IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL (DSN) SKRIPSI · penyelesaian skripsi ini menjadi amal...
Transcript of IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL (DSN) SKRIPSI · penyelesaian skripsi ini menjadi amal...
1
IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL (DSN)
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 34 DAN 35 TENTANG LETTER
OF CREDIT (L/C) EKSPOR-IMPOR DI BANK SYARI’AH
( Studi Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk )
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( SE.Sy)
Oleh :
SITI NURBAYA
106046101696
KONSENTRASI PERBANKAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/ 2011 M
2
3
4
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan memperoleh gelar starata 1 di Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima
sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta,21 Mei 2011
Siti Nurbaya
5
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat
rahmat dan keridhaan-Nya, karya tulis skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik.
Latar belakang dari pada penulisan karya tulis ilmiah/skripsi ini adalah berdasarkan
pada persyaratan untuk meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Program Studi
Muamalat Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Proses penyusunan karya tulis ini sendiri, baik riset maupun penulisan telah
memakan waktu kurang lebih satu semester, sampai skripsi ini selesai.
Tentunya penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak orang, baik yang
telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung, semagat maupun
motivasi, materi maupun non materi yang tidak terhingga, hal ini membuat peneliti
merasa perlu untuk mencantumkan rasa terima kasih kepada orang-orang berikut ini :
1. Prof.Dr.HM. Amin Suma,SH,MA, MM selaku Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pengajarannya mencerahkan.
2. Dr.Euis Amalia.Mag dan Mu’min Rouf,MA selaku Ketua dan Sekretaris
Program Studi Muamalat/Ekonomi Islam, bantuan mereka sangat berharga.
3. Dr.H.Asrorun Ni’am,Lc, MA dan Mohammad Nurianto Al Arif, SE, M.SI
selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk
memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan
skripsi ini, kebaikannya luar biasa.
i
6
4. Ibunda dan Ayahanda tersayang, Marzuki dan Ainin, yang selalu
mencurahkan doa, dan amal perbuatannya setiap waktu. Semoga
penyelesaian skripsi ini menjadi amal bakti seorang anak kepada kedua
orang tuanya, walaupun nilainya kecil dan tidak seberapa dengan
perjuanganmu.tidak lupa untuk Abangku tersayang Zaenal Arifin S.Pd.I,
yang telah banyak membatu, memberi semagat dalam penyelesian skripsi
ini, nasehatmu sangat berarti.
5. Untuk sahabat-sahabat karib saya, Nurlaila Sofwan, Siska Elfira Junita,
Riyana Sari dan semaua teman Jurusan Perbankan Syariah ( PS-D) angkatan
2007, semoga persahabatan kita terus berjalan.
6. Untuk ka Saomi Rizkianto dan Ka Indara, terima kasih atas nasehat dan
bantuannya, semoga Allah membalasnya dengan pahala yang besar.
7. Untuk orang special dalam Hidupku, Nugraha Widya Anggara, yang selalu
memberi semangat didalam penyusunan skripsi ini.
Rasanya tidak mungkin peneliti menuliskan satu persatu semuanya. Tidak
ada yang bisa peneliti berikan selain ucapan terima kasih dan doa serta pengharapan
terbaik atas segala kebaikan yang diberikan. Semoga Allah, memberikan rahmat dan
ridha- Nya kepada mereka.Amin.
Jakarta, 21 Mei 2011
Penulis
ii
7
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB 1 PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah 1
B.Pembatasan dan Perumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Metode Penelitaian 6
E. Review Studi Terdahulu 10
F.Kerangka Teori 11
G.Sistematika Penulisan 13
BAB II TINJAUAN TEORITIS
A. Definisi Letter of Credit (L/C) dan L/C Ekspor-Impor Syari’ah 15
B. Pihak-pihak yang terkait dalam Letter Of Credit 19
C.Dokumen-dokumen dalam Letter Of Credit 20
D. Keuntungan dan Kerugian Transaksi L/C 21
E. Produk Pendanaan 23
F. Produk Pembiayaan 24
G. Produk Jasa Perbankan 25
8
BAB III GAMBARAN UMUM PT.BANK MUAMALAT INDONESIA,TBK
A.Sejarah Singkat PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk 28
B.Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 32
C.Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia 32
D. Tujuan Bank Muamalat Indonesia 33
E. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia 34
F. Produk-produk Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia 36
G.Prosedur Pembiayaan Letter of Credit (L/C)Ekspor-Impor di Bank
Muamalat Indonesia. 40
BAB IV KONSEP DAN OPRASIONALISASI FATWA MUI TENTANG
LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR-IMPOR
A. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 44
B.Isi tentang Fatwa MUI tentang L/C Ekspor-Impor serta kerangka
oprasionalnya didalam transaksi perbankan syariah. 46
C. Akad-akad L/C Ekspor Syariah 51
D. Akad-akad L/C Impor Syariah 58
BAB V ANALISIS ISI KESESUAIAN ATAU KETIDAKSESUAIAN
PENERAPAN L/C EKSPOR-IMPOR DI PT. BANK MUAMALAT,Tbk,
DENGAN FATWA DSN NO.34 -35
A. Janis Akad yang Digunakan Didalam Transaksi L/C 68
9
B. Prosedur pengajuan pembiayaan L/C Ekspor-Impor di PT.Bank
Muamalat Indonesia,Tbk 71
C. Skema Operasionalisasi transaksi L/C Ekspor-Impor di PT.Bank
Muamalat Indonesia,Tbk 77
BAB VI PENUTUP
A.Kesimpulan 83
B.Saran 84
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
10
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Perkembangan dunia usaha semakin hari semakin pesat, baik yang bersifat
nasional maupun internasional. Diantara berbagai bidang usaha yang mengalami
perkembangan pesat itu adalah perdagangan. Sudah menjadi suatu keniscayaan,
bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan
mengandalkan barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri saja. Oleh karena
itu, adanya suatu mekanisme jual beli barang antar negara adalah kebutuhan yang
tidak dapat dihindari.
Dalam era globalisasi sekarang ini di samping istilah ekonomi internasional
yang meliputi perdagangan dan keuangan internasional, ternyata semakin dikenal dan
digunakan istilah bisnis internasional yang menyangkut ekspor dan impor barang,
modal dan jasa lainnya dengan pelaku utama yang sering disebut sebagai Multi
National Corporation ( MNC)1.
Dalam transaksi perdagangan luar negeri, terjadi hubungan dagang antara
penjual dari suatu negara dengan pembeli dari negara lainnya. Permasalahannya
adalah bagaimana menyelesaikan kondisi ini dimana antara penjual dan pembeli
dibatasi oleh jarak yang sangat jauh, sehingga transaksi dengan cara tunai jelas sangat
1 Ramlan Ginting, Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat,2002) , h. 2.
1
11
sulit dilakukan. Pembeli akan merasa khawatir jika ia mengirim uang lebih dahulu
sebelum barang tersebut samapai di tangannya. Sebaliknya penjual juga tidak
bersedia untuk melepas barangnya sebelum ada kepastian pembayaran dari pembeli.
Inti dari persoalannya adalah adanya kekhawatiran dari kedua belah pihak terhadap
resiko kerugian apabila salah satu ada yang tidak memenuhi kewajibannya.
Untuk mengatasi persolan tersebut, bank dapat bertindak sebagai pihak ketiga
yang memberikan jasa keperantaraan dengan menjamin pembayaran pihak importir
kepada pihak eksportir. Salah satu pembayaran yang dipergunakan di dalam
perdagangan luar negeri yaitu dengan cara “Kredit Dokumenter” yaitu dengan
menggunakan Letter Of Credit ( L/C).
Letter of Credit ( L/C) adalah suatu fasilitas jasa yang diberkan oleh bank
kepada nasabah dalam rangka mempermudah transaksi jual beli barang, terutama
yang berkaitan dengan ekspor-impor2. Jika bank menerbitkan L/C kepada nasabah
berarti bank menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas
permintaan nasabah tersebut.
Sementara UCPDC (Unifrom Customs and Practice for Documentary
Credits) menyatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan
pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran
kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, Faktur,
2 Ahmad kamil, Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah, ( Jakarta: KencanaPrenada Media, 1997), h. 675.
12
Sertifikat Asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L/C, baik langsung maupun
melalui bank lain atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada
bank penerbit3.
Sering timbul permasalahan dalam transaksi L/C di antaranya, pemohon
menerima barang yang dibelinya tidak sesuai dengan uraian barang dalam L/C, sering
terjadi penipuan dalam transaksi L/C, biaya pelaksanaan L/C yang kurang transparan,
dan adanya unsur bunga demi keuntungan bank. Oleh karena itu, perlu ada perhatian
khusus agar masing-masing pihak tidak ada yang saling dirugikan dan proses
jalannya transaksi jual-beli dapat sesuai dengan ajaran syariat Islam.
Pada tanggal 14 September 2002, atau 7 Rajab 1423 H. Dewan Syariah
Nasional (DSN) - Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno dan
memutuskan Fatwa tentang L/C Ekspor Syariah dan L/C Impor syariah, yang
berbunyi : Letter of Credit ( L/C) Ekspor syariah adalah surat pernyataan akan
membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi
perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip
syariah. Fatwa tersebut muncul dengan pertimbangan,bahwa L/C suatu bentuk jasa
perbankan yang memberi fasilitas transaksi ekspor yang dilakukan oleh nasabah,
selain itu transaksi L/C Ekspor yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan prinsip-
3 Amir, Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor- Impor, (Jakarta : PT. Binaman Persindo,1992), h.20.
13
prinsip syariah4. Letter of Credit (L/C) Impor syariah adalah, surat pernyataan akan
membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir
dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
Letter of Credit (L/C) Ekspor syariah dalam pelaksanaannya mengunakan
akad-akad : Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, dan Al-Bai. L/C Impor Syariah
dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad : Wakâlah bil Ujrah,Qardh,
Murâbahah,Salam, Mudharabah, Musyarakah,dan Hawâlah.
Dengan ditetapkannya fatwa DSN No: 34 dan 35 tentang L/C Ekspor-Impor
tersebut, diharapkan Bank Syari’ah mampu mengimplementasikan di dalam transaksi
L/C ekspor-impor, sehingga tansaksi perdagangan dapat sesuai dengan ajaran syariat
Islam. Dan berhubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini saya ingin
mengambil judul : “ IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI’AH
NASIONAL ( DSN ) MAJELIS ULAMA INDONESIA ( MUI ) NO. 34 dan 35
TENTANG LETTER OF CREDIT( L/C) EKSPOR - IMPOR DI BANK
SYARIAH” ( Studi Pada PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk. )
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Dalam perdagangan yang dibatasi oleh jarak yang berjauhan, bahkan
berlainan pulau dan negara perlu adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik,
karena pada kondisi tersebut dapat terjadi permasalahan, kehilafan dan kecurangan
4 Muhammad Mujahidin,” Eksistensi Letter of Credit Syari’ah” artikel ini diakses pada 20januari2011 dari http:// Shrialearn.wikidot.com/2002/09/ eksistensi/letter of credit/syariah.html.
14
dalam hal penyelesaian transaksi di dalam jual- beli. Untuk itu perlu adanya
pantauan Dewan Syariah Nasional( DSN) tentang pelaksanaan L/C Ekspor, Sehingga
transaksi jual-beli yang dilakukan bank syariah melaui L/C Ekspor dapat sesuai
dengan syariat Islam dan terbebas dari riba maupun penipuan.
Dari pembatasan masalah di atas maka spesifik perumusan masalah pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep serta operasionalisasi L/C Ekspor-Impor menurut fatwa
Dewan Syari’ah Nasional ( DSN) No 34 dan 35?
2. Bagaimana kesesuaian atau ketidaksesuaian Implementasi L/C Ekspor-Impor
yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk sesuai dengan konsep Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No.34 dan 35 ?
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan
penelitian yaitu :
1. Untuk mengetahui konsep dan operasionalisasi L/C Ekspor-Impor yang Sesuai
dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Untuk menganalisis implementasi transaksi jual-beli melalui L/C Ekspor-Impor
yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia selama ini, sesuai dengan fatwa yang
ditetapkan oleh Dewan Syari’ah Nasional ( DSN).
15
Sedangkan manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam bidang akademis, bermanfaat sebagai penambah pengetahuan dan
wawasan terhadap pelaksanaan perdagangan Ekspor-Impor melalui L/C
Syari’ah, menambah dan memperkaya bahan kajian pustaka dan sebagai
pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Bagi perusahaan, membantu memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung
maupun tidak langsung dalam pelaksanaan mekanisme L/C Ekspor-Impor, dan
dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan pelayanan jasa dibidang
perdagangan antar negara.
3. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini memberikan pengetahuan tentang
bagaimana implementasi dari perdagangan antar negara melalui L/C Ekspor-
Impor di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk sehingga hasil penelitian ini dapat
memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam
kehidupan penulis.
D. Metode Penelitian
1. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode Deskriptif
Kualitatif, menurut Mardalis5 “Penelitian deskriptif bertujuan untuk
mendapatkan apa-apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya
mendiskripsikan, mencatat menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi-
5 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , ( Jakarta : Bumi Aksara,2002), h. 25.
16
kondisi yang saat ini terjadi atau ada.” dengan kata lain penelitian deskriptif
mengambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian
dilakukan. Jenis penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan yang meliputi
pengumpulan data, dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut
keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian6.
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah PT.Bank
Muamalat Indonesia, Tbk. Yang bertempat di Gedung Arthaloka, jalan
Sudirman Jakarta Pusat.
3. Jenis Data dan Sumber Data
a. Data Primer, merupakan data yang pertama kali didapat yang menjadi sumber
utama, baik dari individu maupun kelompok. Yaitu hasil dari :
1) Observasi adalah, pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas
gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti7. Penulis melakukan observasi
dengan melihat dan mengamati secara langsung terhadap pihak-pihak yang
terkait dalam proses pengajuan (mekanisme) L/C Ekspor-Impor di PT.Bank
Muamalat Indonesia, Tbk.
2) Wawancara (interview), yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak
yang terkait dalam pelaksanaan L/C Ekspor-Impor di PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk, yaitu Bapak Fardiyadi, selaku Staf Oficer Operational
6 Consuelo G. Sevila, Feode Penelitian , ( Jakarta :UI-PRESS,1993), h.71.7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, ( Jakarta : PT.Rineka Cipta,1993), Cet kedua,h.309.
17
pemberian jasa perdagangan. Dengan menggunakan tekhnik wawancara
berstruktur, bentuk pertanyaan akan diajukan terlebih dahulu disusun sebelum
wawancara dilakukan, informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan L/C
Ekspor-Impor yaitu bagaimana mekanisme pelaksaan L/C Ekspor-Impor Pada
PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
3) Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen8.
b. Data Sekunder, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
buku, majalah, internet, koran, dan sumber tertulis lainnya yang mengandung
informasi, berhubungan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengolahan Data
Data-data yang telah didapat dari data primer dan sekunder
dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan
kepustakaan serta pendapat peneliti, kemudian dapat dilihat apakah terdapat
perbedaan atau kesesuaian antara penelitian dengan standar yang semestinya.
5. Metode Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan Metode Analisis Isi yaitu metode yang
menganalisis isi pesan dan mengolah pesan secara sistematik, objektif, dan
kuantitatif, terhadap pesan yang tampak, atau suatu alat untuk mengobservasi
dan menganalisis isi prilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang
8 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3ES, 1989), Edisi Revisi, h. 193.
18
dipilih. Dengan kata lain Analisis Isi yaitu mendeskripsikan teori-teori yang
ada kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan analisis wacana
dengan memberikan pertanyaan peneliti dari gejala dan masalah yang ada9.
Pada skripsi ini penulis menganalisis kesesuaian Fatwa MUI mengenai akad
serta operasional transaksi L/C Ekspor-Impor perbankan syariah dan
akad,operasional, terhadap pengajuan pembiayaan transaksi L/C Ekspor-
Impor di PT.Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Tahapan analisis data dibagi
dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan penelitian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Penyajian data dapat berupa kata-kata yang dirancang untuk
menggabungkan informasi- informasi yang didapat.
9 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2004), cet –ketiga, h.134-135.
19
c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi
Setelah data diolah kemudian diambil suatu kesimpulan secara umum.
Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan
lapangan yang digunakan ketelitian penulis.
d. Teknik Penulisan Data
Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan menunjuk pada
”Buku Pedoman Penulisan Skripsi,” yang diterbitkan oleh fakultas syariah
dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.
E. Review Studi Terdahulu
1. Nur Holis, 1999, Letter Of Credit Dalam Wakalah Dalam Perdagangan
Internasional. Isi skripsinya membahas tentang praktek L/C berdasarkan
prinsip wakalah, persamaannya dengan penulis sama-sama menggunakan
Akad wakalah, dan yang membedakan, selain mengunakan akad wakalah
penulis juga menggunakan Akad Mudharabah, selain itu penulis juga
menjelaskan mekanisme L/C secara lebih mendalam, prosedur dari awal
sampai tahap pengembalian pembiayaan.
2. Euis Samhati, 2002, Letter of Credit Hukum Positif dan Fikih Muamalah. Isi
skripsinya membahas tentang hukum L/C menurut hukum positif dan fikih
muamalat, persamaan dengan penulis sama-sama membahas hukum L/C
tetapi kalau penulis lebih mengacu pada hukum yang ditetapkan Fatwa DSN,
20
selain itu penulis lebih fokus kepada pembahasan mekanisme L/C secara
keseluruhan.
3. Dian Ismi Islami, 2005, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Letter Of Credit
Serta Hubungannya Dengan Wakalah Dan Kafalah. Isi skripsinya membahas
tentang hukum pelaksanaan L/C, serta pasal-pasal tentang L/C dalam
pelaksanaan akad wakalah dan kafalah. Persamaan dengan penulis, sama-
sama membahas tentang akad wakalah dalam L/C, tetapi penulis lebih lebih
menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan L/C Ekspor yang dilakukan
Bank Muamalat Indonesia.
4. Hafni Wahyuni, 2005, Letter Of Credit Dan Aspek Yuridisnya Dalam
Tatanan Perdagangan Internasional Dan Hukum Islam. Isi skripsinya
membahas tentang cara pembayaran melalui mekanisme L/C menurut
UCPDC, persamaan dengan penulis sama-sama membahas tentang proses
pembayaran L/C, namun kalau hanafi berdasarkan aturan UCPDC,
sedangkan penulis berdasarkan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional
(DSN), kemudian penulis lebih menyeluruh mengenai prosedur pelaksanaan
L/C Ekspor. Mulai dari pengajuan L/C Ekspor, pengiriman barang dan
sampai terjadi pembayaran.
F. Kerangka Teori
UCPDC (Unifrom Customs and Practice for Documentary Credits)
menyatakan bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan
21
pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan
pembayaran kepada penaerima atas penyerahan dokumen-dokumen
(misalnya konosemen, Faktur, Sertifikat Asuransi) yang sesuai dengan
persyaratan L/C, baik langsung maupun melalui bank lain atas instruksi
pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.10
Sedangkan definisi L/C Ekspor menurut perbankan syariah dapat diartikan
dengan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan
oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan
persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
Hakikat L/C adalah pembayaran dan oleh karena itu, keseimbangan
hak dan kewajiban para pihak harus diperhatikan secara adil dan terbuka.
Keadilan dan keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan,
karena inti L/C adalah mewujudkan pembayaran sejumlah uang senilai L/C.
Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C,
berhak atas barang yang dibayar berdasarkan L/C, dan berkewajiban untuk
membayar kepada bank penerbit yang atas nama pemohon melakukan
pembayaran, harga barang dengan L/C kepada penerima, yang menyampaikan
kepada bank penerbit dokumen yang dipersyaratkan L/C yang mewakili barang
yang dijual kepada kepada pemohon.
10 Amir. Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor- Impor, (Jakarta : PT. Pustaka BinamanPresindo,1992), h.21.
22
Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk
melakukan pembayaran harga barang kepada penerima, bank penerbit
berkewajiban membayar kembali kepada bank yang ditunjuk sejumlah uang yang
telah dibayarkan kepada penerima. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
adalah sesuai dengan kesepakatan berdasarkan kontrak yang disetujui para pihak
yang memuat sejumlah pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti
pengiriman barang oleh penerima kepada pemohon. Saat pelaksanaan hak dan
kewajiban juga dilakukan dengan merujuk pada kesepakatan masing-masing
pihak berdasarkan kontrak, demikian juga halnya dengan pembayaran biaya
dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.
G. Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, review studi
terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN TEORITIS
Bab ini akan diuraikan tentang definisi L/C, Pihak-pihak yang terkait dalam L/C,
dokumen-dokumen dalam L/C, keuntungan dan kerugian transaksi L/C, dan Jenis
produk bank syari’ah.
23
BAB III GAMBARAN UMUM PT. BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk
Bab ini terdiri dari sejarah singkat, pengembangan visi dan misi, dewan pendiri,
struktur organisasi, dilanjutkan dengan mengemukakan jenis-jenis prodak dan
fasilitas-fasilitas pelayanan yang diberikan.
BAB IV KONSEP DAN OPRASIONALISASI FATWA MUI TENTANG
LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR-IMPOR
Bab ini berisi tentang Fatwa MUI tentang L/C Ekspor-Impor serta kerangka
oprasionalnya didalam transaksi perbankan syariah.
BAB V ANALISIS ISI KESESUAIAN ATAU KETIDAKSESUAIAN
PENERAPAN L/C EKSPOR-IMPOR DI PT. BANK MUAMALAT,Tbk,
DENGAN FATWA DSN NO.34 -35
Bab ini berisi analisis kesesuian atau ketidaksesuaian antara ketetapan Fatwa
DSN tentang operasiaonal L/C ekspor-impor, dengan praktek oprasional L/C
ekspor-impor yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara
langsung.
BAB VI PENUTUP
Bab ini penulis mencoba membuat kesimpulan dan memberikan saran.
24
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Letter of Credit ( L/C) dan L/C Ekspor-Impor Syariah
Pada umumnya L/C digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang
jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling kenal dengan baik. L/C
digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Tetapi, L/C bukan
merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. Letter of
Credit (L/C) atau Documentary Credit atau Credit merupakan cara pembayaran
dalam suatu transaksi ekspor-impor yang paling aman bagi eksportir maupun bagi
importir. Berbeda dengan pola pembayaran lainnya dalam Perdagangan Internasional
transaksi ekspor-impor, maka Letter of Credit menjadi suatu instrumen atau alat yang
dapat melindungi eksportir dan importir dari tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban
yang dipersyaratkan kedua-belah pihak.
Dalam proses pelaksanaan transaksi Letter of Credit, maka hampir semua
bank mengharuskan agar L/C tunduk pada UCPDC (Uniform Customs and Practice
for Documentary Credits) yang merupakan seperangkat ketentuan yang berlaku
universal terhadap setiap Letter of Credit/Documentary Credit. Bila suatu L/C atau
credit mengindikasikan secara tegas bahwa L/C tunduk kepada UCPDC. Maka
15
25
UCPDC mengikat semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak
diberlakukan oleh Credit11.
Pasal 2 UCPDC Revisi 2007, Publikasi ICC No.600 atau dikenal dengan UCP
600 mendefinisikan sebagai berikut :
Letter of Credit berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang
bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji pasti dari Issuing Bank untuk
membayar presentasi yang sesuai.
C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan :“Secara harfiah L/C dapat
diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang, tetapi sebenarnya L/C lebih
merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila telah terpenuhinya
syarat-syarat tertentu."
Sementara, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(UCPDC) mengatakan : bahwa L/C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan
pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya
konosemen, faktur, sertifikat asuransi). Inti dari pengertian L/C menurut UCPDC
ialah bahwa L/C merupakan “ janji pembayaran”. Bank penerbit melakukan
pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain atas instruksi
pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.
11 Ahmad Mujahidin , “ Eksistensi Letter Of Credit “ Artikel diakses pada 4 maret 2011darihttp://sharianomics wordpress.com/2010/11/17 definisi- Lc.html.
26
Berikutnya, Bank Indonesia12 mendefinisikan L/C yaitu : janji dari issuing
bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi
syarat Letter Of Credit tersebut. Inti dari definisi tersebut, janji pembayaran L/C
kepada penerima dapat dilakukan langsung oleh bank penerbit atau melalui bank lain
sebagai kuasanya.
Dan Kemudian, Emmy Pangarimbuan Simanjuntak 13, mendefinisikan
L/C sebagai suatu surat perintah membayar kepada seorang atau beberapa orang yang
dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut didalam
surat perintah itu kepada orang tertentu. Inti dari definisi Emmy, bahwa L/C adalah
“Surat perintah membayar”. Beliau melihat L/C sebagai suatu perintah atau kuasa
dari bank penerbit kepada bank pembayar.
Letter Of Credit (L/C) Ekspor menurut perbankan syariah dapat diartikan
dengan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh Bank
untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu
sesuai dengan prinsip syariah.
Hakikat L/C adalah pembayaran dan oleh karena itu, keseimbangan hak dan
kewajiban para pihak harus diperhatikan secara adil dan terbuka. Keadilan dan
12 Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu lintas Pembayaranluar Negeri,Metode Pembayaran Internasional Letter Of Credit, 1995,h.2.
13 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pembukuan kredit Berdokumen, (Yogyakarta: FH-UGM,1979), h.15.
27
keterbukaan dalam pelaksanaan L/C merupakan suatu keharusan, karena inti L/C
adalah mewujudkan pembayaran sejumlah uang senilai L/C.
Pemohon yang meminta bank penerbit untuk menerbitkan L/C, berhak atas
barang yang dibayar berdasarkan L/C, dan berkewajiban untuk membayar kepada
bank penerbit yang atas nama pemohon melakukan pembayaran, harga barang dengan
L/C kepada penerima, yang menyampaikan kepada bank penerbit dokumen yang
dipersyaratkan L/C yang mewakili barang yang dijual kepada kepada pemohon
Jika bank penerbit memberi kuasa kepada bank yang ditunjuk untuk
melakukan pembayaran harga barang kepada peneriama, bank penerbit bekewajiban
membayar kembali kepada bank yang ditunjuk sejumlah uang yang telah dibayarkan
kepada penerima. Hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sesuai dengan
kesepakatan berdasarkan kontrak yang disetujui para pihak yang memuat sejumlah
pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman barang oleh
penerima kepada pemohon. Saat pelaksanaan hak dan kewajiban juga dilakukan
dengan merujuk pada kesepakatan masing-masing pihak berdasarkan kontrak,
demikian juga halnya dengan pembayaran biaya dalam rangka pelaksanaan hak dan
kewajiban.
28
B. Pihak-pihak yang terkait dalam Letter of Credit
a. Applicant, pihak yang meminta kepada banknya untuk menerbitkan L/C kepada
beneficiary biasanya importer.
b. Beneficiary, pihak yang menerima L/C atau pihak yang mendapatkan manfaat
dari terbitnya L/C.
c. Issuing Bank, yaitu bank yang menerbitkan Letter of Credit/Credit atau L/C
atas permintaan applicant atau atas nama bank sendiri.
d. Advising Bank, bank yang menerima L/C dari Iss. Bank dan meneruskan
L/C tersebut kepada beneficiary atau bank lain yang ditunjuk dalam L/C.
e. Negotiating Bank, bank yang mengambil-alih (melakukan negosiasi)
dokumen L/C.
f. Reimbursing Bank, bank yang ditunjuk oleh Iss. Bank untuk melakukan
pembayaran atas tagihan negosiasi dokumen L/C yang diajukan oleh negotiating
bank.
g. Paying Bank, bank yang bertugas membayar atas adanya tagihan dokumen L/C.
h. Accepting Bank, bank yang mengaksep draft (wesel) yang ditarik oleh beneficiary
dan membayarnya pada saat jatuh tempo.
i. Confirming Bank, bank selain Iss. Bank yang juga menjamin pembayaran L/C
yang diterbitkan Issuing Bank.
j. Transferring Bank, bank yang diberi kuasa di dalam L/C untuk mentransfer L/C
atas permintaan beneficiary L/C itu ke beneficiary yang lain.
29
C. Dokumen- dokumen dalam Letter of Credit
Dalam kaitannya dengan dokumen maka hal yang perlu dicatat dalam
transaksi Letter of Credit (L/C) adalah pasal 5 UCP 600 yang berbunyi :
“Bank-bank berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang, jasa
atau pelaksanaan terhadap mana dokumen-dokumen tersebut mungkin berkaitan.14”
Oleh karena itu transaksi letter of credit adalah transaksi dokumen yang berkaitan
dengan barang yang dikapalkan.
1. Dokumen Pengangkutan
Bill of Lading, pengangkutan melalui laut
Airway Bill, pengangkutan melalui udara
2. Invoice atau Commercial Invoice atau faktur pada dasarnya merupakan suatu
sarana bagi penjual/eksportir untuk memperhitungkan harga barang kepada
pembeli/importir sesuai dengan kesepakatan. Beberapa macam Invoice, yaitu :
3. Commercial Invoice, Invoice yang diterbitkan dan ditanda-tangani oleh Seller
dan ditujukan kepada buyer/importir.
4. Consular Invoice, Invoice yang diterbitkan oleh konsulat Negara pembeli
yang berada di Negara penjual atas dasar Commercial Invoice
14 Muhamad Mujahidin, “Letter of Credit” artikel ini diakses pada 4 Maret 2011, darihttp://www.yousaytoo.com/letter-of-credit/2011/ -C 134725. html.
30
5. Visaed Invoice, Invoice yang diterbitkan oleh penjual/eksportir dan di-
counter-sign oleh konsulatan Negara pembeli yang berada di Negara
penjual/eksportir.
6. Proforma Invoice, Invoice yang dikeluarkan eksportir mendahului pengiriman
barang, biasanya baru dalam tahap penawaran.
7. Polis Asuransi
8. List atau Daftar
Packing List, daftar perincian barang serta cara dan bahan pembungkus
barang yang bersangkutan.Weight List atau Measurement List, daftar
perincian barang mengenai timbangan/ukuran barang.
9. Certificate, suatu keterangan yang dikeluarkan oleh orang atau instansi yang
berwenang mengenai keadaan barang.
10. Certificate of Origin, keterangan yang menyatakan Negara asal barang.
11. Certificate of Quality, keterangan yang menyatakan tentang mutu barang.
D. Kuntungan dan Kerugian Melakukan Transaksi LC
Setiap transaksi mengandung manfaat dan risiko bagi pelakunya. Berikut
antara lain manfaat dari transaksi LC :
1. Beneficiary (penjual) mempunyai jaminan kepastian pembayaran atas barang-
barang yang diekspornya sepanjang dokumen dan persyaratan yang
diperjanjikan telah dipenuhi.
31
2. Beneficiary (penjual) mempunyai keuntungan dengan mengalihkan risiko
tidak dibayarnya LC oleh Issuing bank kepada Confirming bank di dalam
negeri. Confirming bank itulah yang mengambil alih risko komersial dan
country risk dari Issuing bank dan melindungi Beneficiary dari tidak
terbayarnya LC.
3. Meminimalkan jangka waktu penagihan kepada Applicant.
4. Beneficiary tidak mempunyai risiko atas nilai tukar mata uang negara
Applicant bilamana LC diterbitkan dalam mata uang negara Beneficiary.
Transaksi LC juga memiliki risiko sebagai berikut :
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi LC hanya melihat dokumen
transaksi saja dan tidak secara langsung melihat barang-barang yang akan
dikirimkan.
2. Bilamana Beneficiary berbuat curang, maka ada kemungkinan barang yang
dikirim bisa jadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Harus teliti
ketika melakukan deal atas syarat dan ketentuan beserta dokumentasinya agar
Issuing bank tidak mempersulit dicairkannya dana. Hal ini agar jangan sampai
terjadi barang telah disiapkan semuanya atau bahkan telah dikirimkan, tetapi
dengan berbagai alasan pihak Issuing bank mempersulit pencairan dana L/C.
32
E. Jenis Produk Bank Syari’ah
1. Pendanaan dengan Prinsip Wadi’ah
a. Giro Wadi’ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan
dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk kemudahan dan
keamanan pemakainya. Beberapa fasilitas giro wadiah yang disediakan
bank syariah untuk nasabah. Antara lain : buku cek, bilyet giro, kartu
ATM, fasilitas pembayaran, wesel bank, wesel penukaran, kliring, dan
lain-lain.
b. Tabungan Wadi’ah adalah produk pendanaan Bank Syariah berupa
simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (savings
account).
2. Pendanaan dengan Prinsip Qardh
Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip Qardh,
yaitu ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari
nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana
pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk
kegiatan produktif mencari keuntungan. Senentara itu, nasabah deposan
dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, jika sewaktu-
waktu nasabah ingin menarik dananya.
3. Pendanaan dengan Prinsip Mudharabah
a. Tabungan Mudharabah yaitu, tabungan dengan bagi hasil yang
disepakati bersama. Mudharabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi
33
kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (shaibul mal)
menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (mudharib)
untuk diusahakan15. Keuntungan dibagai sesuai kesepakatan, dan
kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.
b. Deposito/investasi Umum (Tidak Terikat), yaitu deposito dengan prinsip
mudaharabah al-muthlaqah, dimana bank mempunyai kebebasan mutlak
dalam mengelola investasinya.
c. Deposito /investasi khusus (Terikat), yaitu deposito dengan prinsip
mudharabah al-muqayyadah, dimana shaibul mal menetapkan syarat
tertentu yang harus dipenuhi mudharib, baik mengenai tempat usaha,
tujuan, maupun jenis usaha.
d. Sukuk Al-Mudharabah
4. Pendanaan dengan Prinsip Ijarah
F. Produk Pembiayaan
Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola
yang berbeda
1. Pola bagi hasil, untuk investment financing
Mudharabah
Musyarakah
15 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta : PT.Raja Graindo Persada, 2007), h.117.
34
2. Pola jual beli, untuk trade financing
Murâbahah
Salam
Isthishna’
3. Pola sewa, untuk trade financing
Ijarah
Ijarah Muntahiya Bittamlik
4. Pola pinjaman , untuk dana talangan
Qardh
G. Produk Jasa Perbankan
1. Wakâlah
Wakâlah, menurut bahasa adalah menjaga. Sedangkan menurut
definisi mazhab Hanafi adalah seseorang yang menepati posisi orang lain
dalam mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan atau mewakilkan suatu
pekerjaan kepada orang lain( wakil ). Para ulama sepakat bahwa wakalah
dengan disertai ujrah (upah) adalah dibolehkan. Dan jika wakalah disertai
dengan ujarah, maka pihak wakil harus menunaikan apa yang telah
diwakilkan kepadanya dan tidak keluar dari hal tersebut sampai berakhir
tugasnya16.
16 Ahmad Kamil, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekomomi Syariah, (Jakarta :Kencana Prenada Media, 2002 ), cet- 1, h.681.
35
Wakâlah tidak akan sah, kecuali terpenuhinya beberapa syarat. Syarat
bagi pihak yang mewakilkan, ia adalah pemilik sah yang dapat bertindak
atas sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat
bertindak, perwakilannya tidak sah. Syarat utama bagi orang yang
mewakili adalah berakal, dan terpenting ia memiliki kompetensi dan
memiliki sifat amanah. Para ualama memberikan kriteria untuk hal yang
boleh diwakilkan, yakni diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
tidak bertentangan dengan syariat islam, serta dapat diwakilkan menurut
syariat islam. Adapun hal yang tidak boleh diwakilkan adalah semua
pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti shalat,
sumpah, dan thaharah ( bersuci).
2. Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana
dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan
dalam sebuah usaha perniagaan. Berdasarkan kewenangan yang
diberikan kepada mudharib, mudharabah dapat dikategorikan menjadi
mudharabah muthlaqah, dan mudharabah muqayyadah17.
Mudharabah muthlaqah adalah akad kerjasama dimana
mudharib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha.
Mudharib juga tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun
17 Muammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Tazkia Cendekia,2001) , cet-2,h. 97.
36
jenis usaha. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah akad
kerjasama di mana shaibul mal menetapkan syarat tertentu yang harus
dipenuhi mudharib, baik mengenai tempat usaha, tujuan, maupun jenis
usaha.
3. Musyarakah
Musyarakah adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih
untuk suatu usaha tertentu dengan masing-masing memberikan
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan18.
4. Murâbahah
Murâbahah adalah akad jual-beli dengan harga semula dengan
penabahan keuntungan yang diketahui oleh pihak pembeli. Syarat
sahnya akad jual-beli murâbahah adalah harga pokok harus diketahui
oleh calon pembeli, keuntungan yang akan diambil oleh penjual harus
diketahui, harga harus ditentukan dengan uang.
5. Kafâlah (Guaranty)
Kafâlah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung.
6. Hiwâlah ( Transfer Service)
Hiwâlah yaitu, pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya.
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Tazkia Cendekia,2001) , cet,ke-2, h.91.
37
BAB III
GAMBARAN UMUM PT.BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia
Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan melalui kegiatan
operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan
Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim,
pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat,
terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan seniali 84 miliar pada saat
penandatanganan akata pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara
silahturrahim peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan
komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanamkan modal senilai Rp.
106 miliar.
Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank
Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini
semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan
terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang
dikembangkan. Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang
memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor
perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen koperasi. Bank
Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio
28
38
pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencapai
kerugian sebesar 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3
miliar, kurang dari sepertiga modal sektor awal.
Dalam upayanya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia
mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic
Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada
RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang
saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun
1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus
keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank
Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat
upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang
kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap
pelaksanaan perbankan syariah secara murni.
Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit
dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh
anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian
menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: (i) tidak
mengandalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham, (ii) tidak
melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal
pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikit pun, (iii)
pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas
39
utama di tahun kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakkan landasan usaha baru
dengan menegakkan disiplin kerja Mumalat menjadi agenda utama di tahun
kedua, (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta
menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat Indonesia pada
tahun ketiga dan seterusnya.19
Setelah tumbuh sehat selama satu dasawarsa, Bank Muamalat memandang
tahun 2009 sebagai saat yang tepat untuk merestrukturisasi serta memperkokoh
landasan usaha demi pertumbuhan di masa depan. Sekalipun dunia dilanda krisis
keuangan maupun resesi ekonomi, sektor perbankan syariah di Indonesia tetap
kokoh dan bergairah. Prospek pertumbuhannya di masa depan pun sangat
menjanjikan. Sebagai bank pertama murni syariah, dan pelopor di pasar
perbankan syariah nasional sejak tahun 1991, Bank Muamalat memiliki posisi
yang strategis guna memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut. Untuk itu,
Bank Muamalat harus membangun landasan dan infrastruktur yang lebih kokoh.
Pada tahun 2009, Bank Muamalat melakukan beberapa perubahan struktural,
perbaikan sistem operasional, serta penyelarasan lini usaha.20
Pada tahun 2007, jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat
Indonesia meningkat sebesar 30,02% dari Rp 6.628,09 miliar pada tahun 2006
menjadi Rp 8.618,05 miliar di tahun 2007. Peningkatan ini terutama didorong
19Bank Muamalat Indonesia, “Sejarah Singkat Perjalanan Bank Muamalat Indonesia 1991-2009”,Artikelinidiaksespada9maret,2011darihttp://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile.
20 Annual Report BMI Tahun 2009.
40
oleh kondisi makro ekonomi yang relatif stabil, sehingga membuka peluang
lebih banyak bagi kegiatan usaha. Salah satu ciri khas pembiayaan adalah
dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sekitar
61,92% dari pembiayaan Bank disalurkan ke nasabah UMKM dan rencananya
akan terus ditingkatkan di masa mendatang. Kemudian seiring dengan prinsip
kehati-hatian perbankan yang dianut Bank Muamalat selama ini, rasio NPF
(Nonperforming Financing) bersih terhadap total pembiayaan yang diberikan
berhasil diperbaiki, menjadi 1,33% di tahun 2007 dibandingkan dengan 4,84%
tahun 2006.21
Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta
nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan
BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos
Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet.
BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka
cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan
aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan
Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat
diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.
Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk
menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah,
namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.
21 Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2007 h. 61.
41
Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional
dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi
yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima
antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance
News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia
2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance
House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia22
Visi
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,
dikagumi di pasar rasional.
Misi
Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi
stakeholder.
C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia
Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi tersediri yang memberikan
cirri khas organisasinya, termasuk pula dengan Bank Muamalat Indonesia.
Struktur organisasi yang ada di Bank Muamalat Indonesia terdiri dari Dewan
Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan bagian-bagian lainnya yang
22 Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009, h. 1.
42
turut mendukung jalannya kegiatan operasional perbankan Bank Muamalat
Indonesia. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang terdapat pada Bank
Muamalat Indonesia:
1. Dewan Pengawas Syariah | Sharia Supervisory Board
K.H. Ma’ruf Amin
Prof. Dr. H. Muardi Chatib
Prof. Dr. H. Umar Shihab
2. Dewan Komisaris | Board of Commissioners
Widigdo Sukarman
Emirsyah Satar
Andre Mirza Hartawan
Irfan Ahmed Akhtar
Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf
3. Direksi | Board of Directors
Arviyan Arifin
Andi Buchari
Farouk Abdullah Alwyni
Luluk Mahfudah
Adrian Asharyanto Gunadi
D. Tujuan Bank Muamalat Indonesia
Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuan yaitu:
43
1. Memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka
mempersempit jurang pemisah sosial ekonomi melalui:
a. Memperbaiki kualitas kegiatan bisnis
b. Promosi kesempatan kerja
c. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan
terutama dalam bidang keuangan dengan alasan bahwa:
a. Masih banyak masyarakat yang enggan berurusan dengan bank
b. Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa bunga bank bertentangan
dengan ajaran agama.
E. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia
Untuk mencapai tujuannya, Bank Muamalat Indonesia di dalam
operasionalnya akan mendasarkan strategi usaha sebagai berikut:
1. Sasaran Pembinaan
Adalah sasaran pembinaan Bank Muamalat Indonesia meliputi
pengkrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun petani tanaman dan
holtikultura, pedangang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha
lainnya. Untuk sasaran tersebut dilakukan kegiatan untuk memebina dan
mempercepat berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi menengah
kebawah untuk mengantisipasi dampak negarif dari pembangunan, sehingga
terbentuk landasan yang kokoh bagi pengembangan manusia seluruhnya
dalam pembangunan nasional jangka panjang kedua.
44
2. Strategi Pengembangan
Strategi pengembangan Bank Muamalat Indonesia delakukan dengan
kegiatan-kegiatan:
a. Bekerjasama dengan BPR yang telah ada dengan cara:
1. Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dalam
sisi perbankan berdasarkan syariah Islam.
2. Mengintrodusir sisi pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan
dan peran serta dalam permodalan dan risiko.
3. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga swadaya
masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial
dan teknologi. Peningkatan nilai dan pengembangan usaha
pengusaha kecil dan menengah.
b. Mondorong pengembangan bank-bank BPR baru di daerah-daerah
potensial, pengembangan usaha kecil dan mengengah dengan cara:
1. Penyediaan modal perangsang
2. Penyediaan staf BPR dan Pelatihan
3. Penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis
4. Pembinaan lanjutan
5. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM dalam
mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi,
peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha pengusaha kecil
dan menengah.
45
c. Bekerja sama dengan badan amil zakar, infaq, shodaqoh (BAZIS)
mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh untuk proyek-
proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
d. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga
penyediaan bantuan tekhnik manajemen usaha pengusaha kecil dan
menengah.
e. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga
penyediaan teknologi peningkatan produktivitas.
f. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga
penyediaan bantuan pembianaan keterampilan akuntansi.
g. Mengembankan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan
penyediaan bahan baku.
h. Mengembankan peranan kelembagaan penyediaan teknologi pasca
panen.
i. Mengembankan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi.
F. Produk-produk Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat
Indonesia dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
46
Adapun produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank
Muamalat Indonesia, yaitu:
1. Pembiayaan Jual Beli
a. Murâbahah
Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan
yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan
Konsumtif.
b. Salam
Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana
pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk
pembiayaan di bidang pertanian.
c. Istishna’
Adalah jual beli dimana produsen (shaani’) ditugaskan untuk membuat
suatu barang pesanan dari pemesan (mustashni’). Istishna’ mirip dengan
Salam yaitu dari segi obyek pesanannya harus dibuat atau dipesan
terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran
Istishna’ dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan.
Konsep Istishna’ cocok untuk pembiayaan pembangunan property dan
penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik.
47
2. Pembiayaan Bagi Hasil
a. Musyarakah
Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana,
pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan
risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep
ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.
b. Musyarakah Mutanaqisah
Adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang)
atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan
pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat
digunakan untuk pembelian rumah, melalui pengajuan pembiayaan
Kongsi Pemilikan Rumah (KPR) Syariah Baiti Jannati.
c. Mudharabah
Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank)
bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), dan pihak lain
(nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal
ini, Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola.
Pembiayaan Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan
proyek atau usaha-usaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan
pendapatan dan biaya usaha yang definitif. Konsep ini cocok untuk
pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.
48
3. Pembiayaan Sewa
a. Ijarah
Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (mu’ajjir)
dengan nasabah selaku penyewa (musta’jir) atas suatu barang atau
aset milik Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau
aset yang disewakannya.
b. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (Mu’ajjir)
dengan nasabah selaku penyewa (Musta’jir). Dengan konsep IMBT,
nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa
sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa
mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa
tersebut dari pemberi sewa. Pembiayaan Ijarah dan IMBT umumnya
digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat
4. Pembiayaan Berdasarakan Pinjam Meminjam
a. Qardh
Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau
diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian
pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk
kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu
dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian
pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai
49
kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan
keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau
sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk Pembiayaan Dana
Talangan Haji .23
G. Prosedur Pembiayaan Transaksi Letter of Credit ( L/C) Ekspor-Impor di
Bank Muamalat Indonesia
Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk
melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap
nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap
berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga
memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat
memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu
yang disepakati.24
Adapun prosedur pembiayaan transaksi perdagangaan ekspor-impor
melalui Letter of Credit (L/C) pada Bank Muamalat Indonesia, baik untuk
nasabah perorangan maupun kolektif adalah sebagai berikut :
1. Permohonan : nasabah yang membutuhkan atau permohonan yang diajukan
oleh divisi marketing (Inisiasi) setelah dilakukan observasi langsung. Yang
dilengkapi dengan data-data pada persyaratan sebagai alat analisis.
23 Annual Report Tahun 2009, h. 112-114.24 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), cet.
4, h. 217.
50
2. Data pendukung yang diperlukan : Data-data berikut disiapkan oleh
pemohon sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan keputusan atas
proposal yang diajukan yaitu:
a. Legalitas pribadi/ usaha : Nasabah melengkapi permohonannya dengan
surat izin usaha, NPWP, riwayat badan usaha atau data-data manajemen.
b. Laporan keuangan : Mencakup neraca, laporan rugi/laba dan arus kas.
c. Data jaminan : Bila dipandang perlu nasabah dapat menyertakan data
atau akte dari aktiva yang yang akan dijaminkan.
d. Proyeksi Cash Flow : Data ini diperlukan oleh pejabat bank sebagai
dasar pula untuk menentukan besarnya nisbah dan juga prospek dari
usaha tersebut.
Bila data-data ini telah terpenuhi oleh nasabah, maka pejabat bank dapat
melakukan analisa yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk menentukan
keputusan.
3. Analisis Awal Pihak Bank : Selain data-data dari nasabah, pihak Bank
dalam hal ini Administration group (yang termasuk didalamnya Account
officer) bekerjasama dengan Finance Support Group, mengadakan penilaian
tehadap proposal pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan
persyaratannya. Account officer memproses calon debitur dalam
keandalannya (kelayakannya), sedangkan Finance support Group dari segi
keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan
pembiayaan.
51
4. Analisis Lanjutan Pejabat Bank : Laporan yang telah dibuat oleh Account
officer, kemudian dianalisa kembali oleh Finance Support Group. Analisa-
analisa yang dilakukan adalah :
1) Analisis Keuangan : Finance Support Group akan menganalisa
laporan keuangan nasabah dengan memperhatikan pendapat
Akuntan (bila ada) seperi neraca, cash flow dan laporan rugi/laba.
2) Analisis Usaha/ Industri : Analisa tentang kegiatan yang akan
dibiayai, kelayakan usahanya dengan memperhatikan kriteria dari
Bank Muamalat, seperti kehalalan usaha yang tidak menyimpang
dari ajaran agama.
3) Analisis Manajemen : Analisa mengenai tingkat penjualan,
keuntungan atau kerugian serta pemasaran.
4) Analisa Yuridis Usaha : Seperti surat izin usaha dan struktur
organisasi perusahaan.
5) Analisis Karakter : Berkaitan dengan tingkat keimanan nasabah,
sifat dan karakter nasabah.
Setelah analisa-analisa diatas selesai maka Finance Support Group, dapat
menarik suatu kesimpulan atas pengajuan proposal nasabah.
5. Jika kesimpulan dari analisis adalah kelayakan atas proposal nasabah maka
Account officer (dalam hal ini mewakili Administration Group) dengan
Finance Support Group akan meminta persetujuan pembiayaan pada
Komite Pembiayaan (Credit Comitte Member) yaitu komite yang terdiri dari
52
Administration Group, Finance Support Group, Finance & Administration
Director (kepala cabang atau dewan direksi yang membawahi urusan
Administration and Financing Director)
6. Apabila Komite Pembiayaan telah menyetujui, maka Administration Group
akan membuat Offering Letter (Persetujuan Prinsip Bersyarat) atau akad.
7. Bila nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan pengikatan
pembiayaan dan jaminan dihadapan Notaris sekaligus penandatanganan
akad/ perjanjian dengan disaksikan Ulama.
8. Setelah akad/ perjanjian telah ditandatangani maka pihak bank akan
melakukan pembayaran kepada pihak esportir atas permintaan importir
terkait dengan penjualan barang tersebut.
