Hukum Administrasi Negara Part 100
-
Upload
muhammad-hanif -
Category
Documents
-
view
25 -
download
3
description
Transcript of Hukum Administrasi Negara Part 100
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(H A N)
DIKLAT PIM TINGKAT III
Oleh
Drs. SUTRISNO MM
NKRI NEGARA HUKUM
Pejabat
Administrasi Negara
PNS
Tugas Apem
Pelayanan Masy.
Batas Kewenangan
PNS
Taat Hukum
Good Governance
Dilanggar Sanksi Sewenang – Wenang
Baik dan Adil
Kept. TUN
Gugatan ke-PTUN Masy. Dirugikan Tindakan Hukum TUN
Akibat Hukum Berdasarkan perundang-undangan
Konkrit, Individual, Final
BILA
HASIL BELAJAR
Peserta mampu menjelaskan
- Pengertian, obyek dan cakupan HAN
- Keterkaitannya dengan fungsi aparatur Pemerintah didalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
INDIKATOR HASIL BELAJAR
Peserta mampu memahami dan menjelaskan :
1. Pengertian : Hukum, Negara Hukum dan Unsur-Unsur Negara Hukum
2. Indonesia sebagai negara hukum dan sumber-sumber hukum
3. Pengertian : Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
4. Hubungan Hukum Tata Negara dengan HAN
5. Peranan hukum administrasi bagi APEM didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
6. Pengertian dan jenis perbuatan pemerintah
7. Pengertian dan peran PTUN (Peradilan tata Usaha Negara)
8. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik
MATERI POKOK
1. Pengertian hukum dan negara hukum
2. Indonesia sebagai negara hukum
3. Pengertian hukum tata negara dan hukum administrasi negara
4. Kedudukan HAN dalam sistem hukum nasional, hakekat dan cakupan HAN
5. Perbuatan Pemerintah
6. Pengawasan administratif dan pengawasan yuridis terhadap pemerintah
7. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Manfaat materi HAN
Memahami
1. Tugas fungsinya sebagai Yanmasy
2. Proses, prosedur dan batasan kewenangan dalam pelaksanaan tugas + fungsinya
3. Berhati-hati dalam pelaksanaan tupoksi
4. Menerapkan asas-asas umum good governance
5. Resiko bila dalam pelaksanaan tupoksi menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
PENGERTIAN
I. HUKUM : (Menurut)
1. Utrech Himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masy. Dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat iyu
Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi bertujuan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara
Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masy yang dibuat badan resmi yang berwajib bila melanggar tindakan hukum tertentu
Semua Norma yang harus diturut dalam pergaulan hidup –pelanggaran diancam mengganti rugi , mis. Denda
Aturan sikap dan tingkah laku orang-orang yang diyakini sebagian warga masy wajib dijunjung tinggi bersama bila ada yang melanggar ditindak oleh petugas yang diangkat oleh masyarakat tersebut.
2. S.M. Amin
3. Simorangkir
4. Tirta Atmidjaya
5. Prajudi Atmosudiro
UNSUR DAN CIRI HUKUM
A. Unsur-Unsur Hukum
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masy
2. Perarturan diadakan oleh Badan-Badan resmi yang berwajib
3. Peraturan bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran tegas
B. Ciri-Ciri Hukum
1. Adanya perintah dan larangan
2. Perintah dan larangan harus dipatuhi setiap orang
3. Dibuat oleh badan-badan resmi
II. Pengertian Negara Hukum
Penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik
Negara hukum terwujud bila manusia telah dididik menjadi warga negara yang baik / bersusila dan bersikap adil
Negara seharusnya negara hukum dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum / dapat dipertanggung jawabkan pada hukum
Tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi
a. Pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum
b. Pemerintah dilaksanakan menurut hukum
c. Pemerintah dilaksanakan atas kehendak rakyat
1. Plato :
2. Aristoteles :
3. Hugo Krabbe :
4. HR. Ridwan :
III. UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM
A. Julius Stahl (Abad ke 19) Konsep Negara Hukum Unsur-Unsur :
1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum
4. Adanya peradilan administrasi
B. AV Dicey : Konsep ‘Rule Of Law: Unsurnya :
1. Supremasi aturan hukum / tak ada kekuasaan sewenang-wenang
Seorang bisa dihukum bila melanggar hukum (supremacy of law)
2. Equality before the law : Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (tak ada diskriminasi)
3. Terjamin hak-hak manusia oleh UUD
C. International Commision Of Jourists Syarat-Syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah rule of law yaitu :
1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas / tidak memihak / independent
3. Pemilu yan bebas
4. Kebabasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan
D. Muh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih : Ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah
adanya :
1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan / kekuatan lain dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
E. Ridwan H.R ; Penyempurnaan konsepsi negara hukum sebagai berikut :
1. Sistem pemerintah negara didasarkan atas kedaulatan rakyat
2. Pemerintah bertugas berdasar hukum
3. Jaminan hak asasi manusia warga negara
4. Adanya pembagian kekuasaan
5. Adanya pengawasan dari badan peradilan yang independent
6. Masy. berpartisipasi mengawasi pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian kemakmuran warga negara
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
A. Cerminan Indonesia Negara hukum x Kekuasaan Absolut
1. UUD 45 pasal 1 ayat 3 ; Negara Indonesia adalah negara hukum
2. BAB X Pasal 27 ayat 1 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum
3. Pasal 28 ayat 5 melindungi hak azasi
4. UU No. 10 / 2004 Pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas
hukum
B. Asas-Asas Pokok Negara Hukum ( Prajudi Atmosudirdjo)
Asas Pokok Negara Hukum
Asas Monopoli Paksa
Asas Legalitas
Asas Persekutuan
Hukum
Asas Persetujuan
Rakyat
Main hakim sendiri
Penggunaan kekuasaan dan paksaan Taat
Penguasa dan rakyat
tunduk hukum Rakyat wajib
tunduk peraturan
SUMBER-SUMBER HAN
C. SUMBER-SUMBER HUKUM (Philippus M. Hadjon)
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Hukum
Internasional
PP
Hukum
Tidak tertulis Yurisprudensi Perda
Kep.Kepda
Perpres
Permen & SK Men
Pancasila
Nb : 1. Pancasila = Sumber hukum dasar nasional (TAP MPOR No. III / MPR / 2000 )
2. UUD 1945 = Hukum dasar tertulis urutan teratas (UU No. 10 / 2009)
3. Keputusan Majelis : a. TAP MPR (Kekuatan hukum mengikat keluar dan kedalam)
b. Keputusan MPR (hanya mengikat kedalam MPR)
LANJUTAN :
4. UNDANG-UNDANG
Presiden Angg. DPR
Usul RUU DPR
Pembahasan Bersama Pres + DPR
Presiden memegang RUU yang disetujui
Persetujuan Bersama
Gagal
Disyahkan Tidak disyahkan dalam waktu 30 hari
Tak boleh disidangkan lagi masa itu
Syah menjadi UU
Wajib diundangkan
5. PERPU ( UUD 1945 Psl 22 setelah amandemen)
a. Dalam kondisi yang memaksa / genting (berkaitan Penyelenggaraan pemerintahan)
b. PP tersebut harus mendapat pesetujuan DPR sidang berikutnya
c. Jika tak disetujui harus dicabut
6. Peraturan Pemerintahan (PP)
Dibuat / dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan UU (Ps. 5 ayat 2 UUD 1945)
7. Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden
( UU No. 10 / 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan )
Berkaitan dengan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan ( UUD 1945 psl. 4 ayat 1) Kepres & Perpres
a) Kepres Bersifat menetapkan (konkrit – individual dan final)
Keputusan tata usaha negara / tak termasuk aturan perundangan)
b) Perpres Keputusan presiden yang materi muatannya bersifat pengaturan (regeling) dan materinya umum termasuk aturan perundangan
8. Peraturan menteri Ketentuan Substantifnya
Keputusan Menteri Khusus bidang tugasnya
9. a) Perda (Peraturan Daerah) melaksanakan otonomi Prop
tugas pembantuan Kab / Kota
10. Yurisprudensi : Himpunan Keputusan Pengadilan Landasan Hukum
11. Hukum tidak tertulis
12.Hukum Internasional : Keseluruhan kaedah dan asas-asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas
negara
Misal : Perjanjian internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip
hukum umum
TAP MPR No. III / MPR / 2000 ; Sumber Hukum : Tertulis (UUD)
Tidak tertulis
Yaitu ; aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan
13. Keputusan Tata Usaha Negara : Keputusan Pejabat Administrasi
14. Doktrin ; Pendapat para pakar yang sering digunakan sebagai sumber dalam
pengambilan keputusan
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU NO.10/2004 Psl 7)
Tentang : PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. UUD NKRI Tahun 1945
2. Undang-Undang / Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah
a. Perda Propinsi (dibuat DPRD Prop + Gubernur)
b. Perda Kabupaten/Kota/DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota
c. Peraturan Desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala
Desa
Karena TAP MPR tidak trermasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Peninjauan materi dan status hukum Tap. MPR No.I/MPR/2003 tentang peninjauan dan status hukum Tap MPRS dan MPR RI Tahun 1960 s/d 2002 dinyatakan sebagian
dicabut, tetap berlaku
Hukum harus : Baik (Demokratis), Adil Tujuan setiap hukum keadilan
Proses Pembuatannya harus didasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis
taat tata urutan peraturan perundang-undangan
HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)
1. Ragam Istilah : HAN,
HTP (Hukum Tata Pemerintahan)
HTUN (Hukum tata Usaha Negara)
2. Pengertian
A. Hukum Tata Negara : Hukum yang mengatur tentang
- Berdirinya suatu lembaga negara
- Tugas dan fungsi lembaga negara
- Hubungan antar lembaga negara
B. HAN : Keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan negara dan pemerintahan jika menjalankan kekuasaannya
3. Hubungan
HTN (Hukum Tata Negara) HAN
A) Hubungan erat karena sama-sama obyeknya
B) Lembaga negara termasuk ruang lingkup HTN
C) Disebut negara dalam keadaan statis/tak bergerak (hanya mengatur organ negara)
A) Negara
B) Mempunyai tugas mengawasi tugas dan fungsi lembaga Negara
c) Negara dalam keadaan dinamis mengatur administrasi / prosedur saja
A. KEDUDUKAN HAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
NB 1. HAN : Salah satu sub sistem hukum nasional Indonesia
2. HAN : Harus didasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945
Mengatur Seluk beluk A.N Sebagai Organisasi
Mencapai tujuan
Kenegaraan (publik)
Ditetapkan undang-undang
memaksa
3. HAN : Peraturan – peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyatnya
4. Hukum administrasi = hukum pemerintahan
LANJUTAN
5. Pengertian Administrasi Negara (Prof. Prajudi Admosudirjo) a. Sebagai aparatur Negara/pemerintahan/institusi politik (kenegaraan)
b. Sebagai fungsi/ aktivitas kegiatan pemerintah operasional
c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang
d. Tugas / kegiatan, strategi, policy
B. Hakekat dan Cakupan HAN
1. Hakekat : HAN merupakan hukum yang menguji hubungan hukum
istimewa para pejabat / penguasa dapat melakukan tugas
khusus / tertentu
HAN : Mengatur hubungan antara alat pemerintah dengan individu masyarakat, memberikan perlindungan kepada warga negaranya / masy dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintah/negara (membatasi kewenangan aparat)
Mengatur, membatasi dan menguji hubungan hukum antara W.N dengan penguasa (pejabat AN) yang melaksanakan tugas umum pemerintahan / pembangunan menegakkan ketertiban umum, hukum,
wibawa negara, kekuasaan negara
Bertujuan : menjamin adanya adm negara yang bonafid (tertib, sopan, adil, obyektif, jujur, efisien dan fair / sportif dan berpedoman asas-asas good governance)
