HUKUM KESEHATAN - fl.unud.ac.id - Faculty of Lawfl.unud.ac.id/block-book/BLOCK BOOK...
Transcript of HUKUM KESEHATAN - fl.unud.ac.id - Faculty of Lawfl.unud.ac.id/block-book/BLOCK BOOK...
1
HUKUM KESEHATAN KODE MATA KULIAH : PFI 2209
BLOCK BOOK
Planning Group :
IDA BAGUS PUTRA ATMADJA, S.H., M.H. I. DEWA NYOMAN SEKAR, S.H., M.M. A.A NGURAH WIRASILA, S.H., M.H. SAGUNG PUTRI M.E. PURWANI, S.H
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR 2010
2
1. Identitas Mata Kuliah. Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
Kode Mata Kuliah : PFI 2209
Planning Group : 1. Ida Bagus Putra Atmadja, S.H., M.H.
2. I Dewa Nyoman Sekar, SH.,M.M
3. A.A Ngurah Wirasila, S.H.,M.H
4. Sg. Putri M.E Purwani, S.H
Status Mata Kuliah : Pilihan Kekhususan HK Pidana, (Penguasaan Ilmu
dan Ketrampilan)
SKS : 2 SKS
2. Deskripsi Mata Kuliah. Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang relatif baru, namun
sangat penting diketahui untuk dijadikan dasar pemahaman tentang pengertian,
sumber hukum, sejarah hukum kesehatan, profesi bidang kesehatan, transaksi
terapetik, pola hubungan terapetik, kegawatan medik, Informed concernt, Medical
record, hubungan dokter dengan pasien dan tanggung jawab dokter dalam hukum.
Yang kemudian dapat dipakai mengambil langkahlangkah dalam mencegah
terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan medis atau malpraktek. Substansi
Mata Kuliah hukum kesehatan yang bersumber pada UU Kesehatan beserta
peraturannya yang juga mencakup kode etik profesi kedokteran yang dilihat dari
sudut pandang hukum perdata, hukum pidana serta dari sudut pandang hukum
administrasi negara, yang dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian antara dokter
dengan pasien dalam informed consent, euthanasia, transaksi terapetik dan ijin
praktek seorang dokter. Dalam hal ini juga membahas mengenai sanksi hukum
yang dikenakan dalam Hukum Administrasi Negara, KUHPer dan KUHP.
3. Tujuan Mata Kuliah. Dengan mempelajari mata kuliah hukum kesehatan mahasiswa diharapkan mampu
menganalisis dalam pemecahan kasuskasus yang berkaitan dengan hukum
kesehatan.
3
4. Prasyarat Mata Kuliah Mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah hukum kesehatan, sudah pernah
menempuh mata kuliah :
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Perikatan
Hukum Administrasi Negara
5. Metode dan Strategi Proses Pembelajaran.
• Metode Perkuliahan : Problem Based Learning (PBL) pusat pembelajaran
ada pada mahasiswa. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (Learning)
bukan “mengajar” (Teaching).
• Strategi Pembelajaran : kombinasi perkuliahan 50 % (6 kali pertemuan
perkuliahan ) dan tutorial 50 % (6 kali pertemuan tutorial ).
• Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial :
Perkuliahan dan tutorial dalam Mata Kuliah Hukum Kesehatan, masing
masing direncanakan berlangsung sebanyak 6 kali pertemuan yaitu :
a. Perkuliahan dilakukan sebanyak 3x yaitu : pertemuan 1, 3, 5, dan
tutorial sebanyak 3x yaitu : pertemuan : 2, 4, 6. dilanjutkan dengan
Satu kali pertemuan untuk Ujian Tengah semester (UTS)
b. Perkuliahan dilakukan sebanyak 3x yaitu : pertemuan 7, 9, 11 dan
tutorial sebanyak 3x yaitu : pertemuan, 8, 10, 12. Dilanjutkan dengan
satu kali pertemuan untuk Ujian Akhir Semester (UAS).
• Strategi perkuliahan : Perkuliahan tentang subsub pokok bahasan
dipaparkan dengan alat bantu media papan tulis, power point slide, serta
peyiapan bahan bacaan tertentu yang dipandang sulit diakses oleh mahasiswa.
Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self
study) mencari bahan (materi), membaca dan memahami pokok bahasan yang
akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book. Tehnik
perkuliahan : pemaparan materi, tanyajawab dan diskusi (proses pembelajaran
dua arah).
4
• Strategi Tutorial:
a. Dalam kelas tutorial mahasiswa dibagi dalam groupgroup kecil, dengan
jumlah maksimal 20 orang
b. Mahasiswa mengerjakan tugastugas: (Discussion task; Study Task dan
Problem Task) sebagai bagian dari self study (20 jam perminggu),
kemudian berdiskusi di kelas, tutorial, presentasi power point, dan diskusi.
c. Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan :
1) Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugastugas lain sesuai
dengan topik tutorial 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
2) Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point
presentation ataupun slide head projector untuk tugas tutorial 1, 2,
3, 4, 5, dan 6.
6. Ujian dan Penilaian. a. Ujian :
Ujian dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian tengah Semester
(UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
b. Tugas :
Mahasiswa wajib menyiapkan tugastugas dan membahasnya baik tugas
mandiri maupun tugas kelompok untuk dipresentasikan maupun dikumpul.