9. Monitoring: Bagian Finance Support Group ataupun Account officer
melakukan pengawasan/ monitoring untuk memantau pembiayaan sampai
waktu jatuh tempo berakhirnya perjanjian Letter of Credit ( L/C ) Ekspor.
10. Untuk pembiayaan jenis Sight L/C biasanya berkisar 5 hari, nasabah
mempunyai waktu 5 hari untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Dan
untuk jenis pembiayaan Usance L/C biasanya waktunya 180 hari, yaitu ada
tempo yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran kepada
penjual, baik melalui pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat
Indonesia, maupun dengan menggunakan uang pribadi.
53
BAB IV
KONSEP DAN OPERASIONALISASI FATWA MAJLIS ULAMA
INDONESIA (MUI) TENTANG LETTER OF CREDIT ( L/C ) EKSPOR-
IMPOR PERBANKAN SYARIAH
A. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)
MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang
mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing,
membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama
Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26
Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.
Fatwa merupakan ketetapan terhadap suatu tindakan atau perbuatan yang
berdasarkan ilmu25.Oleh karena itu, tidak boleh meminta fatwa baik kepada laki-laki
maupun perempuan, kecuali diduga berkompeten untuk memberi fatwa, yaitu dikenal
keilmuannya, karena itu adalah agama dan agama itu harus dijaga.
MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama,
cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain
meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada
masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat
pusat, yaitu : NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math’laul
25 Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, dkk, Fatwa-Fatwa Terkini 2, (Jakarta : Darul Haq,2008), Cet.1, h.189.
44
54
Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani
Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang
tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut,
dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat
bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang
dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta
musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama.
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada
pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa
telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap
masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima
tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan
cendekiawan muslim berusaha untuk
1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah
Subhanahu wa Ta’ala.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan
bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama
dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
55
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah
timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan
nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan
cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada
masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan
informasi secara timbal balik.
B. Konsep dan Operasionalisasi Fatwa Majlis ulama Indonesia ( MUI) tentang
Letter Of Credit ( L/C) Ekpor-Impor di Perbankan Syari’ah
Pada tanggal 14 September 2002, atau 7 Rajab 1423 H. Dewan Syariah
Nasional (DSN) - Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno dan
memutuskan Fatwa tentang L/C Ekspor Syariah dan L/C Impor syariah. Dengan
berdasar hukum :
A. Al- Quran
1. Firman Allah SWT, QS.an-Nisa[4] : 29
كلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكونیا أیھا الذین آمنوا ال تأتجارةعن تراض منكم
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali denganjalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantarakamu...”
56
2. Firman Allah SWT, QS.al- Maidah[5] :1
یاأیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akaddiantara kamu...”
3. Firman Allah SWT, QS. al-Kahfi[18] :19
فابعثوا أحدكم بورقكم ھذه إلى المدینة فلینظر أیھا أزكى طعاما
فلیأتكم برزق منھ ولیتلطف وال یشعرن بكم أحدا
Artinya: “Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kotadengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia liahatmanakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia berlakulemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepadaseseorang pun”.
4. Firman Allah SWT,QS. Yusuf[12] : 55
قال اجعلني على خزائن األرض إنى حفیظ علیم
Artinya: “Jadikanlah aku bendaharawan negara(mesir).Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjagalagiberpengetahuan.”
57
5. Firman Allah SWT QS.al- Baqarah [2] : 283
Artinya: “Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yanglain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..”
6. Firman Allah SWT QS.al- Qashash[28] : 26
قالت احداھما یآ أبت استئجره إن خیر من استأجرت القوي
األمین
Artinya: ”Salah seorang dari kedua wanita itu berkata :“ ya bapakku,ambillah ia sebagai orang yang bekerja ( pada kita ), karenasesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja ( padakita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya.”
7. Firman Allah SWT QS, al- Baqarah [2] :275
… باوأحل اهللا البیع وحرم الر …
Artinya: “.... Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
… من بعضكم بعضا فلیؤد الذي اؤتمن أمانتھ ولیتق اهللا ربھفإن أ
58
8. Firman Allah SWT QS. Shad [38] : 24
”AArtinya: ”Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yangberserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain,kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlahmereka ini...”
B. Al- Hadis
1. Hadis Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf al- Muzani , Nabi SAW.
Bersabda :
“
Artinya: ”Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecualiperjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yangharam dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecualisyarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yangharam.”26(HR. Tirmidzi dari’Amr bin Auf al-Muzani)
26 Terjemah Hadist Shahih Muslim 3. Penerjemah Ma’mur Daud (Jakarta: Widjaya,1984),cet-1,h.184 , No.1568.
وإن كثیرا من الخلطاء لیبغى بعضھم على بعض إال الذین آمنوا
ل ما ھموعملوا الصالحات وقلی …
الصلح جائز بین المسلمین إال صلحا حرم حالال أو أحل
حراما والمسلمون على شروطھم إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما
59
2. Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-
Khudri, Nabi SAW bersabda:
من استأجر أجیرا فلیعلمھ أجره
Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beri taulahupahnya”(HR. Abd ar-Razak dari Abu Sa’id al-Khudri)27.
.C. Kaidah Fiqih
D. لى تحریمھل دلیل عاألصل في المعامالت اإلباحة إال أن ید
Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalat boleh dilakukankecuali ada dalil yang mengharamkannya”.28
المشقة تجلب التیسیر
Artinya: “ Kesulitan dapat menarik kemudahan”.29
الضرورةالحاجة قد تنزل منزلة
Artinya : “ Keperluan dapat menduduki posisi darurat”.30
27 Terjemah Hadist Shahih Bukhari . Penerjemah Zainuddin Hamidy,dkk ( Jakarta:Widjaya,1983),cet-6,h.303 , No.1109.
28 Abdul Hamid Hakim, Mabâdi’ Awaliyah, ( Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1984) cet- 3, h. 32.29 Abdul Hamid Hakim, Mabâdi’ Awaliyah, ( Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1984) cet- 3, h. 30.
60
Letter of Credit (L/C) Ekspor syariah dalam pelaksanaannya mengunakan
akad-akad : Wakâlah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, dan Al-Bai. Dan L/C Impor
syariah dalam pelaksanaannya mengunakan akad-akad : Wakâlah bil Ujarah, Qardh,
Murâbahah, Salam/Istishna’, Mudharabah, Musyarakah, dan Hawâlah
C. Akad-akad L/C Ekspor Syariah
1. Wakâlah bil Ujrah
Skema Operasionalisasi
bbb
Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah:
a. Negosiasi( harga) jual beli.
b. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
c. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila Bank setuju pembeli
wajib setor jaminan.
30 Abdul Hamid Hakim, Mabâdi’ Awaliyah, ( Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1984) cet- 3, h. 34.
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus(AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
2
3
4
5
56
7
61
d. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C
kepenjual (eksportir).
e. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen
pengiriman barang kepada Bank Penerus (Advising Bank).
f. Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-
dokumen ekspor.
g. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C
(Issuing Bank) selanjutya dibayarkan kepada eksportir, besar ujrah
harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal,
bukan dalam persentase.
2. Wakâlah bil Ujrah dan Qardh
Skema Operasionalisasi
bbbBank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus( AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
2
3
4
4
5
5
67
8
62
Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli.
2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli, apabila Bank setuju pembeli
wajib setor jaminan.
4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C
kepenjual (eksportir).
5. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen
pengiriman barang kepada Bank Penerus (Advising Bank).
6. Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-
dokumen ekspor.
7. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C
( Issuing Bank).
8. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada penjual (Eksportir)
sebesar harga barang ekspor. Besar ujrah harus disepakati diawal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
Pembayaran ujrah dapat diamil dari dana talangan sesuai kesepakatan
dalam akad. Antara akad wakâlah bil ujrah dan akad Qardh, tidak
bolehkan adanya keterkaitan.
63
3. Wakâlah bil Ujarah dan Mudharabah
Skema Operasionalisasi
bbb
Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli.
2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank
setuju pembeli wajib setor jaminan.
4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C
kepenjual (eksportir).
5. Bank penerus (advising Bank) memberikan kepada Eksportir seluruh
dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang
dipesan oleh importir.
6. Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-
dokumen ekspor.
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus(AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)
1
2
3
4
4a56
7
64
7. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C
( Issuing Bank).
8. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat
dokumen diterima(at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance).
9. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan
untuk:
Penbayaran ujrah
Pengembalian dana mudharabah
Pembayaran bagi hasil
Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
4. Musyarakah
Skema Operasionalisasi
bbbBank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus( AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)
1
2
3
4
4a5 &6
7 &8
65
Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli.
2. Pembeli ( Importir ) mengajukan L/C.
3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank
setuju pembeli wajib setor jaminan.
4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C
kepenjual (eksportir).
5. Bank penerus (advising Bank) memberikan kepada Eksportir seluruh
dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang
dipesan oleh importir.
6. Bank penerus (Advising Bank) melakukan pengurusan dokumen-
dokumen ekspor.
7. Bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit L/C
( Issuing Bank).
8. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat
dokumen diterima(at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance).
9. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) dapat digunakan
untuk:
Penbayaran ujrah
Pengembalian dana musyarakah
Pembayaran bagi hasil
66
Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam
bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
5. Al-Bai’( jaul-beli ) dan Wakâlah
Skema Operasionalisasi
bbb
Keterangan skema operasional L/C Ekspor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli.
2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank
setuju pembeli wajib setor jaminan.
4. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C
kepenjual (eksportir).
5. Bank penerus (advising bank) membeli barang dari eksportir.
6. Bank penerus menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir.
7. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada
importir.
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus( AdvsingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
2
3
4
4a5
6,7&8
67
8. Pembayaran oleh bank penerbit L/C( issuing bank) dapat dilakukan
pada saat dokumen diterima (at sigth) atau pada saat jatuh tempo
(usance)
D. Akad-akad L/C Impor Syariah
1.Wakâlah bil Ujrah
Skema Operasionalisasi
bbb
Keterangan skema operasional L/C Impor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli.
2. Pembeli (importir) harus memiliki dana pada Bank sebesar harga
pembayaran barang yang diimpor.
3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
4. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank
setuju pembeli wajib setor jaminan.
5. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan
L/C kepenjual (eksportir).
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus( AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
2
3
4
5
5a
6
6a
7
8
9
68
6. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen
pengiriman barang kepada Bank Penerus (Advising Bank)
7. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai
Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing
bank.
8. Bank Penerbit (Issuing Bank) meneliti keabsahan dokumen dan
kesesuaiannya dengan isi perjanjian, setelah dinyatakan sah maka
issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank.
9. Importir dan Bank Penerbit melakukan Akad Wakalah bil Ujrah
untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Dan besar
ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk
nominal, bukan dalam bentuk persentase.
2. Akad Wakâlah bil Ujrah dan Qardh
Skema Operasionalisasi
bbbBank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus( AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
2
3
4 & 5 & 8
6
6a
7
69
Keterangan skema operasional L/C Impor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli
2. Pembeli (importir) tidak memiliki dana cukup untuk
pembayaran harga barang yang di impor.
3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
4. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila
Bank setuju pembeli wajib setor jaminan.
5. Importir dan Bank melakukan akad wakâlah bil Ujrah untuk
penguruan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujrah
harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal
bukan persentase.
6. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen
pengiriman barang kepada advising bank
7. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran,
sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan
kepada issuing bank.
8. Bank Penerbit (issung bank) memberikan dana talangan
(Qardh) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang
impor
70
3. Akad Murâbahah
Skema Operasionalisasi
bbb
Keterangan skema operasional L/C Impor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli
2. Pembeli (importir) tidak memiliki dana cukup untuk
pembayaran harga barang yang di impor.
3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
4. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila
Bank setuju pembeli wajib setor jaminan.
5. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada
importir unuk melakukan trandsaksi kepada eksportir.
6. Importir dan Bank melakukan akad wakalah bil Ujrah untuk
penguruan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujrah
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus (AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
2
3
4 &5 &6& 10
7
7a
8
8&99a
71
harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal
bukan persentase.
7. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen
pengiriman barang kepada advising bank
8. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran,
sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan
kepada issuing bank.
9. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank
saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan
jatuh tempo(usance).
10. Bank menjual barang secara murâbahah kepada importir, baik
dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
11. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan
sebagai harga perolehan barang.
72
4. Akad Salam/ Istishna’ dan Murâbahah
Skema Operasionalisasi
bbb
Keterangan skema operasional L/C Impor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli
2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila
Bank setuju pembeli wajib setor jaminan.
