IKHTISAR EKSEKUTIF · Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LkjIP Dinas ... merupakan...
-
Upload
duonghuong -
Category
Documents
-
view
230 -
download
0
Transcript of IKHTISAR EKSEKUTIF · Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LkjIP Dinas ... merupakan...
1
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan LkjIP Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas
pencapaian kinerja dan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang
telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja 2017. Penyusunan LKjIP ini pada
hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan
mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun
2017.
Sebagai perwujudan pelaksanaan good governance, Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran mendukung visi dan misi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang telah dituangkan dalam
Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
Tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah pada Tahun 2017 selanjutnya diukur melalui 4 (empat) indikator
kinerja utama (IKU). Indikator kinerja utama tersebut, yaitu indikator
persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan, kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB, Rasio Elektrifikasi, dan persentase
pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi. Capaian
keempat indikator kinerja utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
masuk pada kategori Sangat Baik (tingkat capaiannya lebih besar dari 100%).
Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yang perlu diwujudkan oleh Dinas
ESDM Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017. Berdasarkan hasil
Pengukuran Pencapaian Sasaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada
Tahun 2017, tingkat capaiannya berada pada kategori Sangat Baik. Adapun
ketiga Sasaran Strategis tersebut, yaitu :
3
1. Terwujudnya peningkatan penanganan pertambangan tanpa izin serta
produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah, dengan hasil
capaian Sangat Baik (104,57%).
2. Peningkatan Rasio Elektrifikasi, dengan hasil capaian Sangat Baik
(105,02%).
3. Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran
Energi, dengan hasil capaian Sangat Baik (101,92%).
Meskipun semua target, baik IKU maupun Sasaran Strategis telah
tercapai, masih terdapat beberapa permasalahan sektor ESDM di Jawa
Tengah yang masih perlu diselesaikan dengan baik. Di sektor energi, masih
ada sekitar 342.253 KK di Jawa Tengah yang belum berlistrik. Pemanfaatan
energi baru terbarukan masih cukup rendah, yaitu 9,56% pada bauran energi
di Jawa Tengah, dan masih belum optimalnya upaya konservasi energi.
Sedangkan pada sektor pertambangan umum, Praktek kegiatan
pertambangan tanpa izin (PETI) masih kerap terjadi dan terkadang lokasi
lama PETI yang telah ditertibkan menjadi aktif kembali. Hingga tahun 2017,
luas area penambangan liar seluas 550 ha dan yang telah ditertibkan seluas
484,5 ha atau 88,1%.
Diluar pencapaian IKU dan Sasaran Strategis, pencapaian kinerja Dinas
ESDM Provinsi Jawa Tengah juga ditunjukkan oleh pencapaian target yang
mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Aksi
Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Dalam rangka
mendukung SDGs dan Konservasi Energi Tahun 2017, telah dilaksanakan
pemasangan 56 unit PLTS SHS, revitalisasi 1 unit PLTMH, pembangunan
36 unit demplot biogas, pembangunan 2 demplot pemanfaatan gas rawa,
serta audit energi pada 3 gedung pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain
itu pada program Konservasi Energi, melalui gerakan hemat energi dan air,
Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan penghargaan sebagai Pemenang I
Kategori Penghematan Energi dan Air Pada Pemerintah Daerah dalam
Penghargaan Efisiensi Energi Nasional Tahun 2017.
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah
satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang
demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga
selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu
mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen
masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui
penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan
akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. LKjIP tingkat
SKPD disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah selambat-
lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
5
Proses penyusunan LKjIP yang dilakukan setiap akhir tahun
anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja
yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran
pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara
target dan realisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas
sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.
1.2 Maksud dan Tujuan
LKjIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama
kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk
mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Tujuan penyusunan LkjIP, yaitu :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
untuk meningkatkan kinerjanya.
1.3 Gambaran Umum Organisasi
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Struktur organisasi ini
merupakan hasil penataan kembali SOTK sebelumnya (Perda Nomor 6
Tahun 2008). Perubahan organisasi perangkat daerah ini dimaksudkan
untuk meningkatkan produktivitas organisasi, mengoptimalkan nilai
pelayanan, mencapai hasil yang lebih maksimal, mengkonsolidasikan
6
fungsi-fungsi, menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu,
sehingga organisasi mampu memberi pelayanan optimal dalam rangka
pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok
“melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan
sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan”, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun
2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah. Adapun fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu:
1. Perumusan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan
batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang geologi dan air tanah, mineral dan
batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan air tanah,
mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di
lingkungan Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur,
sesuai tugas dan fungsinya;
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Dinas
Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
dibantu/membawahi (gambar 1.1) :
1. Sekretariat;
2. Bidang Geologi dan Air Tanah;
3. Bidang Mineral dan Batubara;
4. Bidang Ketenagalistrikan;
5. Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT);
6. BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria;
7. BP3ESDM Wilayah Serayu Utara;
7
8. BP3ESDM Wilayah Serayu Selatan;
9. BP3ESDM Wilayah Solo;
10. Satuan Laboratorium Pengujian Kualitas Air.
Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana
dalam gambar 1.1, komposisi jabatan struktural pada Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 1 (satu) Pejabat
Eselon II, 5 (lima) Pejabat Eselon III/a, 9 (sembilan) Pejabat Eselon III/b,
15 (lima belas) Pejabat Eselon IV/a, dan 27 (dua puluh tujuh) Pejabat
Eselon IV/b. Kondisi sampai dengan bulan Desember 2017, terdapat
masing-masing 1 posisi Eselon III/a dan Eselon IV/a yang kosong.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 (sembilan) Unit
Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon III/b, yaitu : Balai Pengkajian,
Pengawasan dan Pengendalian ESDM (BP3ESDM) Wilayah Solo,
BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria, BP3ESDM Wilayah Serayu Utara,
BP3ESDM Wilayah Serayu Selatan, BP3ESDM Wilayah Slamet Utara,
BP3ESDM Wilayah Ungaran Telomoyo, BP3ESDM Wilayah Kendeng
Selatan, BP3ESDM Wilayah Sewu Lawu, BP3ESDM Wilayah Slamet
Selatan.
8
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Pergub Jateng Nomor 78 Tahun 2016)
9
Jumlah pegawai/personil Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada
Tahun 2017 didukung oleh 143 PNS, terdiri dari PNS laki – laki sebanyak
112 orang (78,32%) dan perempuan sebanyak 31 orang (21,68%).
Adapun komposisi personil PNS menurut jenis kelamin, golongan,
pendidikan, dan eselon disajikan pada gambar 1.2 dan tabel 1.1 s/d 1.2,
dan gambar 1.3, sebagai berikut :
Gambar 1.2 Komposisi PNS Dinas ESDM Prov. Jateng Berdasarkan Gender
Tabel 1.1 Rekapitulasi PNS Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
No. PANGKAT/ GOL.RUANG Jumlah PNS No. PANGKAT/ GOL.RUANG Jumlah PNS
1 Pembina Utama Madya (IV.d) 1 10 Pengatur Tingkat I (II.d) 2
2 Pembina Utama Muda (IV.c) - 11 Pengatur (II.c) 11
3 Pembina Tingkat I (IV.b) 9 12 Pengatur Muda Tingkat I (II.b) 18
4 Pembina (IV.a) 15 13 Pengatur Muda (II.a) 3
5 Penata Tingkat I (III.d) 24 14 Juru Tingkat I (I.d) 2
6 Penata (III.c) 15 15 Juru (I.c) -
7 Penata Muda Tingkat I (III.b) 36 16 Juru Muda Tingkat I (I.b) -
8 Penata Muda (III.a) 7 17 Juru Muda (I.a) -
9 CPNS (III.a) 3
JUMLAH 143
10
Apabila dirunut per jenjang pendidikan, persentase terbesar adalah
jenjang pendidikan S1 sebanyak 60 orang (41,95%). Selanjutnya adalah
jenjang pendidikan SLTA sebanyak 39 orang (27,27%), S2 sebanyak 33
orang (23,07%), kemudian D3 sebanyak 6 orang (4,19%) dan SLTP
sebanyak 5 orang (3,49%). Adapun komposisi per jenjang pendidikan
adalah sebagai berikut :
Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenjang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah (orang)
1. S2 33
2. S1 60
3. D3 6
4. SLTA 39
5. SLTP 5
Jumlah 143
Gambar 1.3 Komposisi PNS Dinas ESDM Prov. Jateng Berdasarkan Jenjang Pendidikan
11
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tupoksi, adalah sebagai berikut :
1. Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 8 (delapan) unit;
2. Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 sebanyak 21 (dua pulu satu)
unit (tabel 1.3).
Tabel 1.3 Inventaris Kendaraan Dinas Roda 4
NO JENIS
KENDARAAN TAHUN
KENDARAAN NO POL MERK
1 Pick up 1998 H 9570 YY Toyota kijang
2 Mpnp / minibus 2002 H 9521 JG Toyota kijang LGX
3 Mpnp / jeep 2003 H 9518 ER Daihatsu rocky
4 Mpnp / minibus 2003 H 9526 JG Toyota kijang LGX
5 Sedan 2009 H 9518 HG Honda civic 1.8 mt
6 Mpnp / minibus 2010 H 463 Toyota kijang innova
7 Minibus 2014 H 9520 GZ Toyota innova
8 Double cabin 2015 H 9567 ZG Nissan new navara
9 Minibus 2013 H 329 Toyota veloz
10 Minibus 2014 H 9521 MZ Daihatsu terios
11 Minibus 2014 H 9523 MZ Daihatsu terios
12 Minibus 2015 H 9525 TZ Daihatsu terios
13 Minibus 2015 H 9524 TZ Daihatsu terios
14 Minibus 2015 H 9526 TZ Daihatsu terios
15 Minibus 2015 H 9519 VZ Daihatsu terios
16 Minibus 2015 H 9520 VZ Daihatsu terios
17 Mpnp / minibus 2004 H 9507 TR Toyota kijang LGX
18 Mpnp / minibus 2003 H 315 Toyota kijang LGX
19 Mpnp / minibus 2003 H 9515 HG Toyota kijang LGX
20 Mpnp / minibus 2004 H 9506 TR Toyota kijang LGX
21 Mpnp / minibus 2004 H 9521 CR Toyota kijang LGX
12
3. Tanah dan bangunan gedung kantor (tabel 1.4).
Tabel 1.4 Tanah dan bangunan gedung yang dimiliki oleh Dinas ESDM Prov. Jateng
NO URAIAN LETAK/ALAMAT LUAS (m2)
A TANAH
1 Tanah kantor BP3ESDM Wil. Serayu Selatan
Jl. Jend Sudirman no. 1 Purworejo,Kel. Pangenjurutengah, Kec. Purworejo
1.697
2 Tanah kantor Dinas ESDM Prov.
Jateng (Kantor pusat)
Jl. Madukoro AA/BB No.44 Kel.
Tawang Mas, Kec. Semarang
Barat
3.420
3 Dikerjasamakan dengan PT
Semarang Mineral Pembangunan
Desa Clering Kecamatan Keling
Kab. Jepara
127.150
4 Tanah kantor BP3ESDM Wilayah
Ungaran Telomoyo
Jl. Adi Sucipto No. 24 Kota
Salatiga
2.450
5 Tanah kantor pemerintah BP3ESDM
Wilayah Sewu Lawu
Jl. Raden Mas Said No. 2 Ds
Giripuro Kec. Wonogiri Kab.
Wonogiri
1.400
6 Tanah Kantor BP3ESDM Wilayah
Slamet Utara
Jl. Piere Tendean No. 1 Kota
Tegal
1.253
7 Tanah Kantor BP3ESDM Wilayah
Kendeng Selatan
Jl. Blora Rembang Km. 3 Kel.
Karangjati, Kec. Blora
2.050
B. Bangunan/Gedung kantor
1 Gedung B / Bangunan Kantor Dinas Jl. Madukoro AA/BB No.44 Kel. Tawang Mas, Kec. Semarang Barat
800
2 Bangunan Mushola (Kantor Pusat) Jl. Madukoro AA/BB No.44 Kel.
Tawang Mas, Kec. Semarang
Barat
54
3 Gedung A / Bangunan Kantor Dinas Jl. Madukoro AA/BB No.44 Kel.
Tawang Mas, Kec. Semarang
Barat
2.370
4 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wil. Serayu Selatan
Jl. Jend Sudirman no. 1
Purworejo,Kel. Pangenjurutengah,
Kec. Purworejo
822,8
5 Rumah Dinas BP3ESDM Wil. Serayu
Selatan
Jl. Jend Sudirman no. 1
Purworejo,Kel. Pangenjurutengah,
Kec. Purworejo
200
13
NO URAIAN LETAK/ALAMAT LUAS (m2)
6 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wil. Kendeng Muria Jl Sudirman no. 5, Kel. Plangitan,
Kec. Pati Kota, Pati
1.027
7 Rumah Dinas BP3ESDM Wil.
Kendeng Muria
Jl Sudirman no. 5, Kel. Plangitan,
Kec. Pati Kota, Pati
120
8 Gedung/Bangunan Kantor
BP3ESDM Wilayah Solo
Jl Balekambang Lor No. 3, Kel.
Manahan, Kec. Banjarsari, Solo
668
9 Bangunan Mushola Solo Jl Balekambang Lor No. 3, Kel.
Manahan, Kec. Banjarsari, Solo
19
10 Rumah Dinas BP3ESDM Wilayah
Solo
Jl Balekambang Lor No. 3, Kel.
Manahan, Kec. Banjarsari, Solo
115
11 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wilayah Serayu Utara
Jl.Perintis Kemerdekaan No.29.
Kel. Dukuh, Kec. Pekalongan
Barat, Pekalongan
514
12 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wilayah Slamet Selatan
Jl. Ahmad Yani No. 30 Purwokerto
726
13 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wilayah Ungaran
Telomoyo
Jl. Adi Sucipto No. 24 Kota
Salatiga
498
14 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wilayah Sewu Lawu
Jl. Raden Mas Said No. 2 Ds
Giripuro Kec. Wonogiri Kab.
Wonogiri
200
15 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wilayah Slamet Utara
Jl. Piere Tendean No. 1 Kota
Tegal
350
16 Gedung / Bangunan Kantor
BP3ESDM Wilayah Kendeng Selatan
Jl. Blora Rembang Km. 3 Kel.
Karangjati, Kec. Blora
398
4. Pusat Informasi Dinas ESDM Prov. Jateng;
5. Ruang Konsultasi Pelayanan sektor ESDM;
6. Laboratorium Pengujian Kualitas Air;
7. Bengkel Geologi;
8. Alat Bor.
14
1.4 Fungsi Strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah dimaksud, maka Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah secara
umum memiliki fungsi strategis, yaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui penguatan pengelolaan energi dan sumber daya
mineral serta kemandirian energi.
Secara singkat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam
kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :
1. Meningkatkan rasio elektrifikasi Jawa Tengah.
2. Meningkatkan persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi di Jawa Tengah.
3. Meningkatkan produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah
dan terkendalinya kerusakan lingkungan.
15
1.5 Sistematika Penulisan
Dokumen LKjIP Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Gambaran Umum Organisasi
1.4 Fungsi Strategis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
1.5 Sistematika Penulisan
Bab II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Renstra Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Realisasi Anggaran
Bab IV PENUTUP
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di
awal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan
dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Proses penetapan
kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam
rencana strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja
(Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013 – 2018, Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Jawa Tengah Tahun 2017, serta Arah Pembangunan Daerah
dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Lokus dan fokus program/kegiatan yang disusun dalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 telah
memperhatikan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan pada
sektor ESDM yang masuk melalui sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD), portal Lapor Gub, SMS Center dan
Twitter serta berdasarkan hasil sinkronisasi dan penajaman
program/kegiatan sektor ESDM dengan kabupaten/kota. Usulan-usulan
tersebut selanjutnya diverifikasi dan dianalisis, sehingga menghasilkan
kegiatan prioritas yang dapat mendukung target pembangunan yang telah
ditetapkan dalam RPJMD maupun rencana strategis SKPD.
17
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan landasan dan
pedoman bagi seluruh aparatur di lingkungan Dinas ESDM dalam
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra memuat Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Jangka Menengah dan
Target Tahunan.
1) Visi dan Misi
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mendukung visi misi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 guna
mewujudkan rencana strategis SKPD yang merupakan bagian integral
dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
A. Visi
Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus
diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu ”Menuju Jawa
Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten Korupsi Mboten
Ngapusi”.
B. Misi
Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut:
a) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,
Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan
Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
b) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
18
c) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa
Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”.
d) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk
Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
e) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan
Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut
Hajat Hidup Orang Banyak.
f) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi
Kebutuhan Dasar Masyarakat.
g) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah
Lingkungan.
Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah mendukung untuk Misi “Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat Yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan
Pengangguran” dan program unggulan gubernur-wagub, khususnya
program nomor 4, yaitu Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui
Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi” dengan sasaran
“Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal”.
2) Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan
oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
sesuai perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2013 – 2018. Sedangkan Sasaran merupakan
penjabaran dari Tujuan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil
yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,
terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan.
19
Adapun tujuan strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan pertambangan dan air
tanah.
2. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ketenagalistrikan dan
migas.
3. Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai energi
alternatif.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018
berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah
sebagai berikut, yaitu (tabel 2.1):
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-
2017 2018 (akhir
RPJMD)
1. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan pertambangan dan air tanah
1) Terwujudnya peningkatan penanganan pertambangan tanpa ijin;
2) Meningkatnya produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air tanah
1) Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan; 2) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
1) 87%
2) 2,03%
1) 87%
2) 2,04%
2. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ketenagalistrikan
Peningkatan Rasio Elektrifikasi.
Rasio Elektrifikasi.
91,7% 94,00%
3. Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif.
Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi;
Persentase pemanfaatan Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi
9,38% 10,2%
20
3) Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah
Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018,
terdapat 4 urusan wajib, 1 urusan pilihan dan 13 program yang akan
dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah, dengan pengelompokan sebagai berikut, yaitu (tabel 2.2):
Tabel 2.2 Urusan, Bidang Urusan dan Program Pembangunan Prioritas Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
NO. URUSAN/BIDANG
URUSAN PROGRAM PRIORITAS
A. URUSAN WAJIB
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Penataan Peraturan Perundang-Undangan (OTDA)
2. Pendidikan 6. Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Penataan Ruang 7. Perencanaan Tata Ruang
4. Lingkungan Hidup 8. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
9. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
B. URUSAN PILIHAN
Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
11. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
12. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
13. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi
Namun, pada Tahun 2017 ada 3 (tiga) program prioritas yang tidak
dapat dilaksanakan oleh Dinas ESDM karena adanya perubahan
peraturan/kebijakan. Ketiga program tersebut, antara lain:
21
a) Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam Geologi mulai
tahun anggaran 2017 tidak dilaksanakan lagi karena sesuai
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa
kegiatan mitigasi bencana menjadi kewenangan pemerintah pusat.
b) Program Pendidikan Non Formal dan Informal telah diampu
sepenuhnya oleh SKPD pengampu bidang pendidikan.
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur karena kegiatan
pendukungnya, yaitu Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Adapun dari 13 program tersebut, dirumuskan 5 (lima) Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah, yaitu (tabel 2.3):
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Renstra Dinas ESDM Prov. Jateng 2013 – 2018
No Nama Program Indikator Kinerja Kondisi
Awal 2013 Target 2017
Target RPJMD
2018
1.
Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan
86% 87% 87%
2. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
1,12% 2,03% 2,04%
3. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
Rasio Elektrifikasi 82,12% 90,01% 94%
4. Program Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi*)
Persentase mitigasi bencana alam geologi*)
11,6% - -
5. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi
6,1% 9,38% 10,2%
Keterangan : *) Tahun 2017 menjadi kewenangan pemerintah pusat
22
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi
amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan
wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya
terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian
target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan
dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja
penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas
23
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah pada Tahun
2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah
untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2017, sebagai berikut
(tabel 2.4):
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas ESDM Prov. Jateng Tahun 2017
No Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Program Anggaran (Rp)
1. Terwujudnya
peningkatan
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah dan
terkendalinya
kerusakan
lingkungan
Persentase
luasan
pertambangan
tanpa ijin yang
ditertibkan
87% 1. Program
Pengembangan
Pertambangan
Dan Air Tanah
2. Program
Perencanaan Tata
Ruang
3. Program
Pengendalian
Pencemaran Dan
Perusakan
Lingkungan
4. Program
Rehabilitasi Dan
Pemulihan
Cadangan
Sumberdaya Alam
9.815.276.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
2.500.000.000,00
2. Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap PDRB
2,03%
3. Peningkatan Rasio
Elektrifikasi
Rasio
Elektrifikasi
91,70% Program
Pengembangan
Ketenagalistrikan Dan
Migas
19.438.500.000,00
4. Meningkatkan
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan dalam
Bauran Energi
Persentase
pemanfaatan Energi
Baru Terbarukan
dalam Bauran
Energi
9,38% Program
Pengembangan
Energi Baru
Terbarukan Dan
Konservasi Energi
7.247.282.000,00
5. Meningkatnya
upaya
pencegahan
resiko bencana
alam geologi
Persentase upaya
mitigasi bencana
alam geologi
- Program
Pengembangan
Mitigasi Bencana
Alam Dan Geologi
-
24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah
wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat
dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai
tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka
melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka
menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut
(tabel 3.1):
Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pada tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang
25
menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017, Rencana Strategis Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Setidaknya
terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan, yaitu :
1. Sasaran 1 : Terwujudnya peningkatan penanganan pertambangan
tanpa izin serta produktivitas pemanfaatan pertambangan dan air
tanah.
Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan
penanganan pertambangan tanpa izin serta produktivitas pemanfaatan
pertambangan dan air tanah guna mewujudkan tujuan strategis Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018, yaitu Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan pertambangan dan
air tanah, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus
dicapai hingga Tahun 2018, yaitu :
a. Persentase luasan pertambangan tanpa izin yang ditertibkan.
b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.
Kedua indikator kinerja utama dalam Sasaran 1 ini merupakan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 1 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel 3.2,
sebagai berikut :
26
Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi 2016
Target 2017
Realisasi 2017
% Capaian
2017
% Capaian Tahun 2016
% Capaian terhadap
Target Akhir
Renstra (2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Terwujudnya
peningkatan
penanganan
pertambangan
tanpa izin serta
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah
Persentase
luasan
pertambangan
tanpa izin yang
ditertibkan.
87,2% 87% 88,1% 101,26 100,23 101,26
Kontribusi
sektor
pertambangan
terhadap PDRB
1,37 *)
2,24%**)
2,46% ***)
2,03% 2,19%**)
2,39% ***)
107,88
120,17
107,35
Rata-rata capaian 104,57 Sangat Baik
Keterangan : *) = Menggunakan ADHK Tahun Dasar 2000 **) = Menggunakan ADHK Tahun Dasar 2010
***) = Menggunakan ADHB Tahun Dasar 2010
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-1, dari 2
indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum
capaian kinerja dari ke-2 indikator kinerja dicapai melebihi target yang
telah ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-1 adalah sebesar
104,57%) atau berpredikat sangat baik.
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan
antara rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 1 adalah sebagai
berikut (tabel 3.3):
27
Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017 per Triwulan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Tahunan
Triwulan Target Realisasi Persentase
Terwujudnya
peningkatan
penanganan
pertambangan
tanpa izin serta
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah
Persentase
luasan
pertambangan
tanpa izin yang
ditertibkan.
87% TW I 87% 5,06% 6,44%
TW II 87% 13,1% 15,06%
TW III 87% 85,05% 97,76%
TW IV 87% 88,1% 101,26%
Kontribusi
sektor
pertambangan
terhadap PDRB
2,04% TW I 2,04% 2,24% 110,34%
TW II 2,04% 2,18% 107,39%
TW III 2,04% 2,19% 107,88%
TW IV 2,04% *2,19% *107,88%
Keterangan : *) = Data s/d TW III dengan menggunakan ADHK Tahun Dasar 2010
Secara umum capaian indikator pada sasaran “Terwujudnya
peningkatan penanganan pertambangan tanpa izin serta produktivitas
pemanfaatan pertambangan dan air tanah” telah tercapai melebihi target.
Untuk indikator kinerja “Persentase luasan pertambangan tanpa izin
yang ditertibkan” telah tercapai 88,1%. Capaian ini melebihi target yang
telah ditetapkan, yaitu 87%. Sehingga, bila dihitung tingkat Capaian
Kinerjanya terhadap target RKPD Tahun 2017, yaitu sebesar 101,26%.
Sementara untuk indikator kinerja “Kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB” terdapat 2 (dua) cara perhitungan, yaitu menggunakan
ADHK tahun dasar 2010 dan ADHB tahun dasar 2010. Apabila
menggunakan ADHK tahun dasar 2010, tercapai sebesar 2,19% dan
jika menggunakan ADHB tahun dasar 2010, tercapai 2,39% (gambar
3.1).
Bila dibandingkan rata-rata tingkat capaian kinerja pada Sasaran
Strategis 1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan
28
Tahun 2016 mengalami penurunan. Pada Tahun 2017 rata-rata tingkat
capaian kinerja 2 indikator tersebut sebesar 104,57% (menggunakan
ADHK tahun dasar 2010 untuk perhitungan PDRB), sedangkan Tahun
2016 tercapai 110,20% dan Tahun 2015 tercapai 100,41% (gambar
3.2).
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Persentase luasan
pertambangan tanpa ijin
yang ditertibkan.
87,20% 88,10%
Kontribusi sektor
pertambangan terhadap
PDRB
2,24% 2,19%
Tahun 2016 Tahun 2017
Gambar 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 – 2017
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
102,00%
104,00%
106,00%
108,00%
110,00%
112,00%
Rata-rata capaian
kinerja Sasaran
Strategis 1
100,29% 100,41% 110,20% 104,57%
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Gambar 3.2 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2014 – 2017
29
Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan
perencanaan strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Tengah, maka indikator “Persentase luasan pertambangan tanpa
izin yang ditertibkan” tercapai sebesar 88,1% dari target 87%, sehingga
tingkat capaian indikator ini telah tercapai sebesar 101,26%. Tingkat
capaian indikator ini meningkat dibandingkan capaian Tahun 2016,
yaitu 100,23%. Sedangkan untuk indikator “Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB” telah tercapai sebesar 2,19% dari
target 2,04% (menggunakan ADHK tahun dasar 2010 untuk
perhitungan PDRB), sehingga tingkat capaian indikator ini telah tercapai
sebesar 107,35%. Tingkat capaian indikator ini meningkat dibandingkan
capaian Tahun 2016, yaitu 99,13%.
Penyebab tercapainya target indikator kinerja pada Tahun 2017
ini dikarenakan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung
pencapaian 2 (dua) indikator kinerja di atas, antara lain :
a. Terlaksananya pengawasan sejumlah 150 obyek pemegang IUP dan
200 obyek kegiatan pertambangan tanpa izin di 35 kab./kota.
b. Terlaksananya 4 kali pameran promosi pertambangan, antara lain di
Jawa Tengah, Tangerang, Kota Pekalongan, dan Bali.
c. Terlaksananya Pembuatan Film Potensi ESDM "Geowisata daerah
Karangsambung dan Karangbolong, Kab. Kebumen, Jawa Tengah".
d. Penerbitan rekomendasi teknik Izin Usaha Pertambangan di Jawa
Tengah, yang terbagi :
1) Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) :
306 rekomendasi;
2) Rekomendasi IUP Eksplorasi : 230 rekomendasi;
3) Rekomendasi IUP Operasi Produksi : 177 rekomendasi;
4) Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan : 58 rekomendasi:
30
5) Rekomendasi IUP OP untuk Pengolahan/ Pemurnian :
24 rekomendasi:
6) Rekomendasi Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) Pertambangan :
16 rekomendasi;
7) Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) : 2 rekomendasi.
e. Terbangunnya 9 unit sumur bor dan tower air di Kab. Grobogan
(2 unit), Wonosobo (1 unit), Wonogiri (1 unit), Kendal (1 unit), dan
Kota Semarang (4 unit).
f. Terbangunnya 5 unit sumur eksplorasi di Kab. Magelang (2 unit),
Jepara (1 unit), Klaten (1 unit), dan Rembang (1 unit).
g. Terbangunnya 30 unit sumur gali untuk pertanian di Kab. Rembang
(15 unit) dan Grobogan (15 unit).
h. Terbangunnya 11 unit sumur pasak untuk pertanian di Kab.
Sukoharjo (2 unit), Wonogiri (2 unit), Pekalongan (2 unit), Purworejo
(3 unit), dan Kebumen (2 unit).
i. Tersusunnya kajian Cekungan Air Tanah (CAT) Pati-Rembang dan
CAT Karangkobar.
j. Terlaksananya pemetaan potensi air tanah pada Cekungan Air
Tanah Majenang dan CAT Nusakambangan.
k. Terlaksananya reklamasi lahan bekas pertambangan di Kabupaten
Pemalang dan Tegal.
l. Terbangunnya 5 unit sumur pantau air tanah di Kab. Sukoharjo,
Jepara, Klaten, Kota Semarang dan Tegal.
m. Terbangunnya 4 unit sumur resapan dalam di Kab. Pati (2 unit) dan
Kudus (2 unit).
n. Terlaksananya pembinaan usaha pertambangan bagi Pelaku Usaha
Tambang sejumlah 300 orang dalam rangka perwujudan “Good
Mining Practice” sekaligus untuk menjadi media sosialisasi
peraturan perundang-undangan.
31
Foto 3.1 Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah Tahun 2017 di Kota Pekalongan
Foto 3.2 Bantuan sumur bor dan tower air di Kabupaten Grobogan
Foto 3.3 Temu Usaha Pelaku Kegiatan Pertambangan di Kota Magelang
Foto 3.4 Penertiban Tambang Tanpa Ijin di Kec. Kradenan, Kab. Blora
Selain itu, pencapaian target kegiatan di atas juga karena
didukung oleh sumber daya manusia dan sesuai dengan kompetensi
yang dibutuhkan, adanya peningkatan kesadaran para pelaku
penambangan untuk melakukan pengurusan perizinan tambang,
adanya peningkatan pengawasan PETI dengan Tim Terpadu
Pengawasan Pertambangan yang melibatkan berbagai instansi terkait
termasuk Polri dan TNI, serta masih tingginya permintaan dan tingkat
kebutuhan terhadap hasil sumberdaya ESDM untuk pembangunan
infrastruktur.
32
Meskipun target Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah
tercapai, namun masih terdapat permasalahan pertambangan yang
perlu diselesaikan. Praktek kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)
masih kerap terjadi dan terkadang lokasi lama PETI yang telah
ditertibkan menjadi aktif kembali. Faktor pendorong dari kegiatan PETI
tersebut, diantaranya kekurangfahaman masyarakat terhadap peraturan
perundang- undangan yang berlaku dibidang pertambangan,
Banyaknya kepentingan yang “bermain” mulai dari unsur
pengusaha/penambang, aparat setempat, LSM, preman, Parpol hingga
oknum aparat keamanan dan penegak hukum, baik TNI maupun Polri
yang sering berada dibalik kegiatan PETI, sehingga dalam operasi
penertiban sering serjadi kebocoran bahkan mendapatkan perlawanan.
Dari temuan PETI di lapangan dan beberapa alat berat yang disita
hanya sebagian kecil yang sampai P21 dan dijatuhi hukuman pidana di
pengadilan selebihnya bebas karena ”tidak cukup bukti” dan ada yang
beraksi kembali. Hingga tahun 2017, luas area penambangan liar
seluas 550 ha dan yang telah ditertibkan seluas 484,5 ha atau 88,1%.
Selain itu masih kurangnya pemahaman para pelaku usaha
pertambangan terkait kaidah Good Mining Practice dan kurangnya
kesadaran para pelaku usaha (kontraktor) infrastruktur untuk memakai
bahan tambang dari lokasi yang sudah berizin juga merupakan
permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Beberapa upaya untuk mengatasi kendala ini, antara lain melalui
pendekatan persuasif bagi PETI diarahkan untuk berizin dengan
menyederhanakan SOP perizinan, sehingga diharapkan dari kegiatan
penambangan yang berizin tersebut diperoleh penerimaan negara dan
pendekatan represif secara terpadu dengan melibatkan media
(diekspose ke media) cetak maupun elektronik. Selanjutnya
penanganan PETI oleh Kepolisian (Polda/Polres) akan dipantau sampai
dengan P21. Partisipasi para pemegang IUP aktif sebagai agen
informasi keberadaan PETI akan terus didorong sebagai bentuk
33
partisipasi masyarakat sekaligus sebagai pihak yang dirugikan. Juga
telah dilakukan pembinaan usaha pertambangan bagi aparatur
pemerintah dan para pelaku usaha tambang terkait sosialisasi regulasi
di sektor perambangan, memfasilitasi pembentukan kelompok
penambang di Kabupaten Banyumas yang diharapkan bahwa kegiatan
penambangan yang dilakukan berizin, sehingga akan mengurangi PETI.
Selain itu, dilakukan juga pembinaan terhadap para pelaku usaha
(kontraktor) infrastruktur untuk meningkatkan pemahaman dan
kesadaran mereka untuk memakai bahan tambang dari lokasi yang
sudah berizin.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
1, adalah sebesar Rp 13.293.595.000,- atau 94,33% dari total pagu
sebesar Rp. 14.742.762.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi
penggunaan keuangan sebesar 5,67% dari pagu yang ada.
Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 sesungguhnya tidak terlepas
dari pelaksanaan 4 program dan 18 kegiatan, yaitu :
a. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah
1) Kegiatan Pembuatan Profil Investasi di Jateng serta Peningkatan
Kerjasama dan Promosi Pertambangan
2) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan di
Jawa Tengah
3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Air
Tanah
4) Kegiatan Pembangunan Sumur Bor di Daerah Rawan Kering
5) Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah
6) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Usaha
Pertambangan
7) Kegiatan Pembuatan Sumur Gali/Pasak di Jawa Tengah
8) Kegiatan Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air
Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah
34
9) Kegiatan Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan
Cadangan Mineral di Jawa Tengah.
10) Kegiatan Pembinaan Usaha Pertambangan di Jawa Tengah
11) Kegiatan Sinkronisasi dan Perencanaan Program Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral.
b. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam
1) Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan
2) Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa
Tengah
3) Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah
c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
1) Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
d. Program Perencanaan Tata Ruang
1) Kegiatan Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah
2. Sasaran 2 : Peningkatan Rasio Elektrifikasi
Dalam rangka pencapaian sasaran Peningkatan Rasio
Elektrifikasi guna mewujudkan tujuan strategis Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yaitu
Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ketenagalistrikan, terdapat 1
(satu) indikator kinerja yang harus dicapai hingga Tahun 2018, yaitu
Rasio Elektrifikasi (RE).
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 2 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut (tabel 3.4):
35
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Capaian 2016
Target 2017
Realisasi 2017
% Capaian
2017
% Capaian Tahun 2016
% Capaian terhadap
Target Akhir
Renstra (2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan
Rasio
Elektrifikasi
Rasio
Elektrifikasi
(%)
93,51% 91,70% 96,30% 105,02% 103,88 102,45%
Rata-rata capaian 105,02% Sangat Baik
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-2, dapat dilihat
bahwa indikator kinerja telah tercapai melebihi target yang telah
ditetapkan (rata-rata capaian sasaran ke-2 adalah sebesar 105,02%)
atau berpredikat sangat baik.
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan
antara rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 2 adalah sebagai
berikut (tabel 3.5):
Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017 per Triwulan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Tahunan
Triwulan Target Realisasi Persentase
Peningkatan
Rasio
Elektrifikasi
Rasio
Elektrifikasi
(%)
91,70% TW I 91,70% 94,15% 102,67%
TW II 91,70% 94,30% 102,84%
TW III 91,70% 95,13% 103,74%
TW IV 91,70% 96,30% 105,02%
Secara umum capaian indikator pada sasaran “Peningkatan
Rasio Elektrifikasi” dapat dicapai melebihi target. Indikator kinerja
“Rasio Elektrifikasi (%)” tercapai sebesar 96,3% dari target 91,7% pada
Tahun 2017. Sehingga, bila dihitung tingkat Capaian Kinerjanya
36
terhadap target RKPD Tahun 2017, yaitu sebesar 105,02%. Besarnya
capaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi (%) pada Tahun 2013-2017
disajikan pada gambar 3.3.
Tingkat capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2017
bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami
peningkatan. Pada Tahun 2017 tingkat capaian kinerja terhadap target
RKPD Tahun 2017, yaitu sebesar 105,02%. Pada Tahun 2016 tingkat
capaiannya sebesar 103,88%, sedangkan Tahun 2015 sebesar
104,21% dan Tahun 2014 sebesar 103,94% (gambar 3.4).
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
Rasio Elektrifikasi 85,29% 88,37% 91,10% 93,51% 96,30%
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Gambar 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Tahun 2013 – 2017
37
102,00%
102,50%
103,00%
103,50%
104,00%
104,50%
105,00%
105,50%
Rata-rata capaian
kinerja Sasaran
Strategis 2
103,13% 103,94% 104,21% 103,88% 105,02%
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Gambar 3.4 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2013 – 2017
Untuk realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan perencanaan strategis Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018, indikator “Rasio Elektrifikasi (%)” tercapai sebesar 96,3% dari
target 94%, sehingga tingkat capaian indikator ini telah tercapai sebesar
102,45%. Tingkat capaian indikator ini meningkat dibandingkan capaian
Tahun 2016, yaitu 101,42%. Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) Jawa
Tengah ini telah berada di atas realisasi capaian RE nasional Tahun
2017 sebesar 95,07%.
Faktor pendukung tercapainya target indikator kinerja pada Tahun
2017 ini disebabkan terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung
pencapaian indikator kinerja Rasio Elektrifikasi tersebut, antara lain
(Foto 3.5-3.10):
a. Terlaksananya pembangunan jaringan listrik pedesaan sepanjang
11,50 kms di Kab. Pati, Wonogiri, Boyolali, dan Pekalongan.
38
b. Terlaksananya pekerjaan sambungan listrik rumah sebanyak 6.163
KK di Jawa Tengah.
Selain itu juga karena adanya sumber daya manusia yang
mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, adanya
usulan kegiatan dari Kab./Kota, adanya kerjasama yang baik antara
instansi yang menangani energi dan sumber daya mineral di provinsi
maupun kab/kota dengan stakeholder (BUMN, swasta, kelompok
masyarakat/ormas, LSM dan perguruan tinggi).
Foto 3.5 Pembangunan jaringan listrik pedesaan di Kab. Boyolali
Foto 3.6 Pembangunan jaringan listrik pedesaan di Kab. Pekalongan
Foto 3.7 Pembangunan jaringan listrik
pedesaan di Kab. Pati
Foto 3.8 Pembangunan jaringan listrik pedesaan di Kab. Wonogiri
39
Foto 3.9 Bantuan sambungan rumah
Di Kab. Blora
Foto 3.10 Bantuan sambungan rumah di Kab. Jepara
Meskipun target Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah
tercapai, namun masih terdapat permasalahan terkait bidang
ketenagalistrikan yang perlu diselesaikan, antara lain :
a. Sampai dengan Tahun 2017 masih ada sekitar 342.253 KK yang
belum berlistrik;
b. Masih terdapat usaha ketenagalistrikan yang belum memiliki izin
sesuai amanat UU No. 30 Tahun 2009;
c. Masih terdapat instalasi listrik yang belum memenuhi ketentuan
keselamatan ketenagalistrikan;
d. Penyediaan listrik PLN over supply;
e. Konsumsi listrik per kapita masih rendah (Tahun 2017 sekitar 700
kWh/kapita)
f. Adanya perbedaan data antara data masyarakat tidak mampu yang
berhak menerima bantuan listrik murah di Pemerintah dengan data
dari PLN, serta realita kondisi masyarakat di lapangan. Kondisi ini
dapat menghambat realisasi pencapaian target baik jumlah maupun
ketepatan sasaran pemasangan instalasi listrik gratis bagi
masyarakat tidak mampu.
Beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain:
40
a. Memberikan bantuan pemasangan instalasi listrik bagi masyarakat
kurang mampu yang belum berlistrik;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha
ketenagalistrikan;
c. Melakukan pengawasan teknis dan audit instalasi tenaga listrik;
d. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik listrik pada instalasi
pemerintah;
e. Mendorong berkembangnya industri dan bantuan pemasangan
listrik bagi masyarakat;
f. Melakukan verifikasi lapangan bersama dengan PLN dan aparat
setempat terkait data masyarakat tidak mampu yang berhak
menerima bantuan listrik gratis.
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran
2, adalah sebesar Rp 15.630.830.000,- atau 97,21% dari total pagu
sebesar Rp. 16.079.246.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi
penggunaan dana sebesar 2,79% dari pagu yang ada.
Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas
dari pelaksanaan Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
dan 6 (enam) kegiatan di dalamnya, yaitu :
1) Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan;
2) Kegiatan Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dan Pengendalian Harga LPG Tertentu di Jawa Tengah;
3) Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah;
4) Kegiatan Pengawasan Manajemen dan Operasional Listrik
Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah;
5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan di Jawa
Tengah;
6) Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di Jawa Tengah.
41
3. Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi.
Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi guna mewujudkan tujuan
strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018, yaitu Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan sebagai energi alternatif, terdapat 1 (satu) indikator kinerja
yang harus dicapai hingga tahun 2018, yaitu Persentase pemanfaatan
Energi baru Terbarukan dalam Bauran Energi.
Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran 3 dimaksud, maka
dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut (tabel 3.6) :
Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Capaian 2016
Target 2017
Realisasi 2017
% Capaian
2017
% Capaian Tahun 2016
% Capaian terhadap
Target Akhir
Renstra (2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatnya
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
Persentase
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
8,85% 9,38% 9,56% 101,92 103,63 93,73
Rata-rata capaian 101,92 Sangat Baik
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ke-3 bahwa
capaian indikator kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan
(rata-rata capaian sasaran ke-3 adalah sebesar 101,92%) atau
berpredikat sangat baik.
Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan
antara rencana dan realisasi kinerja untuk Sasaran 3 adalah sebagai
berikut (tabel 3.7):
42
Tabel 3.7
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017 per Triwulan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Tahunan
Triwulan Target Realisasi Persentase
Meningkatnya
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
Persentase
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam
Bauran
Energi
9,38% TW I 9,38% 8,85% 94,35%
TW II 9,38% 8,85% 94,35%
TW III 9,38% 8,85% 94,35%
TW IV 9,38% 9,56% 101,92%
Secara umum, capaian indikator pada sasaran “Meningkatnya
pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi” dapat
dicapai melebihi target. Indikator kinerja “Persentase pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi (%)” tercapai sebesar
9,56% dari target 9,38% pada Tahun 2017. Sehingga, bila dihitung
tingkat Capaian Kinerjanya terhadap target RKPD Tahun 2017, yaitu
sebesar 101,92%. Besarnya capaian indikator kinerja Persentase
pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi (%) pada
Tahun 2013-2017 disajikan pada gambar 3.5.
Tingkat capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2017
bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami
fluktuasi, namun menunjukkan tren yang meningkat. Pada Tahun 2017
tingkat capaian kinerja terhadap target RKPD Tahun 2017, yaitu
sebesar 101,92%. Pada Tahun 2016 tingkat capaiannya sebesar
103,63%, sedangkan tahun 2015 tercapai 100,78%, tahun 2014
tercapai 101,30% dan tahun 2013 tercapai 100% (gambar 3.6).
43
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
Persentase pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi
6,10% 7,01% 7,80% 8,85% 9,56%
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Gambar 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Tahun 2013 – 2017
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
Rata-rata capaian
kinerja Sasaran
Strategis 3
100% 101,30% 100,78% 103,63% 101,92%
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Gambar 3.6 Rata – rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2013 – 2017
Pencapaian persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
dalam Bauran Energi Jawa Tengah pada Tahun 2017 sebesar 9,56%,
meningkat dari Tahun 2016 sebesar 8,85%. Faktor pendukung
tercapainya target indikator kinerja pada Tahun 2017 ini disebabkan
44
terealisasinya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator
kinerja Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi
Jawa Tengah tersebut, antara lain :
a. Terlaksananya Pembangunan PLTS SHS sebanyak 56 unit untuk
56 KK di Kab. Banjarnegara (Dana DAK) dan 27 unit PLTS PJU di
Kab. Wonogiri;
b. Terpasangnya 1 unit PLTS Rooftop di Kantor Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah;
c. Terlaksananya revitalisasi 1 unit PLTMH di Kec. Cilongok,
Kab. Banyumas;
d. Terlaksananya pembangunan 1 unit demplot biogas komunal
kapasitas 100 m3 di Kab. Semarang; 15 unit demplot biogas
kapasitas 20 m3 di Kab. Semarang, Blora, Karanganyar, Rembang,
Grobogan, Wonogiri, Klaten, dan Boyolali; serta 20 unit demplot
biogas kapasitas 4 m3 (dari dana alokasi khusus (DAK)) di Kab.
Grobogan.
e. Terlaksananya audit energi pada 3 gedung Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah (Inspektorat, BAPPEDA, dan Dinas Kesehatan) di
Kota Semarang;
f. Terbangunnya 2 demplot pemanfaatan gas rawa di Kab. Grobogan;
g. Tersusunnya Studi Kelayakan PLTSampah di Kota Semarang.
Selain itu, didukung oleh sumber daya manusia yang mendukung
dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, adanya usulan
kegiatan dari Kab./Kota, meningkatnya pemanfaatan EBT dari biogas,
gas rawa, dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), serta
meningkatnya minat investor dan dukungan Internasional untuk
pengembangan bidang energi baru terbarukan yang berkelanjutan.
45
Foto 3.9 Pemasangan PLTS PJU
di Kab. Wonogiri
Foto 3.10 Pemasangan PLTS PJU
di Kab. Wonogiri
Foto 3.11 Pengukuran pada Lomba Audit Energi
Foto 3.12 Pembangunan digester biogas di
Kab. Boyolali
Foto 3.13 Pembangunan digester biogas di Kab.
Klaten
Foto 3.14 Pembangunan digester biogas di
Kab. Grobogan
46
Meskipun target Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah
tercapai, namun masih terdapat permasalahan terkait energi baru
terbarukan yang perlu diselesaikan, antara lain :
1. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan di Jawa
Tengah (capaian masih cukup rendah dengan realisasi 9,56% pada
bauran energi);
2. Pengembangan potensi energi baru terbarukan mengalami kendala,
antara lain adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013
yang masih belum mengakomodir peran pemerintah daerah dan
jaminan terhadap produsen dalam pengembangan biofuel, biaya
investasi masih tinggi, potensi berada di daerah terpencil, dan masih
adanya subsidi pemerintah (BBM dan listrik);
3. Pemanfaatan produk bahan bakar nabati (biofuel), biomass dan
biogas belum optimal;
4. Hasil evaluasi dan penyusunan RUED Tahun 2017 bahwa konsumsi
energi dari energi fosil di Jawa Tengah masih cukup tinggi, seperti
minyak bumi 39,76%, batubara sebesar 37,17%, gas bumi 12,94%;
5. Beberapa jenis teknologi energi baru terbarukan masih relatif mahal,
sehingga produk yang dihasilkan juga lebih mahal dibandingkan
produk dari bahan bakar fosil dan belum dapat bersaing dengan
teknologi energi komersial.
Beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain:
1. Mendorong pemanfaatan EBT dari biogas dan biomas, pembangkit
listrik tenaga mikro hidro dan surya serta pemanfaatan gas rawa
dan penerbitan regulasi/insentif untuk percepatan pengembangan
EBT;
2. Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan bagi
daerah yang jauh dan tidak dapat terjangkau oleh jaringan listrik
PLN (remote area);
47
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang penetapan
harga keekonomian pembelian energi baru terbarukan sesuai
dengan harga keekonomiannya. Hal ini dilaksanakan untuk
meningkatkan minat masyarakat menggunakan energi terbarukan.
Pemerintah perlu menetapkan tarif feed-in untuk harga penjualan
energi baru terbarukan. Tarif feed-in perlu mempertimbangkan salah
satunya investasi untuk mengahsilkan energi terbarukan, karena
investasi untuk pemanfaatan EBT tersebut cenderung mahal;
Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian
Sasaran 3, adalah sebesar Rp. 6.606.259.000,- atau 92,77% dari total
pagu sebesar Rp. 7.120.903.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi
penggunaan sumber daya sebesar 7,23% dari pagu yang ada .
Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas
dari pelaksanaan Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi dan 6 (enam) kegiatan di dalamnya, yaitu :
1) Kegiatan Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah;
2) Kegiatan Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa di
Jawa Tengah;
3) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah;
4) Kegiatan Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah;
5) Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah;
6) Kegiatan Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa
Tengah.
Keberhasilan tersebut telah mengantarkan Provinsi Jawa Tengah
menjadi Pemenang I Kategori Penghematan Energi dan Air Pada
Pemerintah Daerah dalam Penghargaan Efisiensi Energi Nasional
Tahun 2017.
48
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) program yang bersifat
pendukung operasional, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Keberhasilan dalam pelayanan publik, Dinas ESDM Provinsi
Jawa Tengah meraih Penghargaan Peringkat 1 Tahun 2017 di lingkup
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.2 Realisasi Anggaran
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada
Tahun 2017 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 75.167.074.000,-
yang bersumber dari APBD dan APBN (Belanja Langsung sebesar
Rp 49.617.285.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 25.549.789.000,-).
Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:
1. Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah
a. Belanja Tidak Langsung
No Uraian Jumlah
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) %
Realisasi
1. Gaji dan Tunjangan 11.949.616.000 11.704.966.994 97,95
2. Tambahan Penghasilan PNS
13.600.173.000 13.464.759.756 99,04
Total Belanja Pegawai 25.549.789.000 25.169.726.750 98,51
b. Belanja Langsung
No Uraian Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) %
Realisasi
1. Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Modal)
49.038.285.000,- 47.070.542.339,- 98,95
2. Anggaran APBN (Dana Alokasi Khusus Penugasan Kementerian ESDM
RI, Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah)
49
No Uraian Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) %
Realisasi
1. Belanja Langsung (Belanja Modal)
579.000.000,- 500.991.000,- 86,5
Adapun realisasi anggaran keseluruhan, baik dari anggaran yang
bersumber dari APBD maupun APBN (Belanja Langsung dan Belanja
Tidak Langsung) sebesar Rp. 72.741.260.089,- atau tercapai 96,77%.
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut (tabel 3.7):
Tabel 3.8
Realisasi Anggaran per Sasaran per Program Tahun 2017
Sasaran Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (%)
Terwujudnya
peningkatan
penanganan
pertambangan
tanpa izin serta
produktivitas
pemanfaatan
pertambangan
dan air tanah
Program Pengembangan
Pertambangan dan Air
Tanah
10.742.762.000 10.371.232.000 96,54
Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan
Sumberdaya Alam
2.500.000.000 2.137.873.000 85,51
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
500.000.000 486.760.000 97,35
Program Perencanaan
Tata Ruang
350.000.000 297.730.000 85,07
Peningkatan
Rasio
Elektrifikasi
Program Pengembangan
Ketenagalistrikan dan
Migas
16.079.246.000 15.630.830.000 97,21
Meningkatnya
pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
dalam Bauran
Energi
Program Pengembangan
Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi
7.120.903.000 6.606.259.000 92,77
3. Pendapatan
Pada Tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan
50
sebesar Rp. 1.242.577.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
1.934.378.135,- atau dicapai sebesar 155,7%. Berdasarkan Perda
Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda
Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli
Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum
(Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta) dan Retribusi Jasa Usaha
berupa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari Sewa
Lahan PT. SMP dan Sewa/Penggunaan Laboratorium. Adapun rincian
target dan realisasi pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :
Tabel 3.9
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2017
Uraian Jumlah Penerimaan % Realisasi
Target (Rp) Realisasi (Rp)
Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta WIUP
138.000.000 658.650.000 477,3
Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta Topografi
1.000.000 4.750.000 475,0
Sewa / Penggunaan
Laboratorium
168.000.000 335.400.000 199,6
Sewa Lahan PT. SMP 935.577.000 935.578.135 100
Total Pendapatan Daerah 1.242.577.000 1.934.378.135 155,7
Bila dibandingkan dengan Tahun 2016, ada kenaikan target
pendapatan sebesar Rp. 511.527.000,- atau 69,97%. Sebagai informasi,
kondisi pendapatan pada Tahun 2016, yaitu target Rp. 731.050.000,-
dengan realisasi sebesar Rp. 1.016.150.000,- atau tercapai 138,99%.
Meskipun terdapat kenaikan target pendapatan, berkat dukungan dari
seluruh unit kerja dan kepercayaan masyarakat Jawa Tengah, target
pendapatan pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dapat
terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan.
51
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2017, apabila
dibandingkan dengan Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 0,31%
(Tahun 2017 sebesar 96,77%, sedangkan Tahun 2016 sebesar 97,08%).
Hal ini disebabkan karena :
a) Meningkatnya efisiensi pengadaan barang/jasa.
b) Meningkatnya efisiensi belanja telepon, belanja listrik dan belanja
kawat/faksimil/internet pada Sekretariat, Balai ESDM Wilayah Serayu
Selatan, Balai ESDM Wilayah Kendeng Muria dan Balai ESDM Wilayah
Solo.
c) Meningkatnya efisiensi belanja makan minum rapat dan perjalanan
dinas.
52
BAB IV
PENUTUP
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan mempunyai
fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya
mineral pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut
berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana
dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.
Dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja organisasi
sebagaimana dibahas pada segmen sebelumnya, maka dapat dikatakan
bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
dalam melaksanakan tugasnya berhasil, karena semua target sasaran
yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik. Hal tersebut
didukung dengan data sebagai berikut :
1. Hasil pencapaian indikator kinerja utama Tahun 2017, yaitu :
a. Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan =
101,26% (Sangat Baik);
b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB = 107,88%
(Sangat Baik);
c. Rasio Elektrifikasi (%) = 105,02% (Sangat Baik);
d. Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran
Energi = 101,92% (Sangat Baik);
53
2. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2017, yaitu :
a. Sasaran 1 = 104,57% (Sangat Baik)
b. Sasaran 2 = 105,02% (Sangat Baik)
c. Sasaran 3 = 101,92% (Sangat Baik)
3. Total realisasi belanja APBD dan APBN (Dana Alokasi Khusus) pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 sebesar Rp. 72.741.260.089,- atau tercapai 96,77% dari anggaran
yang telah ditetapkan sebesar Rp. 75.167.074.000,-.
4. Realisasi pendapatan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 1.934.378.135,-
atau tercapai 155,7% di atas target yang telah ditetapkan sebesar
Rp. 1.242.577.000,-.
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang,
antara lain :
1. Terkait pencapaian Sasaran 1 :
a. Dilakukan program percepatan penanggulangan dan penertiban PETI
melalui patroli. Patroli selain dilaksanakan secara langsung ke
lapangan (on site) maupun dengan memantau aduan masyarakat
oleh Bidang/Balai melalui media sosial (off site), sehingga
permasalahan di lapangan terkait sektor ESDM dapat segera
terselesaikan. Juga senantiasa menjalin kerjasama yang solid
dengan instansi terkait, seperti TNI, Polri, Pemerintah Kab/kota serta
melibatkan para pengusaha tambang berijin sebagai agen informasi
keberadaan PETI dalam pelaksanaan penertiban pertambangan
tanpa ijin (PETI).
54
b. Memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan izin penambangan
rakyat bagi masyarakat yang melakukan penambangan pada
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
c. melakukan pembinaan serta alih profesi bagi masyarakat penambang
tanpa izin;
d. Penyederhanaan perijinan bidang mineral dan batubara dengan
mengurangi jumlah perizinan;
e. Promosi investasi dan penyerbarluasan informasi dan peningkatan
kerjasama;
f. Mendorong perusahaan pertambangan melaksanakan
pengembangan masyarakat (community development) yang sesuai
setempat.
g. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan air tanah tanpa izin.
h. Membangun sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air baku
masyarakat daerah rawan kering dan pembangunan sumur
gali/pasak untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan
mempertimbangkan azas konservasi.
2. Terkait pencapaian Sasaran 2 :
a. Proaktif melakukan koordinasi dengan stake holder terkait, seperti
Kementerian ESDM RI, PT. PLN, Pemerintah Provinsi dan Kab/kota,
swasta terkait penyediaan data rumah tangga belum berlistrik di
Jawa Tengah sekaligus upaya penyediaan listrik bagi seluruh
masyarakat Jawa Tengah.
b. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik khususnya untuk
masyarakat daerah terpencil dan pemasangan sambungan listrik bagi
masyarakat kurang mampu.
c. Mengupayakan peran swasta, BUMN, dan BUMD melalui dana CSR
perusahaan untuk berpartisipasi pada kegiatan yang langsung
berhubungan ke masyarakat, seperti Kegiatan Pengembangan Listrik
Murah dan Hemat.
55
d. Melakukan pengawasan manajemen listrik non pedesaan dan captive
power.
e. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan listrik tanpa izin.
3. Terkait pencapaian Sasaran 3 :
a. Meningkatkan pengembangan pemanfaatan sumber energi baru
terbarukan dan konservasi energi.
b. Proaktif melakukan koordinasi dengan stake holder terkait, seperti
Kementerian ESDM RI, PT. PLN, PT. Pertamina, Pemerintah
Provinsi dan Kab/kota, swasta terkait penyediaan data potensi EBT di
Jawa Tengah dan pemanfaatannya.
c. Mengupayakan peran swasta, BUMN, dan BUMD melalui dana CSR
perusahaan untuk berpartisipasi pada kegiatan yang langsung
berhubungan ke masyarakat, seperti Kegiatan pembuatan demplot
biogas, biofuel, dan sumber dari energi baru terbarukan lainnya.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk
kegiatan/kinerja yang akan datang.
Sekian dan terimakasih.
Semarang, Januari 2018
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH
Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT.
Pembina Utama Madya NIP. 19621222 199003 1 005