Hukum Acara PTUNHukum Acara PTUN

PengantarPengantar

Negara Hukum dan PTUNNegara Hukum dan PTUN

• Teori ttg negara hk adl perkembangan dr Teori ttg negara hk adl perkembangan dr teori kedaulatan tuhan yg dilanjutkan dgn teori kedaulatan tuhan yg dilanjutkan dgn teori keaulatan negara dan kedaulatan teori keaulatan negara dan kedaulatan rakyat.rakyat.

• Negara hk hrs berdasar pd hukum yg baik Negara hk hrs berdasar pd hukum yg baik dan adil.dan adil.

• Untuk menghindari negara hk menjadi ngr Untuk menghindari negara hk menjadi ngr diktator, perlu dilakukan pengawasan diktator, perlu dilakukan pengawasan yudikatif melalui badan peradilan.yudikatif melalui badan peradilan.

Rechtstaat dan Rule of LawRechtstaat dan Rule of Law

• Unsur2 Rechtstaat menurut F.J Stahl:Unsur2 Rechtstaat menurut F.J Stahl:– Perlindungan terhadap HAMPerlindungan terhadap HAM– Pembagian atau pemisahan kekuasaan negara untuk Pembagian atau pemisahan kekuasaan negara untuk

menjamin HAMmenjamin HAM– Pemerintahan berdasarkan peraturanPemerintahan berdasarkan peraturan– Adanya peradilan administrasiAdanya peradilan administrasi

• Unsur2 Rule of law menurut A.V. Dicey:Unsur2 Rule of law menurut A.V. Dicey:– Supremasi aturan2 hukumSupremasi aturan2 hukum– Kedudukan yg sama didepn hkKedudukan yg sama didepn hk– Adanya jaminan HAMAdanya jaminan HAM

• Apa persamaan dan perbedannya?Apa persamaan dan perbedannya?

Negara Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan dan PTUNPTUN

• Negara a suatu bdn hk yg mempunyai Negara a suatu bdn hk yg mempunyai tujuan ttt. Ngr kesejahteraan tujuan ttt. Ngr kesejahteraan tujuannya a mensejahterakan masy.tujuannya a mensejahterakan masy.

• 2 konsekuensi negara kesejahteraan: 2 konsekuensi negara kesejahteraan: Besarnya campur tangan pemerintah Besarnya campur tangan pemerintah dalam aspek kehidupan, dalam aspek kehidupan, diberlakukannya asas kebebasan diberlakukannya asas kebebasan bertindak (diskresi)bertindak (diskresi)

Negara Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan dan PTUNPTUN

• Prakteknya, disamping berdasarkan Prakteknya, disamping berdasarkan peraturan2, dalam menjalankan perbuatan peraturan2, dalam menjalankan perbuatan pemerintah (pembuatan peraturan pemerintah (pembuatan peraturan perundangan, public services, perbuatan perundangan, public services, perbuatan administrasi) seringkali berdasarkan administrasi) seringkali berdasarkan pertimbangan politis. Mis: mendahulukan pertimbangan politis. Mis: mendahulukan kepentingan umum.kepentingan umum.

• Kadangkala, perbuatan pem merugikan Kadangkala, perbuatan pem merugikan administrabelleadministrabelle

• Perlindungan hk bagi administrabelle, adanya Perlindungan hk bagi administrabelle, adanya peradilan TUN adl conditio sine qua non.peradilan TUN adl conditio sine qua non.

Perbuatan TercelaPerbuatan Tercela

• Terdapat 3 unsur:Terdapat 3 unsur:– Pemerintah yg berbuat secara yuridis memiliki kewenangan u Pemerintah yg berbuat secara yuridis memiliki kewenangan u

berbuatberbuat– Dlm mempertbgkan kepentgn yg terkait, kep umum kurang Dlm mempertbgkan kepentgn yg terkait, kep umum kurang

diperhatikandiperhatikan– Perbuatan tsb menimbulkan kerugian kongkrit bagi pihak Perbuatan tsb menimbulkan kerugian kongkrit bagi pihak

