Hukum Internasional - repository.unimal.ac.idrepository.unimal.ac.id/2191/1/Hukum...
Transcript of Hukum Internasional - repository.unimal.ac.idrepository.unimal.ac.id/2191/1/Hukum...
(c) 2014 Malahayati 2
Topik
Istilah dan Pengertian
Ruang Lingkup
Hubungan HI dengan Hukum Nasional
Subjek Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
(c) 2014 Malahayati 3
PENGERTIAN
HUKUM INTERNASIONAL
SEBELUM PD II
Keseluruhan asas dan kaidah yang
mengatur hubungan negara dengan
negara
(c) 2014 Malahayati 4
HUKUM INTERNASIONAL
SESUDAH PD II
Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas dan peraturan tingkah laku
yang mengikat negara-negara dan karenanya ditaati dalam hubungan
negara-negara satu sama lain
(J.G. STARKE)
(c) 2014 Malahayati 5
J.L. BRIERLY
Himpunan kaidah dan asas tindakan yang
mengikat bagi negara-negara yang berada
dalam hubungan mereka antara yang satu
dengan yang lainnya
(c) 2014 Malahayati 6
MOCHTAR K
Keseluruhan kaidah dan asas yang
mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas-batas negara, antara:
Negara dengan negara;
Negara dengan subjek hukum bukan negara;
Subjek hukum bukan negara satu sama lain.
(c) 2014 Malahayati 7
UNSUR-UNSUR
Hubungan negara dengan negara;Hub. Diplomatik, Peperangan dan
Perniagaan.
Persoalan yang melintasi batas-batasnegara;Bantuan kemanusian, bencana alam,
Pengungsi.
Hak dan kewajiban
(c) 2014 Malahayati 8
ISTILAH
INTER STATE LAW
LAW OF NATIONS
LAW OF INTERNATIONAL COMMUNITY
INTERNATIONAL PUBLIC LAW
(c) 2014 Malahayati 9
INTER STATE LAW
Istilah
Inter state law (hukum antar negara)
Masyarakat
Society of State (masyarakat negara-negara)
Subjek
Negara-negara
(c) 2014 Malahayati 10
LAW OF NATIONS
Istilah
Law of Nations (hukum bangsa-bangsa)
Masyarakat
Society of Nations (masyarakat bangsa-
bangsa)
Subjek
Hanya bangsa-bangsa
Tidak termasuk Gereja Katolik Roma, dll.
(c) 2014 Malahayati 11
Law of International Community
Istilah
Hukum Masyarakat Internasional (Modern)
Masyarakat
International community
Subjek
Semua subjek masyarakat internasional
(c) 2014 Malahayati 12
International Public Law
Istilah
Hukum Internasional Publik
Objek
Persoalan yang bersifat publik
Beda dengan Hukum Perdata
Internasioanl
(c) 2014 Malahayati 13
RUANG LINGKUP
HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK
Hukum Internasional (HI)
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (HPI)
Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang
mengatur hubungan perdata yang melintasi
batas negara
(c) 2014 Malahayati 14
HI DAN HPI
PERSAMAAN
Mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas negara (internasional)
PERBEDAAN
Objek yang diaturnya hukum publik dan
hukum perdata
(c) 2014 Malahayati 15
TEORI
DUALISME
HI dan HN merupakan dua sistem atau
perangkat hukum yang terpisah satu dari
lainnya.
MONISME
HI dan HN merupakan dua bagian dari satu
kesatuan hukum yang mengatur manusia.
(c) 2014 Malahayati 16
DUALISME
Alasan:
Sumber hukum;
Subjek hukum;
Kekuatan hukum;
Struktur lembaga negara.
(c) 2014 Malahayati 17
Perbedaan HI dengan HN
Sumber Hukum HN Hukum kebiasaan/tertulis dari suatu negara
HI Hukum yang dilahirkan dari persetujuan/kehendak bersama negara-negara
Subjek Hukum HN Individu-individu dlm suatu negara
HI Negara-negara anggota masyarakat internasional
Kekuatan Hukum HN Mengikat secara penuh
HI Hanya bersifat mengatur saja
Struktur Lembaganya HN Lengkap dan berfungsi maksimal
HI Lembaganya tidak bisa maksimal
(c) 2014 Malahayati 19
PRIMAT NASIONAL
HI merupakan lanjutan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Mazhab Bonn, Max Wenzel
Hampir sama dengan aliran dualisme.
Alasan :
Tidak ada satu organisasi di atas negara-negarayang mengatur kehidupan negara-negara dibumi ini;
Dasar HI mengatur hubungan internasionaltergantung wewenang negara untukmengadakan perjanjian internasional.
(c) 2014 Malahayati 20
Kelemahannya…
Hanya memandang hukum sebagai
hukum tertulis saja, HI hanya hukum
perjanjian saja;
Menyangkal bahwa HI mengikat negara;
(c) 2014 Malahayati 21
PRIMAT INTERNASIONAL
H. Nasional bersumber pada HI yang
hirarkhisnya lebih tinggi
HN tunduk pada HI, kekuatan
mengikatnya karena ada pendelegasian
wewenang dari HI
Mazhab Vienna, Kunz, Kelsen, Vendross
dan Mazhab Perancis
(c) 2014 Malahayati 22
Kelemahannya…
HI telah ada lebih dahulu dari HN
bertentangan dengan kenyataan;
Wewenang suatu negara mengatur
hubungan antar negara sepenuhnya diatur
oleh HN negara tersebut (HTN).
(c) 2014 Malahayati 23
NEGARA
Unsur Konstitutif Negara:
Penduduk yang tetap;
Wilayah tertentu;
Pemerintah;
Kedaulatan.
(c) 2014 Malahayati 24
BENTUK NEGARA
Negara Kesatuan;
Negara Federal;
Gabungan Negara-Negara Merdeka;
Konfederasi;
Negara-Negara Netral;
Negara yang terpecah;
Negara-Negara Kecil;
Protektorat.
(c) 2014 Malahayati 25
TAKHTA SUCI
Gereja Katolik Roma
Dimulai dengan pemberian sebidang
tanah oleh Pemerintah Itali pada tahun
1929.
Kegiatan dalam bidang keagamaan,
kerohanian, politik, ekonomi dan sosial
budaya.
(c) 2014 Malahayati 26
PMI
Dibentuk oleh Hendry Dunant tahun 1964
Memberi bantuan terhadap korban-korban
dalam peperangan dan bencana alam.
Tidak tunduk pada suatu negara, berdiri
sendiri dan tidak memihak pada suatu
negara lain.
(c) 2014 Malahayati 27
ORGANISASI INTRN’L
Perhimpunan negara-negara merdeka
yang berdaulat dan mempunyai tujuan
tertentu.
Untuk mencapai tujuan itu dilaksanakan
oleh alat perlengkapan negara.
Misal: Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi
Sosial, Majelis Umum, dll.
(c) 2014 Malahayati 28
INDIVIDU
Individu-individu dalam hal tertentu atau
orang-orang yang dikenakan kewajiban
dan hak oleh Pemerintah.
Misal: Individu dalam kasus pelanggaran
HAM
(c) 2014 Malahayati 29
BELLIGERENT
Pemberontak
Sekelompok orang yang ada dalam suatu
negara yang memberontak terhadap
pemerintahan yang sah
(c) 2014 Malahayati 30
PERUSAHAAN
MULTINASIONAL
Perusahaan-perusahaan besar yang
mempunyai kantor pusat di suatu negara
dan melakukan kegiatannya di banyak
negra lain
Misal: Exxon, Ford, IBM, Toyota, General
Electric, dll
(c) 2014 Malahayati 31
NGO
Non Government Organization: Lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta yang
menghimpun orang-orang swasta atau publik, fisik dan moral dari berbagai kewarganegaraan.
Bidang-bidang: Humaniter
Politik
Ilmu Pengetahuan
Ekonomi dan Sosial
Olah raga
Ekologi, dll
(c) 2014 Malahayati 32
SUMBER HI
Bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para
ahli hukum internasional untuk menetapkan
hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau
situasi tertentu, yaitu:
Perjanjian internasional
Kebiasaan internasional
Prinsip hukum umum
Keputusan Pengadilan
Pendapat para ahli
Menurut Pasal 38 (1)
Piagam PBB