Hubungan Industrial & Advokasi
Transcript of Hubungan Industrial & Advokasi
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN ATAU
PERJANJIAN KERJA BERSAMA YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALB.M. Suryanto Sinurat
Kepala Urusan Informasi Dan Pelayanan AnggotaDPN APINDO
Disampaikan Dalam Seminar Ketenagakerjaan Lembaga Info Naker21 September 2006
Hotel Ciputra, Jakarta
RUANG LINGKUPI. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DPN APINDO
II. ASAS DAN PRINSIP HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
III. CRITICAL POINT DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA KAITANNYA DENGAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN, HAK DAN PHK
Hubungan Industrial & IV. LAIN-LAIN DPN APINDOAdvokasi
2
1
Hubungan Industrial & Advokasi
I. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 3
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perbedaan pendapat yang mengakibatkanpertentangan antara pengusaha ataugabungan pengusaha dengan pekerja/buruhatau serikat pekerja/serikat buruh karenaadanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja dan perselisihanantar serikat pekerja/serikat buruh dalam satuperusahaan.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 4
2
JENIS
PERSELISIHAN
Hubungan Industrial & Advokasi
HUBUNGAN INDUSTRIAL
• Perselisihan Hak ;• Perselisihan Kepentingan ;• Perselisihan PHK ;• Perselisihan antar serikat pekerja / serikat
buruh;
Hubungan Industrial & DPN APINDOAdvokasi
PERSELISIHAN KEPENTINGAN
Perselisihan yang timbul dalam hubungankerja karena tidak adanya kesesuaianpendapat mengenai pembuatan, dan atauperubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atauperaturan perusahaan, atau perjanjian kerjabersama.
5
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 6
3
PERSELISIHAN HAK
Perselisihan yang timbul karena tidak
Hubungan Industrial & Advokasi
dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaanpelaksanaan atau penafsiran terhadapketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama.
Hubungan Industrial & DPN APINDOAdvokasi
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Perselisihan yang timbul karena tidakadanya kesesuaian pendapat mengenai
7
pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh salah satu pihak.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 8
4
DL
Hubungan Industrial & Advokasi
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
MAHKAMAH AGUNG 30 HARIMPEN
PK P. HAK(KASASI)
P. PHKPs 115
GADIL
PUTUSAN FINAL
PBPENGADILAN PHI PB
50 HARIPs. 103
140
AN
ARBITER KONSILIASI MEDIASI 30 HARIPs 15,
HARI
LUARPE
SEPAKAT 2 PIHAK
DINAS YG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
Ps 25, Ps 40 (1)
NGADILAN
PB
Hubungan Industrial & Advokasi
BIPARTIT
SP/SBDPN APINDO
PERSELISIHAN
PHK
30 HARI
Ps. 3 (2)
9
II. ASAS DAN PRINSIP HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN
DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 10
5
Hubungan Industrial & Advokasi
DASAR HUKUM PERJANJIAN KERJA
1. Pasal 50-Pasal 63 UU No. 13 Tahun 20032. Kepmenakertrans No. 100/MEN/VI/2004 tentang
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Note:Pada prinsipnya sama dengan PP/PKB, yakni mengatursyarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha danpekerja. Untuk Perusahaan yang belum ada PP/PKB biasanya menggunakan Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerjadapat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 11
DASAR HUKUM PP/PKB1. Pasal 108-135 UU NO. 13 Tahun 20032. Kepmenakertrans No. 48/MEN/IV/2004
tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan danPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
3. Permenakertrans No. PER.08/MEN/III/2006 tentangPerubahan Kepmenakertrans No. 48/MEN/IV/2004
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 12
6
Hubungan Industrial & Advokasi
ASAS HUKUM DALAM PK/PP/PKB
• MERUPAKAN SUATU BENTUK PERIKATAN YANG LAHIR DARI PERJANJIAN
• SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (PASAL 1320 KUHPERDATA jo PASAL 52 UU No.13/2003):1. KESEPAKATAN2. KECAKAPAN3. SUATU HAL TERTENTU4. SUATU SEBAB YANG HALAL
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 13
DEFINISI PK/PP/PKB
• Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruhdengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuatsyarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak;
• Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan;
• Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
DPN APINDO Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 14
7
Hubungan Industrial & Advokasi
KESEPAKATAN DALAM PP• Pernyataan kehendak yang tertuang dalam
penawaran materi merupakan inisiatif dantanggung jawab Pengusaha (klausula baku/take it or leave it agreement).
• Masukan yang disampaikan oleh SP/SB dan atauwakil pekerja/buruh bersifat saran danpertimbangan, tidak dapat diperselisihkan.
• Dalam hal pembaharuan terdapat perubahanmateri, maka harus didasarkan atas kesepakatanantara pengusaha dengan SP/SB dan/atau wakilpekerja/buruh apabila tidak ada SP/SB.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 15
KESEPAKATAN DALAM PKB• Pernyataan kehendak yang tertuang
dalam penawaran materi merupakaninisiatif SP/SB yang mempunyai hak.
• Pembuatannya melalui perundingandengan Pengusaha yang dilakukan secaramusyawarah untuk mufakat.
• Lamanya perundingan ditetapkanberdasarkan kesepakatan para pihak dandituangkan dalam tata tertib perundingan.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 16
8
Hubungan Industrial & Advokasi
KECAKAPAN DALAM PPPIHAK YANG CAKAP:I. Pengusaha: Pengusaha atau BOD atau Personil yang
mendapat Kuasa Khusus.
II. Pekerja : 1. Wakil P/B yang dipilih secara demokratis mewakilidari setiap unit kerja yang ada di perusahaan. 2. Jika telah terbentuk SP/SB, maka yang mewakiliadalah pengurus SP/SB tersebut.3. Jika SP/SB keanggotaannya belum mencukupi, makaharus juga mempertimbangkan saran danpertimbangan dari wakil P/B yang tidak menjadianggota SP/SB.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 17
KECAKAPAN DALAM PKB
PIHAK YANG CAKAP:I. Pengusaha: Pengusaha atau BOD atau
Personil yang mendapat Kuasa Khusus.II. Pekerja:
1. SP/SB yang telah tercatat2. Memiliki anggota atau dukungan lebih 50% dari jumlah seluruh P/B yang ada3. Dalam Perusahaan yang terdapat 1 SP, padasaat pembaharuan atau perpanjangan tidakmensyaratkan point 2 diatas.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 18
9
Hubungan Industrial & Advokasi
SUATU HAL TERTENTU DALAM PP
• Hak dan kewajiban pengusaha;• Hak dan kewajiban P/B;• Syarat kerja;
Merupakan hak dan kewajiban Pengusahadan P/B yang belum diatur dalamperaturan perundang-undangan
• Tata tertib Perusahaan;• Jangka waktu berlakunya PP;Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 19
SUATU HAL TERTENTU DALAM PKB
• Hak dan kewajiban Pengusaha;• Hak dan kewajiban SP/SB serta P/B;• Jangka Waktu dan tanggal mulai
berlakunya PKB;dan• Tandatangan para pihak pembuat PKB.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 20
10
Hubungan Industrial & Advokasi
SUATU SEBAB YANG HALALDALAM PP/PKB
• Tidak bertentangan dengan ketertibanumum, kesusilaan dan ketentuanperundangan yang berlaku (tidak bolehlebih rendah kualitas atau kuantitasnyadari peraturan perundang-undangan yang berlaku).
• Jika bertentangan, maka yang berlakuadalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 21
III. CRITICAL POINT DALAM PERJANJIAN KERJA,
PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA
KAITANNYA DENGAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN,
HAK DAN PHK
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 22
11
CRITICAL POINTMateri yang perlu diperhatikan adalah:
Hubungan Industrial & Advokasi
Materi yang belum atau tidak diatur dalam peraturanperundangan atau yang menurut peraturanperundangan perlu diatur sendiri melalui PP/PKB/PK. Jika terjadi perselisihan dalam prosesnya pembuatanatau perubahannya, maka merupakan lingkupperselisihan kepentingan. Jika terjadi perselisihankarena tidak dipenuhinya hak akibat adanyaperbedaan pelaksanaan atau penafsiran, makamerupakan lingkup perselisihan hak.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 23
PENGATURAN PKB KAITANNYADENGAN SP/SB
1. Pengaturan jabatan tertentu yang tidak boleh menjadipengurus SP/SB karena berpotensi menimbulkankonflik kepentingan. Misal: Manajer SDM, ManajerKeuangan Kepala Divisi atau Unit yang bersifatotonom.