tertentutertentu• Menurut Prof. Muchsan, terdapat 5 macam perbuatan Menurut Prof. Muchsan, terdapat 5 macam perbuatan

pemerintah yang tercela:pemerintah yang tercela:– 1. Onrechtmatige (perbuatan melawan hkm)1. Onrechtmatige (perbuatan melawan hkm)– 2. Onwetmatige (perbuatan melawan UU)2. Onwetmatige (perbuatan melawan UU)– 3. Ondoelmatige (perbuatan yg tdk bermanfaat)3. Ondoelmatige (perbuatan yg tdk bermanfaat)– 4. Onjuist (perbuatan yg tdk tepat)4. Onjuist (perbuatan yg tdk tepat)– 5. Detournement de Pouvoir (menyalahgunakan wewenang)5. Detournement de Pouvoir (menyalahgunakan wewenang)

ContohContoh

• Para karyawan pemerintah DKI diwajibkan Para karyawan pemerintah DKI diwajibkan menyumbangkan darah untuk kenaikan menyumbangkan darah untuk kenaikan pangkatnya, dan kewajiban ini dikenakan pangkatnya, dan kewajiban ini dikenakan pula bagi karyawan2 baru. Lebih dari itu pula bagi karyawan2 baru. Lebih dari itu telah diadakan kerjasama dengan Kapolri, telah diadakan kerjasama dengan Kapolri, bahwa setiap orang yg mengambil SIM bahwa setiap orang yg mengambil SIM harus menyumbang darah.harus menyumbang darah.

• Pemerintah membangun perumahan Pemerintah membangun perumahan untuk golongan menengah ke bawah. untuk golongan menengah ke bawah. Tetapi rumah yang dibangun terlalu tinggi Tetapi rumah yang dibangun terlalu tinggi harganya untuk dijangkau oleh golongan harganya untuk dijangkau oleh golongan trsebut.trsebut.

Negara Hukum Indonesia dan Negara Hukum Indonesia dan PTUNPTUN• Sebelum amandemen UUD 1945, bagian Sebelum amandemen UUD 1945, bagian

penjelasan UUD 1945penjelasan UUD 1945• Setelah amandemen, Psl 1 ayat (3) UUD Setelah amandemen, Psl 1 ayat (3) UUD

19451945• Dasara peradilan ditemukan dlm Psl 24 UUD Dasara peradilan ditemukan dlm Psl 24 UUD

19451945• Pasal 10 (1) UU No 10/1974 tentang Pasal 10 (1) UU No 10/1974 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bhw kekuasaan Kehakiman, disebutkan bhw kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dlm kehakiman dilakukan oleh pengadilan dlm lingkungan: Peradilan umum, agama, lingkungan: Peradilan umum, agama, militer, PTUNmiliter, PTUN

Pengertian PeradilanPengertian Peradilan• Apeldoorn: Peradilan adl pemutusan Apeldoorn: Peradilan adl pemutusan

perselisihan oleh suatu instansi yg tidak perselisihan oleh suatu instansi yg tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara maupun bagian dr pihak yg berselisih, tetapi maupun bagian dr pihak yg berselisih, tetapi berdiri “di atas” perkara, sdgkan hkm berdiri “di atas” perkara, sdgkan hkm merpkn “subsumptie apparrat” dan tugasnya merpkn “subsumptie apparrat” dan tugasnya adl menerapkan suatu soal yg jadi pokok adl menerapkan suatu soal yg jadi pokok persoalan di bwh suatu peraturan umumpersoalan di bwh suatu peraturan umum

• Van Praag: peradilan a menentukan Van Praag: peradilan a menentukan berlakunya suatu aturan hk pd suatu berlakunya suatu aturan hk pd suatu peristiwa kongkrit, bertalian dgn adanya peristiwa kongkrit, bertalian dgn adanya suatu perselisihansuatu perselisihan

