Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
-
Upload
imam-kharisma-makkawaru -
Category
Documents
-
view
233 -
download
0
Transcript of Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
1/24
Ciri-ciri Karakteristik Hukum Acara PERATUN
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
2/24
Umum Ciri Utama yang membedakan Hukum Acara
Peradilan Tata Usaha Negara di Indoensia denganHukum acara Perdata atau Pidana adalah HukumAcaranya secara bersama-sama diatur dengan hukummaterielnya yaitu dalam Undang-undang nomor 5Tahun 1986
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
3/24
Peranan Hakim yang aktif Hakim dibebani tugas untuk mencari kebenaran
materiel.
lihat pasal 58, pasal 63(2) butir a, b, Pasal 80 (1), Pasal85, Pasal 95 (1), Pasal 103 (1).
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
4/24
Kompensasi Kompensasi perlu di berikan karena kedudukan
Penggugat (orang/B.Hukum Perdata) diasumsikandalam posisi yang lemah dibandingkan Tergugatselaku pemegang kekuasaan publik.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
5/24
Sistem Pembuktian Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian
bebas (vrijbewis)yang terbatas.
Bandingkan pasal 100 dan pasal 107.?
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
6/24
Penundaan Pelaksanaan KTUN Gugatan di pengadilan tidak bersifat menunda
Pelaksanaan KTUN yang digugat. Lihat pasal 67 UUno 5 /1986.
Mengapa demikian..?
Hal ini sehubungan dengan dianutnya azaz Presumtiojustae causadalam Hukum Administrasi Negara, yang
maksudnya adalah bahwa suatu KTUN harus selaludianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjanghakim belum membuktikan sebaliknya.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
7/24
Putusan Putusan hakim tidak boleh bersifat UltraPetita
(melebihi tuntutan penggugat) tetapi dimungkinkanadanya reformatio in peius (membawa Penggugatdalam keadaan yang lebih buruk) sepanjang diaturdalam perundang-undangan.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
8/24
Azaz Erga Omnes.
Terhadap putusan Hakim TUN berlaku asas erga
omnes, artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlakubagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlakubagi pihak-pihak lain yang terkait.
Audi alteram partem.
Mendengarkan kedua belah pihak. Point dinteret, Point d ActionatauNo interest, No
Action.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
9/24
Kebenaran Kebenaran yang dicapai ialah kebenaran materil
dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan,menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengankepentingan umum.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
10/24 Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
11/24
Objek & Subjek Gugatan Objek gugatan dalam HAP meliputi Perbuatan
melawan hukum (PMH) dan Cidera janji(Wanprestasi). Sedangkan dalam HAPTUN objekgugatan adalah beschiking(pasal 1 (3)).
Dalam HAP subjek gugatan ialah antara orangpribadi/Badan hukum dalam posisi yang seimbang,namun dalam HAPTUN yaitu terbatas pada orangpribadi atau B. Hukum Perdata melawan Pejabat TataUsaha Negara dalam keadaan yang tidak seimbang.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
12/24
Tenggang waktu pengajuan
gugatan Dalam HAP
menentukan tenggangwaktu lebih lama (baca
BUKU IV BW, dan UUterkait).
Dalam HAPTUNterbatas dalam jangka
waktu 90 hari, sejakditerimanya ataudiumukannya KTUNtersebut.
KTUN
Pihak yanglangsung dituju
KTUN
Pihak yangtidak langsung
dituju KTUN
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
13/24
Bagaimana cara menentukan bahwa KTUN tersebut telah benar-benarditerima atau diumumkan ??
Pada umumnya Badan atau pejabat TUN melakukan hal tersebut
dengan:1. Menyampaikannya per kurir;2. Memanggil ybs untuk menghadap dan menerima keputusan TUN
itu di kantor Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.3. Mengirimkan keputusan itu dengan perantara pos yang dapat terjadi
dengan pos tercatat atau pos biasa.
4. Mengumumkan keputusan TUN itu sesuai dengan cara yangditentukan dlam peraturan dasarnya atau apabila tidak pada tempatpengumuman yang tersedia , dapat pula dengan perantara massmedia setempat.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
14/24
Apabila yang hendak digugat itu adalah KTUN dimanaterhadapnya terbuka upaya administratif, makatenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatanitu harus dihitung sejak diterimanya ataudiumumkannya KTUN yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang menanganisebagai upaya administratif yang bersangkutan.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
15/24
TerbukaUpaya
Adminstratif
1. Keberatan; atau2.Banding Administratif
Jangka waktu 90 hari untukmengajukan gugatan ialahterhitung sejak diterimanya
keputusan dari upayaadministratif atas Keputusan TataUsaha negara yang disengketakan
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
16/24
Bagaimana dengan KTUN Fiktif menurut pasal 3 ayat2 dan 3 ??
Lihat penjelasan pasal 3 ayat 2 dan 3.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
17/24
Contoh pasal 3 ayat 2.
Kita umpamakan dalam peraturan dasarnya
ditentukan adanya tenggang enam bulan.
Badan atauPejabat tata
Usaha Negara
Paling lambat pada tanggal 1 juli Badan ataupejabat TUN yang bersangkutan sudah harus
mengeluarkan suatu keputusan untukmenanggapi permohonan tersebut.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
18/24
Contoh pasal 3 ayat 3.
Tidak ditentukan tenggang waktu untuk menanggapi
permohonanBadan atauPejabat tata
Usaha Negara
Paling lambat pada tanggal 30 April Badan ataupejabat TUN yang bersangkutan sudah harus
mengeluarkan suatu keputusan untuk
menanggapi permohonan tersebut. Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
19/24
Tahapan Porses berperkara Beberapa tahapan proses berperkara yang dimilki oleh
HAPTUN tidak ada dalam HAP. Tahapa tersebutadalah Penelitian Administratif, Dismissal Prosedur(vide pasal 62), dan Pemeriksaan persiapan.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
20/24
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
21/24
Verstek atau Rekonpensi Dalam HAPTUN tidak dikenal putusan verstek. (Lihat
pasal 72).
Dalam HAPTUN tidak dikenal lembaga gugat balik(Rekonpensi), karena kedudukan penggugat dantergugat adalah tetap dan objek sengketa berupa suratkeputusan.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
22/24
Peranan Pengadilan Tinggi Dalam HAP peranan pengadilan tinggi selalu sebagai
pengadilan tingkat banding, tidaklah demikian halnyadalam HAOTUN karena untuk kasus-kasus yang
melalui Prosedur Banding Administratif makaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsisebagai pengadilan tingkat pertama.
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
23/24
Juru Sita dan Ekskusi Dalam HAPTUN tidak dikenal peranan juru sita,
karena memanfaatkan jasa pos.
Eksekusi (lihat pasal 116).
Dalam HAPTUN dikenal istilah Eksekusi Otomatis(lihat pasal 116 ayat 1-2) dan eksekusi Hierarkis (lihat
pasal 116 ayat 3-6)
Imam Kharisma Makkawaru 2013
-
8/11/2019 Hukum Acara PERATUN (Kuliah II)
24/24
Imam Kharisma Makkawaru 2013