Jenis IzinIzin Mendirikan BangunanMasa Berlaku IMB berlaku selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk/fungsi. Bila pemegang IMB memindahkan hak atas tanah dan atau bangunan baik sedang dalam pelaksanaan pembangunan maupun sudah selesai, IMB dibaliknamakan menjadi atas nama pemegang hak yang baru dengan kewajibannya membayar balik nama sebesar 50% dari penetapan retribusi Apabila sampai 6 (enam) bulan setelah IMB diterbitkan tidak ada kegiatan/berhenti dan tidak dilanjutkan lagi maka IMB ini tidak berlaku lagi.Pemberi PertimbanganPemberi PertimbanganUntuk Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri : Dinas Cipta Karya dan Pengairan Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kantor Satpol PP Bagian Hukum Bappeda Dinas Perhubungan Dinas Bina Marga KecamatanUntuk Bangunan Rumah Tinggal dan Niaga : Dinas Cipta Karya dan PengairanDasar Hukum UU No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung Peraturan Pemerintah no. 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan UU no. 28 tahun 2002 Peraturan Daerah Provinsi Jabar no. 14 tahun 1989 tentang Garis sempadan jalan Peraturan Provinsi Jabar no 8 tahun 2005 tentang sempadan sumber air Perda Kab. Purwakarta No. 6 tahun 1984 tentang penetapan garis sempadan Perda Kab. Purwakarta No.8 Tahun 1996 Tentang Izin Mendirikan Pembangunan Perda Kab. Purwakarta No.14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Keputusan Bupati No.4 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 1996 Keputusan bupati no. 875.1/kep 279-DCKP/2005 tentang pelimpahan wewenang penandatanganan surat izin mendirikan bangunan dari bupati kepada kepala DCKP Keputusan Bupati No.601/Kep. 141-Disbang/2000 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Purwakarta Keputusan bupati no. 601.05/kep. 483-DCKP/2005 tentang pembentukan tim peneliti penerbitan izin mendirikan bangunan di kabupaten Purwakarta. Keputusan Bupati No.601/ Kep. 484-DCKP/2005 Tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Yang Mendapat Keringanan Retribusi IMBMaksud dan Tujuan Dalam rangka antisipasi percepatan pertumbuhan pembangunan dan menjamin tata tertib, kenyamanan, keselamatan bangunan yang ada di kabupaten Purwakarta, maka diperlukan adanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, terhadap bangunan yang senantiasa meningkat. Bangunan yang berdiri harus ditangani dan dikelola sesuai dengan RTRW Kab. PurwakartaKlasifikasi/Sasaran1. Setiap bangunan yang ada di Kab. Purwakarta2. Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Kab. Purwakarta3. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan di dalam atau di atas permukaan tanah dan di perairan, baik yang bersifat permanen atau tetap dan sementara4. Bangunan Pokok adalah bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam satu persil5. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang mempunyai fungsi penunjang dari bangunan pokok6. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, membuat/mengubah (alih fungsi), memperbaharui/memperbaiki, menambah/memperluas bangunan7. Rumah Tinggal adalah bangunan yang di permukaan sebagai tempat tinggal/kediaman oleh perorangan atau suatu keluarga dengan sarana prasarana/fasilitas yang memadai8. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan9. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi10. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar kawasan industri tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Non Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)/ Penanaman Modal Asing (PMA)PersyaratanUntuk perusahaan kawasan industri dan perusahaan industri:1.Fotocopy KTP pemohon2.Fotocopy Akte pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau fotocopy Anggaran dasar yang sudah disahkan bagi koperasi3.Fotocopy fatwa peruntukan lahan dan surat Izin Lokasi4.Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri5.Fotocopy Sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah6.RAB (Rencana Anggaran Biaya)7.Fotocopy lunas PBB Tahun terakhir8.Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan, garis sempadan, kofisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah9.Fotocopy Rencana Tata Ruang Bangunan dan Prasarana (Site Plan)yang disetujui oleh pemerintah daerah10.Gambar dan perhitungan konstruksi bangunan11.Perhitungan hasil zonden tanah bagi bangunan tertentu12.Fotocopy UKL/UPL/Amdal bagi industri wajib UKL/UPL/Amdal13.Fotocopy rekomendasi dari Dinas Perhubungan bagi bangunan-bangunan yang berada di jalur padat lalu lintas14.Fotocopy Surat Izin Jalan Masuk dari DPU Bina Marga15.Keputusan Desa (Perdes)Untuk rumah tinggal/niaga:1. Fotocopy KTP pemohon2.Fotocopy Fatwa peruntukan lokasi yang bersifat usaha di luar kawasan pertokoan, kecuali bagi pemohon yang membangun rumah tinggal perorangan3. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri4.Fotocopy Sertifikat atas tanah atau bukti perolehan tanah5.Fotocopy lunas PBB Tahun terakhir6.Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan, garis sempadan, kofisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah7.Gambar dan perhitungan konstruksi bangunan bagi bangunan bertingkat, bangunan konstruksi baja, kantor serta bangunan yang terkena penelitian khusus8.Fotocopy UKL/UPL bagi bangunan wajib UKL/UPL9. Fotocopy rekomendasi dari Dinas Perhubungan bagi bangunan-bangunan yang berada di jalur padat lalu lintasStandar BiayaSetiap IMB dikenakan retribusi (sesuai Perda No. 8 Tahun 1996 dan Keputusan Bupati No.04 Tahun 2000), yaitu: Untuk Rumah Tinggal = 1% x RAB (Standar harga satuan banguan yang ditetapkan dengan ketentuan Bupati x volume) Untuk Industri/ perusahaan/niaga = 2% x RAB (Standar harga satuan bangunan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati x volume)Setiap IMB dikenakan retribusi (sesuai Perda No. 14 Tahun 2007), yaitu : 1,1% x harga satuan bangunan atau RAB x koefisien luas bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien fungsi bangunan x koefisien letak lokasiKoefisien Luas BangunanNOLUAS BANGUNANKOEFISIEN

170 m20,50

2> 70 m2dan150 m20,60

3> 150 m2dan250 m20,80

4> 250 m2dan500 m21,00

5> 500 m2dan1.000 m21,30

6> 1.000 m21,50

Koefisien Fungsi BangunanNOLUAS BANGUNANKOEFISIEN

1Bangunan Hunian1,00

2Bangunan Sarana Usaha dan Komersil1,25

3Bangunan Sarana Kesehatan1,10

4Bangunan Sarana Pendidikan0,75

5Bangunan Sarana Peribadatan0,00

6Bangunan Sarana Seni dan Budaya0,60

7Bangunan Sarana Pemerintahan0,50

8Bangunan Sarana Industri2,00

9Bangunan Sarana Transportasi1,50

10Bangunan Sarana Rekreasi dan Olah Raga1,20

11Bangunan Sarana dan Prasarana Lainnya1,15

Koefisien Tingkat BangunanNOLUAS BANGUNANKOEFISIEN

1Bangunan Basement1,10

2Bangunan 1 lantai1,00

3Bangunan 2 lantai1,09

4Bangunan 3 lantai1,120

5Bangunan 4 lantai1,135

6Bangunan 5 lantai1,165

7Bangunan 6 lantai1,197

8Bangunan 7 lantai1,236

9Bangunan 8 lantai ke atas1,265

10Bangunan Tinggi

a. 0 m -20 m2,00

b. > 20 m -30 m2,18

c. > 30 m -40 m2,24

d. > 40 m -50 m2,27

e. > 50 m -60 m2,33

f. > 60 m -70 m2,394

g. > 70 m -80 m2,472

h. > 80 m ke atas2,530

Koefisien Letak LokasiNOLUAS BANGUNANKOEFISIEN

1Bangunan di tepi dan di atas jalan didasarkan pada nilai NJOP per m2Obyek Pajak Bumi :

a.Rp 5.0000,40

b. > Rp 5.000 -Rp 20.0000,50

c. > Rp 20.000 -Rp 50.0000,60

d. > Rp 50.000 -Rp 100.0000,70

e. > Rp 100.000 -Rp 200.0000,80

f. > Rp 200.000 -Rp 500.0001,00

g. > Rp 500.000 -Rp 1.000.0001,25

h. > Rp 1.000.000 ke atas1,50

2Bangunan di tepi dan di atas sungai1,20

3Bangunan di tepi dan diatas danau1,20

4Bangunan di bawah permukaan tanah1,20

Waktu Proses12 Hari Kerja