2. Pengaturan kesempatan kepada Pengurus SP/SB untuk menjalankan kegiatan serikat mengenai: jeniskegiatan yang diberikan kesempatan, misalnya sesipelatihan atau menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi induk; tata carapemberian kesempatan untuk menjamin kelangsunganproses produksi, misalnya berapa hari sebelum izinharus diberikan dan terakhir pemberian kesempatanyang mendapat upah dan tidak mendapat upah
DPN APINDO Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 24
12
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN JABATAN TERTENTU PADA PKB
PT. XYZ“Untuk Karyawan yang ditempatkan padabagian Personalia dan Sekretariat tidakdapat menjadi Pengurus Serikat Pekerja”
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 25
CONTOH PENGATURAN KESEMPATAN PADA PKB PT.
XYZ“Perusahaan akan memberi ijin untuk tidak bekerja bagiPengurus SP dan anggotanya dalam hal menghadiripertemuan-pertemuan, seminar, konperensi, kongres ataulatihan dalam organisasi yang berhubungan dengan SP baik di dalam maupun di luar negeri dengan ketentuan:a. Tidak lebih dari 2 orang dari departemen yang berlainan.b. Maksimum 5 orang dengan persetujuan terlebih dahuludari perusahaan.c. Tidak lebih dari 30 hari kerja secara akumulatip dalamperiode PKB ini.”
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 26
13
CONTOH PENGATURAN
Hubungan Industrial & Advokasi
KESEMPATAN PADA PKB PT. ABC1)Untuk SP Perusahaan dapat memberi izin
meninggalkan pekerjaan tanpa mempengaruhikonduite dan mengurangi hak-haknya sebagaiPegawai kepada pengurus/wakil SP untukmaksimal 2 orang, yang diusahakan secarabergantian, dengan batas waktu maksimal 6 harimenghadiri kongres atau seminar, kursus maupunpanggilan instansi pemerintah yang mempunyaikaitan dengan SP dan bersifat resmi.
2)Untuk kepentingan seperti tersebut SP harusmengajukan permohonan tertulis disertai bukti yang sah selambat-lambatnya 2 minggu sebelumpelaksanaan, kecuali dalam hal mendesak yang alasannya dapat diterima Perusahaan.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 27
CONTOH PENGATURANKESEMPATAN PADA PKB PT.
ABC3) Perusahaan berhak untuk tidak memberi
izin seperti yang disebut di atas dandalam hal demikian Perusahaanberkewajiban untuk memberi alasan ataskeputusan tersebut.
4) Para anggota pengurus SP disetujuiuntuk diberi izin meninggalkanpekerjannya dengan upah untukmenghadiri rapat-rapat yang diperlukan
DPN APINDOHubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO
2814
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN
PENGATURAN SYARAT KERJA
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 29
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN SYARAT
KERJA 1. Pengaturan karyawan yang berhak atas Upah
Lembur;2. General Increase/Kenaikan Upah Berkala;3. Pengaturan pelaksanaan ketentuan upah tetap
dibayar walaupun Pekerja tidak melaksanakanpekerjaan (Pasal 93 ayat 2 UU No. 13 Tahun2003);Misal: kewajiban terhadap negara, kriteriamenjalankan ibadah yang diperintahkanagamanya.
DPN APINDOHubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 30
15
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN SYARAT
KERJA4. Pengaturan Struktur dan Skala Upah;5. Ketegasan pengaturan antara Tunjangan
Tetap dengan Tunjangan Tidak Tetap;6. Pengaturan denda atas pelanggaran; Note:
hanya bisa dilakukan jika hal itu diatur secarategas dalam suatu perjanjian tertulis atauPeraturan Perusahaan;
7. Pengobatan Dan Perawatan Kesehatan;8. Pengaturan Cuti Di Luar Tanggungan;
Hubungan Industrial & DPN APINDOAdvokasi
31
CONTOH PENGATURAN UPAH LEMBUR PADA PP PT CDE
“Upah lembur hanya diberikan bagi karyawandengan jabatan pelayan kantor (Office Boy/Girl), Sopir, Satpam dan Kurir. Upah lembur tidakdiberikan kepada jabatan-jabatan lain selain yang telah disebut diatas dengan anggapan bahwakerja lembur tersebut sudah merupakan tuntutanjabatan dengan mengindahkan No. Kep102/MEN/2004. Namun demikian Perusahaanakan melakukan evaluasi apabila terdapat jenisjabatan yang tidak mendapatkan upah lemburpada kenyataannya melakukan kerja lemburdengan frekwensi diluar kewajaran.”
DPN APINDOHubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 32
16
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN UPAH LEMBUR PADA PKB PT ABC
“Kecuali ditentukan lain dalam PKB ini, pegawai level 1-13 yang bekerja lemburakan diberi upah lembur. Pegawai Staff tidak berhak atas upah lembur. Jumlahlembur yang dilaksanakan dapat bervariasisesuai dengan kebutuhan Departemen atauSite. Perusahaan tidak menjamin suatukerja lembur yang rutin dan terus-menerus.”
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 33
CONTOH PENGATURAN GENERAL INCREASE PADA PKB
PT DEF1)Pengusaha dan Serikat sepakat bahwa
penetapan kenaikan upah dilakukan setahunsekali pada bulan Januari melalui perundinganBipartite dengan mempertimbangkan angka-angka kemampuan, kesanggupan dan kondisiPerusahaan serta inflasi.
2)Dalam keadaan memaksa/force majeur, dapatdiadakan peninjauan kemabli atas upah Pekerjayang dilakukan melalui perundingan antaraPengsuaha dan Serikat Pekerja.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 34
17
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN GENERAL INCREASE PADA PP PT CDE
1) Besarnya upah/gaji ditetapkan sesuai golongandan jabatan dengan mengindahkan ketentuanUMP yang berlaku
2) Peninjauan upah/gaji secara umum akandilakukan sesuai dengan kebutuhan dankepentingan.
3) Kenaikan upah/gaji perorangan tidakdilaksanakan secara otomatis tetapiberdasarkan pertimbangan-pertimbangan atasdasar jabatan, keahlian, kecakapan,prestasidan konduite kerja masing-masing karyawan. Jumlah dan besarnya upah/gaji disesuaikandengan kemampuan Perusahaan.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 35
CONTOH PENGATURAN HAK MENUNAIKAN IBADAH KEAGAMAAN
PADA PP PT. GARA-GARA
1) Atas permohonan karyawan, pimpinan perusahaan dapat memberikan ijin bagi karyawan untuk melaksanakan ibadah keagamaan masing-masing selama waktu yang diperlukan dengan tetap mendapat upah dengan ketentuan sebagai berikut:
2) Ibadah keagamaan itu memang diwajibkan oleh agama yang dianut karyawan
3) Seorang karyawan yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan menunaikan ibadah haji dapat mengambil cuti untuk memenuhi kewajiban ibadah atas biaya dan tanggung jawab sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
DPN APINDO Hubungan Industrial & Advokasi
DPN
APINDO
36 18
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN HAK MENUNAIKAN IBADAH KEAGAMAAN
PADA PP PT. GARA-GARA4) Pengajuan permohonan cuti menunaikan
ibadah haji paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum cuti dimulai dengan disertai bukti-bukti keberangkatan/surat-surat yang lengkap.
5) Cuti khusus ini hanya diberikan 1 (satu) kali selama bekerja di perusahaan dan hanya bagi karyawan yang belum pernah melaksanakannya. Lama cuti yang diijinkan sesuai dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan, atau yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana yang lebih pendek.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 37
DPN APINDO
CONTOH PENGATURAN
POTONGAN DENDA PADA PP
PT.
HIJ“Bila Karyawan tidak masuk kerja tanpaalasan yang dapat diterima
oleh atasanlangsung (mangkir), maka akan dikenakanpemotongan gaji sebesar 1/30 dari gajiperbulan untuk tiap hari tidak masuk kerja.”
Hubungan Industrial & DPN APINDOAdvokasi
38
19
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN TATA
TERTIB
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 39
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN TATA TERTIB
1. Pengaturan kualifikasi pelanggaran yang dapat dikenai SP I/SP II/SP III-Pertama danTerakhir.Note: Disesuaikan dengan kondisi, situasidan nilai-nilai yang ada di perusahaan.
2. Pengaturan Sanksi Administratif: pemotongan upah, demosi, penurunanjabatan, skorsing.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 40
20
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN TATA
TERTIB3. Pengaturan persoalan Mutasi secara
tegas dan reasonable.4. Kewajiban P/B memberikan informasi
yang benar dan up date.5. Pengaturan Tata Cara Keluh Kesah
Karyawan/grievance procedure/complaint settlement procedure
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 41
CONTOH PENGATURAN PELANGGARAN PADA PP PT. BEDU
TingkatPelanggaran
I
II
III
IV
V
Jml Hari Tidak MasukBerturut-turut
(dalam sebulan)1 hari
2 hari
3 hari
4 hari
5 hari
Jumlah Hari Tidak Berturut-turut (dalam
sebulan)
4 hari5-7 hari
8-9 hari
10 hari
Sanksi
Peringatan Lisan
SP I
SP II -Penundaan kenaikan gaji/pangkat/jabatan
SP III -Penundaan kenaikan gaji/pangkat/jabatan/Pembebasan Tugas sementaraPemutusan Hubungan Kerja
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 42
21
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN MUTASI PADA PKB PT. HIDUP MATI
1) Berdasarkan kepentingan dan perkembanganPerusahaan atas pertimbangan operasi, Perusahaanberhak untuk mengatur pemindahan kerja Pegawaiantar lokasi kerja, antar departemen, antar jabatan, dengan tidak mengurangi Gaji/Upah Pokok yang bersangkutan.
2) Dalam mengatur pemindahan kerja, Perusahaan akanmemperhatikan kemampuan Pegawai dan keinginanPerusahaan, dengan ketentuan bahwa apabilakeinginan Pegawai tidak dapat dipenuhi olehPerusahaan, maka hal ini tidak dapat dijadikan alasanoleh Pegawai untuk menolak pindah ke tempat yang ditentukan Perusahaan.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 43
CONTOH PENGATURAN MUTASI PADA PKB PT. HIDUP MATI
3) Pemindahan kerja dapat dilakukan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:a. Karena kemampuan dan pengalaman Pegawaib. Karena bertambahnya volume suatu pekerjaan atauberkurangnya volume suatu pekerjaan, berubahnyaformasi/susunan struktur kekaryawanan pada suatudepartemen di lokasi cabang perusahaan, maupun diKantor pusat Jakartac. Karena menurut nasehat dokter Perusahaan ataudokter yang ditunjuk Perusahaan, kesehatan Pegawaitersebut tidak memungkinkan untuk tetap bekerja padatempat atau jabatan yang didudukinyad. Keputusan-keputusan lain menyangkut perubahanoperasional bisnis.
DPN APINDOHubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 44
22
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 45
CRITICAL POINT PKWT 1. PKWT harus tertulis dengan menggunakan bahasa
Indonesia;2. Untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat
atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktutertentu
3. Pahami dan bedakan PKWT: a) untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang sifatpenyelesaiannya paling lama 3 tahun; b) untukpekerjaan yang bersifat musiman; c) untuk pekerjaanyang berhubungan dengan produk baru; d) perjanjiankerja harian lepas.
4. PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 46
23
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT PKWT 5. PKWT untuk jangka waktu tertentu dapat
diadakan paling lama 2 tahun dan dapatdiperpanjang 1 kali dengan jangka waktupaling lama 1 tahun (note:jika inginperpanjangan, paling lama 7 hari sebelumberakhirnya harus diberitahukan).
6. Pembaruan paling lama 2 tahun dapatdilakukan setelah melewati masa tenggang 30 hari.
7. PKWT harus mengatur keadaan atau kejadiantertentu yang dapat menyebabkan berakhirnyahubungan kerja.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 47
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 48
24
Hubungan Industrial & Advokasi
RUANG LINGKUP PERSELISIHAN PHK
1. Sah tidaknya Pemutusan HubunganKerja yang dilakukan
2. Besaran kompensasi atas terjadinyaPemutusan Hubungan Kerja tersebut
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 49
PHK SEBELUM USIA PENSIUN1. Tidak lulus masa percobaan (harus dipersyaratkan
secara tertulis)2. Selesainya PKWT3. Melakukan kesalahan berat/alasan mendesak (paska
putusan Mahkamah Konstitusi)4. Melakukan kesalahan selain kesalahan
berat/pelanggaran PK/PP/PKB.5. Ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau
dinyatakan salah oleh pengadilan.6. Pekerja mengundurkan diri secara baik atas kemauan
sendiri7. Kesalahan pengusaha8. Bukan karena kesalahan tapi pekerja dapat menerima9. Pernikahan antar karyawan (jika diatur)
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 50
25
Hubungan Industrial & Advokasi
PHK SEBELUM USIA PENSIUN
10. Massal-perusahaan tutup karena rugi atau force majeur11. Massal-perusahaan tutup bukan karena rugi, melakukan
efisiensi12. Perubahan status pengabungan/peleburan/perubahan
kepemilikan-pekerja tidak bersedia bekerja13. Perubahan status/pengabungan/peleburan-pengusaha
tidak bersedia menerima pekerja14. Perusahaan Pailit15. Pekerja Meninggal dunia16. Mangkir selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut17. Sakit berkepanjangan, cacat karena kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelahmelampui batas 12 bulan
Hubungan Industrial & DPN APINDO 51Advokasi
PHK PADA USIA PENSIUN
1. Ada program pensiun dan tidak ada iuranpekerja
2. Ada program pensiun dan ada iuranpekerja
3. Tidak ada program pensiun
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 52
26
Hubungan Industrial & Advokasi
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN PHK
1. Kualifikasi pelanggaran yang langsungdapat dikenai PHK (Alasan Mendesak) kaitannya dengan Putusan MahkamahKonstitusi. Perlu perumusan kembalipelanggaran berat yang ada, denganmenghindari isitilah-istilah pidana danmenyesuaikan dengan kondisi dan nilaiyang ada di Perusahaan;
2. Pengaturan PHK Kaitannya denganPerkawinan Antar Karyawan;
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 53
CRITICAL POINT PP/PKB KAITANNYA DENGAN PHK
3. Usia Pensiun dan Kompensasi Pensiun. Perludiperhatikan jika Perusahaan mengikutsertakankaryawannya dalam program pensiun kaitannyadengan pasal 167 UU No. 13 tahun 2003;
4. Pengaturan Uang Pisah untuk kondisi PHK karena: pengunduran diri;mangkir; dankesalahan yang langsung dapat dikenai PHK;
5. Hutang Karyawan Kaitannya Dengan TerjadinyaPHK;
DPN APINDOHubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 54
27
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN PELANGGARAN YANG
LANGSUNG DAPAT DIKENAI PHK• Meminta uang/menerima uang dari
pelanggan/calon pelanggan dengan tujuan agar permohonan kredit dapat disetujui (PP PT. RENE RONO-beregrak di bidang jasa keuangan)
• Melaksanakan pekerjaan tidak hati-hati dengantidak mengikuti SOP yang ada sehinggamenyebabkan bahaya atau potensi bahaya bagidiri sendiri maupun orang lain atau milikPerusahaan (PKB PT. ANGKUT BERAT-bergerakdi bidang pertambangan)
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 55
CONTOH PENGATURAN PELANGGARAN YANG
LANGSUNG DAPAT DIKENAI PHK• Pelanggaran terhadap SOP sistem data
(PP PT. INET-bergerak di bidang IT)• Penggunaan tanpa ijin atau pemindahan
fasilitas Perusahaan atau barang milikPerusahaan termasuk PeralatanPerlindungan Diri (PPD) yang akanmembahayakan operasi Perusahaan (PKB PT. ASYIK-bergerak di bidang chemical)
DPN APINDOHubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 56
28
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN HUTANG KARYAWAN KAITANNYA DENGAN PHK
DALAM PP PT. HIJ1) Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
antara Perusahan dan karyawan, maka hutang-hutang karyawan kepada Perusahaan denganbukti yang sah diperhitungkan sekaligus daripembayaran terakhir sisa gaji, pesangon dan atauuang jasa atau lain sebagainya atas namaKaryawan.
2) Apabila setelah diperhitungkan, ternyatakaryawan masih punya hutang, maka Karywanyang bersangkutan berkewajiban untuk melunasihutang-hutangnya kepada Perusahaan.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 57
CONTOH PENGATURAN PHK KAITANNYA DENGAN PERKAWINAN
ANTAR KARYAWAN DALAM PP PT. SONO-SINI
“Apabila terjadi pernikahan antara karyawandalam 1 bidang kerja, maka salah satu darikaryawan tersebut wajib mengundurkan diriselambat-lambatnya 6 bulan sejak akadpernikahan dilangsungkan.”DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 58
29
Hubungan Industrial & Advokasi
CONTOH PENGATURAN USIA PENSIUN DAN KOMPENSASI PENSIUN PADA PP PT. XYS
1) Karyawan/ti di bawah tingkat Senior executive yang telah berumur 55 tahun harus meletakkanjabatannya karena telah mencapai usia lanjut. Namun demikian, apabila Perusahaanmenghendaki dan karyawan/ti menyetujui untuktetap bekerja di Perusahaan, maka akandibuatkan perjanjian kerja tersendiri.
2) Kompensasi bagi karyawan/ti yang pensiun akandiberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO
CONTOH KASUS
59
PENGATURAN UANG PISAHPutusan No.02/PL/G/2006/PHI/PN.JKT/PST mengenai gugatan SP atas perubahan naskahPKB yang semula,”PHK atas permintaansendiri, perusahaan wajib memberikan sesuaiUU No. 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (2) menjadi “PHK atas permintaan sendiri, perusahaan wajib memberikan sesuaiPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.”
DPN APINDOHubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 60
30
Hubungan Industrial & Advokasi
LANJUTAN CONTOH KASUSIsi Putusan:• Memerintahkan Tergugat untuk memberikan kepada
pekerjanya yang mengundurkan diri atau permintaansendiri hak-hak pekerja yang terdiri dari uang penggantianhak sesuai ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 (4) dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diaturdalam PKB.
• Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk segeramerundingkan kembali materi PKB mengenai besarnyauang pisah yang akan diterima pekerja atau yang wajibdiberikan Penggugat kepada pekerjanya apabila pekerjatersebut mengundurkan diri atas kemauan atau permintaansendiri.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO
IV. LAIN-LAIN
DPN APINDO
61
62
31
LAIN-LAIN
Hubungan Industrial & Advokasi
• Jika di Perusahaan ada Kode Etik/Code Of Conduct, maka kaitkan pelanggaran Kode EtikTersebut dengan pelanggaran PP/PKB;
• Hindari pengaturan yang berbau diskriminasi, misal: tunjangan keluarga hanya untukkaryawan pria; perbedaan usia pensiun antarakaryawan pria dengan karyawan perempuan;
• Jangan lupa buat Surat Pernyataan atau TandaTerima yang intinya berisi pernyataan bahwakaryawan tersebut telah menerima, membacadan memahami isi dari PP/PKB yang ada;
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO
LAIN-LAIN
63
Bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acaraperdata biasa (HIR /Rbg) dan hukum acara perdata khususyang diatur dalam UU 2/2004, maka sebelum beracaraselalu perlu di ngat setiap tindakan / kejadian / peristiwaharus selalu disertai bukti-bukti secara tertulis :
– Surat pemanggilan / pemberitahuan, jangan secara lisan / telepon– Bila ada kejadian harap disertai BAP dan saksi-saksi– Perundingan/musyawarah ada notulensinya dan daftar hadir, tidak
dilakukan secara lisan– Kelengkapan data-data, perjanjian kerja dsb– Barang-barang bukti pendukung (berbentuk benda/barang)– PK/PP/PKB diusahakan tidak mengandung kalimat yang
menimbulkan tafsir ganda.
DPN APINDO
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO 64
32
TERIMAKASIH
Urusan Informasi Dan Pelayanan AnggotaDewan Pengurus Nasional APINDO
PLAZA GREAT RIVER LT. 15
Hubungan Industrial & Advokasi
DPN APINDO
JL. HR RASUNA SAID X-2 Kav.1 Jakarta 12950, Indonesia Telp: 57938823 (hunting)
www.apindo.or.id
Hubungan Industrial & DPN APINDOAdvokasi
65
33