HUKUM ACARA MEDIASI · 2020. 2. 28. · MEDIATOR. Sertifikat Mediator. Oleh MA / Lembaga . ......
Transcript of HUKUM ACARA MEDIASI · 2020. 2. 28. · MEDIATOR. Sertifikat Mediator. Oleh MA / Lembaga . ......
HUKUM ACARA MEDIASI
Al Fitri J Chaniago, S.Ag., S.H., M.H.I
(Teori dan Praktiknya di Pengadilan Agama)
MEDIATOR
Oleh MA / Lembaga Akreditasi oleh MASertifikat Mediator• Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator;
Ketua Pengadilan AgamaBerdasarkan SK Ketua• Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat
keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
SK Ketua PA Penetapan MediatorPegawai Pengadilan• Pegawai dapat menjadi mediator dengan syarat bersetifikat mediator
TAHAPAN TUGAS MEDIATOR
1 Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk salingmemperkenalkan diri
Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak
Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambilkeputusan
Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak
Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihaktanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus
Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak
Mengisi formulir jadwal mediasi
3
4
5
6
7
2
Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahandan usulan perdamaian
Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkanskala proritas
Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk; menelusuri dan menggalikepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik danbekerja sama mencapai penyelesaian
Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian
Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapatdilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara
Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikankepada Hakim Pemeriksa Perkara
8
9
10
11
12
13
Mari Kita Membahas Tentang
KEWAJIBAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA
Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak
Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi Wajib dimuat dalam berita acara sidang
Pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidakseluruh pihak hadir
Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikantidak menghalangi pelaksanaan Mediasi Mediasi tetap jalan
Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihakuntuk menempuh Mediasi
Kehadiran Para Pihak berdasarkan panggilan yang sah dan patut Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukanpemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara
Membantu Para Pihakmelaksanakan hak dan
kewajibannya dalam proses Mediasi
Para Pihak berhalangan hadirberdasarkan alasan sah
Kuasa hukum yang bertindakmewakili Para Pihak
• Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara• Mendorong secara aktif dalam proses Mediasi• Mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan
penyelesaian sengketa• Merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan• Menjeaskan kewajiban kuasa hukum
• Kuasa hukum dapat mewakili• Menunjukkan surat kuasa khusus memuat kewenangan
kuasa hukum untuk mengambil keputusan
• Wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi denganiktikad baik
• Dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihaklain atau kuasa hukumnya
KewajibanKuasa
Hukum
HAK PARA PIHAK MEMILIH MEDIATOR
Para Pihak berhakmemilih seorangatau lebih Mediator yang tercatat dalamDaftar Mediator di Pengadilan
Jika dalam proses Mediasi terdapatlebih dari satu orang Mediator pembagian tugasMediator ditentukandan disepakati olehpara Mediator
Milih
BATAS WAKTU PEMILIHAN MEDIATOR Setelah memberikanpenjelasanmengenaikewajiban melakukanMediasi
•Hakim PemeriksaPerkara mewajibkanPara Pihak pada hariitu juga, atau paling lama 2 (dua) hariberikutnya untukberunding gunamemilih Mediator
Para Pihak segeramenyampaikanMediator pilihan
mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara
• Tidak dapatbersepakatmemilihMediator dalam jangkawaktu yang ditentukan
Ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara
menerbitkanpenetapan yang
memuat perintah untukmelakukan Mediasi dan
menunjuk Mediator
•Hakim PemeriksaPerkaramemberitahukanpenetapan , kepada Mediator melalui paniterapengganti
Biaya yang mungkin timbulakibat pilihan penggunaanMediator nonhakim dan bukanPegawai Pengadilan
Ketua majelisHakim PemeriksaPerkara segeramenunjukMediator Hakim atau PegawaiPengadilan
Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara danPegawai Pengadilan yang bersertifikat
Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara danPegawai Pengadilan yang bersertifikat
Hakim Pemeriksa Perkarawajib menunda proses persidangan untukmemberikan kesempatankepada Para Pihakmenempuh Mediasi
Juru sita atau juru sitapengganti wajibmelaksanakan
perintah Mediator Hakim maupunnonhakim untuk
melakukanpanggilan
Pemanggilan Para Pihak
Akibat HukumPihak Tidak
Beriktikad Baik
Penggugat
Bentuk Putusan
Biaya Mediasi
TergugatDikenai kewajiban
pembayaranBiaya Mediasi
Gugatan tidak dapatditerima / Niet OntvankelijkeVerklaard (NO)
Hakim Pemeriksa Perkaramengeluarkan putusanyang merupakan putusanakhir
Mediator menyampaikanlaporan penggugat tidakberiktikad baik kepadaHakim Pemeriksa Perkara
Sebelum melanjutkanpemeriksaan hakim mengeluarkan penetapanmembayar biaya mediasi
Jika Tergugat menangdibebankan biayamediasi, biaya perkaratetap kepada Penggugat
Dalam perkaraperceraian Tergugat
membayar biayamediasi, biaya
Penggugat
Jika sama-samadinyatakan tidakberiktikad baik olehMediator
Gugatan dinyatakantidak dapat diterima
Mediator menyampaikanlaporan penggugat tidakberiktikad baik kepadaHakim Pemeriksa Perkara
Penghukumanpembayaran Biaya Mediasidan biaya perkara
Dari biaya panjar / tersendiri
Biaya oleh tergugatdiserahkan kepadapenggugat melaluikepaniteraan mengikutipelaksanaan putusanPHBT
Penyerahan Resume Perkara danJangka Waktu Proses Mediasi
Ruang LingkupMateriPertemuanMediasiMateri perundingandalam Mediasi tidakterbatas pada positadan petitum gugatan
Dalam hal Mediasipenggugat mengubahgugatan denganmemasukkankesepakatan tersebutdi dalam gugatan
Atas persetujuan Para Pihakdan/atau kuasa hukum, Mediator
dapat menghadirkan seorangatau lebih ahli, tokoh masyarakat,
tokoh agama, atau tokoh adatHarus terlebih dahulu mencapaikesepakatan tentang kekuatanmengikat atau tidak mengikat daripenjelasan dan/atau penilaian; tokohmasyarakat, tokoh agama, atau tokohadat
KETERLIBATAN AHLI DALAM PROSES MEDIASI
21MediasiMencapai
Kesepakatan
Jika Mediasiberhasil mencapai
kesepakatan
Para Pihak
Para Pihak dengan bantuanMediator wajib merumuskankesepakatan secara tertulis
dalam Kesepakatan Perdamaianyang ditandatangani oleh Para
Pihak dan Mediator
Kesepakatan Perdamaian tidakmemuat ketentuan yang
Diwakili KuasaHukum
Penandatanganan KesepakatanPerdamaian hanya dapat
dilakukan apabila terdapatpernyataan Para Pihak secara
tertulis yang memuat persetujuanatas kesepakatan yang dicapai
Bertentangan denganhukum, ketertiban umum,
dan/atau kesusilaan
Merugikan pihak ketiga
Tidak dapat dilaksanakan
KesepakatanPerdamaian dengan
Akta Dading
Mediator wajibmelaporkan secara tertulis
keberhasilan Mediasikepada Hakim Pemeriksa
Perkara denganmelampirkan Kesepakatan
Perdamaian
Jika Para Pihak tidakmenghendaki Kesepakatan
Perdamaian dikuatkandalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian
wajib memuat pencabutangugatan
Perkara perceraian CabutPerkara
Setelah menerimaKesepakatan
Perdamaian Hakim Pemeriksa Perkaramempelajari dan
menelitinya dalamwaktu paling lama 2
(dua) hari
Kesepakatan Perdamaiandiminta dikuatkan dalamAkta Perdamaian belum
memenuhi ketentuanHakim Pemeriksa Perkara
wajib mengembalikanKesepakatan Perdamaian
kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk
tentang hal yang harusdiperbaiki
Setelah mengadakanpertemuan dengan Para
Pihak, Mediator wajibmengajukan kembali
Kesepakatan Perdamaianyang telah diperbaiki
kepada Hakim PemeriksaPerkara paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejaktanggal penerimaanpetunjuk perbaikan
Paling lama 3 (tiga) harisetelah menerima
KesepakatanPerdamaian yang telah
memenuhi ketentuanHakim Pemeriksa Perkaramenerbitkan penetapan
hari sidang untukmembacakan Akta
Perdamaian
KewajibanHakim
PemeriksaPerkara
Terhadap AktaPerdamaian
Kesepakatan Perdamaianyang dikuatkan dengan Akta
Perdamaian tunduk padaketentuan keterbukaaninformasi di Pengadilan
MEDIASI TERJADI KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN
Mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugatyang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan
Sebagian Subjek•Kesepakatan Perdamaian Sebagian dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang
mencapai kesepakatan dan Mediator.•Dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak
yang tidak mencapai kesepakatan.•Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian.•penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak
tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasidinyatakan tidak berhasil.
•Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaanperkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutanhukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebutkepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
Sebagian Objek• Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum
berhasil disepakati oleh Para Pihak.• Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara
wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.• Berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi,
atau peninjauan kembali.
