Naskah Akademik Ruu Tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
Hubungan Pusat dan Daerah
-
Upload
deddy-supriady-bratakusumah -
Category
Government & Nonprofit
-
view
51 -
download
0
Transcript of Hubungan Pusat dan Daerah
HUBUNGAN PUSAT DAERAH DALAM KERANGKA UU 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DEDDY S. BRATAKUSUMAH0816968367
2006
FILOSOFI OTONOMI DAERAH“BRINGING THE STATE CLOSER TO
THE PEOPLE”
MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT
ARTINYAMENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
BUKAN MENINGKATKAN KEKUASAAAN
SEJARAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1940an - UUD 1945 (Pasal 18)- UU No 1 / 1945 : KOMITE NASIONAL DAERAH- UU No 2 / 1948 : PEMERINTAHAN DAERAH
1950an - UU No 1/ 1957 : POKOK POKOK PEMERINTAHAN DAERAH- PENPRES No 6 / 1959 : PEMERINTAH DAERAH
1960an - UU No 18 / 1965 : POKOK POKOK PEMERINTAHAH DAERAH1970an - UU No 5 / 1974 : POKOK POKOK PEMERINTAHAN DI
DAERAH- UU No 5 / 1979 : PEMERINTAHAN DESA
1990an - PP No 45 / 1992 : PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT PADADAERAH TINGKAT II - PP No 8 / 1995 : PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH KEPADA 26 DATI II PERCONTOHAN- UU 22/1999 : PEMERINTAHAN DAERAH- UU 25/1999 : PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN
DAERAH
WUJUD OTONOMI DAERAH
1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA
PELAYANAN MASYARAKAT4. KETERBUKAAN DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
HAMBATAN PELAKSANAAN 1. OTONOMI DIANGGAP KEWAJIBAN2. KEWENANGAN DAERAH TERBATAS3. KETERGANTUNGAN SUMBER KEUANGAN PADA PUSAT4. PENYERAGAMAN POLA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, SEHINGGA MEMATIKAN KREATIFITAS5. TIDAK TERAKOMODASINYA PERAN SERTA MASYARAKAT,
LEBIH KUAT “TOP DOWN”6. TIDAK BERFUNGSINYA LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH SEHINGGA DEMOKRASI TIDAK BERJALAN7. PENYERAGAMAN POLA PEMERINTAHAN DESA
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN
DEKONSENTRASIPEMERINTAH
ADMINISTRATIF / WILAYAH
• KANWIL• KANDEP
PEMERINTAH PUSAT
DELEGASI
• OTORITA
DAERAH OTONOM
PROPINSI KABUPATEN/ KOTA
DESENTRALISASI
PRIVATISASI
• SWASTA MURNI• KEMITRAAN
MENURUT PERUBAHAN KEDUA UUD 1945PASAL 18
NEGARAKESATUAN
R.IDAERAH
PROPINSI
DAERAHKABUPATEN
DAERAHKOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :
- ASAS OTONOMI
- PEMBANTUAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
PUSAT DAERAH
PILIHAN
SESUAI KONDISI,KEKHASAN,
POTENSI UNGULAN
WAJIB
-PROPINSI 16-KAB/KOTA 16
SESUAI SPM
- POLITIK L.N- PERTAHANAN- KEAMANAN- MONETER DAN FISKAL- YUSTISI- AGAMA
KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN
1. EXTERNALITASSiapa Kena Dampak (Manfaat dan Biaya)
2. AKUNTABILITASYang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut
3. EFISIENSIMemperhatikan Skala Ekonomi dan Cakupan Pelayanan
1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
1. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota)
1. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota)
URUSAN PEMERINTAHAN SETIAP TINGKATAN
CONTOH HUBUNGAN ANTAR TINGKATAN
Hubungan interelasi dan
interdependensi
Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP
Kab/KotaUrusan Pendidikan Menengah oleh ProvinsiUrusan PT oleh Pemerintah Pusat
Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/KotaJalan Prov oleh PemprovJalan negara oleh Pem. Pusat
Hubungan interelasi dan
interdependensi
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
1. DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH2. PERANGKAT DAERAH
- PROVINSI: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA- KAB/KOTA: SETDA, SETDPRD, DINAS, LEMBAGA, KECAMATAN DAN KELURAHAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
• PEMBINAAN PNS SECARA NASIONAL• PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN
ESELON II :- DI PROPINSI: OLEH GUBERNUR- DI KAB/KOTA: OLEH WAKOT/BUP REK GUB
• PINDAH ANTAR KAB/KOTA OLEH GUB REK BKN• PINDAH ANTAR KAB/KOTA ANTAR PROP OLEH
MENDAGRI REK BKN• PINDAH KE DEPT/LPND OLEH MENDAGRI REK BKN• FORMASI OLEH MENPAN USUL GUB• PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MANAGEMENT
NAS MENDAGRI, DAERAH OLEH GUB
POTENSI KONFLIK AKIBAT DESENTRALISASI
1. DANA PERIMBANGAN BUKAN HANYA DARI S.D.A2. TERHAMBATNYA ALIRAN BARANG DAN JASA
ANTAR DAERAH3. TERHAMBATNYA MOBILITAS PENDUDUK4. PERBEDAAN KAPASITAS DAN PELAYANAN
ANTAR DAERAH5. PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TIDAK
BERJIWA MANAGER/WIRAUSAHA6. INEFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 7. KONTROL MAKRO EKONOMI
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN1. BERSIFAT FASILITATIF DAN
KATALISTIK (TO STEER NOT TO ROW)2. BERTINDAK EFISIEN
- MENINGKATKAN PELAYANAN- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS- MENGURANGI HAMBATAN BIROKRASI
3. BERSIKAP TERBUKA
MASA DEPAN PERAN PEMERINTAH
SIFAT
TUT WURI HANDAYANI
IMPLEMENTATOR FASILITATOR
- RAMPING- VARIASI ORGANISASI- PROFESIONAL- TERBUKA- PENDAMPING- NGEMONG- SABAR
PENUTUP
1. OTONOMI DAERAH ADALAH WAHANA BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM MENUNJUKAN KINERJA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN
2. OTONOMI DAERAH MERUPAKAN AMANAT RAKYAT UNTUK TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG ADIL, MAKMUR DAN DEMOKRATIS
3. SEHINGGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HARUS MENJADI EFISIEN, DEMOKRATIS, ASPIRATIF, RESPONSIF, TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB