24%
- WDP
TARGET 2021 :- 100%- WTP
SASARAN INDIKATOR SASARANDEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL
TARGET KINERJA
KONDISI
AKHIR
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaa
n Aset Secara
Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
1. Prosentase
Kesesuaian
Kegiatan Dengan
Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di Penganggaran
Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100% 82% 93 % 95 % 96 % 97 % 98 % 99 % 99%
2. Prosentase Deviasi
Penyerapan
Keuangan Sesuai
Target
100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja
Daerah ) x 100%)12% 10% 10% 9.85% 9.85% 9.8% 9.8% 9,8%
3. Prosentase
Pertanggungjawaba
n APBD Tepat
Waktu
Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤
BatasWaktu Penetapan Pertanggungjawaban
APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Prosentase Data
Aset Yang AkuratData Aset Di Lapangan
Data Inventaris BarangX100% 70% 72% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Kinerja Utama
(SASARAN
INDIKATOR
SASARANFORMULA PERHITUNGAN
Definisi Operasional Sumber DataPenanggungjawab
Meningkatnya
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara
Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
1. Prosentase
Kesesuaian
Kegiatan Dengan
Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di Penganggaran
Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100%
Kesesuaian Kegiatan
Pada Saat
Penganggaran Dan yang
Ada Di Perencanaan
KUA-PPAS & DPPA OPDBidang Penganggaran
2. Prosentase
Deviasi
Penyerapan
Keuangan
Sesuai Target
100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja
Daerah ) x 100%)
Belanja Dibandingkan
Dengan Alokasi Belanja
Dalam APBD
Laporan Realisasi Keuangan Bidang
Perbendaharaan
3. Prosentase
Pertanggungjaw
aban APBD
Tepat WaktuWaktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤
BatasWaktu Penetapan Pertanggungjawaban
APBD
Ketepatan Penyampaian
Pelaksanaan APBD,
Ketidaktepatan Dalam
Penyusunan APBD Akan
Dikenai Sanksi
Surat Keputusan GubernurBidang Akutansi
4. Prosentase Data
Aset Yang
AkuratData Aset Di Lapangan
Data Inventaris BarangX100%
Perbandingan Antara
Aset Secara Real
Dengan Data Aset Yang
Ada Dalam KIB
Laporan BMDBidang Aset
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
CAPAIAN TERHADAP IKU s/d TRIBULAN III TAHUN 2019
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGETTW 1 TW 2 TW 3 TW 4
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Keuangan
dan Penatausahaan
Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
1. PROSENTASE
KESESUAIAN KEGIATAN
DENGAN PERENCANAAN
97% - - - - - - 97% -
2. PROSENTASE DEVIASI
PENYERAPAN
KEUANGAN SESUAI
TARGET
9,85% - - - - - - 9,85% -
3. PROSENTASE
PERTANGGUNG
JAWABAN APBD TEPAT
WAKTU
100% - - - - 100% 100% - -
4. PROSENTASE DATA
ASET YANG AKURAT85% - - - - - - 85% -
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
CASCADING PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN BPKAD
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah
Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan
Yang Disusun
Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi
Keuangan Daerah
Jumlah Laporan Keuangan BUD Yang Disusun
Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah
Yang Di susun
Penyampaian Informasi Keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen Informasi Keuangan
Daerah Tahun 2018
Dampingan Implementasi SPP, SPM dan
SP2D
Jumlah OPD Yang Melaksanakan Dampingan Input SPP,
SPM Dan SPD
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Jumlah Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang
Daerah Yang Tersedia
Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran
Tujuan Renstra BPKAD
Indikator Tujuan
Sasaran Renstra BPKAD
Indikator Sasaran Prosentase Kesesuaian Kegiatan
Dengan Perencanaan
Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai
TargetProsentase Data aset yang akurat
Anggaran
Penanggungjawab
Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah
Yang Di susun
Penyusunan Rancangan Perda Tentang
Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Yang Disusun
Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat
Waktu
Rp. 663.500.000,00
Bid. Akuntansi
Rp. 60.000.000,00
Bid. Anggaran
Rp. 350.000.000,00
Bid. Perbendaharaan
Rp. 850.000.000,00
Bid. Aset
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal
Program BPKAD
Indikator Program
Kegiatan BPKAD
Indikator Kegiatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
TUJUAN BUPATI
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN BUPATI
Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah
Indikator : Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal
TUJUAN BPKAD
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan TransparanIndikator : Prosentase Kemampuan Fiskal, Opini pemeriksa eksternal
Indikator : Prosentase Kesesuaian
Kegiatan Dengan Perencanaan
Terwujudnya Pengelolaan Perencanaan
Keuangan Daerah
Indikator :Jumlah Dokumen Perencanaan
Keuangan Yang Disusun
Indikator : Prosentase Deviasi
Penyerapan Keuangan Sesuai
Target
Terwujudnya Pengelolaan Penatausahaan
dan Administrasi Keuangan Daerah
Indikator : Jumlah Laporan Keuangan BUD
Yang Disusun
Indikator : Prosentase
Pertanggungjawaban APBD Tepat
Waktu
Terwujudnya Pengelolaan Pelaporan
Keuangan Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Daerah Yang Di susun
Indikator : Prosentase Data aset
yang akurat
Terwujudnya Tertib Administrasi dan
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Laporan
Barang Daerah Yang Di susun
SASARAN BPKAD
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
POHON KINERJA
Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peningkatan Manajemen Aset atau Barang Daerah
Pencatatan Barang Milik
Daerah
Rekap Mutasi Barang
Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah
Proses Pencapaian
Output
Sumber Daya Yang
digunakan
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara
Tertib, Akuntabel dan Transparan
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
Pengadaan Barang Milik
Daerah
Laporan Mutasi BarangKIB Laporan BMD Tahunan/ Semesteran
SDM, Dana, Bahan,
Alat, MetodeSDM, Dana, Bahan,
Alat, Metode
SDM, Dana, Bahan,
Alat, Metode
SDM, Dana, Bahan,
Alat, Metode
CROSS CUTTING
IKU OPD
INDIKATOR
INDIKATOR
%
Kemampuan
Fiskal, Opini
pemeriksa
eksternal
Jumlah
Dokumen
Laporan Barang
Daerah Yang Di
susun
Jumlah Sistem
Aplikasi
Pengelolaan
Barang Daerah
Yang Tersedia
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPAM
AT
RIK
RE
NS
TR
ASASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
KONDISI AWAL
2015
TARGET
2019
Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Aset Secara
Tertib, Akuntabel dan
Transparan
1. Prosentase Kesesuaian Kegiatan
Dengan Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di Penganggaran
Jumlah Kegiatan Di PerencanaanX 100% 82% 97%
2. Prosentase Deviasi Penyerapan
Keuangan Sesuai Target100% - ( (Realisasi Belanja Daerah / Total Belanja Daerah ) x 100%) 12% 9,85%
3. Prosentase Pertanggungjawaban
APBD Tepat Waktu
Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ BatasWaktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD 100% 100%
4. Prosentase Data Aset Yang Akurat Data Aset Di Lapangan
Data Inventaris BarangX100% 70% 85%
Terlaksananya Tugas Pokok
dan Fungsi BPKAD
IKM
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
N
OTUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
TAHUN 20191 Meningkatkan
Kinerja
Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara
Tertib, Akuntabel
dan Transparan
Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan Keuangan
dan Penatausahaan Aset
Secara Tertib, Akuntabel
dan Transparan
Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan 97%
Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target 9,85%
Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu 100%
Prosentase Data Aset Yang Akurat 85%
Terlaksananya Tugas
Pokok dan Fungsi BPKAD
IKM
78%
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan
dan Penatausahaan Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan Transparan
Prosentase Data Aset Yang Akurat
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang profesional dan
akuntabel untuk
peningkatan pelayanan
publik
Meningkatnya
perencanaan,
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
dan kemandirian
fiskal daerah
Prosentase
Kemampuan
Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya
Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
Prosentase
Kesesuaian
Kegiatan Dengan
Perencanaan
97%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Pengelolaan
Perencanaan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Keuangan
Yang Disusun
4 Dokumen Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Informasi Keuangan
Daerah
2 Dokumen 60.000.000,00 Bidang Anggaran
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
24
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang profesional dan
akuntabel untuk
peningkatan pelayanan
publik
Meningkatnya
perencanaan,
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
dan kemandirian
fiskal daerah
Prosentase
Kemampuan
Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya
Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
Prosentase Deviasi
Penyerapan
Keuangan Sesuai
Target
9,85%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Pengelolaan
Penatausahaan dan
Administrasi
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan BUD Yang
Disusun
4 Laporan Dampingan Implementasi SPP, SPM dan SP2D
Jumlah OPD yang
mengikuiti pembinaan
input SPP, SPM dan
SP2D
65 OPD 350.000.000,00 Bidang
Perbendaharaan
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
25
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang profesional dan
akuntabel untuk
peningkatan pelayanan
publik
Meningkatnya
perencanaan,
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
dan kemandirian
fiskal daerah
Prosentase
Kemampuan
Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya
Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
Prosentase
Pertanggungjawaban
APBD Tepat Waktu
100%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Pengelolaan
Pelaporan
Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Daerah Yang Disusun
4 Dokumen Penyusunan
Rancangan Perda
Tentang
Pertanggungjwaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Perda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Yang
Disusun
1 Dokumen 663.500.000,00 Bidang Akuntansi
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
26
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)Sasaran OPD
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang profesional dan
akuntabel untuk
peningkatan pelayanan
publik
Meningkatnya
perencanaan,
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
dan kemandirian
fiskal daerah
Prosentase
Kemampuan
Fiskal Kabupaten Lamongan
98% Meningkatnya
Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan
Penatausahaan
Aset Secara Tertib,
Akuntabel dan
Transparan
Prosentase Data Aset Yang Akurat
80%
Opini pemeriksa
eksternal
WTP
Program Kegiatan
Anggaran Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Tertib Administrasi
dan Optimalisasi
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Jumlah Dokumen
Laporan Barang Daerah
Yang Disusun
4 Dokumen PeningkatanManajemen Aset/Barang Daerah
Jumlah Kebijakan
Teknis Pengelolaan
Barang Daerah yang
tersusun
2 Peraturan 865.000.000,00 Bidang Aset
KETERKAITAN RPJMD,RKT, PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
Indikator
Program
KESELARASAN DPA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
ESELON IIESELON III
(SEKRETARIS)
ESELON III ESELON IVSTAF
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGANTARGE
TNOMINAL REALISASI
1. Prosentase Kesesuaian
Kegiatan Dengan
Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%
96% 1.390
1.385X 100% 100%
2. Prosentase Deviasi
Penyerapan Keuangan
Sesuai Target
100% -Realisasi Belanja Daerah
Total Belanja DaerahX 100% 9,85%
100% - 2.761.720.504.433
2.950.680.611.025 X100% 6.40%
3. Prosentase Pertanggung
jawaban APBD Tepat
Waktu
Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu
Penetapan Pertanggungjawaban APBD 100% ≤ 31 Juli 100%
4. Prosentase Data Aset
Yang Akurat
Data Aset Di Lapangan
Data Inventaris BarangX 100% 80%
5.273.770.970.351
5.473.520.812.282
X100%96%
PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN TARGET NOMINAL REALISASI
1. Prosentase Kesesuaian
Kegiatan Dengan
Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di PenganggaranX 100%
97% 1.807
1.807X 100% 100%
2. Prosentase Deviasi
Penyerapan Keuangan
Sesuai Target
100% -Realisasi Belanja Daerah
Total Belanja DaerahX 100% 9,85%
100% - 2.824.684.293.402,60
3.038.634.831.480,51 X100% 7.04%
3. Prosentase Pertanggung
jawaban APBD Tepat
Waktu
Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu
Penetapan Pertanggungjawaban APBD 100% ≤ 31 Juli 100%
4. Prosentase Data Aset
Yang Akurat
Data Aset Di Lapangan
Data Inventaris BarangX 100% 85%
5.947.627.135.096,89
6.208.146.501.369,89
X100%97%
PERHITUNGAN TARGET DAN REALISASI TRIBULAN IV TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
31
Proses Bisnis VS RPJMD dan RENSTRARPJMD PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN
Mewujudkan
reformasi
birokrasi bagi
pemenuhan
pelayanan publik
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang profesional
dan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan publik
Meningkatnya kualitas
perencanaan, akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
dan kemandirian fiskal
daerah
TUJUAN :Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan
Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
INDIKATOR
TUJUAN: - Prosentase Kemampuan Fiskal Kabupaten Lamongan
- Opini pemeriksa eksternal
KONDISI AWAL
2016: - 97,24%
- WDP
TARGET 2021 : - 100%
- WTP
SASARANINDIKATOR
SASARAN
DEFINISI OPERASIONAL &
FORMULA PERHITUNGAN
KONDI
SI
AWAL
2015
TAR
GET
2021
Mening
katnya
Kinerja
Pengel
olaan
Keuang
an dan
Penata
usahaa
n Aset
Secara
Tertib,
Akunta
bel dan
Transp
aran
1. Prosentase
Kesesuaian
Kegiatan
Dengan
Perencanaan
Jumlah Kegiatan Di
Penganggaran
Jumlah Kegiatan Di
Perencanaan
X
100%82% 99%
2. Prosentase
Deviasi
Penyerapan
Keuangan
Sesuai Target
100% - ( (Realisasi Belanja Daerah /
Total Belanja Daerah ) x 100%)12% 9,8%
3. Prosentase
Pertanggungja
waban APBD
Tepat Waktu
Waktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD ≤
BatasWaktu Penetapan
Pertanggungjawaban APBD
100%100
%
4. Prosentase
Data Aset
Yang Akurat
Data Aset Di Lapangan
Data Inventaris Barang
X100
%70% 95%
PROSES BISNIS BPKAD DALAM PENCAPAIAN SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Meningkatnya kualitas perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kemandirian fiskal daerah
PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT
PENATA
USAHAA
N
BARANG
MILIK
DAERAH
PENGINTE
GRASIAN
E-
BENDAHA
RA
DENGAN
E-ASET
Keselarasan Data Aset
PROSENTASE PERTANGGUNGJAWABA
N APBD TEPAT WAKTU
PROSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN
PERENCANAAN
EVALUASI DAN
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN
LAPORAN
PELAKSANAAN
APBD
INTEGRASI ASB DI
E-PLANNING DAN E-BUDGETTING
Keselarasan Data Laporan Keuangan OPD dengan
Laporan Keuangan Daerah
Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran
PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN
KEUANGAN SESUAI TARGET
INTEGRASI
PEMBAYARAN NON
TUNAI DALAM
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
KEUANGAN
DAERAH DENGAN
BANK JATIM
keselarasan antara SP2D dengan pihak ketiga
/penerima
LEVEL 0
BUPATI
LEVEL 1
ESSELON 2
LEVEL 2
ESSELON 3
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
32
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peningkatan Manajemen
Asset atau Barang Daerah
Pengelolaan
Barang Daerah
Kegiatan dan
Tindakan Terhadap
BMD
• Perencanaan Kebutuhan
• Pengadaan
• Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran
• Penggunaan
• Penatausahaan
• Pemanfaatan
• Pengamanan dan Pemeliharaan
• Penilaian
• Penghapusan
• Pemindahtanganan
• Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaata
n dan Status
Penggunaan
nya
No.Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Anggaran Tahun 2019
Capaian
Kinerja(Rp)
D Program Tertib Administrasi dan
Optimalisasi Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen laporan
barang daerah yang
disusun
4 dokumen 1.605.000.00
0
1 Pengamanan Aset Tanah Milik Daerah Pemasangan Papan
Tanda Kepemilikan
Tanah Pemda
15 Unit 100.000.000
2 Peningkatan Manajemen Aset atau
Barang Daerah
Penyusunan Laporan
Neraca Aset secara
aplikatif dan
Pertanggungjawaban
Pengelolaan Barang milik
daerah
2 Peraturan 850.000.000
3 Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah Revaluasi dan Reviuw
atas Pemanfaatan
Barang Milik Daerah
85% 100.000.000
4 Penyusunan Dokumen Penggunaan
Barang Milik Daerah
Penataan Administrasi
Dokumen Penggunaan
BMD
3 Dokumen 100.000.000
5 Penatalaksanaan Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Pelaksanaan
Penjualandan Lelang
BMD
12 SK 100.000.000
6 Konsolidadi Pelaporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi atas
Pencatatan Laporan
Neraca aset Audited dan
unaudited
5 Jenis
Laporan
Barang Milik
Daerah
205.000.000
7 Penyusunan Standar Satuan Harga 2021 Penyusunan Dokumen
SSH tahun 2021
1 Dokumen 150.000.000
LEVEL 1
ESSELON 2
LEVEL 2
ESSELON 3
LEVEL 3
ESSELON 4
PR
OS
ES
BIS
NIS
IN
TI
3333
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan
Pengelolaan Keuangan
PROSENTASE KESESUAIAN KEGIATAN DENGAN
PERENCANAAN
PROSENTASE DATA ASET YANG AKURAT
PROSENTASE PERTANGGUNGJAWABA
N APBD TEPAT WAKTU
PROSENTASE DEVIASI PENERAPAN KEUANGAN
SESUAI TARGET
PROSES PENUYUSUNAN APBD
PROSES PENATAUSAHAAN BELANJA
PROSES PELAPORAN
01 03
02 04
APBD Pengelola-an BMD
PER-BENDAHARA-AN
PE-LAPORAN
No.Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / KegiatanIndikator Kinerja Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif 2019
A Program Pengelolaan Perencanaan
Keuangan Daerah
3.805.200.000
1 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang tentang APBD
Jumlah dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
disusun
640.000.000
2 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Jumlah dokumen rancangan Peraturan kdh tentang APBD yang
disusun
640.000.000
3 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang perubahan APBD
Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun 640.000.000
4 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan APBD
Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun 640.000.000
5 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang
perubahan peraturan KDH tentang penjabaran
APBD
Jumlah dokumen rancangan perubahan peraturan KDH yang
disusun
145.200.000
6 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah dokumen RKA dan DPA yang selaras dengan dokumen
APBD
85.000.000
7 Verifikasi RKA dan DPPA perubahan APBD Jumlah dokumen RKA, dan DPPA yang selaras dengan dokumen
APBD
85.000.000
8 Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang disusun 50.000.000
9 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten
Lamongan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2018 360.000.000
10 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan
APBD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUA PPAdan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA
2018
360.000.000
11 Penyampaian Informasi Keuangan Daerah Update sistem informasi keuangan daerah yang dilaksanakan 60.000.000
12 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah dokumen analisa standar belanja yang disusun 100.000.000
B Program Pengelolaan Penatausahaan dan
Administrasi Keuangan Daerah
2.080.000.000
1 Peningkatan pelayanan Pencairan Belanja
SKPD
Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Belanja secara tepat waktu 170.000.000
2 Fasilitasi penerimaan dan laporan konfirmasi
dana transfer
Jumlah laporan dana transfer yang tersedia 230.000.000
3 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Penatausahaan Belanja Daerah
Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Belanja
Daerah
440.000.000
4 Penyusunan anggaran kas Jumlah Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas yang disusun 190.000.000
5 Dampingan Implementasi gaji Jumlah OPD yang diterbitkan SP2D Gaji secara Tepat Waktu 270.000.000
6 Dampingan Pemeliharaan Implementasi SPP.
SPM, dan SP2D
Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan input SPP, SPM, dan SP2D 350.000.000
7 Penatausahaan laporan keuangan BUD Jumlah laporan posisi kas yang disusun 190.000.000
8 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Penatausahaan Administrasi Penatausahaan
Penerimaan Daerah
Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan
Penerimaan Daerah
240.000.000
C Program Pengelolaan Pelaporan keuangan
Daerah
Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun 1.998.600.000
1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Jumlah dokumen Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang disusun
663.500.000
2 Penyusunan Rancangan KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Jumlah dokumen Per-KDH tentang penjabaran pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD yang disusun
612.500.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
dan Tribulanan Konsolidasi
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Tribulanan dan Semesteran
Konsolidasi yang disusun
260.200.000
4 Monitoring, Implementasi dan Dampingan
Pelaksanaan Penatausahaan keuangan pada
OPD
Jumlah OPD Yang Menyusun Dokumen Pertanggungjawaban 250.000.000
5 Penyelenggaraan Sistem Informasi keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang
Disusun
212.400.000
D Program Tertib Administrasi dan
Optimalisasi Barang Milik Daerah
1.605.000.000
1 Pengamanan Aset Tanah Milik Daerah Pemasangan Papan Tanda Kepemilikan Tanah Pemda 100.000.000
2 Peningkatan Manajemen Aset atau Barang
Daerah
Penyusunan Laporan Neraca Aset secara aplikatif dan
Pertanggungjawaban Pengelolaan Barang milik daerah
850.000.000
3 Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah Revaluasi dan Reviuw atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah 100.000.000
4 Penyusunan Dokumen Penggunaan Barang
Milik Daerah
Penataan Administrasi Dokumen Penggunaan BMD 100.000.000
5 Penatalaksanaan Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Pelaksanaan Penjualandan Lelang BMD 100.000.000
6 Konsolidadi Pelaporan Penatausahaan Barang
Milik Daerah
Rekonsiliasi atas Pencatatan Laporan Neraca aset Audited dan
unaudited
205.000.000
7 Penyusunan Standar Satuan Harga 2021 Penyusunan Dokumen SSH tahun 2021 150.000.000
INOVASI BPKADIntegrasi Pembayaran Non
Tunai dalam Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan
Daerah dengan Bank Jatim
Pengintegrasian e-
bendahara Dengan
e-aset
Integrasi e-planning
dan e-budgeting
Transaksi Non Tunai Adalah Pemindahbukuan Sejumlah Nilai Uang dari Satu pihak Ke Pihak lain dengan Menggunakan Instrumen Berupa Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, Internet Banking atau sejenisnya (Tabungan, ATM).
MANFAAT NON TUNAI
1) Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebihakuntabel;
2) Seluruh transaksi didukung dengan bukti yangsah;
3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas;
4) Pengendalian internal pengelolaan kasmeningkat;
5) Menghasilkan posisi kas harian secara real time;
6) Mendukung implementasi accrualbasis;
7) Proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan lebih cepat dan handal;
8) Membangun kedisiplinan pengelola keungan dalam melakukan pencatatan dengan minimal
kesalahan;
9) Belanja Lebih Efektif dan Efisien;
10) Pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur;
11) Penyerapan anggaran belanja lebih optimal.
Pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten Lamongan dilaksanakan paling lambat
tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu; dan
b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran
pembantu'
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PENGHARGAAN-PENGHARGAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PERINGKAT 1 KORSUPGAH (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 DENGAN CAPAIAN WTP
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PENYERAHAN APRESIASI DAN REKONSILIASI DATA/IURAN PROGRAM THT, PENSIUN JKK/JKM BAGI ASN TAHUN 2017
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PENGHARGAAN DAK FISIK DAN DANA DESA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN CAPAIAN WTP
TERIMAKASIH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN