TahapanMasalahAlternatif Pemecahan Masalah

INPUT

1. Man (Sumber Daya Manusia)SDM yang tersedia sangat terbatas. Pada pelaksanaan program PTM dan sistem pelaporan STP, SDM yang melakukan tugas tersebut masing-masing hanya berjumlah satu orang.

Melakukan peningkatan jumlah SDM jika memungkinkan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan keterampilan SDM yang ada melalui pelatihan serta motivasi untuk meningkatkan kinerja petugas dalam melaksanakan program-program pengendalian PTM dan surveilans.

2. Money (Dana)Belum ada anggaran biaya khusus untuk melaksanakan program PTM dan surveilans terpadu penyakit, anggaran biaya masuk dalam anggaran biaya surveilans secara umum.

Melakukan advokasi pengendalian PTM kepada pemerintah, untuk meningkatkan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular. Selain itu upaya advokasi ini dilakukan untuk meningkatkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian PTM baik di tingkat pusat maupun kab/kota, misalnya dengan diterbitkannya peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang mendukung pengendalian PTM serta meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk pengendalian PTM.

3. Material (Bahan dan Sarana)Bahan dan sarana yang digunakan dalam pelaksanaan surveilans terpadu penyakit (STP) berupa formulir STP yang telah diatur dalam Kepmenkes nomor 1479 tahun 2003. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat instansi yang tidak mengikuti format yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga menghambat proses rekapitulasi dan analisis data.

Mensosialisasikan kembali format laporan bulanan STP yang sesuai dengan ketentuan telah ditetapkan kepada instansi terkait di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan menekankan bahwa laporan STP yang dikirimkan harus sesuai dengan format tersebut agar data mudah untuk direkapitulasi dan dianalisis.

4. Methode (Metode)Metode yang digunakan dalam pelaksanaan surveilans terpadu penyakit di Jawa Timur mengacu pada Kepmenkes nomor 1479 tahun 2003 yang telah mengatur tentang alur pelaporan hingga format pelaporan. Namun, masih banyak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan format yang telah ditetapkan tersebut.

Mensosialisasikan format laporan bulanan STP yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Serta menekankan pentingnya kesesuaian format dengan Kepmenkes nomor 1479 tahun 2003. Hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas surveilans dalam merekapitulasi data dan menganalisis.

5. Technology (Teknologi)Penggunaan e-mail untuk menerima hasil rekapitulasi faktor risiko PTM dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kendala yang dihadapi adalah petugas surveilans kurang update dalam membuka e-mail, sehingga feedback kepada Dinas Kabupaten/Kota yang melakukan kesalahan format laporan juga terlambat.

Petugas surveilans terpadu penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi harus lebih proaktif dalam melakukan pengumpulan data, harus lebih sering update dalam membuka e-mail.

PROSES

1. Pengumpulan dan pengolahan dataa. Data yang dikumpulkan berasal dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dikirimkan melalui e-mail maupun surat/hardcopy. Laporan STP seharusnya rutin dikirimkan setiap bulan. Namun, seringkali terdapat Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti aturan tersebut, yaitu data dilaporkan sekaligus dalam beberapa bulan dan bahkan sekaligus satu tahun.b. Proses pengolahan data dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel.a. Petugas surveilans terpadu penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi harus lebih proaktif dalam melakukan pengumpulan data. Petugas harus lebih sering mengupdate data agar bisa segera memberikan feedback apabila terdapat data yang tidak lengkap dan meminta perbaikan data ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.b. Dalam melakukan pengolahan data, akan lebih baik jika dilakukan secara manual dan berbasis web. Karena kedua cara ini memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Sehingga apabila digunakan secara bersama-sama, dapat menghasilkan olahandata yang lebih baik daripada hanya menggunakan cara manual (Microsoft Excel).

2. Analisis dan rekomendasi tindak lanjutHasil analisis data STP ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan profil kesehatan tahunan, bahan perencanaan kebijakan, dan informasi untuk program terkait, serta lintas sektor terkait lainnya. Namun, masalah yang masih terdapat pada proses analisis data ini yaitu belum dilakukannya validasi data. Sehingga masih dikhawatirkan, program yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Petugas surveilans terpadu penyakit seharusnya melakukan validasi data untuk mengetahui apakah data yang dilaporkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Sehingga nantinya program yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif.

3. Umpan balikFeedback kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melakukan kesalahan format laporan sangat terlambat. Selain itu, respon Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menanggapi feedback dari Dinas Kesehatan Provinsi juga seringkali terlambat. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kelengkapan dan ketepatan laporan bulanan STP Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Petugas surveilans terpadu penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur harus lebih proaktif dalam melakukan pengumpulan data, serta lebih berinisiatif dalam memberikan feedback kepada instansi-instansi yang selalu terlambat dalam pengiriman laporan maupun yang masih melakukan kesalahan pada format laporan. Hal ini diperlukan karena masih banyak instansi yang lambat dalam merespon feedback dari Dinas Dinas Kesehatan Provinsi. Sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan capaian kelengkapan dan ketepatan laporan bulanan STP Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

4. Distribusi dataSetiap bulan Dinas Kesehatan Provinsi mengirimkan hasil rekapitulasi data STP menurut Kabupaten/Kota ke Ditjen PPM&PL Depkes. Namun, banyaknya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan pengiriman laporan STP bulanan, menjadikan Dinas Kesehatan Provinsi juga terlambat dalam mendistribusikan hasil rekapitulasi data ke Ditjen PPM&PL Depkes.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pendistribusian data, petugas surveilans terpadu penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur harus lebih proaktif dalam melakukan pengumpulan data, serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebaiknya lebih berinisiatif dalam mengirimkan laporan bulanan STP secara rutin setiap bulan.

OUTPUT

1. Cakupan POSBINDU di Jawa Timur.Keberadaan POSBINDU di Jawa Timur masih sedikit, hanya sekitar 6,03% dari total desa di Jawa Timur.

Melakukan advokasi pengendalian PTM kepada masyarakat dan pemerintah, untuk meningkatkan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan pengendalian penyakit tidak menular. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberadaan POSBINDU di Jawa Timur yang selama ini masih sedikit (6,03%).

2. Kelengkapan dan ketepatan laporan bulanan STP.Kelengkapan dan ketepatan laporan bulanan STP masih dibawah indikator yang telah ditetapkan.Menekankan pentingnya kelengkapan laporan STP kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun rumah sakit sentinel terhadap program pengendalian penyakit. Sebab hasil dari rekapitulasi dan analisis laporan STP Kabupaten/Kota nantinya akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Oleh karena itu, apabila data yang diterima tidak lengkap, dikhawatirkan program yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan keadaan di masyarakat.