Hukum Perdagangan Indonesia

8/14/2019 Hukum Perdagangan Indonesia

1/11

Hukum Perdagangan Indonesia: Quo Vadis?

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan

Hukum Nasional 10 tahun yang lalu, Mochtar Kusumaatmadjamengungkapkan adanya sebuah kendala besar dalam pengembangan hukum

perdagangan di Indonesia.

Kendala tersebut antara lain sehubungan dengan belum adanya kejelasan

akan peraturan-peraturan mengenai bentuk-bentuk usaha.

Kesulitan lain dalam mengembangkan hukum perdagangan di Indonesia

adalah belum adanya undang-undang atau hukum tertulis yang mengatur

hal ihwal hukum perdata dan dagang sebagai soal yang mendasar seperti

misalnya hukum yang mengatur perikatan atau kontrak ataupun bentuk

usaha lain selain perseroan terbatas.

Bentuk-bentuk atau badan-badan usaha yang dikenal saat ini (denganperkecualian PT dan Koperasi), diadaptasi dalam praktek hukum di

Indonesia melalui proses penerimaan (resepsi) hukum perdata yang

berlaku di masa penjajahan Belanda.

Dapat dikatakan bahwa hukum perdata dan dagang yang tadinya berlaku

bagi golongan Eropa, melalui proses (hukum) resepsi sudah menjadi

bagian dari hukum Indonesia sebagai hukum yang nyata diterima (hukumyang hidup).

Sumber hukum persekutuan (maatschap) dan perseroan (vennootschap)

misalnya, tidak lain dari peraturan-peraturan yang termaktub di dalam

KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari BW (Burgerlijk Wetboek)

dan KUHD sebagai terjemahan dari WvK (Wetboek van Koophandel).

1


2/11

Sebagai sebuah terjemahan, maka dengan sendirinya pendapat hukum

yang berkembang berdasar pada kedua sumber hukum tersebut amatlah

beragam. Keberagaman ini terjadi akibat adanya keberagaman

interpretasi dalam memahami isi teks yang berasal dari teks berbahasaBelanda.

Dalam kesempatan ini penulis tidak akan membahas lebih lanjut

keberagaman pendapat tersebut secara khusus. Setidaknya satu buku

tersendiri barulah cukup untuk, misalnya, membicarakan perkembangan

hukum tentang perkumpulan di Indonesia. Yang ingin penulis bahas lebih

lanjut adalah bagaimana keberagaman pemahaman akan ikon-ikon hukumdari masa penjajahan Belanda tersebut berkembang dan mengakibatkan

lahirnya ketidakpastian hukum.

Penerjemahan Ganda

Seperti telah dituturkan di atas, mau tak mau kita hatus mengakui bahwa

telah terjadi proses penerimaan (resepsi) hukum Eropa di dalam sistem

hukum Indonesia, dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan hukum

perikatan dan hukum perdagangan. Sedang untuk pengaturan hukum

waris, hukum perkawinan, serta hukum keluarga, hukum adat dan hukum

Islamlah yang berperan.

Namun begitu, masa sekarang ini setidaknya telah jauh berbeda dari

masa prakemerdekaan, di mana di masa itu masih banyak terdapat

sarjana hukum Indonesia yang menguasai bahasa hukum Belanda.

Sarjana-sarjana hukum yang lahir belakangan, tidak lagi mendapatkan

pengetahuan tentang hukum dagang Eropa yang dibawa Belanda dari

sumber pertama. Telah terjadi proses pemindahan dan perpindahan

pengetahuan yang bisa disebut sebagai proses penerjemahan ganda.

2


3/11

Penerjemahan ganda, karena terjadi dua kali proses interpretasi dalam

memahami satu masalah hukum yang bersumber dari BW atau WvK.Akibatnya, apa yang diterima oleh sarjana-sarjana hukum Indonesia saat

ini, lebih dipengaruhi oleh bagaimana sarjana-sarjana hukum sebelumnya

menginterpretasikan isi BW atau WvK. Proses penerimaan yang terjadi,

pada kenyataannya telah diikuti dengan proses pengembanan dan

pengembangan hukum yang dilakukan sarjana-sarjana hukum Indonesia

sendiri.

Proses penerjemahan ganda tersebut, bukannya tidak menimbulkan

masalah. Sebab, seperti sudah penulis singgung sebelumnya, sarjana-

sarjana hukum Indonesia yang lahir belakangan tidak lagi menguasai

bahasa Belanda. Sehingga yang mereka lihat hanyalah adanya beragam

interpretasi akan satu pengertian tertentu, tanpa lagi bisa menyelami

lebih dalam esensi dari perbedaan pendapat yang timbul akan satu

pengertian hukum.

Sebuah ilustrasi menarik penulis temukan dalam disertasi yang ditulis

oleh A.W.H. Massier berjudul Van Recht Naar Hukum: Indonesische

juristen en hun taal 1915-2000 (Dari Recht Ke Hukum: Sarjana-sarjana

hukum Indonesia dan bahasa mereka 1915-2000). Dalam ilustrasi

tersebut, ditunjukkan bagaimana sulitnya mahasiswa-mahasiswa seorang

guru besar pada Universitas Gajah Mada mencoba memahami pengertian

overeenkomst yang diterima di dalam sistem hukum Indonesia dengan

terjemahan perjanjian. Saat ditanyakan apa pengertian perjanjian,maka para mahasiswa tersebut dengan sigap memberikan definisi yang

mereka ketahui melalui kuliah-kuliah maupun diktat-diktat perkuliahan.

Namun, saat ditanyakan bagaimana KUH Perdata (BW) mendefinisikan hal

tersebut, mereka diam seribu bahasa.

3


4/11

Hal tersebut terjadi, karena dalam KUH Perdata terjemahan Subekti

dan Tjitrosudibio pada waktu itu, kata overeenkomst diterjemahkan

sebagai persetujuan. Baru pada cetakan ke 25 yang dikeluarkan di tahun

1992, Subekti dan Tjitrosudibio mencantumkan kata perjanjian sebagaiganti kata persetujuan.

Bukan Hanya Masalah Bahasa

Dari apa yang penulis ketahui sampai sejauh ini, adanya keterbatasanpemahaman oleh sarjana-sarjana hukum Indonesia saat ini akan hukum

dagang Eropa yang diterima menjadi bagian dalam sistem hukum

Indonesia, tidak hanya pada tataran pemahaman literal yang bersumber

pada terjadinya proses penerjemahan ganda. Memang adanya

keberagaman pemahaman literal tersebutlah yang menjadi tantangan

awal dalam membangun sistem hukum dagang Indonesia. Namun,

bagaimanapun juga, pengembanan dan pengembangan hukum dagang

Indonesia sendiri terus berjalan dan bukannya hanya jalan di tempat.

Pengembanan dan pengembangan hukum, seperti kita ketahui bersama,

juga tak lepas dari peran sarjana-sarjana hukum dalam memahami dan

menerapkan konsep-konsep hukum. Di sisi lain, imbas dari adanya

keterbatasan pemahaman literal sarjana-sarjana hukum Indonesia adalah

terbatasnya pemahaman mereka akan konsep-konsep tersebut.

Akibatnya, di dalam praktek hukum Indonesia, fungsi keilmuan dari

sarjana-sarjana hukum dagang pada khususnya belumlah berjalansebagaimana mestinya.

Fungsi keilmuan yang penulis maksud di sini, adalah peran aktif sarjana-

sarjana hukum dalam proses pengembanan dan pengembangan hukum

berdasar atas wacana teoretis yang mereka kuasai. Yang masih terjadi

sampai sejauh ini, dari pengamatan penulis, adalah bagaimana peran

4


5/11

sarjana-sarjana hukum yang tak lebih dari juru undang-undang. Sehingga,

tulisan-tulisan mengenai bagaimana cara mendirikan PT atau Koperasi,

misalnya, lebih mengemuka daripada tulisan tentang posisi PT atau

Koperasi di dalam sebuah sistematika hukum dagang Indonesia,berdampingan dengan pemain-pemain lain, seperti bentuk usaha

persekutuan, firma, ataupun perusahaan perseorangan.

Seperti kita ketahui bersama, kedua bentuk badan hukum tersebut (PT

dan Koperasi) telah diatur keberadaannya dengan undang-undang. Dan

memang itu pokok persoalannya. Bahwa mahasiswa-mahasiswa hukum

memang lebih terarah untuk hanya sebatas melihat aturan yang ada didalam undang-undang, ketimbang memahami konsep-konsep yang menjadi

pondasi undang-undang itu sendiri. Akibatnya, setiap masalah hukum baru

akan coba dipecahkan dengan membuat aturan perundangan baru.

Sementara di sisi lain, masih banyak aturan-aturan perundangan

berkaitan dengan hukum dagang, terutama yang bersumber dari BW dan

WvK yang masih bisa digali lagi, untuk memperjelas sistematika hukumdagang yang dibangun oleh konsep-konsep hukum.

Sistem Hukum: Sebuah Sistematika

Dalam praktek hukum dagang Indonesia permasalahan ini bukannya tidakpenting. Sudah lazim seseorang atau satu pihak yang ingin memulai

berkecimpung di dunia usaha menanyakan bentuk usaha seperti apakah

yang cocok bagi mereka. Sarjana hukum tentu saja dituntut untuk dapat

menjelaskan sistematika hukum dagang Indonesia kepada mereka. Dalam

bahasa yang sederhana tentunya. Begitu juga apabila timbul pertanyaan

akan keberadaan badan-badan hukum lain yang diakui oleh sistem hukum

Indonesia.

5


6/11

Dalam klinik sebuah situs hukum terkemuka (www.hukumonline.com),

pernah ditanyakan akan perbedaan perkumpulan dan yayasan. Pihak yangkompeten menjawab pertanyaan tersebut--tanpa mencantumkan

sumber--menjawab bahwa perkumpulan, antara lain, bersifat dan

bertujuan komersial, serta mementingkan keuntungan (profit oriented).

Menurut pemahaman sarjana hukum tersebut, menurut hemat penulis,

tidak ada perbedaan antara bentuk persekutuan (maatschap) dari pasal

1618 KUH Perdata dengan bentuk perkumpulan (vereniging) dari pasal

1653 KUH Perdata.

Pertanyaan yang timbul dalam benak penulis ketika membaca jawaban

tersebut adalah dari mana pendapat tersebut bersumber. Lebih serius

lagi, apakah pendapat bahwa perkumpulan bersifat dan bertujuan

komersial, serta mementingkan keuntungan (profit oriented) merupakan

pendapat hukum yang diterima di Indonesia? Yang jelas, tak ada

ketentuan KUH Perdata yang mencantumkan pendapat tentang

perkumpulan (vereniging) tersebut. Juga penulis kira bukan perkumpulan

yang diakui sebagai subyek hukum dalam Stb. 1870 No. 64. Masalahnyasekarang, perkumpulan yang dimaksud di sini adalah perkumpulan yang

mana? Kalaupun tidak ada beda antara persekutuan (maatschap) dan

perkumpulan (vereniging), mengapa si pembuat BW yang diterjemahkan

sebagai KUH Perdata tersebut mesti menetapkan dua pokok aturan yang

berbeda?

Contoh di atas menunjukkan bagaimana pentingnya memahami sistemhukum sebagai sebuah sistematika. Satu aspek dalam sistem hukum tidak

akan lepas dari aspek yang lain. Akibatnya, keterbatasan pemahaman

yang bersumber pada tidak tuntasnya proses penerimaan hukum Eropa

yang juga membuat beberapa aspek hukum tidak jelas, akan membawa

hukum dagang Indonesia ke arah ketidakpastian. Ini terjadi karena

timpangnya sistematika yang dipakai. Sehingga, pemahaman akan konsep

hukum dagang pun menjadi sepotong-sepotong dan tidak menyeluruh.

6


7/11

Kepastian Hukum

Kembali pada pembuka tulisan ini, 10 tahun yang lalu Mochtar

Kusumaatmadja dalam makalahnya juga memberikan jalan keluar untuk

masalah ketidakpastian di dalam hukum perdagangan di Indonesia.

Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalahuntuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan

keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga

mengutamakan kepastian.

Kunci pokok dari pembaharuan hukum, menurut beliau, adalah menjamin

adanya satu kepastian hukum atau tertib hukum. Bagaimana tertib hukum

itu dapat terwujud?

Soalnya demi kepastian hukum kesemuanya ini sebaiknya diberi bentuk

hukum tertulis atau undang-undang.

Kepastian hukum atau tertib hukum tersebut hanya dapat terwujudapabila ada hukum tertulis atau undang-undang yang mengaturnya. Hanya

saja, menurut beliau penyusunan kitab undang-undang hukum perdata dan

kitab undang-undang hukum dagang akan memakan waktu yang sangat

lama. Untuk itu, ujarnya lebih lanjut, pilihan terbaik adalah dengan

penyusunan produk perundangan secara sebagian demi sebagian, menurut

urgensi masing-masing.

7


8/11

Penyusunan produk perundangan secara sebagian demi sebagian bukannya

tidak mengandung risiko. Pertama, seperti telah disinggung sebelumnya,

bahwa bukan tidak mungkin penyusunan secara sebagian demi sebagiantanpa pemahaman sistematik akan melahirkan ketidakjelasan baru.

Mengapa? Karena produk perundangan yang satu semestinya

berkesinambungan dengan produk perundangan yang lain. Dengan kata lain

produk-produk perundangan tersebut ada dalam satu sistem hukum yang

sama. Pada penyusunan secara sebagian demi sebagian, bagaimanapun hal

tersebut mesti dicermati dengan sungguh-sungguh.

Permasalahan kedua, adanya kecenderungan untuk menyusun produk

perundangan secara reaktif, artinya melimpahkan segala permasalahan

hukum pada proses pengaturan semata. Seolah-olah suatu masalah hukum

sudahlah terpecahkan begitu undang-undang ditetapkan. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, mau tak mau peran keilmuan sarjana-sarjana

hukum Indonesia mesti dioptimalkan lagi. Yaitu dengan mencermati

sekaligus mengkritisi setiap peraturan perundangan yang baru

ditetapkan. Sebab, dengan adanya keterkaitan satu produk hukum dengan

produk hukum lainnya, bukan tidak mungkin satu undang-undang baruakan menimbulkan suatu masalah hukum baru. Sehingga, adanya

pemahaman sistematik, untuk sebuah konstruksi sistem hukum paling

abstrak sekalipun, menjadi kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan.

Sebagai contoh produk perundangan yang penulis anggap masih kurang

didasari oleh proses pemahaman sistematik adalah pengertian yayasan

seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasantahun 2001. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: Yayasan adalah

badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

8


9/11

Apakah ini juga berarti bahwa di Indonesia ada badan hukum yang tidak

terdiri atas kekayaan yang dipisahkan? Bukankah suatu badan hukum

adalah juga merupakan subyek hukum mandiri yang dengan sendirinya

mengandung pengertian memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan sipendiri? Kalaupun ada, badan hukum yang manakah itu?

Pada tingkat peraturan yang lebih rendah, kerancuan seperti ini terlihat

lebih parah lagi. Apabila pembaca mencoba mencari tahu konsep badan

hukum yang diterima di daerah, maka pada Pasal 1 ayat(7) Perda Kab.

Jayapura No. 3 tahun 2000 barangkali dapat disebutkan sebagai contoh

kerancuan yang cukup mencolok. Pengertian badan hukum menurutperaturan daerah tersebut dapat dilihat di dalam teks di bawah ini.

Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,

Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Bukankah isi peraturan ini sendiri sudah merupakan pengingkaran dari

prinsip sistem tertutup badan hukum (het gesloten systeem van het

rechtspersonenrecht) yang melalui literatur diterima sebagai konsep

yang berlaku di Indonesia? Fenomena tersebut menunjukkan seolah-olah

tidak ada keseriusan untuk menata hukum perdagangan di Indonesia

dengan sistematis. Pengaturan normatif dengan karakter top downmenjadi kata kunci dalam proses pengembangan hukum di Indonesia

selama ini. Akibatnya, politik hukum menjadi lebih dominan ketimbang

pengembanan hukum. Kepastian hukum pun pada gilirannya tak lebih

menjadi kepastian akan hukum kekuasaan.

9


10/11

Pertanyaan selanjutnya adalah: Masih adakah gairah dari sarjana-sarjana

hukum di Indonesia sendiri untuk mengoptimalkan fungsi keilmuannya

dengan menanggapi kondisi tersebut?

Quo Vadis?

Sampailah kita pada penutup dari tulisan ini, dengan satu pertanyaanmendasar: Ke mana arah pengembangan hukum perdagangan Indonesia?

Quo Vadis? Apabila kita konsisten dengan apa yang dilontarkan oleh

Mochtar Kusumaatmadja 10 tahun yang lalu, yaitu dengan proses

kodifikasi secara sebagian demi sebagian, sepatutnya kita juga mesti

mengevaluasi kembali produk perundangan yang telah lahir 10 tahun

terakhir ini. Sudahkah ada kesinambungan antara produk-produk hukum

yang ada? Sudahkah masalah-masalah hukum yang ditinggalkan oleh

produk hukum klasik, dalam hal ini peninggalan pemerintah kolonial

Belanda, dapat kita antisipasi?

Undang-undang tentang PT dan undang-undang tentang yayasan telah

ditetapkan dalam jangka waktu satu dasawarsa. Sebaliknya, bentuk-

bentuk usaha yang diatur di dalam KUH Perdata dan atau di dalam KUHD

masih meninggalkan banyak pertanyaan. Undang-Undang Yayasan 2001

sendiri, seperti penulis tuturkan di atas, bukannya tidak membuka satu

tanda tanya baru. Belum lagi apabila kita telusuri kembali UUPerkoperasian tahun 1992, penulis yakin masih banyak hal yang masih

diperdebatkan lagi. Salah satu contoh adalah tentang jatidiri koperasi

sendiri. Benarkah koperasi, seperti dituturkan oleh Abdulkadir

Muhammad, adalah varian dari perkumpulan? Lalu di mana bisa kita

temukan sumber hukum yang memberi kejelasan akan pengertian

perkumpulan itu sendiri? KUH Perdata? Benarkah koperasi pada

kenyataannya memang sebuah perkumpulan yang marupakan akumulasi

orang dan bukan (semata) akumulasi modal?

10


11/11

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu saja mesti dijawab berdasar atasasas-asas maupun konsep-konsep hukum yang dikuasai oleh sarjana-

sarjana hukum. Meminjam jalan keluar yang ditawarkan oleh A.W.H.

Massier, kesadaran hukum dan inisiatif atas proses penyadaran hukum ini

memang semestinya timbul dari mereka yang memang berkecimpung di

bidang hukum dan bukan merupakan proses pengaturan top down dari

penguasa. Peran penguasa sendiri, menurut hemat penulis, tentu tak lebih

dari peran untuk mendorong kesadaran dan penyadaran tersebut, di

antaranya dengan memberi perhatian lebih besar, serta menyediakan

fasilitas yang kondusif bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia.

11

Hukum Perdagangan Indonesia

Documents

Transcript of Hukum Perdagangan Indonesia