c. Sistem Penilaian :
Penilaian Akhir dan proses pembelajaran ini berdasarkan Rumus Nilai Akhir
sesuai Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai berikut :
(UTS + TT) 2 + 2(UAS)
________________ = Nilai Akhir 3
5
SKALA PENILAIAN
Skala Nilai Huruf Angka
Penguasaan Kompetensi
Ket. Dgn Skala Nilai
0 – 10 0 100
A 4 B+ 3,5 B 3 C+ 2,5 C 2 D+ 1,5 D 1 E 0
Sangat Baik Antara sangat baik dengan baik Baik Antara baik dan cukup Cukup Kurang Sangat kurang Gagal
8,0 – 10,0 80 – 100 7,0 – 7,9 70 – 79 6,5 – 6,9 65 – 69 6,0 – 6,4 60 – 64 5,5 – 5,9 55 – 59 5,0 – 5,4 50 – 54 4,0 – 4,9 40 – 49 0,0 – 3,9 0 – 39
7. Materi/Organisasi Perkuliahan. 1. PENDAHULUAN
a. Kontrak Perkuliahan, Silabus
b. Pengertian Hukum Kesehatan
c. Sejarah Hukum Kesehatan
d. Sumber Hukum Kesehatan
e. Fungsi Hukum Kesehatan
2. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN
a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum
b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan
c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan
3. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN
a. Profesi di bidang kesehatan
b. Kode Etik di bidang tenaga kesehatan
4. TRANSAKSI TERAPETIK
a. Asasasas dalam hubungan terapetik
b. Pola Hubungan Terapetik
c. Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien
5. KEGAWATAN MEDIK
a. Pengertian Kegawatan Medik
b. Kewajiban menangani kasus kegawatan medik
c. INFORMED CONCERN pada kegawatan medik
d. Konpidensial Medik
6
6. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD)
a. Pengertian Rekam Medik
b. Komponen Rekam Medik
c. Kegunaan Rekam Medik
d. Aspek Hukum dari Rekam Medik
7. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN
a. Teknologi bayi tabung
b. Operasi penyesuaian jenis kelamin
c. Transplantasi Organ
8. EUTHANASIA
a. Pengertian Euthanasia
b. Penentuan Kematian
c. Masalah Hukum Euthanasia
9. MALPRAKTEK MEDIK
a. Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice
b. Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice
c. Pencegahan terjadinya Malpractice
d. Upaya menghadapi tuntutan Hukum
10. TeoriTeori MALPRACTICE
a. Teori Sumber Perbuatan Malpractice
b. Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice
c. TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice
11. ABORSI
a. Pengertian Aborsi
b. Aspek hukum Aborsi
12. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM
a. Tanggungjawab Perdata
b. Tanggungjawab Pidana
8. Daftar Refrensi :
• Peraturan Pelaksana :
1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
7
3. PerMenKes No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik
4. PerMenKes No. 1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter
dan Dokter Gigi
• Buku :
1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin
Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007
2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum
Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
3. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter”
Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005.
4. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991
5. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi
Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No.
29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama,
Surabaya, 2006
6. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan
hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)”
7. Hermien Hadiati Koeswadji ; ”Hukum dan Masalah Medik”, Airlangga
University Press, 1984
8. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007
9. Jef. Leibo ; “Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran, Masalah DokterDukun
(peningkatan kesehatan masyarakat sebuah pendekatan sosiologis)”, Liberty,
Yogjakarta, 1981.
10. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
11. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan
Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988
12. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”,
Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009.
13. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam
kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990
8
14. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan
Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
Cetakan Pertama, 2000
15. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008.
16. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai
peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang,
Cetakan Pertama, 2007.
17. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi
Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan
Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
18. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001
9
Pertemuan 1 : Perkuliahan 1 (Lectures)
I. PENDAHULUAN
a. Kontrak Perkuliahan, Silabus
b. Pengertian Hukum Kesehatan
c. Sejarah Hukum Kesehatan
d. Sumber Hukum Kesehatan
e. Fungsi Hukum Kesehatan
II. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN
a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum
b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan
c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan
Bahan Bacaan :
a. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h.1339
c. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan
hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.190
d. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.319
e. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136
f. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.125
10
Pertemuan 2 : Tutorial 1
Study Task–Discussion Task:
Salah satu subsektor terpenting di dalam kehidupan suatu negara adalah subsektor
kesehatan. Oleh sebab itu perlu diciptakan perangkat hukumnya yang akan
menentukan pola kehidupan di dalam subsektor yang bersangkutan. Hukum Perdata
mengatur subyek dan antar subyek dalam hubungan interrelasi (kedudukannya
sederajat). Hukum pidana adalah peraturan mengenai hukuman. Dalam masalah
hukum pidana kedudukan penguasa/pemerintah adalah lebih tinggi. Di dalam sistem
kesehatan nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan
yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Dilihat dari
perbedaanperbedaan maka etik kedokteran tetap diperlukan untuk mendampingi
hukum kedokteran. Bahkan etika kedokteran perlu terus dikembangkan dan dihayati
oleh setiap dokter sebagai instrumen selfcontrol dan tidak hanya dijadikan bahan
pemikiran yang bersifat teoritis belaka sebagaimana kecendrungannya pada akhir
akhir ini.
Tugas :
1. Diskusikan mengenai perbedaan antara Health Law danMedical Law? Serta kedudukan, serta aspek dalam hukum kesehatan
2. Diskusikan batasan, ruag lingkup serta fungsi hukum kesehatan, tertutama dalam hubungannya dengan kedudukan hukum kesehatan dalam ilmu hukum!
3. Identifikasi tujuan dan asas dalam hukum kesehatan ! 4. Identifikasi aspekaspek hukum dalam hukum kesehatan !
Bahan Bacaan :
1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h.1339 3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan
hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.190 4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.319 5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136 6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.125
11
Pertemuan 3 : Perkuliahan 2 (Lectures)
a. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN
Ø Profesi di bidang kesehatan
Ø Kode Etik di bidang tenaga kesehatan
b. TRANSAKSI TERAPETIK
Ø Asasasas dalam hubungan terapetik
Ø Pola Hubungan Terapetik
Ø Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien
Bahan Bacaan :
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137
2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h. 4074
3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006, h.1372
4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754
5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.2741
6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.2691
7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718
8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754
9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.1224
12
Pertemuan 4 : Tutorial 2
Discussion Task–Study Task
Seorang dokter gigi mendapatkan ijin praktek sebagai dokter gigi, namun suatu hari
dokter tersebut melakukan praktek aborsi di tempat prakteknya, yang mana dokter
yang bersangkutan sesuai dengan ijinnya tidak mempunyai kewenangan untuk
melakukan praktek aborsi. Karena tidak sesuai dengan bidangnya maka si pasien
akhirnya meninggal.
Diskusikan dan jelaskan argumentasi saudara, sanksisanksi apakah yang dikenakan
terhadap dokter gigi tersebut ?
Lain halnya dengan seorang dokter bedah plastik yang memberikan garansi kepada
pasiennya berupa perubahan bentuk hidung dari pesek menjadi mancung. Namun
kenyataannya setelah operasi hidung pasien menjadi ”meleleh”.
Diskusikan dan jelaskan apakah dokter tersebut dapat dikatakan melakukan
wanprestasi ? dan dapatkah dokter digugat ganti rugi oleh si pasien akibat tidak sesuai
dengan janjinya ?
Bahan Bacaan :
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137
2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h. 4074
3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006, h.1372
4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754
5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.2741
6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.2691
7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718
8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754
9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.1224
13
Pertemuan 5 : Tutorial 3
1. KEGAWATAN MEDIK
Ø Pengertian Kegawatan Medik
Ø Kewajiban menangani kasus kegawatan medik
Ø INFORMED CONCERN pada kegawatan medik
2. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD)
Ø Pengertian Rekam Medik
Ø Komponen Rekam Medik
Ø Kegunaan Rekam Medik
Ø Aspek Hukum dari Rekam Medik
Bahan Bacaan :
1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”,
Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan
Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572
4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter
Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu,
2008, h.116125
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai
peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang,
Cetakan Pertama, 2007, h.1945
6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik,
Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183
7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001,
h.5770
14
Pertemuan 6 : Tutorial 3
Discussion Task – Study Task:
Fungsi dan tujuan dari rekam medik yang utama adalah untuk memberikan fasilitas
taraf pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medik kesehatan dapat dipergunakan
sebagai bahan pendidikan dan penelitian. Rekam medik sangat penting bagi pasien
maupun bagi sistem pelayanan kesehatan. Menurut Soerjono Soekanto rekam medik
mempunyai fungsi :
Bahan pembuktian di siding peradilan
Sarana mengembalikan ingatan para pihak yang berperkara
Tidak tersedianya fasilitas rekam medik masih terjadi dibeberapa tempat pelayanan
kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri, khususnya apabila terjadi
tuntutan hokum yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh tenaga kesehatan.
Tugas :
1. Bagaimanakah Sejarah dan perkembangan Rekam Medik ? 2. Apakah Pengertian Rekam Medik ? (baik menurut pendapat sarjana maupun
peraturan perundanguandangan yang berkaitan dengan hukum kesehatan, khususnya Rekam Medik) ?
3. Apa sajakah Peranan , Nilai / kegunaan dan Isi Rekam Medik ? 4. Apa sajakah yang terkandung dalam Rekam Medik ? 5. Apa isi dari Permenkes No.749a Tahun 1989 ? 6. Bagaimanakah contoh dari Rekam Medik
Bahan Bacaan :
1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572
4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2008, h.116125
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.1945
6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183
7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.5770
15
Pertemuan :7, Lecture: 4
A. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN
Ø Teknologi bayi tabung
Ø Operasi penyesuaian jenis kelamin
Ø Transplantasi Organ
B. EUTHANASIA/MERCY KILLING
Ø Pengertian Euthanasia
Ø Penentuan Kematian
Ø Masalah Hukum Euthanasia
Bahan Bacaan :
1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.114148
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125
4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.4349
5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.102109
16
Pertemuan : 8, Tutorial : 4
Discussion TaskStudy Task
Perkataan atau istilah euthanasia adalah merupakan suatu perkataan atau istilah yang
masih asing didengar oleh telinga dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah
euthanasia dapat diartikan sebagai suatu perbuatan untuk mengakhiri dan
menghentikan kehidupan seseorang dari suatu penderitaan penyakit pada umumnya
yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, baik dengan atau tanpa bantuan orang
lain. Memang agaknya tindakan itu dapat diterima untuk dilakukan dan secara rasionil
dapat dibenarkan. Oleh karena mungkin penyakit yang diderita oleh seseorang tidak
ada harapan atau bahkan tidak dapat disembuhkan. Daripada lebih lama menderita
dan menahan sakit yang luar biasa, juga akan menimbulkan beban ekonomi,
psikologis atau perasaan serta tenaga yang lebih besar, sebaiknya tindakan euthanasia
itu segera dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan.
Diskusikan :
1. Bagaimanakah pengertian Euthanasia, dan apa sajakah jenisjenis tindakan
Euthanasia dalam pelayanan kedokteran ?
2. Bagaimanakah perkembangan Euthanasia ? serta konsep tentang kematian ?
3. Pasalpasal manasajakah dalam KUHP yang berkaitan dengan Euthanasia?
Bahan Bacaan :
1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.114148
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125
4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990, h.4349
5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001, h.102109
17
Pertemuan : 9, Lecture : 5
1. MALPRAKTEK MEDIK
a. Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice
b. Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice
c. Pencegahan terjadinya Malpractice
d. Upaya menghadapi tuntutan Hukum
2. TeoriTeori MALPRACTICE
a. Teori Sumber Perbuatan Malpractice
b. Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice
c. TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice
Bahan Bacaan :
1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin
Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136
2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum
Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127
3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h.8295
4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.2028
5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693
6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan
Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766
7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”,
Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128
8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.132175
9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai
peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang,
Cetakan Pertama, 2007, h.4754
10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001
18
Pertemuan 10 : Tutorial 5
Discussion Task – Study Task:
Adapun yang menjadi landasan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
1. Sumpah Hipocrates (460377 SM)
2. Deklarasi Genewa (1948)
3. International Code of Medical Ethics (1949)
4. Lafal sumpah dokter Indonesia (1960)
5. Pernyataanpernyataan (deklarasi) Ikatan Dokter Sedunia (World Medical
Association, WMA) antara lain :
a. Deklarasi Genewa (1948)àtentang lafal sumpah dokter
b. Deklarasi Helsinki (1964)àtentang riset klinik
c. Deklarasi Sidney (1968)àtentang saat kematian
d. Deklarasi Oslo (1970)àtentang pengguguran kandungan atas indikasi
medik
e. Deklarasi Tokyo (1975)àtentang penyiksaan
Menurut J.Guwandi Malpraktek Medis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) gol:
1. Dengan Sengaja
2. Tidak dengan sengaja atau karena kelalaian
Menurut motifnya Malpraktek Medis dibedakan :
1. Pada Malpraktek (dalam arti sempit) tindakannya dilakukan secara sadar, dan
tujuan dari tindakannya memang sudah terarah kepada akibat yang hendak
ditimbulkan atau tidak peduli pada akibatnya, walaupun ia mengetahui bahwa
tindakannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku
2. Pada kelalaian tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang
terjadi. Akibat yang timbul disebabkan karena adanya kelalaian yang
sebenarnya terjadi di luar kehendaknya.
Diskusikan :
1. Apa difinisi dan Pengertian Malpraktek Medik ?
2. Apa jenisjenis Malpraktek Medik ?
3. Bagaimanakah secara garis besarnya standar pelayanan medik ?
4. Apa sajakah yang digolongkan kasus Malpraktek Medik dan bukan
Malpraktek Medik ?
19
5. Bagaimanakah prosedur tuntutan kasus Malpraktek Medik ?
6. Yang bagaimanakah dikatakan Malpraktek etik, pidana dan perdata ?
7. Bagaimanakah jalur tuntutan kasus Malpraktek Medik ?
Bahan Bacaan :
1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin
Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136
2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum
Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127
3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h.8295
4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.2028
5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693
6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan
Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766
7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”,
Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128
8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.132175
9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai
peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang,
Cetakan Pertama, 2007, h.4754
10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001
20
Pertemuan 11 : Lecture 6
1. ABORSI
c. Pengertian Aborsi
d. Aspek hukum Aborsi
2. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM
a. Tanggungjawab Perdata
b. Tanggungjawab Pidana
c. Tanggungjawab Administrasi
Bahan Bacaan :
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter”
Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.196211
3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”,
Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276
4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan
Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
Cetakan Pertama, 2000, h.135141
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai
peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang,
Cetakan Pertama, 2007, h.5574
6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001,
h.3548
21
Pertemuan 12 : Tutorial 6
Diskusikan :
Bagaimanakah pengaturan terhadap Aborsi di Indonesia ? dan dalam peraturan
mana sajakah memuat mengenai Aborsi, sebutkan beserta isinya
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter”
Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.196211
3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”,
Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276
4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan
Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
Cetakan Pertama, 2000, h.135141
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai
peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang,
Cetakan Pertama, 2007, h.5574
6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001,
h.3548
22
KONTRAK PERKULIAHAN
KONTRAK PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
Kode Mata Kuliah : PFI 2209
Bobot SKS : 2 SKS
Semester : II (Dua))
Hari Pertemuan : I
Pengajar : (1) IDA BAGUS PUTRA ATMADJA, S.H., M.H.
(2) I. DEWA NYOMAN SEKAR, S.H., M.M.
(3) A.A NGURAH WIRASILA, S.H., M.H.
(4) SAGUNG PUTRI M.E PURWANI, SH
Manfaat Mata Kuliah
Dengan mempelajari mata kuliah hukum kesehatan mahasiswa diharapkan mampu
menganalisis dalam pemecahan kasuskasus yang berkaitan dengan hukum kesehatan.
Deskripsi Perkuliahan
Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang relatif baru, namun
sangat penting diketahui untuk dijadikan dasar pemahaman tentang pengertian,
sumber hukum, sejarah hukum kesehatan, profesi bidang kesehatan, transaksi
terapetik, pola hubungan terapetik, kegawatan medik, Informed concernt, Medical
record, hubungan dokter dengan pasien dan tanggung jawab dokter dalam hukum.
Yang kemudian dapat dipakai mengambil langkahlangkah dalam mencegah
terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan medis atau malpraktek. Substansi
Mata Kuliah hukum kesehatan yang bersumber pada UU Kesehatan beserta
peraturannya yang juga mencakup kode etik profesi kedokteran yang dilihat dari sudut
pandang hukum perdata, hukum pidana serta dari sudut pandang hukum administrasi
negara, yang dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian antara dokter dengan pasien
dalam informed consent, euthanasia, transaksi terapetik dan ijin praktek seorang
dokter. Dalam hal ini juga membahas mengenai sanksi hukum yang dikenakan dalam
Hukum Administrasi Negara, KUHPer dan KUHP.
23
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Standar Kompetensi Mata Kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan
menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan gejalagejala kejahatan yang
ada dan terjadi di masyarakat serta mampu memecahkan dan memberikan solusi
hukum terkait dengan permasalahan yang ada.
Strategi Perkuliahan
Strategi Perkuliahan ini banyak menggunakan diskusi dan pemecahan masalah
(problem solving learning). Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan
pemecahan masalah. Materi kuliah dan bahan bacaan wajib diinformasikan pada awal
perkuliahan. Untuk menambah pemahaman materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas
tugas berupa tugas terstruktur dan tugas mandiri. Metode perkuliahan yang digunakan
yaitu metode Problem Based Learning. Mahasiswa belajar (learning) menggunakan
masalah sebagai basis pembelajaran. Dosen bukan mengajar (teaching), tetapi
memfasilitasi mahasiswa belajar.
Pelaksanaan perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial. Perkuliahan dilakukan oleh
dosen penanggung jawab mata kuliah sebanyak 6 (enam) kali, yaitu pertemuan ke1,
3, 6, 9,11, dan pertemuan ke13 untuk memberikan orientasi materi perkuliahan per
pokok bahasan. Selanjutnya dilakukan tutorial atas subsub pokok bahasan dilakukan
oleh tutor yang ditetapkan oleh fakultas. Tutorial dilakukan pada pertemuan ke2, 4,
5, 7, 10,12,14 dan 15. Ujianujian terstruktur, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan
Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan pada pertemuan ke 8 dan 16. Total
pertemuan tatap muka minimal 16 kali (termasuk UTS dan UAS).
Materi Pokok
1. PENDAHULUAN
a. Kontrak Perkuliahan, Silabus
b. Pengertian Hukum Kesehatan
c. Sejarah Hukum Kesehatan
d. Sumber Hukum Kesehatan
e. Fungsi Hukum Kesehatan
2. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN
a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum
b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan
24
c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan
3. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN
a. Profesi di bidang kesehatan
b. Kode Etik di bidang tenaga kesehatan
4. TRANSAKSI TERAPETIK
a. Asasasas dalam hubungan terapetik
b. Pola Hubungan Terapetik
c. Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien
5. KEGAWATAN MEDIK
a. Pengertian Kegawatan Medik
b. Kewajiban menangani kasus kegawatan medik
c. INFORMED CONCERN pada kegawatan medik
d. Konpidensial Medik
6. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD)
a. Pengertian Rekam Medik
b. Komponen Rekam Medik
c. Kegunaan Rekam Medik
d. Aspek Hukum dari Rekam Medik
7. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN
a. Teknologi bayi tabung
b. Operasi penyesuaian jenis kelamin
c. Transplantasi Organ
8. EUTHANASIA
a. Pengertian Euthanasia
b. Penentuan Kematian
c. Masalah Hukum Euthanasia
9. MALPRAKTEK MEDIK
a. Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice
b. Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice
c. Pencegahan terjadinya Malpractice
d. Upaya menghadapi tuntutan Hukum
10. TeoriTeori MALPRACTICE
a. Teori Sumber Perbuatan Malpractice
b. Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice
25
c. TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice
11. ABORSI
a. Pengertian Aborsi
b. Aspek hukum Aborsi
12. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM
a. Tanggungjawab Perdata
b. Tanggungjawab Pidana
Bacaan Bacaan
• Peraturan Pelaksana :
1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
3. PerMenKes No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik
4. PerMenKes No. 1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter
dan Dokter Gigi
• Buku :
1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter”
Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005.
2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991
3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan
hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)”
4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007
5. Jef. Leibo ; “Hukum Kesehatan dan Etika Kedokteran, Masalah DokterDukun
(peningkatan kesehatan masyarakat sebuah pendekatan sosiologis)”, Liberty,
Yogjakarta, 1981.
6. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
7. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam
kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama, 1990
26
8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008.
9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari berbagai
peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia, Malang,
Cetakan Pertama, 2007.
TugasTugas Mahasiswa mengerjakan tugastugas: (Discussion task; Study Task dan
Problem Task) sebagai bagian dari self study, kemudian berdiskusi di kelas,
tutorial, presentasi power point, dan diskusi.
Dalam 6 kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan :
a. Menyetor karya tulis berupa paper dan/atau tugastugas lain sesuai
dengan topik tutorial.
b. Mempresentasikan tugas tutorial dalam bentuk power point
presentation ataupun slide head projector untuk tugas tutorial
Kreteria dan Standar Penilaian
Penilaian dilakukan berdasarkan ujian tertulis, lisan, penilaian terhadap pembelajaran
dan unjuk sikap. Penilaian meliputi aspek hard skills dan aspek soft skills. Hard skills
melalui tugastugas, UTS, UAS sedangkan soft skills meliputi kehadiran, etika dan
moral, kemampuan presentasi, disiplin dan keaktifan di kelas, berdasarkan pada
pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan. Adapun komponen yang dipakai
sebagai berikut :
Tugas Peper 20%
Tugas Web 5%
Tugas Terstruktur 10%
Presensi 5%
Presentasi Kelompok 10%
Keaktifan dikelas 10%
UTS 20%
UAS 20%
27
Tata Tertib Siswa dan Dosen
a. Mahasiswa diwajibkan sudah memiliki Block Book Mata Kuliah Hukum
Kesehatan ini sebelum perkuliahan dimulai, serta mempersiapkan materi
sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan lancar.
b. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat pada waktu perkuliahaan yang telah
ditentukan oleh PD I, toleransi waktu diberikan 15 menit. Jika terlambat lebih
dari toleransi waktu yang diberikan agar tidak masuk ruang kuliah, karena
akan mengganggu.
c. Selama mengikuti perkuliahaan Hp diwajibkan dalam kondisi ”silent”
d. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini wajib berpakaian sopan (tidak
memakai kaos oblong) tidak mempergunakan sandal atau sepatu yang diinjak
belakangnya.
e. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka
f. Mahasiswa yang aktif dikelas maupun dalam diskusi berhak mendapat point
khusus
g. Dosen tidak hadir lebih dari 15 menit, dan tidak ada tugas atau bahan,
mahasiswa dapat mengisi daftar hadir.
h. Ujian susulan UTS maupun UAS baru bisa diberikan apabila ada rekomendasi
dari PD I
i. Dosen wajib memberikan penilaian akhir secara transparan kepada mahasiswa.
j. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar
Jadwal Kuliah
No Pokok Bahasan Minggu Ke; Dosen Pengajar
1 2 3 4
1 Pengertian, Ruang Lingkup
PENDAHULUAN
Kontrak Perkuliahan, Silabus
Pengertian Hukum Kesehatan
Sejarah Hukum Kesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Fungsi Hukum Kesehatan
I
Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH
28
RUANG LINGKUP HUKUM
KESEHATAN
a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam
ilmu hukum
b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan
c. AspekAspek Hukum dalam Hukum
Kesehatan
2 Tutorial / Diskusi II
3 PROFESI DIBIDANG KESEHATAN
Profesi di bidang kesehatan
Kode Etik di bidang tenaga kesehatan
TRANSAKSI TERAPETIK
a. Asasasas dalam hubungan terapetik
b. Pola Hubungan Terapetik
c. Hak dan Kewajiban antara dokter dan
pasien
III
4 Tutorial / Diskusi IV
5 KEGAWATAN MEDIK
Pengertian Kegawatan Medik
Kewajiban menangani kasus kegawatan
medik
INFORMED CONCERN pada kegawatan
medik
Konpidensial Medik
REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD)
a. Pengertian Rekam Medik
b. Komponen Rekam Medik
c. Kegunaan Rekam Medik
d. Aspek Hukum dari Rekam Medik
V
6 Tutorial / Diskusi VI
29
7 TEKNOLOGI DALAM HUKUM
KESEHATAN
Teknologi bayi tabung
Operasi penyesuaian jenis kelamin
Transplantasi Organ
EUTHANASIA
a. Pengertian Euthanasia
b. Penentuan Kematian
c. Masalah Hukum Euthanasia
VII
8 Tutorial / Diskusi VIII
9 MALPRAKTEK MEDIK
Criminal Malpractice, Civil Malpractice
dan Administrative Malpractice
Pembuktian dan tanggung gugat
Malpractice
Pencegahan terjadinya Malpractice
Upaya menghadapi tuntutan Hukum
TeoriTeori MALPRACTICE
Teori Sumber Perbuatan Malpractice
Kriteria dalam menilai dan membuktikan
adanya Malpractice
TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice
IX
10 Tutorial / Diskusi X
11 ABORSI
a. Pengertian Aborsi
b. Aspek hukum Aborsi
TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM
HUKUM
Tanggungjawab Perdata
Tanggungjawab Pidana
XI
12 Tutorial / Diskusi XII
Sagung Putri M.E Purwani, SH
30
Apabila ada ketentuan yang belum tercantum dalam Kontrak Perkuliahaan ini, maka
akan ditentukan secara bersamasama kembali.
Pihak I Pihak II
Dosen Pengampu, Mahasiswa
(I.B. Putra Atmadja, SH., MH.) (KORMA : )
Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana
A.A Ngurah Yusa Darmadi SH
NIP.19571125 198602 1 001
31
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 1
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu mengerti, memahami dan
menjelaskan peristilahan, pengertian, sejarah dan sumber beserta fungsi Hukum
Kesehatan (C2)
6. Materi Pokok
I. PENDAHULUAN
a. Kontrak Perkuliahan, Silabus
b. Pengertian Hukum Kesehatan
c. Sejarah Hukum Kesehatan
d. Sumber Hukum Kesehatan
e. Fungsi Hukum Kesehatan
II. RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN
a. Kedudukan Hukum Kesehatan dalam ilmu hukum
b. Tujuan dan Asas dalam hukum kesehatan
c. AspekAspek Hukum dalam Hukum Kesehatan
7. Pengalaman Belajar :
Setelah mendengarkan penjelasan dan mendiskusikan kedua pokok bahasan ini,
mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci apa dan bagaimana HUKUM
KESEHATAN serta ruang lingkup, tujuan, asas dan aspekaspek HUKUM
KESEHATAN (C2).
32
8. Strategi Pembelajaran :
TAHAPAN KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA & ALAT
PEMBELAJARAN
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Menjelaskan Kontrak
Perkuliahan, Silabus, SAP dan
Penjelasan Secara Umum
mengenai materi perkuliahan
Mendengarkan,
Menjelaskan dan
Mencatat.
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power Point,
Block Book, Tugas
Terstruktur, dan
LCD
Penyajian Menjelaskan :
PENDAHULUAN
§ Kontrak Perkuliahan,
Silabus
§ Pengertian Hukum
Kesehatan
§ Sejarah Hukum Kesehatan
§ Sumber Hukum Kesehatan
§ Fungsi Hukum Kesehatan
RUANG LINGKUP HUKUM
KESEHATAN
Kedudukan Hukum Kesehatan
dalam ilmu hukum
Tujuan dan Asas dalam
hukum kesehatan
AspekAspek Hukum dalam
Hukum Kesehatan
Mendengarkan dan
mencatat serta bertanya
idem
33
Penutup Memimpin diskusi / tanya
jawab
Memberi tugastugas
Kesimpulan Kuliah
Berdiskusi, bertanya
dan menjawab
Mengerjakan tugas
tugas
idem
Post Test Evaluasi melalui diskusi, lisan, dan unjuk sikap dan kemampuan menjelaskan
dan soal uraian
Referensi 1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h.1339
3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan
hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.190
4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.319
5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136
6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.125
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
34
SATUAN ACARA PENGAJARAN
( SAP )
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 2
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu berdiskusi untuk
menemukan jawaban dari pertanyaan pertanyaan dan menganalisis permasalahan
yang diajukan dalam Discussion Taskstudy task
6. Materi Pokok : Discussion Task – Study Task
7. Pengalaman Belajar :
Mempelajari dan mendiskusikan tentang istilah dan menjelaskan tentang manfaat
dan ruang lingkup Hukum Kesehatan(C3).
8. Strategi Pembelajaran
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan ulasan secara
umum mengenai materi
perkuliahan yang berkaitan
dengan diskusi atau study task
Mendengarkan,
mencatat dan tanya
jawab.
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power
Point, Block
Book, Tugas
Terstruktur, dan
LCD
Penyajian Menjadi Fasilitator (tutor),
mediator dan motivator dalam
diskusi
Tutorial (Berdiskusi
dan tanya jawab)
idem
Penutup Menyimpulkan kegiatan diskusi
sekaligus mengevalusi kegiatan
diskusi.dan memberikan tugas
terstruktur
Laporan idem
35
Post Test Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap (kemampuan
menganalisis soal uraian)
Referensi 1. UndangUndang No. 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama
Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.1339
3. Hermien Hadiati Koeswadji ; “Hukum Kedokteran (studi tentang
hubungan hukum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak)” TT, h.1
90
4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.319
5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.136
6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.12
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
36
SATUAN ACARA PENGAJARAN
( SAP )
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 3
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu mengerti, menjelaskan
serta mendiskusikan tentang profesi dibidang kesehatan dan transaksi terapetik.
6. Materi Pokok :
A. PROFESI DIBIDANG KESEHATAN
Ø Profesi di bidang kesehatan
Ø Kode Etik di bidang tenaga kesehatan
B. TRANSAKSI TERAPETIK
Ø Asasasas dalam hubungan terapetik
Ø Pola Hubungan Terapetik
Ø Hak dan Kewajiban antara dokter dan pasien
7. Pengalaman Belajar :
Mempelajari dan mendiskusikan Objek dan Metode serta Hubungan Hukum
Kesehatan dengan Ilmuilmu lain (C3).
8. Kegiatan Belajar Mengajar
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan penjelasan
terhadap profesi dibidang
kesehatan dan transaksi
terapetik
Mendengarkan,
mencatat dan tanya
jawab.
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan,
Text Book,
Power Point,
Block Book,
Tugas
Terstruktur, dan
LCD
37
Penyajian A. PROFESI DIBIDANG
KESEHATAN
o Profesi di bidang
kesehatan
o Kode Etik di bidang
tenaga kesehatan
B. TRANSAKSI
TERAPETIK
o Asasasas dalam
hubungan terapetik
o Pola Hubungan
Terapetik
o Hak dan Kewajiban
antara dokter dan
pasien
Mendengarkan dan
mencatat serta bertanya
idem
Penutup Memimpin diskusi dan tanya
jawab
Memberi tugas terstruktur
Kesimpulan kuliah
Berdiskusi, tanya jawab
dan mengerjakan tugas
idem
Post Test Evaluasi kemampuan menganalisis soal uraian dan unjuk sikap
Referensi 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban
Dokter” Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137
2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama
Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h. 4074
3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam
Transaksi Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya
UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”,
Srikandi, Cetakan Pertama, Surabaya, 2006, h.1372
4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum
38
Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754
5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien
(dalam kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan
Pertama, 1990, h.2741
6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.2691
7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”,
Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718
8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi
Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan
Dokter dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754
9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001, h.1224
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
39
SATUAN ACARA PENGAJARAN
( SAP )
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 4
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu menemukan jawaban
sekaligus menjelaskan serta menganalisis jawaban pertanyaanpertanyaan dalam
study task yang diajukan.
6. Materi Pokok : Discussion Task–Study Task
7. Pengalaman Belajar :
Mahasiswa mampu menemukan jawaban sekaligus menjelaskan pertanyaan
pertanyaan atas study task (C3).
1. Strategi Pembelajaran
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan ulasan secara umum
mengenai materi perkuliahan yang
berkaitan dengan diskusi atau
study task
Mendengarkan,
mencatat dan tanya
jawab.
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power
Point, Block
Book, Tugas
Terstruktur, dan
LCD
Penyajian Menjadi Fasilitator (tutor),
mediator dan motivator dalam
diskusi
Diskusi idem
Penutup Menyimpulkan kegiatan diskusi
sekaligus mengevalusi kegiatan
diskusi.
Laporan idem
40
Post Test Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap (kemampuan
menganalisis soal uraian)
Referensi 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter”
Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.1137
2. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h. 4074
3. Hendrojono Soewono ; ”Perlindungan HakHak Pasien dalam Transaksi
Terapeutik Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya UndangUndang
No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran”, Srikandi, Cetakan
Pertama, Surabaya, 2006, h.1372
4. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.3754
5. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam
kerangka hukum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama,
1990, h.2741
6. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.2691
7. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia,
Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.718
8. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi
Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter
dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.1754
9. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001, h.1224
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
41
SATUAN ACARA PENGAJARAN
( SAP )
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 5
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai
materi kegawatan medik dan rekam medik (Medical Record)
6. Materi Pokok :
1. KEGAWATAN MEDIK
Ø Pengertian Kegawatan Medik
Ø Kewajiban menangani kasus kegawatan medik
Ø INFORMED CONCERN pada kegawatan medik
2. REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD)
Ø Pengertian Rekam Medik
Ø Komponen Rekam Medik
Ø Kegunaan Rekam Medik
Ø Aspek Hukum dari Rekam Medik
7. Pengalaman Belajar :
Mampu menjelaskan dan menganalisis kegawatan medik dan rekam medik
(Medical Record).(C2 dan C3)
10. Strategi Pembelajaran
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan ulasan umum
perkuliahan mengenai materi
pokok
Mendengarkan, mencatat Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan,
Text Book,
42
Power Point,
Block Book,
Tugas
Terstruktur,
dan LCD
Penyajian 1. KEGAWATAN MEDIK
Ø Pengertian Kegawatan
Medik
Ø Kewajiban menangani
kasus kegawatan medik
Ø INFORMED
CONCERN pada
kegawatan medik
2. REKAM MEDIK
(MEDICAL RECORD)
Ø Pengertian Rekam
Medik
Ø Komponen Rekam
Medik
Ø Kegunaan Rekam Medik
Ø Aspek Hukum dari
Rekam Medik.
Mendengarkan dan mencatat
serta bertanya
idem
Penutup Memimpin diskusi dan tanya
jawab, Kesimpulan kuliah,
memberi tugas
Berdiskusi, tanya jawab dan
evalusi
idem
Post Test Evaluasi dan penilaian terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap
43
Referensi 1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum
Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572
4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.116125
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”,
Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.1945
6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi
Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter
dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183
7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001, h.5770
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH)
44
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 6
5. Indikator Pencapaian : Mampu menjelaskan dan menganalisa
pertanyaan dalam Discussion Task – Study Task (C2 dan C3)
6. Pokok Bahasan : Discussion Task – Study Task
7. Pengalaman Belajar :
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa. Discussion Task – Study Task
(C3).
8. Kegiatan Belajar Mengajar
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan materi
perkuliahan
Mendengarkan
Mencatat
Bertanya
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power Point,
Block Book, Tugas
Terstruktur, dan
LCD
Penyajian Fasilitator pada saat
diskusi dan
pembahasan study
task
Mendiskusikan mengenai
Kegawatan medik dan
jenisnya
Rekam medik dan jenisnya
idem
Penutup Kesimpulan kuliah,
memberikan evaluasi
Berdiskusi
Tanya jawab
Mengerjakan tugas
idem
Post Test Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kemampuan memahami,
menjelaskan dan menganalisis kasus dalam soal uraian
45
Referensi 1. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum
Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.3743
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.133142 dan 229235
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.5572
4. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.116125
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”,
Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.1945
6. Veronica Komalawati ; ”Peranan Informed Consent Dalam Transaksi
Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Persetujuan Dalam Hubungan Dokter
dan Pasien”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.121183
7. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001, h.5770
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Ida Bagus Putra Atmadja, SH., MH )
46
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 7
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu, menjelaskan dan
menganalisa mengenai materi pokok . (C3)
6. Materi Pokok :
A. TEKNOLOGI DALAM HUKUM KESEHATAN
Ø Teknologi bayi tabung
Ø Operasi penyesuaian jenis kelamin
Ø Transplantasi Organ
B. EUTHANASIA/MERCY KILLING
Ø Pengertian Euthanasia
Ø Penentuan Kematian
Ø Masalah Hukum Euthanasia
7. Pengalaman Belajar :
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis materi pokok ( C3 )
8. Kegiatan Belajar Mengajar
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan materi
perkuliahan
Mendengarkan
Mencatat
Bertanya
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power Point,
Block Book, Tugas
Terstruktur,
Penyajian A. TEKNOLOGI DALAM
HUKUM KESEHATAN
Ø Teknologi bayi tabung
Mendengarkan dan
mencatat serta bertanya
idem
47
Ø Operasi penyesuaian
jenis kelamin
Ø Transplantasi Organ
B. EUTHANASIA/MERCY
KILLING
Ø Pengertian Euthanasia
Ø Penentuan Kematian
Ø Masalah Hukum
Euthanasia
Penutup Kesimpulan kuliah,
memberikan evaluasi
Berdiskusi
Tanya jawab
Mengerjakan tugas
idem
Post Test Evaluasi terhadap proses pembelajaran dan kemampuan memahami, menjelaskan
dan menganalisis kasus dalam soal uraian
Referensi 1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h.114148
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125
4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam
kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama,
1990, h.4349
5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju, 2001,
h.102109
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani, SH)
48
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 8
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu menemukan jawaban,
menjelaskan dan menganalisis permasalahan atas study task
6. Pokok Bahasan : Discussion Task – Study Task
7. Pengalaman Belajar:
Mampu menjelaskan dan menganalisa masalah yang dirangkum dalam Block book
(C2dan C3).
8. Strategi Pembelajaran
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Menjelaskan Materi
Perkuliahan
Mendengarkan
Mencatat
Bertanya
Silabus, SAP,
Kontrak Perkuliahan,
Text Book, Power
Point, Block Book,
Tugas Terstruktur,
Penyajian Fasilitator pada saat
diskusi
Diskusi, membahas kasus
tentang:
Penggunaan teknologi
dalam hukum kesehatan dan
jenisnya.
Pengertian euthanasia dan
bagaimana prosesnya beserta
masalah hukumnya,
idem
Penutup Kesimpulan kuliah,
evaluasi hasil diskusi
Tanya jawab, menyimak idem
Post Test kemampuan memahami dan menganalisis kasus tersebut, evaluasi proses
49
diskusi dan unjuk sikap
Referensi 1. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama Jaya,
Cetakan Pertama, 1991, h.114148
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.157180 dan 246252
3. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan”,
Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.94125
4. Soerjono Soekanto ; “SegiSegi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (dalam
kerangka hokum kesehatan”, Mandar Maju, Bandung, Cetakan Pertama,
1990, h.4349
5. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001, h.10210
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
50
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 9
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa,
terhadap materi pokok
6. Materi Pokok
A. MALPRAKTEK MEDIK
Ø Criminal Malpractice, Civil Malpractice dan Administrative Malpractice
Ø Pembuktian dan tanggung gugat Malpractice
Ø Pencegahan terjadinya Malpractice
Ø Upaya menghadapi tuntutan Hukum
B. TeoriTeori MALPRACTICE
Ø Teori Sumber PerbuatanMalpractice
Ø Kriteria dalam menilai dan membuktikan adanya Malpractice
Ø TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice 7. Pengalaman Belajar :
Menganalisa dan memecahkan masalah Malpraktek medik serta teoriteori dalam
Malpraktek (C3 dan C4)
8. Strategi Pembelajaran :
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN
MAHASISWA
MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Menjelaskan materi
kuliah secara umum
sesuai dengan sub
bahasan
Mendengarkan, mencatat
dan tanya jawab
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power Point,
Block Book, Tugas
Terstruktur,
Penyajian A. MALPRAKTEK Mendengarkan dan mencatat idem
51
MEDIK
Ø Criminal
Malpractice,
Civil Malpractice
dan
Administrative
Malpractice
Ø Pembuktian dan
tanggung gugat
Malpractice
Ø Pencegahan
terjadinya
Malpractice
Ø Upaya
menghadapi
tuntutan Hukum
B. TeoriTeori
MALPRACTICE
Ø Teori Sumber
Perbuatan
Malpractice
Ø Kriteria dalam
menilai dan
membuktikan
adanya
Malpractice
Ø TeoriTeori Pembelaan dalam Malpractice
dan bertanya
Penutup Kesimpulan kuliah Berdiskusi
Tanya jawab
Mencatat
idem
52
Post Test kemampuan memahami dan menganalisis teori dan evaluasi terhadap proses
pembelajaran serta unjuk sikap
Referensi 1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin
Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136
2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum
Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127
3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama
Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.8295
4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.2028
5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693
6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana
dan Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766
7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik
Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128
8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.132175
9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”,
Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.4754
10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
53
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 10
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu menemukan
jawaban,menjelaskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan atas
problem task dan discussion task
6. Materi Pokok : Problem task dan Discussion task
7. Pengalaman Belajar :
Menganalisa dan memecahkan masalah yang dirangkum dalam Block book (C3
dan C4).
1. Strategi Pembelajaran
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN MAHASISWA MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pendahuluan Materi Diskusi Mendengarkan
Diskusi dan tanya jawab
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power
Point, Block
Book, Tugas
Terstruktur,
Penyajian Fasilitator pada saat
diskusi
Mendiskusikan:
Mengenai malpraktek dalam
medik dan jenisnya beserta
upaya dalam menghadapi
tuntutan hukumnya
Mengenai teoriteori dalam
malpraktek
idem
Penutup Kesimpulan kuliah,
memberikan evaluasi
Berdiskusi
Tanya jawab
idem
54
jalannya diskusi
Post Test kemampuan memahami dan menganalisis kasus dan evaluasi proses
pembelajaran dan unjuk sikap
Referensi 1. Adam Chazawi ; ”Malpraktik Kedokteran, Tinjauan Norma dan Doktrin
Hukum”, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h. 41136
2. Anny Isfandyarie ; ”Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum
Pidana”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, h.45127
3. Fred Ameln ; “Kapita Selekta Hukum Kedokteran”, PT. Grafikatama
Jaya, Cetakan Pertama, 1991, h.8295
4. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.2028
5. Jusuf Hanafiah & Amri Amir; “Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, h.8693
6. Ninik Mariyanti ; ”Malapraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana
dan Perdata”, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan Pertama, 1988, h.3766
7. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik
Kedokteran”, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.95128
8. Syahrul Machmud; “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek”, Mandar Maju,
Cetakan Kesatu, 2008, h.132175
9. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”,
Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.4754
10. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
55
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 11
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu menganalisa, menjelaskan,
menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah tentang aborsi dan
tanggungjawab dokter Hukum Kesehatan
6. Materi Pokok :
1. ABORSI
a. Pengertian Aborsi
b. Aspek hukum Aborsi
2. TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM HUKUM
a. Tanggungjawab Perdata
b. Tanggungjawab Pidana
c. Tanggungjawab Administrasi
7. Pengalaman Belajar :
Menganalisa dan memecahkan masalah tentang tentang aborsi dan tanggungjawab
dokter Hukum Kesehatan(C3 dan C4)
8. Strategi Pembelajaran :
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN MAHASISWA MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan ulasan
umum materi kuliah
Mendengarkan
Mencatat dan bertanya
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power Point,
Block Book, Tugas
Terstruktur,
Penyajian 1. ABORSI
a. Pengertian
Aborsi
Mendengarkan, mencatat
dan bertanya
idem
56
b. Aspek hukum
Aborsi
2. TANGGUNG
JAWAB
DOKTER
DALAM
HUKUM
a. Tanggungjawab
Perdata
b. Tanggungjawab
Pidana
c. Tanggungjawab
Administrasi
Penutup Kesimpulan kuliah Diskusi aktif idem
Post Test Evaluasi proses pembelajaran serta unjuk sikap
Referensi 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter”
Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.196211
3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”,
Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276
4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan
Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
Cetakan Pertama, 2000, h.135141
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia,
Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.5574
6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001, h.3548
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)
57
SATUAN ACARA PENGAJARAN
(SAP)
1. Nama Mata Kuliah : HUKUM KESEHATAN
2. Kode Mata Kuliah : PFI 2209 / 2 SKS
3. Waktu Pertemuan : 100 menit
4. Pertemuan Minggu Ke : 12
5. Indikator Pencapaian : Mahasiswa mampu menganalisa, menjelaskan,
menemukan jawaban sekaligus memecahkan masalah atas discussion task yang
diajukan dan menghubungkannya dengan perkembangan kenyataan di lapangan
6. Materi Pokok : Discussion task
7. Pengalaman Belajar :
Menganalisa dan memecahkan masalah Discussion task (C3 dan C4)
8. Strategi Pembelajaran :
TAHAP KEGIATAN DOSEN KEGIATAN MAHASISWA MEDIA
(1) (2) (3) (4)
Pembukaan Memberikan ulasan
umum materi kuliah
Mendengarkan
Mencatat dan bertanya
Silabus, SAP,
Kontrak
Perkuliahan, Text
Book, Power Point,
Block Book, Tugas
Terstruktur,
Penyajian Fasilitator pada saat
diskusi
Mendiskusikan mengenai :
Aborsi, Pengertian aborsi
dan aspek hukumnya
Tanggung jawab dokter
secara hukum baik perdata,
pidana, dan administrasi.
idem
Penutup Memimpin diskusi /
tanya jawab dan
Kesimpulan kuliah
Diskusi aktif
Mengerjakan tugas
idem
Post Test Masingmasing membawa satu kasus yang berbeda dengan bersumber dari
internet dan Evaluasi proses pembelajaran serta unjuk sikap
58
Referensi 1. Bahder Johan Nasution ; “Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter”
Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, h.3885
2. J. Guwandi ; “Hukum Medik (medical law), Fak. Kedokteran UI, Jakarta,
Cetakan Ketiga, 2007, h.196211
3. Nusye KI Jayanti ; ”Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran”,
Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2009, h.2276
4. Sofwan Dahlan ; ”Ilmu Kedokteran Forensik, Pedoman Bagi dokter dan
Penegak Hukum”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
Cetakan Pertama, 2000, h.135141
5. Triana Ohoiwutun ; “Bunga Rampai Hukum Kedokteran (tujuan dari
berbagai peraturan perundangan dan UU praktik kedokteran)”, Bayumedia,
Malang, Cetakan Pertama, 2007, h.5574
6. Wila Chandrawila Supriadi ; ”Hukum Kedokteran”, CV. Mandar Maju,
2001, h.3548
Dosen Pengampu
Tanda Tangan
(Sagung Putri M.E Purwani SH)