Persyaratan PeradilanPersyaratan Peradilan

• Adanya suatu aturan hk yg abstrak yg Adanya suatu aturan hk yg abstrak yg mengikat umum, yg dapat diterapkan mengikat umum, yg dapat diterapkan pada suatu persoalan (termasuk pada suatu persoalan (termasuk didalamnya rechtsfinding dan didalamnya rechtsfinding dan rechtschepping)rechtschepping)

• Adanya suatu perselisihan hk yg kongkritAdanya suatu perselisihan hk yg kongkrit• Ada sekurang-kurangnya 2 pihak Ada sekurang-kurangnya 2 pihak

(voluntaire rechtspraak tdk termasuk)(voluntaire rechtspraak tdk termasuk)• Adanya suatu aparatur peradilan yg Adanya suatu aparatur peradilan yg

berwenang memutuskan perselisihanberwenang memutuskan perselisihan

Peradilan AdministrasiPeradilan Administrasi

• Merupakan salah satu peradilan khusus, Merupakan salah satu peradilan khusus, oleh karenanya selain syarat2 yg harus oleh karenanya selain syarat2 yg harus dipenuhi peradilan umum, masih harus dipenuhi peradilan umum, masih harus dipenuhi lagi syarat2 lain yg bersifat dipenuhi lagi syarat2 lain yg bersifat khusus.khusus.

• Syarat2 tersebut adl:Syarat2 tersebut adl:– Sifat aturan hk yg diterapkan haruslah dalam Sifat aturan hk yg diterapkan haruslah dalam

bidang tata negara atau adm ngrbidang tata negara atau adm ngr– Salah satu pihak yg bersengketa atau kedua Salah satu pihak yg bersengketa atau kedua

belah pihak adl adm negara.belah pihak adl adm negara.

Sifat aturan hk yg Sifat aturan hk yg diterapkanditerapkan

• Tidak mudah untuk ditentukan. Tidak mudah untuk ditentukan. Misal: ganti rugi pelebaran jalanMisal: ganti rugi pelebaran jalan

• Ada 2 pendapat:Ada 2 pendapat:– Menurut Thobecke dilihat dari pokok Menurut Thobecke dilihat dari pokok

sengketanya (fundamentum petendi)sengketanya (fundamentum petendi)– Menurut Prof. Buys dilihat dari pokok Menurut Prof. Buys dilihat dari pokok

perselisihannya (objectum litis)perselisihannya (objectum litis)

ContohContoh

• A mengugat B dengan alasan bahwa B menempati A mengugat B dengan alasan bahwa B menempati sebagian tanah milik A secara tidak sah. Disini sebagian tanah milik A secara tidak sah. Disini permasalahannya adl batas eigendom A dan Bpermasalahannya adl batas eigendom A dan B

• A telah memperluas gedung rumahnya dengan A telah memperluas gedung rumahnya dengan membangun gedung baru didepan rumahnya yg membangun gedung baru didepan rumahnya yg lama. Gedung baru tsb kemudian digunakan sbg lama. Gedung baru tsb kemudian digunakan sbg kantor. A kemudian diperintah oleh kotamadya u kantor. A kemudian diperintah oleh kotamadya u membongkar bangunan baru tsb karena bangunan membongkar bangunan baru tsb karena bangunan tsb telah melampaui batas maks rumah dr jalan tsb telah melampaui batas maks rumah dr jalan (rooilijn).A menolak cos dia punya izin mendirikan (rooilijn).A menolak cos dia punya izin mendirikan bangunan (bouwvergunning) dari kotamadyabangunan (bouwvergunning) dari kotamadya

Pihak yg bersengketaPihak yg bersengketa

• Persengketaan bisa bersifat intern atau Persengketaan bisa bersifat intern atau eksternekstern

• Alat administrasi negara yg bertindak Alat administrasi negara yg bertindak untuk dan atas nama negara ini, harus untuk dan atas nama negara ini, harus melakukan perbuatannya itu dalam melakukan perbuatannya itu dalam jabatannya dan tidak melampaui batas jabatannya dan tidak melampaui batas kewenangannya. Bila hal ini terjadi, ia kewenangannya. Bila hal ini terjadi, ia harus bertanggung jawab secara pribadiharus bertanggung jawab secara pribadi