TUGAS INDIVIDU

DPPL

WILAYAH PESISIR SEBAGAI DAERAH PERTAHANAN

KEAMANAN

OLEH

NAMA : ANDIYARI

NIM : l111 12 901

MATAKULIAH DASAR - DASAR PENGELOLAAN

PESISIR DAN LAUT

JURUSAN ILMU KELAUTAN

FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

Wilayah pesisir merupakan kawasan strategis di Indonesia. Dengan berbagai

keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki wilayah pesisir seharusnya

berpotensi menjadi sumber penguatan dan prime mover otonomi daerah. Bahkan

secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai

pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang

dimilikinya.

Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan

antar negara maupun antar daerah yang sensitif dan memiliki implikasi terhadap

pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Potensi

wilayah pesisir sebagaimana digambarkan di atas, memang menjanjikan, namun

faktanya selama puluhan tahun kebijakan pengelolaan wilayah pesisir belum

memberikan kontribusi yang memadai dan dilakukan dengan pola sentralistik dan

cenderung ekploratif, sehingga menimbulkan berbagai ketidak adilan ditengah

masyarakat. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting

terkaitd engan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip

otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan kepulauan perbatasan

negara.

Kajian kebijakan pengelolaan pulau-pulau keci di perbatasan negara harus

dilakukan secara komprehensif yang tidak terlepas dari potensi dan

karakteristiknya yang mencakup aspek sumberdaya alam (lingkungan hidup)

baik sumberdaya hayati maupun non hayati; aspek infrasutruktur yang meliputi

ekonomi, hukum, kelembagaan dan sosial budaya serta aspek geopolitik

yaitu pertahanan dan keamanan terutama terkait dengan fungsi pulau-pulau kecil

di perbatasan negara sebagai basis pertahanan negara dan lokasi acuan titik

dasar untuk mempertegas kedaulatan Indonesia pada wilayah tersebut. Di samping

itu, kegiatan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di perbatasan negara perlu

memperhatikan aspek tata ruang untuk menghindari tumpang tindih dalam

pengelolaan dan konflik kepentingan, misalnya penentuan wilayah pulau kecil

sebagai daerah penangkapan, budidaya, wisata bahari, dan konservasi.

Penentuanalokasi ruang tersebut perlu dilengkapi dengan penyusunan rencana

detail dan pembagian zonasi untuk selanjutnya dapat digunakan dalam

penyusunan rencana pengelolaan, rencana bisnis dan rencana pertahanan

keamanan.

Berdasarka sistem pertahan keamanan diwilayah pesisir dapat kita kaitkan

pada era pemerintahan JOKOWI-JK saat ini yang menekankan system

pembangunan dan pengelolaan berbasis kemaritiman. Dimana Poros Pertahanan

dan Keamanan Maritim Berfokus untuk mengembangkan sumberdaya, sistem,

dan implementasi pengawasan, pemantauan dan pengendalian keamanan dan

pertahanan maritim Indonesia yang maju dan efektif. Menciptakan alur laut

internasional yang aman dan diawasi dengan baik, disamping mengoptimalkan

sistem pertahanan dan keamanan maritim nasional, juga berkontribusi

menyediakan sistem pemantauan dan pengendalian perlindungan pemanfaatan

sumberdaya kelautan di tingkat regional dan internasional. Dengan berbagai

poros kemaritiman ini, diharapkan Indonesia ke depan mampu menjadi poros

maritim dunia yang kuat dan berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

Dkp. 2008. Urgensi Ruu Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Atrikel On-Line Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Theodora, Grace.2013. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan

Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Provinsi Sulawesi Utara.

Dep. Kelautan Dan Perikanan Ri:Jakarta

Undang-Undang (Ruu) Pengelolaan Wilayah Pesisir (Pwp).