4. Bank melakukan akad Salam/ Istishna’ dengan mewakilkan
kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
5. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank
(wakâlah bil ujrah)
6. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan
sebagai harga perolehan barang.
7. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen
pengiriman barang kepada advising bank
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus(AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
23
4& 5 &6
8
8a
9&11
9&10
73
8. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran,
sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan
kepada issuing bank.
9. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank
saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan
jatuh tempo(usance)
10. Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik
dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
11. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan
sebagai harga perolehan barang.
5.Akad Wakâlah bil Ujrah dan Mudharabah
Skema Operasionalisasi
bbb Bank penerus ( AdvisingBank)
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Penjual ( Eksportir)Pembeli ( importir ) 1
23
4 & 7&8
5
5a
6
8a
8b
74
Keterangan skema operasional L/C Impor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli
2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila
Bank setuju pembeli wajib setor jaminan.
4. Nasabah melakukan akad wakâlah bil ujrah kepada bank untuk
pengurusan dokumen dan pembayaran.
5. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen
pengiriman barang kepada advising bank.
6. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran,
sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan
kepada issuing bank.
7. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, dimana bank
bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada
importir sebesar harga barang yang di impor.
8. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank
saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan
jatuh tempo(usance). Besar ujrah harus disepakati diawal dan
dinyatkan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk
persentase.
75
6. Akad Musyarakah
Skema Operasionalisasi
bbb
Keterangan skema operasional L/C Impor syariah:
1. Negosiasi harga jual beli
2. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
3. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila
Bank setuju pembeli wajib setor jaminan.
4. Bank dan importir melakukan akad musyarakah, dimana
keduanya menyerahkan modal untuk melakukan kegiatan
impor barang.
5. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen
pengiriman barang kepada bank penerus.
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank Penerus (AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
23
4
5
5a
6
7
7a
76
6. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran,
sebagai Bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan
kepada issuing bank.
7. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank
saat dokumen diterima (at sight) atau tangguh sampai dengan
jatuh tempo(usance).
77
BAB V
ANALISIS ISI KESESUAIAN ATAU KETIDAKSESUAIAN
PENERAPAN L/C EKSPOR-IMPOR DI PT. BANK MUAMALAT,Tbk,
DENGAN FATWA DSN NO 34 DAN 35
A. Jenis Akad yang digunakan didalam Operasinoal Transaksi L/C
PT. Bank muamalat Indonesia,Tbk pertama kali mendapat izin sebagai
Bank Devisa pada tahun 1994, di dalam transaksi L/C pertama kali bank Muamalat
Indonesia menggunakan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
kemudian, setelah setelah berlangsung kurang lebih satu tahun baru mempraktekan
UCPDC( Unifrom Customs and Practice for Documentary)31.
Dalam Pelaksanaan operasional transaksi L/C Ekspor-Impor, PT.
Bank Muamalat Indonesia,Tbk dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah
(DSN) agar tetap sesuai dengan ketentuan syari’ah. Sehingga para pengguna
jasa bank syariah tidak perlu ragu dalam menggunakan berbagai produk
serta layanan yang diberikan.
31 Hasil wawancara dengan Bapak Fariyadi, pada tanggal 9 maret 2011
68
78
Struktur Oprerasional L/C Ekspor-Impor di PT. Bank
Muamalat Indonesia,Tbk32.
Jenis akad yang digunakan Bank Muamalat Indonesia di dalam
transaksi Letter of Credit ( L/C) Ekspor-Impor adalah Wakâlah bil Ujarah
dan Akad Murâbahah.
Wakâlah menurut bahasa adalah menjaga. Sedangkan menurut definisi
mazhab Hanafi adalah seseorang yang menepati posisi orang lain dalam
mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan atau mewakilkan suatu pekerjaan
32 Hasi wawancara dengan bapak Fardiyadi pada tanggal 9 Maret 2011
DEPT.HEAD COD
Bapak.Nanang Basuki
KETUA
OFICER OPERATIONAL
Bapak.Muhammad Yusuf
Staf Pembantu
OFICER OPERATIONAL
1. Bapak Fardiyadi2. Bapak Dimas
79
kepada orang lain( wakil ). Para ulama sepakat bahwa wakalah dengan disertai
ujrah (upah) adalah dibolehkan. Dan jika wakalah disertai dengan ujarah,
maka pihak wakil harus menunaikan apa yang telah diwakilkan kepadanya
dan tidak keluar dari hal tersebut sampai berakhir tugasnya33.
Wakalah tidak akan sah, kecuali terpenuhinya beberapa syarat. Syarat
bagi pihak yang mewakilkan, ia adalah pemilik sah yang dapat bertindak atas
sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak,
perwakilannya tidak sah. Syarat utama bagi orang yang mewakili adalah
berakal, dan terpenting ia memiliki kompetensi dan memiliki sifat amanah.
Para ualama memberikan kriteria untuk hal yang boleh diwakilkan, yakni
diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan
syariat islam, serta dapat diwakilkan menurut syariat islam. Adapun hal yang
tidak boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan
perwakilan, seperti shalat, sumpah, dan thaharah ( bersuci).
Murâbahah yaitu Murâbahah adalah akad jual-beli dengan harga
semula dengan penabahan keuntungan yang diketahui oleh pihak pembeli.
Syarat sahnya akad jual-beli murâbahah adalah harga pokok harus diketahui
oleh calon pembeli, keuntungan yang akan diambil oleh penjual harus
diketahui, harga harus ditentukan dengan uang. Kedua akad yang digunakan
tersebut sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
33 Ahmad Kamil, Kitab Undang-Undang Hukum PerbankanDan Ekomomi Syariah, ( Jakarta :Kencana Prenada Media, 2002 ), h.681.
80
Majelis Ulama Indonesia ( MUI). Dalam L/C di Bank Muamalat, kontrak
yang ada hanyalah kontrak L/C, atau berhubungan dengan dokumen-dokumen
saja.
B. Prosedur pengajuan pembiayaan L/C Ekspor-Impor di PT. Bank
Muamalat Indonesia,Tbk.
Secara umum strategi pembiayaan tahun 2009 lebih diarahkan pada
perbaikan kualitas daripada upaya ekspansi. Strategi ini untuk mengantisipasi
berbagai ketidak pastian yang muncul akibat situasi ekonomi yang sepenuhnya
belum kondusif. Pembiayaan lebih difokuskan pada sektor yang tidak berisiko
tinggi. Kebijakan untuk menurunkan FDR juga merupakan alasan lain untuk
tidak terlalu ditumbuhkannya pembiayaan. Pembiayaan terhadap pasar domestik
diharapkan menjadi penopang pertumbuhan pembiayaan, karena pasar global
masih berisiko.
Dengan strategi di atas, pembiayaan mampu tumbuh 8,66% atau meningkat
dari Rp 10.517,86 miliar menjadi Rp 11.428,01 miliar. FDR juga berhasil
diturunkan dari 104.41% menjadi 85.82%. Piutang jual beli mencapai Rp
4.589,96 miliar, turun dibanding posisi tahun 2008 yang besarnya Rp 4.994,47
miliar. Salah satu penyebab menurunnya piutang jual beli adalah karena
menurunnya piutang jual beli di sektor pertanian sebesar 35,97% dari Rp 111,99
miliar menjadi Rp 71,71 miliar tahun 200934.
34 Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010, h. 48-50
81
Pembiayaan mudharabah tercatat Rp 1.398,86 miliar atau turun 28,01%
dibanding posisi tahun 2008 yang sebesar Rp 1.943,16 miliar dan berkontribusi
terhadap 12.24% total pembiayaan. Penurunan ini didorong oleh turunnya
pembiayaan pada sektor jasa dan usaha. Pembiayaan pada sektor ini turun
27,51% dari Rp 1.647,49 miliar menjadi Rp 1.194,31 miliar pada tahun 2009.
Sektor jasa dan usaha berkontribusi 85,38% terhadap total pembiayaan
mudharabah.
Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan tahun 2009 didominasi oleh
pembiayaan musyarakah yang mencapai Rp 4.602,19 miliar atau naik 49,54%
dibanding posisi tahun sebelumnya sebesar Rp 3.077,60 miliar. Peningkatan
pembiayaan musyarakah ini didorong oleh pertumbuhan yang cukup besar pada
sektorekonomi jasa dan usaha. Pembiayaan musyarakah pada sektor ini
meningkat dari Rp 1.436,69 miliar menjadi Rp 2.003,90 miliar atau naik
39,48%. Sektor jasa dan usaha berkontribusi cukup besar terhadap total
pembiayaan musyarakah yakni sebesar 43,54%. Selain itu, sektor transportasi
pun memiliki pertumbuhan yang cukup besar, yaitu dari Rp 152,26 miliar pada
tahun 2008 menjadi Rp 621,55 miliar atau meningkat lebih dari 308,21%.
Pembiayaan qardh tumbuh 64,30% menjadi Rp 306,41 miliar dan berkontribusi
terhadap 2,68% total pembiayaan. Sedangkan pembiayaan ijarah mengalami
peningkatan 67,89% menjadi Rp 548,87 miliar dan berkontribusi terhadap 4,64%
total pembiayaan. Dimasa yang akan datang strategi pembiayaan akan lebih
diarahkan untuk menggarap bisnis ritel, terutama denganmenjadikan sektor
82
UMKM sebagai primadona. Sektor ini selain menjanjikan lebih
terdiversifikasinya risiko, juga menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.
Dari penjelasan di atas, bisa terlihat bahwa porsi pembiayaan bagi hasil
(mudharabah dan musyarakah) lebih besar daripada piutang jual beli. Hal ini
mencerminkan adanya semangat untuk menumbuhkan pembiayaan dengan
skema profit-sharing yang dianggap memberikan benefit lebih besar terhadap
pembangunan ekonomi dan masyarakat karena lebih mengedepankan prinsip
keadilan dan kesetaraan.
Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk
melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap
nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap
berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga
memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat
memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu
yang disepakati.35
Adapun prosedur pembiayaan transaksi perdagangaan ekspor-impor
melalui Letter of Credit (L/C) pada Bank Muamalat Indonesia36, baik untuk
nasabah perorangan maupun kolektif adalah sebagai berikut :
1. Pemohon : Nasabah harus memiliki line Fasilaitas terlebih dahulu di Bank
Muamalat Indonesia sebelum mengajukan pembiayaan.
35 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.217.
36 Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi . Jakarta, 9 Maret 2011.
83
2. Permohonan : nasabah yang membutuhkan atau permohonan yang diajukan
oleh divisi marketing (Inisiasi) setelah dilakukan observasi langsung. Yang
dilengkapi dengan data-data pada persyaratan sebagai alat analisis.
3. Data pendukung yang diperlukan : Data-data berikut disiapkan oleh
pemohon sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan keputusan atas
proposal yang diajukan yaitu:
a. Legalitas pribadi/ usaha : Nasabah melengkapi permohonannya dengan surat
izin usaha, NPWP, riwayat badan usaha atau data-data manajemen.
b.Laporan keuangan : Mencakup neraca, laporan rugi/laba dan arus kas.
c. Data jaminan : Bila dipandang perlu nasabah dapat menyertakan data atau
akte dari aktiva yang yang akan dijaminkan.
d.Proyeksi Cash Flow : Data ini diperlukan oleh pejabat bank sebagai dasar
pula untuk menentukan besarnya nisbah dan juga prospek dari usaha
tersebut.
Bila data-data ini telah terpenuhi oleh nasabah, maka pejabat bank dapat
melakukan analisa yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk menentukan
keputusan.
1) Analisis Awal Pihak Bank : Selain data-data dari nasabah, pihak Bank
dalam hal ini Administration group (yang termasuk didalamnya Account
officer) bekerjasama dengan Finance Support Group, mengadakan penilaian
tehadap proposal pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan
persyaratannya. Account officer memproses calon debitur dalam
84
keandalannya (kelayakannya), sedangkan Finance support Group dari segi
keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan
pembiayaan.
2) Analisis Lanjutan Pejabat Bank : Laporan yang telah dibuat oleh Account
officer, kemudian dianalisa kembali oleh Finance Support Group.
Analisa-analisa yang dilakukan adalah :
3) Analisis Keuangan : Finance Support Group akan menganalisa
laporan keuangan nasabah dengan memperhatikan pendapat Akuntan
(bila ada) seperi neraca, cash flow dan laporan rugi/laba.
4) Analisis Usaha/ Industri : Analisa tentang kegiatan yang akan
dibiayai, kelayakan usahanya dengan memperhatikan kriteria dari Bank
Muamalat, seperti kehalalan usaha yang tidak menyimpang dari ajaran
agama.
5) Analisis Manajemen : Analisa mengenai tingkat penjualan,
keuntungan atau kerugian serta pemasaran.
6) Analisa Yuridis Usaha : Seperti surat izin usaha dan struktur
organisasi perusahaan.
7) Analisis Karakter : Berkaitan dengan tingkat keimanan nasabah,
sifat dan karakter nasabah.
Setelah analisa-analisa diatas selesai maka Finance Support Group, dapat
menarik suatu kesimpulan atas pengajuan proposal nasabah.
85
a) Jika kesimpulan dari analisis adalah kelayakan atas proposal nasabah
maka Account officer (dalam hal ini mewakili Administration Group)
dengan Finance Support Group akan meminta persetujuan pembiayaan
pada Komite Pembiayaan (Credit Comitte Member) yaitu komite yang
terdiri dari Administration Group, Finance Support Group, Finance &
Administration Director (kepala cabang atau dewan direksi yang
membawahi urusan Administration and Financing Director)
b) Apabila Komite Pembiayaan telah menyetujui, maka Administration
Group akan membuat Offering Letter (Persetujuan Prinsip Bersyarat) atau
akad.
c) Bila nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan
pengikatan pembiayaan dan jaminan dihadapan Notaris sekaligus
penandatanganan akad/ perjanjian dengan disaksikan Ulama.
d) Setelah akad/ perjanjian telah ditandatangani maka pihak bank akan
melakukan pembayaran kepada pihak esportir atas permintaan importir
terkait dengan penjualan barang tersebut.
e) Monitoring: Bagian Finance Support Group ataupun Account officer
melakukan pengawasan/ monitoring untuk memantau pembiayaan sampai
waktu jatuh tempo berakhirnya perjanjian Letter of Credit ( L/C ) Ekspor.
f) Untuk pembiayaan jenis Sight L/C biasanya berkisar 5 hari, setelah 5 hari
maka pembiayaan yang diberikan harus segera dikembalikan. Dan untuk
jenis pembiayaan Usance L/C biasanya waktunya 180 hari, setelah 180 hari
86
pembiayaan yang diberikan tersebut sudah harus dikembalikan ke Bank
Muamalat Indonesia.
g) Pelunasan :Maka setelah tiba waktu jatuh tempo L/C tersebut, pihak yang
mengajukan pembiayaan tersebut harus mengembalikan dana pinjaman
tersebut, kepada Bank Muamalat Indonesia.
C. Skema Operasioanalisasi Transaksi L/C Ekspor-Impor di PT.Bank
Muamalat Indonesia,Tbk.
Akad Wakâlah bil Ujrah
bbb
Keterangan skema operasional :
1. Negosiasi harga jual beli.
2. Pembeli (importir) harus memiliki dana pada Bank sebesar harga
pembayaran barang yang diimpor dan line Fasilitas Pembiayaan.
3. Pembeli (Importir) mengajukan L/C.
Bank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Bank penerus( AdvisingBank)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)1
2
3
4
5
5a
6
6a
7
8
9
87
4. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank
setuju pembeli wajib setor jaminan.
5. L/C ditunjukan kepada Bank penerus, Bank penerus meneruskan L/C
kepenjual (eksportir).
6. Penjual mengirim barang, kemudian menyerahkan dokumen
pengiriman barang kepada advising bank
7. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank
penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank.
8. Bank Penerbit (Issuing Bank) meneliti keabsahan dokumen dan
kesesuaiannya dengan isi perjanjian, setelah dinyatakan sah maka
issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank.
9. Bagi Importir yang menggunakan jenis L/C Sight, maka setelah 5 hari
importir sudah harus melakukan pembayaran kepada pihak eksportir.
10. Importir dan Bank Penerbit melakukan Akad Wakâlah bil Ujrah.
Biaya administrasi yang di kenakan untuk pembukaan LC Ujrahnya
sebesar 1% dari nominal di tambah biaya notaris (tergantung
notarisnya)37.
Ujrah tersebut diberikan karena adanya jasa Bank Muamalat
melalui mesin yang menghubungkan dokumen kepada Bank penerus,
sehingga membantu importir dalam menyampaikan maksudnya
kepada eksportir.
37 Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi. Jakarta, 9 Maret 2011.
88
Besarnya ujrah dinyatakan dalam bentuk persentase Hal tersebut
tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-
Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena besarnya ujrah harus
dinyatakan dalam bentuk Nominal bukan Persentase, karena untuk
menghindari riba dan mewujudkan keterbukaan (transfaransi) biaya
dalam pelaksanaan transaksi Ekspor-Impor.
Sedangkan Bank Muamalat Indonesia, menetapkan ujrah untuk
biaya pembukaan L/C( Administrasi L/C) sebesar 1%, dengan alasan
untuk mewujudkan keadilan, Karena tidak adil jika biaya pembukaan
L/C disamaratakan nominal Ujrahnya, antara Importir yang pembukaan
L/Cnya lebih besar, dengan Importir yang pembukaan L/Cnya lebih
kecil. Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan Bank Muamalat
Indonesia menggunakan Persentase dalam Pengambilan Ujrah transaksi
L/C Ekspor-Impor, dan Bank Muamalat Indonesia juga berpendapat
bahwa ujrah dalam pengambilan biaya itu dibolehkan dalam bentuk
presentase (%). Kecuali bagi hasil tidak boleh dinyatakan dalam bentuk
presentase.
Dari penjelasan diatas penulis berpendapat, sebaiknya Bank
Muamalat Indonesia menetapkan besarnya ujrah untuk pembukaan L/C
dalam bentuk nominal, karena dengan dinyatakan dalam bentuk nominal
terdapat kejelasan (transfaransi), berapa besar yang harus dikeluarkan
oleh seorang importir untuk biaya administrasi (ujrah), sehingga jika
89
importir tersebut ingin melakukan transaksi L/C untuk yang kedua kali
atau lebih sudah mengetahui berapa Ia harus mengeluarkan Ujrahnya
untuk Bank Muamalat Indonesia.
Kemuadian dengan ditetapkan ujrah dalam bentuk nominal dapat
menghindari terjadinya penipuan yang dapat merugikan pihak importir,
atau importir merasa dirugikan dengan ketidak jelasan besarnya ujrah
yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Oleh karena itu setelah
peneliti melakukan analisis, peneliti lebih setuju kepada ketetapan ujrah
Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia yaitu
besarnya ujrah harus dinyatakan dalam bentuk Nominal.
Akad Murâbahah
( pada saat akad penyelesaian)
bbbBank penerbit Letter ofcredit ( Issuing Bank )
Advising Bank ( Bankpenerus)
Pembeli ( importir ) Penjual ( Eksportir)
34
5
5a
6a&7
868
90
Keterangan skema operasional :
1. Pembeli (importir) tidak memiliki dana cukup untuk pembayaran harga
barang yang di impor.
2. Bank memeriksa pengajuan L/C pembeli (importir), apabila Bank
setuju pembeli wajib setor jaminan.
3. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir
untuk melakukan trandsaksi kepada eksportir.
4. Importir dan Bank melakukan akad wakâlah bil Ujrah untuk
penguruan dokumen-dokumen transaksi impor. Biaya administrasi
yang di kenakan untuk pembukaan LC Ujrahnya sebesar 1% dari
nominal di tambah biaya notaris (tergantung notarisnya)38.
5. Pada saat barang sudah diantar kepada pembeli, penjual
(Eksportir) menyerahkan dokumen-dokumen barang yang diantar
kepada bank penerus.
6. Bank penerus tidak langsung memberikan pembayaran, sebagai Bank
penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank.
7. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat
dokumen diterima (sight 5 hari) atau tangguh sampai dengan jatuh
tempo(usance 180 hari ).
38Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi. Jakarta 9 Maret 2011.
91
8.Pada saat kontrak menggunakan Usance, maka pembeli harus
membuat Surat Acceptasi (surat pernyataan dari nasabah yang
menyatakan apabila jatuh tempo ia akan melakukan pembayaran).
kemudian surat tersebut diserahkan kepada bank penerbit L/C, dan
bank penerbit akan memberikan surat tersebut kepada bank penerus.
Bank menjual barang secara murabahah kepada importir, baik
dengan pembayaran tunai maupun cicilan. Besar margin yang di
tetapkan Bank Muamalat Indonesia sebesar 15% dari jumlah
pembiayaan murabâhah yang diberikan.
Mengenai besarnya margin dalam bentuk persentase penulis
setuju, karena ada jedah waktu untuk melakukan pembayaran L/C
tersebut, selain itu sebelumya Bank juga sudah menjelaskan terlebih
daulu kepada pihak nasabah, berapa besarnya keuntungan yang akan
Bank Muamalat dapatkan dari pembiayaan tersebut. Dewan Syariah
Nasional juga tidak melarang dalam bentuk presentase, oleh karena itu
Bank Muamalat boleh mengambil margin tersebut dalam presentase.
92
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu dan merujuk pada
rumusan masalah pada bagian pendahuluan maka diperoleh kesimpulan
sebagai berikut :
1. Konsep dan Operasionalisasi Letter of Credit (L/C) Ekspor-Impor dalam
Fatwa DSN-MUI meliputi berbagai macam akad untuk Ekspor Syariah, yaitu
: Wakâlah bil Ujrah, Mudharabah,Musyarakah, dan AL-Ba’i dan Akad untuk
Impor Syariah meliputi : Wakâlah bil Ujrah, Wakâlah bil ujrah dan Qardh,
Murabahah,Salam/Istishna’ dan Murabahah dan wakâlah bil ujrah dan
Murâbahah.
2. Implementasi transaksi jual-beli melalui L/C Ekspor-Impor di Bank Muamalat
Indonesia telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yakni :
a) Dari segi Akad yang digunakan di dalam operasional transaksi L/C Ekspor-
Impor Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad Wakâlah bil Ujrah dan
akad Murâbahah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu akad yang
ditawarkan DSN-MUI ketika hendak melakukan transaksi L/C Ekspor-Impor.
b) Dari segi pengajuan (prosedur) pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia juga
sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terdapat unsur penipuan didalam
83
93
pemberian pembiayaan, dan nasabah yang mengajukan pembiayaan juga akan
merasa aman, ketika mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia,
karena tahapan-tahapannya begitu prosedural.
Akan tetapi peneliti juga menemukan ketidaksesuaian dengan Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia(MUI), yakni :
Dalam penetapan Ujrah di dalam Operasional transaksi L/C Ekspor-Impor
Bank Muamalat Indonesia menggunakan persentase (%), hal tersebut tidak
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa besarnya ujrah itu
harus dalam bentuk Nominal bukan persentase(%).
B. SARAN-SARAN
Dari hasil analisis yang sudah ada maka penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Dilihat dari analisis diatas, sangat jelas ternyata Bank Muamalat Indonesia
masih menggunakan persentase (%) dalam transaksi L/C Ekspor-Impor,
dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.34 dan 35. Maka
dengan itu sebaiknya Bank Muamalat Indonesia Mengubahnya dalam
bentuk Nominal, sehingga lebih memahami prinsip-prinsip syariah, tidak
ada yang dirugikan, serta dapat menciptakan transfaransi biaya.
94
2. Tingkatkan terus pelayanan jasa L/C Ekspor-Impor di Bank Muamalat
Indonsia sehingga benar-benar menjadi ROLE MODEL keuangan syariah
dunia.
3. Untuk perbankan syariah terus pertahankan prinsip-prinsip syariah, serta
pertahankan keunggulan produk-produk syariah, yang sekarang sedang
banyak diminati oleh berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.
95
DAFTAR PUSTAKA
Amir. Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor- Impor, Jakarta : PT Pustaka BinamanPresindo,1992.
Antonio,Muhammad Syafi’i. Bank syari’ah dari Teori ke praktek, Jakarta : Tazkia Cendekia,2005.
Annual Report Bank Muamalat Indonesia Tahun 2009 dan 2010.
Aziz bin Abdulah, Abdul.dkk. Fatwa-Fatwa Terkini 2. Jakarta : Darul Haq, 2008.
Arifin, Zainul. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
Arikunto,Suharsimi. Manajemen penelitian, Jakarta : PT Rineka cipta, 1993.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syari’ah, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2004.
Bank Indonesia, Urusan Luar Negeri Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu lintasPembayaran luar Negeri. Metode Pembayaran Internasional Letter Of Credit,1995.
Bank Muamalat Indonesia, “Sejarah Singkat Perjalanan Bank Muamalat Indonesia1991-2009”. Artikel ini di akses pada 9 maret 2011 darihttp://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile.
Ginting, Ramlan. Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum & Bisnis, Jakarta:SalembaEmpat, 2002.
Hamid Hakim, Abdul. Mabâdi’ Amaliyah, Jakarta : Sa’diyah Putra, 1984.
Kamil, Ahmad. Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan Ekonomi Syariah, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2007.
96
----------. Ekomomi Syariah, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2002.
Moelong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT.Remaja Rosdaya Karya,2007.
Mujahidin, Muhammad, ” Eksistensi Letter of Credit Syari’ah” artikel ini diakses pada20 januari 2011 dari http:// Shrialearn.wikidot.com/2002/09/ eksistensi/letter ofcredit/syariah.html.
................., ” Eksistensi Letter of Credit Syari’ah” artikel ini diakses pada 4 Maret 20011dari http://www.yousaytoo.com/letter-of-credit/diakses 2011/-C13472.html.
................, Eksistensi Letter of Credit Artikel ini diakses pada 21 Maret 2011darihttp://id.wikipedia.org/wiki.Majelis-Ulama-Indonesia.
Sevila, G, Consuelo. Feode Penelitian. Jakarta :UI-PRESS,1993.
Simanjuntak, Emmy Pangarimbun. Pembukuan Kredit Berdokumen. Jakarta : SalembaEmpat,1979.
Terjemah Hadist Bukhari. Penerjemah Zainuddin Hamidy, dkk. Jakarta : Widjaya, 1983.
Terjemah Shahih Muslim 3. Penerjemah Ma’mur Daud. Jakarta : Widjaya, 1984.
Wawancara Pribadi dengan Bapak Fardiyadi. Jakarta.9 maret 2011.
97
98
DAFTAR WAWANCARA
1. Pada tahun berapa PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk mulai memberikan
fasilitas jasa perdagangan L/C Ekspor-Impor kepada Nasabah?
2. Apa Visi dan Misi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dalam
memberikan jasa perdagangan melalui penerbitan L/C?
3. Adakah Pasal-pasal yang mengatur pemberian jasa perdagangan L/C Ekspor
/impor, baik itu Pasal untuk Bank Muamalat Indonesia maupun untuk nasabah
( eksportir/ importir) ?
4. Adakah Struktur organisasi khusus di bidang jasa perdagangan L/C ekspor
atau impor ?
5. Adakah tinjauan Majelis Ulama Indonesia selama ini kepada Bank Muamalat
Indonesia terkait dalam pelaksanaan Penerbitan L/C Ekspor/ impor, dan
tinjauan tersebut dilihat dari segi apa ?
6. Tolong jelaskan bagaimana mekanisme secara keseluruhan kegiatan L/C
Ekspor/Impor ? mulai dari pengajuan permohonan L/C, sampai barang
diterima pihak importir?
7. Berapa besar Ujrah yang diterima Bank Muamalat Indonesia, atau antara
Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah ekspor/impor ?dan biasanya
kesepakatan tersebut ditentukan diawal atau diakhir?
8. Jenis akad apa yang digunakan Bank Muamalat Indonesia ketika menyetujui
kontrak jasa perdagangan L/C ekspor/impor?
9. Berapa besar kemajuan jasa perdagangan L/C Ekspor/ Impor sampai akhir
2010 ?
10. Berapa lama kontrak jasa pembiayaan L/C antara Bank Muamalat Indonesia
dengan Nasabah ? dan biasanya nasabah dari negara mana yang mengajukan
L/C di Bank Muamalat Indoesia ?
99
HASIL WAWANCARA
1. Pada tahun berapa PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk mulai memberikan
fasilitas jasa perdagangan L/C Ekspor-Impor kepada Nasabah? Bank
Muamalat Indonesia pertama kali mendapat izin sebagai Bank Devisa pada
tahun 1994, dibawah pimpinan Bapak Nanang Basuki selaku Ketua Devisi
dan memiliki dua staf pembantu oprasional yaitu Bapak Fardi dan Bapak
Dimas.
2. Apa Visi dan Misi yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia dalam
memberikan jasa perdagangan melalui penerbitan L/C?
Visi
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,
dikagumi di pasar rasional.
Misi
Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi
stakeholder.
3. Adakah Pasal-pasal yang mengatur pemberian jasa perdagangan L/C Ekspor
/impor, baik itu Pasal untuk Bank Muamalat Indonesia maupun untuk nasabah
( eksportir/ importir) ? Pasalnya ada, akan tetapi sedang dalam perbaikan.
4. Adakah Struktur organisasi khusus di bidang jasa perdagangan L/C ekspor
atau impor ? Ada, khusus bagian Exim, Bapak Nanang Basuki sebagai
100
DEPT.HEAD.COD, dan memiliki 2 Staf pembantu L/C Oficer Operational,
yaitu Bapak Fardiyadi dan Bapak Dimas.
5. Adakah tinjauan Majelis aualama Indonesia (MUI) selama ini kepada Bank
Muamalat Indonesia terkait dalam pelaksanaan Penerbitan L/C Ekspor/ impor,
dan tinjauan tersebut dilihat dari segi apa ? MUI, tidak langsung meninjau ke
Bank Muamalat Indonesia, tetapi cukup menerima hasil pantauan transaksi,
atau produk dari DPS yang berada di Bank Muamalat Indonesia sendiri.
6. Tolong jelaskan, bagaimana mekanisme secara keseluruhan kegiatan L/C
Ekspor/Impor ? mulai dari pengajuan permohonan L/C, sampai barang
diterima pihak importir? Prosedur Pembiayaan Transaksi Letter of Credit
( L/C) Ekspor-Impor di Bank Muamalat Indonesia:
1. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan
Usaha Nasabah bukan termasuk jenis usaha terlarang, tidak
melanggar prinsip syariah.
Fasilitas pembiayaan ini harus diawali dengan pembukaan L/C
atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ( SKBDN) di Bank
Muamalat Indonesia.
Consignee dalam Bill of Lading harus divisi dari Bank Muamalat
Indonesia
Digunakan untuk kondisi pre-shipment
2. Prosedur Permohonan Fasilitas
Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan Letter of Credit atau
SKBDN, terlebih dahulu hurus ada penetapan financing line, dimana
eksportir mengajukan permohonan kepada Bank Muamalat Indonesia,
dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
101
11. Permohonan : nasabah yang membutuhkan atau permohonan yang
diajukan oleh divisi marketing (Inisiasi) setelah dilakukan observasi
langsung. Yang dilengkapi dengan data-data pada persyaratan sebagai alat
analisis.
12. Data pendukung yang diperlukan : Data-data berikut disiapkan oleh
pemohon sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan keputusan atas
proposal yang diajukan yaitu:
e. Legalitas pribadi/ usaha : Nasabah melengkapi permohonannya dengan
surat izin usaha, NPWP, riwayat badan usaha atau data-data manajemen.
f. Laporan keuangan : Mencakup neraca, laporan rugi/laba dan arus kas.
g. Data jaminan : Bila dipandang perlu nasabah dapat menyertakan data
atau akte dari aktiva yang yang akan dijaminkan.
h. Proyeksi Cash Flow : Data ini diperlukan oleh pejabat bank sebagai
dasar pula untuk menentukan besarnya nisbah dan juga prospek dari
usaha tersebut.
Bila data-data ini telah terpenuhi oleh nasabah, maka pejabat bank dapat
melakukan analisa yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk menentukan
keputusan.
13. Analisis Awal Pihak Bank : Selain data-data dari nasabah, pihak Bank
dalam hal ini Administration group (yang termasuk didalamnya Account
officer) bekerjasama dengan Finance Support Group, mengadakan penilaian
tehadap proposal pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan
persyaratannya. Account officer memproses calon debitur dalam
keandalannya (kelayakannya), sedangkan Finance support Group dari segi
keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan
pembiayaan.
14. Analisis Lanjutan Pejabat Bank : Laporan yang telah dibuat oleh Account
officer, kemudian dianalisa kembali oleh Finance Support Group. Analisa-
analisa yang dilakukan adalah :
102
6) Analisis Keuangan : Finance Support Group akan menganalisa
laporan keuangan nasabah dengan memperhatikan pendapat
Akuntan (bila ada) seperi neraca, cash flow dan laporan rugi/laba.
7) Analisis Usaha/ Industri : Analisa tentang kegiatan yang akan
dibiayai, kelayakan usahanya dengan memperhatikan kriteria dari
Bank Muamalat, seperti kehalalan usaha yang tidak menyimpang
dari ajaran agama.
8) Analisis Manajemen : Analisa mengenai tingkat penjualan,
keuntungan atau kerugian serta pemasaran.
9) Analisa Yuridis Usaha : Seperti surat izin usaha dan struktur
organisasi perusahaan.
10) Analisis Karakter : Berkaitan dengan tingkat keimanan nasabah,
sifat dan karakter nasabah.
Setelah analisa-analisa diatas selesai maka Finance Support Group, dapat
menarik suatu kesimpulan atas pengajuan proposal nasabah.
15. Jika kesimpulan dari analisis adalah kelayakan atas proposal nasabah maka
Account officer (dalam hal ini mewakili Administration Group) dengan
Finance Support Group akan meminta persetujuan pembiayaan pada
Komite Pembiayaan (Credit Comitte Member) yaitu komite yang terdiri dari
Administration Group, Finance Support Group, Finance & Administration
Director (kepala cabang atau dewan direksi yang membawahi urusan
Administration and Financing Director)
16. Apabila Komite Pembiayaan telah menyetujui, maka Administration Group
akan membuat Offering Letter (Persetujuan Prinsip Bersyarat) atau akad.
17. Bila nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan pengikatan
pembiayaan dan jaminan dihadapan Notaris sekaligus penandatanganan
akad/ perjanjian dengan disaksikan Ulama.
103
18. Setelah akad/ perjanjian telah ditandatangani maka pihak bank akan
melakukan pembayaran kepada pihak esportir atas permintaan importir
terkait dengan penjualan barang tersebut.
19. Monitoring: Bagian Finance Support Group ataupun Account officer
melakukan pengawasan/ monitoring untuk memantau pembiayaan sampai
waktu jatuh tempo berakhirnya perjanjian Letter of Credit ( L/C ) Ekspor
baik Sight maupun Usance.
20. Untuk pembiayaan jenis Sight L/C biasanya berkisar 45 hari, setelah 45 hari
maka pembiayaan yang diberikan harus segera dikembalikan. Dan untuk
jenis pembiayaan Usance L/C biasanya waktunya 180 hari, setelah 180 hari
pembiayaan yang diberikan tersebut sudah harus dikembalikan ke Bank
Muamalat Indonesia.
21. Pelunasan : Maka setelah tiba waktu jatuh tempo L/C tersebut, pihak yang
mengajukan pembiayaan tersebut harus mengembalikan dana pinjaman
tersebut, kepada Bank Muamalat Indonesia.
7. Berapa besar Ujrah yang diterima Bank Muamalat Indonesia, atau antara
Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah ekspor/impor ?dan biasanya
kesepakatan tersebut ditentukan diawal atau diakhir ? Biaya administrasi
yang di kenakan terhadap nasabah atas pembukaan LC hanya di lakukan satu
kali saja yaitu pada saat LC itu di buka. Kalaupun ada biaya yang di kenakan
setelah itu hanya biaya perubahan atau akseptasi atas LC tersebut. Biaya
administrasi yang di kenakan untuk pembukaan LC sebesar 1% dari nominal
di tambah biaya notaris (tergantung notarisnya)
8. Jenis Akad apa yang digunakan Bank Muamalat Indonesia ketika menyetujui
kontrak jasa perdagangan L/C ekspor/impor? Untuk pembukaan LC
104
mempergunakan Akad Wakalah bil Ujrah namun jika pada saat pelunasan
nasabah tidak dapat melunasi dapat di pergunakan Akad Murabahah.
9. Berapa besar kemajuan jasa perdagangan L/C Ekspor/ Impor sampai akhir
2010 ? Perkembangan ekspor-impor sampai tahun 2010 sebesar USD
30.335.460,81 yaitu Transaksi Ekspor sebesar USD 8.449.518.05 dan
Transaksi Impor sebesar USD 21. 905. 942,76.
10. Berapa lama kontrak jasa pembiayaaan L/C antara Bank Muamalat Indonesia
dengan Nasabah? dan biasanya nasabah dari negara mana saja yang
mengajukan L/C di Bank Muamalat Indonesia ? Untuk pembiayaan jenis
Sight L/C biasanya berkisar 45 hari, setelah 45 hari maka pembiayaan yang
diberikan harus segera dikembalikan. Dan untuk jenis pembiayaan Usance
L/C biasanya waktunya 180 hari, setelah 180 hari pembiayaan yang diberikan
tersebut sudah harus dikembalikan ke Bank Muamalat Indonesia. dan
biasanya nasabah dari korea.
Jakarta, 9 Maret 2011
Narasumber
Bapak Fardiyadi
105
106
107
108
109
110