repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48449/1/AHMAD IMAM... ·...

v

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur di panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat

rahmat, nikmat serta karunia dari Allah SWT penulis dapat dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul “Pembuktian Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam

Kasus Perjanjian Kartel Impor Bawang Putih (Analisis Putusan MA Nomor 1495

K/Pdt.sus-KPPU/2017). Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, yang telah membawa umat manusia

dari zaman jahiliyah (Kegelapan) ke zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Selanjutnya, dalam penulisan ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan,

arahan dan nasehat serta bantuan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan

ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah Jakarta.

2. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu

Hukum dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatuallah Jakarta.

3. Dr. Muhammad Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H. pembimbing skripsi yang

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan arahan

dalam membimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini.

4. Kepala Pusat Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah

Jakarta yang telah membantu dalam menyediakan fasilitas yang memadai

untuk peneliti mengadakan study kepustakaan guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Siswanto dan ibu Chuzanah selaku orang tua peneliti yang senantiasa

memberikan segala sesuatu kepada peneliti dan senantiasa memberikan

motivasi serta nasehat.

6. Pihak-pihak lain yang bersedia berdiskusi khususnya terkait judul skripsi ini.

vi

Peneliti berharap semoga amal baik dari semua pihak yang tidak bisa

disebutkan semua yang telah membantu membantu peneliti dalam proses

penulisan sampai dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala

dari Allah SWT. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, namun peneliti berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan

manfaat bagi para pihak.

Ciputat, 10 Oktober 2019

A. Imam Santoso

vii

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ............................................... .... ii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... .... iii

ABSTRAK ...................................................................................................... .... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................... .... v

DAFTAR ISI ................................................................................................... .... vii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... .... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... ... 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah ................... ... 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................. ... 8

D. Metode Penelitian ..................................................................... ... 9

E. Sistematika Penelitian .............................................................. ... 12

BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP HUKUM PERSAINGAN USAHA

DAN PEMBUKTIAN DI INDONESIA ...................................... .... 14

A. Kerangka Konseptual .................................................................. .... 14

1. Konsep Persaingan Usaha ....................................................... .... 14

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha ............................................. .... 16

3. Konsep Pembuktian ................................................................ .... 17

4. Dasar Hukum Pembuktian Tidak Langsung ........................... .... 22

5. Pembuktian Tidak Langsung Dalam Kasus Persaingan

Usaha ....................................................................................... .... 23

B. Kerangka Teori ........................................................................... .... 24

1. Teori Keadilan Hukum ........................................................... .... 24

2. Teori Kepastian Hukum .......................................................... .... 25

C. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ......................................... .... 26

BAB III PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG DALAM PUTUSAN MA

NOMOR 1495 K/PDT.SUS-KPPU/2017 TENTANG KASUS

PERJANJIAN KARTEL IMPOR BAWANG PUTIH. ............. .... 28

A. Kronologi Kasus Importasi Bawang Putih dalam Putusan ......... .... 28

viii

B. Pertimbangan Hakim Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495

K/Pdt.sus-KPPU/2017 Tentang Kasus Perjanjian Kartel Impor

Bawang Putih .............................................................................. .... 32

C. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ............... .... 35

BAB IV IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT

PENERAPAN PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG .............. .... 37

A. Legitimasi Putusan MA Nomor 1495 (K/Pdt.sus/KPPU/2017) . .... 37

B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamamah Agung dalam

penerapan alat bukti tidak langsung ............................................ .... 38

C. Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.sus-

KPPU/2017 ................................................................................. .... 42

BAB V PENUTUP ...................................................................................... .... 59

A. Kesimpulan ................................................................................. .... 57

B. Rekomendasi ............................................................................... .... 58

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... .... 59

LAMPIRAN .................................................................................................... ...

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia pada jangka

panjang telah menghasilkan kemajuan diberbagai sektor salah satunya

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya kemajuan yang telah

tercapai didorong oleh kebijakan-kebijakan pembangunan itu sendiri pada

sebelum era reformasi termasuk pembangunan ekonomi yang didasarkan

pada GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan rencana PELITA

(Pembangunan Lima Tahunan) serta kebijakan lainya.

Walaupun banyak kemajuan diberbagai bidang khususnya pada

sektor pembangunan ekonomi yang dihasilkan oleh pemerintahan

sebelum reformasi yang ditunjukan adanya pertumbuhan ekonomi secara

pesat, namun masih banyak persoalan-persoalan yang harus dipecahkan

seiring adanya tantangan globalisasi ekonomi dan perkembangan usaha

swasta yang begitu pesat di era 1990-an.

Setelah era reformasi pemerintah menyadari bahwa banyak

persoalan ketimpangan sosial ekonomi yang mana hanya sedikit saja

rakyat Indonesia yang ikut andil dalam pembangunan usaha dan ekonomi,

dimana sebelum era reformasi para pengusaha dan elit yang dekat dengan

kekuasaan mendapat kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga

menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Disisi lain

tekanan globalisasi ekonomi yang tak terhindarkan menuntut

pemerintahan baru (setelah reformasi) juga melakukan reformasi hukum

khususnya dibidang ekonomi.

Dinamika ekonomi yang tidak lepas dari perkembangan dunia

global menuntut Indonesia saat itu (awal reformasi) harus mengikuti,

yang mana pergerakanya sangat dinamis dan kompetitif. Dunia ekonomi

dikaitkan dengan istilah bisnis, yang mana menurut ensiklopedia bebas

2

berarti suatu komunitas yang menjual barang atau jasa kepada konsumen.

Bisnis sendiri memiliki dampak yang cukup besar dalam perkembangan

perekonomian Negara, dimana banyak barang dan jasa masuk ke Negara

untuk melakukan transaksi.

Adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh komunitas,

individu dan sosial dalam lingkup nasioal maupun internasional

menyebabkan terjadinya suatu kompetisi yang kuat, maka sangat perlu

diawasi untuk menegakan nilai-nilai persaingan usaha untuk menjaga

stabilitas harga pasar dan tentunya perekonomian Negara, yang mana

memiliki dampak besar dalam meningkatkan perekonomian rakyat dan

menjaga adanya ketimpangan ekonomi sesuai falsafah Negara Indonesia

Pancasila yakni, sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat indonesia”.

Penegakan hukum dalam kegiatan persaingan usaha di Indonesia

dimulai lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana

memiliki latar belakang adanya perjanjian yang dilakukan antara Dana

Moneter Internasional (IMF) dengan pemerintah Republik Indonesia,

pada tanggal 15 Januari 1998. Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui

pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar

US$ 43 miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi, akan tetapi

dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi dan hukum

ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya Undang-Undang

anti-monopoli, akan tetapi perjanjian dengan IMF tersebut bukan

merupakan satu-satunya alasan penyusunan Undang-Undang tersebut.1

Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut Negara belum

maksimal dalam mengaplikasikan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang

menyatakan bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar

filsafat demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan. Salah satu

1Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, DKK, Hukum Persaingan Usaha Antara

Teks Dan Kontek, Kerja Sama Republik Indonesia Dan Germany (Indonesia : 2009), h. 12

3

sarana untuk mewujudkan demokrasi ekonomi adalah melalui pengaturan

terhadap persaingan usaha.

Secara praktik setiap pelaku usaha melakukan usaha sangat kotor

dan cenderung memonopoli pasar yang tujuan-nya untuk bisa bertahan

dalam kompetisi pasar, maka sejak adanya Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak

Sehat segala bentuk usaha diatur dengan regulasi yang jelas dengan tujuan

untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis di Indonesia

dan menciptakan suatu iklim yang sehat serta menghilangkan segala

bentuk pemusatan ekonomi terhadap satu golongan. Tentunya kegiatan

tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan cita-cita

perekonomian Indonesia yaitu menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 : Keseimbangan hak dalam

berusaha dan/atau kesinambungan hajat hidup Warga Negara. Selain itu

juga prinsip-prinsip dalam persaingan usaha tertera pada Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu : Pelaku usaha Indonesia dalam

menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

memperhatikan keseimbangan dalam kepentingan pelaku usaha dan

kepentingan umum.

Bentuk upayanya, dalam penegakan hukum dalam bidang larangan

persaingan usaha tidak sehat dan monopoli maka pada bab VI Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengamanatkan dibentuknya Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kalau kita tinjau dari segi

ketatanegaraan KPPU masuk pada state auxiliary organ yakni, lembaga

negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang

membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif,

Yudikatif).2 Sedangkan subtansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,

Konpres, (Jakarta: konpres, 2008), h. 24.

4

1999 sendiri yakni : kegiatan yang dilarang, perjanjian yang dilarang dan

posisi dominan dalam usaha.3

Semenjak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berdiri,

sebagai institusi Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tentunya

memiliki capaian-capaian dalam penegakan dikasus persaingan usaha.

Salah satunya dalam Penelitian ini, akan membahas tentang perjanjian

kartel bawang putih yang objeknya merupakan salah satu komoditas yang

sifatnya menjadi kebutuhan sehari-hari, artinya bawang putih menjadi

hasil bumi yang kemudian dijadikan satu barang dagangan dalam dunia

bisnis nasional maupun internasional.

Pada tahun 2013 terjadi suatu perjanjian usaha dalam kasus

importasi bawang putih yang sebagian diikuti oleh terlapor dalam putusan

KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 berakibat harga bawang yang naik secara

tidak wajar yang kemudian menjadi persoalan berakibat menjadi tinjauan

atau objek daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam penelitian ini peneliti melihat Putusan KPPU (Komisi

Pengawas Persaingan Usaha)Nomor 05/KPPU-I/2013 tersebut, ada 19

perusahaan dan 3 institusi pemerintah yang terlibat atas dugaan kegiatan

importasi bawang putih. Dimana beberapa perusahaan tersebut

diidentifikasi oleh KPPU telah diduga melanggar pasal 11, pasal 19 huruf

c dan pasal 24 yakni yang secara subtansi melakukan perjanjian terlarang

dimana berupaya untuk mengadakan kartel harga bawang putih dipasaran,

melakukan kegiatan yang berpotensi melakukan monopoli pasar serta

pelaku usaha melakukan persekongkolan dengan pihak lain. Putusan

KPPU tersebut, peneliti menganggap kontroversial disisi Peraturan

Perundang-Undangan. Kontroversial yang dimaksud dalam Peraturan

Perundang-Undangan adalah KPPU dalam putusanya dianggap memiliki

pelanggaran dalam menggunakan dasar hukum.

3Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, DKK, Hukum Persaingan Usaha Antara

Teks Dan Kontek, Kerja Sama Republik Indonesia Dan Germany (Dubes Indonesia : 2009), h. xii

5

Para pelaku usaha, setelah adanya putusan KPPU mengajukan

upaya hukum banding Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam putusan

perkara Nomor. 2/Pdt.sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Utr. dan menolak putusan

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) putusan perkara

Nomor.2/Pdt.sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Utr. dengan pertimbangan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Judex Factie) menilai pelanggaran

Pasal 19 huruf c tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang dipersyaratkan

sebagaimana diatur pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

hanya didasarkan pada alat bukti tidak langsung (Indirect Evidence)

sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam

perkara Nomor 2/Pdt.sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Utr.

Setelah putusan pada tahap banding yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut KPPU (Komisi Pengawas

Persaingan Usaha) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung

Republik Indonesia (MA RI). Berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung

Nomor 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 menarik untuk dianalisis bahwa

Hakim Agung memperkuat putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan

Usaha) dalam penggunaan alat bukti tidak langsung dalam

putusannya.Secara praktik alat bukti tidak langsung sering kali digunakan

oleh-oleh Negara yang menganut konsep hukum Anglo Saxon. Berbeda

dengan yang dianut oleh Indonesia yang menganut sistem hukum Civil

Law.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dilakukan suatu

penelitiaan untuk kepentingan pembuatan skripsi dan bertujuan

memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut judul :

Pembuktian Tidak Langsung Dalam Kasus Perjanjian Kartel Impor

Bawang Putih. (Analisis Putusan MA No 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017)

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

6

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan diatas, terdapat

beberapa persoalan yang berkaitan dengan putusan KPPUatas dugaan

pelanggaran Pasal 11, 19 huruf c dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 yang dilakukan oleh 19 perusahaan impor bawang putih, ada

beberapa persolan/masalah yang muncul yaitu :

a. Bahwa indirect evidence berupa bukti ekonomi tidak dapat dijadikan

sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan paham hukum yang dianut

indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa timbulnya perkara ini berdasarkan adanya laporan dugaan yang

menuduhDirektorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian

Perdagangan menolakdan diindikasi menghambat beberapa pelaku

usaha menanyakan mengenai mekanisme perpanjangan SPI (Surat

Persetujuan Impor).

c. Bahwa penetapan kebijakan impor khususnya yang menggunakan

Skema kuota kemeterian perdagangan tidak ada koordinasi dengan

instansi terkait.

d. Tidak ada bukti adanya perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku

usaha lainnya untuk tujuan mempengaruhi harga dengan mengatur

produksi atau pemasaran suatu barang, khususnya Bawang Putih

karena pelaku usaha mempunyai kepentingan sendiri-sendiriserta

pelaku usaha tersebut jelas mempunyai sistem/usaha yang sangat

berbeda.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan identifikasi masalah diatas, maka

penelitian ini hanya dibatasi pada perihal pembatalan putusan majelis Komisi

Pengawas Persaingan Usaha oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pada

7

tahap kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Utara oleh putusan MA (Mahkamah Agung) No. 1495 K/Pdt.sus-

KPPU/2017.

3.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa dapat dilihat adanya

tidak kesesuaian antara paham hukum di Indonesia yang mana hakim

menggunakan dasar hukum pembuktian tidak langsung. Agar pembahasan

terfokus dan ideal sehingga tidak meluas dalam pembahasan maka perlu

dibatasi untuk menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan.4

perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana kekuatan Pembuktian Tidak Langsung (Indirect Evidence)

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

b. Bagaimana Pertimbangan HukumMahkamah Agung Perkara No. 1495

K/Pdt.sus-KPPU/2017.Terkait pembuktian tidak langsung (Indirecht

Evidence) dalam kasus perjanjian kartel importasi bawang putih?.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan diadakanya penelitian ini dalam penulisan skripsi

yakni :

a. Bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum oleh majelis KPPU dalam

putusan KPPU No. 05/KPPU-I/2013 pada Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha Tidak

Sehat terhadap putusan Pengadilan Negeri jakarta Utara Nomor 2/Pdt.Sus-

KPPU/2015/PN Jkt. dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1495

K/Pdt.sus-KPPU/2017.

b. Bertujuan untuk mencari kesesuaian pertimbangan KPPUKPPU No.

05/KPPU-I/2013, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada putusan

Nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt dan Mahkamah Agung pada putusan

4 Bambang Waluyo, Penelitihan Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) ,

h. 26

8

Nomor 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017 dalam memutus upaya keberatan dari

pihak pemohon sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri

Nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt. dan putusan Mahkamah Agung

Nomor 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuannya untuk memenuhi syarat kelulusan dan meraih gelar Strata

1 Ilmu Hukum, ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari studi ini

diantaranya:

a. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan rujukan sebagai karya ilmiah

dimana penelitiaan ini didasari pada teori-teori yang didapatkan di

bangku perkuliahan.

b. Penelitian yang dilakukan penulis menambah wawasan penulis tentang

hukum persaingan usaha dan dapat dijadikan bahan bacaan dan masukan

kepada pemerintah agar tegas dan berdasarkan prosedur dan rule yang

baik dan benar mengenai pelaksaan dan penegakan hukum secara teknis

terhadap undang-undang.

G. Metode penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu;

sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.5

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam penelitian

ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Tipologi

penelitian normatif - yuridis merupakan penelitian yang dilakukan dengan

mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di

5 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi

Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 30

9

masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di

masyarakat.6

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif dengan

menggunakan pendekatan Yuridis, maka pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan

untuk menelaah aturan-aturan yang berkaitan dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber pada penelitian ini antara lain mencakup bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum/tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum

primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-

putusan hakim.7Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan

hukum primer adalah :

1) Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Nomor :

05/KPPU-I/2013, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Nomor : 2/Pdt.sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Utr., Putusan MA RI

(Mahakamah Agung Republik Indonesia) Nomor :

1495/KPdt.Sus-KPPU/2017.

2) UUD NRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945.

3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji.Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di

Dalam Penelitian Hukum. (Jakarta : Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979), h.18 7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana, cet-IV 2010), h.35

10

4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

6) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003)

tentang Tata Cara Pengajuan Pihak Keberatan Atas Putusan

Pengadilan Negeri Dalam Kasus Persaingan Usaha.

b. Bahan hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum dalam bidang persaingan usaha tidak sehat

meliputi meliputi buku-buku teks, kamus hukum,jurnal hukum,

dan komentar-komentar atas norma hukum

c. Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan

bahanhukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan non hukum

dapat berupabuku-buku mengenai Ilmu Ekonomi, Sosiologi,

Filsafat atau laporan-laporan penelitian non-hukum sepanjang

mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-

hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas

wawasan peneliti.

a. Prosedur Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini,

maka peneliti menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan

cara studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan

menganalisa secarasistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar,

peraturan perundang-undangandan bahan-bahan lain yang berhubungan

dengan materi yang dibahasdalam skripsi ini.

b. Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi

kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis

uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam

penulisan lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah

11

dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara

deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat

umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

c. Analisis Data dan Bahan Hukum

Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pokok-

pokok penting dalam persaingan usaha tidak sehat terutama dalam hal

pentingnya bersaing secara sehat serta batasan-batasan bagi pelaku usaha

dalam persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat membantu sebagai

dasar acuan danpertimbangan hukum yang berguna dalam menangani

masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun sesuai dengan “Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

2017”. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan

dan materi yang diteliti, adapaun perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai alasan dalam pemilihan

judul atau latar belakang. Selain itu, diuraikan juga

mengenai, Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode

penelitian dan rancangan sistematika.

BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP HUKUM

PERSAINGAN USAHA & PEMBUKTIAN DI

INDONESIA

Bab ini membahas Tinjauan umum tentang persaingan

usaha dan konsep pembuktian, yang menguraikan

mengenai pengertian persaingan usaha, pengertian kartel,

12

dan teori-teori yang digunakan serta kajian review

terdahulu, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual,

BAB III APLIKASI & PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK

LANSUNG DALAM PUTUSAN MA NOMOR 1495

K/Pdt.Sus-KPPU/2017.

Bab ini memuat tinjauan umum yang akan membahas

terkait kekuatan hukum pembuktian tidak langsung, dan

membahas secara spesifik kronologi hakim dalam

memutuskan perkara kartel impor bawang putih dan

pertimbangan hakim.

BAB IV IMPLIKASI DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG TERKAIT PENERAPAN ALAT BUKTI

TIDAK LANGSUNG

Bab ini berisi tinjuan dan dampak Kasus Pelanggaran

Hukum Persaingan Usaha Dalam Perjanjian Kartel Impor

Bawang Putih. (Analisis Putusan MA No 1495 K/Pdt.sus-

KPPU/2017)

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini memberikan kesimpulan dari penelitian

yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan

saran atau rekomendasi yang diharapkan dalam memberi

sumbangan ilmu pengetahuan.

13

BAB II

TINJAUAN UMUM KONSEP HUKUM PERSAINGAN USAHA

DAN PEMBUKTIAN DI INDONESIA

A. Kerangka Konseptual

1. Konsep Persaingan Usaha

a. Definisi Hukum Persaingan Usaha

Dalam dinamika ekonomi identik dengan pasar yang mana

pasar sebagai suatu tempat untuk menjalankan roda ekonomi dan

aktifitas ekonomi sebagai suatu yang akan diberlakukan sesuai dengan

aturan-aturan. Salah satu dinamika pasar kita mengenal dengan istilah

persaingan usaha yaitu kegiatan perusahaan atau pelaku usaha yang

berada pada posisi bersaing untuk menjaga stabilitas harga pasar.1

Pengertian dari persaingan usaha sendiri banyak literatur yang

memberikan istilah yaitu (competition law) berarti hukum anti

monopoli. Hermansyah dalam bukunya lebih memilih menggunakan

hukum persaingan usaha saja, karena ia memandang lebih cocok

dengan subtansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri.2

Penulis menyimpulkan tentang pemahaman pengertian hukum

persaingan usaha berarti bertujuan memberikan batasan hukum yang

mengatur tentang segala bentuk aktivitas pasar, yang berguna untuk

memberikan keteraturan pasar, dan mencegah terjadinya monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat. Menurut Arie Siswanto yang dimaksud

persaingan usaha itu beberapa instrumen hukum yang dibuat bertujuan

untuk melakukan stabilitas harga pasar agar persaingan itu tetap

1Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, DKK, Hukum Persaingan

Usaha Antara (Buku Teks), Kerja Sama Republik Indonesia Dan Germany

(Indonesia : 2009), h. 45

2Hermannsyah, Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia, (Prenada

Media Group : 2008), h. 1

14

dilakukan sehingga pelaku usaha tidak memiliki upaya untuk

melakukan monopoli pasar.3

Agar terciptanya suatu pasar yang baik, sehat maka memang di

Indoensia sangat diperlukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.

Adapun anatomi atau subtansi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 membahas tentang :4

1. Perjanjian yang dilarang

a) Oligopoli

b) Penetapan Harga

c) Pembagian Wilayah

d) Pemboikotan

e) Kartel

f) Trust

g) Oligopsoni

h) Integrasi Vertikal

i) Perjanjian Tertutup

j) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

2. Kegiatan yang dilarang

a) Mmonopoli

b) Monopsoni

c) Penguasaan Pasar

d) Persengkongkolan

3. Posisi Dominan

a) Perihal Jabatan Rangkap

b) Perihal Pemilikan Saham

3 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, (Ghalia Indonesia, Jakarta : 2004), h.2

4 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,(Prenada Media

Group:2012) h. 107-267

15

c) Penggabungan, Peleburan dan Pengambil Alihan

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

a. Landasan Hukum Persaingan Usaha Menurut UUD 1945

Aturan terkait persaingan usaha dalam memori pembentukanya

tentunya memiliki latar belakang yang kemudian keberadaanya

dikehendaki. Sebelum terbentuknya hukum persaingan usaha praktik

monopoli dan dominasi pasar sangatlah marak. Pemerintah

membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk tujuan

utamanya menjaga stabilitas ekonomi dan pemerataaan ekonomi.

Menurut pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Mengatakan “Perekonomian nasional

diselengarakan atas dasar ekonomi demokrasi, ekonomi berdasarkan

kebersamaan, efesiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Landasan Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999.

Amanat daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

secara jelas dapat dikaitkan dengan suatu penegakan hukum dalam

bidang perekonomian. Negara telah diberikan kewenangan oleh

UUD 1945 untuk membentuk Undang-Undang dibawah UUD 1945.

Aturan turunan tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi : Para pelaku usaha di

Indonesia dalam menjalankan kegiatanya berasaskan ekonomi

demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku

usaha dan kepentingan umum.

16

c. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Kemudian dalam penegakan hukum persaingan usaha

pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

yang secara subtansi terdiri dari Pembentukan, Tujuan, Tugas,

fungsi, Organisasi, Pengangkatan, Pemberhentian, Tata Kerja yang

terakhir ketentuan Penutup.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat penting dalam

perananya untuk menjadi pengawas dan penegakanya dalam kasus

persaingan pasar yang sangat dinamis dan kompetitif. Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengeluarkan Keputusan

KPPU Nomor : 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang tata cara

penyampaian laporan dan penanganan dugaaan pelanggaran terhadap

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999.

d.Upaya Hukum Dalam Hukum Persaingan Usaha

Untuk menjamin hak pelaku usaha dalam putusan KPPU

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2003

tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap

Putusan KPPU.

3. Konsep Pembuktian

a. Definisi Pembuktian

Dalam konsep hukum acara dikenal dengan istilah hukum

pembuktian (Law of Evidence), pembuktian sendiri berasal dari

kata bukti kalau diartikan memiliki suatu informasi atau data

untuk mendukung suatu rekonstruksi kejadian dimasa lalu5. Suatu

proses litigasi pembuktian sangat menentukan seserorang bersalah

atau tidak bersalah. Dalam tahapan ini menjadi sangat sulit ketika

5Eddy Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta ; Penerbit Erlangga, 2012), h. 1

17

berusaha merekonstruksi peristiwa masa lalu untuk menjadi

kebenaran.6

Kesulitan dalam dalam pembuktian dalam litigasi didukung

oleh beberapa hal, salah satunya yang dikatakan dalam buku

subekti ”Kedudukan hakim dalam proses pembuktian sesuai

dengan system adversarial yakni hakim bersifat pasif, sekalipun

kebenaran diragukan hakim tidak bebas berpendapat.7

Berbicara evidence menurut Eddy O.S. Hiariej dekat

dengan alat yang digunakan untuk membuktikan dalam proses

persidangan untuk mencari kebenaran suatu fakta persidangan.8

Jadi kita memahami secara sederhana bahwa pembuktian adalah

upaya untuk mencari kebenaran dalam pesidangan yang didukung

oleh alat bukti dan barang bukti.

b. Teori Pembuktian

Menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat memberikan amanat kepada Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) untuk bisa menegeluarkan produk hukum berupa

putusan. Bisa dipahami bahwa memang Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Merupakan lembaga yang memiliki status ganda

kalau dilihat dari wewenangnya (Quasi Yudisial).

Perihal kewenangan KPPU dalam putusan tentunya sangat

berkaitan erat dengan pembuktian. Menurut subekti pembuktian

diperlukan di suatu persengketaan unuk membuktikan kebenaran

dalil, dan pembuktian hanya diperlukan dimuka hakim.9 Tentu

6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika,2016), h. 96

7 Subekt, Hukum Pembuktian, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987), h. 9

8 Eddy Hiariej, Teori Dan Hukum Pembuktian. (Jakarta ; Penerbit Erlangga, 2012) h. 23.

9 Moh. Tufiq Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Rineka Cipta,

2004) h. 93

18

sangatlah perlu untuk bisa memahami terkait tipologi pembuktian

pembuktian :10

1. Pembuktian yang harus dibuktikan dengan minimal dua alat

bukti yang sah minimal memenuhi alat bukti yang bersifat

materil dan formiil.

2. Pembuktian yang didasarkan atas tidak ada dukungan keyakinan

hakim.

Lebih lanjut Yahya Harahap mengatakan kebenaran yang

digali oleh hakim hanya kebenaran formil, walaupun bukti yang

diajukan dalam persidangan hakim tidak memerlukan keyakinan

hakim.

Dapat dipahami bahwa konsep pembuktian pada wilayah

hukum perdata di Indonesia memang murni menggunakan dua alat

bukti yakni menggunakan bukti formil saja yang artinya

menggunakan bukti yang benar-benar secara fisik sehingga

kebenaran bukti itu bersifat haqiqi.

c. Alat Bukti

Dalam Hezien Inlandsch Reglement (H.I.R) Pasal 183

mengatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah

melakukannya.”

Pasal tersebut terang menyebutkan perihal Konsep

pembuktian di Indonesia begitupun Komisi Pengawas Persaingan

Usaha juga menganut konsep pembuktian tersebut namun

dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa pembuktian di Indonesia dalam

10

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 498

19

konsep Acara Perdata menggunakan pasal 184 juga yaitu

keyakinan hakim yang artinya menggunakan konsep (Negatief

Wettelijk Stelsel. Selanjutnya alat bukti yang digunakan

pembuktian sebagai berikut :

Mengenai alat bukti Komisi Pengawas Persaingan Usaha

juga menggunakan konsep alat bukti yang ada pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesia)

menurut Pasal 1866 mengatakan :

Alat pembuktian meliputi :

1. Bukti tertulis

2. Bukti Saksi

3. Persangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

Semuanya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang

tercantum dalam bab-bab berikut. Menngenai alat bukti juga diatur

pada Hezien Inlandsch Reglement (H.I.R.) Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli

Dan persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan :

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat dan atau dokumen

4. Petunjuk

5. Keterangan Pelaku usaha.

Alat-alat bukti ini kemudian lebih diperinci lagi oleh

KPPU dalam Perkom (Peraturan Komisi) Nomor 4 Tahun

2010 tentang pedoman pasal 11. Beberapa alat bukti untuk

20

penanganan perkara kartel antara lain:

(1) Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota

produksi atau pembagian wilayah pemasaran.

(2) Dokumen atau rekaman daftar harga (price list) yang

dikeluarkan oleh pelaku usaha secara individu selama

beberapa periode terakhir (bias tahunan atau per-

semester).

(3) Data perkembangan harga, jumlah produksi dan jumlah

penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama

beberapa periode terakhir (bulanan atau tahunan).

(4) Data kapasitas produksi.

(5) Data laba operasional atau laba usaha dan keuntungan

perusahaan yang saling berkoordinasi.

(6) Hasil analisis pengolahan data yang menunjukkan

keuntungan yang berlebih/excessive profit.

(7) Hasil analisis data concious parallelism terhadap

koordinasi harga, kuota produksi atau pembagian

wilayah pemasaran.

(8) Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-

masing anggota yang diduga terlibat selama beberapa

periode terakhir.

(9) Data pemegang saham setiap perusahaan yang diduga

terlibat beserta perubahannya.

(10) Kesaksian dari berbagai pihak atas telah terjadinya

komunikasi, koordinasi dan/atau pertukaran informasi

antar para peserta kartel.

(11) Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas

terjadinya perubahan harga yang saling menyelaraskan

diantara para penjual yang diduga terlibat kartel.

(12) Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan

perusahaan yang diduga terlibat mengenai terjadinya

21

kebijakan perusahaan yang diselaraskan dengan

kesepakatan dalam kartel.

4. Dasar Hukum Pembuktian Tidak Langsung

Pembuktian dalam konsep hukum di Indonesia menggunakan

konsep pembuktian langsung yaitu pembuktian yang berdasarkan bukti-

bukti fisik yang berdasarkan alat bukti. Konsep pembuktian pada

hukum Persaingan usaha menggunakan dua konsep pembuktian yakni

Pembuktian Langsung dan Pembuktian tidak langsung.11

Pembuktian tidak langsung seringkali digunakan KPPU Untuk

memutuskan perkara persaingan usaha. Secara praktik pembuktian

tidak langsung sering kali digunakan oleh-oleh Negara yang menganut

konsep hukum Anglo Saxson. Misalkan Negara Australia, dalam hal

membuktikan adanya kesepakatan (meeting of the minds) yang

diharuskan dalam pembuktian adanya perjanjian yang melanggar

hukum persaingan, bukti situasional (circumstancial evidence) bisa

dipakai seperti: petunjuk perbuatan yang paralel, petunjuk tindakan

bersama-sama, petunjuk adanya kolusi, petunjuk adanya struktur harga

yang serupa (dalam kasus price fixing) dan lain sebagainya. Namun

bukti ini tidak bisa diterapkan sama rata, sebagai contoh kadangkala

peningkatan harga secara paralel merupakan petunjuk adanya pasar

yang bersaing secara ketat (highly competitive).12

Pembuktian tidak langsung sendiri dalam konsep hukum di

Indonesia seharusnya tidak mengenal atas doktrin yang selama ini

dianut dan dipakai yakni dalam hukum acara HIR (Herzein Inlandsch

Reglement), RBG (Rechtregment voor de Buitengewesten) ataupun

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun pada banyak

11

A. Junaidi, “Pembuktian Kartel Dalam UU No. 5/1999” Kompetisi, 11 ( 2008), h. 9. 12

Anna Maria Tri Anggraini, Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi Kartel

Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, (Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 4, 2010), h. 43.

22

kasus landasanya didasarkan pada bukti ekonomi dan bukti komunikasi.

Sukarmi dalam bukunya mengatakan bukti komunikasi lebih penting

dari pada bukti ekonomi. Bukti komunikasi yaitu bukti dimana pelaku

kartel bertemu melakukan komunikasi akan tetapi tidak menjelaskan

substansi komunikasi tersebut.13

5. Legitimasi Pembuktian Tidak Langsung Dalam Kasus Persaingan

Usaha

Konsep pembuktian menurut hukum di Indonesia memiliki

tipologi yang berbeda-beda. dalam hukum perdata diisisi lain yang

karakter hukumya dipengaruhi oleh hukum eropa continental yang

mana sangat dipengaruhi oleh doktrin Undang-Undang, bahwa

kebenaran yang harus diterapkan adalah kebenaran Undang-Undang.

Selain itu konsep hukum perdata seorang hakim yang memutus perkara

bersifat pasif dan yang dicari adalah kebenaran formil. Dalam hukum

persaingan usaha yang kalsifikasinya mengikuti hukum acara perdata

seharusnya memiliki satu karakter pembuktianya berdasarkan konsep

Hukum Acara di Indonesia pula.

Perdebatan penggunaan pembuktian tidak langsung selalu

terjadi dalam kasus perjanjian kartel umumnya pada kasus persaingan

usaha, banyak dari kalangan akademisi dan praktisi memperdebatkan

terkait legalitas pembuktian tidak langsung ini.14

Para praktisi hukum

terkadang tidak konsisten dalam menerapkan konsep pembuktian dalam

kasus khususnya persaingan usaha. Terkadang praktisi atau institusi

Negara menggunakan tafsir petunjuk dalam pasal 42 Undang-Undang

Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pintu terjadinya praktik

pembuktian tidak langsung.

13

Sukarmi, Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha, (Jurnal Persaingan

Usaha, Edisi 6, 2011) h. 141 14

Susanti Adi Nugroho,HukumPersaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan

Praktikserta penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 606.

23

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sendiri

menggunakan Pasal 72 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010

Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.15

Padahal kalau

para praktisi konsisten dalam menganut konsep pembuktian seharusnya

menggunakan konsep pembuktian yang berdasarkan kebenaran formil

(kebenaran yang didasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam proses

peradilan).

B. Kerangka Teori

1.Teori Keadilan Hukum

Dalam jerih payah untuk mewujudkan keadilan dalam hukum

hampir tidak pernah terlaksanakan mungkin yang kita pandang dalam

negara yang menganut hukum positif keadilan adalah terwujudnya

hukum yang berdasarkan hukum yang berlaku dan tertulis. Upaya ini

seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung

dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikan nya.16

Dalam dinamika hukum tentunya selalu berkembang yang

kemudian hukum menjadi carut-marut dan tidak terukur lagi untuk

membicarakan keadilan didalamnya. Jika kita akan menghendaki

keadilan dalam hukum maka yang mana akan terjadi keseimbangan

antara hak dan kewajiban serta kesempurnaan Negara dalam

menjalankan keadilan maka hans kelsen dalam bukunya tentang konsep

keadilan menurut teori hukum murni yaitu hukum harus dibebaskan

dari anasir-anasir non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, historis

bahkan nilai-nilai etis.

15

Susanti Adi Nugroho,HukumPersaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan

Praktikserta penerapan Hukumnya..................................................., h. 606. 16

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung : Nuansa dan

Nusa media, 2004), h.,239.

24

2.Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

dalam hubungannya dengan masyarakat.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan

kepastian hukum.17 Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah

kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih

menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis

mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan

bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang

artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang

dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang

paling substantif adalah keadilan.18

C. Tinjauan (Riview) Kajian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan tersebut

yakni:

Skripsi : Muhzen Muzadi, Hukum Bisnis, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah

Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah Jakarta.

Pembahasan skripsi : Kekuatan bukti tidak langsung (Indirect Evidence)

17

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta : 2008), h.,158.

18 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (

yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), h.59.

25

pada kasus kartel tentang pengaturan produk bibit ayam broiler (Studi

kasus putusan Mahkamah Agung NOMOR444K/PDT.SUS-

KPPU/2018).Perbedan dalam penulisan skripsi diatas terletak pada objek

penelitianya terkait kasus pengaturan dalam kartel produk bibit ayam

broiler.Persamaan : Penggunaan teori dan pembahasan perihal pembuktian

tidak langsung dalam kasus persaingan usaha.

Skripsi : Darwin Yohanes, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Lampung.Pembahasan :Penggunaan Bukti Tidak Langsung

(Indirect Evidence) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan

Usaha.Perbedaan : Skripsi ini membahas secara teoritik mekanisme

penggunaan bukti tidak langung atau Indirect Evidence untuk

membenarkan dalam hukum persaingan usaha tanpa ada study kasus di

dalamnya.Persamaan : Membahas legalitas dan kekuatan bukti tidak

langsung dalam penerapan hukum persaingan usaha.

Skripsi : Indriani, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatuallah Jakarta.

Pembahasan :Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Evidence) (Analisis

Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)Perbedaan :Letak perbedaan penelitian

tersebutyakni berada pada membenarkan Penggunaan alat bukti tidak

langsung oleh Mahkamah Agung. Persamaan :Membahas legalitas dan

kekuatan bukti tidak langsung dalam penerapan hukum persaingan

usaha.Jurnal :Muhamad Dandy Satria Tanato Fakultas Hukum, Universitas

Indonesia, Kampus UI Depok 16424, yang berjudul : Tinjauan Yuridis

Praktik Anti Prsaingan Dalam Kasus Importasi Bawang Putih (Perkara

Nomor 05/KPPU-I/2013). Sebagai pertimbangan sekaligus pembeda,

penelitian yang diangkat oleh penulis adalah cakupan pembahasan skripsi

yang lebih fokus kepada analisis yuridis terhadap putusan MA No 1495

K/Pdt.sus-KPPU/2017 tentang importasi bawang putih yang membatalkan

Putusan peradilan Negeri Jakarta Utara.

26

Skripsi : Maulana Ichsan Setiadi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diterbitkan pada tahun

2014 dengan judul Analisis Yuridis Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-

L/2009 tentang Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan (Cleaning

Service) di Bandara Soekarno Hatta.Perbedaan : dalam penelitian skripsi

di atas yakni berdasarkan data-data yang didapatkan di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) dan menelaah mekanisme KPPU memutuskan

sengketa persaingan usaha, sedangkan penelitian ini objeknya yakni

putusan Mahkamah Agung dan ditinjau dari segi pembuktian tidak

langsung dalam doktrin hukum di Indonesia. Persamaan : Dalam penulisan

kesamaan berada pada study kasus yaitu kasus importasi bawang putih.

Skripsi : Ali Alatas, seorang mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan

pada tahun 2015 dengan judul Pembuktian Perjanjian Kartel Semen

Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus Komisi

Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/ KPPU-I/2010. Skripsi tersebut

menganalisis putusan KPPU Nomor 01/KPPU-I/2010 yang tidak dianggap

terbukti secara sah telah melakukan adanya pelanggaran sebagaimana

yang diindikasikan adanya ciri persaingan usaha tidak sehat berupa kartel

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan skripsi tersebut

dengan skripsi peneliti adalah objek kasus atau penelitianya sedangkan

persamaanya bahwa dalam skripsi ini menganalisis mengenai kekuatan

hukum bukti tidak langsung (circumstantial evidence).

27

BAB III

PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG TENTANG KASUS PERJANJIAN

KARTEL IMPOR BAWANG PUTIH PUTIH.

A. Kronologi Kasus Importasi Bawang Putih dalam Putusan.

1. Kronologi Kasus Importasi Bawang Putih

Para pelaku usaha pada perusahaan yang bergerak dibidang

importasi bawang putih dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) yang mana ketika proses majelis tidak terbukti secara

formil telah melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Pembuktian yang ada pada putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Memang dalam fakta risalah persidangan di

Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah terbukti terjadi lonjakan

harga yang signifikan di daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan

survey Badan Statistik, dari bulan Oktober 2012 - Mei 2013.

Perihal bukti komunikasi ada beberapa perusahaan yang

memiliki kedekatan emosional atau diduga memiliki afiliasi

kelompok dan ada saat bersamaan mengurus Surat Persetujuan

Impor (SPI) di Kementrian Perdagangan Republik Indonesia

sehingga terjadi suatu koordinasi antar kelompok pelaku usaha.

Berikut kelompok yang melakukan koordinasi yaitu : CV Bintang,

CV Karya Pratama, CV Mahkota Baru, CV Mekar Jaya, PT Dakai

Impex, PT Dwi Tunggal Buana, PT Global Sarana Perkasa, PT Lika

Dayatama, PT Mulya Agung Dirgantara, PT Sumber Alam Jaya

Perkasa, PT Sumber Roso Agromakmur, PT Tritunggal Sukses dan

PT Tunas Sumber Rezeki menguasai pasokan bawang putih dalam

negeri untuk bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar 56,68%

(lima puluh enam koma enam puluh delapan persen) atau sebesar

23.518.018 kg.

28

Kemudian CV Agro Nusa Permai, CV Kuda Mas, CV Mulia

Agro Lestari menguasai pasokan bawang putih dalam negeri untuk

bulan November 2012 – Februari 2012 sebesar sebesar 14,03%

(empat belas koma nol tiga persen) atau 5.515.000 kg.

Terakhir PT Lintas Buana Unggul, PT Prima Nusa Lentera

Agung dan PT Tunas Utama Sari Perkasa menguasai pasokan

bawang putih dalam Negeri untuk bulan November 2012 – Februari

2012 sebesar sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh

persen) atau sebesar 3.217.000 kg.

Setelah persidangan di majelis KPPU dan para pelaku usaha

importasi bawang putih diputus bersalah oleh Komisi persaingan

Usaha kemudian melakukan upaya hukum banding ke pengadilan

Negeri Jakarta Utara, yang dalam putusanya pengadilan Negeri

Jakarta Utara pada Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN

Jkt.Utr., tanggal 12 November 2015 memberikan putusan menerima

eksepsi Termohon (Perusahan Importasi Bawang Putih) Keberatan

yang sebagaian eksepsi (Jawaban) diterima oleh Pengadilan Negeri

Jakarta Utara.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusan Nomor :

2/Pdt.sus-KPPU/2015/PN.Jkt.Utara menyatakan dalam putusanya:

a. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan

untuk seluruhnya.

b. Membatalkan putusan Termohon Keberatan

c. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 19 huruf

(c) Undang Undang Persaingan Usaha

d. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 24

Undang-Undang Persaingan Usaha

e. Memerintahkan Turut Termohon Keberatan I sampai dengan

Turut Termohon Keberatan XXI untuk mematuhi putusan ini

29

f. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya

perkara.

B. Putusan Mahkamah Agung dan Pertimbangan Hukum Hakim.

1. Posisi Perkara

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 1495

K/Pdt.sus-KPPU/2017 pihak-pihak yang terbukti melanggar Pasal

11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara lain :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU).

Melawan : Termohon I, CV Bintang, Termohon II, CV

Karya Pratama, Termohon III, CV Mahkota Baru, Termohon IV,

CV Mekar Jaya, Termohon V, PT Dakai Impex, Termohon VI,

PT Dwi Tunggal Buana, Termohon VII, PT Global Sarana

Perkasa, Termohon VIII, PT Lika Dayatama, Termohon IX, PT

Mulya Agung Dirgantara, Termohon X, PT Sumber Alam Jaya

Perkasa, Terlmohon XI, PT Sumber Roso Agromakmur,

Termohon XII, PT Tritunggal Sukses, Termohon XIII, PT Tunas

Sumber Rezeki, Termohon XIV, CV Agro Nusa Permai,

Termohon XV, CV Kuda Mas, Termohon XVI, CV Mulia Agro

Lestari, Termohon XVII, PT Lintas Buana Unggul, Termohon

XVIII, PT Prima Nusa Lentera Agung, Terlapor XIX, PT Tunas

Utama Sari Perkasa.

2. Pertimbangan Hakim Atas PutusanMA NOMOR 1495

K/PDT.SUS-KPPU/2017 Tentang Kasus Perjanjian Kartel Impor

Bawang Putih.

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Dalam kasus importasi bawang putih pada tahun 2013 ini,

KPPU mengajukan permohonan kasasi yang kemudian hakim

Mahkamah Agung memiliki pertimbangan sebagai berikut :

30

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang

diterima tanggal 7 Desember 2015 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Menyatakan permohonan kasasi dan memori kasasi dari

Pemohon Kasasi sah dan dapat diterima

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk

seluruhnya

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 12 November 2015;

dan selanjutnya mengadili sendiri perkara a quo dan

menjatuhkan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 12 November 2015

batal demi hukum.

- Menguatkan Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tanggal

20 Maret 2014

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan II

telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2016,

Termohon Kasasi III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, dan XIII

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2016,

Termohon Kasasi IX mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26

Januari 2016, Termohon Kasasi X mengajukan kontra memori

kasasi tanggal 22 Desember 2015, Termohon Kasasi XII

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2016,

Termohon Kasasi XIV dan XVI mengajukan kontra memori kasasi

tanggal 21 Maret 2016, Termohon Kasasi XV mengajukan kontra

memori kasasi tanggal 18 Januari 2016, Termohon Kasasi XVII

dan XVIII mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Januari

31

2016, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena

setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 Desember

2015 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2015, tanggal

15 Januari 2016, tanggal 18 Januari 2016, tanggal 26 Januari 2016,

tanggal 27 Januari 2016, tanggal 29 Januari 2016, tanggal 3

Februari 2016, dan tanggal 21 Maret 2016, dihubungkan dengan

pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta

Utara telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai

berikut :

Bahwa di dalam persekongkolan (conspiracy), bukti tidak

langsung (indirect evidence) menjadi sangat penting, karena Pelaku

Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan pihak lain akan melakukan

perjanjian diam/silent agreement, yang diikuti oleh concerted

action atau perilaku yang saling menyesuaikan, misalnya

penggunaan dan pemanfaatan orang-orang tertentu yang sama.

Bahwa Judex Facti telah keliru menafsirkan “pihak lain”

dengan berpendapat bahwa “pihak lain” berdasarkan Pasal 24

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat haruslah Pelaku

Usaha, bukan pemerintah dan seterusnya. Karena concerted action

atau perilaku yang saling menyesuaikan, bisa dilakukan dengan

banyak pihak termasuk dengan institusi pemerintah berupa

tindakan kolusi, sehingga pemerintah yang dalam hal ini adalah

Termohon Kasasi XVII dan Termohon Kasasi XVIII termasuk ke

dalam pengertian “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun in

32

casu Pemohon Kasasi tidak menjatuhkan sanksi kepada Termohon

Kasasi XVII dan XVIII karena mereka adalah “pihak lain”, bukan

Pelaku Usaha (vide Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat).

Bahwa akibat dari tindakan Pelaku Usaha a quo

mengganggu tata niaga bawang putih nasional :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di

atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut dan

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr., tanggal 12 November 2015

yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Nomor 05/KPPUI/2013 tanggal 20 Maret 2014 serta Mahkamah

Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar

sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus

dihukum untuk membayar biaya perkara, Memperhatikan, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,

serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

C. Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan analisa

putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

33

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISI

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr., tanggal 12 November 2015 :

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon Keberatan/Komisi Persaingan Usaha

(KPPU) untuk sebagian :

- Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Keberatan XI/Terlapor IX/PT Mulya Agung Dirgantara dan

Pemohon Keberatan XII/Terlapor I/CV Bintang tidak dapat diterima

:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan/Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak keberatan Para Pemohon Keberatan/Para Terlapor

2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX,

Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV,

Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan

Terlapor XIX tidak terbukti melanggar Pasal 11 Undang Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha.




Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan

Terlapor XIX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal

19 huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.



34


Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII,

Terlapor XIX, Terlapor XXI, dan Terlapor XXII terbukti secara sah

dan meyakinkan melanggar Pasal 24 Undang Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

5. Menyatakan bahwa Terlapor XX tidak terbukti melanggar Pasal 24

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp

921.815.235,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus

lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang harus disetor

ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

7. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 94.020.300,00

(sembilan puluh empat juta dua puluh ribu tiga ratus rupiah) yang

harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda

pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi

Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha).

8. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp

838.012.500,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu

lima ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan

Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di

Bidang Persaingan Usaha).

35

9. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp

838.013.400,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu

empat ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha

Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

10. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp

921.815.730,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima

belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755


11. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp

921.813.750,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga

belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas




(Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha).

12. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp

921.813.750,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga

belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas

Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang




13. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp

704.286.000,00 (tujuh ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam

ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran

36



dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di

bidang persaingan usaha).

14. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp

518.733.450,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh

tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas




(pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha).

15. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp

837.990.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus

sembilan puluh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai



Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda

pelanggaran di bidang persaingan usaha).

16. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp

842.513.400,00 (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga

belas ribu empat ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank



17. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp





37



18. Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp

838.013.850,00 (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga belas ribu

delapan ratus lima puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan

usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank



19. Menghukum Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp

919.597.635,00 (sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus

sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang


pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi


penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha) 20. Menghukum Terlapor XV, membayar denda

sebesar Rp 20.015.325,00 (dua puluh juta lima belas ribu tiga ratus

dua puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai



Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

20. Menghukum Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp

433.267.200,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh

tujuh ribu dua ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai





38

21. Menghukum Terlapor XVII, membayar denda sebesar Rp







22. Menghukum Terlapor XVIII, membayar denda sebesar Rp

11.679.300,00 (sebelas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga

ratus rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran



dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggarandi

Bidang Persaingan Usaha) 24. Menghukum Terlapor XIX, membayar

denda sebesar Rp 921.815.235,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta

delapan ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang


pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi


penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang

persaingan usaha);

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara,

yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah).

39

BAB IV

IMPLIKASI PERTIMBNGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

TERKAIT PENERAPAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG

A. Legitimasi Putusan MA Nomor 1495 (K/Pdt.sus/KPPU/2017)

Perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sering

berlanjut pada upaya keberatan dan kasasi karena banyak pelaku usaha

yang tidak menerima alat bukti tidak langsung (indirect evidence) yang

digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat, secara khusus perkara kartel. Penggunaan

alat bukti tidak langsung (indirect evidence) hingga saat ini menjadi

perdebatan dikalangan akademisi, lawyer, praktisi hukum dan penegak

hukum.1

Hal ini terjadi pada beberapa kasus persaingan usaha,hakim pada

Mahkamah Agung membuat terobosan baru dalam memutuskan perkara

kartel oleh KPPU dengan menggunakan alat bukti tidak langsung

(indirect evidence) dengan menguatkan putusan KPPU terkait perkara

kartel. Setelah putusan kasus kartel impor bawang putih dipaparkan di bab

sebelumnya tentu kita bisa memahami bahwa pada praktiknya para hakim

menggunakan suatu asumsi, persoalanya dan legitimisi suatu asumsi

ketika dijadikan satu bukti bisakah menjadi alat bukti yang kuat. Tentunya

tidak, karena pada prinsip acara peradilan bukti harusnya menggunakan

alat bukti yang sah yang sudah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

Dalam upaya hakim memutus perkara persaingan usaha seharusnya

bisa dihindari dalam penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect

1 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik

serta penerapan Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 606.

40

evidence), sebab pada praktik penegakan hukum dalam kasus persaingan

usaha sangat membutuhkan penyidikan dan penyelidikan yang serius

untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Menjadi kontroversial jika KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

selalu menggunakan alat bukti tidak langsung ditambah lagi dengan

penguatan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini akan

menjadi dasar pengakuan (Legitimasi) bagi KPPU dalam menganalisa

hukum secara sembarangan, mengingat dalam hukum persainga usaha alat

bukti tidak langsung belum diakui secara tertulis.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku usaha dalam

melaksanakan kegiatan usaha selalu berkembang perihal pelanggaran,

maka dari itu seharusnya penegakan hukumnya yang harus dibenahi dan

diperkuat struktur KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bukan

menggunakan ala bukti tidak langsung secara sembarangan dan

menggunakan analisa pasal dengan cara tidak mendalam dan tanpa dasar

yang jelas.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamamah Agung dalam

penerapan alat bukti tidak langsung.

Walaupun masih banyak pro kontra terkait pasal 42 perihal alat

bukti petunjuk.Alat bukti Petunjuk adalah alat bukti yang berasal dari

pengetahuan Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya.2

Sedangkan banyak praktisi hukum yang cenderung menafsirkan bukti

tidak langsung yakni bukti ekonomi dan bukti komunikasi masuk pada

wilayah bukti petunjuk. Mungkin pada satu kasus tertentu bisa diterapkan

namun pada kasus impor bawang putih ini, tidak satupun ditemukan

adanya bukti komunikasi maupun ekonomi. Pada proses peradilan yang

telah dilaksanakan seperti pemerikasaan perkara, pembuktian dan yang

paling penting dalam perkara di pengadilan adalah putusan yang mana

2 Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2013), h. 161.

41

sebagai tahap terakhir bagi para pihak untuk memastikan keadilan dan

kepastian hukum. Dimana dalam putusan hakim memberikan suatu

pertimbangan hukum yang nantinya menjadi dasar hakim menjatuhkan

suatu putusan. Agar putusan pengadilan mencapai tujuan hukum yang

kongkrit yakni keadilan dan kepastian hukum tentunya hakim sebagai

wakil Negara atau aparat Negra sekaligus wakil Tuhan dibumi, hakim

perlu sangat mengetahui duduk perkara dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau tertulis maupun yang tak tertulis seperti

hukum adat dan lain sebagainya.

Pengertian putusan hakim sendiri yakni, upaya hakim untuk

menyelesaikan suatu perkara atau untuk mengakhiri atau menyelesaikan

sengketa antar pihak yang dalam unsurnya terdapat dua hal yaitu apa

yang diucapkan dan apa yang tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam

persidangan.3

Dalam putusan yang paling penting yaitu suatu pertimbangan

hakim, karena sudah dikemukakan di atas bahwa putusan mengandung

keadilan dan kepastian hukum para pihak oleh karenanya suatu putusan

harus baik, teliti dan cermat.4 Pada kasus importasi bawang putih ini

hakim agung telah memberikan pertimbangan putusan sebagai berikut :

a) Bahwa setelah Mahkamah Agung meneliti secara seksama memori

kasasi tanggal 7 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal

22 Desember 2015, tanggal 15 Januari 2016, tanggal 18 Januari

2016, tanggal 26 Januari 2016, tanggal 27 Januari 2016, tanggal 29

Januari 2016, tanggal 3 Februari 2016, dan tanggal 21 Maret 2016,

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum.

3Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Liberty : 1982),

hal. 167. 4Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka

Pelajar, 2004), h. 140.

42

b) Bahwa di dalam persekongkolan (conspiracy), bukti tidak langsung

(indirect evidence) menjadi sangat penting, karena Pelaku Usaha

dengan Pelaku Usaha lain dan pihak lain akan melakukan


action atau perilaku yang saling menyesuaikan, misalnya

penggunaan dan pemanfaatan orang-orang tertentu yang sama.

c) Bahwa akibat dari tindakan Pelaku Usahaa quo mengganggu tata-

niaga bawang putih nasional.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1 . Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOMISI

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut.

2 . Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor

2/Pdt.Sus-KPPU/2015/PN Jkt.Utr., tanggal 12 November 2015.

Kalau kita telaah dalam putusan ini hakim menggunakan alat

bukti tidak langsung dalam kasus kartel importasi bawang putih ini.

Secara umum tipologi penalaran hukum bermacam-macam yaitu a)

Aliran Hukum Alam b) Aliran Hukum Positif c) Aliran Hukum

Utilitarianisme d) Aliran hukum mazhab sejarah e) Aliran hukum

sosiological jurisprudence f) Aliran realisme hukum.5

Indonesia sendiri mengadopsi aliran positivisme hukum yang

ciri hukumnya yaitu hukum positif artinya hukum yang diberlakukan

oleh Negara. Lebih dari pada itu hukum positif menghendaki

kebenaran berdasarkan Undang-Undang. Tokoh aliran positivisme

hukum Jhon Austin secara garis besar hukum dibagi menjadi dua

macam yaitu hukum tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia.

Hukum tuhan yakni hukum yang dibuat oleh tuhan untuk manusia

5 Zainudin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika : Cetakan ke 6 2014), h. 47

43

ciptaanya, kalau hukum yang dibuat manusia dibagi menjadi dua :

hukum positif dan hukum moralitas positif. Hukum positif merupakan

hukum yang dibuat oleh petinggi-petinggi dalam Negara dan

dilaksanakan oleh petinggi-petinggi pula.6

Bahwa dalam kasus ini, Hakim Mahkamah Agung

menggunakan pembuktian tidak langsung dalam pertimbanganya yang

mana seharusnya dalam doktrin hukum positif tidak dikenal adanya

pembuktian tidak langsung (Indirect evidence). Memang sulit dalam

kasus kartel untuk membuktikan misalnya telah dilakukanya

pelanggaran pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sisi lain menurut Mantan Hakim Agung Susanti Adi Nugroho

mengatakan bahwa pengadilan negeri sebagai peradilan umum dinilai

kurang tepat menjadi yurisdiksi yang ditunjuk memeriksa keberatan

yang diajukan pelaku usaha sebagai pihak atas keberatan putusan

KPPU karena lebih pada persoalan kompetensi. Maksud kompetensi

di sini lebih kepada kurangnya pengertian dan kesulitan dalam

memeriksa dan memutus sengketa persaingan usaha yang kompleks

sehingga acap kali putusan yang dijatuhkan menjadi bias.7

Kemudian dampak dari putusan ini akan menimbulkan tidak

adanya kepastian hukum dan terkesan non due process of law, bagi

pihak yang mencari keadilan akan menjadi bias atas adanya putusan

hakim yang tidak didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku.

C. Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.sus-

KPPU/2017

1. Praktik Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Pada realitanya kalau kita melihat peristiwa hukum dalam kasus

importasi bawang putih selalu ada yang kontroversi dalam produk

hukumnya, mulai dari peraturan-peraturan mengenai persaingan usaha

6Antonius Cahyadi dkk, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta, Prenada : 2007) hal 64.

7https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-ke-mana-

upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/ .

44

maupun produk hukum yang dihasilkan melalui putusan komisi

maupun putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat akhir.

Menjadi persoalan kemudian ketika kasus persaingan usaha ini

menjadi tidak statis dalam praktik penerapan hukumnya dikarenakan

banyak faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari perbedaan latar

belakang pendidikan hakim yang memutuskan, kasus yang bermacam-

macam modus operandinya yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan

beragai macam lainya.

Tentunya ini sangat mempengaruhi pada putusan yang

dihasilkan oleh institusi pengadilan sendiri. Dapat kita lihat dalam

website resmi Mahkamah Agung yang mana banyak sekali putusan

terkait persaingan usaha, dimana hakim berbeda-beda dalam

memutuskan suatu perkara peraingan usaha. Berikut perbedaan para

hakim terkait kasus persaingan usaha dengan hubunganya dengan

pembuktian tidak langsung atau indirect evidence.

2. Analisis pasal yang dilanggar menurut Hakim Mahkamah Agung

Penelitian ini yang berjudul pembuktian tidak langsung

(Indirecht Evidence) dalam kasus perjanjian kartel importasi bawang

putih analisi putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 (K/Pdt.sus-

KPPU/2017) yang mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

pada 14 Februari 2014 telah memutus 19 perusahan yang bergerak

dibidang impor bawang putih, dua institusi Negara dan satu Menteri

Perdagangan Indonesia telah melanggar pasal 11, 19, 24 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 11 berbunyi : ”Pelaku usaha dilarang membuat

perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk

mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran

suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

45

a. Unsur kartel

Bahwa dalam pasal 11 pihak perusahaan tidak melalakukan

kartel, mengingat kartel menurut Dita Wiradiputra selaku memberikan

keterangan ahli dalam persidangan Majelis (Komisi Pengawas

Persaingan Usaha) KPPU mengatakan kartel yaitu apabila pelaku usaha

bersama-sama untuk mempengaruhi harga pasar. Kategori kartel

apabila 90 % menurutnya pelaku usaha telah menguasai pasar,

sedangkan yang memiliki ijin untuk melakukan importasi bawang putih

32 (Tiga puluh) perusahaan.

Dapat kita lihat bersama bahwa, sesungguhnya KPPU seharusny

tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan importasi bawang putih

melakukan kartel karena dalam proses pemeriksaan atau pembuktian di

majelis dibantah dengan adanya ijin beberapa perusahaan.

b. Unsur Perjanjian

Perihal perjanjian pihak majelis KPPU tidak bisa membuktikan

adanya suatu perjanjian yang dilakukan antar pelaku usaha yang

bermaksud untuk mempengaruhi harga pasar, produksi dan lain

sebagaiya, bahwa KPPU hanya membuktikan secara asusmi tanpa di

dasari pada fakta dan dokumen yang jelas dan rigid.

Bahwa dalam paham hukum yang dianut di Indonesia

merupakan hukum positif yang mana dalam proses hukum harus

berdasarkan Undang-Undang yakni terkait pembuktian harus

mengunakan alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku (HIR/RBG) atau Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada

pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan :

Alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi

46

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Mengingat bahwa pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat mengatakan :

Alat-alat bukti pemeriksaan komisi berupa :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat dan atau dokumen

d. Petunjuk

e. Keterangan pelaku usaha.

Setelah peneliti mengamati bahwa tidaklah tepat Hakim

Mahkamah Agung menggunakan Pembuktian tidak langsung (Indirecht

Evidence). Mengingat bahwa masih banyak pro kontra dalam

penggunaan pembuktian tidak langsung dan yang lebih tepat Indonesia

menggunakan pembuktian langsung.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.sus-KPPU/2017

mengandung kelalaian yang menimbulkan kekacauan hukum.

Penjelasan di atas dapat ditarik suatu analisis bahwa Hakim

Mahkamah Agung menggunakan penalaran hukum yang dianut oleh

Negara Cammon law dalam memutus sengketa persaingan usaha,

misalnya Austria, Amerika dan lain sebagainya. Hal ini dapat

menyebabkan suatu kekacauan paham hukum di Indonesia yang

menyebabkan inkonsistensi terhadap putusan hakim Mahkamah Agung

sendiri perihal kasus persaingan usaha dan menimbulkan tidak adanya

47

keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara di

Mahkamah Agung.

Dalam kasus ini sudah dipaparkan kronologi kasus, teori hukum

di Indonesia dan penerapnya. Persoalanya apakah Hakim Mahkamah

Agung memutus sebuah perkara sudah berdasarkan asas keadilan dan

kepastian hukum ?. mari kita memberikan suatu gambaran teori tentang

keadilan dan kepastian hukum agar memberikan pencerahan dalam

perkembangan hukum di Indonesia dan penerapanya.

a. Teori Keadilan

Berbicara keadilan menjadi peroalan besar ketika dihadapkan

pada realita masyarakat yang begitu dinamis. Dari zaman Adam dan

hawa diciptakan sudah terjadi satu problematika ketika harus

menikahkan anaknya habil dan qobil, tak lepas zaman itu saja sampai

sekarang pun persoalan keadilan dalam praktik susah untuk dirumuskan

walaupun banyak kalangan akademisi, praktisi berusaha untuk

merumuskan keadilan yang bersifat ideal.

Pada akhirnya manusia merumuskan suatu keadilan diserahkan

pada wilayah pemegang otoritas yang memang memiliki kekuasaan

untuk menafsirkan keadilan. Misalkan kita mengambil contoh

pemegang otoritas pada agama islam. Pada zaman awal bangsa arab

memeluk Islam pemegang otoritas kala itu yaitu Nabi Muhammad

SAW artinya semua persoalan keadilan tergantung pada pandangan dan

pendapat Nabi Muhammad SAW atau kita kenal dengan Hadist. Setelah

Nabi Muhammad Tiada otoritas pemegang kekuasaan atau yang berhak

menafsirkan keadilan semakin lama terlembagakan penjadi suatu

pemerintahan Khulafaur Rosyidin dan seterusnya.8

8 Fahmi Muhammad Ahmadi dalam kajian buku Atas Nama Tuhan Dari Fiqh Otoriter

menjadi Fiqih Otoritatif karya Abu Fadl. (2016 : Pamulang School).

48

Modern ini, manusia menyadari bahwa tidak ada yang sanggup

seperti Nabi Muhammad sebagai pemegang otoritas tunggal dan

absolut. Akhirnya akademisi, praktisi membuat suatu teori hukum

modern yang mana otoritas diberikan ke Lembaga Negara yang

tentunya memiliki suatu konsep Negara berdasarkan Hukum (Recht

Staate). Hari ini di Indonesia berbicara soal keadilan, Negara

menyerahkan otoritas penafsir keadilan berada pada institusi Peradilan

dan keadilan yang benar dan absolut yakni yang dihasilkan oleh

lembaga peradilan melalui perangkat-perangkatnya yakni Hakim.

1. Peradilan sebagai pelaksana keadilan hukum

Peradilan merupakan institusi Negara tempat manusia dalam

lingkup Negara untuk mencari keadilan hukum. Maka peradilan

menjadi harapan bagi warga Negara untuk memastikan nasib pada

setiap persoalan-persoalan hukum yang terjadi pada setiap interaksi

yang ada pada dinamika sosial. Dalam kasus importasi ini betapapun

pelaku usaha menggantungkan nasibnya untuk mendapatkan keadilan

hukum pada upaya hukum tingkat akhir agar ada kepastian penerapan

yang dilaksanakan oleh KPPU (Komisi Pengawas Ppersaingan Usaha)

Prinsip penerapan penegakan hukum dan kemandirian peradilan

menjadi keharusan dalam melaksanakan proses peradilan, terlebih

Mahkamah Agung posisinya pada kasus ini sebagai Judex Juris

(Memeriksa hakim judex factie) yang seharusnya memeriksa apakah

sudah benar penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim judex pactie

atau pengadilan tinggi. Mengingat tujuan hukum memang untuk

kepentingan publik, mejamin keadilan, tertib sosial, menjaga

orisinalitas hukum itu sendiri dan lain sebagainya.

Dalam kasus importasi bawang putih ini penggunaan bukti tidak

langsung ini terkesan hakim Mahkamah agung tidak perlu menafsirkan

secara berlebihan terkait penggunaan bukti tidak langsung yang pada

49

praktiknya memang sulit untuk dibuktikan serta memang belum ada

hukum yang mengaturnya. Kalaupun ada bukti tidak langsung di atur

dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Hakim Mahkamah

Agung harus bisa setidaknya 3 syarat dalam menggunakan alat bukti

tidak langsung yakni Hakim Agung Pengadilan Federal Australia Nye

Perram memberikan tiga syarat dalam penggunaan pembuktian tidak

langsung yaitu :9

Pertama : Hakim, melalui keterangan saksi atau saksi ahli,

menemukan adanya perilaku seorang pelaku usaha yang tidak

memotong harga produk yang diperdagangkannya untuk meningkatkan

market share atau pangsa pasar sedangkan lawannya menaruh harga di

atas marginal cost.

Kedua : adanya pertemuan yang dilakukan para pelaku usaha

untuk saling bertukar informasi.

Ketiga : Hakim menemukan adanya motif pelaku usaha yang

bersepakat untuk mengatur harga.

Tiga hal tersebut setidaknya Hakim Mahkamah Agung

menemukan salah satunya saja, namun pada hasil putusanya tidak

ditemukan sama sekali terkait adanya saksi yang menujukan adanya

pelaku usaha melakukan market share dan marginal cost, Hakim

Mahkamah Agung juga tidak menemukan dan melihat adanya

pertemuan bahkan pada risalah persidangan tersebut satu sama lain

pelaku usaha tidak saling kenal dan Hakim Agung sendiri tidak

menemukan motif adanya pelaku usaha melakukan kesepakatan untuk

mengatur harga.

9 Indriani, Skripsi berjudul Bukti Tidak Langsung (Circumstantial Eidence) Dalam

Perkara Kartel Sepeda Motor Matik Yamaha dan Honda (Analisis Putusan Nomor 04/KPPU-

I/2016), (Repository UIN Jakarta : 2018), hal. 42.

50

Bahkan Hakim Agung malah melanggar beberapa pasal dalam

Hukum Acara yaitu asas Testimonium de Auditu yaitu di saat seseorang

memberikan kesaksian yang bukan hasil dari melihat, mendengar,

ataupun menyaksikan sendiri suatu peristiwa yang menjadi masalah

atau berkaitan dengan masalah.

2. Konsep keadilan pada peradilan hukum di Indonesia

Penegakan hukum (Law Enforcement) dan system peradilan

merupakan sendi keadilan yang utama bagi seluruh warga dunia yang

mencari keadilan melalui proses peradilan. Maka teori dan praktik (das

sollen dan das sein) harus berjalan seimbang minimal dalam kasus

persaingan usaha khususnya kasus importasi bawang putih ini antara

konsep hukum di Indonesia, Undang-Undang dan penerapan Undang-

Undang berjalan seirama. Tentunya konsep hukum kita tidak mengenal

adanya alat bukti tidak langsung (Indirect Evidence) yang kemudian

pada prinsipnya haram atau kontradiksi dengan konsep hukum kita.

Namun Hakim Mahkamah Agung Begitu lemah menggunakan alat

bukti tidak langsung (Indirect Evidence) untuk menentukan nasib

keadilan para pelaku usaha impor bawang putih. Keadilan sendiri

merupakan keniscaayaan yang harus dilaksanakan setiap makhluk tuhan

di bumi yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial dan

ketertiban. Secara teoritis Jhon Rawls dalam bukunya yang berjudul A

Theory Of Justice (Teori Keadilan) mengatakan “keadilan merupakan

kebajiakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam

sistem pemikiran.10

Berangkat dari keadilan definisi yang diberikan Jhon Rawls

tersebut seharusnya Hakim Mahkamah Agung mengedepankan

keadilan menurut Undang-Undang dan asas hukum dalam konsep

hukum di Indonesia sebagai pondasi, agar dalam setiap putusanya ada

10

Jhon Rawls, A Theory Of Justice (Teori Keadilan), (Yogyakarta, Terjemahan Cetakan

ke II : 2006). h. 3.

51

konsistensi dan penyeragaman hukum (Unifikasi). Memang suatu

keadilan bersifat relatif namun keadilan juga memiliki batasan-batasan

dan standarisasi yang diberikan oleh para ahli maupun Peraturan

Perundang-Undangan Yang berlaku.

Hans Kelsen sebagai tokoh hukum positif memandang hukum

sebagai senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu.11

dapat

dikatakan bahwa hukum positif merupakan hukum yang dalam

kenyataan terjadi dan tidak menghiraukan adanya pengaruh, dan

diidentikan dengan Undang-Undang.

Al-Qur’an juga menyebutkan konsepsi dan perintah keadilan agar

ditegakan dalam kehidupan dunia yang mana keadilan menjadi penting

untuk keberlangsungan hidup manusia dan memberikan tatanan sosial

yang baik, teratur dan ketaqwaan untuk hubungan vertikal maupun

horizontal. Sesuai firman Allah SWT. Yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,menjadi saksi

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,

karena adil itu lebih dekat kepada takwa.Dan bertakwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan.”(QS. Al-Maidah Ayat 8).

Untuk menjamin suatu keadilan di Indonesia, Negara secara

historis memilih untuk menjadi Negara yang menganut aliran hukum

positif atau Undang-Undanglah sebagai kebenaran untuk mewujudkan

suatu keadilan hukum bagi warganya yang mana Negara menganut

paham hukum dari Negara Belanda sebagai Legacy Penjajahan. Maka

dari itu suatu keadilan dapat tercapai ketika Institusi Negara bisa secara

konsisten melakukan penerapan hukum agar masyarakat yang mencari

keadilan di Institusi Peradilan memiliki kepercayaan dalam upayanya

mencari keadilan.

11

Lili Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti,

2001). h. 62

52

Solusinya dalam kasus ini seharusnya hakim mengikuti rumusan

Undang-Undang yang seharusnya menjadi landasan agar tidak tercipta

suatu trobosan hukum yang dilakukan oleh hakim menjadi

kontroversial, sehingga merugikan pihak-pihak yang mencari keadilan

hukum dalam proses peradilan.

3. Prinsip kepastian hukum di Institusi peradilan Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan sekumpulan aturan yang

bersifat kolektif kolegial dimana pada proses pembuatanya para pihak

yang berwenang berlandaskan prinsip-prinsip dan tujuan hukum sendiri

sebagai suatu keharusan. Pada proses panjang pembuatan hukum

tentunya memakan waktu yang panjang dan tenaga yang tak sedikit

pula untuk menyelesaikan agar menjadi Undang-Undang yang sah

kemudian diterapkan di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia

(NKRI).

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum merupakan sistem

norma yang menekankan aspek “seharunya” dengan menyertakan

aturan yang harus dilakukan. Tentunya Uundang-Undang dalam

lingkup Negara Indonesia yang proses nya begitu panjang melibatkan

beberapa institusi Negara seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan

Presiden.

Hasil panjang yang melibatkan dua institusi Negara tersebut

kemudian menjadi Uundang-Undang isi aturanya bersifat umum,

menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia perihal bertingkah laku baik

hubungan antara sesama individu ataupun masyarakat. Isi Undang-

Undang itu juga berdasarkan nilai-nilai resultante masyarakat Indonesia

yakni pancasila, dasar bernegara warga Negara Republik Indonesia

yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai yang hidup didalam

masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang sebagai hasil dari pemikiran yang panjang,

berdiskusi panjang dan segala dinamika pengesahanya tentunya kita

tidak bisa menganggap sebagai aturan yang buruk atau menggeneralisir

53

bahwa semua aturan yang dibuat oleh legislatif itu buruk. Mungkin ada

beberapa Undang-Undang yang terkesan pesanan dari oknum, atau

kepentingan politis bahkan sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan

masyarakat Indonesia.

Harapan dari terbentuknya suatu norma yang bersifat

deliberative dan disahkan menjadi Undang-Undang, melalui proses

panjang yang pada pelaksanaanya menjadi batasan-batasan atau

membebani masyarakat yang terikat pada keberlakuan teritorialnya /

yurisdiks, Adanya suatu aturan dan pelaksanaan itulah sebagai

implementasi adanya kepastian hukum.12

Utrech mengatakan setidaknya ada dua hal pengertian dari

kepastian hukum yang pertama adanya kepastian atau minimal

masyarakat mengetahui apa yang boleh dilakukan dana apa yang tidak

boleh dilakukan. Kedua mengantisipasi adanya tindakan abuse of power

dalam suatu negara yang dilakukan oleh institusi Negara.

Kepastian hukum merupakan asas yang diadopsi oleh Negara

Republik Indonesia yang bertujuan dan kepastian kepada seluruh

masyarakat yang mencari suatu keadilan di dalam Mahkamah atau

institusi Negara. Dalam konsep penganut hukum positif Negara sebagai

pemegang otoritas memberikan kepastian kepada masyarakat melalui

dibentuknya Undang-Undang yang tertulis. Menurut Austin hukum

positif memiliki Unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.13

Maka dari itu subtansi hukum yang dianut oleh Indonesia

kurang lebih memiliki unsur untuk menjaga kemungkinan adanya abuse

of power oleh pemerintah Indonesia sendiri. Begitupun pada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam subtansi Undang-Undangnya juga

memiliki Unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Oleh sebab

itu hakim dalam memutuskan perkara seharusnya mengakan subtansi

12

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,( Jakarta : Kencana, 2008), h. 58. 13

Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Tangsel : Logos Wacana Ilmu, Cet.II,

1999). h. 57.

54

Undang-Undang bukan keluar dari konteks Undang-Undang dan

melegalkan pembuktian tidak langsung sebagai dasar putusanya.

Karena merugikan pihak pencari keadilan yang disebabkan oleh Komisi

Persaingan Usaha dalam memutus sebuah perkara.

Menjadi problematika-kontroversial pada perkembangan hukum

di Indonesia khususnya pada produk hukum yang bersifat “vonis” atau

putusan hakim dalam kasus ini. bahwa secara kasuistik pada bidang

persaingan usaha beberapa putusan Hakim Mahkamah Agung menjadi

suatu yurisprudensi yang rapuh dan tak mendasar kalau dikaji dan

dibahas menggunakan teori pada hukum common Law ataupun Eropa

Continental.

4. Urgensi Mahkamah Agung menguatkan Putusan KPPU

Setelah kita membahas terkait akar konsep alat bukti langsung

dan alat bukti tidak langsung yang bertujuan untuk mengetahui akar

persoalan pada putusan Mahkamah Agung dalam kasus importasi

bawah putih ini tentunya perlu juga kita paparkan urgensi Mahkamah

Agung menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.Sus-

KPPU/2017 :

“Bahwa di dalam persekongkolan (conspiracy), bukti tidak

langsung (indirect evidence) menjadi sangat penting, karena Pelaku

Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan pihak lain akan melakukan


actionatau perilaku yang saling menyesuaikan, misalnya penggunaan

dan pemanfaatan orang-orang tertentu yang sama.”

Pertimbangan tersebutlah yang menjadi jantung dari putusan

Mahkamah Agung yang kemudian menjadi kekacauan penerapan

hukum di Indonesia dan mengabaikan Undang-Undang yang tertulis.

Memang dalam kasus persaingan usaha pelaku usaha sulit untuk

ditebak dan dibuktikan ketika melakukan silent comunication disitulah

justru institusi Negara di uji kecanggihan dalam fase pembuktian. Maka

55

dari itu Mahkamah Agung dalam putusanya terkesan putus asa yang

berujung mengambil jalan pintas dengan dasar alat bukti tidak langsung

sebagai dasar putusanya untuk menentukan nasib keadilan seseorang.

Dampak dari putusan yang diambil atas dasar putus asa karena tidak

bisa membuktikan secara kongkrit atau secara formil/fisik menjadi

kontroversial dan menimbulkan persoalan baru dalam dinamika hukum

di Institusi Peradilan.

5. Dampak penegakan hukum atas putusan MA Agung Nomor 1495

K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Indonesia merupakan Negara yang masyarakatnya begitu plural

dari segi aspek kehidupan yang kemudian disatukan pada tradisi

kemerdekaan dan memiliki dasar ber-Negara yaitu pancasila, UUD

1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainya. Untuk memahami dan

melihat aspek praktis hukum di Indonesia kita bisa melihat putusan

peradilan di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan

Perundang-Undangan.

Pada wilayah praktis Indonesia menganut konsep hukum

modern yang mana salah satunya mencoba untuk meyunifikasi hukum

agar pemberlakuan hukum menjadi seragam dan menimbulkan

kepastian hukum. Penjelasan di atas telah disinggung bahwa hukum di

Indonesia merupakan satu kesatuan deliberatif yang artinya hukum di

Indonesia bersifat umum atau teritorial yang mana bisa diberlakukan

pada semua bentuk kelompok aspek kehidupan.

Menjadi berbahaya ketika putusan Mahkamah Agung tidak

mengindahkan perintah Undang-Undang sehingga yang awalnya tujuan

pertama hukum di adakan untuk menciptakan keadilan dan kepastian

hukum tidak dapat terpenuhi secara praktis. Dampak putusan tersebut

tentunya membuat berkurangnya trust masyarakat kepada institusi

peradilan sendiri, Belum lagi ketika kita membahas perihal individu

para hakim pada wilayah integritas.

56

Tetapi pada kali ini kita tidak membahas wilayah integritas

hakim, namun kita membahas putusan yang tidak sesuai dengan amanat

Undang-Undang akan berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat

untuk mencari keadilan di institusi peradilan karena institusi peradilan

akan terkesan abuse of power.

Terakhir dampak buruk atas putusan Mahkamah Agung ini

menjadi kebiasaan bagi Komisi pengawas persaingan usaha dalam

memutuskan kasus persaingan itu sendiri ketika dasar pembuktian

indirect evidence dikuatkan oleh Mahkamah Agung sehingga

menimbulkan kesewenang-wenangan pada institusi Komisi Pengawas

Persaingan Usaha.

Pada penelitian ini bukanya tidak mendukung dinamisasi

hukum, mengingat Negara kita merupakan Negara yang menganut

hukum positif yang mana hukum menjadi panglima atau Undang-

Undang menjadi tolok ukur untuk menjadikan seseorang bersalah atau

tidak adil atau tidak dengan kata lain adil ialah yang termaktub dalam

Undang-Undang. Kalaupun pada kasus importasi bawang putih ini

dimasa depan alat bukti tidak langsung (Indirect Evidence) ada payung

hukumnya penulis sangat mendukung agar dinamisasi hukum di

Indonesia berkembang seiringan dengan bentuk-bentuk perilaku

masyarakat Indonesia sendiri.

Alat bukti tidak langsung atau (Indirect evidence) menjadi

kontoversial pada tatanan hukum di Indonesia saat ini. Beberapa kasus

hukum di Indonesia menggunakan alat bukti tidak langsung untuk

menjadi dasar putusanya khususnya pada kasus persaingan usaha yang

mendominasi. Banyak kalangan praktisi hukum, akademisi memiliki

perbedaan pendapat perihal penggunaan alat bukti tidak langsung

sebagai dasar untuk memutuskan sebuah perkara.

Memang pada faktanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha

kesulitan untuk menemukan bukti secara kongkrit atau bukti fisik

57

karena itu menjadi ukuran berkualitas atau tidaknya hasil lidik dan sidik

di internal KPPU sendiri. Harus kita pahami bahwa pertama, KPPU

merupakan lembaga quasi yudisial yang memang dari segi kinerja

cukup berat dilakukan oleh Institusi KPPU sendiri dari mulai

penyidikan, penyelidikan sampai putusan. Kedua struktur KPPU

bukanlah struktur seperti kepolisian atau kejaksaan yang memang

memiliki keahlian khusus untuk melakukan penyidikan penyelidikan.

Mengingat kemampuan itu sangatlah mempengaruhi dari hasil

dari tindakan apalagi ini menyangkut soal nasib keadilan rakyat

tentunya sangat diperlukan keahlian khusus dibidangnya. Sangat

disayangakan ketika Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat akhir

menganulir keputusan Pengadilan Negeri ketika menerapkan hukum

sudah sesuai Peraturan Perundangan - Undangan. Menjadi persoalan

Ketika institusi menjadi keterbiasaan membuat suatu kebijakan atau

keputusan yang tidak didasarkan pada Peraturan Undang-Undang

tentunya terkesan hukum dimanifestasikan secara serampangan dan

mengarah ke Abuse Of Power (Penyelewengan Kekuasaan). Peneliti

sepenuhnya mendukung adanya dinamisasi hukum ketika terjadi pada

bidang persaingan usaha karena pada prinsipnya hukum itu berkembang

mengikuti perkembangan masyarakat namun karena paham hukum di

Indonesia adalah hukum positif seharusnya alat bukti tidak langsung

dirumuskan institusi berwenang agar legalitas dan legitimasinya tidak

absurd. Bukanya peneliti mendukung status quo pada hukum di

Indonesia tetapi peneliti lebih sepakat ketika formulasi hukum yang

diadopsi di Indoensia dirumuskan secara tertulis yang bertujuan untuk

menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam persaingan usaha di

Indonesia.

Bahwa kasus persaingan usaha merupakan murni persoalan

ekonomi yang mana analisisnya berdasarkan ilmu ekonomi murni.

Pakar hukum persaingan usaha Anna Maria Tri Anggraini mengatakan

58

bahwa sebaiknya kasus persaingan usaha dalam penanganya dialihkan

ke Pengadilan Niaga karena persoalan ekonomi dan menjadi tepat sebab

hakim Peradilan Niaga punya skill untuk menganalisa secara ekonomi.

Penempatan penanganan kasus persaingan usaha secara wilayah

kompetensi absolut pada peradilan seharusnya linier dengan posisi dan

subtansi kasus. Sehingga ini menimbulkan keserasian subtantif dan

penerapan hukum persaingan usaha pada ranah Peraturan Perundan-

Undangan pada hukum Persaingan Usaha.

59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka dapat

diambil kesimpulan bahwa :

1. Menurut peneliti penggunaan pembuktian tidak langsung kurang tepat karena

alat bukti tidak langsung belum diatur dalam hukum di Indonesia serta metode

alat bukti tidak langsung juga tidak didukung oleh alat bukti langsung misalkan

perihal surat perjanjian antar pelaku usaha atau dokumen kegiatan usaha yang

berhubungan dengan kasus ini.

2. Menurut peneliti pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia,

seharusnya putusan Hakim Mahkmah Agung mengikuti paham hukum dan

hukum yang tertulis di Indonesia, serta teliti dalam memeriksa perkara sehingga

melahirkan putusan yang kredibel dan mencapai keadilan dan kepastian hukum.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, peniliti memberikan rekomendasi yang

nantinya memberikan masukan kepada pemerintah dan sebagai bahan

diskusi serta kajian dalam ranah hukum persaingan usaha yaitu :

1. Peneliti menyarankan DPR RI, Praktisi Hukum (Advokat, Jaksa

Kepolisian dan akademisi) duduk bersama untuk membahas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk memperkuat

penegakan hukum Komisi Persaingan Usaha misalnya ditambah

struktur penegakan hukum yang melibatkan elemen kepolisian dan

kejaksaan. Terlebih khusus merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1995 perihal alat bukti tidak langsung.

2. Menurut peneliti Hakim Mahkamah Agung seharusnya tidak

memutuskan perkara tidak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

60

dan bersungguh-sungguh dalam menganalisa suatu peristiwa hukum

yang terjadi.

61

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Zainudin, Filsafat Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika : Cetakan ke 6 2014)

Anggraini Maria TriAnna, Penggunaan Analisis Ekonomi dalam Mendeteksi

Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, (Jurnal Persaingan Usaha,

Edisi 4, 2010)

Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)

Asshiddiqie Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi, Konpres, (Jakarta: konpres, 2008)

Cahyadi Antonius dkk, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta, Prenada :

2007)

Diantha Pasek Made I, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam

Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)

Djamil Fathurrahman , Filsafat Hukum Islam, (Tangsel : Logos Wacana

Ilmu, Cet.II, 1999)

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami

Hukum,( yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010)

Friedrich Joachim Carl, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung :

Nuansa dan Nusamedia, 2004)

Hamzah Andi , Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta : Cet-IV

2010)

Harahap Yahya M., Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika,2016),

Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,

(jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

62

Hiarije O.J. Eddy , Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta ; Penerbit

Erlangga, 2012)

Junaidi A., “Pembuktian Kartel Dalam UU No. 5/1999” Kompetisi, 11 (

2008)

Keraf Sonny, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, (Yogyakarta :

Kanisius,1998)

Lubis Fahmi Andi, dkk. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan

Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, (Jakarta: ROV

Creative Media, 2009)

Makarao Tufiq Moh., Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta :

Rineka Cipta, 2004)

Marzuki Peter Mahmud , Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, cet-IV

2010)

Marzuki Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, ( Jakarta : 2008)

Mertokusumo Sudikno,Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta,

Liberty : 1982)

Nugroho Adi Susanti, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia,(Prenada

Media Group:2012)

Rasjidi Lili dan I.B Putra Wyasa, Hukum sebagai Suatu Sistem,

(bandung : Remaja Rosdakarya, 1993)

Rawls Jhon, A Theory Of Justice (Teori Keadilan), (Yogyakarta,

Terjemahan Cetakan ke II : 2006)

Siswanto Arie, Hukum Persaingan Usaha, (Ghalia Indonesia, Jakarta :

2004)

Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri. Peranan dan Penggunaan

Kepustakaan Dalam Penelitian Hukum. (Jakarta: Pusat Dokumen

Universitas Indonesia, 1979)

Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1987)

63

Sukarmi, Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha, (Jurnal

Persaingan Usaha, Edisi 6, 2011)

Syarifin Pinpin, PIH (Pengantar Ilmu Hukum), (Bandung : CV. Pusaka

Setia, 1999)

Waluyo Bambang, Penelitihan Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar

Grafika, 1996).

Peraturan Perundang-Undangan

- HIR (HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT)

- PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2003) Tentang

Tata Cara Pengajuan Pihak Keberatan atas putusan Pengadilan Negeri

dalam kasus persaingan usaha

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Skripsi

Billah Arifin Syamsul, 2017, Persekongkolan Dan Perjanjian Kartel

Dalam Impor Bawang Putih, Tangsel, (Repository UIN Jakarta)

MuhzenMuzadi, 2018, Kekuatan bukti tidak langsung (Indirect Evidence)

pada kasus kartel tentang pengaturan produk bibit ayam broiler

(Repository UIN Jakarta)

Indriani, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatuallah Jakarta. (Repository UIN

Jakarta)

64

Darwin Yohanes, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas

Lampung. (Repository UNILA)

Website

http://jakarta.bisnis.com/read/(diakses-21februari 2018)

https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan(ekonomi)https://id.wikipedia.org/

wiki/Kartel

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-

ke-mana-upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/

http://jakarta.bisnis.com/read/(diakses-

https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan(ekonomi)

https://id.wikipedia.org/wiki/Persaingan(ekonomi)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartel

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-ke-mana-upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-ke-mana-upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/

repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48449/1/AHMAD IMAM... ·...

Documents

Transcript of repository.uinjkt.ac.idrepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48449/1/AHMAD IMAM... ·...