Hukum Adat Keluarga
-
Upload
shela-natasha -
Category
Documents
-
view
87 -
download
16
description
Transcript of Hukum Adat Keluarga
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Allah SWT, karena berkat limpahan
Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan
baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami akan
membahas mengenai “HUKUM ADAT KEKELUARGAAN”.
Makalah ini telah dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa
bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan
hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada
makalah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan
saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari
pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita
semua.
Medan, Februari 2014
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................1
DAFTAR ISI...........................................................................................................2
BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................3
I. LATAR BELAKANG MASALAH..............................................................3II. PERMASALAHAN......................................................................................4
BAB II.....................................................................................................................5
I. TINJAUAN PUSTAKA..................................................................................5
II. PEMBAHASAN..............................................................................................6
A. PENGERTIAN KELUARGA DAN HUKUM ADAT KELUARGA..........61. KELUARGA...............................................................................................62. HUKUM ADAT KELUARGA....................................................................7
B. KEDUDUKAN PRIBADI SEBAGAI ANGGOTA KELUARGA..............9C. HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANG TUA DAN KERABATNYA.12
1. HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANG TUA........................................122. HUBUNGAN ANAK DENGAN KERABAT.............................................153. PEMELIHARAAN ANAK YATIM (PIATU)/PERWALIAN......................18
BAB III PENUTUP..............................................................................................23
I. KESIMPULAN...........................................................................................23II. SARAN.......................................................................................................24
DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................25
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 2
BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG MASALAH
Keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan
seorang anak atau lebih. Keluarga yang terdiri dari individu-individu selanjutnya
akan berkembang menjadi kesatuan ketetanggaan yang akan membentuk suatu
masyarakat yang lebih kompleks lagi yaitu masyarakat adat lalu masyarakat adat
tersebut bersatu dan membentuk masyarakat desa dan terkumpul dalam suatu
ikatan masyarakat atau warga negara.
Keluarga yang terbentuk akan mengikatkan pertalian-pertalian darah yang
disebut keturunan dimana keturunan di keluarga yang satu dengan yang lain akan
berbeda. Keluarga yang telah menjadi bagian dalam masyarakat adat memiliki
beberapa aturan-aturan yang wajib dilaksanakan dan larangan-larangan yang
wajib dijauhi.
Ketidakpatuhan pada aturan-aturan yang telah ada dalam masyarakat adat
biasanya akan menimbulkan sanksi sosial. Sanksi yang timbul tidak selamanya
hanya berbentuk sanksi sosial namun juga bisa berupa denda. Hal itu tergantung
pada adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Hukum adat keluarga yang akan dibahas secara jelas dan rinci disini
membicarakan hal-hal yang tidak jauh dari kedudukan pribadi dalam masyarakat
atau kerabatnya, hubungan anak dengan orang tua dan kerabat, beserta hal-hal lain
mengenai keluarga pada umumnya.
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 3
II. PERMASALAHAN
1. Apakah yang dimaksud dengan keluarga dan hukum adat keluarga?
2. Bagaimana kedudukan pribadi sebagai anggota keluarga?
3. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua dan kerabatnya?
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 4
BAB II
I. TINJAUAN PUSTAKA
Individu-individu yang termasuk ke dalam keluarga tersebut memiliki
berbagai hubungan-hubungan tertentu satu dengan yang lainnya. Hubungan-
hubungan tersebut banyak diatur oleh hukum adat dan dikenal sebagai hukum
adat keluarga atau kekeluargaan.
Terdapat beberapa orang yang telah mengemukakan tentang hukum adat
kekeluargaan, antara lain adalah sebagai berikut:
Ferri Lee (2012). Judul presentasi Hukum Adat Kekeluargaan
(Verwantschaps Recht). Di dalam presentasi ini dibahas tentang pengertian
hukum adat keluarga, kedudukan manusia, hubungan anak dengan orang tua
dan keluarganya, dan status anak dalam keluarga menurut adat.
Hilman Hadikusuma (2003). Judul buku Ilmu Pengantar Hukum Adat
Indonesia. Di dalam pengkajiannya tentang hukum adat keluarga, ia
menjelaskan tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai
anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya
kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian
anak.
Dalam tinjauan pustaka yang telah ada ini, dapat dilihat bahwa pada
intinya hukum adat kekeluargaan banyak membahas tentang kedudukan
pribadi seseorang terhadap kerabatnya, hubungan anak dan kerabat, status
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 5
anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam makalah ini akan lebih
dikonsentrasikan dalam hal-hal yang telah diuraikan di atas.
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 6
II. PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN KELUARGA DAN HUKUM ADAT KELUARGA
1. KELUARGAIstilah keluarga mempunyai dua arti yaitu arti sempit dan arti luas, yaitu:
- Dalam arti sempit keluarga adalah gezin (bahasa Belanda) atau nuclear
family (bahasa Inggris) yaitu merupakan kesatuan kemasyarakatan
terkecil yang organisasinya didasarkan pada perkawinan dengan
anggota inti seorang laki-laki sebagai ayah dan seorang perempuan
sebagai ibu dan idealnya adalah ditambah anak-anak.
- Adapun keluarga dalam arti luas adalah kerabat (familie) yaitu
kesatuan kemasyarakatan dalam hukum adat yang anggotanya terdiri
atas keluarga inti ditambah saudara dari pihak ibu dan pihak beserta
keturunannya.
Untuk menghindari kesalahpahaman istilah maka dalam hukum adat
digunakan istilah kekerabatan/kesanaksaudaraan karena tidak hanya mengatur
hubungan hukum secara timbal balik antara suami dengan istri dan hubungan
hukum secara timbal balik antara orang tua dengan anak, tetapi juga mengatur
hubungan hukum antara anak dengan kerabat/saudara ayah dan saudara ibu.1
1 Wilbert D. Kolkman dkk., Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, Pustaka Larasan, Bali, 2012, hlm. 163
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 7
Keluarga yang merupakan individu-individu yang terikat dalam satu
keturunan mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan
kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya boleh ikut
menggunakan nama keluarga, boleh ikut menggunakan dan berhak atas
bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu,
dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak
ketiga dan lain sebagainya.
Keturunan dalam keluarga dapat bersifat:
1. Lurus, apabila orang seorang merupakan langsung keturunan dari yang
lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak,
disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke
anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari
anak, bapak ke kakek.
2. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu
terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama
(saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.2
2. HUKUM ADAT KELUARGAIstilah lain hukum adat keluarga menurut beberapa ahli :
Prof. Dr. Mr. Barend Ter Haar, Bzn menyebutnya sebagai Hukum
Kesanak-Saudaraan;
2 Anonim, Hukum Adat Keluarga, http://pinkyredpurple.blogspot.com/2011/05/hukum-adat-keluarga.html, diakses tanggal 19 Februari 2014, jam 12.14 WIB
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 8
Djaren Saragih, S.H menyebutnya sebagai Hukum Keluarga; dan
Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H menyebutnya sebagai Hukum Adat
Kekerabatan.
Sederhananya, hukum adat keluarga/kekerabatan dapat didefinisikan
sebagai hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi
seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), hubungan anak dan orang
tua, kedudukan anak dan kerabat, dan masalah perwalian anak.3
3 Ferri Lee, Hukum Adat Kekeluargaan (Verwantschaps Recht), Batam, hlm. 3
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 9
B. KEDUDUKAN PRIBADI SEBAGAI ANGGOTA KELUARGA
Orang/pribadi atau disebut juga person dalam bahasa Inggris adalah segala
sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum. Dengan kata lain
orang merupakan penanggung hak dan kewajiban hukum dalam hubungan
pamrih.
Manusia sebenarnya mendapatkan status orang, badan pribadi atau person
sejak manusia lahir. Oleh karena itu, sejak bayi manusia itu mempunyai
kewenangan berhak (kewenangan hukum/ berhak) tetapi belum mempunyai
kewenangan bertindak (kecakapan hukum/bertindak). Manusia yang masih
bayi dapat dikatakan status keorangannya belum purna atau lengkap.
Kepurnaan status orang secara normaliter akan datang setelah dia matang
jiwa dan raganya.
Menurut hukum adat, pada prinsipnya manusia menjadi anggota keluarga
dan masyarakat mendapatkan status badan pribadi atau orang sebagai subjek
hukum yaitu sejak saat ia lahir dan hidup di dunia. Dengan kata lain bahwa
pada asasnya kewenangan hukum seseorang (bevoegheid) diperoleh sejak
seseorang lahir di dunia dan hidup bersama yang satu dengan yang lainnya.
Adapun kecakapan hukum/kecakapan bertindak seseorang di dalam hukum
adat dicapai secara penuh ketika sesorang dewasa dengan ciri-ciri, yakni:
a. Kuat gawe (sudah mampu bekerja sendiri);
b. Cakap mengurus harta benda dan keperluannya sendiri; dan
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 10
c. Cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan
serta mempertanggungjawabkannya.
Dengan kata lain, hukum adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara
orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan hukum dengan
orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum (bekwaam). Hal ini
karena kecakapan bertindak dalam hukum adat diperoleh secara berangsur-
angsur sesuai dengan perkembangan jiwa dan raga dan mencapai
kesempurnaan jika telah kawin serta berumah tangga dan memiliki keluarga
sendiri.4
Pada dasarnya, manusia dilahirkan ke dunia mempunyai nilai-nilai yang
sama seperti nilai hidup (nyawa), kemerdekaan, kesejahteraan, kehormatan,
dan kebendaan, tetapi kehidupan masyarakat, adat budaya serta pengaruh
agama yang dianut oleh manusia menyebabkan penilaian terhadap manusia
menjadi tidak sama.5 Contohnya: Di dalam kehidupan masyarakat di Bali
yang mayoritas beragama Hindu, ada pembedaan kasta/golongan/wangsa,
yaitu:
- Brahmana (Keturunan Pendeta);
- Ksatria (Keturunan Bangsawan);
- Wiesha (Keturunan Pengusaha/Pedagang); dan
- Sudra (Rakyat Jelata).6
4 Wilbert D. Kolkman dkk., Op. Cit ., hlm. 163-1645 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2016 Ferri Lee, Op. Cit ., hlm. 4-5
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 11
Dengan demikian, adanya perbedaan pribadi seseorang dalam kehidupan
masyarakat, maka berbeda pula hak-hak dan kewajiban serta
kewenangannya dalam kemasyarakatan hukum adatnya. Setelah
kemerdekaan sudah banyak terjadi perubahan, tetapi jika masalahnya
menyangkut ajaran agama sesuai dengan apa yang telah diuraikan di
dalam kitab suci, maka masalahnya menjadi sensitif (peka), kecuali dalam
agama Islam yang tidak membedakan umatnya, selain berdasarkan
taqwanya.7
7 Hilman Hadikusuma, Op. Cit ., hlm. 202
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 12
C. HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANG TUA DAN KERABATNYA
1. HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANG TUA
Pada umumnya seorang anak lahir dari sepasang suami istri dalam suatu
ikatan perkawinan sehingga merupakan anak sah dan sekaligus sebagai anak
kandung namun ada juga kasus yang menyimpang yaitu ketika ada anak yang
lahir bukan sebagai anak sah tetapi sebagai anak tidak sah, anak tiri dan anak
angkat. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir anak-anak tersebut mempunyai
hubungan hukum dengan orang tuanya.8
Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting di dalam setiap
masyarakat adat. Di samping oleh orang tuanya anak itu sebagai generasi
penerus, anak itu juga dipandang sebagai wadah (tempat tumpuan) dimana
semua harapan orang tuanya kelak, jikalau orang tuanya nanti sudah tidak
mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.9
a. Anak sah
Menurut hukum adat, anak sah adalah anak yang lahir di dalam
perkawinan yang sah, dalam arti bahwa ia mempunyai ibu wanita yang
melahirkan dan berayah pria yang merupakan suami ibunya (tanpa
tenggang waktu kelahiran anak tersebut)10. Dengan demikian
pengertian ini menjadi tidak bertentangan dengan apa yang diatur di
dalam pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
8 Wilbert D. Kolkman dkk., Op. Cit ., hlm. 1669 Ferri Lee, Op. Cit ., hlm. 810 Djamanat Samosir, Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia), Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 270
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 13
Perkawinan yang di dalamnya tidak dengan jelas mengatur adanya
tengang waktu kelahiran anak. Hal ini berbeda dengan ketentuan di
dalam hukum Islam maupun Hukum Perdata Barat (BW) yang
keduanya sama-sama mengenal tenggang waktu kelahiran. Menurut
hukum Islam tenggang waktu kelahiran adalah 6 bulan setelah
menikah, sedangkan tenggang waktu kelahiran dalam KUHPerdata
adalah 180 hari setelah perkawinan. Ketentuan tenggang waktu
kelahiran baik menurut hukum Islam maupun KUHPerdata tersebut
memang rasional yaitu bahwa jika anak sudah 6 bulan dalam
kandungan maka jika lahir di dunia maka menurut ilmu kedokteran
organ tubuhnya sudah lengkap sehingga jika lahir prematur bisa hidup.
b. Anak tidak sah
Menurut hukum adat, apabila seorang istri melahirkan anak
sebagai akibat hubungan gelap dengan seorang laki-laki bukan
suaminya, maka si suami menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi,
kecuali apabila suami berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh
masyarakat hukum adat, menolaknya.
Di dalam hukum adat tidak ada aturan sebagaimana dikenal dalam
hukum Islam yang menetapkan waktu tidak lebih dari 6 bulan setelah
menikah, sebagai syarat kelahiran anak agar diakui sebagai anak yang
sah. Anak yang dilahirkan setelah perceraian, menurut hukum adat
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 14
mempunyai ayah bekas suami wanita yang melahirkan tadi, apabila
kelahirannya terjadi dalam betas-batas waktu mengandung.
Terhadap anak di luar perkawinan, hukum adat di berbagai daerah
tidak mempunyai pandangan yang sama. Akan tetapi pada dasarnya,
hal itu tercela dan hukum adat mempunyai berbagai cara untuk
mengatasi itu. Pertama-tama pada lembaga kawin paksa (seperti di
Sumatera dan Bali) dimana laki-laki yang menyebabkan kehamilan si
wanita, dipaksa untuk mengawininya dan terhadapnya dapat dijatuhi
hukuman adat, apabila hal itu tidak dipatuhinya.11
Menurut hukum adat (juga hukum Islam dan UU No. 1 tahun
1974), bahwa setiap anak yang lahir mempunyai ibu, oleh karena itu
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu/wanita yang
melahirkannya, baik ia dilahirkan di dalam perkawinan maupun di luar
perkawinan. Dengan demikian seorang anak dikatakan sebagai anak
tidak sah berarti ia tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan
laki-laki penyebab kelahirannya karena lahir di luar perkawinan.
Dengan kata lain bahwa ia adalah anak tidak sah bapaknya.12
11 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3912 Wilbert D. Kolkman dkk., Loc. Cit
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 15
2. HUBUNGAN ANAK DENGAN KERABAT
Bentuk kekerabatan masyarakat saling terkait dengan hukum, sementara
hukum menentukan bentuk kekerabatan. Untuk menentukan bentuk
kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat dari bentuk apa hukum
perkawinan dan kewarisan dalam keluarga yang masyarakat tersebut
terapkan.13
Membicarakan tentang hubungan anak dengan keluarga(kerabat) pastilah
harus terlebih dahulu memahami apa saja sistem kekeluargaan atau keturunan
yang berlaku di Indonesia. Macam-macam sistem kekeluargaan dapat dilihat
di bawah ini:
1. Unilateral : Sistem kekeluargaan dimana masyarakatnya
hanya menarik satu garis keturunan. Ada 2 macam yaitu:
a. Patrilineal : Hubungan kekeluargaan ditarik dari garis
keturunan ayah saja.
Contoh : Masyarakat Tapanuli, Nias, Maluku Utara,
Maluku Selatan, Sumatera Utara.
Patrilineal terbagi menjadi:
- Patrilineal murni: Batak, Nias
- Patrilineal beralih-alih: Bali, Lampung, Bengkulu
13 Yaswirman. Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 177
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 16
b. Matrilineal : Hubungan kekeluargaan ditarik dari garis
keturunan ibu.
Contoh : Masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat).
2. Parental : Sistem kekeluargaan dimana masyarakatnya dapat
menarik garis keturunan baik dari garis ayah (laki-laki) maupun garis
ibu (perempuan).
Ciri-ciri parental:
Menarik garis keturunan dari pihak laki-laki maupun perempuan.
Kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan sama.
Tidak mengenal klan.
Dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Contoh: Masyarakat Jawa, Kalimantan. 14
14 Anonim, Hukum Adat Keluarga, http://pinkyredpurple.blogspot.com/2011/05/hukum-adat-keluarga.html, Loc. Cit
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 17
Hubungan anak dengan para kerabat berdasarkan sistem kekeluargaan
diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
- Dalam masyarakat matrilineal
Pada tertib matrilineal, yang terpenting bagi anak adalah kelompok
wangsa ibunya. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa klan ayah
(yang melalui garis perempuan) tidak berarti bagi si anak. Golongan
kerabat ayah (bakobaki) akan mempunyai peran:
a. Mewakili berbagai upacara;
b. Membantu dalam keperluan hidup si anak;
c. Mendapat prioritas dalam hal memilihkan jodoh;
d. Dapat mengoper harta kekayaan suatu kerabat yang akan punah.
- Dalam masyarakat patrilineal
Dalam susunan kekerabatan yang bersifat patrilineal, ayah
memegang peranan terpenting bagi si anak. Namun demikian bukan
berarti bagian ibu tidak berarti bagi si anak15, karena pada dasarnya
hubungan seorang anak dan ibu tidak dapat dipisahkan satu dengan
yang lainnya.
15 Wilbert D. Kolkman dkk., Op. Cit ., hlm. 167
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 18
- Dalam masyarakat parental
Dalam masyarakat yang menganut garis keturunan ayah-ibu ini,
hubungan anak dengan keluarga dari pihak ayah ataupun dengan
keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun sama derajatnya.16
Hak waris, kewajiban memberikan nafkah dan semua hubungan
hukum berintensitas sama pada keduanya.
3. PEMELIHARAAN ANAK YATIM (PIATU)/PERWALIAN
- Timbulnya Perwalian dan Yang Berhak Tampil Sebagai Wali
Dalam hukum adat, perwalian dapat terjadi jika dalam suatu
keluarga, orang tuanya tinggal seorang atau bahkan keduanya tidak ada
(meninggal). Perwalian akan terjadi dengan sendirinya (otomatis),
artinya tidak melalui proses dengan mengajukan permohonan kepada
pengadilan melainkan:
a. Dalam wilayah yang bertata kewangsaan parental:
Jika salah satu tidak ada atau meninggal maka salah satu yang
masih hidup akan terus melanjutkan kekuasaan orang tua. Jika
kedua orang tua meninggal maka yang wajib mengurus dan
memelihara anak adalah kerabat-kerabat dari salah satu di antara
kedua kelompok kerabat yang berkepentingan/berkemampuan
terbaik.
16 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 115
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 19
b. Dalam wilayah bertata kewangsaan khusus matrilineal dan
patrilineal:
Jika yang meninggal adalah salah satu orang tua maka:
1. Orang tua yang masih hidup dapat melanjutkan sendiri
“kekuasaan orang tua” di bawah naungan otoritas
kerabatnya.
2. Orang tua yang masih hidup menyerahkan anaknya ke
dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya sendiri.
Jika kedua orang tua meninggal maka kekuasaan atas anak atau
anak-anak (pemeliharaan diri maupun harta bendanya) akan jatuh
ke tangan kepala-kepala atau pengetua-pengetua kerabat yang
sudah menguasai seluruh keluarga.
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 20
- Perbandingan Perwalian Menurut Ketentuan Hukum Adat Dengan UU
No. 1 Tahun 197417
Sistem Hukum Timbulnya Syarat Perwalian Kewajiban Wali
Adat karena kematian tanpa permohonan
ke pengadilan;
otomatis berada
dalam perwalian
kerabat
mengelola dan
mengatur harta
anak tanpa
keharusan
menginventarisir;
adanya sifat saling
percaya
UU No.1 Thn
1974
kematian dan
pencabutan keku
asaan orang tua
harus dengan per
mohonan ke penga
dilan
harus
menginventarisir
harta anak dan
mencatat keluar
masuknya harta
17 Wilbert D. Kolkman dkk., Op. Cit ., hlm. 168
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 21
- Pengangkatan Anak
Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambil anak orang lain
untuk dimasukkan ke dalam keluarga sendiri sehingga hubungan antara
orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul hubungan
hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada di antara orang
tua dengan anak kandungnya sendiri.
Maksud dan tujuan pengangkatan anak:
a. Dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal dimaksudkan untuk
meneruskan garis keturunan (laki-laki atau perempuan).
b. Dalam masyarakat parental, pengangkatan anak dimaksudkan untuk
melengkapi jenis kelamin, teman hari tua, membantu usaha,
pancingan dan kemanusiaan (menolong anak terlantar).
Akibat hukum pengangkatan anak:
Dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal pengangkatan anak
berakibat memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung. Dengan
demikian ia tidak mewaris harta orang tua kandung, ia berstatus sebagai
ahli waris orang tua angkatnya.
Dalam masyarakat parental, pengangkatan anak berakibat tidak
memutus hubungan hukum dengan orang tua kandung. Dengan demikian
ia mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya.18
18 Ibid, hlm. 169-170
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 22
BAB III
PENUTUP
I. KESIMPULAN
1. Keluarga merupakan individu-individu yang terikat dalam satu keturunan
mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan
kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.
Hukum adat keluarga hukum adat yang mengatur tentang bagaimana
kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga),
hubungan anak dan orang tua, kedudukan anak dan kerabat, dan masalah
perwalian anak.
2. Menurut hukum adat, pada prinsipnya manusia menjadi anggota keluarga
dan masyarakat mendapatkan status badan pribadi atau orang sebagai
subjek hukum yaitu sejak saat ia lahir dan hidup di dunia. Dengan kata
lain bahwa pada asasnya kewenangan hukum seseorang (bevoegheid)
diperoleh sejak seseorang lahir di dunia dan hidup bersama yang satu
dengan yang lainnya.
3. Setiap anak yang terlahir ke dunia secara otomatis memiliki hubungan
hukum dengan orang tuanya, namun ada beberapa halangan seperti
kelahiran anak yang tidak sah yang dapat memutus hubungan hukum
dengan orang tuanya.
Untuk menentukan bentuk kekerabatan suatu masyarakat dapat dilihat
dari bentuk apa hukum perkawinan dan kewarisan dalam keluarga yang
masyarakat tersebut terapkan.
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 24
Masalah perwalian dan tujuan pengangkatan anak berbeda tata caranya
bedasarkan sistem kekeluargaan yang dianut apakah itu patrilineal dan
matrilineal atau parental.
II. SARAN
1. Saran kami kepada pembaca agar lebih banyak membaca dan mencari tau
referensi di buku dan internet untuk memperluas wawasan mengenai
pengertian dan istilah dari keluarga ataupun hukum adat keluarga.
2. Saran kami kepada masyarakat dimanapun berada seharusnya kedudukan
setiap pribadi dianggap sama karena pada dasarnya setiap manusia itu
derajatnya sama. Perbedaan masyarakat dalam tiap kasta harus
dihapuskan karena suatu saat akan menimbulkan kecemburuan sosial.
3. Saran kami untuk pemerintah, seharusnya pemerintah lebih menegaskan
kepada masyarakat agar setiap kelahiran anaknya segera dicatatkan dalam
catatan sipil dan dibuatkan akte kelahiran agar status hukum sang anak di
dalam negara menjadi jelas.
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 25
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku:
Hadikusuma, H., 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung.
Kolkman, W. D. dkk., 2012, Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, Cet. 1, Pustaka Larasan, Bali.
Samosir, D., 2013, Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia), Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung.
Soimin, S., 2010, Hukum Orang dan Keluarga, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
Wignjodipoero, S., 1983, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet.6, PT. Gunung Agung, Jakarta.
Yaswirman, 2011, Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau), Cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 26
B. Website/Situs Internet:
Anonim, “Hukum Adat Keluarga”, http://pinkyredpurple.blogspot.com/2011/05/hukum-adat-keluarga.html, diakses tanggal 19 Februari 2014, jam 12.14 WIB.
C. Lain-lain:
Lee, F., Hukum Adat Kekeluargaan (Verwantschaps Recht). Presentasi dari mahasiswa Universitas Putera Batam, Batam.
HUKUM ADAT KEKELUARGAAN (Kel 5) 27