Hukum Perburuhan 2012
-
Upload
april-aprilia -
Category
Documents
-
view
38 -
download
0
description
Transcript of Hukum Perburuhan 2012
Hukum Perburuhan Hukum Perburuhan diulas agar kita memahami
posisi buruh dan majikan dalam suatu hubungan kerja, karena hubungan kerja pada dasarnya akan memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Hak dan kewajiban kedua belah pihak termuat dalam syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja adalah petunjuk yang harus ditata / diatur oleh pihak buruh maupun majikan dalam suatu hubungan kerja serta dituangkan dalam PERJANJIAN KERJA
HUKUM PERBURUHAN MENURUT PROF.IMAM SUPOMO ADALAH : Suatu himpunan peraturan, baik tertulis
maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan meneripa upah.
UNSUR DARI HUKUM PERBURUHAN ADALAH : Serangkaian peraturan, Peraturan mengenai suatu kejadian, Adanya orang yang bekerja pada orang lain, Adanya balas jasa yang berupa upah.
SYARAT KERJA YANG AKAN KITA BAHAS MELIPUTI:
Upah Jam Kerja & LemburCutiWaktu IstirahatPekerja PerempuanPerlindunganPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
UPAHHak pekerja/buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dengan perjanjian kerja.
UPAHUpah adalah Hak pekerja / buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
KOMPONEN UPAH Upah pokok adalah imbalan dasar yang
dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian
Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya, yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok (contoh: tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan)
Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh diberikan secara tidak tetap, dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok (contoh: insentif kehadiran)
BUKAN KOMPONEN UPAH Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata /
natur karena hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh (contoh: fasilitas antar jemput, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana kantin)
Bonus adalah pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena prestasi
Tunjangan Hari Raya (THR), adalah pendapatan yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan
THR THR diberikan kepada pekerja yang telah
mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan lebih dengan jumlah proporsional ( masa kerja / 12 X upah sebulan)
Masa kerja di atas 12 (dua belas) bulan atau lebih menerima THR 1 (satu) bulan gaji
UPAH MINIMUM
suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.
KOMPONEN UPAH MINIMUMUpah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
BEBERAPA DASAR PERTIMBANGAN DARI PENETAPAN UPAH MINIMUM
Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak melorot dibawah kebutuhan hidup minimum.
Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45 dan GBHN secara nyata.
Agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kesempatan, tetapi perlu menjangkau sebagian terbesar masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarganya.
Sebagai satu upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengahKepastian hukum bagi perlindungan atas hak – hak dasar Buruh dan keluarganya sebagai warga negara Indonesia.
UPAH TIDAK DIBAYARKAN APABILA PEKERJA TIDAK MELAKUKAN PEKERJAAN, KECUALI :a. Pekerja sakit,b. Pekerja perempuan sakit pada hari
pertama dan kedua masa haid,c. Pekerja menikah, menikahkan,
mengkhitankan, membaptikan anak dll,d. Pekerja mejalankan tugas negara,e. Pekerja menjalankan ibadah yang
diperintahkan agama,f. Pekerja melaksanakan hak istirahat,g. Pekerja melaksanakan tugas serikat
pekerja,i. Pekerja melaksanakan tugas pendidikan
dari perusahaan
Upah dibayarkan kepada Pekerja Yang sakit adalah :a. 4 bln pertama, dibayar 100% dari
upah,b. 4 bln kedua, dibayar 75% dari upah,c. 4 bln ketiga, dibayar 50% dari upah,d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25%
dari upah sebelum PHK.
JAM KERJA DAN UPAH LEMBURPasal 77 UU 13/2003 , Waktu Kerja:7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) mingguLembur adalah selebihnya dari jam kerja yang diatur dalam point di atas
JAM KERJA & UPAH LEMBUR
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat:1.ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan2.waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu
UPAH PERJAM Status Pekerja Rumus
Bulanan 1 / 173 X upah / bulan
Harian 3 / 20 x upah / hari
Borongan / dasar satuan
1 / 7 X rata-rata kerja sehari
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja biasa:Untuk jam lembur pertama
dibayar sebesar 1,5 x upah sejam.Untuk jam lembur selebihnya
dibayar sebesar 2 x upah sejam
Apabila kerja lembur dilakukan pada
hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja seminggu maka:
Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam
Jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam� Jam lembur kesembilan dan kesepuluh
dibayar 4 kali upah sejam. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja
terpendek, perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam keenam 3 kali upah sejam, dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 kali upah sejam.
Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja seminggu maka:
Perhitungan upah kerja lembur untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam
Jam kesembilan dibayar 3 kali upah sejam
Jam kesepuluh dan kesebelas 4 kali upah sejam.
Istirahat Kerja & CutiPengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruhmeliputi : istirahat antara jam kerja, sekurang
kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus
Istirahat Kerja & Cuti cuti besar / istirahat panjang , bagi buruh yang
telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada seorang majikan atau beerapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi berhak istirahat selama 3 bulan lamanya
cuti haid, tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid
cuti hamil / bersalin / keguguran, buruh perempuan diberi istirahat 1 ½ sebelum dan 1 ½ setelah melahirkan, atau 1 ½ bulan setelah gugur kandungan
cuti menunaikan ibadah agama, diberikan waktu cuti secukupnya tanpa mengurangi hak cuti lainnya
Cuti karena alasan penting
pekerja/buruh menikah 3 (tiga) hari
menikahkan anaknya 2 (dua) hari
mengkhitankan anaknya 2 (dua) hari
membaptiskan anaknya 2 (dua) hari
isteri melahirkan atau keguguran kandungan
2 (dua) hari
suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia
2 (dua) hari
anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia
1 (satu) hari
PEKERJA PEREMPUAN Pekerja perempuan dilarang dipekerjakan pada
malam hari dan pada tempat yang tidak sesuai kodrat dan martabat
Pekerja perempuan tidak diwajibkan bekerja padahari pertama dan kedua waktu haid
Pekerja perempuan yang masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya menyusui bayinya pada jam kerja
Pekerja Anak Laki-laki / perempuan yang berumur kurang dari
15 tahun Pengusaha dilarang mempekerjakan anak Pengusaha yang mempekerjakan anak karena
alasan tertentu wajib memberikan perlindungan:a. Tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam seharib. Tidak mempekerjakan dari pk. 18.00 – 06.00c. Tidak mempekerjakan dalam tambang bawah
tanah, lubang bawah tanah, di terowongand. Tidak mempekerjakan pada tempat yang
membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan kesehatan kerja
Pekerja Anak
e. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan kontruksi jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung
f. Tidak mempekerjakan di pabrik di dalam ruangan ayng tertutup yang menggunakan alat mesin
g. Tidak mempekerjakan anak pada pembuatan, pembongkaran dan pemindahan barang di pelabuhan, dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan serta tempat penyimpanan barangs
Perlindungan Kerja
Tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja sesuai martabat manusia
Tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan
Perjanjian Kerja Hubungan kerja adalah hubungan perdata yang
didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan pemberi pekerjaan atau pengusaha.
Perjanjian kerja berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pengusaha maupun pekerja
Perjanjian kerja lisan diperbolehkan akan tetapi wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan, yang memuat: nama dan alamat pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besarnya upah.\
Perjanjian untuk waktu tertentu tidak boleh lisan
Perjanjian Kerja Perjanjian kerja tertulis harus memuat:a. Nama, alamat perusahaan serta jenis usahab. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, alamat pekerjac. Jabatan atau Jenis pekerjaand. Tempat pekerjaane. Upah yang diterima dan cara pembayaranf. Hak dan kewajiban para pihakg. Kategori perjanjian (PKWT, atau PKWTT)h. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerjai. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja didasarkan pada:a. Kesepakatan kedua belah pihak untuk
melakukan hubungan kerjab. Kecakapan para pihak untuk membuat
perjanjianc. Ada pekerjaan yang diperjanjikand. Perkerjaan yang dijanjikan tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Perjanjian Kerja Macam-macam perjanjian kerja:1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu jangka
waktunya tertentu2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu /
karyawan tetap3. Perjanjian Kerja dengan Perusahaan
Pemborong Pekerjaan4. Perjanjian Kerja dengan Perusahaan Penyedia
Jasa Pekerja
Perjanjian Kerja Perjanjian kerja bersama atau peraturan
perusahaan wajib dibuat secara tertulis oleh pengusaha, memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan, harus disahkan oleh menteri atau petugas yang ditunjuk
Hal yang diatur hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan paling lama 2 tahun
Perusahaan yang memiliki karyawan di atas 50 orang wajib mempuat Perjanjian Kerja Persama
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT)
KKWT adalah hubungan kerja yang waktunya terbatas
KKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja
KKWT hanya diperbolehkan untuk:- pekerjaan yang sekali selesai / sementara,- pekerjaan yang diperkirakan akan selesai
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun,
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (KKWT)
pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan
dengan produk,atau kegiatan baru yang masih dalam tahap penjajakan
KKWT didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat tiadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Adalah pengakhiran hubungan kerja karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan Pengusaha.
Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak. ( sesuai dg pasal 156 UU No. 13 tahun 2003 )
Pemutusan Hubungan Kerja pekerja/buruh masih dalam masa percobaan
kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya
pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali
pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
pekerja/buruh meninggal dunia.
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan alasan sbb :
Melakukan penipuan/penggelapan barang/ uang milik perusahaan,
Memberikan keterangan palsu, Mabuk, menggunkan/mengdarkan narkoba atau
lainnya, Melakukan perbuatan asusila/perjudian, Menyerang, mengancam, menganiaya
teman/pengusaha, Mempengaruhi teman/pengusaha untuk
melakukan hal yang bertentangan dengan UU, Merusak barang dalam keadaan bahaya, Membocorkan rahasia perusahaan, Melakukan tindakan lain yang membahayakan
perusahaan.
PENGUSAHA DILARANG MELAKUKAN PHK DENGAN ALASAN : Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit
menurut keterangan dokter selama waktu tidak 12 bulan secara terus menerus,
Pekerja melakukan pekerjaan karena kewajiban negara,
Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agama,
Pekerja menikah, Pekerja hamil, melahirkan, gugur kandungan, Pekerja menjadi anggota/pegurus serikat pkerja, Pekerja mengadukan Pengusaha kepada yang
berwajib mengenai perbuatannya, Karena perbedaan paham, agama, aliran politik dll, Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat
kecelakaan kerja dll.
Penghitungan uang pesangon masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan
upah; masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari
2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari
6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari
7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari
8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan)
bulan upah.
Perhitungan uang penghargaan masa kerja
masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
Uang penggantian hak yang seharusnya diterima
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
HUBUNGAN INDUSTRIALAdalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada Pancasila dan UUD’45.
PERSELISIHAN HUBUNHAN INDUSTRIAL
Adalah :Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha/ gabungan pengusaha dengan Pekerja atau Serikat Pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan phk serta perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.
Dalam Hubungan Industrial Fungsi Pemerintah adalah :
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran,
Fungsi Pekerja dan Serikat Pekerja adalah :menjalankan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelancaran produksi, menyalurkan aspirasi, mengembangkan ketrampilan serta ikut memajukan perusahaan,
Fungsi Pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan pekerja