C) CAKUPAN HAN (Tugas Tertentu)
1. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat
2. Mengatur : wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku
3. Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik
4. Mengatur cara-cara partisipasi WN dalam proses pengaturan dan pengendalan masyarakat
Sesuai dengan Inpres No. 7 / 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tak terjadi tuntutan / gugatan Pejabat tenang meningkatkan kinerjanya
PERBUATAN PEMERINTAH (PERBPEM)
Perbuatan Pemerintah Aktivitas perjabat administrasi negara yang dituangkan dalam bentuk program & kegiatan
Perb. Pem yang bersifat
Hukum privat (Sub Huk Pem) KUH Perdata
perdata
Hukum Publik :
a. Bersegi dua Hub Huk Pem Sub Huk Lainnya Asas
Legalitas
b. Bersegi satu Perb aparat pem. Menurut wewenang
istimewa (penetapan / perbuatan penetapan) untuk mengatasi kekosongan hukum)
PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH
A. Mengapa ? Untuk menghindari benturan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat
B. Apa Tujuan ? Mendukung kelancaran dan ketepatan jalannya pemerintahan dan pembangunan (Inpres No. 15 / 1983 )
C. Sebutkan Jenis Pengawasan :
Pangawasan Legislatif DPR Pusat dan Darah
Melekat Atlas
Fungsional Bapeka, BPKB, Itjen, Bawasda
Masyarakat LSM Media massa dsb
D. Apa sasarannya ? Agar pelaksanaan tugas pemerintahan :
1. Tertib berdasar peraturan Efektif dan efisien
2. Pembangunan sesuai program / aturan sasaran
3. Pengevaluasi hasil pembangunan perencanaan
4. Mencegah pemborosan, kebocoran dan pernyimpangan Apem Sihwa
Adil. Terbuka, Jujur, Bebas KKN Efesiensi
SENGKETA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (TUN)
1. Harus dibuat oleh pejabat yang berwenang
2. Harus diberi bentuk dan sesuai prosedur
3. Tak boleh memuat kekurangan yuridis
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya
Sengketa dibidang kepegawaian Sengketa TUN, karena PNS diangkat dengan SK dan sebagai WN (Orang) B.H. Perdata >< Pejabat TUN sesuai peraturan perundangan yang berlaku
PEJABAT A.N. Melaksanakan Tugas Pengaturan
TAP
Kept.
Tidak Boleh
Bertentangan dengan sendi
hukum
Melampaui Batas
Wewenangnya
Mis. Dibuat oleh yang tidak berwenang
(salah prosedur)
Merugikan warga negara / masy
UU No. 5 / 1986 (PTUN)
Menyelesaikan sengketa TUN
Pemerintah WN
Dihindari
Syarat Kept. Pem
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA
UU No. 14 / 1970 diubah UU No. 35 / 1999 Psl. 10
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dilingkungan :
1. Peradilan Umum
2. Peradilan agama
3. Peradilan militer
4. Peradilan tata usaha negara (PTUN)
PTUN terbentuk pada tahun 1986 (UU No. 5 / 1986) Landasan Pemikiran :
1. NKRI Negara hukum berdasar Pancasila & UUD 1945 Tujuan : aman, tentram, tertib, persamaan kedudukan dalam hukum menjamin : hubungan 3 S antara
aparatur dibidang TUN dengan warga masyarakat
2. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut ( No. 1) mengisi kemerdekaan pembangunan nasional diusahakan membina aparatur dibidang TUN agar :
- Profesional berlandaskan hukum
- Efisien dan efektif
- Bersih dan berwibawa
- Semangat dan sikap pengabdian masy
LANDASAN PEMIKIRAN
TUJUAN DIBENTUKNYA
PTUN
MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARA PEM
WN
PERHATIAN / WASPADA BAGI PEJABAT A.N
MENCEGAH GUGATAN DI PTUN
BILA ADA TINDAKAN PEMERINTAH (TAP) KEPT YANG MELANGGAR HAK
WARGA NEGARANYA
PERLINDUNGAN HAK-HAK
PERSEORANGAN / MASY
WN / MASY. DAPAT MENGADUKAN GUGATAN KE PTUN
SENGKETA TUN
USAHA PEMERINTAH MEWUJUDKAN
MEMBENTUK PTUN
UU NO. 28 / 1999
Penyelenggaraan negara yang bersih
dan bebas KKN
Proporsionalitas
Profesionalitas
Akuntabilitas
Menerapkan asas-asas umum
penyelenggaraan negara yang baik
Asas-Asas
Kepastian hukum
Tertib penyelenggara negara
Kepentingan umum
Keterbukaan
Penyelenggaraan Pem
Efisien
Efektif
Wibawa
Perlindungan Hukum
Masy