Para Pihak tidak menghasilkankesepakatan sampai batas
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya
Para Pihak tidak menghasilkankesepakatan sampai batas
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya
Melibatkan aset, hartakekayaan atau kepentinganyang nyata-nyata berkaitandengan pihak lain
Melibatkan wewenang L/K tidak menjadi pihakberperkara kecuali pihakberperkara yang terkaitdengan pihakpihak tersebuttelah memperoleh persetujuanuntuk mengambil keputusandalam proses Mediasi
Para Pihak dinyatakan tidakberiktikad baik
Tidak diikutsertakan dalam suratgugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salahsatu pihak dalam proses Mediasi
Diikutsertakan sebagai pihak dalamsurat gugatan dalam hal pihakberperkara lebih dari satu subjekhukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadipihak dalam proses Mediasi
Diikutsertakan sebagai pihak dalamsurat gugatan dalam hal pihakberperkara lebih dari satu subjek hukumdan hadir di persidangan, tetapi tidakpernah hadir dalam proses Mediasi
PERDAMAIAN SUKARELA
Perdamaian Sukarela padaTahap Pemeriksaan Perkara
Pada tiap tahapanpemeriksaan perkara,
Hakim PemeriksaPerkara tetap berupaya
mendorong ataumengusahakan
perdamaian hinggasebelum pengucapan
putusan
Para Pihak atas dasarkesepakatan dapat
mengajukanpermohonan kepada
Hakim PemeriksaPerkara untuk
melakukan perdamaianpada tahap
pemeriksaan perkara
Setelah menerimapermohonan Para Pihak
untuk melakukanperdamaian ketua
majelis Hakim PemeriksaPerkara dengan
penetapan segeramenunjuk salah seorang
Hakim PemeriksaPerkara untuk
menjalankan fungsiMediator dengan
mengutamakan Hakim yang bersertifikat
Hakim PemeriksaPerkara wajib menunda
persidangan paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejakpenetapan
01•Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali
Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian
02•Jika dikehendaki, Para Pihak melalui ketua Pengadilan mengajukan Kesepakatan Perdamaian secara
tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputusdengan Akta Perdamaian;
•Kesepakatan Perdamaian wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.
03
•Akta Perdamaian ditandatangani oleh Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, ataupeninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanyaKesepakatan Perdamaian.
•Apabila berkas perkara banding, kasasi, atau peninjauan kembali belum dikirimkan, berkas perkara danKesepakatan Perdamaian dikirimkan bersama-sama ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung
Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum
KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI
1Terhitung sejak
penetapan perintahmelakukan Mediasi
dan penunjukanMediator , jangka
waktu proses Mediasitidak termasuk jangkawaktu penyelesaian
perkara sebagaimanaditentukan dalam
kebijakan MahkamahAgung mengenai
penyelesaian perkara
2Terhadap Putusanyang menyatakan
gugatan tidakdapat diterima
serta penetapanpenghukuman
Biaya Mediasi tidakdapat dilakukan
upaya hukum
3Jika Para Pihak tidakberhasil mencapai
kesepakatan, pernyataan danpengakuan Para
Pihak dalam proses Mediasi tidak dapatdigunakan sebagai
alat bukti dalamproses persidangan
perkara
4CatatanMediator
wajibdimusnahkan
denganberakhirnya
proses Mediasi
5Mediator
tidak dapatmenjadi saksidalam proses persidanganperkara yang bersangkutan
6Mediator tidakdapat dikenaipertanggungjawaban pidana
maupunperdata atas isiKesepakatanPerdamaianhasil Mediasi
PENGADILAN
DI LUAR
PERDAMAIAN
Perdamaian di Luar
PengadilanMemenuhiKetentuan
01. Dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikansengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukanKesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperolehAkta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan
02. Pengajuan gugatan harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dandokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak denganobjek sengketa.
03. Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkanKesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaiansesuai ketentuan berlaku
04. Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaianharus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untukumum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
05. Salinan Akta Perdamaian wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.
• Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ataukesusilaan;
• Merugikan pihak ketiga; atau• Tidak dapat dilaksanakan
KesepakatanPerdamaian diajukan
untuk dikuatkandalam bentuk AktaPerdamaian tidak
memenuhi ketentuan
• Akta Perdamaian atas gugatanuntuk menguatkan KesepakatanPerdamaian harus diucapkan olehHakim Pemeriksa Perkara dalamsidang yang terbuka untuk umumpaling lama 14 hari terhitung sejakgugatan didaftarkan
Memperhatikantenggang waktu
penyelesaianpengajuan Akta
Perdamaian
Hakim Pemeriksa Perkarawajib memberikanpetunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki
Para Pihak wajib segeramemperbaiki danmenyampaikan kembaliKesepakatan Perdamaianyang telah diperbaikikepada Hakim PemeriksaPerkara
Akta Perdamaian Tidak Memenuhi Ketentuan
Ketika kekuatan cinta mengatasi cinta kekuasaan, maka dunia akan tahu apa itu kedamaian.”