ii. metode verifikasi lapangan
Transcript of ii. metode verifikasi lapangan
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Sekolah Ilmu Dan Teknologi Hayati ITB
2012
Metode Verifikasi Lapangan
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
i i
Buku II (Metode Verifikasi Lapangan) berisi uraian tentang metode
meverifikasi data di lapangan. Buku ini diperlukan bagi assessor dalam
melakukan penilaian kinerja pengelolaan kawasan lindung.
Pengambilan data dan informasi yang tepat membutuhkan metode yang
tepat. Metode yang tepat juga berguna dalam efisiensi waktu
pelaksanaan pengumpulan data atau verifikasi data lapangan.
Pemahaman terhadap metode verifikasi lapangan sangat dipengaruhi
oleh wawasan dan pengalaman assessor dalam penilaian kinerja.
Metode verifikasi yang dikembangkan harus efektif dalam pengumpulan
verifier dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama,
mengingat proses verifikasi pada umumnya hanya dilakukan dalam
beberapa hari. Dalam pelaksanaannya, kadang-kadang dituntut adanya
kemampuan justifikasi assessor dalam memverifikasi data.
Pada kesepatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam
penyusunan dan pengujian metode ini di lapangan. Metode ini akan
terus diuji dan dievaluasi agar menghasilkan metode yang akurat.
Bandung, Oktober 2012
Tim PENYUSUN
KATA PENGANTAR
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
ii ii
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... iv
I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1
1.1. Latar Belakang .............................................................................. 1
1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................. ...... 2
1.3. Sasaran ......................................................................................... 3
II. METODE VERIFIKASI LAPANGAN ....................................................... 4
2.1. Mekanisme Verifikasi ...................................................................... 4
2.2. Metode Verifikasi ........................................................................... 5
2.3. Penetapan Instrumen Verifikasi....................................................... 6
2.4. Matriks Metode Verifikasi untuk Setiap Aspek ................................... 6
III. PENUTUP........................................................................................... 55
DAFTAR ISI
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
iii iii
Tabel 1. 1 Jumlah Kriteria, Indikator dan Verifier .................................... 1
Tabel 2. 1 Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi
Setiap Indikator Aspek Kebijakan ........................................... 8
Tabel 2. 2 Klasifikasi Nilai KRS ............................................................... 30
Tabel 2. 3 Persentase Kerapatan Tajuk ................................................. 32
Tabel 2. 4 Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi
Setiap Indikator Aspek Biofisik ............................................... 33
Tabel 2. 5 Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi
Setiap Indikator Aspek Sosial ................................................. 45
Tabel 2. 6 Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi
Setiap Indikator Aspek Ekonomi............................................. 51
DAFTAR TABEL
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
iv iv
Gambar 2. 1. Mekanisme Verifikasi Kriteria dan Indikator Pengelolaan
Kawasan Lindung dalam Rangka Mewujudkan Green
Province .......................................................................... 4
Gambar 2. 2. Tahapan Penafsiran Kerapatan Vegetasi. ........................... 31
Gambar 2. 3. Profil persentase kerapatan tajuk. ..................................... 32
DAFTAR GAMBAR
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
1
Pengukur atau verifier adalah data atau informasi yang dapat
menambah kejelasan dan memudahkan penilaian terhadap suatu
indikator. Pengukur ini memberikan rincian spesifik yang menunjukkan
atau mencerminkan keadaan suatu indikator yang diinginkan.
Keterangan yang disebutkan dalam pengukur ini memberikan arti
tambahan, presisi dan juga kondisi spesifik lokasi suatu indikator
tertentu. Pengukur ini mungkin juga memberikan pembatasan suatu
hipotesis, di mana pemulihan kondisi masih dapat berlangsung (kinerja
ambang batas/sasaran). Di sisi lain, verifikasi ini juga dapat didefinisikan
sebagai suatu prosedur yang diperlukan untuk menentukan tingkat
kepuasan kondisi yang sudah disebutkan dalam indikator yang
bersangkutan(cara-cara untuk melakukan verifikasi).
Indikator pengelolaan kawasan lindung pengelolaan kawasan lindung
dalam rangka perwujudan green province Jawa Barat terdiri dari
41indikator yang tesebar di 18 kriteria yang digolongkan dalam 4 aspek
yakni Aspek Biofisik, Aspek Kebijakan, Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi.
Dalam menilai indikator tersebut diperlukan 94 verifier. Selengkapnya
disajikan pada table berikut.
Tabel 1.1 Jumlah Kriteria, Indikator, dan Verifier
Aspek Kriteria Indikator Verifier
Biofisik 4 14 29
Kebijakan 6 11 29
Sosial 3 8 24
Ekonomi 6 8 12
Total 18 41 94
Besarnya verifier disebabkan terdapat 26 tipe kawasan lindung yang ada
di Jawa Barat yang memiliki karateristik dan sebaran yang berbeda.
I. PENDAHULUAN
Latar Belakang 1.1
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
2
Kondisi ini memerlukan data dan informasi yang beragam dan lebih
spesifik dari setiap indikator. Berdasarkan hal tersebut membutuhkan
metode verifikasi yang sesuai dengan jenis verifiernya.
Metode verifikasi yang digunakan untuk mendapatkan verifier setiap
indikator dapat digolongkan ke dalam 4 jenis metode sebagai berikut.
1. Metode Desk Study, yakni metode untuk mendapatkan keadaan
indikator dengan melakukan kajian dan penelaahan terhadap
dokumen dan laporan dari instansi terkait.
2. Metode Wawancara, yakni metode untuk mendapatkan keadaan
indikator dengan menggali informasi dari sumber informasi kompeten
(kunci) terkait dengan verifier baik melalui wawancara terstruktur
maupun tidak terstruktur.
3. Metode Kajian Data Spatial, yaitu metode untuk mendapatkan
keadaan indikator terkait keadaan spasial (biofisik) menggunakan
peta dan data citra satelit.
4. Metode Uji Petik, yaitu metode untuk mendapatkan keadaan indikator
melalui pengecekan data dan informasi di lapangan.
Dalam rangka memberikan pedoman menyusun metode verifikasi oleh
setiap assesor yang akan melaksanakan assessment terhadap kinerja
Pengelolaan Kawasan Lindung, maka diperlukan Buku Metode Verifikasi
Lapangan.
Maksud disusunnya Buku Metode Verifikasi Lapangan adalah
memberikan pedoman kepada assesor dalam melaksanakan kegiatan
verifikasi lapangan untuk melakukan penilaian indikator pengelolaan
kawasan lindung dalam rangka perwujudan Green Province Jawa Barat.
Tujuan disusunnya Buku Metode Verifikasi Lapangan adalah untuk
memberikan standarisasi pelaksanaan verifikasi lapangan dalam
melakukan penilaian indikator pengelolaan kawasan lindung dalam
rangka perwujudan Green Province Jawa Barat.
Maksud dan Tujuan 1.2
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
3
Sasaran disusunnya Buku Metode Verifikasi Lapangan adalah:
1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menjadi dasar pemastian
keadaan indikator pengelolaan kawasan lindung dalam kerangka
perwujudan Green Province Jawa Barat;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menjadi acuan dalam menyiapkan
data dan informasi pengeloaan kawasan lindung yang mencerminkan
upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan lindung di
wilayahnya.
3. Penilai (assesor), sebagai acuan dalam mengembangkan metode
verifikasi dalam melaksanakan assesment pengeloaan kawasan
lindung dalam kerangka menuju Green Province Jawa Barat.
Sasaran 1.3
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
4
Mekanisme verifikasi kriteria dan indikator pengelolaan kawasan
lindung dalam rangka mewujudkan Green Province di tingkat
kabupaten/kota oleh assesor dilakukan melalui mekanisme verifikasi
sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.1.
II. METODE VERIFIKASI LAPANGAN
Mekanisme Verifikasi 2.1
Pengolahan, Analisis data dan informasi lapangan
serta Penyusunan Laporan Hasil Verifikasi
Kriteria dan Indikator
Exit Meeting
Laporan Verifikasi Tahap I/ Laporan
Pendahuluan/ Rencana kerja Lapangan
Entry Meeting
Review Dokumen
Pengumpulan Data Lapangan/ Verifikasi Lapangan
VERIF
IKASI
TAH
AP I
Penyerahan Dokumen Ke Dinas Kehutanan
Propinsi
VE
RIF
IKA
SI
TA
HA
P II
PE
LA
PO
RA
N Laporan Hasil Verifikasi Oleh Assesor
Gambar 2. 1. Mekanisme Verifikasi Kriteria dan Indikator Pengelolaan
Kawasan Lindung dalam Rangka Mewujudkan
Green Province
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
5
Verifikasi kriteria dan indikator pengelolaan kawasan lindung dalam
rangka mewujudkan Green Province di tingkat kabupaten/kota melalui
penilaian kriteria dan indikator pada aspek kebijakan, biofisik, sosial dan
ekonomi, memerlukan data atau bukti kegiatan pengelolaan kawasan
lindung. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat diperoleh melalui
metode verifikasi, sebagai berikut :
1) Telaah Dokumen
Telaah dokumen yang dimiliki dinas/instansi tingkat
kabupaten/kota dimaksudkan untuk mengetahui apakah
dinas/instansi tersebut memiliki dokumen seperti: (1) Dokumen
yang bersifat pemenuhan aspek legal, (2) Dokumen Perencanaan,
(3) Dokumen Realisasi Kegiatan dan (4) Dokumen-dokumen yang
bersifat prosedur. Selain keberadaannya, akan diverifikasi juga
masalah validitasnya.
2) Wawancara
Teknik Pengumpulan data untuk tujuan penyempurnaan dan
klarifikasi informasi ditempuh melalui metode wawancara. Alat
bantu yang dapat digunakan berupa panduan wawancara
dan/atau kuisioner.
3) Observasi Lapangan
Observasi (pengamatan) ditujukan untuk memperoleh data
kondisi ekosistem, flora dan fauna di kawasan lindung, kondisi
sosial ekonomi masyarakat serta realisasi kegiatan yang dilakukan
oleh dinas/instansi tingkat kabupaten/kota.
4) Studi Pustaka
Pengumpulan data dari pustaka bertujuan untuk melengkapi data
yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi.
5) Konsultasi/Diskusi dengan pejabat Instansi
Konsultasi/diskusi dilakukan terutama dengan beberapa pejabat
Dinas Kehutanan setempat.
Metode Verifikasi 2.2
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
6
Dalam melakukan verifikasi dibutuhkan instrumen untuk memudahkan
proses verifikasi. Instrumen yang digunakan dalam proses verifikasi
adalah :
1) Daftar Isian (Check List)
Digunakan untuk mengetahui/mendata kelengkapan dokumen
yang menjadi persyaratan yang dimiliki oleh dinas/instansi tingkat
kabupaten/kota.
2) Daftar Pertanyaan (kuesioner)
Kuesioner digunakan untuk menghimpun data dan informasi
melalui pertanyaan-pertanyaan bersifat bebas, mendalam maupun
terstruktur. Wawancara dilakukan dengan staf instasi
pemerintahan dan masyarakat.
3) Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Instrumen ini digunakan untuk mencatat data yang bersifat hasil
verifikasi yang daftarnya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau
mencatat temuan lapangan.
Metode verifikasi untuk Aspek Kebijakan disajikan pada Tabel 2.1, Aspek
Biofisik pada Tabel 2.2, Aspek sosial pada Tabel 2.3, dan Aspek
Ekonomi pada Tabel 2.4.
2.4.1. Metode Verifikasi Aspek Kebijakan
Jenis data dalam kegiatan verifikasi aspek kebijakan disetiap
indikator pada dasarnya dibedakan atas Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, dokumen program/kegiatan dan dokumen
APBD yang terkait dengan jenis data dalam setiap indikator.
Sedangkan metode verifikasi terbagi ke dalam tiga jenis
metode yakni desk study, wawancara dan pengecekan
Penetapan Instrumen Verifikasi 2.3
Matriks Metode Verifikasi untuk Setiap Aspek 2.4
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
7
lapangan. Untuk memudahkan mengambil keputusan,
dilakukan dengan membuat checklist dokumen dan hasil
wawancara dengan sumber informasi yang relevan. Penilaian
yang dilakukan dengan melakukan justifikasi terhadap hasil
telaah dokumen dan wawancara.
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
8
Tabel 2. 1. Jenis Data, Sumber Data, Metode dan Instrumen Verifikasi Setiap Indikator Aspek Kebijakan
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
K.1.1. Kebijakan, program dan alokasi dana dalam menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
1. Adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain untuk menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota untuk menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota
Desk Study
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait dalam menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam upaya menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
3) Pastikan ada mekanisme insentif/disinsentif dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon di masyarakat
Wawanacara
4) Menanyakan SKPD/Dinas yang menangani kegiatan menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
5) Tingkat penerapan Perda di masyarakat
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
2. Terdapat program tahunan yang mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon
Daftar program 3 tahun terakhir
Buku laporan pelaksanaan kegiatan dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon
Kantor BPLH Kabupaten atau instansi yang membawahi lingkungan hidup
Desk Study
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait program menghidupkan budaya menanam pohon
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan yang terkait dengan menghidupkan budaya menanam pohon
3) Melakukan telaah laporan realisasi
Check List Dokumen
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
9
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
kegiatan menghidupkan budaya menanam pohon
Wawanacara
1) Menanyakan realisasi capaian program
1. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan program dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon.
Dokumen APBD Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir
Buku Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bupati/Walikota
Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Desk Study
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Anggaran APBD 3 tahun terakhir terkait program menghidupkan budaya/ kebiasaan menanam pohon
2) Jika ada, telaah jenis pos anggaran dan besaran nilai rupiah setiap jenis kegiatan
3) Persetase realisasi pencairan dan pemanfaatan pos APBD terkait program menghidupkan budaya/ kebiasaan menanam pohon
Wawanacara
4) Kendala wawancara penganggaran kegatan terkait program menghidupkan budaya/ kebiasaan menanam pohon
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
K.1.2. Ketersediaan kebijakan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1. Adanya kebijakan berupa Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum
Dokumen Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum
Dinas Pendidikan Nasional
Desk Study
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait memasukan pelajaran pengenalan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
10
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
SMK
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam upaya memasukan pelajaran pengenalan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/ SMK
3) Pastikan ada mekanisme insentif- disinsentif dan sanksi bagi sekolah dalam memasukan pelajaran lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
Wawancara
4) Tingkat penerapan Perda di setiap sekolah
2. Terdapat program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
Daftar program 3 tahun terakhir
Buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
a. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota
b. 3 sekolah masing-masing TK, SD, SMP, SMA/SMK
Desk Study
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait program untuk mendukung pembelajaran pengenalan lingkungan hidup di seluruh kurikulum TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan dalam mendukung pembelajaran pengenalan lingkungan hidup di seluruh kurikulum TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
3) Melakukan telaah laporan realisasi kegiatan mendukung pembelajaran pengenalan
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
11
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
lingkungan hidup di seluruh kurikulum TK, SD, SMP dan SMA/SMK.
4) Melakukan uji petik keberadaan mata ajaran pengenalan lingkungan hidup minimal 3 sekolah masing-masing TK, SD, SMP dan SMA/ SMK.
Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran
1) Tingkat penerapan mata pelajaran lingkungan hidup
3. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
DIPDA 3 tahun terakhir Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Anggaran dalam APBD 3 tahun terakhir untuk melaksanakan dan mengembangkan pelajaran lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
2) Jika ada, telaah jenis pos anggaran dan besaran nilai rupiah setiap jenis kegiatan
3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
12
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
K.2.1. RTRW Kab/Kota telah memenuhi legal aspek
1. Persetujuan RTRW Kabupaten/ Kota oleh provinsi
Dokumen proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Dinas Tata Ruang atau Bappeda
Desk Study
1) Telaah dokumen proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang menunjukkan telah mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
2) Telaah dasar hukum penyusunan RTRW Kabupaten/Kota: apakah mengacu pada Perda RTRW Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
3) Periksa kesesuaian letak/posisi, sebaran dan jenis kawasan lindung yang ada dalam Peta RTRW Kabupaten/Kota dengan Peta RTRW Provinsi
4) Periksa kesesuaian luasan kawasan lindung berdasakan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi
Pengecekan Lapangan
5) Pengecekan kesesuaian minimal 3 jenis Kawasan Lindung di lapangan.
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
2. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Dokumen Perda tentang Penataan Ruang
Dinas Tata Ruang atau Bappeda
Desk Study
1) Periksa dokumen Peraturan Daerah dan kelengkapannya tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
2) Telaah setiap pasal untuk memastikan Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
13
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
Wawancara:
3) Proses penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota
K.2.2. Ketersediaan program dan alokasi APBD dalam penataan batas kawasan lindung hutan dan penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan
1. Terdapat program penataan batas, penandaan batas serta sosialisasi batas kawasan lindung dengan penggunaan lahan lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupten/Kota dan program-program yang mendukung penataan batas yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi
Dokumen Rencana Program/Kegiatan 3 tahun terakhir
Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait penataan batas dan sosialisasi batas kawasan lindung dengan areal penggunaan lahan lainnya (APL) yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupten/Kota dan mendukung program penataan batas yang menjadi tanggung awab pusat/provinsi.
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan dalam penataan batas dan sosialisasi batas kawasan lindung dengan pengguaan lahan lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupten/Kota dan mendukung program penataan batas yang menjadi tanggung awab pusat/provinsi.
Pengecekan Lapangan
3) Pengecekan ke lapangan tentang keberadaan pal batas kawasan lindung dengan areal penggunaan lainnya.
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
14
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
4) Pengecekan ke beberapa desa terkait keterlibatan masyarakat dalam penataan batas kawasan
2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program penataan batas, penandaan batas dan kegiatan sosialisasi batas kawasan lindung
DIPDA 3 tahun terakhir Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Anggaran dalam mendukung program penataan batas kawasan lindung dan kegiatan sosialisasi batas kawasan lindung
2) Jika ada, telaah jenis pos anggaran dan besaran nilai rupiah setiap jenis kegiatan
3) Membandingkan dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
K.3.1 Ketersediaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain yang melindungi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat
1. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Perlindungan Kawasan Lindung Di Kawasan Hutan Negara
Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat.
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam upaya perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
15
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
provinsi/ pusat
tanggungjawab provinsi/ pusat.
Wawancara:
3) Tingkat implementasi di lapangan
2. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Buoati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat)
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pelarangan Konversi Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya Di Lahan Milik (Privat).
Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program 3 tahun terakhir terkait pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat)
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan dalam pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat).
3) Pastikan ada mekanisme insentif- disinsentif dan sanksi bagi sekolah dalam pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat).
Wawancara:
4) Implementasi Perda di lapangan (Pejabat terkait)
5) Bentuk dan jenis insentif (dengan masyarakat sasaran)
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
K.3.2. Ketersediaan Program dan alokasi APBD dalam perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan kawasan lindung
1. Terdapat Program Pemda Kabupaten/Kota mengenai pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan
Dokumen Rencana Program/Kegiatan Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Lindung Di Hutan Negara dan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung
Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir di Dinas Kehutanan
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program dan kegiatan pada 3 tahun terakhir terkait upaya perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan dukungan terhadap upaya perlindungan kawasan yang menjadi tanggung jawab pusat/ provinsi dan program pemberian insentif dan disinsentif
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
16
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi
pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya
di lahan milik (privat) 3 tahun terakhir dan
dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya.
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan dukungan terhadap upaya perlindungan kawasan yang menjadi tanggung jawab pusat/ provinsi dan program pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya.
3) Menelaah laporan realisasi kegiatan perlindungan kawasan lidung dan program pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya.
2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik
DIPDA 3 tahun terakhir Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam mendukung program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik.
2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD dalam program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
17
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik.
3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.
K.4.1. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh Izin Pemanfaatan di Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam dari Pemerintah Pusat yang menjadi tanggungjawab pusat
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atasnya
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pengaturan Pemanfaatan Kawasan Lindung Secara Lestari
Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atas nya.
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal kesesuaian substansi dalam mekanisme pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atas nya.
Wawancara:
3) Tingkat implementasi Perda
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
2. Terdapat Petunjuk Buku Petunjuk Dinas Kehutanan atau Desk Study: Check List Dokumen
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
18
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
Teknis Tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari hutan lindung, dan zona pemanfaatan di hutan suaka alam mengacu peraturan dan perundang-undangan di atasnya
Teknis/SOP Perizinan Pemanfaatan Kawasan Lindung
Dinas yang menangani kehutanan
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Buku Petunjuk Teknis/SOP tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Dan Jasa Lingkungan Dan Pemungutan Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari hutan lindung, dan zona pemanfaatan di hutan suaka alam mengacu peraturan.
2) Telaah kesesuaian Buku Petunjuk Teknis/ SOP dengan peraturan di atasnya.
Wawancara:
3) Peneggunaan SOP di lapangan
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
3. Terdapat kegiatan sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan di atasnya
Laporan Kegatan Sosialisasi tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan Lindung
Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan tentang tata cara perizinan pemanfaatan kawasan lindung baik kawasannya, hasil hutan non kayu maupun jasa ingkungan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan di atasnya.
2) Telaah Laporan Kegatan Sosialisasi tentang Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Lindung.
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
K.4.2. Ketersediaan 1. Terdapat Peraturan Dokumen Perda atau Dinas Kehutanan atau Desk Study: Check List Dokumen
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
19
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tekait pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)
Daerah Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)
Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pengaturan Pola Dan Budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)
Dinas Pertanian
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat).
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal terkait Pengaturan Pola Dan Budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat).
Wawancara:
3) Implementasi di lapangan
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
2. Terdapat mekanisme pemberian insentif/ disinsentif dan pemberian sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat)
Buku Petunjuk Teknis/SOP Pemberian Insentif/ Disinentif dan Sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat).
Dinas Kehutanan atau Dinas Pertanian
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Buku Petunjuk Teknis/SOP tentang Tata Cara Pemberian Insentif, Disinentif dan Sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat).
2) Telaah kesesuaian Buku Petunjuk Teknis/ SOP dengan peraturan di atasnya.
Wawancara dengan masyarakat:
1) Bentuk dan nilai insentif
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
3. Terdapat alokasi dana APBD kabupaten/ kota untuk mendukung pengawasan pola tanam dan pemberian insentif di kawasan lindung lahan milik (privat)
DIPDA 3 tahun terakhir Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam pengawasan dan pembinaan penerapan pola dan budidaya tanaman dan pemberian insentif, disinsentif dan sanksi di kawasan lindung lahan milik
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
20
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
(privat).
2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD untuk pengawasan dan pembinaan penerapan pola dan budidaya tanaman dan pemberian insentif, disinsentif dan sanksi di kawasan lindung lahan milik (privat).
3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.
K.5.1 Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang menjaga dan meningkatkanfungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dilakukan Pemerintah Pusat/Provinsi
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang di lakukan pemerintah pusat/ provinsi
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Menjaga Dan Meningkat-kan Fungsi Kawasan Lindung
Dinas Kehutanan atau Dinas yang menangani kehutanan
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung sesuai jenisnya di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang di lakukan pemerintah pusat/ provinsi di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab pusat/ provinsi.
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal terkait upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung sesuai jenisnya di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
21
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
lindung yang di lakukan pemerintah pusat/ provinsi di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab pusat/provinsi.
Wawancara:
3) Implementasi di lapangan
2. Terdapat program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangung jawabnya dan mendukung dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/pusat
Dokumen Rencana Program/Kegiatan Rekalamasi, Restorasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan 3 tahun terakhir dan
Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir di Dinas Kehutanan
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program dan kegiatan pada 3 tahun terakhir terkait rekalamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangungjawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan rekalamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangungjawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat. rekalamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangungjawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
22
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.
3) Menelaah laporan realisasi kegiatan perlindungan kawasan lidung dan program pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya.
Pengecekan Lapangan:
4) Pengecekan lokasi kegiatan perlindungan kawasan lindung
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangung jawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat
DIPDA 3 tahun terakhir Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam mendukung Program Rekalamasi, Restorasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan untuk menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangung jawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.
2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD untuk mendukung Program Rekalamasi, Restorasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan untuk menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangung jawabnya dan program menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
23
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
lindung yang menjadi tanggung jawab provinsi/ pusat.
3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.
K.6.1 Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang perlindungan dan pelestarian monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Monumen/ Gedung
Dinas Cipta Karya/PU
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait upaya Perlindungan Dan Pelestarian Monumen/ Gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal terkait upaya Perlindungan Dan Pelestarian Monumen/ Gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
Wawancara:
3) Implementasi Perdadi Lapangan
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
2. Terdapat program dalam upaya perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
Dokumen Rencana Program/Kegiatan perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah. 3 tahun terakhir dan
Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir di Dinas Cipta Karya/PU
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program dan kegiatan pada 3 tahun terakhir terkait perlindungan dan pelestarian monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan perlindungan dan pelestarian monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
3) Menelaah laporan realisasi
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
24
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
kegiatan perlindungan dan pelestarian monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
Pengecekan Lapangan
4) Kondisi monumen/gedung caar budaya
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program perlindungan dan pelestarian monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
DIPDA 3 tahun terakhir Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD untuk perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
K.6.2. Ketersediaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli lokal,
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan dan pelestarian komunitas
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Komunitas Dengan Budaya Asli, Dan Atau
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pendidikan Nasional
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota terkait upaya Perlindungan Dan Pelestarian Komunitas Dengan Budaya Asli, Dan Atau Komunitas Berkesenian Asli Dan Lingkungan Yang Mendukungnya.
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
25
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
budaya asli, dan atau komunitas kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
Komunitas Berkesenian Asli Dan Lingkungan Yang Mendukungnya.
2) Jika ada, telaah pasal demi pasal terkait upaya Perlindungan Dan Pelestarian Komunitas Dengan Budaya Asli, Dan Atau Komunitas Berkesenian Asli Dan Lingkungan Yang Mendukung-nya.
Wawancara:
3) Implementasi Perda di lapangan
2. Terdapat program perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli, atau berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya.
Dokumen Rencana Program/Kegiatan perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah. 3 tahun terakhir dan
Laporan Kegiatan 3 tahun terakhir di Dinas Cipta Karya/PU
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan program dan kegiatan pada 3 tahun terakhir terkait perlindungan dan pelestarian komunitas dengan budaya asli, atau berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya.
2) Jika ada, telaah rincian program dan kegiatan perlindungan dan pelestarian komunitas dengan budaya asli, atau berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya.
3) Menelaah laporan realisasi kegiatan perlindungan dan pelestarian komunitas dengan budaya asli, atau berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya.
Pengecekan lapangan:
4) Kondisi komunitas dan lingkungan komunitas budaya asli
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
26
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan Program perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli, komunitas kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
DIPDA 3 tahun terakhir Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
Desk Study:
1) Melakukan klarifikasi keberadaan Pos Dana dalam ABD pada 3 tahun terakhir dalam perlindungan dan pelestarian komunitas dengan budaya asli, komunitas berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya.
2) Jika ada, telaah rincian nilai kecukupan dana dalam APBD untuk perlindungan dan pelestarian komunitas dengan budaya asli, komunitas berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya.
3) Membandingkan nilai anggaran dalam APBD dengan laporan penggunaan anggaran kegiatan.
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
27
27
2.4.2. Metode Verifikasi Aspek Biofisik
Metode verifikasi Aspek Biofisik dilakukan melalui :
1. Telaah Dokumen
Telaah dokumen dimaksudkan untuk memperoleh
informasi kawasan lindung yang kemudian bisa
digunakan sebagai bahan verifikasi terkait ; luas dan
kejelasan kawasan lindung dalam hutan maupun non
hutan, kesesuaian peruntukan dan fungsi kawasan
lindung, kualitas kawasan lindung, upaya-upaya
pelestarian kawasan lindung. Dokumen yang dapat
digunakan antara lain ; dokumen tata batas kawasan
lindung dan/atau penandaan batas kawasan lindung
(laporan tata batas, laporan penandaan batas dan peta
kawasan lindung), peta-peta (peta rencana tata ruang
wilayah (RTRWP dan RTRWK), peta penggunaan lahan,
peta batas kabupaten, peta penutupan kawasan, peta
lahan kritis, citra Landsat dan peta lain yang terkait),
data monitoring cuaca dan air sungai (data curah hujan,
data-data SPAS (debit sungai, laju sedimentasi, laju
erosi, dll.)), informasi ekologi (jumlah jenis (spesies) di
areal kawasan lindung, dokumen pengelolaan kawasan
lindung, dokumen kegiatan (penghijauan, reboisasi,
rehabilitasi) kawasan lindung.
2. Observasi/Uji Petik Lapangan
Observasi (pengamatan) ditujukan untuk memperoleh
data kondisi ; tata batas, ekosistem, flora dan fauna,
tata air dan kualitas air.
3. Studi Pustaka
Pengumpulan data dari pustaka bertujuan untuk
melengkapi data yang diperoleh melalui telaah dokumen
maupun observasi.
4. Analisis spasial
Kegiatan yang menganalisis data-data spasial dalam
memecahkan masalah keruangan. Pada beberapa
indikator biofisik menggunakan analis spasial, yaitu
perhitungan luas areal kawasan lindung dan persentase
(rasio) areal bervegetasi rapat terhadap luas kawasan
lindung.
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
28
28
5. Analisis dijital
Penutupan lahan dan kerapatan vegetasi ditafsir melalui
penginderaan jarak jauh dengan menggunakan citra
resolusi tinggi, seperti: citra ALOS AVNIR, citra SPOT 5
dan Pankromatiknya, citra landsat pankromatik dan
lainnya, dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu :
(a) Penafsiran secara visual (metode kualitatif)
Metode ini mengandalkan keahlian dari interpreter
dalam menafsir citra. Penafsiran ini
mempertimbangkan hubungan obyek terhadap
segenap elemen penafsiran citra, baik warna,
tone, bentuk, ukuran, lokasi, asosiasi maupun
bayangan
(b) Penafsiran dengan dijital (metode kuantitatif)
Metode ini menggunakan nilai pantulan
gelombang energi dari obyek di permukaan bumi.
Nilai tersebut merupakan informasi spektral yang
disajikan citra dalam setiap piksel. Berdasarkan
nilai dijital (digital number) atau nilai kecerahan
(brightness value) dilakukan klasifikasi dengan
bantuan komputer. Asumsi yang digunakan
dalam metode ini bahwa setiap oyek dapat
dibedakan berdasarkan nilai spektralnya.
Pendekatan metode verifikasi bisa dikembangkan berdasarkan
scientifik atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
berkembang. Beberapa pendekatan metode verifikasi dalam aspek
biofisik yang cukup penting antara lain :
1. Indeks Kesesuaian Kawasan Lindung (IKKL)
Indeks Kesesuaian Kawasan Lindung (IKKL) dilakukan melalui
pendekatan kesesuaian penggunaan lahan (KPL) adalah untuk
mengetahui kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata
ruang wilayah (RTRW) dan atau zona kelas kemampuan lahan dan
yang ada di Kawasan Lindung
IKKL = x 100 %
Ket : LPS (ha) = luas penggunaan lahan yang sesuai di Kawasan lindung Luas_KL (ha) = luas Kawasan Lindung
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
29
29
Penilaian LPS didasarkan pada kesesuaian antara penggunaan
lahan aktual (sesuai jenisnya) dengan RTRW (kawasan lindung
dan kawasan budidaya), dan atau klas kemampuan lahan (klas I
s/d. VIII). Cara penilaian LPS dilakukan dengan overlay peta
penggunaan lahan aktual dengan peta RTRWK, atau peta Klas
Kemampuan Lahan, untuk melihat tingkat kesesuaiannya.
2. Koefisien Regim Sungai (KRS)
Koefisien Regim Sungai (KRS) adalah perbandingan antara debit
maksimum (Qmaks) dengan debit minimum (Qmin) dalam suatu
kawasan lindung.
KRS = Qmaks
Qmin
Ket : Q_maks (m3/det) = debit harian rata-rata (Q) tahunan tertinggi Q_min (m3/det) = debit harian rata-rat (Q) tahunan terendah
Data Qmaks dan Qmin diperoleh dari nilai rata-rata debit harian
(Q) dari hasil pengamatan SPAS di sungai di wilayah kawasan
lindung yang dipantau. Klasifikasi nilai KRS untuk menunjukkan
karakteristik tata air (KRS) dalam kawasan lindung disajikan pada
Tabel 2.2.
Tabel 2. 2. Klasifikasi Nilai KRS
No Nilai KRS Kelas
1 < 50 Baik
2 50 – 120 Sedang
3 > 120 Jelek
3. Identifikasi Kerapatan Vegetasi
Untuk menduga kerapatan vegetasi seluruh kawasan lindung di
Provinsi Jawa Barat didekati dengan menafsir kerapatan tajuk
dengan bantuan metode penginderaan jarak jauh, yaitu citra
satelit. Pengukuran kerapatan tajuk di citra satelit akan
memberikan hasil yang baik, jika menggunakan citra satelit
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
30
30
resolusi sedang sampai tinggi. Oleh karena itu dipilih salah satu
citra satelit resolusi tinggi dan sedang yaitu citra ALOS sensor
AVNIR, citra SPOT 5 dan Landsat 7 ETM+. Penafsiran di citra
dapat menggunakan metode visual, yang sangat bergantung
kepada profesionalisme interpreter dalam menafsir. Metode ini
akan baik untuk citra yang memiliki resolusi tinggi. Metode kedua
adalah metode dijital, metode ini sangat bergantung kepada
informasi spektral yang disajikan citra dalam setiap piksel.
Berdasarkan nilai dijital (digital number) atau nilai kecerahan
(brightness value) dilakukan klasifikasi dengan bantuan komputer
atau juga berdasarkan pengolah dengan menggunakan indeks
vegetasi seperti NDVI (Normalized Difference Vegetation Index ).
Selanjutnya dilakukan pengukuran di lapangan, untuk mengetahui
hubungan antara penafsiran di citra dengan kondisi riil kerapatan
tajuk di lapangan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk
model dugaan kerapatan tajuk. Kemudian dilakukan estimasi
terhadap kerapatan tajuk pada seluruh kawasan lindung di
Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan model yang telah
ditemukan. Secara bertahap kegiatan ini dapat dilihat pada
Gambar 2.2.
Gambar 2. 2. Tahapan penafsiran kerapatan vegetasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
31
31
Penentuan kerapatan tajuk pada citra dan di lapangan
berdasarkan ketentuan di Tabel 2.3. sebagai berikut :
Tabel 2. 3. Persentase Kerapatan Tajuk
No Persentase
Kerapatan Tajuk
Kategori
Kerapatan Tajuk Simbol
1 10-40% Jarang C1
2 41-70% Sedang C2
3 >70% Rapat C3
Pengukuran kerapatan tajuk didasarkan pada keberadaan pohon
dominan dan kodominan. Penentuan kerapatan tajuk pada
tegakan harus konsisten untuk keseluruhan wilayah penaksiran,
yaitu mewakili tipe kawasan lindung dan kerapatan tajuk yang
berbeda. Profil persentase tajuk dapat didekati pada Gambar
2.3.
Pengecekan di lapangan didekati dengan pengukuran diameter
tajuk dan posisi koordinat setiap pohon. Sehingga diketahui
sebaran pohon di setiap plot contoh dan dibuatkan peta
penutupan tajuk setiap plot contoh.
Gambar 2. 3. Profil persentase kerapatan tajuk (Sumber: Department of Sustainability and Environment, 2011)
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
32
Tabel 2. 4. Jenis data, sumber data, metode dan instrumen verifikasi setiap indikator Aspek Biofisik
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
F.1.1. Penataan batas kawasan lindung pada kawasan hutan negara
1. Kelengkapan dokumen tata batas (berita acara tata batas) untuk kawasan lindung hutan
Berita Acara Pesiapan Tata Batas Berita Acara Tata Batas Peta tata batas
Buku laporan tata batas Analisis kelengkapan data legal administrasi tata batas.
Check List dokumen
2. Posisi tata batas (pal/patok) kawasan lindung di lapangan
Titik koordinat di peta Titik koordinat di lapangan
Buku laporan tata batas Data primer hasil uji petik koordinat tanda batas di lapangan
Uji petik untuk kesesuaian posisi koordinat tata batas kawasan lindung di lapangan
Check List Dokumen
Talley sheet/Form Hasil Verifikasi
2. Kondisi tata batas kawasan lindung
Tanda batas di lapangan Tanda batas/pal/patok di lapangan
Uji petik lapangan untuk kondisi tata batas (Purposive sampling). Pemotretan tanda batas.
Foto Tally sheet
4. Prosentase penataan batas
Panjang seluruh batas kawasan lindung hutan Panjang yang sudah di tata batas
Buku Laporan/BA tata batas Peta tata batas Data primer hasil uji petik tanda batas di lapangan
Analisis perbandingan antara panjang batas yang dudah ditata batas dengan panjang seluruh batas yang ada.
Tally sheet
F. 1.2. Penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan
1. Kelengkapan dokumen penandaan batas untuk kawasan lindung non hutan
Laporan hasil kegiatan penandaan batas Peta hasil penandaan batas
Buku laporan kegiatan penandan batas
Analisis kelengkapan data administrasi penandaan batas.
Check List dokumen
2. Posisi tanda batas (pal/patok/plang/pagar/tanda lain) kawasan lindung di lapangan
Titik koordinat di peta Titik koordinat di lapangan
Buku laporan kegiatan penandan batas
Uji petik untuk kesesuaian posisi koordinat tanda batas kawasan lindung di lapangan
Check list dokumen Talley sheet /form hasil verifikasi
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
33
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
3. Kondisi tanda batas kawasan lindung
Tanda batas di lapangan tanda batas (pal/patok/plang/pagar /tanda lain) di lapangan
Uji petik lapangan untuk keberadaan dan kondisi tanda batas (Purposive sampling). Pemotretan tanda batas.
Foto Tally sheet/form hasil verifikasi
4. Prosentase penandaan batas
Panjang seluruh batas Panjang batas yang sudah ditandai
Buku laporan kegiatan penandan batas
Analisis perbandingan antara panjang batas yang sudah ditandai dengan panjang seluruh batas yang ada di kawasan lindung non hutan.
Tally sheet/form hasil verifikasi
F.2.1. Kesesuaian peruntukan kawasan lindung
1. Indeks Kesesuaian Kawasan Lindung (IKKL) IKKL = LPS/Luas Kawasan Lindung
Citra Landsat Peta Penggunaan Lahan Peta RTRWP
Citra Satelit Peta Penggunaan Lahan Peta RTWP
KPL = LPS___ X 100% Luas_KL
Ket : LPS (ha) = luas penggunaan lahan yang sesuai Luas_KL (ha) = luas KL yang menjadi sasaran
Tally sheet/form hasil verifikasi Rekaman kondisi lapangan (foto, video dll)
2. LPS : Luas penggunaan lahan (land use) yang sesuai di kawasan lindung
Citra Landsat Peta Penggunaan Lahan Peta RTRWP
Citra Satelit Peta Penggunaan Lahan Peta RTWP
Mengukur luas penggunaan lahan LPS (ha) yang sesuai
Tally sheet/form hasil verifikasi Rekaman kondisi lapangan (foto, video dll)
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
34
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
F. 3.1. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe I (Hutan Lindung, Sempadan pantai; Sempadan sungai; Kawasan sekitar waduk/danau; Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan mangrove; Taman nasional; Tahura; Taman Wisata Alam; Taman Buru; Kawasan Cagar Alam geologi dan kars; Kawasan Rawan Tanah Longsor; Kawasan Rawan Gelombang pasang; Kawasan rawan banjir; Kawasan yang sesuai untuk hutan lindung)
1. Persentase luas areal bervegetasi rapat terhadap luas kawasan lindung tipe 1
Peta digital kawasan hutan lindung Peta batas kabupaten Peta penutupan kawasan Luas kawasan lindung tipe 1 Luas areal bervegetasi rapat di KL
Laporan monitoring SK. Pengukuhan Laporan penetapan
kawasan hutan perda kawasan lindung Laporan kawasan lahan
kritis Citra satelit
Analisis overlay peta status kawasan dan fungsi hutan areal dan peta penutupan
% P1= luas penutupan rapat di KLx 100 %
Luas KL1
Check List Dokumen Talley Sheet/form hasil verifikasi
Peta overlay
Citra satelit
F.3.2. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe II (Kawasan resapan air; Kawasan sekitar mata air; Kawasan yang memberi perlindungan air tanah; Konservasi
1. Persentase luas areal bervegetasi sedang terhadap luas kawasan lindung tipe 2
Peta digital kawasan hutan lindung Peta batas kabupaten Peta penutupan kawasan Luas kawasan lindung tipe 2 Luas areal bervegetasi rapat di Kawasan
Laporan monitoring SK. Pengukuhan Laporan penetapan
kawasan hutan perda kawasan lindung Laporan kawasan lahan
kritis Citra satelit
Analisis overlay peta status kawasan dan fungsi hutan areal dan peta penutupan
% P2= luas penutupan rapat di KL x 100 %
Luas KL2
Check List Dokumen Talley Sheet/form hasil verifikasi
Peta overlay
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
35
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
Plasma Nutfah eksitu; Kawasan koridor bagi satwa; RTH)
Lindung Citra satelit
F.3.3. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan atau kawasan budidaya yang berfungsi lindung
1. Rasio Tutupan kawasan RTH
Luas RTH Luas penutupan sedang atau lebih pada RTH Luas kota
Citra landsat RTRWK Peta penutupan Peta RTH Peta RTRWK
Super impose peta penutupan sedang dengan peta RTH
Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman citra
2. Luas Ruang terbuka hijau
Luas RTH Citra landsat RTRWK Peta penutupan Peta RTH Peta RTRWK
Mengukur luas (ha) RTH berdasar citra landsat dan Peta RTH
Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman citra
F.3.4. Debit air sungai yang dipengaruhi oleh kawasan lindung.
1. Debit sungai (KRS) Koefisien Regim Sungai (KRS) = Q maks/Q min
Data SPAS Debit harian rata-rata (Q) tahunan tertinggi Debit andalan Debit rata-rata bulanan lebih dari 10 tahun
DATA SPAS Data monitoring Sungai
KRS = Q
maks/Q
a
Qa = 0,25 x Q
rerata
Check List Dokumen Talley Sheet/formhasil verifikasi
F.3.5. Keanekaragaman jenis pohon pada kawasan lindung non hutan Atau keaneragaman hayati kunci pada kawasan lindung non hutan
1. Jumlah jenis (spesies) pohon dewasa per ha di areal kawasan lindung.
Jumlah jenis (spesies) pohon dewasa di areal KL
Laporan evaluasi Kalkulasi jumlah jenis Uji petik
Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
F.3.6. Pengelolaan keanekaragaman hayati pada seluruh
1. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati (dokumen)
Keberadaan dokumen Rencana kegiatan pengelolaan kehati
Analisis dokumen Check list dokumen Talley
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
36
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
tipe kawasan lindung
sheet/form hasil verifikasi
2. Implementasi (pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati)
Jumlah jenis kegiatan yang dilaksanakan
Evaluasi dan monitoring kegiatan kehati
Analisis dokumen Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Hasil implementasi (pencapaian hasil pengelolaan kawasan lindung)
Tingkat keberhasilan Evaluasi dan monitoring kegiatan kehati
Analisis dokumen Uji petik dilapangan Persentase keberhasilan
Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
F.4.1. Aktivitas penanaman, pemeliharaaan, perlindungan dan pengamanan pada kawasan lindung
1. Tersedianya perangkat perencanaan yang mendukung pelestarian kawasan lindung
Jumlah Keberadaan dokumen
Rencana kegiatan Perangkat perda
Analisis dokumen Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Implementasi kegiatan
penanaman
Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan
Evaluasi dan monitoring kegiatan
Analisis dokumen Uji petik dilapangan Persentase keberhasilan
Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
3. Implementasi kegiatan
pemeliharaan
Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan
Evaluasi dan monitoring kegiatan
Analisis dokumen Uji petik dilapangan Persentase keberhasilan
Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
4. Implementasi kegiatan
perlindungan/pengaman
Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan
Evaluasi dan monitoring kegiatan
Analisis dokumen Uji petik di lapangan Persentase keberhasilan
Check list dokumen Talley
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
37
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
an Jumlah dan jenis kegiatan yang dilaksanakan
sheet/form hasil verifikasi Rekaman
F. 4.2. Pengurangan lahan kritis pada berbagai tipe kawasan lindung
1. Rasio luas lahan kritis saat ini dengan kondisi 3 tahun sebelumnya
Luas lahan kritis saat ini Luas lahan kritis 3 tahun sebelumnya
Evaluasi lahan kritis Peta lahan kritis
Over lay Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
2. Luas hasil kegiatan penanaman (rehabilitasi) lahan kritis
Luas penananaman lahan kritis
Laporan kegiatan rehabilitas lahan Laporan Evaluasi keberhasilan penamana n
Analisis dokumen Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
F.4.3. Ketersediaan bibit untuk mendukung upaya penanaman di kawasan lindung.
1. Keberadaan persemaian permanen atau non permanen tempat memproduksi bibit berkualitas
Lokasi persemaian permanen atau non permanen
Laporan kegiatan persemaian atau rehabililitas lahan
Telaah dokumen Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
2. Kemampuan menyediakan atau mensuplai bibit yang berkualitas dalam jumlah yang memadai
Keberadaan dokumen kegiatan penyediaan bibit
Laporan kegiatan penyediaan dan distribusi bibit atau Laporan rehabilitasi lahan
Telaah dokumen Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi Rekaman
F.4.4. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna jarang, langka dan terancam punah serta flora dan atau
1. Kegiatan inventarisasi dan monitoring
Jumlah Kegiatan inventarsisasi dalam 5 tahun terakhir Hasil inventarisasi dalam 5 tahun terakhir
Laporan kegiaatan evaluasi dan monitoring
Telaah dan analisis dokumen Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
38
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat di kawasan lindung
2. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna
Jumlah dan Jenis kegiatan perlindungan
Laporan kegiaatan evaluasi dan monitoring
Telaah dan analisis dokumen Uji petik
Check list dokumen Talley sheet/form hasil verifikasi
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
39 39
2.4.3. Metode Verifikasi Aspek Sosial
Metode verifikasi dilaksanakan melalui investigasi,
penelusuran dokumen dan wawancara dengan pihak – pihak
yang terkait (wakil perusahaan yang berkompeten dan tokoh
adat/masyarakat) ataupun dengan cara uji petik dilapangan
dengan metode yang sesuai di lapangan.
Data dan informasi yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang
diperoleh dari hasil investigasi dan wawancara dilapangan
sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran
dokumen yang berkaitan dengan kriteria dan indikator green
province.
Data primer dari kegiatan assesment ini diperoleh dari
pengamatan lapangan dan wawancara. Data – data tersebut
antara lain :
a. Batas-batas yang jelas antara kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dengan kawasan
lindung. Hal-hal yang diverifikasi :
1. Siapa saja pemangku kepentingan? Siapa yang memiliki
kepentingan atas batas? 2. Adakah masyarakat adat? Atau masyarakat setempat?
3. Bagaimana seluruh pemangku kepentingan—terutama masyarakat adat dan setempat—dilibatkan dalam proses
penatabatasan? Apakah sudah ada kesepakatan tata batas dengan masyarakat adat/setempat atau pemangku
kepentingan lainnya
4. Adakah pengakuan batas-batas kawasan lindung oleh masyarakat hukum adat/masyarakat setempat
5. Apakah ada kesepakatan dengan masyarakat dalam penetapan batas kawasan lindung
6. Adakah dokumen tata batas kawasan masyarakat hukum
adat/masyarakat setempat dengan kawasan lindung. 7. Apakah tata batas kawasan lindung sudah temu gelang?
Kalau belum, sudah seberapa jauh? 8. Bagaimana dengan tata batas kawasan lindung non hutan
9. Siapa saja pemangku kepentingan yang memiliki
kepentingan atas batas kawasan lindung non hutan? 10. Adakah batas-batas yang jelas atas kawasan lindung
yang berada di lahan masyarakat adat/setempat. Bentuknya apa saja
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
40 40
11. Adakah pengakuan parapihak atas batas-batas kawasan
lindung yang berada di lahan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat
b. Mekanisme resolusi konflik penguasaan lahan yang efektif . Hal-hal yang diverifikasi :
1. Definisikan konflik
2. Adakah konflik menyangkut tata batas atau lahan yang
terkait dengan kawasan lindung. Identifikasi : sejarah
konflik, pihak yang terlibat konflik, sumber-sumber/faktor
penyebab konflik, lama konflik, dan tingkatan konflik
3. Adakah mekanisme penyelesaian konflik tata batas atau
lahan
4. Adakah kesepakatan tertulis para pihak atas mekanisme
penyelesaian konflik
5. Adakah tanggung jawab yang jelas para pihak dalam
penyelesaian konflik yang telah disepakati
6. Adakah sanksi dalam pelaksanaan kesepakatan para
pihak atas penyelesaian konflik
7. Efektifkah mekanisme tsb untuk penyelesaian konflik
c. Ketersediaan organisasi masyarakat yang mengelola kawasan lindung. Hal-hal yang diverifikasi
1. Definisikan Organisasi (kumpulan individu yang memiliki
tujuan yang sama)
2. Adakah organisasi masyarakat yang terkait pengelolaan
kawasan lindung baik di kawasan lindung di dalam
kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan
3. Check struktur organisasi, dan aturan-aturan organisasi
(AD/ART, bentuk organisasi, fungsi organisasi, dll
4. Siapa saja unsur keanggotaan dalam oraganisasi
masyarakat tersebut
5. Bagaimana kepengurusan dalam melaksanakan peran dan
tanggung jawab organisasi, terhadap anggota, maupun
dalam kelembagaan pengelolaan kawasan lindung
6. Adakah rincian tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam
organisasi masyarakat dalam kaitan pengelolaan kawasan
lindung
7. Apakah tugas pokok fungsi organisasi dan aturan-aturan
organisasi berjalan efektif
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
41 41
8. Adakah perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan
lindung antara organisasi masyarakat dengan pemangku
kawasan lindung
d. Keseimbangan hak dan kewajiban stakeholder dalam
pemanfaatan kawasan lindung. Hal-hal yang diverifikasi :
1. Apakah ada masyarakat adat, atau masyarakat setempat
atau keduanya?
2. Apa saja hak masyarakat adat/setempat terhadap
pemangku Kawasan?
3. Apakah hak-hak tersebut telah diperhitungkan dalam
rencana kerja pemangku Kawasan? Adakah bukti tertulis?
4. Bagaimana realisasi hak-hak tersebut dalam implementasi
kerja pemangku Kawasan?
5. Adakah konflik dengan masyarakat adat /setempat yang
berkaitan dengan pelanggaran hak?
6. Bagaimana pengetahuan pemangku Kawasan tentang
biaya—beban, atau dampak negatif—dan manfaat—
dampak positif—operasi pemangku Kawasan? Pemangku
kepentingan mana saja yang seharusnya menanggung
biaya dan mendapat manfaat itu?
7. Adakah kebijakan pemangku Kawasan mengenai
bermacam-macam insentif yang akan didistribusikan?
Apakah tertulis?
8. Apa saja macam-macam insentif itu?
9. Bagaimana mekanisme pendistribusian seluruh jenis
insentif itu? Apakah tertulis?
10. Bagaimana mekanisme distribusi itu dijalankan? Apakah
sesuai dengan kebijakan?
11. Bagaimana tanggapan pemangku kepentingan atas
pembagian biaya dan manfaat?
12. Adakah keluhan, sengketa, atau konflik terkait dengan
distribusi manfaat dan biaya?
13. Adakah uraian kesepakatan tentang hak dan kewajiban
dalam pengelolaan kawasan lindung
14. Adakah aturan mekanisme insentif dan disinsentif yang
jelas dalam pengaturan hak dan kewajiban pengelolaan
kawasan lindung
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
42 42
15. Adakah pemahaman dan ketaatan terhadap hak dan
kewajiban stakeholder dalam pemanfaatan kawasan
lindung
16. Pemangku kepentingan mana saja yang terlibat dalam
pengelolaan kawasan lindung?
17. Bagaimana kontribusi masing-masing pemangku
kepentingan—terutama masyarakat adat—dalam
pengelolaan tersebut? Apakah setara?
18. Adakah keluhan, sengketa atau konflik dalam pengelolaan
tersebut?
19. Apakah ada dokumentasi formal kebijakan pemangku
kawasan lindung dan perjanjian pengelolaan bersama?
20. Bagaimana dokumen tersebut dibuat? Apakah dibuat
bersama?
e. Ketersediaan tata cara pemanfaatan kawasan lindung.
Hal-hal yang diverifikasi :
1. Apakah pemanfaatan kawasan lindung terdefinisi dengan
jelas
2. Adakah pemanfaatan kawasan lindung oleh masyarakat
adat/setempat atau para pihak, apa saja yang
dimanfaatkan. Adakah ketergantungan masyarakat lokal
terhadap hasil-hasil dari kawasan lindung. Bagaimana
trend ketergantingan masyarakat terhadap sumberdaya
tersebut cenderung meningkat, tetap atau menurun
3. Sudah berapa lama pemanfaatan sumberdaya tersebut
4. Identifikasi jenis-jenis mata pencaharian berbasis kawasan
lindung
5. Adakah sumber-sumber alternative di luar kawasan lindng
6. Apakah terdapat akses dan distribusi yang jelas dalam
pemanfaatan kawasan lindung oleh stakeholder
7. Apakah pemanfaatan tersebut telah mengganggu
keberadaan kawasan lindung baik fungsi maupun kualitas.
8. Adakah penetapan besaran kompensasi atas hilangngnya
peluang/ kesempatan masyarakat dalam pemanfaatan
kawasan lindung
f. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan
kawasan lindung. Hal-hal yang diverifikasi :
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
43 43
1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan
kawasan lindung
2. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan kawasan
lindung
3. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan
pengelolaan kawasan lindung
g. Praktek pengelolaan kawasan lindung secara tradisional di
lahan adat. Hal-hal yang diverifikasi :
1. Adakah kearifan masyarakat adat dalam mengelola
kawasan lindung secara tradisional
2. Adakah institusi adat dalam pengelolaan kawasan lindung
3. Adakah cara cara pelestarian kawasan lindung secara
tradisional dan terpelihara
h. Praktek budaya local dalam pelestarian kawasan lindung. Hal-hal yang diverifikasi :
1. Adakah kearifan masyarakat lokal dalam mengelola
kawasan lindung
2. Adakah institusi local dalam pengelolaan kawasan lindung
3. Adakah cara cara pelestarian kawasan lindung dalam
komunitas lokal dan terpelihara
Untuk mendapatkan data primer dari komunitas yang hidup
di dalam dan sekitar kawasan lindung, penilaian kriteria sosial
melakukan verifikasi dengan anggota komunitas. Verifikasi
dilakukan dengan metode wawancara, focus group discussion
dan observasi lapangan.
Wawancara dilakukan dengan informan dan responden.
Informan diambil dari orang yang mempunyai banyak
pengetahuan secara umum terhadap keadaan desa, baik
menyangkut aspek sosial, ekonomi dan budaya yang
berkaitan dengan indikator yang diukur, yaitu dengan tokoh
formal desa, tertua adat, dan tokoh masyarakat lainnya.
Wawancara responden dilakukan untuk memperoleh
informasi yang berkaitan dengan pribadi responden.
Desa-desa yang dijadikan uji petik wawancara pengumpulan
data dan informasi adalah desa-desa yang terletak di dalam
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
44 44
dan sekitar hutan dan dianggap memiliki keterwakilan pada
kondisi komunitas arau wilayah di kabupaten tersebut. Uji
petik juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada,
untuk verifikasi aspek sosial.
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
45
Tabel 2. 5. Jenis data, sumber data, metode dan instrumen verifikasi setiap indikator Aspek Sosial
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
S.1.1. Batas-batas
yang jelas
antara kawasan
masyarakat
hukum
adat/masyaraka
t setempat
dengan
kawasan
lindung
1. Pengakuan batas-batas kawasan
lindung oleh masyarakat hukum
adat/masyarakat setempat
Peta Kawasan Lindung menurut RTRWP Dokumen atau hasil wawancara pengakuan batas Dokumen atau bukti lain tata batas (Berita Acara) Dokumen atau bukti lain penandaan batas (Berita Acara) Dokumen atau bukti lain kesepakatan penetapan batas
BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
Telaah dokumen atau bukti-bukti tata batas partisipatif
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Kesepakatan masyarakat dalam
penetapan batas kawasan lindung
dilakukan secara partisipatif
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD (Focus Group Discussion) tentang kesepakatan tata batas partisipatif dan analisis proses penetapan batas
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Terdapat dokumen kesepakatan
tata batas kawasan masyarakat
hukum adat/masyarakat setempat
dengan KL
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang tata batas partisipatif
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
S.1.2. Mekanisme
resolusi
konflik
penguasaan
lahan yang
efektif
1. Terdapat kesepakatan tertulis atas
mekanisme penyelesaian konflik
lahan
Dokumen atau bukti lain mekanisme penyelesaian konflik Data dan informasi stakeholder
BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani,
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang mekanisme resolusi konflik dan parapihak yang terlibat konflik, sejarah konflik, sumber
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
46
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
konflik, lama konflik
2. Terdapat tanggung jawab yang
jelas para pihak dalam
penyelesaian konflik lahan yang
telah disepakati
Analisis dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang penyelesaian konflik menyangkut hak dan kewajiban para pihak
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Terdapat sanksi dalam
pelaksanaan kesepakatan atas
penyelesaian konflik lahan
Telaah dokumen dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses penyelesaian konflik
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
S.2.1. Ketersediaan
organisasi
masyarakat
dalam
pengelolaan
kawasan
lindung
1. Terdapat organisasi masyarakat
yang mengelola atau bekerjasama
dalam pengelolaan kawasan
lindung
Data dan informasi organisasi masyarakat Dokumen atau bukti lain tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi Dokumen atau bukti lain perjanjian kerjasama
BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
Telaah dokumen atau bukti-bukti kegiatan wawancara/FGD adanya struktur Organisasi masyarakat
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Terdapat rincian tugas pokok dan
fungsi yang jelas dalam organisasi
masyarakat yang mengelola atau
bekerjasama dalam pengelolaan
kawasan lindung
Telaah dokumen atau bukti-bukti kegiatan wawancara/FGD adanya tupoksi Organisasi
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Terdapat perjanjian kerjasama
pengelolaan kawasan lindung
antara organisasi masyarakat
dalam pengelolaan kawasan
lindung bersama pemangku
kawasan lindung
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang perjanjian kerjasama
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
S.2.2. Keseimbangan 1. Terdapat uraian kesepakatan hak Dokumen atau bukti BAPEDA, Telaah dokumen atau Check list dokumen dan
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
47
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
hak dan
kewajiban
stakeholder
dalam
pemanfaatan
kawasan
lindung
dan kewajiban dalam pengelolaan
KL di dalam kawasan hutan dan di
luar kawasan hutan
lain perjanjian kerjasama Dokumen atau bukti lain pelaksanaan pemanfaatan kawasan lindung Dokumen atau bukti lain penerimaan manfaat oleh masyarakat
Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang adanya kesepakatan hak dan kewajiban pengelolaan kawasan lindung
Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Adanya aturan mekanisme insentif
dan disinsentif yang jelas dalam
pengaturan hak dan kewajiban
pengelolaan KL di dalam kawasan
hutan dan di luar kawasan hutan
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang aturan insentif dan disinsentif
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Adanya pemahaman dan ketaatan
terhadap hak dan kewajiban
stakeholder dalam pemanfaatan
kawasan lindung di dalam kawasan
hutan dan di luar kawasan hutan
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pemanfaatan kawasan lindung
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
S.2.3. Ketersediaan
tata cara
pemanfaatan
kawasan
lindung
1. Pemanfaatan KL terdefinisi dan
dipahami dengan jelas
Dokumen atau bukti lain tata cara pemanfaatan Dokumen atau bukti lain akses dan distribusi pemenfaatan kawan lindung Dokumen atau bukti lain identifikasi manfaat Dokumen atau bukti lain penetapan kompensasi
BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
Telaah dokumen atau bukti-bukti kegiatan wawancara/FGD tentang kejelasan dan pemahaman tentang pemanfaatan KL
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Akses dan distribusi yang jelas
dalam pemanfaatan KL oleh
stakeholder
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pemanfaatan kawasan lindung (identifikasi, akses dan distribusi manfaat)
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Penetapan kompensasi atas Telaah dokumen atau Check list dokumen dan
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
48
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
hilangnya peluang/ kesempatan
masyarakat dalam memanfaatkan
KL
bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD kompensasi atas hilangnya peluang/ kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan KL
Talley sheet/form hasil verifikasi
S.3.1. Keterlibatan
masyarakat
dalam
pengelolaan
KL
1. Keterlibatan masyarakat dalam
perencanaan pengelolaan KL
Dokumen atau bukti lain rencana pengelolaan kawasan lindung Dokumen atau bukti lain rencana kelola social Dokumen atau bukti lain kehadiran dalam pertemuan Laporan kegiatan atau bukti lain pengelolaan kawasan lindung
BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan wawancara/FGD tentang proses perencanaan pengelolaan
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Kontribusi masyarakat dalam
pengelolaan KL
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang adanya bukti kontribusi masyarakat
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan
pengelolaan KL
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pengambilan keputusan
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
S.3.2. Praktek
pelestarian
kawasan
lindung secara
tradisional di
lahan adat
1. Teridentifikasinya kearifan
masyarakat adat dalam
melestarikan KL secara tradisional
Dokumen atau bukti lain Identifikasi masyarakat adat Dokumen atau bukti lain institusi adat Dokumen atau bukti lain identifikasi kearifan masyarakat adat
BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang identifikasi kearifan masyarakat adat
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Terdapat institusi adat dalam
pengelolaan KL
bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang keberadaan institusi adat
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Terpeliharanya cara-cara
pelestarian KL secara tradisional
Telaah dokumen dan kegiatan
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil
ku II : Metode Verifikasi Lapanganku II : Metode Verifikasi Lapangan
49
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
wawancara/FGD tentang proses pelestarian KL secara tradisional
verifikasi
S.3.3. Praktek budaya
lokal dalam pelestarian
kawasan lindung
1. Teridentifikasinya kearifan
masyarakat lokal dalam
melestarikan kawasan lindung
Dokumen atau bukti lain Identifikasi masyarakat lokal Dokumen atau bukti lain institusi lokal Dokumen atau bukti lain identifikasi kearifan masyarakat lokal
BAPEDA, Instansi/Lembaga/kelompok/individu Pemangku Kawasan setempat (BBKSDA, Balai Taman Nasional, Perum Perhutani, Kelompok Tani, masyarakat setempat/adat dll), Dinas OPD terkait tingkat Kabupaten, Desa sekitar kawasan
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang identifikasi kearifan masyarakat lokal
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Terdapat institusi lokal dalam
pelestarian kawasan lindung
bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang keberadaan institusi local dalam pelestarian KL
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
3. Terpeliharanya cara-cara
pelestarian kawasan lindung dalam
komunitas lokal
Telaah dokumen atau bukti-bukti dan kegiatan wawancara/FGD tentang proses pelestarian KL dalam komunitas lokal
Check list dokumen dan Talley sheet/form hasil verifikasi
ku II : Metode Verifikasi Lapangan
50 50
2.4.4. Metode Verifikasi Aspek Ekonomi
Metode verifikasi dilaksanakan melalui penelaahan dan
penelusuran dokumen dengan pihak – pihak yang terkait
(wakil instansi yang berkompeten dan tokoh
adat/masyarakat) ataupun dengan cara uji petik dilapangan
dengan metode yang sesuai di lapangan.
Data dan informasi yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data primer merupakan data dan informasi yang
diperoleh dari hasil investigasi dan wawancara dilapangan
sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran
dokumen yang berkaitan dengan kriteria dan indikator green
province.
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
51
Tabel 2. 6. Jenis data, sumber data, metode dan instrumen verifikasi setiap indikator Aspek Ekonomi
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
E.1.1 Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata alam dan wisata budaya dengan tidak merusak fungsinya sebagai kawasan lindung
1. Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan objek wisata alam serta wisata budaya
Dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Penerimaan
Dinas Pariwisata dan Budaya / Dispenda/ Biro Keuangan dan Anggaran Pemda
Telaah dokumen dan analisis besaran retribusi dan pajak tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Biaya operasional yang digunakan untuk pemeliharaan kelestarian kawasan wisata alam dan wisata budaya
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
Dinas Pariwisata dan Budaya/ Dispenda/ Biro Keuangan dan Anggaran Pemda
Telaah dan analisis pendapatan yang diperoleh dan besaran anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan kembali objek wisata alam untuk tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
E.1.2 Peluang kerja dan peluang usaha di sekitar objek wisata alam dan wisata budaya/zona pemanfaatan di kawasan lindung
Jumlah lapangan usaha yang tercipta dan terkoordinir
Dokumen Jenis-Jenis Bidang Usaha Kecil
Dinas Pariwisata dan Budaya/Dinas KUKM
Telaah dan analisis peningkatan jenis-jenis usaha kecil dan menengah yang tumbuh dan berkembang akibat pemanfaatan wisata alam dan wisata budaya tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan pengelolaan dan pengusahaan wisata alam dan wisata budaya
Dokumen Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha atau pengambilan data langsung di lapangan
Dinas Pariwisata dan budaya/ Dinas Ketenagakerjaan
Telaah dan analisis peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap akibat pemanfaatan wisata alam dan wisata budaya tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
52
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
E.2.1 Terukur secara ekonomi nilai kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, dengan mengukur biaya penanganan dampaknya (outcome) terhadap kesehatan masyarakat dan pengadaan gerakan penanaman pohon secara massal
1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (ISPA, DBD, Kaligata)
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
Dinas Kesehatan / Biro Keunagan dan Anggaran Pemda
Telaah dan analisis alokasi anggaran untuk penanganan penyakit berbasis perubahan iklim/cuaca yang fluktuatif dan ekstrem (ISPA) selama tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Alokasi anggaran pelaksanaan gerakan penanaman pohon secara massal
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
Perhutani/Dinas Kehutanan
Telaah dan analisis alokasi anggaran pelaksanaan program-program penanaman pohon secara massal dan menumbuhkan budaya tanam selama tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
E..2.2 Penurunan tingkat produktivitas sektor pertanian dan sektor perikanan akibat kondisi kawasan lindung yang buruk
1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk penanganan menurunnya tingkat produktivitas sektor pertanian
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
Dinas Pertanian atau Biro Keuangan dan Anggaran Pemda
Telaah dan analisis alokasi anggaran untuk penanganan penurunan tingkat produktivitas sektor pertanian akibat perubahan iklim/cuaca yang fluktuatif dan ekstrem selama tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
2. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim, digambarkan dengan besaran alokasi
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis
Dinas Perikanan atau Biro Keuangan dan Anggaran Pemda
Telaah dan analisis alokasi anggaran untuk penanganan penurunan tingkat produktivitas sektor perikanan akibat
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
53
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
anggaran untuk penanganan menurunnya tingkat produktivitas sektor perikanan
Pengeluaran perubahan iklim/cuaca yang fluktuatif dan ekstrem selama tiga tahun kebelakang
E.3.1 Perubahan biaya untuk konsumsi yang harus dikeluarkan oleh PDAM dan industri
1. Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riil selama tiga tahun kebelakang
Dokumen Sumberdaya Air dan Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota menurut Jenis Pengeluaran
Dokumen PDAM
Dinas Sumberdaya Air
PDAM
BPS
Telaah dan analisis biaya pengelolaan sumberdaya dan pengadaan/ konsumsi air selama tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
E.4.1 Terukurnya nilai manfaat kawasan lindung sebagai pencegah dan mengurangi besaran bencana dengan mengukur tingkat kerugian baik moril maupun material akibat terjadinya longsor, banjir dan tsunami
1. Nilai manfaat kawasan lindung sebagai pencegah longsor/banjir/tsunami yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran di APBD untuk penanganan bencana akibat terjadinya longsor/banjir/tsunami pada tiga tahun kebelakang
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
Dinas Sosial dan Biro Keuangan dan Anggaran Pemda
Telaah dan analisis pengeluaran/ biaya penanganan bencana akibat terjadinya longsor/banjir/tsunami pada tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
E.5.1 Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung
1. Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun
Dokumen produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun
Dinas Pertanian,
Dinas Kehutanan,
BPS
Telaah dan analisis jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
54
INDIKATOR VERIFIER JENIS DATA SUMBER DATA METODE VERIFIKASI INSTRUMEN VERIFIKASI
E.6.1 Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan
di atas US$ 1 (PPP) / hari
1. Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan di atas US$ 1 (PPP) / hari pada tiga tahun kebelakang
Dokumen Kependudukan
BPS/Dinas Sosial/Dinas Kependudukan/Perhutani
Telaah dan analisis jumlah masyarakat yang memiliki pendapatan di atas US$ 1 (PPP) / hari pada tiga tahun kebelakang
Check List Dokumen
Talley sheet/form hasil verifikasi
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
55 55
Data yang diverifikasi di lapangan dapat berupa informasi hasil pelaporan
maupun data spasial (peta). Proses verifikasi data akan berjalan efektif jika
pihak yang akan dinilai (diverifikasi) telah menyiapkan data sebelumnya. Data
yang terverifikasi merupakan data yang sahih dan mendapat pengakuan yang
syah dari assessor maupun pihak yang dinilai.
III. PENUTUP
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
56 56
Lampiran
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
57 57
Lampiran 1. Checklist dokumen dan hasil pengecekan lapangan serta
wawancara Aspek Kebijakan
No. Hasil Verifikasi Ada/Ya Tidak Ada Deskripsi
I. Desk Study
1. Keberadaan Dokumen
2. Pasal kesesuaian substansi
II. Wawancara
1. Tingkat Implementasi
III. Pengecekan Lapangan
1. Kesesuaian antara laporan dan kegiatan di lapangan
2. Kondisi kawasan lindung
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
58
Lampiran 2. Checklist dokumen Aspek Kebijakan
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
K.1.1. Kebijakan, program dan alokasi dana dalam menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
1. Adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain untuk menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain untuk menumbuh-kembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
2. Terdapat program tahunan yang mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon
Daftar program 3 tahun terakhir
Buku laporan pelaksanaan kegiatan dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon
3. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan program dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon.
Dokumen APBD Kabupaten/Kota 3 tahun terakhir
Buku Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Bupati/Walikota
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
59
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
K.1.2. Ketersediaan kebijakan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
1. Adanya kebijakan berupa Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
Dokumen Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
2. Terdapat program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
Daftar program 3 tahun terakhir
Buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
3. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
DIPDA 3 tahun terakhir
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
60
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
K.2.1. RTRW Kab/Kota telah memenuhi legal aspek
1. Persetujuan RTRW Kabupaten/ Kota oleh provinsi
Dokumen proses penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
2. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Dokumen Perda tentang Penataan Ruang
K.2.2. Ketersediaan program dan alokasi APBD dalam penataan batas kawasan lindung hutan dan penandaan batas
1. Terdapat program penataan batas, penandaan batas serta sosialisasi batas kawasan lindung dengan penggunaan lahan
Dokumen Rencana Program/Kegiatan 3 tahun terakhir
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
61
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
kawasan lindung di luar kawasan
lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupten/Kota dan program-program yang mendukung penataan batas yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi
2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program penataan batas, penandaan batas dan kegiatan sosialisasi batas kawasan lindung
DIPDA 3 tahun terakhir
K.3.1 Ketersediaan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain yang melindungi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan yang menjadi tanggungjawab
1. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Perlindungan Kawasan Lindung Di Kawasan Hutan Negara
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
62
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
provinsi/ pusat kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat
2. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Buoati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang pelarangan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat)
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pelarangan Konversi Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya Di Lahan Milik (Privat).
K.3.2. Ketersediaan Program dan alokasi APBD dalam perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya perlindungan kawasan lindung yang menjadi tanggung jawab
1. Terdapat Program Pemda Kabupaten/Kota mengenai pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan
Dokumen Rencana Program/Kegiatan Pengamanan Dan Perlindungan Kawasan Lindung Di Hutan Negara dan Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) 3
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
63
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
pusat/provinsi pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya
tahun terakhir
2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik
DIPDA 3 tahun terakhir
K.4.1. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung yang menjadi tanggungjawabnya
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pengaturan Pemanfaatan Kawasan Lindung Secara Lestari
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
64
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
dan memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh Izin Pemanfaatan di Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam dari Pemerintah Pusat yang menjadi tanggungjawab pusat
Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atasnya
2. Terdapat Petunjuk Teknis Tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari hutan lindung, dan zona pemanfaatan di hutan suaka alam mengacu peraturan dan perundang-undangan di atasnya
Buku Petunjuk Teknis/SOP Perizinan Pemanfaatan Kawasan Lindung
3. Terdapat kegiatan sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan
Laporan Kegatan Sosialisasi tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan Lindung
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
65
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan di atasnya
K.4.2. Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tekait pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)
1. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Pengaturan Pola Dan Budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)
2. Terdapat mekanisme pemberian insentif/ disinsentif dan pemberian sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat)
Buku Petunjuk Teknis/SOP Pemberian Insentif/ Disinentif dan Sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat).
3. Terdapat alokasi dana APBD kabupaten/ kota untuk mendukung pengawasan pola tanam dan pemberian insentif di kawasan lindung lahan milik (privat)
DIPDA 3 tahun terakhir
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
66
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
K.5.1 Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang menjaga dan meningkatkanfungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang dilakukan Pemerintah Pusat/Provinsi
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang di lakukan pemerintah pusat/ provinsi
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Menjaga Dan Meningkat-kan Fungsi Kawasan Lindung
2. Terdapat program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangung jawabnya dan mendukung dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung
Dokumen Rencana Program/Kegiatan Rekalamasi, Restorasi, Rehabilitasi Lahan Dan Hutan 3 tahun terakhir dan
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
67
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
yang menjadi tanggung jawab provinsi/pusat
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangung jawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat
DIPDA 3 tahun terakhir
K.6.1 Ketersediaan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang perlindungan dan pelestarian
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Monumen/ Gedung
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
68
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
2. Terdapat program dalam upaya perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah.
Dokumen Rencana Program/Kegiatan perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah. 3 tahun terakhir dan
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program perlindungan dan pelestarian monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
DIPDA 3 tahun terakhir
K.6.2. Ketersediaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli lokal,
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan dan
Dokumen Perda atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Tentang
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
69
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN
TIDAK ADA
kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
pelestarian komunitas budaya asli, dan atau komunitas kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
Perlindungan Dan Pelestarian Komunitas Dengan Budaya Asli, Dan Atau Komunitas Berkesenian Asli Dan Lingkungan Yang Mendukungnya.
2. Terdapat program perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli, atau berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya.
Dokumen Rencana Program/Kegiatan perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah. 3 tahun terakhir dan
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan Program perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli, komunitas kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
DIPDA 3 tahun terakhir
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
70
Lampiran 3. Checklist dokumen Aspek Biofisik
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
F.1.1. Penataan batas kawasan lindung pada kawasan hutan negara
1. Kelengkapan dokumen tata batas (berita acara tata batas) untuk kawasan lindung hutan
Buku laporan tata batas
2. Posisi tata batas (pal/patok) kawasan lindung di lapangan
Buku laporan tata batas Data primer hasil uji petik koordinat tanda batas di lapangan
3. Kondisi tata batas kawasan lindung
Tanda batas/pal/patok di lapangan
4. Prosentase penataan batas
Buku Laporan/BA tata batas Peta tata batas Data primer hasil uji petik tanda batas di lapangan
F. 1.2. Penandaan batas kawasan lindung di luar kawasan
1. Kelengkapan dokumen penandaan batas untuk kawasan lindung non hutan
Buku laporan kegiatan penandan batas
2. Posisi tanda batas (pal/patok/plang/pagar/tanda lain) kawasan lindung di lapangan
Buku laporan kegiatan penandan batas
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
71
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
3. Kondisi tanda batas kawasan lindung
tanda batas (pal/patok/plang/pagar /tanda lain) di lapangan
4. Prosentase penandaan batas
Buku laporan kegiatan penandan batas
F.2.1. Kesesuaian peruntukan kawasan lindung
1. Indeks Kesesuaian Kawasan Lindung (IKKL)
2. IKKL = LPS/Luas Kawasan Lindung
Citra Satelit Peta Penggunaan Lahan Peta RTWP
3. LPS : Luas penggunaan lahan (land use) yang sesuai di kawasan lindung
Citra Satelit Peta Penggunaan Lahan Peta RTWP
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
72
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
F. 3.1. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe I (Hutan Lindung, Sempadan pantai; Sempadan sungai; Kawasan sekitar waduk/danau; Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, Kawasan mangrove; Taman nasional; Tahura; Taman Wisata Alam; Taman Buru; Kawasan Cagar Alam geologi dan kars; Kawasan Rawan Tanah Longsor; Kawasan Rawan Gelombang pasang; Kawasan rawan banjir; Kawasan yang sesuai untuk hutan lindung)
1. Persentase luas areal bervegetasi rapat terhadap luas kawasan lindung tipe 1
Laporan monitoring SK. Pengukuhan Laporan penetapan kawasan hutan perda kawasan lindung Laporan kawasan lahan kritis Citra satelit
F.3.2. Penutupan vegetasi pada kawasan lindung Tipe II (Kawasan resapan air; Kawasan sekitar mata air; Kawasan yang memberi perlindungan air
1. Persentase luas areal bervegetasi sedang terhadap luas kawasan lindung tipe 2
Laporan monitoring SK. Pengukuhan Laporan penetapan kawasan hutan perda kawasan lindung Laporan kawasan lahan kritis Citra satelit
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
73
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
tanah; Konservasi Plasma Nutfah eksitu; Kawasan koridor bagi satwa; RTH)
F.3.3. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan atau kawasan budidaya yang berfungsi lindung
1. Rasio Tutupan kawasan RTH
Citra landsat RTRWK Peta penutupan Peta RTH Peta RTRWK
2. Luas Ruang terbuka hijau
Citra landsat RTRWK Peta penutupan Peta RTH Peta RTRWK
F.3.4. Debit air sungai yang dipengaruhi oleh kawasan lindung.
1. Debit sungai (KRS)
Koefisien Regim Sungai (KRS) = Q maks/Q min
DATA SPAS Data monitoring Sungai
F.3.5. Keanekaragaman jenis pohon pada kawasan lindung non hutan Atau keaneragaman hayati kunci pada kawasan lindung non hutan
1. Jumlah jenis (spesies) pohon dewasa per ha di areal kawasan lindung.
Laporan evaluasi
F.3.6. Pengelolaan keanekaragaman hayati pada seluruh tipe kawasan
1. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati (dokumen)
Dokumen rencana kegiatan pengelolaan kehati
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
74
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
lindung
2. Implementasi (pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati)
Laporan Kegiatan Evaluasi dan monitoring kegiatan kehati
3. Hasil implementasi (pencapaian hasil pengelolaan kawasan lindung)
Laporan Kegiatan Evaluasi dan monitoring kegiatan kehati
F.4.1. Aktivitas penanaman, pemeliharaaan, perlindungan dan pengamanan pada kawasan lindung
1. Tersedianya perangkat perencanaan yang mendukung pelestarian kawasan lindung
Dokumen rencana kegiatan Perangkat perda
2. Implementasi
kegiatan
penanaman
Laporan Kegiatan Evaluasi dan monitoring kegiatan
3. Implementasi
kegiatan
pemeliharaan
Laporan Kegiatan Evaluasi dan monitoring kegiatan
4. Implementasi
kegiatan
perlindungan/penga
manan
Laporan Kegiatan Evaluasi dan monitoring kegiatan
F. 4.2. Pengurangan lahan kritis pada
1. Rasio luas lahan kritis saat ini
Laporan Kegiatan Evaluasi lahan kritis
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
75
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
berbagai tipe kawasan lindung
dengan kondisi 3 tahun sebelumnya
Peta lahan kritis
2. Luas hasil kegiatan penanaman (rehabilitasi) lahan kritis
Laporan kegiatan rehabilitas lahan Laporan kegiatan evaluasi keberhasilan penamanan
F.4.3. Ketersediaan bibit untuk mendukung upaya penanaman di kawasan lindung.
1. Keberadaan persemaian permanen atau non permanen tempat memproduksi bibit berkualitas
Laporan kegiatan persemaian atau rehabililitas lahan
2. Kemampuan menyediakan atau mensuplai bibit yang berkualitas dalam jumlah yang memadai
Laporan kegiatan penyediaan dan distribusi bibit atau Laporan rehabilitasi lahan
F.4.4. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna jarang, langka dan terancam punah serta flora dan atau fauna yang merupakan kekhasan wilayah setempat di kawasan lindung
1. Kegiatan inventarisasi dan monitoring
Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring
2. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna
Laporan kegiatan evaluasi dan monitoring
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
76
Lampiran 3. Checklist dokumen Aspek Sosial
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
S.1.1. Batas-batas yang
jelas antara
kawasan
masyarakat hukum
adat/masyarakat
setempat dengan
kawasan lindung
1. Pengakuan batas-
batas kawasan
lindung oleh
masyarakat hukum
adat/masyarakat
setempat
Peta Kawasan Lindung menurut RTRWP Dokumen atau hasil wawancara pengakuan batas Dokumen atau bukti lain tata batas (Berita Acara) Dokumen atau bukti lain penandaan batas (Berita Acara) Dokumen atau bukti lain kesepakatan penetapan batas
2. Kesepakatan
masyarakat dalam
penetapan batas
kawasan lindung
dilakukan secara
partisipatif
3. Terdapat dokumen
kesepakatan tata
batas kawasan
masyarakat hukum
adat/masyarakat
setempat dengan KL
S.1.2. Mekanisme resolusi
konflik
penguasaan
lahan yang
efektif
1. Terdapat
kesepakatan tertulis
atas mekanisme
penyelesaian konflik
lahan
Dokumen atau bukti lain mekanisme penyelesaian konflik Data dan informasi stakeholder
2. Terdapat tanggung
jawab yang jelas
para pihak dalam
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
77
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
penyelesaian konflik
lahan yang telah
disepakati
3. Terdapat sanksi
dalam pelaksanaan
kesepakatan atas
penyelesaian konflik
lahan
S.2.1. Ketersediaan
organisasi
masyarakat dalam
pengelolaan
kawasan lindung
1. Terdapat organisasi
masyarakat yang
mengelola atau
bekerjasama dalam
pengelolaan
kawasan lindung
Data dan informasi organisasi masyarakat Dokumen atau bukti lain tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi Dokumen atau bukti lain perjanjian kerjasama
2. Terdapat rincian
tugas pokok dan
fungsi yang jelas
dalam organisasi
masyarakat yang
mengelola atau
bekerjasama dalam
pengelolaan
kawasan lindung
3. Terdapat perjanjian
kerjasama
pengelolaan
kawasan lindung
antara organisasi
masyarakat dalam
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
78
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
pengelolaan
kawasan lindung
bersama pemangku
kawasan lindung
S.2.2. Keseimbangan hak
dan kewajiban
stakeholder dalam
pemanfaatan
kawasan lindung
1. Terdapat uraian
kesepakatan hak
dan kewajiban
dalam pengelolaan
KL di dalam kawasan
hutan dan di luar
kawasan hutan
Dokumen atau bukti lain perjanjian kerjasama Dokumen atau bukti lain pelaksanaan pemanfaatan kawasan lindung Dokumen atau bukti lain penerimaan manfaat oleh masyarakat
2. Adanya aturan
mekanisme insentif
dan disinsentif yang
jelas dalam
pengaturan hak dan
kewajiban
pengelolaan KL di
dalam kawasan
hutan dan di luar
kawasan hutan
3. Adanya pemahaman
dan ketaatan
terhadap hak dan
kewajiban
stakeholder dalam
pemanfaatan
kawasan lindung di
dalam kawasan
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
79
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
hutan dan di luar
kawasan hutan
S.2.3. Ketersediaan tata
cara pemanfaatan
kawasan lindung
1. Pemanfaatan KL
terdefinisi dan
dipahami dengan
jelas
Dokumen atau bukti lain tata cara pemanfaatan Dokumen atau bukti lain akses dan distribusi pemenfaatan kawan lindung Dokumen atau bukti lain identifikasi manfaat Dokumen atau bukti lain penetapan kompensasi
2. Akses dan distribusi
yang jelas dalam
pemanfaatan KL
oleh stakeholder
3. Penetapan
kompensasi atas
hilangnya peluang/
kesempatan
masyarakat dalam
memanfaatkan KL
S.3.1. Partisipasi secara
aktif masyarakat
dalam pengelolaan
KL
1. Keterlibatan
masyarakat dalam
perencanaan
pengelolaan KL
Dokumen atau bukti lain rencana pengelolaan kawasan lindung Dokumen atau bukti lain rencana kelola social Dokumen atau bukti lain kehadiran dalam pertemuan Laporan kegiatan atau bukti lain pengelolaan kawasan lindung
2. Kontribusi
masyarakat dalam
pengelolaan KL
3. Keterlibatan
masyarakat dalam
pengambilan
keputusan
pengelolaan KL
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
80
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
S.3.2. Praktek
pelestarian
kawasan lindung
secara tradisional
di lahan adat
1. Teridentifikasinya
kearifan masyarakat
adat dalam
melestarikan KL
secara tradisional
Dokumen atau bukti lain Identifikasi masyarakat adat Dokumen atau bukti lain institusi adat Dokumen atau bukti lain identifikasi kearifan masyarakat adat
2. Terdapat institusi
adat dalam
pengelolaan KL
3. Terpeliharanya cara-
cara pelestarian KL
secara tradisional
S.3.3. Praktek budaya
lokal dalam pelestarian
kawasan lindung
1. Teridentifikasinya
kearifan masyarakat
lokal dalam
melestarikan
kawasan lindung
Dokumen atau bukti lain Identifikasi masyarakat lokal Dokumen atau bukti lain institusi lokal Dokumen atau bukti lain identifikasi kearifan masyarakat lokal
2. Terdapat institusi
lokal dalam
pelestarian kawasan
lindung
3. Terpeliharanya cara-
cara pelestarian
kawasan lindung
dalam komunitas
lokal
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
81
Lampiran 4. Checklist dokumen Aspek Ekonomi
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
E.1.1 Pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pengelolaan dan pemanfaatan objek wisata alam dan wisata budaya dengan tidak merusak fungsinya sebagai kawasan lindung
1. Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan objek wisata alam serta wisata budaya
Dokumen Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Penerimaan
2. Biaya operasional yang digunakan untuk pemeliharaan kelestarian kawasan wisata alam dan wisata budaya
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Pengeluaran
E.1.2 Peluang kerja dan peluang usaha di sekitar objek wisata alam dan wisata budaya/zona pemanfaatan di kawasan lindung
1. Jumlah lapangan usaha yang tercipta dan terkoordinir
Dokumen Jenis-Jenis Bidang Usaha Kecil
2. Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan pengelolaan dan pengusahaan wisata alam dan wisata budaya
Dokumen Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha atau pengambilan data langsung di lapangan
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
82
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
E.2.1 Terukur secara ekonomi nilai kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, dengan mengukur biaya penanganan dampaknya (outcome) terhadap kesehatan masyarakat dan pengadaan gerakan penanaman pohon secara massal
1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (ISPA, DBD, Kaligata)
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
2. Alokasi anggaran pelaksanaan gerakan penanaman pohon secara massal
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
E..2.2 Penurunan tingkat produktivitas sektor pertanian dan sektor perikanan akibat kondisi kawasan lindung yang buruk
1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk penanganan menurunnya tingkat produktivitas sektor pertanian
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
2. Nilai ekonomi kawasan lindung
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
83
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
sebagai pencipta kestabilan iklim, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk penanganan menurunnya tingkat produktivitas sektor perikanan
Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
E.3.1 Perubahan biaya untuk konsumsi yang harus dikeluarkan oleh PDAM dan industri
1. Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riil selama tiga tahun kebelakang
Dokumen Sumberdaya Air dan Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota menurut Jenis Pengeluaran
Dokumen PDAM
E.4.1 Terukurnya nilai manfaat kawasan lindung sebagai pencegah dan mengurangi besaran bencana dengan mengukur tingkat kerugian baik moril maupun material akibat terjadinya longsor, banjir dan tsunami
1. Nilai manfaat kawasan lindung sebagai pencegah longsor/banjir /tsunami yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran di APBD untuk penanganan bencana akibat terjadinya longsor/banjir/ tsunami pada tiga tahun kebelakang
Dokumen Keuangan Pemerintah Daerah Bagian Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab/Kota Menurut Jenis Pengeluaran
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
84
INDIKATOR VERIFIER DOKUMEN YANG
DIUJI
KETERSEDIAAN DOKUMEN CATATAN
ADA ADA
SEBAGIAN TIDAK ADA
E.5.1 Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung
1. Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun
Dokumen produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun
E.6.1 Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan
di atas US$ 1 (PPP) / hari
1. Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan lindung yang memiliki pendapatan di atas US$ 1 (PPP) / hari pada tiga tahun kebelakang
Dokumen Kependudukan
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
85 85
LAMPIRAN 6. FORM HASIL VERIFIKASI
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
86 86
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.1.1
Verifier :
1. Kelengkapan dokumen tata batas (berita acara tata batas) untuk kawasan lindung hutan
2. Posisi tata batas (pal/patok) kawasan lindung di lapangan
3. Kondisi tata batas kawasan lindung 4. Prosentase penataan batas
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
87 87
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.1.2.
Verifier :
1. Kelengkapan dokumen penandaan batas untuk kawasan lindung non hutan
2. Posisi tanda batas (pal/patok/plang/pagar) kawasan lindung di lapangan
3. Kondisi tanda batas kawasan lindung 4. Prosentase penandaan batas
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
88 88
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.2.1
Verifier :
1. Indeks Kesesuaian Kawasan Lindung (IKKL) IKKL = LPS/Luas Kawasan Lindung LPS : Luas penggunaan lahan (land use) yang sesuai di kawasan lindung
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
89 89
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.3.1
Verifier :
1. Persentase luas areal bervegetasi rapat terhadap luas kawasan lindung tipe 1 (Ket.: vegetasi rapat adalah tingkat penutupan tajuk >70%)
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
90 90
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.3.2
Verifier :
1. Persentase luas areal bervegetasi sedang terhadap luas kawasan lindung tipe 2 (Ket.: vegetasi rapat adalah tingkat penutupan tajuk 40% - 70%)
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
91 91
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.3.3.
Verifier :
1. Rasio Tutupan kawasan RTH 2. Luas Ruang terbuka hijau
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
92 92
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.3.4.
Verifier :
1. Debit sungai (KRS) Koefisien Regim Sungai (KRS) = Q maks/Q min
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
93 93
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.3.5.
Verifier :
1. Jumlah jenis (spesies) pohon dewasa per ha di areal kawasan lindung
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
94 94
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.3.6.
Verifier :
1. Rencana pengelolaan keanekaragaman hayati (dokumen)
2. Implementasi (pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati)
3. Hasil implementasi (pencapaian hasil pengelolaan kawasan lindung)
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
95 95
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.4.1
Verifier :
1. Tersedianya perangkat perencanaan yang
mendukung pelestarian kawasan lindung
2. Implementasi kegiatan penanaman
3. Implementasi kegiatan pemeliharaan
4. Implementasi kegiatan
perlindungan/pengamanan
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
96 96
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.4.2.
Verifier :
1. Rasio luas lahan kritis saat ini dengan kondisi 3 tahun sebelumnya
2. Luas hasil kegiatan penanaman (rehabilitasi) lahan kritis
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
97 97
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.4.3.
Verifier :
1. Keberadaan persemaian permanen atau non
permanen tempat memproduksi bibit
berkualitas
2. Kemampuan menyediakan atau mensuplai
bibit yang berkualitas dalam jumlah yang
memadai
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
98 98
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK BIOFISIK
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : F.4.4.
Verifier :
1. Kegiatan inventarisasi dan monitoring 2. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
99 99
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.1.1
Verifier :
3. Adanya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain untuk menumbuhkembangkan budaya menanam pohon di masyarakat
4. Terdapat program tahunan yang mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon
5. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk
melaksanakan program dalam mendorong tumbuhnya budaya menanam pohon
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
100 100
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.1.2.
Verifier :
1. Adanya kebijakan berupa Perda Kab/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
2. Terdapat program yang mendukung kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
3. Terdapat alokasi dana dalam APBD untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum pendidikan lingkungan hidup di tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
101 101
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.2.1
Verifier :
1. Persetujuan RTRW Kabupaten/ Kota oleh provinsi
2. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
102 102
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.2.2.
Verifier :
1. Terdapat program penataan batas, penandaan batas serta sosialisasi batas kawasan lindung dengan penggunaan lahan lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemda Kabupten/Kotadan program-program yang mendukung penataan batas yang menjadi tanggung jawab pusat/provinsi
2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program penataan batas, penandaan batas dan kegiatan sosialisasi batas kawasan lindung
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
103 103
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.3.1.
Verifier :
1. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan kawasan lindung di kawasan hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan baik di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya maupun di kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/ pusat
2. Terdapat Peraturan Daerah tentang pelarangan
konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik (privat)
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
104 104
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.3.2.
Verifier :
1. Terdapat Program Pemda Kabupaten/Kota mengenai pengamanan dan perlindungan kawasan lindung di hutan negara dari perambahan kawasan, kebakaran dan pencurian hasil hutan dan pemberian insentif dan disinsentif dalam mencegah konversi lahan kawasan lindung di lahan milik (privat) menjadi kawasan budidaya
2. Terdapat alokasi APBD dalam mendukung program pengamanan dan perlindungan kawasan lindung dan pemberian insentif dalam pencegahan konversi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya di lahan milik
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
105 105
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.4.1
Verifier :
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota tentang Izin Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Dari Hutan Lindung dan Zona Pemanfaatan Hutan Pelestarian Alam Secara Lestari telah mengacu pada peraturan dan perundang-undangan di atasnya
2. Terdapat Petunjuk Teknis Tentang Perizinan Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan serta Pemungutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dari hutan lindung, dan zona pemanfaatan di hutan suaka alam mengacu peraturan dan perundang-undangan di atasnya
3. Terdapat kegiatan sosialisasi perizinan pemanfaatan kawasan lindung berupa kawasan, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan di atasnya
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
106 106
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.4.2.
Verifier :
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain Kabupaten/Kota menyangkut pengaturan pola dan budidaya tanaman di kawasan lindung lahan milik (privat)
2. Terdapat mekanisme pemberian insentif/ disinsentif dan pemberian sanksi dalam mendorong upaya konservasi di kawasan lindung lahan milik (privat)
3. Terdapat alokasi dana APBD kabupaten/ kota untuk mendukung pengawasan pola tanam dan pemberian insentif di kawasan lindung lahan milik (privat)
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
107 107
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.5.1.
Verifier :
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang di lakukan pemerintah pusat/ provinsi
2. Terdapat program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangungjawabnya dan mendukung dalammenjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program reklamasi, restorasi, rehabilitasi lahan dan hutan dalam menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tangungjawabnya dan mendukung upaya menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang menjadi tanggungjawab provinsi/pusat
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
108 108
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.6.1
Verifier :
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
2. Terdapat program dalam upaya perlindungan dan pelestarian monumen/ gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan program perlindungan dan pelestarian monumen/gedung yang memiliki nilai warisan budaya dan atau sejarah
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
109 109
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK KEBIJAKAN
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : K.6.2.
Verifier :
1. Terdapat Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati atau Instruksi Bupati atau bentuk kebijakan lain tentang perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli, dan atau komunitas kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
2. Terdapat program perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli, atau berkesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
3. Tersedia anggaran APBD untuk melaksanakan Program perlindungan dan pelestarian komunitas budaya asli, komunitas kesenian asli dan lingkungan yang mendukungnya
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
110 110
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.1.1
Verifier : Sumber Data :
1. Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan objek wisata alam serta wisata budaya
a. Dinas Pariwisata dan Budaya
b. Perum Perhutani/Dinas Kehutanan/BKSDA
c. Badan Usaha Pengelola Obyek Wisata Alam (PT, Koperasi)
2. Biaya operasional yang digunakan untuk pemeliharaan kelestarian kawasan wisata alam dan wisata budaya
a. Perum Perhutani/BKSDA/Dinas Kehutanan
b. Badan Usaha Pengelola obyek Wisata Alam (PT, Koperasi)
Analisis Pembobotan :
Kabupaten/Kota yang memiliki beberapa objek wisata alam/wisata budaya, maka Cost-Benefitnya dihitung secara proporsional untuk setiap objek , kemudian dijumlahkan, dan untuk penentuan bobot dihitung rata-ratanya
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan :
Lampiran :
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Ekonomi
1. 2. 3.
Tanda Tangan :
1. 2. 3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
111 111
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota : Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.1.2
Verifier : Sumber Data :
1. Jumlah lapangan usaha yang tercipta dan terkoordinir .
a. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) b. Badan Usaha Pengelola Obyek Wisata Alam
dan Wisata Budaya (PT, Kompepar)
2. Jumlah tenaga kerja yang terserap dari
kegiatan pengelolaan dan pengusahaan wisata
alam dan wisata budaya
c. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) d. Badan Usaha Pengelola Obyek Wisata Alam
dan Wisata Budaya (PT, Kompepar)
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor
Assesor : Aspek Ekonomi
1.
2.
3.
Tanda Tangan :
1.
2.
3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
112 112
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.2.1
Verifier : Sumber Data :
1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran pemerintah untuk penanganan kesehatan masyarakat berbasis lingkungan (ISPA, DBD, Kaligata)
2. Alokasi anggaran pelaksanaan gerakan penanaman pohon secara massal
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor
Assesor : Aspek Ekonomi
1.
2.
3.
Tanda Tangan :
1.
2.
3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
113 113
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.2.2
Verifier : Sumber Data :
1. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim mikro, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk penanganan menurunnya tingkat produktivitas sektor pertanian
2. Nilai ekonomi kawasan lindung sebagai pencipta kestabilan iklim, digambarkan dengan besaran alokasi anggaran untuk penanganan menurunnya tingkat produktivitas sektor perikanan
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor
Assesor : Aspek Ekonomi
1.
2.
3.
Tanda Tangan :
1.
2.
3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
114 114
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.3.1
Verifier : Sumber Data :
1. Biaya yang harus dikeluarkan PDAM dan Industri yang ditentukan berdasarkan harga kontans/riil selama tiga tahun kebelakang
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor
Assesor : Aspek Ekonomi
1.
2.
3.
Tanda Tangan :
1.
2.
3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
115 115
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota : Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.4.1
Verifier : Sumber Data :
1. Nilai manfaat kawasan lindung sebagai pencegah longsor/banjir/tsunami yang digambarkan dengan besaran alokasi anggaran di APBD untuk penanganan bencana akibat terjadinya longsor/banjir /tsunami pada tiga tahun kebelakang
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan :
Lampiran :
Nama Anggota Assesor
Assesor : Aspek Ekonomi
1.
2.
3.
Tanda Tangan :
1.
2.
3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
116 116
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota : Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.5.1
Verifier : Sumber Data :
1. Jumlah produksi dari jenis-jenis yang telah dibudidayakan yang bersumber dari kawasan lindung selama tiga tahun kebelakang
Analisis Pembobotan :
Dalam penentuan bobot yang dianalisis adalah data jumlah produksi untuk setiap jenis yang telah
dibudidayakan dan dipasarkan.
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor
Assesor : Aspek Ekonomi
1.
2.
3.
Tanda Tangan :
1.
2.
3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
117 117
FORM HASIL VERIFIKASI BIDANG EKONOMI
Nama Kabupaten/Kota : Tujuan Penilaian :
Bidang Yang Dinilai : Ekonomi Tanggal :
No. Indikator : E.6.1
Verifier : Sumber Data :
Jumlah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan
lindung yang memiliki pendapatan
di atas US$ 1 (PPP) / hari pada tiga tahun
kebelakang
Analisis pembobotan : Objek pengamatan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa dalam dan sekitar kawasan lindung, sehingga sebelum pengambilan data harus ditentukan terlebih dahulu desa-desa mana saja yang bisa menjadi sampel. Apabila data yang terdapat di lapangan adalah pendapatan per kapita dalam rupiah, maka harus dikonversi ke US$ 1/kapita/hari.
Hasil Verifikasi :
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor
Assesor : Aspek Ekonomi
1.
2.
3.
Tanda Tangan :
1.
2.
3.
Nama Ketua Assesor :
Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
118 118
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : S.1.1
Verifier :
1. Pengakuan batas-batas kawasan lindung oleh
masyarakat hukum adat/masyarakat setempat
2. Kesepakatan masyarakat dalam penetapan
batas kawasan lindung dilakukan secara
partisipatif
3. Terdapat dokumen kesepakatan tata batas
kawasan masyarakat hukum adat/masyarakat
setempat dengan KL
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
119 119
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : S.1.2.
Verifier :
1. Terdapat kesepakatan tertulis atas
mekanisme penyelesaian konflik lahan
2. Terdapat tanggung jawab yang jelas para
pihak dalam penyelesaian konflik lahan
yang telah disepakati
3. Terdapat sanksi dalam pelaksanaan
kesepakatan atas penyelesaian konflik lahan
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
120 120
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator : S.2.1.
Verifier :
1. Terdapat organisasi masyarakat yang
mengelola atau bekerjasama dalam
pengelolaan kawasan lindung
2. Terdapat rincian tugas pokok dan fungsi
yang jelas dalam organisasi masyarakat
yang mengelola atau bekerjasama dalam
pengelolaan kawasan lindung
3. Terdapat perjanjian kerjasama
pengelolaan kawasan lindung antara
organisasi masyarakat dalam pengelolaan
kawasan lindung bersama pemangku
kawasan lindung
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
121 121
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator :
Verifier :
1. Terdapat uraian kesepakatan tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan kawasan lindung
2. Adanya aturan mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas dalam pengaturan hak dan kewajiban pengelolaan kawasan lindung
3. Adanya pemahaman dan ketaatan terhadap hak dan kewajiban stakeholder dalam pemanfaatan kawasan lindung
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
122 122
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator :
Verifier :
1. Pemanfaatan kawasan lindung terdefinisi dengan jelas
2. Akses dan distribusi yang jelas dalam pemanfaatan kawasan lindung oleh stakeholder
3. Penetapan besaran kompensasi atas hilangnya peluang/kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan lindung
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
123 123
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator :
Verifier :
1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan kawasan lindung
2. Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pengelolaan kawasan lindung
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
124 124
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator :
Verifier :
1. Teridentifikasinya kearifan masyarakat adat dalam mengelola kawasan lindung secara tradisional
2. Terdapat institusi adat dalam pengelolaan kawasan lindung
3. Terpeliharanya cara-cara pelestarian kawasan lindung secara tradisional
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
Buku II : Metode Verifikasi Lapangan
125 125
FORM HASIL VERIFIKASI ASPEK SOSIAL
Nama Kabupaten/kota :
Tujuan Penilaian :
Bidang yg dinilai: Tanggal : …………………………..
No. Indikator :
Verifier :
1. Teridentifikasinya kearifan masyarakat lokal dalam mengelola kawasan lindung
2. Terdapat institusi lokal dalam pengelolaan kawasan lindung
3. Terpeliharanya cara-cara pelestarian kawasan lindung dalam komunitas lokal
Sumber Data : ............
Hasil Verifikasi
Kesimpulan
Lampiran
Nama Anggota Assesor Assesor : Aspek Sosial
1 2. 3.
Tandatangan :
1 2. 3.
Nama Ketua Assesor : Tandatangan :
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
Jalan Ganesha 10 Bandung 40132 Telp. +6222 251 1575, 2500258, Fax. +6222 2534107
E-mail : [email protected]